HUKUM DAGANG Dosen : 1. Prof. Prof. Dr. Dr. H. Man Man Suparm Suparman an S., S., SH., SH., SU. SU. 2. Last Lastut utii Abuba Abubaka kar, r, SH., SH., MH. MH. 3. R. Kart Kartik ikas asari ari,, SH., SH., MH. MH. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) Sejarah Mula-mula pada masa Romawi belum dikenal adanya Hukum Dagang (WvK), maka yang • berlaku adalah hukum tidak tertulis para pedagang itu sendiri. → di Perancis lahir Ordonance de Commerce dan Ordonance de la Marine.
→ ditindaklanjuti dengan kodifikasi Hukum Romawi dalam Code Civil (Hasil kodifikasi Kaisar Yustianus, yaitu Corpus Iuris Civilis ) dan Code du Commerce, dikodifikasi dalam WvK/ Wetboek van Koophandeling (Code civil; KUHPerdata). → KUHD dan BW/ KUHPerdata kemudian oleh Belanda diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (pasal 131 jo. 163 IS). •
Pada abad pertengahan → kelas/kelompok pedagang → code civil tidak memadai muncul peratu peraturan ran diluar diluar code code civil civil → yang yang disebu disebutt hukum hukum pedaga pedagang ng (koop (koop mans mans recht) recht) → hukumn hukumnya ya tidak tidak tertuli tertuliss dan lokal. lokal. → perkem perkemban bangan gan selanj selanjutn utnya ya jadi jadi tertuli tertuliss dan bentuknya statuta.
•
Pada masa perkembangan perdagangan di Prancis :
Tahun 1673 M : kodifikasi → ordonance du commerce.
Tahun 1681 M : ordonance du la marine, mula-mula berlaku untuk pedagang,
selanjutnya berlaku untuk setiap orang.
Pada tahun 1807 M : dibentuk code commerce berasal dari ordonance du
commerce dan ordonance dula marine. •
•
Hukum Dagang merupakan bagian hukum perdata atau hukum privat, yaitu keseluruhan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Pembagian hukum perdata dalam KUH Dagang dan KUH Perdata → bukan pembagian asasi → diketahui dari pasal 1 KUHD. Hubungan KUHPerdata dan KUHD : Sumber te terpenting da dari KU KUHD ad adalah KU KUHPerdata (b (bukti; pa pasal 1 KUHD) KUHD adalah KUHPerdata (Hukum perdata) khusus yang diberlakukan dalam hal perdagangan. Sehingga berlaku asas lex specialis derogat lex generalis , dengan konsekuensi bahwa : a. Apabila Apabila KUHD KUHD tidak tidak mengatur, mengatur, maka KUHPer KUHPerdata data dapat dapat diberla diberlakukan kukan.. b. Apabila Apabila KUHD dan KUHPerdat KUHPerdataa mengatur, mengatur, maka yang yang berlaku berlaku adalah adalah KUHD. KUHD. Dasar hukumnya adalah pasal 1, 15, 396 KUHD, dst.
1
Riwayat KUHD
1/01/1809
•
code code de commer commerce ce (Peran (Perancis cis)→ )→ Nederl Nederland and merupa merupakan kan jajahan jajahan Peranc Perancis is berlak berlaku u di Nederland
↓ setelah Nederland merdeka (Belanda)
1 Oktober 1838 diundangkan WvK dengan mencontoh code de commerce
•
↓ 30 April 1847 Stbl. 1847 : no 23 untuk untuk Indonesia Indonesia ditetapkan ditetapkan WvK (KUHD) dengan
•
staatsblad 1924 : no 557, KUH Perdata berlaku bagi golongan Timur asing lainnya dan golongan Tionghoa. BW dan WvK dengan dengan asas asas konkor konkordan dansi si (penja (penjajah jah ke jajaha jajahan) n) diberl diberlaku akukan kan di
•
Indonesia. Pasal 131 IS jo. 163 IS mengatur hukum yang berlaku, yaitu BW dan WvK cabang :
•
I
untu untuk k golo golong ngan an Ero Eropa pa:: berl berlak aku u sepe sepenu nuhn hnya ya
II
Timur as asing
III Bumi Putra
Dasar Berlakunya BW dan WvK •
Setelah Indonesia merdeka melalui pasal II AP UUD ’45 → BW dan WvK berlaku.
•
Asas bahwa BW dan WvK berlaku bagi golongan Eropa bagi golongan lain dengan jalan dinyatakan berlaku dan penundukan diri. Bagaimana Dengan SEMA No 3/1963 ? “gagasan menganggap BW tidak sebagai UU” MA menganggap tidak berlaku. Pasal 108, 110, 28 (3), 1682, 1579, 1238, 1460, 1603 → secara tegas dianggap tidak berlaku tidak sesuai dengan Indonesia yang telah merdeka.
•
Titik tolak BW secara keseluruhan bersifat kolonial -
•
apakah tidak ada ketentuan yang sifatnya universal
Kalau BW dianggap kolonial, mengapa dipertahankan sebagai kelompok hukum tidak tertulis? -
sikap ya yang me menganggap BW B W ti t idak be b erlaku se sebagai Un U ndang-undang.
Wenangkan MA meniadakan dengan SE (Surat Edaran) ( MA lembaga yudikatif). → praktek peradilan tidak formalitas membuta pada BW, mengikuti perkembangan.
2
Bentuk Hukum Nasional •
•
•
Antara lain : kodifikasi kompilasi (KHI) ketentuan-ketentuan yang terlepas pendapat tentang kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang dibuat 2 kodifikasi masing-masing dibuat satu kodifikasi Belanda sudah melakukan kodifikasi dengan New BW (NBW) 1919, 1339, 15 KUHD (keterkaitan KUHD dan KUHPdt)
Hubungan antara BW (KUHPerdata) dengan WvK (KUHD) •
Sumber Sumber terpenting dari hukum dagang adalah BW, dan hal ini dapat dilihat dari pasal 1 KUHD yang menerangkan : “untuk “untuk hal-hal hal-hal yang yang diatur diatur dalam dalam WvK sepanj sepanjang ang tidak tidak ada peratu peraturan ran khusu khususs yang yang berlainan, juga berlaku peraturan-peaturan dalam BW” → diakui sebagi hubungan hukum khususnya hukum umum (lex special derogat legi generalis). Maksud asas tersebut : 1. Bilamana Bilamana KUHD (WvK) (WvK) tidak tidak mengatur mengatur,, maka KUHPdt KUHPdt (BW) (BW) bisa diberlaku diberlakukan. kan. 2. Bila Bilama mana na KUHD KUHD dan dan KUHP KUHPdt dt sama sama-s -sam amaa tida tidak k meng mengat atur ur maka maka yang yang berl berlak aku u KUHPdt. → ketentuan umum mengesampingkan ketentuan ketentuan khusus.
Sumber hukum Antara lain : • 1. Sumb Sumber er huku hukum m tertu tertuli liss Yang dikodifikasikan; BW dan WvK (KUHD) Yang tidak dikodifikasikan; Undang-undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Undang-undang PT), Undang-undang No. 14 Tahun 2001 2001 Tent Tentan ang g Paten Paten,, Unda Undang ng-u -und ndan ang g No. No. 15 Tahu Tahun n 2001 2001 Tent Tentan ang g Merek Merek,, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dll. 2. Sumb Sumber er huku hukum m tida tidak k tertu tertuli liss
Yaitu kebiasaan (dasar hukumnya; pasal 1339, 1346, 1347 KUHPerdata) 3. Yuri Yurisspru prudens densii Merupakan sumber hukum tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat. 4. Perjan Perjanjia jian-pe n-perja rjanji njian an Intern Internasi asiona onal/ l/ traktat traktat Missal; GATT, WTO, TRIPs, dsb. 5. Doktrin Merupakan sumber hukum yang berasal dari ajaran maupun pendapat dari ahli hukum, namun tidak memiliki kekuatan mengikat. Contoh: tentang status firma. 3
Hubungan Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi 1. Kegiatan dagang dan kegiatan perusahaan merupakan kegiatan ekonomi 2. Hukum dagang mengatur ke kegiatan privat sampai de dengan hukum ekonomi lahir akibat turut campurnya pemerintah dalam masalah perdagangan. Alasan penghapusan pasal 2 sampai dengan 5 KUHD : • Yang dibahas objeknya hanya barang bergerak saja tetapi pada kenyataann kenyataannya ya objeknya juga ada barang tetap. Penyebutan Penyebutan istilah pedagang, pedagang, karena yang melakukan perniagaan perniagaan tidak hanya pedagang sedang dalam KUHD yang melakukan perdagangan hanya pedagang. Inti Hukum Dagang •
Antara lain : 1. Pedagang 2. Perb Perbua uata tan n daga dagang ng 3. Peri Perika kata tan n daga dagang ng
•
Alasan pasal 2 s/d 5 KUHD dicabut : 1. Pengertian barang pada pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, sehingga jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2 s/d 5 KUHD. 2. Penger Pengertia tian n perbua perbuatan tan perdagan perdagangan gan dalam dalam pasal pasal 3 KUHD KUHD hanya hanya meliputi meliputi perbuata perbuatan n membeli, sedangkan menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli. Sedangkan pada pas pasal al 4 KUHD KUHD bahw bahwaa perb perbua uata tan n menj menjua uall juga juga term termas asuk uk dala dalam m perb perbua uata tan n perdagangan, misal; menjual wesel, jual beli kapal, dsb. 3. Menuru Menurutt ketent ketentuan uan pasal pasal 2 KUHD, bahwa bahwa perbuata perbuatan n dagang dagang hanya hanya dilakuka dilakukan n oleh oleh pedagang, padahal pada pasal 4 KUHD juga termasuk komisioner, makelar, pelayan, dsb. 4. Jika terjadi terjadi perselisih perselisihan an antara pedagan pedagang g dan bukan bukan pedagang pedagang mengenai mengenai pelaksanaa pelaksanaan n perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan dagang.
