HASIL KAJIAN SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN NASIONAL DI DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
Direkt Direktora oratt Litbang Litbang KPK September September 2009
PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Arti Penting Kajian 1. Penge engemb mban ang gan kehid ehidup upan an berb berban angs gsa a dan dan bern berneg egar ara a dalam dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional 2. Alokasi Alokasi APBN APBN yang besar besar (18,4 T pada Tahun Tahun 2008 2008 ) 3. Infr Infras astr truk uktu turr jalan jalan nasi nasion onal al dala dalam m kondi ondisi si baik baik han hanya 49,6 49,67% 7% dari 34.628,83 km (Tahun 2008)
PENDAHULUAN (2) I.
Latar Belakang (2) Dasar Hukum Pengkajian
Undang ‐Undang No.30 Tahun 2002
•
Pasal 6 huruf e “ Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan monitor terhadap penyelenggar penyelenggaraan aan pemerintaha pemerintaha negara negara “
•
Pasal 14 “ Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a.
Mel Melaku akukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah ;
b.
Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi ;
c.
Mel Melapor apork kan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, jika BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan
PENDAHULUAN (3) II.
Tujuan 1. Meng Menget etah ahui ui sistem penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan nasional (PJN) yang dilakukan oleh DJBM dan mengidentifikasi kelemahan pada sistem PJN yang menyebabkan tidak efektif dan efektif dan efisiennya PJN dan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi (TPK). 2. Memb Member erik ikan an saran perbaikan pada sistem penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan nasional untuk mencegah terjadinya TPK. 3. Mend Mendor oron ong g dilakukannya reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) Departemen Pekerjaan Umum (PU)
III.
PENDAHULUAN (4) Lokasi Kajian 1.
DJBM Departemen PU a. Direk Direkttorat orat Bina Program b. Direkt Direktor orat at Bina Teknik c. Dir Direkt ektorat orat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat d. Direkt Direktor orat at Jalan dan Jembatan Wilayah TImur e. Sekre Sekreta taria riatt Direktorat Jenderal Bina Marga
III.
PENDAHULUAN (5) Lokasi Kajian (2) 2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) a.
Wilayah kerja Sumatera Utara (BBPJN I)
b.
Wilayah kerja Banten dan Jawa Barat (BBPJN IV)
c.
Wilayah kerja Jawa Tengah dan Jawa Timur (BBPJN V)
d.
Wilayah kerja Kalimantan (BBPJN VII)
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Bandung ( di bawah Departemen PU)
PENDAHULUAN (6) IV. Metode Kajian 1. Kajian dokumen (Document review)
analisis data awal & data lapangan yang terdiri atas kebijakan,prosedur dan hasil studi pihak ketiga
2. Kajian lapangan (field review)
Pengumpulan data lapangan dengan teknik observasi & wawancara narasumber
PENDAHULUAN (7) V. Jadual Kajian *) No
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1
Pengumpulan data awal
Januari – April 2008
2
Kick off Meeting
11 April 2008
3
Field Review I (DJBM 1)
14 – 17 April 2008
4
Field Review II ( BPJN VII untuk wilayah kerja Kalimantan)
20 – 26 April 2008
5
Field Review III ( BPJN I untuk wilayah kerja Sumatera Utara)
16 – 20 Juni 2008
6
Field Review IV( BPJN IV untuk wilayah kerja Banten dan Jawa Barat)
1 – 18 Juli 2008
7
Field Review V (Puslitbangjatan)
17 Juli 2008
8
Field Review VI (BBPJN V untuk wilayah kerja Jawa Tengah dan Jawa Timur)
11 – 16 Agustus 2008
9
Field Review VII (DJBM 2)
Sept – Okt 2008
10
Field Review VIII (DJBM 3)
Mei – Juni 2009
Keterangan :*) Kajian dokumen dan data dari lapangan dilakukan bersamaan dan diantara kegiatan lapangan (field review)
GAMBARAN UMUM
GAMBARAN UMUM I. KELEMBAGAAN 1. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM)
Mengemban tugas Dept. PU dalam penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional yang meliputi pengaturan, pembinaan,pembangunan dan pengawasan (TUR‐ BIN‐BANG‐WAS)
GAMBARAN UMUM (2)
1. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM)
Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga
Fungsi : perumusan kebijakan teknik di bidang bina marga sesuai peraturan per‐UU‐an Penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga Pelaksanaan kebijakan teknik di bidang jalan nasional meliputi jalan nasional, jalan bebas hambatan dan sebagian jalan kota.
