2011
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (TUGAS PEMBANTUAN) TAHUN 2011 DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KIA
1
KATA PENGANTAR
Sehat merupakan hak dasar manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan kesehatan di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya terobosan melalui berbagai perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, salah satunya adalah dengan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan bagi Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu telah memasuki tahun kedua. Kami menyadari bahwa pelaksanaan BOK tahun 2010 masih terdapat berbagai kendala. Oleh karena itu pada tahun 2011 terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana yang semula melalui mekanisme bantuan sosial menjadi mekanisme Tugas Pembantuan. Di samping itu, pengelolaan BOK di provinsi dan kabupaten/kota untuk tahun 2011 akan terintegrasi dengan Jamkesmas dan Jampersal, sehingga diharapkan dapat memberikan daya ungkit yang besar dalam pencapaian target-target MDGs. Agar pelaksanaan BOK berjalan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) yang dapat menjadi acuan bagi Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota, terutama dalam pengelolaan dana melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberi petunjuk kepada kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan guna terwujudnya masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Jakarta, 28 Februari 2011 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Yang Menjalankan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,
dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP. 19511001 198008 1 001
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA Daftar Isi Daftar Istilah dan Singkatan Daftar Lampiran BAB I
PENDAHULUAN A Latar Belakang B Tujuan C Sasaran D Dasar Hukum
BAB II
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A Pengelolaan B Pertanggungjawaban
BAB III
TEKNIK PEMBUKUAN A Manfaat dan Tujuan B Perbedaan Konsepsi Lama dan Konsepsi Baru C Penatausahaan Kas D Pembukuan Bendahara Pengeluaran
BAB IV
LAPORAN PEMANFAATAN DANA A Pencatatan B Pelaporan
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pembinaan B. Pengawasan
BAB VI
PENUTUP
3
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APF
Aparat Pengawasan Fungsional
ATK
Alat Tulis Kantor
BA
Berita Acara
BOK
Bantuan Operasional Kesehatan
Dinkes
Dinas Kesehatan
Ditjen
Direktorat Jenderal
DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
GU
Ganti Uang
GUP
Ganti Uang Persediaan
KPPN
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jamkesmas
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jampersal
Jaminan Persalinan
Kabag
Kepala Bagian
Kabid
Kepala Bidang
Kasubid
Kepala Sub-Bidang
Kemenkes
Kementerian Kesehatan
Kemenkeu
Kementerian Keuangan
KPA
Kuasa Pengguna Anggaran
LS
Langsung
PA
Pengguna Anggaran
PB
Pengguna Barang
Perpres
Peraturan Presiden
Permenkeu
Peraturan Menteri Keuangan
Permenkes
Peraturan Menteri Kesehatan
4
Poskesdes
Pos Kesehatan Desa
Posyandu
Pos Pelayanan Terpadu
PPK
Pejabat Pembuat Komitmen
PP-SPM
Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
Puskesmas
Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu
Puskesmas Pembantu
SAI
Sistem Akuntansi Instansi
SAK
Sistem Akuntansi Keuangan
Sesditjen
Sekretaris Direktorat Jenderal
Setditjen
Sekretariat Direktorat Jenderal
SIMAK BMN
Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
SK
Surat Keputusan
SPM
Surat Perintah Membayar
SPP
Surat Permintaan Pembayaran
SP2D
Surat Perintah Pencairan Dana
SPP – UP
Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
SP3
Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas
SPTB
Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja
SPTJM
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
TOR
Term of Reference
TP
Tugas Pembantuan
TUP
Tambahan Uang Persediaan
UAKPA
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UU
Undang-Undang
5
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Format Laporan Dinas Lampiran 2 : Format Laporan Rapat Lampiran 3 : Format Laporan Penyelenggaraan Pertemuan Lampiran 4 : Format Laporan Tahunan Lampiran 5 : Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTB) SPM GU Lampiran 6 : Format Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTB) SPM LS Lampiran 7 : Format Kuitansi Uang Persedian Lampiran 8 : Format Kuitansi LS Lampiran 9 : Format Surat Setoran Bagian Pajak (SSBP) Lampiran 10 : Format Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Lampiran 11: Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Lampiran 12: Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Lampiran 13: Format Daftar pengeluaran Riil
6
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK NOMOR : HK.03.05/BI.3/607/2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (TUGAS PEMBANTUAN) DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif telah ditetapkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas dan Jaringannya dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 210/MENKES/PER/2011 tantang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
b.
bahwa agar pengelolaan keuangan BOK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntable perlu memperhatikan ketentuan dalam pelaksanaan pembayaran dan pertanggungjawaban yang diatur dalam pedoman;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2011 dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan
7
Kesehatan Ibu dan Anak; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsensentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4816);
6.
Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
7.
Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja;
8.
Permenkeu Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9.
Permenkeu Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
8
10.
Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11.
Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja;
12.
Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja.
13.
Perdirjen Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN;
14.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja.
15.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Diektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nega MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (TUGAS PEMBANTUAN) DIREKTORAT JENDERAL BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2011 Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Tahun 2011 bertujuan memberikan acuan
9
bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka : a. Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. d. Tersedianya acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengelolaan BOK. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan Di Pada Tanggal
: Jakarta : 28 Pebruari 2011
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Yang Menjalankan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,
dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP. 19511001 198008 1 001 Tembusan 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. Inspektur Jenderal Kementrian Kesehatan 4. Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
10
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan. Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Mengingat pada pelaksanaan tahun 2010 terdapat kendala dalam mekanisme penyaluran BOK melalui bantuan sosial, maka pada tahun 2011 mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas Pembantuan dimana Bupati/Walikota diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Bupati/Walikota sebagai Pengguna Anggaran atas nama Menteri Kesehatan menetapkan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tugas Pembantuan BOK tahun 2011, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan BOK. Apabila Pemerintah Daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih operasional sebagai turunan Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan keuangan ini, maka pemerintah daerah dapat mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Pelaksanaan ini.
11
B. Tujuan 1. Tujuan Umum Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif Puskesmas untuk mewujudkan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs pada tahun 2015.
2.
Tujuan Khusus a. Meningkatnya cakupan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. b. Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat. c. Terselenggaranya proses Lokakarya Mini di Puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. d. Tersedianya acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanaan pengelolaan keuangan BOK
C. Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
D. Dasar Hukum 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 17. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara;
1
Tahun
2004
tentang
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tenggungjawab Keuangan Negara; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah;
tentang
12
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun Dekonsensentrasi dan Tugas Pembantuan; 21. Permenkeu Nomor 134/PMK.06/2005 Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
2008
tentang
tentang Pedoman
22. Permenkeu Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja; 23. Permenkeu Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 24. Permenkeu Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 25. Permenkeu Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 26. Permenkeu Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; 27. Permenkeu Nomor 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN pada satuan kerja. 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN; 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan LPJ Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja. 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
13
E. Pengertian 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Adalah bantuan dana dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 2. SPM Bidang Kesehatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah daerah kabupaten/kota. 3. Tugas Pembantuan Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 4. Dana Tugas Pembantuan Adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Belanja Barang Adalah pengeluaran untuk menampung pembelian alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan, pembelian konsumsi rapat, biaya transportasi, pembelian bahan kontak dan pemeliharaan ringan.
14
6. Biaya Transportasi Adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu, baik menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi yang tersedia di wilayah tersebut atau penggantian bahan bakar minyak atau jalan kaki ke desa yang terpencil/sangat terpencil. 7. Pemeliharaan Ringan Adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya, meliputi: pemeliharaan ringan alat kesehatan Puskesmas, sarana sanitasi dan air bersih Puskesmas, sarana instalasi listrik Puskesmas, sarana dan ruang pelayanan Puskesmas serta pembelian barang lainnya seperti seprai, ember dan sapu. 8. Surat Pernyataan Riil Adalah surat untuk bukti pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen pengeluaran/kuitansi. 9. Uang Harian Adalah uang yang dapat digunakan sebagai uang makan dan uang saku petugas. 10. Uang Penginapan Adalah biaya yang diperlukan untuk mengganti biaya menginap di penginapan ataupun rumah penduduk dalam rangka melakukan kegiatan ke desa terpencil/sulit dijangkau.
15
BAB II PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Pengelolaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 3 mengamanatkan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
1. Pengelompokan Anggaran BOK Secara umum anggaran BOK dialokasi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu : a.
Anggaran untuk Kegiatan Utama BOK (yang kemudian disebut dana BOK saja), dialokasikan ke dalam satu akun 521411-Belanja Barang Fisik Lainnya Tugas Pembantuan. Anggaran ini mendukung kegiatan Puskesmas dan Jaringannya, yaitu : 1) Upaya kesehatan di puskesmas, 2) Penunjang pelayanan kesehatan, 3) Penyelenggaraan manajemen Puskesmas 4) Pemeliharaan ringan Puskesmas.
b.
Anggaran Kegiatan Penunjang Tugas Pembantuan yang menggunakan Akun Belanja Barang sesuai peruntukannya (terdapat 7/tujuh-Akun). Anggaran ini mendukung kegiatan manajemen Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu :
16
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
521411 - Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan 521115 - Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 521211 - Belanja Bahan 521213 - Honor yang terkait dengan output kegiatan 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522119 - Belanja Pengiriman 524119 - Belanja Perjalanan Lainya
2. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bupati/Walikota penerima dana Tugas Pembantuan untuk atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran/Barang menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengelolaan keuangan negara dapat menunjuk dan menetapkan : a. b. c. d.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM Bendahara Pengeluaran Panitia/Pejabat Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan /Penerimaan Barang/Jasa; e. Staf Pengelola Satker f. Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas g. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (SAK/SIMAK-BMN), dengan menetapkan Petugas Pengelola dan Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
17
3. Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan a.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA adalah Penanggung Jawab pelaksana program dan pengelola anggaran pada Satker yang dipimpinnya. KPA mempunyai tugas :
b.