PEMBUKUAN Dasar hukum •
Dasar hukumnya adalah pasal 6 s/d 12 KUHD.
Fungsi pembukuan •
Antara lain : 1. Fungsi Fungsi yuridi yuridis; s; sebagai sebagai alat bukti bukti di Pengadi Pengadilan. lan. 2. Fungsi Fungsi ekono ekonomis mis;; mengeta mengetahui hui laba/ru laba/rugi. gi. 3. Fungsi Fungsi administ administrasi; rasi; memperl memperlancar ancar proses proses adminis administrasi trasi perusah perusahaan. aan. 4
4. Fungsi Fungsi fiscal; fiscal; menjadi menjadi dasar acuan bagi pengenaan pengenaan pajak. pajak.
Dokumen perusahaan •
Dokumen perusahaan adalah data, catatan, keterangan yang dibuat oleh perusahaan atau diterima oleh perusahaan, baik yang tertulis maupun terekam dalam bentuk apapun.
•
Dokumen perusahaan terdiri dari : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan harga pokok produksi.
•
Neraca adalah daftar yang berisikan semua harta kekayaan, utang-piutang, dan saldo perusahaan.
•
Laporan Laporan perubahan perubahan modal adalah ikhtisar ikhtisar perubahan perubahan modal yang terjadi selama periode satu tahun.
•
Akuntansi adalah suat proses pencatatan data keuangan yang diterima maupun dibuat oleh perusahaan.
•
Unsur-unsur perusahaan, antara lain : 1. Teru erus-m s-mener eneru us 2. Tera Terang ng-t -ter eran anga gan n 3. Dalam Dalam kuali kualitas tas atau atau kedud keduduka ukan n tertent tertentu u 4. Menc Mencar arii keunt keuntun unga gan n atau atau laba laba
•
Perbedaan pengertian menjalankan perusahaan dengan menjalankan pekerjaan adalah : -
Dalam menjalankan pekerjaan tidak ada laba.
-
Dalam menjalankan pekerjaan tidak dibebankan pembukuan.
PEDAGANG PERANTARA •
Yang diatur dalam KUHD adalah makelar dan komisioner.
•
Diluar KUHD (dalam praktek), antara lain; pedagang keliling, pemegang prokurasi, dan afiliasi.
•
Dalam perkembangan; agen, distributor.
•
Perantara Dagang : pihak-pihak yang mengikatkan diri kepada prinsipal (pemberi tugas) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama prinsipal.
•
Prinsipal : pihak yang meminta adalah menyuruh perantara melakukan perbuatan hukum untuknya .
•
Hubungan antara “perantara dagang” dengan “prinsipal” adalah hubungan keperantaraan.
•
Latar belakang timbulnya perantara :
5
Karena perkembangan ekonomi seorang pengusaha tidak bisa melakukan sendiri maka dia memerlukan perantara. •
Dasar hubungan prinsipal dan perantara : 1. Adanya Adanya pemb pemberia erian n kuasa kuasa (1792 (1792 BW sd sd 1819 1819 BW) adalah adalah suatu suatu perset persetuju ujuan an dengan dengan mana mana seseor seseorang ang member memberika ikan n kekuas kekuasaan aan kepada kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (1972). Kuasa ada 2 : kuasa khusus → untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. kuasa umum → dibuat untuk mewakili segala macam urusan. Catt : penerima kuasa tidak boleh melakukan perbuatan melebihi yang dikuasakan. 2. Perjan Perjanjia jian n perburu perburuhan han (1601 (1601(a) (a) KUHPd KUHPdt) t) Adalah Adalah persetujuan persetujuan/perjan /perjanjian jian dengan dengan pihak yang satu mengikatka mengikatkan n dirinya dirinya untuk dibawa dibawah h perint perintahn ahnya ya pihak pihak yang yang lain, lain, si majika majikan, n, untuk untuk sesuat sesuatu u waktu waktu terten tertentu tu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 3. Perjanjian Perjanjian pemboronga pemborongan n pekerjaa pekerjaan n (1601(b (1601(b)) KUHPdt) KUHPdt)
•
Jenis-jenis perantara Perantara dalam perusahaan
1. pimpinan pimpinan perusaha perusahaan an → dalam hal hal ini yang yang bukan bukan pemilik. pemilik. 2. pemega pemegang ng prokuras prokurasii → perant perantara ara dalam perusaha perusahaan an yang mewaki mewakili li owner untuk menyelenggarakan satu bidang urusan. 3. pengur pengurus us filial → pihak pihak adalah perantara perantara dalam perusaha perusahaan an yang yang mewaki mewakili li pengusaha di satu wilayah tertentu (pimpinan cabang). 4. pekerja pekerja keliling keliling → perant perantara ara dalam dalam perusa perusahaa haan n yang yang melakk melakkuka ukan n pekerj pekerjaan aan atas nama prinsipal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ke-3. contoh : bagian pemasaran/marketing/sales. 5. pelayan pelayan toko → mewakili mewakili pengusah pengusahaa untuk melayan melayanii pihak ke 3 di toko. toko. o
Hubungan antara prinsipal dengan perantara dalam perusahaan : -
Hubungan pe perbu rburuhan (a (ada at atasan ad ada ba bawaha ahan)
-
Pemberian kuasa
Perantara dagang diluar perusahaan
1. Agen Agen peru perusa saha haan an : peran peranta tara/ ra/ piha pihak k yang yang meng mengik ikat atka kan n diri diri deng dengan an bebe beberap rapaa prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. o
Terdapat Terdapat hubungan hubungan distribusi distribusi (sejajar) (sejajar) dan hubungan hubungan kuasa, hubungan hubungan
tetap (selama perjanjian berlangsung), hubungan koordinasi. 2. Notaries Notaries : adalah adalah pejabat/ pejabat/ pihak pihak yang yang berwenan berwenang g membuatkan membuatkan akta. 6
o
Terdapat hubungan kuasa.
o
Terdapat hubungan pelayanan berkala/tidak tetap bisa juga tetap.
o
Terdapat hubunan koordinasi.
3. Pengacara Pengacara : pihak pihak yang mewakili mewakili prinsip prinsipal al untuk menyel menyelesaika esaikan n masalah-masal masalah-masalah ah hukum. o
Dasar pengacara bertindak adalah adanya kuasa.
o
Terdapat hubungan pelayanan tetap ( corporate lawyer ) dan tidak tetap
terdapat hubungan koordinasi. 4. Makelar Makelar : pihak yang yang melakukan melakukan perbuatan perbuatan hukum hukum untuk untuk pihak pihak lain (62-73). (62-73). Sebelum bekerja makelar harus diangkat (Menteri Keuangan) dan disumpah (PN setempat), bila tidak diangkat dan disumpah disebut makelar tidak resmi/calo. Makelar berkewajiban menyimpan sample sampai berakhirnya perjanjian. Makelar apabila menjual/membeli harus menjamin sahnya tanda tangan. Make Makela larr waji wajib b memb membua uatt pemb pembuk ukua uan n (pas (pasal al 6 KUHD KUHD,, UU No. No. 8/19 8/1997 97 → dokumen perusahaan) Hubungan : Penerima kuasa biasa → bila tidak resmi Contoh :
-
Bila prinsipal pailit padahal perjanjian belum selesai Makelar Makelar tidak tidak bisa bisa ditunt dituntut ut karena karena makelar makelar tersebu tersebutt bertin bertindak dak atas atas nama nama prinsipal dalam hal meneruskan perjanjian. Si prinsipal digantikan oleh curator yang memberikan penilaian, bila layak maka perjanjian akan dilanjutkan/dihentikan.
-
Bila makelar pailit maka diterusakan oleh prinsipal sampai/selama sample masih ada tanda tangan yang sah, jika sample hilang/tanda tangan tidak sah, makelar bisa diminta pertanggungjawaban.
