Pembangunan Indonesia Menurut Pancasila dan UUD 1945

1

Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, 2000, hlm. 84.
Heri Herdiawanto, dkk, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara, 2010, hlm. 165.
Abu 'Amar, Belajar Praktis Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan Umum, 2008, hlm. 87.
Ibid.
Ibid.
Heri Herdiawanto, dkk, loc. cit.
Ibid., hlm. 166.
Abu 'Amar, op.cit.
Ibid., hlm. 98.
Ibid., hlm. 101.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., hlm. 87.
Ibid.
Darji Darmodiharjo, dkk, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, 1994, hlm. 194.
Ibid.
Abu 'Amar, loc. cit., hlm. 100.
Ibid., hlm. 87.
Ibid., hlm. 100-101.
Ibid. hlm. 101.
Darji Darmodiharjo, op. cit., hlm. 204.
Abu 'Amar, loc. cit., hlm. 87.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., hlm. 92.
PEMBANGUNAN INDONESIA MENURUT PANCASILA DAN UUD 1945
Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Drs. M. Ideris Syukur, M. Pd. I.
Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila

Disusun Oleh:
Rizky Ariyansyah (NIM. 1401250959)
Hidayatun Nufus Annisa (NIM. 1401251507)
Liny Mardhiyatirrahmah (NIM. 1401251508)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA
DESEMBER 2014
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Masyarakat sudah mulai banyak yang bertanya-tanya mengenai pembangunan Indonesia saat ini seperti apa, bagaimana, apakah benar-benar berdampak baik, dan yang paling penting adalah sesuai atau tidaknya dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, sangat lah sulit untuk menentukan jawabannya karena sibuknya para pejabat negara serta orang penting di Indonesia untuk membangun negara ini.
Sebagai individu yang menjadi anggota suatu golongan masyarakat atau warga suatu suku-bangsa tertentu, dengan gaya hidup, struktur masyarakat dan latar belakang kebudayaan yang berbeda, banyak di antara masyarakat sudah mempunyai bayangan cita-cita masing-masing mengenai soal apa dan bagaimana masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu. Namun, konsep konkret untuk tujuan tersebut secara nasional sebenarnya masih dalam perjalanan menuju arah tersebut.
Orang-orang memang belum mempunyai konsepsi nasional yang jelas mengenai masyarakat seperti apa yang ingin dituju dengan usaha pembangunan Indonesia (kecuali bahwa semua orang ingin menjadi agak lebih makmur dan ingin agar demokrasi menjadi lebih sempurna: suatu kehidupan nasional yang lebih sempurna yang dapat memberi akomodasi kepada aneka-warna kebudayan bangsa; dapat menghasilkan lebih banyak karya yang bisa dibanggakan sebagai bangsa).
Pemerintah juga tidak bisa mengambil alih mentah-mentah contoh pembangunan dari Amerika, Uni Soviet, RRC, Jepang, ataupun Brasilia (yang kini katanya termasuk salah satu negara yang tumbuh dengan laju yang paling cepat di dunia, yaitu lebih dari 10% dari GNP-nya) karena semua negara tersebut mempunyai beberapa sifat dasar yang berbeda dengan Indonesia, terutama dari landasan negara dan demokrasi yang dipergunakannya. Oleh sebab itu, masyarakat perlu mengetahui pembangunan Indonesia berdasarkan demokrasi bangsa yang benar itu seperti apa.

Rumusan Masalah
Adapun masalah-masalah yang dapat dijadikan sebagai objek pembahasan dari makalah ini adalah sebagai berikut.
Apa pengertian dari pembangunan nasional?
Apa tujuan akhir membangun bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?
Apa arti dari pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional?
Apa saja bidang yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional?
Apa yang menjadi landasan pembangunan nasional?
Apa saja arah dari pembangunan nasional secara umum?

Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini ialah sebgai berikut.
Untuk mengetahui pengertian dari pembangunan nasional.
Untuk mengetahui tujuan akhir dari membangun bangsa dan negara berdasarakan Pancasila dan UUD 1945.
Untuk mengetahui pengertian dari pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional.
Untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional.
Untuk mengetahui landasan-landasan yang digunakan dalam pembangunan nasional.
Untuk mengetahui arah dari pembangunan nasional Indonesia pada berbagai bidang yang ada.

Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang dapat diambil dri penulisan makalah ini ialah sebagai berikut.
Menginformasikan diskusi pengertian dari pembangunan nasional kepada pembaca dan peserta.
Menginformasikan tujuan akhir dari membangun bangsa dan negara berdasrkan Pancasila dan UUD 1945 kepada pembaca serta peserta diskusi.
Memberi tahu mengenai pengertian dari pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional kepada pembaca makalah dan peserta diskusi.
Menginformasikan bidang-bidang apa saja yang menjadi perhatian dalam pembangunan nasional di Indonesia kepada pembaca serta peserta diskusi.
Memberi tahu tentang landasan-landasan yang dipergunakan dalam pembangunan nasional kepada pembaca dan juga peserta diskusi.
Menginformasikan mengenai arah dari berbagai bidang dalam pembangunan nasional secara umum kepada pembaca makalah dan juga peserta diskusi.

BAB II
PEMBAHASAN

Pengertian Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan ini meliputi program-program pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa;
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pembangunan nasional adalah kelanjutan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan nasional yang telah direbut dan dipertahankan dengan penuh pengorbanan. Kemerdekaan merupakan jawaban yang harus dilalui untuk mewujudkan kehidupan nasional yang lebih baik.
Sebelum terjadinya pemilihan Presiden secara langsung, pola pembangunan nasional berdasarkan GBHN yang telah dibuat oleh MPR dan harus dilaksanakan oleh Presiden sebagai mandatarisnya. Namun, setelah pemilihan Presiden langsung, pola pembangunan dan arah kebijakan pembangunan tidak lagi berdasarkan pada GBHN karena Presiden dapat menyusun sesuai dengan program pembangunan yang sedang dibutuhkan serta visi dan misi Presiden yang terpilih tersebut.
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat, serta harus benar-benar dapat dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir dan kebahagiaan basin.
Pembangunan harus merata di seluruh Indonesia dan bukan hanya untuk suatu golongan atau untuk sebagian masyarakat saja, akan tetapi untuk seluruh masyarakat, sehingga benar-benar dapat dirasakan sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia terdiri atas kelompok masyarakat besar ataupun kecil, setiap keluarga terdiri dari karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tujuan akhir membangun bangsa dan negara adalah untuk membangun manusia yang berakhlak Pancasila dan mampu mewujudkan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945. Artinya, manusia Indonesia yang memiliki moral dan akhlak, serta menghayati nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sekaligus membangun negara berdasarkan UUD 1945.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakatuh, berbangsa, dan ,bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang rinciannya, adalah sebagai berikut : "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia", hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum formal. Adapun rumusan "memajukan kesejahteraan unium mencerdaskan kehidupan bangsa", hal ini dalam pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Selain tujuan nasional, ada juga tujuan internasional (tujuan umum) "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kenierdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakir internasional.
Kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila Pancasila. Hal ini sebagai konsekuensi asas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok negara.
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia sebagai "monopluralis". Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia "monopluralis" tersebut.
Paradigma pembangunan bangsa dan negara harus dalam suasana baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, tetapi tetap berada di dalam nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak dasar yang sama, tidak dibedakan dengan keturunan, warna kulit, suku bangsa dan penggolongan lainnya.
Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek sosial dan religiusnya. Atas dasar ini, pembangunan harus mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia pembangunan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