1)
Membina PPK dalam pelaksanaan program dan anggaran;
2)
Mengesahkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK), yang dibuat oleh PPK;
3)
Melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan yang terkait;
4)
Melakukan pemantauan/pengendalian BOK di Puskesmas dan Jaringannya;
5)
Mengusulkan revisi DIPA bila diperlukan;
6)
Melakukan revisi terhadap POK
pelaksanaan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. PPK yang ditunjuk adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan BOK. PPK mempunyai tugas : 1)
Menyusun POK dan RPK.
2)
Melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan terkait agar RPK berjalan dengan baik;
3)
Mengajukan SPP-UP; TUP; LS; GU; GUP; dan GUP NIHIL kepada Pejabat Penandatangan SPM dalam rangka tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja negara;
18
c.
4)
Mengajukan usulan permohonan persetujuan UP dan TUP melalui KPA kepada Kanwil Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
5)
Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berupa laporan SAI (bulanan, semesteran dan tahunan) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA E-1).
6)
Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya.
7)
Mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat.
8)
Mengesahkan penutupan buku kas umum pada setiap akhir bulan; melakukan pemeriksaan kas intern Bendahara Pengeluaran dan membuat berita acara sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan.
9)
Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.
Pejabat Penandatangan (PPSPM)
Surat
Perintah
Hasil
Membayar
Pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM PPSPM mempunyai tugas : 1)
Melakukan pengujian Pembayaran).
SPP
2)
Menandatangani SPM untuk pengajuan pencairan dana ke KPPN.
3)
Mengembalikan/Retur SPP bila ditemukan kekurangan atau kesalahan.
Dalam melakukan pengujian SPP, menunjuk staf Pengelola Satker untuk :
(Surat
Permintaan
PP-SPM dapat
1)
Mengisi check list kelengkapan berkas SPP.
2)
Mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
19
3)
Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
4)
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
5)
Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja.
6)
Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan.
d. Bendahara Pengeluaran Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk pelaksanaan APBN. Mempunyai tugas : 1)
Melaksanakan tugas kebendaharaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2)
Memungut dan menyetorkan penerimaan pajak-pajak ke Kantor Kas Negara.
3)
Membuat laporan keadaan kas bulanan untuk disahkan PPK dan mengirim ke KPA.
4)
Memberi copy dokumen SPM dan SP2D kepada Petugas SAK (UAKPA) dan SIMAK-BMN.
20
e. Pengelola Keuangan Puskesmas Setiap Puskesmas terdapat satu petugas sebagai pengelola keuangan Puskesmas. Petugas tersebut sebagai staf Bendahara Pengeluaran yang bertugas di Puskesmas. Mempunyai tugas : 1)
Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai dan mempertanggungjawabkan dan melaporkan dalam format Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB)
2)
Mempertanggungjawabkan uang yang diterima dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penyelenggaraan kegiatan selesai dilaksanakan dengan menyerahkan: a. SPTB kepada Bendahara dengan lampiran asli bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas, b. Laporan penyelenggaraan termasuk jumlah anggaran dan biaya yang digunakan dalam kegiatan dimaksud, c. Pengembalian sisa uang yang tidak digunakan (bila ada).
3)
Membuat laporan pada akhir bulan pertanggungjawaban atas penetapannya Pengelola Keuangan Puskesmas.
sebagai sebagai
f. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA) Unit pelaksana Sistim Akuntansi Instansi yang dalam hal ini terdiri dari SAK dan SIMAK-BMN Mempunyai tugas sebagai berikut : 1)
Menyelenggarakan akuntansi keuangan dan barang;
21
2)
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan barang secara berkala (bulanan, semesteran dan tahunan);
3)
Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan dan barang;
4)
Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan SAK dan barang berdasarkan target yang ditetapkan;
5)
Menerima data SIMAK-BMN dari petugas akuntansi barang;
6)
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;
7)
Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;
8)
Menelaah dan menandatangani Laporan Keuangan UAKPA;
9)
Menyusun Laporan keuangan tingkat UAKPA Semester I dan II.
10) Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA dan ADK (Arsip Data Komputer) ke : KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dalam berupa file kirim; UAPPA/B-W Propinsi (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah) berupa Back Up data; UAPPA/B-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon-1 Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak) berupa Back Up data;
22
Bagan 1 Struktur Organisasi Pelaksana Anggaran Satker Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota TA.2011
BUPATI / WALIKOTA
K.P.A (KEPALA DINAS KESEHATAN KAB / KOTA)
PP-SPM Penguji SPP Panitia Pengadaan dan Panitia Penerimaan/ Pemeriksaan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (UAKPA/B)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KOM KOMITMEN BENDAHARA PENGELUARAN
Penanggung Jawab Kegiatan
PENGELOLA KEUANGAN PUSKESMAS
23
4. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Berdasar SK Menkes Nomor1752/ MENKES / SK / XII / 2010 tanggal 3 Desember 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor134/PKM.06/2005 dan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI NomorPER66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka mekanisme pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan di Tingkat Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut : a.
Bupati / Walikota 1) Menetapkan dengan Surat Keputusan Penunjukan KPA; 2) Menyerahkan DIPA kepada KPA
b.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1) Menyampaikan Surat Keputusan yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 2) Mengajukan permohonan dispensasi TUP kepada Kanwil
Direktorat Jenderal Keuangan;
Perbendaharaan
Kementerian
3) Mengajukan
dispensasi perubahan UP ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dispensasi pembayaran UP diatas Rp. 10 juta (untuk hal-hal tertentu);
4) Mengajukan revisi / perubahan DIPA sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; 5) Menetapkan dengan Surat Keputusan sebagaimana
tersebut pada butir b.1) di atas.
24
c.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1) Mengajukan
usulan permohonan dispensasi TUP, perubahan UP dan pembayaran UP diatas Rp.10 juta kepada KPA;
2) Mengajukan SPP - UP, TUP, GUP, LS dan NIHIL kepada
Pejabat Penandatangan SPM. UP dapat diberikan untuk pengeluaran berupa Belanja Barang (52), dan Belanja Lain-Lain (58). Besaran UP yang dapat diajukan adalah : a)
1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi Belanja Barang dan Belanja Lain-Lain maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp.900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah)
b)
1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi Belanja Barang dan Belanja LainLain maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,(sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah)
c)
1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi Belanja Barang dan Belanja LainLain maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
d)
1/30 (satu per tiga puluh) dari pagu DIPA menurut klasifikasi Belanja Barang dan Belanja Lain-Lain maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)
25
Perubahan UP ditetapkan oleh :
d.
e.
diluar
ketentuan
tersebut
diatas
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk perubahan UP setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah)
Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk perubahan UP di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pejabat Penandatangan SPM 1)
Melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh PPK
2)
Menerbitkan SPM-UP, TUP, GUP, LS dan NIHIL setelah dilakukan pengujian oleh penguji SPP.
Bendahara Pengeluaran Setelah diterbitkannya SP2D oleh KPPN, Bendahara Pengeluaran menindaklanjuti sesuai dengan tugas-tugas kebendaharaan : 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang sesuai
persetujuan PPK. Pembayaran dapat dilakukan kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas. 2) Melakukan pencatatan / pembukuan ke dalam BKU dan
BKP sesuai mutasi keuangan yang dilaksanakan. 3) Melakukan pungutan dan menyetorkan pajak-pajak atas
pembebanan yang dikenai pajak-pajak. 4) Mengeluarkan dana ke Pengelola Keuangan Puskesmas
26
f.
Pengelola Keuangan Puskesmas 1) Menerima
uang dari Bendahara Pengeluaran, membayar, mencatat/membukukan, mempertanggungjawabkan;
2) Tata cara dan syarat pengajuan uang a) Menyampaikan rencana kegiatan hasil Lokakarya Mini
dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja/TOR beserta rincian biaya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai bahan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kanwil Perbendaharaan/KPPN. b) Dalam
pengajuan uang Pengelola Keuangan Puskesmas dengan diketahui Kepala Puskesmas mengajukan surat permohonan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen.
c) Uang
yang diterima oleh Pengelola Keuangan Puskesmas dipergunakan sesuai rencana dan dalam pembayarannya diketahui oleh Kepala Puskesmas.
Untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada alur berikut
27
Bagan 2 Alur Mekanisme Hubungan Kerja Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Dirjen DJP Kanwil DJP
K.P.A
Penandatangan SPM
SPM
Penguji SPP
KPPN
Setuju 4
3 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2
SPP
Tidak Setuju
SP2D
5
BENDAHARA PENGELUARAN PENGELUARAN 1
Pengelola Keuangan Puskesmas b.
Mekanisme Usulan Revisi Anggaran 1) Revisi DIPA/POK diusulkan oleh Kepala Puskesmas kepada PPK; 2) Berdasarkan usulan PPK, Kepala Satker mengajukan usulan revisi DIPA kepada Kanwil DJPb; dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak c.q. Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Biro Perencanaan & Anggaran Setjen Kemkes.