Hubungan prinsipal dan makelar : Pemberian kuasa dan perjanjian berkala. 5. Commis Commissio sioner ner (pasal (pasal 76-85 76-85 KUHD) KUHD) Adalah Adalah seoran seorang g yang yang menyel menyeleng enggar garaka akan n perusa perusahaa haanny nnyaa dengan dengan melaku melakukan kan perbuatan perbuatan-perbu -perbuatan atan menutup persetujuan persetujuan atas nama firma atau dia sendiri sendiri tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upah atau profit tertentu. Commissioner tidak perlu disumpah dan diangkat. Commisioner punya tanggung jawab besar maka ada jaminan dari prinsipal untuk memberi komisi yang lebih kalau perbuatannya berlangsung dengan sukses (del credere) prinsipal pasa commisoner disebut comiten. 7
C (prinsipal comiten) ↔ A (comisioner) ↔ B (penjual). C memberi kuasa pada A untuk membeli ↑, tapi uang tidak cukup tapi ↑ sudah ditempati Maka A punya hak retensi (hak untuk menahan barang), jadi ↑ masih di A karena menggunakan uang A. Hubungan yang terjadi :
-
Pemberian kuasa
-
Hubungan berkala
Apabila C pailit maka berlaku hak preference (hak diutamakan/ diistimewakan) untuk A jadi A bukan hanya kreditur konkuren. 6. Exped Expeditu iturr (80 s/d. s/d. 90 KUHD) KUHD) Adalah orang atau pihak yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan baik darat dan laut. Expeditur Expeditur : bertanggun bertanggung g jawab sampai barang tiba di tujuan → memiliki armada pengangkut. Bila tidak ada maka si penguasa menuntut → expeditur menuntut → maskapai pengangkutan → asuransi (setiap pengiriman barang terdapat asuransi). 7. Perantara Perantara dalam dalam jual jual beli beli dalam pasar modal (pialang) (pialang)
-
Dapat menjual/membeli saham atas nama sendiri adalah orang lain
-
Kalau untuk orang lain maka bertindak sebagai perantara.
Investor beli ≠ pialang beli ↔ pialang jual ≠ investor jual.
Makelar • •
•
•
Dasar hukumnya adalah pasal 62 KUHD dan 1792 KUHPerdata. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, menjalankan perusahaan dengan mendapat keuntungan (upah/ provisi) dan bertindak atas nama pemberi amanat/ prinsipal (pasal 62 KUHD). Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792 KUHPerdata). Konsekuensi yuridis : 1. Anta Antara ra prin prinsi sipa pall dan dan piha pihak k ke-3 ke-3 (buk (bukan an make makela lar) r) berh berhak ak sali saling ng menu menunt ntut ut dala dalam m pemenuhan prestasi (karena terjadi perwakilan langsung), begitu juga antara prinsipal dengan makelar. 2. Apabil Apabilaa makela makelarr tidak tidak diangka diangkatt oleh oleh pejabat pejabat yang yang berwen berwenang ang,, maka yang berlaku berlaku hanya ketentuan pemberian kuasa.
Komisioner Dasar hukumnya adalah pasal 76 KUHD. • Komisioner adalah seorang yang menjalankan perusahaan dengan mendapatkan provisi • dan bertindak atas namanya sendiri untuk menjalankan amanat orang lain. Konsekuensi yuridis antara lain ; •
8
1. Anta Antara ra prin prinsi sipa pal/ l/ko komit miten en dan dan piha pihak k ke-3 ke-3 (buk (bukan an komi komisi sion oner er)) tidak tidak dapa dapatt sali saling ng menuntut dalam pemenuhan prestasi (karena tidak terjadi perwakilan langsung; maka berlaku pasal 1340 KUHPerdata), namun antara prinsipal dengan komisioner tetap dapat saling menuntut. 2. Apabila Apabila komisioner komisioner bertinda bertindak k masuk atas atas nama prinsipal prinsipal,, maka yang terjadi terjadi hanyalah hanyalah pemberian kuasa (pasal 79 KUHD). Pedagang keliling •
Pedagang Pedagang keliling adalah pembantu pembantu pengusaha yang bekerja keliling keliling diluar diluar toko/ kantor untuk memajukan perusahaan, dengan mempromosikan barang dagangan atau membuat perjanjian antara pengusaha dan pihak ke-3 (calon pelanggan).
•
Fungsinya Fungsinya adalah mewakili pengusaha pengusaha memajukan memajukan perusahaan perusahaan dengan kerja keliling keliling diluar toko/ kantor.
•
Dasar hukumnya yaitu pasal 1792 KUHPerdata mengenai pemberian kuasa; pasal 1601 KUHPerdata mengenai perjanjian perburuhan (majikan dan buruh), dan Undang-undang perburuhan.
•
Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.
Pemegang prokurasi •
Pemegang prokurasi adalah pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar/ bidang tertentu dari perusahaan.
•
Fungsinya adalah pengelola bagian besar/ bagian tertentu dari perusahaan.
•
Dasar Dasar huku hukumn mnya ya yait yaitu u pasa pasall 1792 1792 dan dan 1601 1601 KUHP KUHPerd erdat ataa dan dan Unda Undang ng-u -und ndan ang g perburuhan.
•
Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif.
Pengurus Filial (afiliasi) Peng Pengur urus us Fili Filial al adal adalah ah peme pemega gang ng kuas kuasaa yang yang mewa mewaki kili li peng pengus usah ahaa menj menjal alan anka kan n • perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu. Fungsi Fungsinya nya adalah adalah memimp memimpin in cabang cabang yang yang mewaki mewakili li pengus pengusaha aha mengel mengelola ola cabang cabang • perusahaan. Dasar Dasar huku hukumn mnya ya yait yaitu u pasa pasall 1792 1792 dan dan 1601 1601 KUHP KUHPerd erdat ataa dan dan Unda Undang ng-u -und ndan ang g • perburuhan. Hubungan hukum; tenaga kerja (buruh) yang bersifat subkoordinatif. • Agen Perusahaan •
Agen Agen peru perusa saha haan an adal adalah ah oran orang g yang yang mewa mewaki kili li peng pengus usah ahaa untu untuk k meng mengad adak akan an dan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha.
•
Mempunyai hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.
9
Distributor •
Distributor adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri.
•
Mempunyai hubungan tetap dan koordinatif dengan pengusaha.
•
Distributor Distributor hampir memiliki memiliki kesamaan kesamaan dengan dengan komisione komisionerr sedangkan sedangkan agen memiliki memiliki kesamaan dengan makelar.
BADAN USAHA •
Skema : Tentang Badan Usaha Perseorangan
Perusahaan Dagang
• • •
Badan usaha
PT Koperasi Yayasan
Badan Hukum Persekutuan/ perkumpulan
Maatschap/ perkumpulan perdata/ perseroan/ persekutuan • Firma (Fa) • Komanditer (CV) •
Bukan Badan Hukum
Pasal 1618-1652 KUHPdt Pasal 1338 (1) → asas kebebasan berkontrak
Perusahaan dagang •
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang.
•
Merupakan perusahaan perorangan, yang dilakukan oleh satu orang, yang merupakan pengusaha, misal PD. X (bukan perusahaan daerah).
•
PD merupakan bentuk perusahaan perorangan.
•
Bentuk perusahaan perorangan secara resmi tidak ada, tetapi diterima dalam praktik
•
Perusahaan perorangan bukan BH/ perkumpulan tapi dalam lingkungan hukum dagang dibentuk dalam suasana hukum keperdataan, untuk menjalankan usaha.
•
Pendirian berdasarkan praktek kebiasaan masyarakat perdagangan di Indonesia.
•
Unsur-unsurnya adalah antara lain : -
pengusaha perorangan
-
timbul dalam praktek
-
lingkup keperdataan 10
-
pendiriannya berdasarkan kebiasaan
Prosedur pendirian Perusahaan Dagang :
•
-
Ada akta pendirian → syarat formal
-
Izin usaha
-
Izin tempat, izin bangunan
-
Pendaftaran di PN Dasar pengaturan perusahaan
•
-
-
Perusahaan yang diatur dalam KUHPdt :
Perusahaan perorangan
Persekutuan perdata (1618-1652)
Peru Perusa sah haan aan yan yang g dia diatu turr dala dalam m KUH KUHD: Fa, Fa, CV, CV, PT PT (PT (PT. sek sekar aran ang g diat diatu ur dala dalam m UU No. 1/1995).
Persekutuan Persekutuan adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan modal • besar (pada umumnya) untuk mencapai tujuan. Unsurnya antara lain : • Ada kepentingan yang sama Kehendak yang sama Tujuan yang sama Adanya kerjasama Alasan orang melakukan kerjasama • Untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan. Untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Macam-macam persekutuan yang bukan badan hukum • Persekutuan perdata (maatschap) Persekutuan firma Persekutuan co comanditer (C (CV) Persekutuan berbadan hukum • PT Koperasi Yayasan Dll Syarat-syarat badan hukum • Syarat materil Syarat formil Syarat materil • Ada Ada mod modal al tert terten entu tu// sen sendi diri ri dipis ipisah ahk kan dari ari kek kekay ayaa aan n pri priba bad di. Mem Mempuny punyai ai organ rganis isas asii yan yang g ter terat atur ur → pen peng guru urus, pen pengawa gawas, s, RUPS UPS. Tanggung jawa awab terbatas pada modal yang disetor. Tujuan tertentu. Syarat formil • Adanya akta pendirian (notaris). Pengesahan oleh menteri. Pendafta ftaran di kepanite iteraan aan Pengadilan Negeri eri.
