Hukum dan Kekuasaan.docx

MAKALAH

SOSIOLOGI HUKUM

HUKUM DAN KEKUASAAN

Oleh:

Kelompok I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kiki Reski Sri Wahyu Nensi Hilpiyah Chory Andri Sarifuddin Makmur Abrar Rahmat Kadir 8. Fatahuddin

PENDIDIKAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2012/2013

1

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







KATA PENGATAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur syukur kami panjatkan panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. Tugas ini dibuat sebagai hasil pengidentifikasian berdasarkan referensi dari situs internet. Tugas ini juga disusun dalam rangka pemenuhan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing Sosiologi Hukum. Hukum. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tugas “ Hukum dan Kekuasaan”” ini, masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun teknik Kekuasaan penulisan. Seperti halnya pepatah yang mengatakan “Tak “ Tak ada gading yang tak retak ”. retak ”. Untuk itu, kami tetap menerima saran ataupun kritikan yang membangun demi penyempurnaan pada pembuatan tugas berikutnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan intisari ini. Akhir kata, semoga intisari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin! Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 20 September 2013

Kelompok I







DAFTAR ISI KATA PENGANTAR. PENGANTAR.......................... ................................................ ............................................. ............................................ ......................... ...

2

DAFTAR ISI................ ISI...................................... ............................................ ............................................ ............................................ .............................. ........

3

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG............................... BELAKANG..................................................... ............................................ .................................. ............

4

B. RUMUSAN MASALAH..................................... MASALAH........................................................... ............................................ ........................ ..

5

C. TUJUAN.............................................................................................................

5

BAB II PEMBAHASAN A. HUKUM.............................................................................................................

6

B. KEKUASAAN...................................................................................................

8

C. HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN.................................... KEKUASAAN....................................... ...

9

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN...................................................................................................

13

B. SARAN...............................................................................................................

13

DAFTAR PUSTAKA................................. PUSTAKA....................................................... ............................................ ............................................ ........................ ..

14







BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Law is a system of standardized standardized norms regulating human conduct, conduct, deliberalely deliberalely established for the purpose of social control. Law are interpreted and enforced by formal public (political) authority, rather than by custom. (see also: cicil law, class law, criminal law). Jika kita terjun ke dalam kenyataan kehidupan sehari-hari maka kita akan dapat benar-benar menyaksikan hal-hal yang diuraikan pada bagian terdahulu,yaitu yang membicarakan tentang hukum sebagai suatu institusi sosial. Di situ kita melihat, bahwa bekerjanya hukum itu memang tidak dapat dilepaskan dari pelayanan yang di berikanya kepada masyarakat (di sekelilingnya). Singkat kata, hukum itu tidak bekerja menurut ukuran dan pertimbanganya sendiri, melainkan dengan memikirkan dan mempertimbangkan apa yang baik untuk di lakukannya bagi masyarakat. Untuk

menjalankan

pekerjaan

seperti

itu,

hukum

membutuhkan

suatu

kekuatan

pendorong.ia membutuhkan membutuhkan kekuatan pendorong. Ia membutuhkan membutuhkan kekuatan kepadanya untuk menjalankan menjalankan fungsi hukum, seperti misalnya sebagai kekuatan pengintegrasi pengintegrasi atau pengkoordinasi proses-proses dalam masyarakat. masyarakat. Kita bisa mengatakan,bahwa mengatakan,bahwa hukum tanpa kekuasaan kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa “ Hukum tanpa kekuasaan adalah anganangan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman ”.[1] Kekuasaan itu tidak tidak selalu menyertai kekuatan dan sebaliknya. Ini disebabkan karena kekuasaan tidak selalu, bahkan sering tidak bersumber pada kekuatan fisik. kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum.[2] hukum.[2]







B. Rumusan Masalah

Berdasrakan rumusan masalah di atas, adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain sebagai berikut: 1. Apakah yang dimaksud dengan hukum? 2. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan? 3. Bagaimanakah hubungan antara hukum dengan kekuasaan? C. Tujuan

Berdasarkan Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tentang hukum. 2. Untuk mengetahui tentang kekuasaan. kekuasaan. 3. Untuk mengetahui hubungan antara hukum dengan kekuasaan.







BAB II PEMBAHASAN A.