GAMBARAN UMUM (3)
1. Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM)
Fungsi : Pembinaan teknis penyelenggaraan jalan provinsi/kabupaten/kota Pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi bidang jalan Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual di bidang jalan Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal
GAMBARAN UMUM (4)
Struktur Organisasi DJBM
Subdit. Perencanaan Umum
Subdit. Teknik Jalan
Subdit. Program dan Anggaran
Subdit. Teknik Jembatan
Subdit. Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja
Subdit. Bahan dan Peralatan Jalan dan Jembatan
Subdit. Data dan Informasi
Subdit. Penyiapan Standar dan Pedoman
Subdit. Fasilitasi Jalan Daerah
Subdit. Teknik Lingkungan
Subdit. Pengembangan Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol
Subdit. Pengadaan Lahan Subdit. Monitoring dan Evaluasi Jalan Bebas Hambatan & Jalan Tol
Subdit. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Kota
Subdit. Pelaksanaan Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional & Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Subdit. Wilayah Barat I
Subdit. Wilayah Timur I
Subdit. Wilayah Barat II
Subdit. Wilayah Timur II
Subdit. Wilayah Barat III
Subdit. Wilayah Timur III
Subdit. Wilayah Barat IV
Subdit. Wilayah Timur IV
Subdit Wilayah Barat V
Subdit Wilayah Timur V
Balai Pelaksana Jalan Nasional VIII
Balai Pelaksana Jalan Nasional IX
Balai Pelaksana Jalan Nasional X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GAMBARAN UMUM (5) 2. Struktur Organisasi Wilayah
Balai (BBPJN & BPJN) • Dasar hukum Peraturan Menteri PU Nomor 14/PRT/M/2006 BBPJN Tipe A dan B Peraturan Menteri PU Nomor 15/PRT/M/2006 BPJN • Tugas Pokok melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis; pelaksanaan konstruksi; pengendalian operasi dan pemeliharaan; pengendalian mutu dan pelayanan penyediaan bahan dan peralatan; serta penatausahaan organisasi Balai
GAMBARAN UMUM (6)
Struktur Organisasi BBPJN Tipe A KEPALABALAI
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN UMUM& KEPEGAWAIAN
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIK
BIDANG PELAKSANAAN
BIDANG SISTEM MANAJEMEN MUTU
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN ADMINISTRASI TEKNIK
BIDANG PENGUJIAN DAN PERALATAN
SEKSI PERENCANAAN TEKNIK
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI PENGENDALIAN DOKUMEN
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI PENGAWASAN TEKNIS
SEKSI PEMELIHARAAN
SEKSI PENGENDALIAN SISTEM
SEKSI PERALATAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
No
Nama Balai
Lokasi
Wilayah Kerja
1
BBPJN I
Medan
NAD,Sumut,Riau &Kepri
2
BBPJN III
Palembang
Jambi,Sumsel, Babel
3
BBPJN IV
Jakarta
Banten,DKI, Jabar
4
BBPJN V
Surabaya
Jateng,DIY,Jatim
GAMBARAN UMUM (7)
Struktur Organisasi BBPJN Tipe B
KEPALA BALAI
BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
SUB BAGIAN
UMUM&
ADMINISTRASI
KEUANGAN
KEPEGAWAIAN
TEKNIK
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN
PENGUJIAN DAN
PENGAWASAN TEKNIK
No
Nama Balai
Lokasi
Wilayah Kerja
1
BBPJN II
Padang
Sumbar, Bengkulu, Lampung
2
BBPJN VI
Makasar
Sumsel, Sulbar, Sultra,Sulteng, Gorontalo
3
BBPJN VII
Banjarmasin
Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim
PERALATAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PENGUJIAN
TEKNIK
SEKSI
SEKSI
PENGAWASAN
PEMELIHARAAN
SEKSI
TEKNIS
KELOMPOK JABA TAN FUNGSIONAL
PERALATAN
GAMBARAN UMUM (8) Struktur Organisasi BPJN
Kepala Balai
Sub Bagian Tata Usaha
Seksi Perencanaan & Pengawasan Teknis
No.