11
Pengumuman. Persekutuan perdata • Dasar pengaturan pasal 1618-1652 KUHPdt Pengertian: dilihat dari pasal 1618 KUHPdt Perjanjian persekutuan dapat tercapai hanya dengan kata sepakat saja. Unsur-unsur : • Perjanjian. Adanya inbreng → barang, uang, tenaga kerja. Pembagian keuntungan. Pendirian PP : KUHPdt tidak menentukan, tetapi dari pasal 1642 • KUHPdt dapat disimpulkan dapat didirikan dengan lisan dan cukup dengan kata sepakat. PP akan belaku : • Sejak pe perjanjian se sempurna (m (merupakan pe perjanjian konsensuil). Ditentukan dalam perjanjian. Maatschap
•
•
•
•
Maatschap adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk untuk memasu memasukka kkan n sesuat sesuatu u ke dalam dalam persek persekutu utuan, an, dengan dengan maksud maksud untuk untuk membag membagii keuntungan yang terjadi karenanya (pasal 1618 KUHperdata). Terdapat 3 unsur penting, yaitu : Perjanjian Masukan (inbreng ) Tujuan membagi keuntungan Terdapat dua jenis hubungan : 1. Hubu Hubung ngan an int intern ern (ke (ke dal dalam am)) Bahwa setiap sekutu mempunyai kewajiban memberikan inbreng (berupa; uang, barang atau tenaga), yaitu : Uang (pasal 1626). • Barang (kepemilikan fisik, manfaat). • (men (menur urut ut pasa pasall 1625 1625 KUHP KUHPdt dt,, mena menang nggu gung ng bila bila ada ada guga gugata tan, n, caca cacatt tersemb tersembuny unyi, i, sement sementara ara itu sehubu sehubunga ngan n dengan dengan manfaat manfaat harus harus dikait dikaitkan kan dengan resiko kecuali barang disertakan bebas resiko. Tenaga, bila PP memperoleh keuntungan, maka sama dengan sekutu yang • memasukan uang atau barang yang paling sedikit. Asas kepentinga kepentingan n bersama bersama (kepentingan (kepentingan persekutuan persekutuan harus diutamakan) diutamakan) bila • dikaitkan dengan pasal 1628, 1629 dan 1630 KUHPdt Adanya kep kepentingan ber bersama yan yang dib dibagi sec secara ber berimbang (pa (pasal 1628, 1629, 1630 KUHPerdata) Dalam akta pendirian sudah ditentukan kepengurusannya ( gerant statutoire ), yang ditunjuk berdasarkan pemberian kuasa. 2. Hubu Hubung ngan an eks ekste tern rn (ke (ke luar luar)) Masing-masing sekutu bertanggung jawab terhadap kesalahan/ kela kelala laia ian n seku sekutu tu lain lainny nyaa sepa sepanj njan ang g ada ada pemb pember eria ian n kuas kuasaa (pas (pasal al 1642 1642 KUHPerdata). Tanggung jawab ya yang sama ra rata (p (pasal 16 1643 KUHPerdata). Tanggung jawab masing-masi asing anggota (pasa asal 1644 KUHPerdata). Hak atas tas perusahaan perdata atas prestasi (pa (pasal 1645 KUHPerd erdata ata). Berakhirnya Maatschap; pasal 1646 KUHPerdata : 1. Daluarsa 2. Musnahnya Musnahnya objek atau perbuatan perbuatan telah dilaksanakan dilaksanakan 3. Kehe Kehend ndak ak para para seku sekutu tu 12
•
4. Salah satu satu sekutu sekutu meninggal meninggal dunia/ dunia/ ditaruh ditaruh dibawah pengam pengampuan/ puan/ dinyataka dinyatakan n pailit; (pas (pasal al 1651 1651 KUHP KUHPdt dt,, Pers Persek ekut utua uan n Perd Perdat ataa dapa dapatt berd berdir irii tanp tanpaa ahli ahliwa waris ris bila bila diperjanjikan). Akibat berakhirnya maatschap; setiap anggota berhak mengambil apa yang disetor, sisa harta berupa laba dibagi menurut ketentuan Undang-undang, selanjutnya untung dan rugi dita ditang nggu gung ng bers bersam amaa (Bil (Bilaa PP meru merugi gi maka maka dita ditang nggu gung ng menu menuru rutt kete ketent ntua uan n yang yang diperjanjikan atau bila tidak diperjanjikan diatur dalam pasal 163 KUHPdt).
Firma (Fa)
Firma dasar hukumnya yaitu : Buku I, Bag II Bab II dalam pasal 16 s/d 35 KUHD. Firma adalah tiap-tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan • dibawah satu nama bersama. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan atas • nama nama bersam bersama, a, dimana dimana tiap-t tiap-tiap iap persero persero yang yang tidak tidak dikecu dikecuali alikan kan satu satu dengan dengan yang yang lainnya dapat mengikat firma dengan pihak-pihak ketiga dan masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma secara tangung menanggung (16 sd 18 KUHD). Menurut pasal 1 jo pasal 15 KUHD : segala perseroan diatur oleh : Perjanjian para pihak KUHD KUHPdt Unsurnya meliputi : • Persekutuan Menjalankan pe perusahaan (t (terus me menerus da dan te terang-terangan) Menggunakan nama bersama dari sekutu Tanggung jawab sekutu pribadi un untuk seluruh perikatan firma Tiap se sekutu be berhak me mengumumkan da dan be berhak be bertindak ke keluar. Ar Arti dari bertindak keluar, yaitu : a. meng mengik ikat at sek sekut utu u lain lain b. suatu perolehan perolehan menjadi menjadi harta harta Fa dan dan otomatis otomatis kepuny kepunyaan aan semua, semua, Menurut Prof. Soekardono merupakan persatuan perdata khusus. • Firm Firmaa meru merupa paka kan n pers persek ekut utua uan n khus khusus us,, apab apabil ilaa didi didiri rika kan n tida tidak k deng dengan an akta akta maka maka • merupa merupakan kan firma firma umum umum (karen (karenaa bidang bidang usaha usahanya nya yang yang tidak tidak ditent ditentuka ukan), n), dengan dengan konsekuensi yuridis : Firma tersebut berdiri dengan waktu yang tidak terbatas. Bidang usaha yang dijalankan berlaku umum. Setiap firmant bebas bertindak keluar (tidak ada pengecualian). Masing-masing persero bertanggung jawab renteng (pasal 18 KUHD). Hubungan para sekutu : • Intern Intern : KUHD KUHD tidak tidak mengat mengaturn urnya, ya, namun namun berdas berdasar ar pasal pasal 15 KUHD KUHD dapat dapat berlak berlaku u KUHPdt bila AD (Anggaran Dasar) tidak menentukan lain, dalam hal ini akan berlaku pasal 1624 sd pasal 1641 KUHPdt, merupakan hukum yang mengatur (kecuali pasal 1634 dan 1635 KUHPdt) dalam hal ini ada kemiripan dengan maatschap. Ekstern : Tiap persero yang tidak dikecualikan dapat bertindak. Dalam batas kewenangan. Pertanggungjawaban dalam Fa → pasal 18 KUHD berupa : • Langsung Tiap-tiap persero betanggung jawab penuh atas perjanjian yang dibuat oleh pihak ke-3 (disebut tanggung jawab solider). Contoh : Fa. ABC melalui persero A membeli barang pada X dalam hal ini X dapat menagih kepada : A atau B atau C saja •
13
-
• •
•
•
•
•
•
A dan B secara bersama ABC bersama-sama Kekayaan berupa tenaga → modal terkecil Menurut pasal 18 KUHD tanggung jawab merupakan syarat mutlak, berdasar hal ini maka dapat dinyatakan bahwa Fa bukan badan hukum. Perjanj Perjanjian ian FA dengan dengan pihak pihak ke-3 mengik mengikat at langsu langsung ng untuk untuk seluruh secara tanggung menanggung, dan terhadap anggota masing-masing bertanggung jawab renteng jo pasal 1619 KUHPdt. Konsekuensi dari Fa bukan BH (Badan Hukum), maka bila ada putusan hakim ternyata hutang piutang ke III tidak terpenuhi, pihak ketiga dapat menuntut piutangnya terhadap kekayaan semua anggota. Anggot Anggotaa pendir pendirian ian Fa berfun berfungsi gsi untuk untuk mengat mengatur ur hubung hubungan an intern (pasal 22 KUHD), akta ini harus didaftarkan pada panitera PN dan diumumkan dalam berita negara bila tidak didaftarkan menurut pasal 29 : Fa berlaku untuk waktu tidak tidak terten tertentu tu untuk untuk semua semua kegiat kegiatan an usaha, usaha, serta serta tindak tindakan an pembat pembatasa asan n terhad terhadap ap para para anggota. Berakhirnya Fa : - Buba Bubarr kar karen enaa wakt waktun unya ya bera berakh khir ir.. - Peng Pengun undu dura ran n diri/ diri/ meni mening ngga gall salah salah satu satu angg anggot ota. a. Dalam Dalam hal Fa pailit pailit,, maka maka sama sama dengan dengan kepail kepailitan itan anggota anggota sebab pinjaman Fa sama dengan pinjaman anggota yang ditanggung harta pribadi.