Pembangunan Nasional dalam Bidang Ekonomi
Dalam dunia usaha, biasanya yang terjadi adalah persaingan bebas dan yang kuat yang akan menang. Oleh karena itu, di Indonesia perkembangan ekonomi harus didasarkan pada usaha untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Namun, untuk mewujudkan itu, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas humanistik, yaitu ekonomi yang berkemanusiaan.
Pada dasarnya tujuan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, ekonomi harus didasarkan pada kemanusiaan, yaitu menyejahterakan umat manusia, serta menghindari pengembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas, monopoli, dan yang dapat menimbulkan penderitaan serta penindasan terhadap manusia lainnya. Bagi bangsa Indonesia, usaha untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pelaksanaan sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila karena dengan cara ini, perekonomian dapat terlaksana dengan baik dan masyarakat Indonesia dapat hidup secara makmur dan sejahtera.
2.3.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Ekonomi
Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan pokok pembangunan bidang ekonomi, terutama ungkapan yang menyatakan "adil dan makmur; memajukan kesejahteraan umum, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Demikian juga Batang Tubuh maupun Penjelasannya, melandasi pembangunan bidang ekonomi. Landasan tersebut terdapat pada pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945.
Pasal 23 yang terdiri atas 3 ayat menyangkut masalah keuangan dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, segala pajak untuk keperluan negara, macam dan harga mata uang, hal keuangan negara, serta untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ini menunjukkan perlunya kerja sama antara DPR dengan Pemerintah untuk pelaksanaan maupun keberhasilan mengenai masalah keuangan negara dan adanya fungsi pengawasan oleh DPR, yang berarti oleh rakyat.
Pasal 27 yang terdiri atas tiga ayat, dalam ayat 2 berbunyi: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Keberhasilan tiap-tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan gambaran semakin jelasnya perwujudan masyarakat adil dan makmur.
Pasal 33 yang terdiri atas 5 ayat merupakan landasan pokok perwujudan demokrasi ekonomi. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Diberikan penjelasan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk bersama, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini berarti bahwa perminyakan, perlistrikan, perkeretaapian, dan pengelolaan air minum merupakan sebagian dari cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara, demi untuk kepentingan masyarakat. Penguasaan oleh perorangan sangat dikhawatirkan akan merugikan kepentingan dan kebutuhan orang banyak.
Ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergurnakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya produksi yang penting bagi negara, maka penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bila dikuasai oleh perorangan dapat membahayakan kepentingan masyarakat, sehingga dalam hal ini penguasaan oleh negara tidak boleh diartikan sebagai monopoli oleh negara, melainkan justru untuk melindungi orang banyak.
Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan positif terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, kerja sama timbal balik yang serasi antara ketiga pelaku ekonomi nasional yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta sangat diperlukan.
Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini tentunya negara tidak hanya sekadar memelihara, melainkan perlu membina dan mendidik agar mereka dapat mandiri di kemudian hari tanpa harus selalu tergantung kepada negara ataupun orang lain.

2.3.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Ekonomi
Sasaran bidang ekonomi ialah terciptanya perekonomian yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang mantap, bercirikan industri yang kuat dan main, pertanian yang tangguh, koperasi yang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap, didorong oleh kemitraan usaha yang kukuh antara badan usaha koperasi, negara, dan swasta serta pendayagunaan sumber daya alam yang optimal yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maju, produktif, dan profesional, iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Titik berat Pembangunan Nasional diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seining dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan scirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
Arah Pembangunan bidang ekonomi di antaranya ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bidang ekonomi. Arah yang dimaksud secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut.
Meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air.
Menjadikan potensi sumber daya nasional sebagai kekuatan ipoleksosbudhankam yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas.
Mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal.
Menjadikan pembangunan industri sebagai penggerak utama ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi.
A. Perdagangan: dapat menunjang peningkatan produksi, mendukung
pemerataan memperlancar distribusi, memperkuat daya saing;
Perhubungan: makin memperlancar area lalu lintas orang, barang, dan jasa; menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, pemerataan dan penyebaran, meningkatkan kepariwisataan;
Pariwisata: meningkatkan devisa dan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan budaya bangsa.
Sumber daya alam didayagunakan secara terencana dan sertanggung jawab: lingkungan hidup didayagunakan bagi pembangunan yang berkelanjutan; tata ruang nasional berwawasan nusantara.
Kekayaan bumi seperti hutan dan tambang harus dikelola selain untuk memberikan manfaat masa kini, namun juga menjamin kehidupan masa depan.
Biaya pernbangunan/keuangan digali dari sumber kemampuan sendiri; dana luar negeri sebagai pelengkap dengan prinsip kemandirian; tabungan nasional ditingkatkan; kebijaksanaan fiskal dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis; kestabilan nilai masa uang dijaga; pengembangan lembaga keuangan dan perbankan yang efisien dan makin meluas jangkauannya.
Pembangunan daerah yang bertujuan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan peran serta rakyat, meningkatkan potensi daerah; pembangunan daerah dan kawasan kurang berkembang (kawasan timur Indonesia, daerah terpcncil, daerah perbatasan) perlu ditingkatkan.