HUKUM

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yand dibuat oleh badan-badan resmi pemerintah, dan pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, berdasarkan penafsiran dari JCT. Simorangkir, S.H. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mana mereka mereka yang akan akan dipilih. Pandangan tentang hukum memiliki perbedaan di antara para ahli. Meskipun ada perbedaan pandangan, namun namun pengertian pengertian itu dapat diklasifikasikan diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu: yaitu: Pertama, Pertama, hukum diartikan sebagai nilai-nilai. Misalnya Viktor Hugo yang mengartikan hukum sebagai kebenaran dan keadilan. Grotiusmengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan moral tindakan yang wajib yang merupakan sesuatu yang benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum secara filosofi karena nilai -nilai merupakan abstraksi tertinggi dari kaidah-kaidah hukum. Kedua, hukum diartikan sebagai asas-asas fundamental dalam kehidupan masyarakat definisi hukum dalam perspektif ini terlihat dalam pandangan Salmond yang mengatakan “hukum merupakan kumpulan asas-asas asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara di dalam peradilan”









atas setiap manusia dan barang. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Kantorowich, yang berpendapat berpendapat bahwa hukum adalah adalah suatu kumpulan kumpulan aturan sosial yang yang mengatur perilaku perilaku lahir dan berdasarkan berdasarkan pertimbangan. pertimbangan. Menurut Prof. Subekti, SH., hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula. Unsur-unsur hukum meliputi : a)

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat

b)

Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang

c)

Peraturan itu secara umum bersifat memaksa

d)

Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang undangan yang berlaku.

Adapun ciri-ciri hukum antara lain : a)

terdapat perintah ataupun larangan dan

b) perintah atau larangan tersebut tersebut harus dipatuhi dipatuhi oleh setiap orang orang Hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Hukum kebiasaan kebiasaan Hukum kebiasaan disebut dengan adat, norma dan nilai yang ada di masyarakat. Atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang mengatur tingkah laku masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita dalam masyrakat, merupakan hasil karya masyarakat, dan merupakan merupakan







B.

KEKUASAAN

Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan kemampuan untuk mempengaruhi mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi. Secara umum ada dua bentuk kekuasaan: a.

Kekuasaan pribadi, pribadi,

kekuasaan kekuasaan yang didapat dari para pengikut pengikut dan didasarkan didasarkan pada pada

seberapa besar pengikut mengagumi, respek dan terikat pada pemimpin. b. Kekuasaan posisi posisi,, kekuasaan yang didapat dari wewenang formal organisasi. Kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh (influence) yaitu tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang lain atau kelompok. Kekuasaan Kekuasaan tidak begitu saja diperoleh individu, ada 5 sumber kekuasaan kekuasaan menurut John Brench dan Bertram Raven, yaitu : a) Kekuasaan menghargai ( r eward power power )

Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang pemberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. (bonus sampai senioritas atau persahabatan) b) Kekuasaan memaksa ( coer coer cive ci ve power power )

Kekuasaan berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang







Kekuasaan yang didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. (professional (professional atau tenaga ahli). e) Kekuasaan rujukan ( r ef er ent power power )

Kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang didasarkan pada indentifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. (karisma, keberanian, simpatik dan lain-lain). Arti Kunci Kekuasaan (Rosabeth Moss Kanter) : a) Aktivitas luar biasa , membuat perubahan, menempati menempati suatu posisi atau berhasil mengambil mengambil resiko yang besar akan mendorong kepemilikan kekuasaan. b) Visibilitas, menjadi dikenal atau memperoleh kesempatan diperkenalkan dengan pemegang kekuasaan akan mendorong kesuksesan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. c) Relevansi, memiliki kekuasaan yang berhasil berarti mampu meyelesaikan masalah organisasi yang otentik atau akurat. d) Sponsor, mempunyai sponsor atau mentor- seseorang memberi nasehat kepada anda mengenai cara agar behasil dalam organisasi- dapat menjadi sumber kekuasan informal, terutama bila sponsor menikmati kekuasaan yang cukup besar Kekuasaan adalah fakta penting dari kehidupan kehidupan organisasi. organisasi.

C.

HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEKUASAAN







Siapa yang kuat, maka dialah yang menang dan berhak melakukan apapun kepada siapa saja. Sedangkan hukum tanpa ada kekuasaan di belakangnya, maka hukum tersebut akan “mandul” dan tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini karena ma syarakat tidak memiliki ikatan kewajiban dengan si pengeluar kebijakan. Sehingga masyarakat berhak melakukan hal-hal yang di luar hukum yang telah dibuat dan di sisi lain pihak yang mengeluarkan hukum tidak bisa melakukan paksaan ke masyarakat untuk mematuhi hukum.

Jadi, dapat dikatakan bahwa, k ekuasaan ekuasaan perlu sebuah “kemasan” yang bisa memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan yaitu politik. Yang menjadi permasalahan adalah mana yang menjadi hal yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tidak bisa satu hal saja yang mempengaruhi hal yang dipengaruhi. Antara hukum dan kekuasaan saling berpengaruh satu sama lain atau bisa disebut saling melengkapi. Sehingga di satu sisi hukum yang dipengaruhi oleh kekuasaan begitu sebaliknya.