Nama Balai
Lokas
Wilayah Kerja
1.
BPJN VIII
Denpasar
Bali, NTB , NTT
2.
BPJN X
Jayapura
Papua dan Irian Jaya barat
Seksi Pengujian & Peralatan
Seksi Pelaksanaan
Kelompok Jabatan Fungsional
GAMBARAN UMUM (9)
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu ( SNVT ) PA/Menteri
1. SNVT Perencanaan dan ATASAN / Eselon1
Pengawasan Jalan dan Jembatan
PEMBANTU ATASAN / Eselon II
2. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan
ATLAS/Ka Balai
KOORDINATOR WILAYAH/DinasPU
3. SNVT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
ATLAS/Ka Balai
Penguji SPM
Bendahara Pengaturan
Pembuat Komitmen
Pembantu
Pembantu
Pembantu
Petugas BAKPA
Petugas BAKPB
GAMBARAN UMUM ( 10 ) II.SUMBER DAYA MANUSIA 14000
14000
12000
12000
10000
10000
8000
8000 Jumlah
6000
Presentase
Jumlah
6000
Prentase
4000
4000
2000
2000
0
0 >S.1
>S 1
D3
SMA
SMP<
3909
830
7604
1391
13734
26.46%
6.04%
55.37%
10.13%
100.00%
SMA <
Jumlah
JUMLAH
PNS PNS PUSAT
PNS PHP PHP<1999 DAERA <1999 H
PHP < 2000
3909
830
7604
1391
13734
35.17%
6.04%
55.37%
10.13%
100.00%
PUSAT Jumlah Prosentase
Jumlah Pegawai DJBM Berdasarkan Jenjang Pendidikan ( Des, 2008 )
Jumlah Prosentase
Jumlah JUMLAH
Jumlah Pegawai DJBM Berdasarkan Jenjang Status Kepegawaian ( Des, 2008 )
GAMBARAN UMUM ( 11 ) III. KETATALAKSANAAN Undang – undang no.38 Tahun 2004 : Pasal 1 ayat ( 9 ) “ penyelenggaraan jalan adaah kegiatan yang meiputi pengaturan,pembinaan,pembangunan, dan pengawasan”
Pasal 9 ayat ( 2 ) “ jalan nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional,serba jalan tol”
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Penanganan Jalan Nasional Hasil Analisis Pelaksanaan SMM dalam penanganan jalan nasional belum optimal karena : • Pelaksanaan SMM belum terstandarisasi di semua level proyek dan dilaksanakan secara random •
Tidak semua Balai memiliki Bidang SMM yang bertanggungjawab khusus dalam melakukan pengaturan manejemen mutu konstruksi
•
Belum ada Unit di DJBM yang berperan memastikan terlaksananya SMM
Akibat Pelaksanaan SMM yang belum optimal dapat menyebabkan potensi berkurangnya kualitas jalan nasional Saran Perbaikan DJBM : 1.
Menyusun NSPM yang mengatur pelaksanaan sistem manajemen mutu
2.
Menyusun dan mengesahkan peraturan yang mewajibkan penerapan sistem manajemen mutu di setiap Balai
3.