Pembangunan Nasional Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan
Pada era reformasi ini, masyarakat sering melihat stagnasi nilai sosial budaya diantara mereka sehingga berujung pada terjadinya gejolak sosial, kerusuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pengembangan sosial budaya masyarakat Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.
Pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan transedental, yaitu peningkatan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spritual.
Oleh karena itu, dengan melihat berbagai peristiwa negatif yang marak terjadi di era reformasi ini, sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan berdasarkan Pancasila atau secara lebih khusus dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, serta keberadaan.
Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kebudayaan
Landasan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan adalah juga UUD 1945 (baik Pembukaan, Batang Tubuh, Inallptill Penjelasannya). Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk sualu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh lumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan unum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilon sosial, ....". Bagian tersebut berkaitan langsung dengan bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan. Landasan bidang ini terdapat pada UUD 1945:
Pasal 27 dan 28 mengenai hak-hak warga negara;
Pasal 31 mengenai pendidikan;
Pasal 33 dan 34 mengenai kesejahteraan sosial;
Pasal 36 mengenai Bahasa Indonesia.
Pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya memberikan arah dan kerangka yang jelas bagi pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan dalam mewujudkan kehidupan sosial budaya bangsa yang diinginkan.
Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan.
Sasaran bidang kesejahteraan rakyat, pcndidikan dan kebudayaan ialah terwujudnya kehidupan masyarakat yang makin sejahtera lahir batin secara adil dan merata, terselenggaranya pendidikan nasional dan pelayanan kesehatan yang makin bermutu serta merata yang mampu mewujudkan manusia yang beriman dan sertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, patriotik, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional, makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan- martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.
Jika dijelaskan lebih rinci lagi, ada beberapa sasaran pembangunan dalam bidang ini, di antaranya:
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Penyediaan sandang, pangan, dan papan yang memadai.
Penataan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia yang beriman dan sertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti 1uhur, memiliki banyak pengalaman dan keterampilan, kesehatan yang baik dalam jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar serta perluasan pendidikan keahlian dan kejuruan.
Peningkatan penghayatan nilai luhur budaya bangsa yang menjiwai perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
Peningkatan derajat kesehatan melalui perbaikan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dari penjabaran arah pembangunan ada yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan (yang sudali disebut di bagian sebelumnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, yang juga bersangkutan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan tidak dicantumkan lagi) ialah:
Pendidikan: meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil; peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, pembaharuan kurikulum, dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai.
Budaya bangsa yang dilandasi nilai luhur berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhinneka Tunggal Ika, berwawasan nusantara, harus diupayakan agar menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan, membangkitkan sikap kesetiakawanan dari tanggung jawab sosial, disiplin, dan semangat pantang menyerah, menuju kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan; pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sebagai wahana komunikasi sosial, iptek, dan juga seni.
Pembangunan kependudukan diarahkan pada peningkatan kualitas penduduk, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, perwujudan keluarga kecil bahagia dan sejahtera; pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan mutu dan kemudahan pelayanan kesehatan, meningkatkan gizi, membudayakan sikap hidup bersih dan sehat, didukung dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang layak.
Pembinaan anak, remaja, dan pemuda diarahkan untuk mengembangkan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, sikap keteladanan dan disiplin sedini mungkin; pembinaan peranan wanita harus dikembangkan dengan tetap memperhatikan kodrat, harkat dan martabatnya.

Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Salah satu penyebab banyaknya peristiwa kerusuhan/konflik antardaerah adalah masalah konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (sara) yang sesungguhnya dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, untuk dapat mengakhirinya yaitu dengan cara menciptakan kehidupan beragama yang penuh dengan perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia yang beradab.
Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu.
Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama yang lain. Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkewajiban mengembangkan kehidupan beragama yang penuh dengan toleransi dan saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab.
Hakikat pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Malia Esa adalah bagian integral dari tujuan dan upaya pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional ialah pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) dan membangun masyarakat Indonesia.
Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya, maupun keserasian hubungan antara bangsa-bangsa. Ini berarti adanya keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat. Pembangunan kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras inilah yang merupakan tujuan akhir pembangunan nasional yang secara singkat disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini yang merupakan hakikat dan pangkal tolak pembangunan bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta sosial budaya.
Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Agama Dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai kepribadian manusia Indonesia dalam wujud iman (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing- masing. Bahkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ini memberikan watak dan identitas religius bagi masyarakat dan budaya Indonesia. Watak dan identitas ini dilembagakan dan dilestarikan dalam tatanan hidup kebangsaan dan kenegaraan, dengan menjadikan dasar negara Pancasila dan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar kenegaraan, sebagai termaktub dalam Pembukaan UUD 1945:
"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.... negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
Kemudian diperjelas dalam Penjelasan UUD 1945, yaitu:
"Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat".
"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".
Sedangkan, landasan konstitusional UUD 1945, terutama pasal 29 yang terdapat 2 ayat, yaitu:
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Sasaran Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esaialah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembagunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Berdasarkan essensi nilai dalam sasaran ini, dijabarkan berbagai sasaran pokok sebagai berikut.
Atas dasar keimanan dan ketaqwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa makin dikembangkan sehingga terbina kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kualitas kerukunan antar dan antara umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan aural untuk bersama-sama membangun masyarakat.
Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus makin diamalkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan social kemasyarakatan.
Diusahakan supaya terus bertambah sarana yang dipedukan bagi pengembangan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk sarana pendidikan agama pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah, yang pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melanjutkan usaha untuk terus meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.
Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pdaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa inerturtit dasar kernanusiaart yang adil dan beradab.
Hakikat kualitas MIS (Masyarakat Indonesia Seutuhnya) lebih diutamakan mengenai kualitas iman dan ketaqwaan sebagai essensi kesadaran moral-spiritual (keagamaan) yang menjadi pedoman dan kendali pribadi manusia menegakkan kebenaran dan keadilan, atau melaksanakan amanat dan kewajiban hidup pribadi, sosial- budaya, nasional dan internasional (kemanusiaan).

Pembangunan Nasional Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.6.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ......".
Kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa adalah wujud harkatmartabat bangsa, bahkan harkat dan martabat pribadi manusia. Kesadaran harkat-martabat bangsa, mengembangkan kebanggaan nasional menjadi motivasi kemandirian dan keunggulan.
Sedangkan, dalam UUD 1945 terdapat 2 pasal yang menjelaskan mengenai hal tersebut, yaitu:
Pasal 31, yang berbunyi:
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, diatur dengan undang-undang.
Negara memproitaskan anggaranpendidiakn sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32, yang berbunyi:
Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Tujuan dan essensi nilai mendasar dalam pasal-pasal tersebut adalah:
Sebagai upaya melembaga mewujudkan bangsa yang cerdas (berbudi dan berilmu pengetahuan).
Sebagai satu sistem pendidikan nasional, termasuk sistem pengembangan iptek canggih.
Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buall usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.
Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.
2.6.2 Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Sasaran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yaitu tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta ketangguhan dan daya saing bangsa yang diperlukan untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri serta sejahtera, yang dilandasi nilai- nilai spiritual, moral, dan etik didasarkan nilai luhur budaya bangsa serta nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan Nasional Bidang Hukum
Berdasarkan pandangan hidup (filsafat hidup) dan dasar negara (filsafat negara) Pancasila, maka landasan moral kebangsaan dan kenegaraan Indonesia ialah filsafat Pancasila. Dalam tata kenegaraan maka Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan ideologi nasional. Fungsi utama dasar negara dan ideologi nasional ialah sebagai norma-dasar (Grundnorm), yakni sebagai asas normatif yang dalam pelaksanaannya melalui tegaknya kaidah-kaidah hukum dan keadilan bagi semua manusia dan warga negara.
2.7.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Hukum
Landasan-landasan pembangunan dalam bidang penegakan hukum, di antaranya:
Landasan Idiil-Filosofis, yakni nilai filsafat Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini merupakan jiwa, sumber, dan landasan kesadaran moral pribadi manusia; kesadaran moral ini pada hakekatnya ialah wu,jud kesadaran hukum.
Landasan Konstitusional, berdasarkan UUD Negara 1945 terutama Penjelasan UUD 1945. Negara RI berdasarkan UUD 1945 ialah negara hukum sebagaimana dimaksud Penjelasan UUD 1945:
"Sistem pemerintahan negara yang ditegakkan dalam Undang-Undang Dasar ialah:
Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
Pemetintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bcrifat absolutisine. (kekuasaan yang tidak terbatas)."
Ketentuan hukum dasar (konstitusi, UUD) ini menunjukkan bagaimana tinggi dan kuatnya kedudukan hukum dan konstitusi dalam tata kenegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum dan UUD 1945 negara ialah norma dan kekuasaan tertinggi dalam tata negara.
2.7.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Hukum
Sasaran Bidang Hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.
Arah Pembangunan Bidang Hukum, yaitu dalam rangka memantapkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum diarahkan untuk menghasilkan produk hukum nasional yang mampu mengatur tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian, sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, serta yang profesional, efisien dan efektif, dilengkapi sarana dan prasarana hukum yang memadai serta mengembangkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpanuhi dalam sistem hukum nasional.