Persekutuan Komanditer (CV) Persekutuan Komanditer merupakan perseroan secara melepas uang (pasal 19 KUHD), • merupakan bentuk khusus dari firma. Pengaturan CV bersamaan dengan firma. (CV = Fa yaitu bukan BH, bahkan dikatakan • sebagai bentuk khusus dari Fa). Yang Yang melepa melepass uang uang adalah adalah atau atau disebu disebutt dengan dengan komandit / seku sekutu tu pasi pasif, f, dan dan yang yang • mengurus uang adalah atau disebut komplementer / sekutu aktif. CV dapat menjadi menjadi firma apabila komplementernya komplementernya lebih dari satu, sehingga sehingga membentuk membentuk • sekutu (Firma dalam CV). Ciri khas daripada CV antara lain : • Nama komandit tidak boleh dipakai Tanggung ja jawab ko komplementer se secara re r enteng, se sedangkan ta tanggung jawab komandit terbatas. Komandit dapat melakukan pengawasan tetapi kalau ia turut campur, maka secara hukum • menjadi sekutu komplementer. CV merupakan bentuk peralihan dari firma menuju PT. • Syarat-syarat badan usaha yang berbadan hukum : • 1. Syar Syarat at mate materi rill : a. Hart Hartaa kekay kekayaa aan n yang yang terpi terpisa sah. h. b. Mempu Mempunya nyaii organi organisas sasii yang yang teratu teratur. r. c. Tanggung Tanggung jawab terbatas terbatas (pada (pada modal modal yang disetor). disetor). d. Tujua Tujuan n terte tertentu ntu (menca (mencari ri laba laba). ). 2. Syar Syarat at form formil il : a. Didirikan Didirikan dengan dengan akta akta pendir pendirian ian yang dibuat dibuat Notaris. Notaris. b. Mendapat Mendapat penges pengesahan ahan dari Departemen Departemen yang yang ditunjuk. ditunjuk. c. Haru Haruss did didaf afta tark rkan an.. d. Diumumkan.
14
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dalam CV dikenal sleeping partner yaitu persero yang memasukan harta pada CV serta tidak mencampuri urusan perusahaan dan hanya akan mendapat labanya saja (pasal 19 KUHD). Tanggung jawab anggota dibedakan diantara pengurus. Terdapat larangan bagi anggota CV : Memberikan namanya pada persero Melakukan perbuatan-perbuatan Bekerja dalam perusahaan dari perseroan Anggota CV aka akan mene enerim rima laba, akan teta etapi juga aka akan menanggung rugi dengan uang dan barang yang telah dimasukkan pada CV, selanjutnya bila perseroan bebas, maka ia akan menerima kembali uangnya, kecuali bila tidak ada sisa. Kekhususan CV dari Fa : peraturan CV berada dalam pengaturan Fa, sebab dasarnya merupakan bentuk khusus dari Fa, kekhususannya terletak pada adanya CV, sedang pada Fa hanya ada persero kerja (firmanti). Jadi dalam CV disamping ada perseroan komanditer juga ada persero kerja juga sekutu komanditer ( sleeping partner ). ). Bent Bentu uk-b k-bentu entuk k keb keberad eradaa aan n pers ersero eroan komp komple leme ment nter er dan dan komanditer : Satu orang → perusahaan dagang 2 orang atau lebih → firma komanditer → PT Dasar peraturan CV pasal 19, 20, 21 KUHD serta ketentuan KUHPdt tentang maatschap. Modal CV terdiri dari : inbreng seku sekutu tu koma komand ndit iter er dan dan komplementer serta harta kekayaan pribadi persero komplementer. Pendirian CV : Menuru Menurutt pasal pasal 1624 1624 KUHPdt KUHPdt dapat dapat dilaku dilakukan kan secara secara lisan lisan dengan kata sepakat. Dengan akta otentik (pasal 22 KUHD), karena CV variasi Fa dan PT maka : Didirikan dengan akta otentik Didaftar di kepaniteraan Diumumkan dalam TBN-RI (Tambahan Berita Negara-RI) Kepengurusan : Pengurusan perseroan dilakukan oleh persero komplementer. Sekutu Sekutu koman komandit diter er tidak tidak boleh boleh ikut ikut mengur mengurus us (walau (walaupun pun dengan dengan surat surat kuasa). Pers Persero eroan an koma komand ndit iter er dapa dapatt meng mengaw awas asii pers persero eroan an seca secara ra inte intern rn (jik (jikaa diperjanjikan) sesuai pasal 21 KUHD. Tanggung Jawab : - Tanggung jawab persero komanditer pribadi untuk keseluruhan perikatan dari CV, konsekuensinya dapat mengadakan hubungan dengan pihak III. - Perseroan komanditer bertanggung jawab sebesar jumlah yang dimasukan. - Persero Persero komanditer komanditer akan bertanggun bertanggung g jawab untuk keseluruhan keseluruhan perikatan dengan dengan pihak ke III, bila ikut serta dalam kepengurusan. Berakhirnya CV : - Telah lewat waktu - Kehendak seorang adalah lebih persero - Kehendak bersama persero Bila seor eorang ang persero meninggal, pailit adala alah diba ibawah pengampunan, kecuali ditentukan dalam perjanjian. 15
PERSEROAN TERBATAS (PT) Definisi PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha •
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 ayat (1) Undang-undang PT). •
Perbedaan pengaturan PT antara Undang-undang PT dengan KUHD : Bahwa dalam UUPT terdapat beberapa hal yang tidak dijumpai atau diatur dalam KUHD, yaitu : 1. Menggu Menggunak nakan an prin prinsip sip hukum hukum asing. asing. 2. Secara tegas diatur diatur mengenai mengenai PT sebaga sebagaii badan badan hukum hukum.. 3. Secara tegas tegas menyataka menyatakan n bahwa PT PT didirikan didirikan berdasar berdasarkan kan suatu suatu perjanjian perjanjian.. 4. Pengat Pengatura uran n tentang tentang modal modal diatu diaturr secara secara tegas. tegas. 5. Ada tanggung tanggung jawab jawab tidak tidak terbatas terbatas yang menyimp menyimpangi angi tanggung tanggung jawab jawab terbatas terbatas yang ada dalam KUHD. 6. Ada perli perlindu ndunga ngan n terhada terhadap p saham saham minorit minoritas. as. 7. Pengaturan Pengaturan mengenai mengenai merger, merger, akuisisi, akuisisi, dan konso konsolidasi lidasi diatur diatur secara secara tegas, dll. dll.
Asas-asas •
Antara lain : 1. Asas Asas musyaw musyawarah arah untuk untuk mufa mufakat kat (pasa (pasall 74 UUPT). UUPT). 2. Asas piercing the corporate veil (pasal 3 ayat (2) UUPT) Penerobosan terhadap tanggung jawab terbatas sebagai salah satu ciri badan hukum. 3. Asas derivative action/ divition of power/ shifting of power (pasal 81, 32 ayat (1) UUPT). Penyerahan kewenangan kepada orang lain melalui RUPS. 4. Asas put option with appraisal right (pasal 55 jo. 104 ayat (2) UUPT) Pemilik saham minoritas dapat menjual sahamnya dengan wajar sesuai harga pasar. Merupakan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. 5. Asas disclosure obligation (pasal 87, 99, 111 ayat (6) UUPT). Kewajiban transparansi bagi direksi terhadap perseroan (pasal 87 UUPT). Kewajiban transparansi bagi komisaris terhadap perseroan (pasal 99 UUPT). Kewa Kewaji jiba ban n tran transp spar aran ansi si bagi bagi dire direks ksi, i, komi komisa sari ris, s, dan dan selu seluru ruh h kary karyaw awan an guna guna pemeriksaan di Pengadilan (pasal 111 ayat (6) UUPT). 16
6. Asas fiduciary duty (pasal 89 UUPT) Memberikan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum. 7. Asas duty of skill and care (pasal 85 ayat (1) dan 98 ayat (1) UUPT) Kewajiban setiap anggota, direksi, komisaris untuk bekerja dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab (pasal 98 ayat (1) UUPT). Kewajiban komisaris untuk bekerja dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab (pasal 85 ayat (1) UUPT).
Organ •
Organ PT diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUPT, antara lain : 1. Rapat Rapat Umum Umum Pemega Pemegang ng Saha Saham m (RUPS (RUPS)) 2. Komisaris 3. Direksi
Pendirian •
Pendirian PT, yaitu : 1. Dengan Dengan akta Notaris Notaris dalam bahasa bahasa Indon Indonesia esia (pasal (pasal 7 ayat (1) (1) UUPT). UUPT). 2. Berdas Berdasark arkan an perjanji perjanjian an (pasal (pasal 1 ayat (1) UUPT), UUPT), terdiri terdiri minima minimall 20 orang orang (pasal (pasal 7 ayat (3) UUPT). 3. Akta pendiri pendirian an memuat memuat Anggaran Anggaran Dasar Dasar (AD) (AD) (pasal (pasal 7 jo. jo. pasal pasal 8 UUPT) UUPT) 4. Berstatus Berstatus badan badan hukum hukum setelah setelah disahk disahkan an oleh Menteri Menteri Kehakiman. Kehakiman.
Pengesahan PT •
• •
Diatur dalam pasal 7 ayat (6) jo. pasal 9 UUPT, yaitu : 1. Perm Permoh ohon onan an tert tertul ulis is.. 2. Dila Dilamp mpir irka kan n akta akta pendi pendiri rian an.. 3. Jawaban Jawaban pengesah pengesahan an dalam dalam tempo tempo 60 hari hari (dikabulk (dikabulkan an atau ditolak ditolak). ). Sebelum disahkan maka berlaku pasal 11 UUPT. Jika sudah disahkan tapi belum diumumkan maka konsekuensi yuridisnya → pasal 7 ayat (6) dan pasal 11 UUPT.