Membentuk Unit di DJBM yang bertugas memastikan penerapan sistem manajemen mutu
3. Laboratorium Pengujian Belum Memiliki Sertifikat SNI 19‐17025‐2000/ISO 17025
Hasil Analisis Semua laboratorium pengujian di lingkungan DJBM belum memiliki sertifikat SNI 1917025-2000/ISO 17025 untuk menjamin kehandalan pengujian produk konstruksi
Akibat Terjadi potensi pengukuran dan pengujian sampel yang tidak akurat dan handal (tidak sesuai SNI)
Saran Perbaikan DJBM segera mengurus sertfikasi SNI 19-17025-2000/ISO 17025
5. Belum Efektifnya Pengendalian dan Pengawasan Internal Hasil Analisis Jalan Nasional mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil‐hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tupoksi yang bersifat strategis bagi negara dan masyarakat tersebut, pengendalian internal di DJBM yang hanya tergantung kepada pengawasan oleh atasan secara sistem sangat tidak memadai.
Akibat Pengendalian dan pengawasan internal menjadi tidak efektif
Saran Perbaikan DJBM melakukan pelembagaan pengendalian dan pengawasan internal yang lebih efektif dengan menetapkan struktur organisasi, prosedur, kode etik, dan pejabat pengendalian internal untuk menjamin efektivitas pengawasan dan kepatuhan seluruh pegawai DJBM.
6. Tidak Adanya Mekanisme Pengaduan masyarakat Hasil Analisis Sesuai dengan pasal 62 UU No. 38/2004 & Pasal 118 s.d 120 PP No. 34/2006, Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan serta berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan. Namun hingga saat ini tidak ada mekanisme yang jelas tentang penyampaian pengaduan dari masyarakat kepada DJBM sebagai penyelenggara jalan nasional.
Akibat Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jalan nasional tidak terfasilitasi sebagaimana amanah UU dan PP.
Saran Perbaikan DJBM : 1. Menyusun dan mendorong disahkannya Permen PU tentang peran serta masyarakat dalam TURBINBANGWAS termasuk mekanisme pengaduan masyarakat dan mekanisme tidak lanjut dari pengaduan masyarakat. 2. Membentuk Unit yabg bertugas khusus mengelola dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
SUMBER DAYA MANUSIA
Dualisme Pengelolaan SDM Balai dan
Belum semua Balai mengangkat penilik jalan pada ruas jalan nasional sesuai PP No. 34/2006
ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Dualisme Pengelolaan SDM Balai dan SNVT Hasil Analisis Berdasarkan data kepegawaian DJBM per Desember 2008, SDM Balai yang berstatus PNS Pusat adalah 4830 orang sedangkan yang berstatus PNS Daerah adalah 3873 orang. PNS Daerah tersebut dikendalikan langsung oleh DJBM melalui Balai, namun penilaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas PU/Bina Marga setempat.
Akibat Sulitnya melakukan pengawasan kinerja PNS Daerah dalam menyelenggarakan jalan nasional.
Saran Perbaikan DJBM : 1. Melakukan identifikasi kebutuhan SDM untuk penyelenggaran seluruh ruas jalan nasioanal 2. Melakukan perencanaan kebutuhan SDM 3. Merekrut SDM sesuai kebutuhan
2. Belum Semua Balai Mengangkat Penilik Jalan pada Ruas Jalan Nasional Sesuai dengan PP No. 34 Tahun 2006 Hasil Analisis Pasal 104 PP No. 34 Tahun 2006 menyatakan bahwa (1)) Penyelenggara jalan berwenang mengadakan penilikan jalan sesuai dengan kewenangannya; (2) Dalam hal pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan berwenang mengangkat penilik jalan sesuai kewenangannya. Namun belum semuai Balai mengangkat penilik jalan pada ruas jalan nasional yang menjadi kewenangannya seperti yang telah dilakukan oleh BBPJN IV. Sehingga baru 4,21% dari 34.628,83 km panjang jalan nasional yang telah memiliki penilik jalan.
Akibat 1. 2.
Pemanfaatan dan kondisi bagian‐bagian jalan setiap hari tidak dapat diamati. Tidak ada laporan hasil pengamatan secara tertulis kepada penyelenggara jalan paling sedikit satu kali setiap bulan. Sehingga tidak dapat diambil tindakan yang segera atas kondisi jalan yang diamati
Saran Perbaikan 1. 2.