Pembangunan Nasional Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
Kemerdekaan dan kedaulatan nasional bangsa negara Indonesia ditegakkan atas asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, kemerdekaan dan kedaulatan adalah inilik (hak asasi bangsa, hak asasi manusia) rakyat, yakni oleh rakyat dan untuk rakyat.
Kemerdekaan dan kedaulatan nasional berwujud negara yang merdeka dan berdaulat, tegak berdasarkan Pancasila (dasar negara, ideologi nasional) dan UUD 1945 dalam pergaulan antarnegara dnternasional) dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, cita-cita bangsa sebagai dirumuskan di dalam Pembukaan UUD 1945.
Pelaksanaan kemerdekaan dan kedaulatan nasional oleh Pemerintah yang berdaulat ialah satu kepemimpinan nasional atas nama seluruh rakyatnya merupakan penjelmaan kekuasaan (kedaulatan, kekuasaan politik) rakyat atau bangsa seutuhnya. Pernbangunan bidang politik, terutama bermakna meningkatkan tatanan kelembagaan dan kepemimpinan permerintah, termasuk kesadaran rakyat warga negara dalam tanggung jawab bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan berbudaya. Ini berarti suatu upaya pembinaan kualitas supra-struktur dan infra-struktur dalam makna seluas-luasnya.
Dalam pengembangan bidang politik, Pancasila berperan memberikan dasardasar moralitas politik negara. Hal itu dikarenakan, Pancasila tersusun atas urut-urutan sistematis, yaitu politik negara harus mendasarkan pada kerakyatan (sila-4). Pngembangan dan aktualisasi politik negara harus didasarkan pada asas-asas moral pada Pancasila, yaitu secara berturut-turut moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, serta aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama.
Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi saat ini harus mendasarkan pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila sehingga praktik-praktik politik yang biasanya terkesan menghalalkan segala cars serta saling berebut kekuasaan bahkan saling menjatuhkan dapat segera diakhiri.
2.8.1 Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
Keseluruhan isi dan nilai mendasar di dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan Idiil-Filosofis dan kerangka-dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, terutama:
"... gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ... yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".
Sedangkan, landasan konstitusionalnya tercermin dalam Bab I, Pasal 1:
Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.
Negara Indonesia adalah negara hukum.
Penjelasan UUD 1945, terutama Sistem Pemerintahan Negara, Bentuk dan Kedaulatan Negara; Kekuasaan Pemerintahan Negara.
2.8.2 Sasaran dan Arah Bidang Pembangunan Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa
Sasaran Bidang Politik, Aparatur Negara, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa yaitu terciptanya dan berfungsinya tatanan kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan demokrasi Pancasila yang mantap dan dinamis. dengan kualitas manusia dan masyarakat yang memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi serta bersikap dan berperilaku sesuai budaya politik Pancasila dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan nusantara. Selain itu, bertujuan untuk membuat otonomi daerah semakin bagus yang nyata dan juga dinamis, serasi, dan tanggung jawab.
Sedangkan, mengenai hubungan luar negeri pastinya dilandasi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang makin mampu menunjang kepentingan nasional serta makin mampu mendukung terwujudnya tatanan dunia barn berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, aparatur negara yang bersih, sertanggung jawab, penuh pengabdian, dan, profesional, yang diperkuat dengan penyelenggaraan penerangan, komunikasi, dan media massa yang mampu menggugah peran serta rakyat dan berfungsi positif terhadap upaya mengoptimalkan dan memeratakan manfaat pembangunan di segala bidang, memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkm kualitas demokrasi.
Arah Pembangunannya ialah terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan Demokrasi Pancasila yang makin mampu menjamin berfungsinya lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan, mantapnya proses komunikasi politik, baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik ataupun antar keduanya dengan masyarakat, serta mengembangkan suasana dan sikap keterbukaan yang sertanggung jawab.
Pembangunan politik harus makin meningkatkan kualitas pendidikan politik, keteladanan dan kaderisasi politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang berdasarkan Pancasila, meningkatkan peran serta politik masyarakat, dan membangun suasana kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan penerangan, komunikasi, dan media massa lebih ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menggerakkan dan menggerakkan peran serta aktif dalam pembangunan nasional dan dalam seluruh diniensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri yang didasarkan pada politik luar negeri yang bebas aktif perlu terus ditingkatkan dan dimantapkan dalain rangka menunajang pencapaian tujuan nasional.
Pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar aparat negara lebih mcmiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, dan kewibawaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat. Sejalan dengan itu, perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional di antara jajaran dan peringkat aparatur negara sehingga terlaksanan penyelenggaraan administrasi negara yang bersih, berwibawa, profesional, efisien, dan efektif.

