Nama NPM Mata Kuliah Kelas
: Fathia Tari Rizka : 1503101010153 1503101010153 : Hukum Perbankan :B BANK ASING
A. Keberadaan Bank Asing di Indonesia
Bank Asing adalah bank-bank umum swasta yang merupakan perwakilan (kantor cabang) bank-bank induknya induknya di negara asalnya. Pada awalnya, bank-bank swasta asing hanya hanya boleh beroperasi di DKI Jakarta saja. Namun setelah dikeluarkan Pakto 27, 1988, 1988, bank-bank swasta asing ini diperkenankan untuk membuka kantor cabang pembantu di delapan kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Denpasar, Ujung Pandang (Makasar), Medan, dan Batam. Bank-bank asing ini menjelaskan fungsi sebagaimana layaknya bank-bank umum swasta nasional, dan mereka tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Di Indonesia bank-bank dengan kepemilikan asing terbagi dalam tiga kelompok, yaitu yang beroperasi: 1. sebagai kantor cabang (disebut sebagai bank asing); 2. sebagai anak perusahaan (subsidiary), baik melalui joint venture dengan bank domestik (disebut bank campuran), atau melalui merger dan akuisisi pada bank domestik yang terjadi pada periode paska krisis 1997 (program (program divestasi); dan 3. sebagai kantor perwakilan. Sampai dengan Juli 2016, jumlah bank asing di Indonesia sebanyak 10 bank, dan bank campuran sebanyak 15 bank ( Sumber : Bank Indonesia ) . Pada umumnya, sebagai bank asing, maka strategi pelaksanaan kegiatan operasional serta kebijakan yang diterapkan bank-bank tersebut akan cenderung sar at dengan kepentingan-kepentingan kantor pusatnya di luar negeri. Setiap rencana ke depan maupun operasionalnya akan lebih banyak tergantung pada keputusan keputusan kantor pusat atau kantor regional.
Bank-bank asing yang bergerak di Indonesia adalah jelas bank umum. Kegiatan bank asing memiliki tugasnya sama dengan bank umum lainnya, lai nnya, yang membedakan kegiatannya dengan bank umum milik Indonesia adalah mereka mere ka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya. Bank asing tetap berbadan hukum mengikuti kantor pusatnya di luar negeri dan merupakan bagian penting dari organisasi kantor pusatnya. pusatnya. Konsekuensinya, segala kebijakan keuangan bank asing amat tergantung dari kantor pusatnya, pusatnya, dan pada umumnya penyaluran kredit diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar (Pigott,1986), seperti juga yang terjadi pada bank asing di Indonesia yang penyaluran kreditnya cenderung pada perusahaan multinasional yang juga mendapat pembiayaan dari kantor pusatnya.
B. Pengaturan Bank Asing di Indonesia
1. 2. 3. 4.
Latar belakang dibukanya kesempatan bank asing dan bank campuran untuk beroperasi di Indonesia terkait dengan kebutuhan akan modal asing. Selain itu, masuknya bank-bank tersebut ke Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan serta perekonomian nasional. Secara umum, keuntungan yang diperoleh dengan masuknya bank bank asing, termasuk bank campuran, antara lain adalah sebagai saluran capital inflows untuk ekonomi domestik, meningkatkan kompetisi antar bank, dan memperkenalkan produk-produk yang lebih bervariasi. Namun demikian, tetap terdapat sisi negatif yang perlu diantisipasi, terutama pada saat krisis, karena bank-bank tersebut dapat berperan sebagai tempat untuk pelarian modal (capital flight), dan disamping itu dana asing yang masuk tersebut dapat lebih bersifat temporer dan hanya untuk mencari keuntungan sesaat (capital inflow during good times capital outflow during bad times). Sementara itu, kompleksitas produk dan teknologi yang dibawa bank asing dari negara maju belum tentu dapat dilihat dan dikuasai oleh otoritas pengawas host country, sehingga bukannya meningkatkan pengaturan dan proses pengawasan bank namun malah akan lebih memperburuk. Pada dasarnya kebijakan dan pengaturan oleh Bank Indonesia terhadap bank asing dan bank campuran bersifat equal. Seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan kehatihatian, diterapkan secara seragam untuk seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik bank domestik, bank campuran maupun bank asing. Perbedaan pengaturan terdapat pada modal. Untuk bank dengan badan hukum Indonesia, mengikuti undang-undang PT, dan modal usaha tercatat pada neraca bank sebagai modal disetor, sedangkan untuk bank asing dengan badan hukum mengikuti kantor pusatnya, maka modal usaha tercatat pada neraca sebagai antar kantor dan disebut sebagai dana usaha. Pembatasan yang diterapkan terhadap bank asing berupa pembatasan secara geografis dalam membuka kantor, yaitu hanya diperbolehkan pada ibukota provinsi. Pengaturan Bank Asing di Indonesia meliputi : Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang bank umum.