DJBM menyusun dan mengesahkan Permen tentang Kriteria Penilik Jalan dan Tata Cara Penilikan Jalan sebagai tindak lanjut Pasal 104 & pasal 106 PP No. 34/2006. DJBM/Balai segera mengangkat penilik jalan pada ruas jalan nasional sesuai dengan PP No.34/2006
ASPEK KETATALAKSANAAN Belum diterbitkannya Permen PU bidang jalan sebagai tindak lanjut PP No. 34/2006 Belum memiliki SOP dalam setiap tahap manajemen PJN Belum mengikatnya implementasi NSPM
KETATALAK SANAAN
Adanya draft edaran tarif atas jns PNBP yg berlaku di Dept. PU yg lebih tinggi dr tarif yg tercantum dlm PP No. 61/2002 Penggunaan data IRMS yg tdk real time sbg dasar dlm perencanaan, pemrograman & penganggaran
Feasibility Study tidak dilakukan sesuai dg amanat PP No. 29/2000 Kurang diperhatikannya rekomendasi sanksi blacklist terhadap penyedia jasa konstruksi Lamanya pengambilan keputusan tindak lanjut paket‐paket kritis pembangunan jalan nasional Pengadaan leger jalan blm sepenuhnya dilaksanakan sbgmn amanat PP No. 34/2006 Belum optimalnya pengawasan penanganan jalan nasional
Belum dicantumkannya laporan rinci progress PJN per ruas jalan nasional dalam LAKIP
ASPEK KETATALAKSANAAN 1. Belum Diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Bidang Jalan Sebagai Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 34/2006 Hasil Analisis Beberapa pasal dalam PP Nomor 34/2006 tentang jalan, mengamanatkan untuk disusunnya Peraturan Menteri PU yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan pasal tersebut dalam penyelenggaraan jalan nasional. Namun hingga 3 tahun sejak dikeluarkannya PP No. 34 Tahun 2006, Departemen PU belum mengeluarkan Permen PU di bidang jalan. Salah satu contoh Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 34/2006 belum diatur lebih lanjut dengan diterbitkannya Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal Jaringan Jalan dan Standar Pelayanan Minimal Ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten/Kota dan Jalan Desa.
Akibat Penyelenggaraan jalan nasional sesuai yang diamanatkan dalam PP No. 34/2006 belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Saran Perbaikan DJBM segera menyusun draft Permen PU sebagai tindak lanjut PP No. 34/2006 dan mendorong Menteri PU untuk segera mengesahkan
2. Belum Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Setiap Tahap manajemen Penyelenggaraan Jalan Nasional (PJN) Hasil Analisis Sistem manajemen penyelenggaraan jalan nasional yang merupakan proses bisnis utama yang dijalankan dan melibatkan seluruh unsur di DJBM belum dibakukan dalam bentuk SOP. Setjen DJBM telah memiliki draft SOP sejak 2008 namun hingga saat ini draft tersebut belum juga disahkan. Tahapan manajemen penyelenggaraan jalan nasional yang belum dibakukan dalam SOP yaitu : 1. Tahap perencanaan, pemrograman, dan penganggaran 2. Tahap perencanaan pekerjaan konstruksi 3. Tahap pengadaan tanah 4. Tahap pelaksanaan konstruksi 5. Tahap pengoperasian dan pemeliharaan Sehingga diperlukan SOP untuk mengatur secara jelas kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara jalan sesuai kewenangannya masing‐masing dan SOP yang mengatur koordinasi dan komuniaksi lintas unit.
Akibat 1. 2.
3. 4. 5.