Namun tetap tidak dapat dipungkiri bahwa proporsi dari kekuasaan kekuasaan dalam mempengaruhi mempengaruhi hukum lebih berperan atau menyentuh ke ranah substansial dalam artian hukum dijadikan “kendaraan” untuk melegalkan kebijakan-kebiajakn kebijakan -kebiajakn dari yang berkuasa. Sedangkan hukum dalam mempengaruhi kekuasaan hanya menyentuh ke ranah-ranah formil yang berarti hanya mengatur bagaimana cara membagai dan menyelenggarakan kekuasaan seperti yang ada dalam konstitusi.







tentang Hak Asasi Manusia. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan berada dalam lingkup formil.

Kekuasaan yang diatur hukum merupakan untuk kepentingan masyarakat luas agar masyarakat yang merupakan objek dari kekuasaan tidak menjadi korban dari kekuasaan. Selain sebagai kepentingan masyarakat, hukum dalam mempengaruhi kekuasaan juga berguna sebagai aturan bermain pihak-pihak yang ingin berkuasa atau merebut kekuasaan. Aturan tersebut berguna sebagai cara main yang fair yang fair yang bisa mngkoordinir semua pihak yang terlibat dalam kekuasaan. Hukum dalam hal ini tidsak hanya mengatur masyarakat tetapi juga mengatur pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. kekuasaan.

2) Kekuasaan dalam Mempengaruhi Hukum

Eksistensi hukum tanpa ada kekuasaan yang melatarbelakanginya membuat hukum menjadi mandul. Oleh karena itu perlunya suatu kekuasaan yang melatarbelakangi hukum. Muncul pertanyaan bagaimana kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang bisa dipercaya untuk mempengaruhi hukum yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka bisa didekati dengan metode konseptual bukan empiris karena secara empiris kebanyakan hukum hanya digunakan untuk melegalkan kepentingan penguasa saja.

Kekuasaan diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Tanpa adanya









Pola hubungan hukum dan kekuasaan ada dua macam: 

Pertama, Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri Menurut Lessalle. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercona antara lain daripada “kekuatan yang terorganisasi”, dimana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”.



Kedua ,bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain dan bersifat hirarkis, kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan negara secara definitif untuk memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya, dan tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dimintai ijin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tak terkecuali. Hak dapat pula diartikan sebagai kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk menuntut pemenuhan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan.







BAB III KESIMPULAN A.

Kesimpulan

1. Hukum dan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum dalam arti masyarakat yang diatur oleh dan berdasarkan hukum. 2. Kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam sumbernya. 3. Hubungan hukum dan kekuasan dalam masyarakat dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum memerlukan memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara teoritis hubungan antara hukum dan kekuasaan memang sangat erat kaitannya, di mana hubungan antara hukum dan kekuasaan yaitu sebagai das sollen hukum determinan atas kekuasaan karena setiap kekuasaan harus tunduk pada aturan-aturan hukum: 

Hukum merupakan produk kekuasaan, karena hukum merupakan resultante-resulatante penguasa yang yang dibentuk tidak lain lain sebagai kristalisasi kristalisasi dari kehendak kehendak penguasa; penguasa;



Hukum dan kekuasaan dalam konteks penegakan hukum di mana jelas bahwa hukum dan







DAFTAR PUSTAKA

B.F. Pasaribu, Rowland. Hukum dan Kekuasaan. (pdf) Soemanto. 2008. Hukum 2008. Hukum dan Sosiologi Hukum Pemikiran, Teori, Teori, dan Masalah. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.

[1]Bahan Mata Kuliah “Filsafat Hukum” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang pada tanggal 25 Nopember 2009.3 2009.3[1] http://blogperadilan.blogspot.com/2011/05/filsafat-hukum-

hukum-dan-kekuasaan.html diunduh selasa 22 november 2011 05.44 WIB [2] Bewa Ragawino , Ibid, 99 http://indriindriyanii.blogspot.com/2012/11/hukumhttp://indriindriyanii.blogspot.co m/2012/11/hukum-dan-kekuasa dan-kekuasaan.html an.html http://samardi.wordpress.com/2011/11/01/hubungan-hukum-dan-kekuasaan/ http://lanlanrisdiana.blogspot.com/2013/02/makalah-hubungan-hukum-dan-kekuasaan.html

Hukum dan Kekuasaan.docx

Recommend Documents