Pendaftaran • •
Diatur dalam pasal 21 UUPT. Bila disahkan maka Direksi wajib mendaftarkan akta pendirian beserta surat pengesahan dalam daftar perusahaan dalam tempo 30 hari.
Pengumuman •
Diatur dalam pasal 21 UUPT, yaitu : 1. Di dalam dalam Tambah Tambahan an Berit Beritaa Nega Negara ra 2. Dilakukan Dilakukan dalam tempo 30 hari setelah setelah pendaft pendaftaran, aran, Pendaftaran dan pengumuman berfungsi untuk mengikat pihak ketiga, secara intern maka maka sudah sudah berlak berlaku u tanggu tanggung ng jawab jawab terbat terbatas, as, tapi tapi dalam dalam kapasi kapasitas tas ekster ekstern n tidak tidak berlaku.
17
RUPS •
Terdiri dari : 1. RUPS RUPS biasa biasa (pas (pasal al 26 26 ayat ayat (1) (1) UUPT) UUPT) 2. RUPS RUPS luar luar bias biasa. a. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar (pasal 75 UUPT) → quorum > 2/3 yang hadir (yang hadir minimal 2/3 dari jumlah anggota).
Saham •
•
•
Harus memenuhi syarat-syarat, antara lain : 1. Ada Ada jeni jenisn snya ya,, 2. Harus Harus memil memiliki iki nilai nilai nomin nominal al (pasal (pasal 42 UUPT) UUPT) 3. Diberikan Diberikan bukti kepemilikan kepemilikan (sertifikat) (sertifikat) (pasal 44 UUPT) UUPT) 4. Hak deviden deviden dan hak suara suara dalam RUPS RUPS (pasal (pasal 45, 45, 46, 47, 47, 72 ayat ayat (1) UUPT). UUPT). 5. Nama Nama peme pemega gang ng haru haruss terc tercan antu tum m dala dalam m daft daftar ar peme pemega gang ng saha saham m (pas (pasal al 86, 86, 87 UUPT). Terdiri dari dua jenis (menurut UUPT) : 1. Sah Saham atas atas nam nama (opnaam); tercantum nama pemilik. 2. Saha Saham m ata atass tun tunju juk k (aan order ); ); tidak tercantum nama, harus disebut saham atas tunjuk (aan toonder ), ), ettapi ada juga saham atas tunjuk dimana dengan hanya menunjukkan maka dapat diketahui. Konsekuensi perbedaan nama ini (berakibat hukum pada pengalihan); Dalam sa saham at atas tu tunjuk, ma maka de dengan ha hanya pe pengambilalihan sa saja telah berganti kepemilikan. Dalam saham atas nama, maka untuk berganti kepemilikan, maka harus ada perubahan nama terlebih dahulu ( endosnaam ).
Modal •
Terdiri dari : 1. Modal Modal dasar; dasar; mini minimal mal Rp. Rp. 20.000 20.000.00 .000,0,2. Modal Modal ditem ditempat patkan kan;; 25 % dari dari modal modal dasar dasar.. 3. Modal Modal diseto disetor; r; 50 % dari dari modal modal ditemp ditempatk atkan. an.
Pembubaran Diatur dalam pasal 114 UUPT, antara lain karena : • 1. Kep Keputu utusan san RUP RUPS S 2. Jangka Jangka waktu waktu berd berdiri iri telah telah habi habiss 3. Pene Penetap tapan an Peng Pengad adil ilan an AKUISISI, MERGER, DAN KONSOLIDASI Akuisisi (Pengambilalihan/ Take Over) Dasar hukum pasal 103 – 105 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, • Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Akui Akuisi sisi si adal adalah ah perb perbua uata tan n huku hukum m yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh bada badan n huku hukum m atau atau oran orang g • perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut (Pasal 2 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998). Alasan akuisisi; akuisisi; beberapa beberapa perusahaan perusahaan mengalami kesulitan kesulitan berkembang berkembang,, baik karena karena • kekurangan modal maupun manajemen perusahaan yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Tujuan akuisisi, yaitu : •
18
1. Memp Memper erbe besa sarr moda modal, l, 2. Menyel Menyelama amatkan tkan kelan kelangsu gsunga ngan n produks produksi, i, 3. Mengam Mengamank ankan an jalur jalur distri distribus busi, i, 4. Mengurangi Mengurangi persaingan persaingan serta menuju menuju kepada kepada monopo monopolisti listic. c. •
Jenis-jenis akuisisi, antara lain : 1. Ditinj Ditinjau au dari dari segi segi keku kekuasa asaan an perse perseroa roan n a. Akuisi Akuisisi si internal; internal; adalah akuisis akuisisii terhada terhadap p perser perseroan oan dalam dalam kelomp kelompok/ ok/ grup sendiri. b. Akuisisi Akuisisi eksternal; eksternal; adalah adalah akuisisi akuisisi terhadap terhadap persero perseroan an dari kelompo kelompok k lain, baik baik sejenis maupun tidak sejenis. 2. Ditinj Ditinjau au dari dari segi segi keberad keberadaan aan perse perseroa roan n a. Akui Akuisi sisi si fina finans nsia ial; l; adala adalah h akui akuisi sisi si terh terhad adap ap satu satu atau atau bebe bebera rapa pa pers persero eroan an terten tertentu tu dengan dengan tujuan tujuan untuk untuk memper memperole oleh h keuntu keuntunga ngan-k n-keun euntun tungan gan finans finansial ial dengan jalan memperbaiki kondisi perseroan-perseroan tersebut. b. Akuisi Akuisisi si strateg strategis; is; adalah akuisisi akuisisi dengan dengan tujuan tujuan untuk mencipt menciptaka akan n sinerg sinergii berdasarkan pertimbangan jangka panjang. Akuisisi ini mempunyai tiga tipe yaitu : 1. Akuisi Akuisisi si horizonta horizontal; l; terhada terhadap p perusa perusahaa haan n yang yang memilik memilikii tipe tipe sejeni sejenis, s, yaitu untuk memperluas pasar. 2. Akuisisi Akuisisi vertical; vertical; terhadap terhadap perseroan perseroan yang yang memiliki memiliki produk produk tidak sejenis, sejenis, yaitu yaitu untuk menguasai mata rantai produksi. 3. Akuisisi Akuisisi konglom konglomerasi; erasi; terhadap terhadap perseroa perseroan n yang tidak tidak ada ada kaitannya kaitannya dalam dalam hal produksi, yaitu untuk membentuk konglomerasi baru yang lebih besar.
•
Akibat hukum akuisisi adalah beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
Merger (Penggabungan) • •
• •
Dasar hukum; pasal 102, 104 – 109 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998. Merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk meng mengga gabu bung ngka kan n diri diri deng dengan an pers perser eroa oan n lain lain yang yang tela telah h ada, ada, deng dengan an demi demiki kian an menyebabkan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar ( tanpa likuidasi. Alasan dan tujuan sama dengan akuisisi. Akibat hukum merger; sejak tanggal penandatanganan Akta Penggabungan, Direksi yang perse perseron ronya ya mengga menggabun bungka gkan n diri diri tidak tidak dapat dapat melaku melakukan kan perbua perbuatan tan hukum hukum karena karena perseroannya telah bubar.
Konsolidasi (Peleburan) •
Dasar hukum; pasal 102, 104 – 109 UUPT dan PP No. 27 Tahun 1998.
19
•
• •
Adal Adalah ah perb perbua uata tan n huku hukum m yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh suatu suatu pers persero eroan an atau atau lebih lebih untu untuk k melebu meleburka rkan n diri diri dengan dengan perser perseroan oan lain lain dengan dengan memben membentuk tuk perser perseroan oan baru, baru, di mana mana masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (tanpa likuidasi), sehingga membentuk perusahaan baru. Alasan dan tujuan sama dengan akuisisi dan merger. Akibat hukum; sejak tanggal Akta Pendirian perseroan hasil peleburan disahkan oleh Menteri Kehakiman, perseroan yang meleburkan diri bubar.