Tahap perencanaan. Pemrograman, dan penganggaran Ketiadaan SOP mengakibatkan Daftar Rencana Penanganan Jalan Nasional yang diusulkan ke DPR tidak tepat sasaran. Tahap perencanaan pekerjaan konstruksi Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan banyaknya revisi design dan addendum kontrak dalam program pembangunan jalan nasional. Sehingga penyelenggaraan jalan nasional menjadi tidak efisien dan efektif. Tahap pengadaan tanah Ketiadaan SOP dapat mengakibatkan pelaksanaan konstruksi menjadi tidak tepat waktu. Tahap pelaksanaan konstruksi Ketiadaan SOP dapat mengakibatkan pelaksanaan konstruksi menjadi tidak tepat sasaran, tepat waktu & tepat mutu. Tahap pengoperasian dan pemeliharaan Ketiadaan SOP dapat mengakibatkan pengoperasian dan pemeliharaan jalan nasional menjadi tidak tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu.
Saran Perbaikan DJBM segera merumuskan, mengesahkan, & memberlakukan SOP yg mengatur mengenai setiap tahapan dalam sistem manajemen baku penyelenggaraan jalan nasional. Sehingga dapat memperjelas kewenangan dan tanggung jawab pihak‐pihak yang terkait dalam PJN
3. Belum Mengikatnya Implementasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Hasil Analisis Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan teknis dalam penyelenggaraan jalan nasional belum dapat diimplementasikan secara optimal karena tidak semua NSPM bersifat mengikat dan NSPM belum didiseminasikan kepada seluruh pegawai DJBM yang terlibat langsung dalam penanganan jalan nasional.
Akibat NSPM tidak dijadikan acuan, dimodifikasi sesuai dengan pemahaman dan keinginan masing‐masing bahkan dilanggar
Saran Perbaikan DJBM : 1. Menyusun peraturan yang mewajibkan penerapan NSPM sebagai acuan teknis dalam PJN. 2. Mendiseminasikan NSPM secara optimal kepada seluruh pegawai DJBM yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan jalan nasional. 3. Memastikan implementasi NSPM sebagai acuan teknis dalam penyelenggaraan jalan nasional.
4. Adanya Draft Edaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen PU dengan Tarif yang Lebih Tinggi dari Tarif yang tercantum Dalam PP No. 61/2002 Hasil Analisis Tarif PNBP di DJBM mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2002 tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang masih berlaku hingga saat ini. Namun demikian, di BBPJN IV telah ditemukan draft edaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen PU dengan besaran tarif yang lebih tinggi dari PP No. 61/2002.
Akibat Dengan beredarnya draft edaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen PU berpotensi dijadikan dasar penetapan tarif PNBP yang melebihi tarif dalam PP No. 61/2002. Hal ini berpotensi terjadinya pungutan liar (pungli)
Saran Perbaikan 1.
2.
DJBM mengeluarkan edaran yang menyatakan bahwa penetapan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen PU harus mengacu pada peraturan yang berlaku dan menarik draft edaran tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen PU yang tidak memiliki dasar hukum. Jika dirasi perlu adanya penetapan tarif yang baru maka DJBM segera mendorong disahkannya PP PNBP yang baru.
Perbedaan Tarif Atas PNBP Pengujian Laboratorium yang Berlaku pada Departemen PU (PP No. 61/2002) dengan Draft Tarif Atas PNBP Pengujian Laboratorium yang Berlaku pada Departemen PU yang beredar di BBPJN IV Tarif (Rp.) No
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Satuan
PP 61/2002
Draft yg beredar di BBPJN IV
Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan 1
Pengujian bahan di Laboratorium Aspal Keras : a.
Penetrasi dengan Jarum
Per sampel
55.000
60.000
b.
Titik Lembek
Per sampel
35.000
40.000
c.
Dinamic Shear Rheometer (DSR)
Per sampel
750.000
1.000.000
2
Pengujian Perkerasan di lapangan a.
Pembuatan lubang uji
Per sampel
580.000
650.000
b.
California Bearing Ration (CBR) asli dg Silinder (tanpa penggalian)
Per sampel
66.000
100.000
Per sampel
19.000
75.000
Per sampel
40.000
175.000
Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan 1
Index Protis a.
2
Hidrometer Soil Compaction
a.