28
3) Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dapat dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai KPA; 4) Revisi DIPA dan POK dikirmkan kepada Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak c.q. Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Biro Perencanaan & Anggaran Setjen Kemkes; serta Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementerian Kesehatan. 5. Mekanisme Pembayaran a. Penggunaan Rekening Pemerintah 1) PPK
bersama Bendahara Pengeluaran membuka rekening dengan mengajukan persetujuan penggunaan rekening kepada KPPN setempat.
2) Dalam 1 (satu) satuan kerja hanya terdapat 1 (satu)
rekening. 3) Setelah akhir tahun anggaran dilakukan penutupan
rekening dan saldo disetor ke kas negara termasuk Jasa Giro. 4) Bila rekening tersebut masih dipergunakan pada tahun
anggaran berikutnya, harus dimintakan persetujuan KPPN setempat. 5) Pengelola Keuangan di Puskesmas dapat membuka
rekening dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Surat permintaan persetujuan ditandatangani oleh KPA.
b. Melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambahan UP (TUP) 1)
PPK mengajukan SPP-UP untuk keperluan kegiatan sehari-hari dan operasional. Bila UP tidak mencukupi, maka para Penanggungjawab Kegiatan mengajukan usulan pembiayaan disertai Kerangka Acuan dan
29
Rencana Anggaran Biaya kepada PPK guna pengajuan TUP ke Kanwil DJPB. 2)
Selanjutnya Kanwil Dirjen Perbendaharaan mengeluarkan Surat Persetujuan / rekomendasi Uang Persediaan / TUP yang ditujukan kepada KPA.
3)
Atas dasar Surat Persetujuan tersebut, PPK mengajukan SPP guna penerbitan SPM-UP / TUP.
4)
Pejabat Penandatangan SPM menyampaikan SPM-UP / TUP ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
5)
SP2D ditujukan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diproses pencairannya setelah proses transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.
6)
Penanggungjawab Kegiatan mengajukan permintaan Uang Muka (TUP / Persediaan) kepada PPK sesuai kebutuhan yang diajukan.
7)
Setelah Uang Muka disetujui, PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar Uang Muka kepada Pengelola Keuangan Puskesmas. Pembayaran dilakukan paling cepat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.
8)
Pengelola Keuangan Puskesmas diwajibkan melakukan penyimpanan atas uang yang diterima ditempat yang dianggap aman di brankas sendiri dan atau menitipkan di brankas Bendahara Puskesmas dengan dilengkapi BA Penitipan Uang.
9)
Batas waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, maksimal diselesaikan dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya SP2D dan tidak menutup kemungkinan diselesaikan lebih cepat (< 1 bulan) untuk diproses lebih lanjut guna pengajuan GU dan TU berikutnya.
10) Dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tetap
memperhatikan prinsip-prinsip hemat, efisiensi, disiplin dan tidak mewah.
30
c. Penggantian Uang Persediaan (GU) 1)
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh penanggung-jawab kegiatan dan Pengelola Keuangan Puskesmas kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan pembebanan dan pembayaran. Dokumen pertanggungjawaban terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Pejabat / Petugas yang ditunjuk.
2)
Dokumen pertanggungjawaban yang telah disetujui pembebanannya dengan cara membubuhkan tandatangan setuju dibayar pada kuitansi, diteruskan ke Bendahara Pengeluaran untuk: a) Dicatat
selanjutnya dibukukan dan dilakukan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran;
b) Kompilasi / rekap pertanggungjawaban ke dalam
format SPTB untuk draft SPP 3)
Draft SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM, untuk diuji meliputi a). Keabsahan dokumen pendukung SPP b). Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA c). Kesesuaian rencana kerja / kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja d). Kebenaran atas hak tagih, antara lain pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran e) Pencapaian tujuan atau sasaran sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
4)
Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka SPP akan dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. Bila SPP memenuhi syarat, maka dibuat SPM-GU.
5)
SPM yang telah ditandatangani kemudian dikirim ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
6)
SP2D ditujukan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diproses pencairannya setelah proses transfer ke Bank Bendahara Pengeluaran.
31
7)
Copy SP2D agar dikirim kepada Unit Akuntansi sebagai bahan Perhitungan Anggaran dan Laporan SAI.
8)
PPK memberitahukan kepada Penanggungjawab kegiatan untuk mengajukan uang sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing untuk satu bulan berikutnya.
9)
Penanggungjawab kegiatan mengajukan UMK kepada PPK sesuai dengan kebutuhan.
10) PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk
membayar Uang Muka kepada Pengelola Keuangan Puskesmas sebesar nilai yang disetujui PPK 11) Batas waktu pertanggungjawaban GU isi, maksimal
diselesaikan dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya SP2D dan tidak menutup kemungkinan diselesaikan lebih cepat (< 1 bulan) dan demikian seterusnya untuk pengajuan GU berikutnya. 12) Dalam
pelaksanaan kegiatan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip hemat, efisiensi, disiplin dan tidak mewah.
d. Pembayaran Langsung (LS) 1)
Perjalanan Dinas a)
Penanggungjawab kegiatan menyampaikan kerangka acuan, Surat tugas peserta dan daftar nominatif yang berisi rincian biaya perjalanan dinas dan waktu pelaksanaan kepada PPK.
b)
PPK membuat SPP LS dan menyampaikannya kepada PPSPM.
c)
PPSPM melakukan pengujian dan menerbitkan SPM-LS serta dikirimkan ke KPPN guna penerbitan SP2D.
32
2)
Pengadaan Barang/Jasa (Paket Meeting) a)
PPK menyampaikan POK dan RPK yang dirinci menurut kegiatan, jadual pengadaan barang/jasa untuk diproses pelaksanaannya oleh Panitia Pengadaan.
b)
Setelah proses pengadaan selesai, dan pihak penyedia menyelesaikan pekerjaannya, maka atas dasar tagihan pihak penyedia, PPK membuat SPP-LS dilengkapi dengan resume kontrak dan bukti tagihan kemudian menyampaikannya kepada PPSPM.
c)
PPSPM melakukan pengujian dan menerbitkan SPM-LS serta dikirimkan ke KPPN guna penerbitan SP2D.
d)
Pencairan dana langsung masuk ke rekening pihak ketiga dan tembusan SP2D diterima oleh Bendahara Pengeluaran untuk dicatat dalam pembukuan. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menyampaikan copy SP2D kepada UAKPA.
Alur Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan APBN dapat dilihat pada bagan 3 dan 4
33
Bagan 3 Uang Persediaan, Tambahan UP dan GU-UP
DJPBN Kanwil DJPBN
SP2D
KPPN SPM Rekomendasi bilamana perlu
PP - SPM Penguji SPP Bendahara Pengeluaran
PPK SPP Verifikasi
Pertanggungjawaban Ditolak / diperbaiki
P.Jawab Kegiatan / Pengelola Keuangan Puskesmas
34
Bagan 4 Pembayaran Langsung (LS)
PPK Tagihan
Pihak Penyedia
SP2D Tembusan SP2D
KPPN
SPM
Tidak
Bendahara Pengeluaran
Ya
PP-SPM Penguji SPP
Copy SP2D Pengelola SAI / SIMAK-BMN
Pada saat pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampirkan SPP dan dokumen lainnya (Kontrak) tetapi dilampiri resume kontrak, SPTB dan SSP. SPP termasuk dokumen lampirannya disimpan pada Penandatangan / Penerbit SPM.
35
B. Pertanggungjawaban 1. Jenis Belanja Dana Kegiatan Penunjang Tugas Pembantuan yang menggunakan Akun Belanja Barang sesuai Peruntukkannya (terdapat 7/tujuh-Akun). Anggaran ini mendukung kegiatan manajemen Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yaitu : a) b) c) d) e) f) g)
521411 - Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan 521115 - Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja 521211 - Belanja Bahan 521213 - Honor yang terkait dengan output kegiatan 521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya 522119 - Belanja Pengiriman 524119 - Belanja Perjalanan Lainya
2. Bentuk Pertanggungjawaban Dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dan berkewajiban pula menginventarisasi dokumen atas pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten / Kota dan Puskesmas dan Jaringannya sebagai berikut : a.
Kegiatan Rapat bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transpotasi dan notulen rapat.
b.
Pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi, surat undangan peserta, notulen rapat, kerangka acuan, jadual kegiatan, daftar penerimaan uang harian, penerimaan biaya transpotasi.
c.
Honorarium bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan lampiran daftar penerima honorarium, surat keputusan penetapan petugas.
36
d.
Uang harian, transportasi, penginapan petugas monitoring dan evaluasi bentuk pertanggungjawabannya berupa kwintansi dengan rincian penerimaan yang ditandatangani petugas dilampiri bukti transportasi dan penginapan berupa kuitansi atau surat pernyataan biaya riil dengan lampiran surat tugas, SPPD, dan laporan monev .
e.
Paket meeting untuk membiayai Akomodasi hotel, sewa ruang pertemuan, sewa komputer & LCD serta perlengkapan peserta pertemuan bentuk pertanggungjawabannya berupa kuitansi dengan melampirkan kontrak / SPK.
f.
Alat tulis kantor dan pertanggungjawabannya berupa melampirkan faktur barang.
g.
Setiap Satuan Kerja Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuat Laporan Pelaksanaan setiap Kegiatan dengan berpedoman pada format, sebagai berikut :
fotokopi kwintansi
bentuk dengan
1)
Format Laporan Perjalanan Dinas (lampiran 1)
2)
Format Laporan Rapat (lampiran 2)
3)
Format Laporan (lampiran 3)
4)
Format Laporan Tahunan (lampiran 4)
Penyelenggaraan
Pertemuan
Laporan disimpan pada setiap pelaksana program dan kegiatan untuk kepentingan monitoring penanggungjawab program (Pusat) dan Auditor.