Pembangunan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan
Seperti yang telah diketahui, negara Indonesia adalah negara hukum. Maka, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak asasi setiap warga negara. Untuk mewujudkan itu, diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum.
Pancasila sebagai dasar negara mendasarkan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis. Oleh karena itu, pertahanan keamanan negara harus dikembalikan pada tercapainya harkat dan martabat manusia sebagai pendukung pokok negara. Fungsi nilai kemanusiaan ini sangat esensial. Hal ini disebabkan dalam negara dan bangsa, manusia merupakan unsur yang mutlak yang harus mendapatkan prioritas utama.
Pertahanan dan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, hal tersebut juga harus mendasarkan pada tujuan demi kepentingan seluruh warga sebagai warga negara, mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta derajat kemanusiaan, dan diperuntukkan bagi terwujudnya keadilan sosial dalam hidup masyarakat agar negara meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum, bukan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan.
Bangsa merdeka dan berdaulat menegakkan sistem berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan berbudaya berdasarkan atas dasar negara (filsafat negara, ideologi nasional) sebagaimana ditetapkan dalam UUD Negara. Kemerdekaan dan kedaulatan suatu bangsa menunjukkan kemandirian sekaligus martabat nasional, bahkan juga kekuatan (ketahanan) nasional.
Dengan merdeka dan berdaulat dalam masyarakat dunia internasional berkembang dan dipengaruhi oleh faktor internal (ALH - SDA, SDM, sistem budaya) dan faktor eksternal (bangsa-negara, hubungan internasional, tata ekonomi, iptek, dan budaya, termasuk pertahanan/ militer/ persenjataan). Antarhubungan bangsa-bangsa, masih ditandai adanya konflik (bersenjata) meskipun upaya perdamaian tetap terus ditingkatkan.
Landasan-Landasan Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan (Hankamnas)
Dalam masyarakat bangsa negara modern bidang pertahanan keamanan nasional. (hankamnas) tetap mendapat perhatian dalam politik antarnegara, meskipun bukan yang utama (terpenting). Landasan pemikiran atau rasional mengapa hankamnas tetap penting terutama landasab idiil (Pancasila) dan landasan konstitusionalnya (UUD 1945).
Dasar negara (filsafat negara, ideologi nasional) Pancasila, terutama sila III: Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa:
Bangsa Indonesia yang multi-suku bangsa dengan sub-budaya beragam, tetap satu bangsa yang bhinneka tunggal ika dengan cita-cita nasional yang sama sebagai tersimpul dalam filsafat hidup Pancasila;
Persatuan Indonesia berarti integritas nasional adalah dasar bagi bangsa yang kuat dan jaya;
Persatuan Indonesia sudah menjelma dalam paham persatuan yang dikukuhkan dalam bentuk negara kesatuan.
Menurut ketentuan hukum dasar (konstitusi) negara Indonesia (UUD 1945) asas-asas Persatuan Indonesia tersirat dalam Pembukaan UUD 1945:
"... mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur";
"... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibar. dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...".
Batang tubuh UUD 1945 juga menyatakan di dalam pasal 1, yang berbunyi:
2.9.2 Sasaran dan Arah Pembangunan Bidang Pertahanan Keamanan (Hankamnas)
Sasaran Bidang Pertahanan Keamanan adalah terwujudnya kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara dengan daya tangkal yang tinggi berdasarkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yang tercermin dan kemampuan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara yang andal, kesadaran bela negara yang tinggi, didukung sarana dan prasarana, industri strategis yang andal sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahunan dan teknologi, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap.
Sedangkan, arah pembangunannya adalah pertahanan keamanan negara yang diarahkan pada kemampuan untuk mewujudkan daya tangkal bangsa yang tangguh dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Hal itu juga harus didukung oleh manusia yang profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi, serta didukung pula oleh sarana- prasarana dan industri strategis yang andal sesuai dcngan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar terjamin stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis, kelangsungan pembangunan nasional serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Daerah
Negara RI adalah Republik Kesatuan. Artinya, negara yang menegakkan demokrasi dan untuk seluruh rakyat dan seluruh wilayah (kepulauan, nusantara) Indonesia. Negara Republik Kesatuan berarti pula negara yang mengutamakan kepentingan rakyat karena Indonesia ialah negara oleh, dari, dan untuk rakyat. Negara RI kesatuan yang membentang dari Sabang-Merauke dengan kepulauan sekitar 15.000 pulau, dan didiami oleh penduduk sekitar 190 juta.
2.10.1 Landasan-Landasan Pembangunan Daerah
Landasan Idiil-Filosofis, yakni sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia ialah seluruh nusantara sebagai satu kesatuan dan satu keluarga besar bangsa Indonesia (wawasan nusantara).
Sedangkan, landasan konstitusional juga berasal dari Bab I, Pasal 1 yang berbunyi:
Landasan lain dari Bab VI tentang Pemerintahan daerah, Pasal 18 yang berbunyi:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daera provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota, itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatu undang-undang.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Pemerintahan daerah menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Pemerintah daerah berhak menerapkan peratuan daerah dan peraturan-peratuaran lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
2.10.2 Sasaran Dan Arah Bidang Pembangunan Daerah
Sasaran pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional ialah mendorong dan meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta peran serta dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan upaya pembangunan daerah harus senantiasa didasarkan pada otonomi yang nyata, dinamis, serasi, dan sertanggung jawab dalam rangka lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan mendorong pemerataan pembangunan dan basil-hasilnya di seluruh tanah air.
Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan sertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan timur Indonesia, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara.