CBR Standar unsoaked
5. Penggunaan Data IRMS yang Tidak Real Time Sebagai Dasar dalam Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Hasil Analisis Penggunaan data IRMS yang tidak real time Sebagai Dasar dalam perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran karena : 1. Terjadi time‐lag selama + 1,5 tahun antara waktu pelaksanaan survey jalan nasional dengan pengolahan dan penggunaan hasil survey jalan nasional dalam IRMS; dan penyusunan program penanganan jalan nasional. 2.
Unit Cost IRMS yang dijadikan dasar penentuan harga satuan pemeliharaan jalan dan jembatan nasional sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang karena belum di up‐date sejak tahun 2003.
Akibat Perencanaan, pemrograman dan penganggaran PJN menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual.
Saran Perbaikan DJBM : 1. Mengubah waktu survey IRMS agar mendekati waktu pelaksanaan pekerjaan. 2. Membuat ketentuan up‐date unit cost IRMS agar sesuai dgn kondisi aktual.
6. Feasibility Study (FS) Tidak dilakukan sesuai dengan Amanat PP No. 29 Tahun 2000 Hasil Analisis Berdasarkan Pasal 26 PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi menyatakan bahwa (1). “Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan resiko tinggi harus dilakukan pra studi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.” (2). “Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan resiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.” Namun terdapat proyek pembangunan jalan nasional dengan kriteria resiko tinggi dilakukan tanpa didahului dengan pelaksanaan feasibility study misalnya paket pembangunan jalan Lingkar Nagreg.
Akibat Kelayakan penanganan jalan nasional tidak diketahui.
Saran Perbaikan DJBM melaksanakan FS sesuai dengan amanat PP nomor 29/2000 secara konsisten.
7. Kurang Diperhatikannya Rekomendasi Sanksi Blacklist terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Hasil Analisis Konsultan Pengawas yang telah direkomendasikan terkena sanksi blacklist oleh aparat pengawas (BPKP) masih mengikuti tender dan memenangkan sejumlah paket pengawasan teknis jalan nasional. Contoh PT. Perentjana Jaya yang telah direkomendasikan BPKP untuk dikenai sanksi blacklist oleh LPJK pada tahun 2006, tetap menjadi penyedia jasa pada : 1. Pengawasan teknis jalan (ADB‐RRSP) Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor Kontrak 01‐ 36/DFT/TA/A/1798/1103 tanggal 12 Nov 2006 (multiyears 2006‐2007). 2. Pengawasan teknis jalan paket 4 (HAR) Provinsi Kalimantan Selatan dengan nomor Kontrak 04 ‐36/PW‐ 04/TA/A/APBN/0506 tanggal 10 Mei 2006. 3.
Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Kandangan ‐Lumpang‐Batu Licin Cs. Dengan nomor kontrak KU.08.08/P2JJ ‐KS/PW‐03/III‐07/276 tanggal 08 Maret 2007.
Akibat Pengawasan teknis jalan nasional oleh konsultan pengawas yang direkomendasikan terkena blacklist berpotensi tidak dilaksanakan secara optimal.
Saran Perbaikan DJBM mengembangkan sistem evaluasi penyedia jasa konstruksi yang komprehensif.
8. Lamanya Pengambilan Keputusan Tindak Lanjut paket‐paket Kritis Pembangunan Jalan Nasional Hasil Analisis Pengambilan keputusan tindak lanjut paket‐paket kritis pembangunan jalan nasional dilakukan melalui Show Cause Meeting (SCM) I, II dam III. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan :
‐
Lambatnya pengambilan keputusan tindak lanjut paket‐paket kritis pembangunan jalan nasional.
‐
Hasil SCM III tidak memberikan keputusan tindak lanjut konkrit terhadap paket‐paket kritis pembangunan jalan nasional.
Akibat Penyelesaian pelaksanaan paket kritis pembangunan jalan nasional semakin melambat
Saran Perbaikan DJBM : 1. Memantau paket‐paket kritis penanganan jalan nasional. 2. Memberikan keputusan tindak lanjut konkrit terhadap paket‐paket kritis pembangunan jalan nasional pada saat SCM III sehingga dapat langsung dieksekusi oleh satker.