Pertanggungjawaban uang dan barang agar dicatat dan disimpan secara tertib administrasi guna keperluan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal maupun Eksternal
37
3. Penyelesaian Tagihan Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Lingkup Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan Atas Beban APBN ini mengatur batas waktu penyelesaian tagihan mulai dari pengajuan tagihan yang lengkap dan benar dari Penerima Hak kepada KPA sampai dengan SPM diterbitkan dan disampaikan ke KPPN. a. Pengajuan Tagihan 1. Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh Penerima Hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara 2. Bila setelah 5 hari Kerja Penerima Hak belum mengajukan tagihan maka KPA/PPK harus memberitahukan secara tertulis kepada Penerima Hak untuk mengajukan tagihan. 3. Pada saat mengajukan tagihan Penerima Hak harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan. 4. Tagihan yang dimaksud pada (1) didasarkan pada : a. Kontrak / Surat Perintah Kerja / Surat Tugas / Surat Perjanjian / Surat Keputusan; b. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima barang/ pekerjaan; dan / atau e. Bukti Penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan b. Penyelesaian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) : 1. SPP-UP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran
38
2. SSP-TUP paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari Kepala KPPN/Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 3. SPP-GUP paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah buktibukti pendukung diterima secara lengkap dan benar 4. SPP-GUP Nihil atas TUP paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggung jawaban TUP 5. SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari PPABP 6. SPP-LS untuk belanja non-pegawai paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari Penerima Hak 7. Dalam hal PPK menolak /mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua0 hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
c. Pengujian SPP dan Penerbitan SPM Pengujian SPP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dari PPK sampai dengan penerbitan SPM oleh PPSPM diselesaikan dalam waktu tertera pada tabel dibawah ini: Nomor 1. 2. 3. 4.
SPP/SPM UP/TUP GUP GUP Nihil atas TUP LS
Waktu Penyelesaian 2 hari kerja 4 hari kerja 3 hari kerja 5 hari kerja
39
Dalam hal PP-SPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PP-SPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP. d. Penyampaian SPM SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan ADK SPM dismapaikan kepada KPPN oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
e. Tanggung jawab KPA terhadap Batas Waktu Penyelesaian Tagihan. 1. KPA melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atas beban APBN pada Satker-nya masing-masing. 2. KPA bertanggungjawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan atas beban pada Satker-nya masing-masing
40
BAB III TEKNIK PEMBUKUAN A. Manfaat dan Tujuan 1. Manfaat bagi Bendahara a. Pedoman dalam rangka pelaksanaan amanat UndangUndang. b. Pengawasan ketersediaan dana terkait dengan perintah bayar dari PPK. c. Pengawasan pencapaian target anggaran penerimaan. 2. Manfaat bagi Atasan Langsung Merupakan managerial report, sebagai sarana untuk: Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait dengan keadaan sisa pagu dana yang sesungguhnya 3. Tujuan a. Tujuan Umum Pengelola Keuangan/Bendahara diharapkan mampu memahami tentang pengelolaan keuangan penatausahaan Dana Tugas Pembantuan BOK b. Tujuan Khusus Melaksanakan pembukuan dengan baik dan benar Menyusun pertanggungjawaban keuangan Menyusun laporan pemanfaatan dana
41
B. Perbedaan Konsepsi Lama dengan Konsepsi Baru No Konsepsi Lama (KMK 332/1968) 1.
2.
Hubungan Bendahara dengan Atasan Langsung Pengaruh atasan langsung terhadap Bendahara sangat dominan
Pembukuan Bendahara Hanya mengatur pembukuan pada BKU
Pengaturan pembukuan sangat kaku (harus tulis tangan dengan tinta warna tertentu)
Konsepsi Baru (UU 1/2004; PP 8/2006 dan PMK 73/PMK.05/2008)
Bendahara tidak dapat dipengaruhi oleh atasan langsung Bendahara dapat menolak perintah bayar yang diajukan oleh atasan langsung Pengaturan lebih luas, meliputi penatausahaan (pengelolaan uang, pembukuan dan pertanggung jawabannya) Pengaturan pembukuan sangat luwes (dapat dengan tulis tangan dan/atau menggunakan komputer)
C. Penatausahaan Kas 1. Bendahara wajib menatausahakan seluruh transaksi namun bertanggung jawab sebatas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN 2. Bendahara tidak diperkenankan menyimpan uang atas nama pribadi
42
3. Bendahara dan penyelenggara kegiatan dalam rangka melakukan pembayaran wajib melakukan pemotongan kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara 4. Bendahara melakukan pembayaran atas perintah PPK 5. Bendahara wajib menolak perintah bayar dari atasan langsung apabila persyaratan tidak terpenuhi dan bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya 6. Penerimaan yang merupakan penerimaan negara harus segera disetor ke Kas Negara dan tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri 7. Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, bendahara wajib menyetor seluruh uang negara yang dikuasainya ke Kas Negara 8. Atasan langsung melakukan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan.