Syarat-syarat Syarat-syarat : Syarat-syarat akuisisi, merger, dan konsolidasi : • Hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan : 1. Kepe Kepent ntin inga gan n pers perser eroa oan n 2. Kepent Kepenting ingan an pemeg pemegang ang saha saham m minori minoritas tas 3. Kepent Kepenting ingan an karyaw karyawan an perser perseroan oan 4. Kepe Kepent ntin inga gan n kred kredit itur ur 5. Kepentinga Kepentingan n masyarakat masyarakat dan dan persaingan persaingan sehat dalam melakuk melakukan an usaha. usaha. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga • yang wajar. Pemegang saham yang tidak setuju dengan keputusan RUPS mengenai akuisisi, merger • atau konsolidasi tersebut hanya dapat menggunakan haknya untuk menjual sahamnya dengan tidak menghentikan proses pelaksanaan akuisisi, merger, atau konsolidasi. Harus mendapat persetujuan RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham minimal ¾ dari • jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui minimal ¾ dari jumlah suara tersebut. Holding Company Holding company merupakan perusahaan kelompok dimana terdapat sebuah perusahaan • induk yang menaungi beberapa perusahaan (anak perusahaan), yang secara yuridis antara perusahaan-perusahaan tersebut merupakan kesatuan entitas (masing-masing perusahaan anak/induk) berdiri sendiri, tetapi secara ekonomis merupakan kesatuan perusahaan. Modal Ventura Perusahaan yang menanamkan investasi ke perusahaan lain selama jangka waktu tertentu • dan tidak boleh kurang dari 5 tahun (biasanya 5 s/d 10 tahun). Setelah jangka waktu berakhir dilakukan divestasi (pengembalian modal). • Investor bukan kreditur. • Dalam hal ini investasi tidak hanya modal tapi juga management. • → digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan yang mempunyai kemam-puan untuk maju dikemudian hari, contoh : apple computer, Microsoft. Perusahaan Kartu Kredit
Dalam kartu kredit ada pihak penerbit dan bekerja sama dengan
•
Bank. • •
Ada pihak pemegang kartu kredit. Ada perantara → jasa penagihan.
Perusahaan Pembiayaan Konsumen Perusahaan pembiayaan konsumen • Konsumen • Supplier •
20
Sekuritas Company •
Tidak semua piutang surat berharga begitu juga kebalikannya.
Jual Beli Dagang • •
•
Objek jual beli : barang dan jasa. Jual beli perdata : - Tidak hanya barter tetapi juga telah menggunakan uang. - Jual beli yang diatur oleh KUHPerdata. Jual beli dagang : tidak hanya melibatkan pembeli dan penjual tetapi juga meng-gunakan syarat-syarat beding → dikenal istilah pengangkutan. Dikenal istilah LC ( letter of credit), FOB (free on board), UCP ( uniform customs of packlist ) 500, CIF. Didalam LC terdapat beberapa pihak :
-
Pengek Pengekspo sporr → kredit kredit → berupa berupa LC → diteru diteruska skan n ke Bank Bank koresp korespond onden en (dilua (diluar r negeri) negeri) → menginform menginformasikan asikan kepada eksportir eksportir → membuat membuat dokumendokumendokumen :
-
adosement (dokumen pokok) → B/L
-
asuransi
-
terdapat factor (invoice ) → komersial, packing list
mencari perusahaan pengangkut → dokumen
fotokopi (dititipkan) asli
→
diberikan
ke
bank
koresponden. Bank Koresponden → membayar ke issueing bank → ke importir → setelah menerima dokumen. Dokume Dokumen n dituka ditukarka rkan n ke perusa perusahaa haan n
pengan pengangku gkutan tan (dokumen (dokumen ini merupa merupakan kan surat
berharga) → mencocokkan dokumen (fotokopi dan asli) → barang diserahkan. •
•
Kalau syarat perdagangan FOB : kewajiban penjual membiayai barang sampai barang tersebut di kapal. Dan tanggung jawab eksportir lepas sekarang menjadi tanggung jawab importir. Beding, syarat-syarat dalam jual beli dagang : Incoterm (2000) : - Ex work → penjual menyerahkan barang di gudang -F
FOB → penjual menyerahkan barang sampai di kapal. FAS → penjual menyerahkan barang sampai di dermaga.
-C
C&F → penjual penjual menyerahka menyerahkan n barang sampai sampai di kapal + biaya pengangkutan. CIF → penjual menyerahkan barang (sama dengan FR) + asuransi.
-D
DDU → penjual penjual menyerahkan menyerahkan barang sampai sampai diatas alat angkut pembeli 21
DDP → penjual menyerahkan barang sampai ke tujuan (negara) + biaya-biaya lainnya.
INCOTERM = Internasional Commercial Term (ICT) Sudah dipergunakan sejak 1936, revisi 1953, 1967, dst. Dan Inggris sudah memakainya sejak abad 17.
Incoterm + UCP 500 L/C yang red clause. Bank akan membayar lebih dulu ke penerima sebelum dokumen• dokumen pengangkutan diserahkan. Akomulasi revolving L/C : 1 L/C dapat dipergunakan untuk beberapa kali kredit. • Contoh : dalam 1 tahun (12 x pengiriman) jumlahnya diakumulasikan (bisa berbeda tiap bulan) Non-a Non-akum kumula ulasi si revolv revolving ing L/C : 1 L/C dapat dapat diperg diperguna unakan kan untuk untuk beberap beberapaa kali kali • kredit. Contoh : dalam 1 tahun (12 x pengiriman) 1 x pengiriman 1 M tapi tiap bulan harus tetap, bila berkurang akan dituntut atas kerugian. Sight L/C : eksportir telah dapat menerima pembayaran dari Bank apabila telah • dapat menunjukkan dokumen pendukungnya. Pihak-pihak yang terlibat kredit berdokumen : • opening bank = issuing bank koresponden bank = advising bank importir Surat berharga : bila seseorang memiliki B/L maka dianggap sebagai • pemilik barang BANI tidak menutup kemungkinan pihak luar menggunakan lembaga ini. • Arbitrase : - ad hoc → ada sengketa dibentuk, tidak ada sengketa bubar. • - institusi → permanent. Pasa Pasall 1 KUHD KUHD → dasa dasarr bagi bagi kekh kekhus usus usan an huku hukum m kepa kepail ilita itan n • (formil dan materil). INCOTERM 2000 • •
• •
•
Incoterm dibuat oleh ICC ( International Chamber of Commerce). Indonesia Indonesia tidak meratifikasi meratifikasi Incoterm, Incoterm, tapi penggunaan penggunaannya nya adalah menjadi kebiasaan kebiasaan internasional. Berlaku apabila perusahaan Indonesia bertransaksi dengan perusahaan asing. Incoterm ada untuk : 1. Me-minimize adanya perbedaaan persepsi. 2. Member Memberii acua acuan n dala dalam m mena menafsi fsirka rkan n terms (klausula-klausula yang dipakai). 3. Mene Menent ntuk ukan an apa apa yang yang menj menjad adii hak hak dan dan kewa kewaji jiba ban n pemb pembel elii dan dan penj penjua uall dala dalam m melakukan transaksi. Terdiri dari terms, yaitu : 1. Grup Grup E – Depa Depart rtur ure, e, (Pembeli datang ke gudang penjual). 2. Grup Grup F – Main Main carri carriag agee unpa unpaid id,, (Penjual mengirimkan barang sampai tempat yang ditentukan pembeli). FCA (Free Carrier) s/d FOB (Free on Board Ship). 22
3. Grup Grup C – Main Main carr carria iage ge pai paid, d, (Penju (Penjual al mengir mengirimk imkan an barang barang tanpa tanpa menang menanggun gung g resiko resiko kerusa kerusakan kan yang yang terjad terjadii selama pengiriman). CFR (Cost & GFreight) s/d (Carriage & Insurance Paid To) 4. Grup Grup D – Arr Arriv ival al,, (Penjual menanggung semua resiko sampai perbatasan negara). DAF (Delivery at Frontier) s/d DDP (Delivered Duty paid). 5. Grup Grup O – Other Other Trad Trading ing Term Term and and Variat Variation ions, s, EXF (Ex Factory), PAF (Packed at Factory), dsb. KEPAILITAN Dasar Hukum •
Dasar Dasar hukum hukum kepail kepailitan itan adalah adalah Faillissement (Fv) Stbl. Stbl. 1905 1905 No. 217, Faillissement verordening verordening (Fv) Undang Undang-un -undan dang g No. 4 Tahun Tahun 1998 1998 Tentan Tentang g Kepail Kepailita itan n yang yang bersif bersifat at mengub mengubah ah dan menambah.
Pengertian • •
Hakikat kepailitan adalah sebagai lembaga penyelesaian utang. Tidak ada pengertian utang dalam Undang-undang, tetapi menurut Yurisprudensi (MA) bahwa bahwa utang adalah setiap kewajiban kewajiban yang dapat disetarakan disetarakan dengan dengan uang. uang. Utang disini adalah utang yang lahir antara lain karena; jasa, perikatan, pinjam-meminjam, sewamenyewa.
Fungsi •
Fungsi Fungsi kepail kepailitan itan adalah adalah untuk untuk menjam menjamin in agar agar penyel penyelesa esaian ian utang utang piutan piutang g tersebu tersebutt berjalan sesuai prosedur hukum, memberikan kepastian bagi seluruh kreditur.