C. Bentuk Hukum Bank Asing di Indonesia
Bank-bank asing yang ada di Indonesia saat ini menyandang status badan hukum Kantor Cabang Bank Asing ( KCBA ). Meskipun saat ini Bank Indonesia (BI) ataupun Komisi Keuangan dan Perbankan sedang mempertimbangkan ulang penerapan kewajiban bank asing untuk berbadan hukum Indonesia atau perseroan te rbatas (PT).
Renacana perubahan status KCBA menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia atau PT salah alasannya karena apabila ada permasalahan di Kantor Pusat Bank Asing tersebut, maka otomatis akan berdampak pada KCBA-nya. Tentunya pihak BI perlu mengkaji lagi aturan yang perlu dibuat sehingga bisa memberikan dampak yang positif bagi perbankan di Indonesia. Pasalnya, ada dua kerugian jika bank asing berbentuk PT. Pertama, apabila perusahaan bank asing yang berbentuk PT kesulitan likuiditas maka perusahaan induk tidak serta merta membantu anak usahanya karena secara hukum telah terpisah dari perusahaan induk. Kedua, biaya dana atau cost of fund akan meningkat secara si gnifikan sehingga suku bunga kredit jauh lebih tinggi disebabkan karena, perusahaan anak tidak bisa lagi menggantungkan diri pada perusahaan induk dari pendanaan karena sifatnya mandiri dan independen. Kemudian, rating perusahaan anak tidak lagi mengikuti rating perusahaan induk, karena rating maksimum perusahaan anak adalah country dimana perusahaan anak itu berdiri. Selain dari kedua dampak negatif tersebut dikhawatirkan adalah regulator dinegara-negara bank asing tersebut akan membuat aturan yang sama untuk bank-bank nasional yang beroperasi di negara-negara lain. Ini sejalan dengan penerapan azas resiprokal. Dengan kata lain, kantor cabang wholesale banking, agency banking dari bank-bank Indonesia maka akan diwajibkan untuk menjadi perusahaan subsidiary dinegara-negara mereka mendirikan operasi bank. Kelebihan dari pendirian dalam bentuk Kantor Cabang dibandingkan dengan bentuk kantor Perwakilan adalah: Untuk kantor cabang bank asing dapat dimiliki 100% (seratus persen) oleh pihak asing dan bentuk hukumnya mengikuti bentuk kantor pusat bank asing ini seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sebagai contoh jika suatu bank yang didirikan di tempat asalnya sebagai offshore company, maka cabangnya akan mengikuti bentuk tersebut. Kantor cabang bank asing yang dibuka di Indonesia boleh melakukan kegiatan operasional perbankan seperti menyimpan atau menarik uang, mendeposito uang, membeli dan menjual saham dan kegiatan-kegiatan lainnya yan bisa dilakukan di bank. Jadi, walaupun cabang bank asing yang berada di Indonesia hanya akan melakukan kegiatan whole sale dan tidak melakukan transaksi secara retail, maka dengan menggunakan bentuk cabang ini, pihak cabang Bank yang akan didirikan di Indonesia ini akan lebih leluasa dalam bertindak mewakili Perusahaan induknya, untuk melakukan kontrak-kontrak atau perjanjian perjianjian yang mengikat dengan para nasabahnya, melakukan pembayaran dan penerimaan uang hasil investasinya dan lain sebagainya. Keuntungan lainnya adalah, karena Cabang Bank Asing di Indonesia tersebut nantinya hanya akan bergerak secara whole sale, maka tidak memerlukan ijin lain selain dari Bank Indonesia.
.