BAB III
PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan pembahsan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan akhir pembangunan bangsa dan negara adalah untuk membangun manusia yang berakhlak Pancasila dan mampu mewujudkan cita-cita negara berdasarkan UUD 1945.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia.
Bidang-bidang yang menjadi perhatian pembangunan nasional saat ini, yaitu:
Ekonomi;
Kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kebudayaan;
Agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
Ilmu pengetahuan dan teknologi;
Hukum;
Politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi, dan media massa;
Pertahanan keamanan (hankamnas);
Pembangunan daerah.
Landasan yang digunakan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945.
Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi jiwa dan raga, baik aspek individual maupun aspek sosial dan religiusnya.

Saran
Penulis mengetahui bahwa makalah ini masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, untuk kedepannya para pembaca makalah dan peserta diskusi dapat menambahkan hal-hal yang kurang dalam karya tulis ini. Penulis juga berharap bahwa nantinya masyarakat mengetahui apapun yang berhubungan dengan pembangunan nasional di Indonesia yang bersadarkan Pancasila dan UUD 1945.
DAFTAR PUSTAKA

'Amar, Abu. 2008. Belajar Praktis Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan Umum. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
Darmodiharjo, Darji, dkk. 1994. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
Herdiawanto, Heri, dkk. 2010. Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara. Jakarta: Erlangga.
Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma
Koentjaraningrat. 2000. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Salam, Drs. Burhanuddin. 1988. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Bina Aksara

Pembangunan Indonesia Menurut Pancasila dan UUD 1945

Recommend Documents