Pihak-pihak •
Pihak-pihak dalam kepailitan : a. Yang dapat mempailitkan : Debitur Kreditur Jaksa (untuk kepentingan umum) Bank Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) b. Yang dapat dipailitkan : Orang Badan hukum (non bank dan non perusahaan efek)
Syarat kepailitan •
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang kepailitan, antara lain : 1. Debitu Debiturr dalam dalam keada keadaan an berhe berhenti nti memb membaya ayar. r. Debitur disini adalah : Orang perorang. 23
Istri dal dalaam mana su suami aminya te terkait ap apabi abila dal dalaam pe perka rkawinannya secar cara harta persatuan. Badan usaha. 2. Minimal Minimal ada dua dua kreditur kreditur dan dan salah satunya satunya sudah sudah jatuh jatuh tempo. tempo. 3. Dengan Dengan permo permohon honan an (sendi (sendiri ri atau kredi kreditur tur). ). Asas-asas •
Asas-asas dalam Undang-undang kepailitan, diantaranya : Asas perlindungan yang seimbang (pasal 56A Undang-undang Kepailitan). Memper Memperken kenank ankan an penund penundaan aan ekseku eksekusi si selama selama 90 hari hari → (kriti (kritik; k; dengan dengan dapat dapat ditangguhkannya ini, maka menghalangi hak kreditur separatis untuk mengeksekusi hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dengan seolaholah tak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 56 (1) Undang-undang Kepailitan). Asas tidak semua kreditur harus menyetujui debitur untuk dipailitkan, Hal ini dilihat dan dinilai kewajarannya oleh Hakim. Asas kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki, Asas putusan Pengadilan harus dapat persetujuan para kreditur, Asas status quo, Sejak dimulainya pengajuan PKPU, semua dalam keadaan diam (stenseel), dengan maksud untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan dari debitur terhadap kreditur. kreditur. Kreditur Kreditur dapat membatalkan membatalkan perbuatan-pe perbuatan-perbuata rbuatan n debitur debitur setelah setelah putusan putusan PKPU. Asas Undang-undang harus menghormati pemegang hak se s eparatis/ pemegang jaminan. Asas kepailitan harus diputus secara cepat, dll.
Akibat hukum •
•
•
Akibat hukum yang lahir dari putusan pailit : 1. Terhad Terhadap ap harta harta keka kekayaa yaan; n; sebel sebelum um pailit pailit,, boedel ada pada debitur, maka sesudah pailit ada pada kurator. 2. Terh Terhad adap ap sita sita jami jamina nan; n; maka maka sita sita ters terseb ebut ut haru haruss dian diangk gkat at// dicab dicabut ut,, terha terhada dap p sita sita revindicatoir adalah tetap karena tidak berkaitan dengan benda debitur. 3. Terh Terhad adap ap perj perjan anjia jian n timb timbal al bali balik k anta antara ra debi debitu turr deng dengan an piha pihak k ke-t ke-tig iga; a; bers bersifa ifatt kasuistik dalam arti perjanjian tersebut boleh dibatalkan, boleh juga diteruskan. 4. Terh Terhad adap ap tind tindak akan an-ti -tind ndak akan an debi debitu turr yang yang didu diduga ga meru merugi gika kan n para para kred kredit itur ur;; dapa dapatt dibatalkan dengan syarat pada pasal 41 → pasal 42 a s/d f Undang-undang kepailitan; actio pauliana . Pengadilan Pengadilan yang berhak mengadili mengadili perkara perkara kepailitan kepailitan adalah Pengadilan Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari pengadilan umum. Penasehat yang dalam perkara kepailitan adalah penasehat yang mendapat izin praktek (pasal 5).
Fase-fase •
Fase-fase dalam proses kepailitan, yaitu : 1. Fase sekestrasi (penitipan) : Membentuk pa panitia pa para kr kreditur se sementara; Menginventarisasi kreditur dan tagihan; 24
Memohon penetapan; Rapat verifikasi, menghasilkan : a. kredit kreditur ur deng dengan an tagi tagihan han yang yang diak diakui; ui; b. kreditur kreditur dengan dengan tagihan tagihan yang diakui diakui sementa sementara ra (harus diselesaikan diselesaikan segera); segera); c. kredit kreditur ur dengan dengan tagiha tagihan n dito ditolak lak;; Dapat ditawarkan perdamaian, 2. Fase insolvensi (pelelangan) : Semua harta kekayaan debitur akan dieksekusi dan hasilnya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai imbangan pemasukan/ inbreng . Apabila ad ada si sisa ut utang, ma maka di dikemudian ha hari da dapat di ditagih ke kembali (pasal 190 Undang-undang kepailitan → kedudukan debitur). Proses beracara Permohonan pailit diajukan ke panitera Pengadilan Negeri oleh penasehat hukum yang • memiliki memiliki izin praktek → Ketua Pengadilan Niaga Niaga (1 x 24 jam) → (2 x 24 jam) dipelajari dipelajari Pengadilan Niaga dan menetapkan hari sidang → (maksimal 20 hari setelah pendaftaran) sidang pemeriksaan → penundaan sidang (25 hari) → pemanggilan oleh panitera kepada debi debitu turr (7 hari hari sebe sebelu lum m sida sidang ng I) → (30 (30 hari hari sesu sesuda dah h pend pendaft aftar aran an)) putu putusa san n atas atas perny pernyataa ataan n permoh permohona onan n paiilt paiilt;; bersif bersifat at serta serta merta merta → (2 x 24 jam setelah setelah putusan) putusan) Pengadilan Niaga menyampaikan surat dinas tercatat kepada debitur, kreditur, kurator, Hakim Hakim pengaw pengawas as → selama selama putusa putusan n atas permoh permohona onan n pailit pailit belum belum diteta ditetapka pkan; n; sita sita jaminan dan menunjuk kurator → upaya hukumnya adalah (langsung) kasasi ke MA. Proses tingkat kasasi : • → (8 hari sejak putusan) diajukan ke panitera Pengadilan Niaga → wajib mengirimkan memori kasasi ke panitera dan salinannya ke terkasasi → (maksimal (maksimal 1 x 24 jam) panitera wajib mengirim permohonan kasasi dan memori kasasi ke terkasasi → (7 hari sejak mene meneri rima ma)) terk terkas asas asii dapa dapatt meng mengaj ajuk ukan an kont kontra ra memo memori ri kasa kasasi si → (14 (14 hari hari sejak sejak didaftarkan) panitera menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi ke panitera MA → (2 x 24 jam) MA mempelajari dan menetapkan hari sidang → (20 (20 hari hari sejak sejak dida didafta ftark rkan an)) sida sidang ng I → (30 (30 hari hari)) putu putusa san n → putu putusa san n yang yang tela telah h berkekuatan hukum tetap → PK (Peninjauan Kembali) ke MA. Putusan pailit •
Putusan kepailitan dinyatakan dengan vonis (bukan dengan penetapan karena ada akibat hukum baru, sedangkan penetapan hanya menetapkan hal yang sudah ada), sifatnya sumir dan serta merta.
•
Upaya hukum yang dapat dilakukan : -
Kasasi ke MA; pasal 8 (1) Undang-undang Kepailitan;
-
PK terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Penun Penundaa daan n Kew Kewaji ajiban ban Pemb Pembaya ayaran ran Utang/ Utang/ Serse Serseanc ancee van Getal Getallin ling/ g/ Suspen Suspensio sion n of Payment (PKPU) • •
•
Diatur pada pasal 212 Undang-undang Kepailitan; Secara implicit memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang. Syarat PKPU; harus diajukan ke Pengadilan. 25
•
• •
Segera Segera setela setelah h permoh permohona onan n diajuk diajukan, an, maka maka Hakim Hakim harus harus mengab mengabulk ulkan an penund penundaan aan sementara kewajiban pembayaran utang dan dalam waktu paling lama 45 hari, sidang pengadilan pengadilan sudah harus harus mempertemukan mempertemukan debitur debitur dan kreditur kreditur (apabila (apabila akan disertakan perdamaian, maka harus termuat dalam permohonan dan disampaikan 21 hari sebelum sida sidang ng I ters terseb ebut ut), ), dan dan sete setela lah h dika dikabu bulk lkan an PKPU PKPU seca secara ra teta tetap p , maka maka deng dengan an perpanjang perpanjanganny annyaa (terhitung (terhitung sejak penundaan penundaan sementara sementara kewajiban kewajiban pembayaran pembayaran utang dengan perpanjangan tidak lebih daripada 270 hari → pasal 217 ayat (4) Undang-undang kepailitan). Akibat hukumnya, maka debitur dapat melakukan pengurusan perusahaan. Perbedaan antara Undang-undang Kepailitan dengan Fv, yaitu : Segi Waktu : Undang-undang Ke Kepailitan; de debitur ta tak da dapat (diduga) (p (pasal 21 212). Fv; Debitur menduga. Segi pengajuan : Undang-undang Ke Kepailitan; di ditandatangani ol oleh de debitur da dan pe penasehat hukumnya (pasal 213 ayat (1)). Fv; di ditandatangani ol oleh de debitur at atau pe penasehat hu hukumnya (p (pasal 21 213 ayat (1)). Segi pihak : Undang-undang Ke Kepailitan; de debitur, kr kreditur, Ha Hakim pe pengawas, Ha Hakim pengadilan, kurator. Fv; debitur, kreditur, kurator.
Eksekusi •
Sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kurator melakukan pengurusan dan pemberesan mesk meskip ipun un diaj diajuk ukan an kasa kasasi si// PK → dala dalam m hal hal diba dibatal talka kan n kare karena na ada ada kasa kasasi si// PK → perbuatan kurator sebelum pembatalan adalah sah.
Clue tugas Hk Dagang : Perbandingan Perbandingan antara Incorterms 2000 dengan 2010 adalah dari 13 unsur berubah menjadi 11 unsur (lebih sederhana). sederhana). yang hilang adalah DAF, DES, DEQ, DDU dan yang baru muncul adalah DAT, DAP. Incoterms 2010 mulai berlaku tanggal 1 januari 2011
26