9. Pengadaan Leger Jalan Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sebagaimana Amanat PP No. 34/2006 Hasil Analisis Pengadaan leger jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 115 (1) PP Nomor 34 Tahun 2006 yang berbunyi “Setiap penyelenggaran jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi” tidak sepenuhnya dilakukan. Saat ini belum 100% jalan nasional memiliki leger jalan.
Akibat Ketiadaan data leger jalan dapat mengakibatkan : 1. Penyusunan rencana dan program pembangunan jalan nasional menjadi tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual. 2. Manajemen aset jalan tidak akuntabel dan tercatat dengan baik.
Saran Perbaikan DJBM : 1. Melaksanakan amanat PP Nomor 34/2006 yaitu administrasi data leger jalan secara konsisten. 2. Menyusun keputusan Menteri PU yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan pembuatan leger jalan sebagai tindak lanjut Pasal 117 (7) PP No. 34/2006
10. Belum Optimalnya Pengawasan Penanganan Jalan Nasional Hasil Analisis Laporan pelaksanaan penanganan jalan nasional dari kontraktor dan laporan hasil pengawsan dari konsultan pengawas disampaikan setiap bulan dan triwulan kepada PPK, Kasatker, Kabalai. Namun mekanisme pelaporan tersebut belum optimal karena PPK, Kasatker dan Kabalai serta masyarakat tidak dapat memonitor secara real time.
Akibat Lemah antisipasi dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi di
lapangan. Saran Perbaikan DJBM mengembangkan mekanisme pelaporan hasil kerja kontraktor dan
konsultan pengawas kepada PPK, Kasatker, Kepala Balai, Project Management Unit (PMU) dan masyarakat berbasis teknologi informasi dengan dilengkapi gambar progres fisik pekerjaan secara real time.
11. Belum dicantumkannya Laporan Rinci Progres Penyelenggaraan Jalan Nasional Per Ruas Jalan Nasional dalam LAKIP Hasil Analisis Dalam LAKIP tahun 2008, laporan rinci progres penyelenggaraan jalan nasional belum dicantumkan untuk per ruas jalan nasional.
Akibat Progres penyelenggaraan jalan nasional di setiap ruas tidak dapat diketahui dan dimonitor sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja DJBM.
Saran Perbaikan DJBM memasukkan rincian progres penyelenggaraan jalan nasional per ruas jalan nasional dalam LAKIP sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja.
Selain diperlukan upaya‐upaya mmperbaiki kelemahan‐kelemahan pada aspek kelembagaan, SDM dan ketatalaksanaan, DJBM juga perlu melakukan upaya‐upaya penguatan sistem antikorupsi, terutama mencakup :
•
Penegakan Kode Etik (Code of Ethics) dan Pedoman Perilaku (Code of Conducts) di DJBM.
•
Pembenahan Sumber Daya Manusia Pembenahan Sumber Daya Manusia sekurang ‐kurangnya harus mencakup pembenahan pada sistem; rekrutmen dan seleksi; asessmen kompetensi individu; beban kerja; penilaian prestasi kerja; pengembangan dan pelatihan; pola promosi; rotasi dan mutasi; database dan remunerasi pegawai.
KESIMPULAN
KESIMPULAN
Tidak tepatnya mutu pekerjaan
Penyelenggaraan Jalan Nasional oleh DJBM masih belum optimal
Kelemahan Sistem (Kelembagaan, SDM & Ketatalaksanaan)
Peluang Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
Tidak tepatnya waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi Tidak tepatnya sasaran program penyelenggaraan jalan nasional
TINDAK LANJUT DJBM diminta menyampaikan rencana tindak lanjut (action plan) dan secara berkala melaporkan tindak lanjut dari action plan sebagai acuan KPK dalam melaksanakan fungsi koordinasi, supervisi dan monitor PJN.