D. Pembukuan Bendahara Pengeluaran 1. Prinsip Pembukuan a. Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan b. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam Buku Kas Umum sebelum pembukuan dalam buku-buku pembantu c. Pembukuan dilaksanakan berdasarkan asas brutto d. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan dan/atau komputer e. Atasan langsung melaksanakan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan
43
2. Dokumen Sumber Pembukuan Adalah seluruh dokumen terkait dengan uang yang dikelola Bendahara serta transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja, antara lain: a. DIPA, SPM dan SP2D b. Kwitansi/dokumen pembayaran atas uang yang bersumber dari Bendahara c. Faktur pajak atas potongan uang yang bersumber dari Bendahara 3. Pembukuan dengan Komputer a. Bendahara wajib mencetak BKU dan buku-buku Pembantu, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan b. Bendahara wajib menatausahakan hasil cetakan yang ditandatangani Bendahara dan Kepala Pusk c. Bendahara wajib memelihara database pembukuan
4. Diagram Pembukuan
Dokumen Sumber/Transaksi
BKU
D Dana BOK
25
Penganbilan Tunai
10
Pertanggungjawaban/ Kwitansi (bruto) Penerimaan Pajak
K
B Kas Tunai
D
K
10
10
5 2
D
K
D
K
5 2
2 2
SSBP (Setoran sisa UP)
1
1
4
K
BP PengesaPersekot han
10
2
SPJ Rampung
D
BP Pajak
25
Setoran Pajak (SSP)
Persekot
BP Bank
4 4
4 4
4
2
4 4
13
44
a. Dana Bok masuk ke Rekening Bendahara (BKU dan BP Buku Bank sisi Debet) b. Pengambilan Tunai dari Rekening Bank di BKU Debet Kredit karena dana tetap c. Persekot di BKU Debet Kredit karena dana tetap (belum merupakan pertanggungjawaban) d. SPJ Rampung pada BKU di sisi Kredit, BP Kas Tunai pada sisi Debet untuk cp Persekot, sisi Kredit untuk SPJ Rampung, pada BP Persekot pada sisi Kredit untuk cp Persekot 5. Contoh Bentuk Buku
FORMAT BUKU KAS UMUM (BKU) Kab / Kota
:
Propinsi
:
..........................................
Pagu Dana BOK
:
...........................................
Tanggal
..........................................
Uraian Transaksi Keuangan
No Bukti / Kuitansi
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
........................., .................................. 2011 Mengetahui PPK,
Bendahara Pengeluaran, Kabupaten/Kota......................
( .......................................) (...............................................)
17
45
FORMAT BUKU KAS TUNAI Kab / Kota
:
..........................................
Propinsi
:
..........................................
Pagu Dana BOK
:
........................................
Tanggal
Uraian Transaksi Keuangan
No Bukti / Kuitansi
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
........................., .................................. 2011 Mengetahui PPK,
Bendahara Pengeluaran, Kabupaten/Kota......................
( .......................................)
(...............................................)
18
46
FORMAT BUKU PEMBANTU BANK Kab / Kota
:
Propinsi
:
.......................................... ..........................................
Pagu Dana BOK
:
...........................................
Uraian Transaksi Keuangan
Tanggal
No Bukti / Kuitansi
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
........................., .................................. 2011 Mengetahui PPK,
Bendahara Pengeluaran,
Kabupaten/Kota......................
19
( .......................................) (...............................................)
FORMAT BUKU PAJAK Kab / Kota
:
Propinsi
:
..........................................
Pagu Dana BOK
:
...........................................
Tanggal
..........................................
Uraian Transaksi Keuangan
No Bukti / Kuitansi
Debet Kredit PPN
PPh.21
PPh.22
Saldo
PPh.23
........................., .................................. 2011 Mengetahui PPK,
Bendahara Pengeluaran, Kabupaten/Kota......................
( .......................................) (...............................................)
20
47
FORMAT BUKU PERSEKOT / UANG MUKA Kab / Kota
:
..........................................
Propinsi
:
..........................................
Tanggal
Uraian Transaksi Keuangan
No Bukti / Kuitansi
Penerimaan
Pengeluaran
Saldo
........................., .................................. 2011 Mengetahui PPK,
Bendahara Pengeluaran,
Kabupaten/Kota......................
21
( .......................................) (...............................................)
48
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS Pada hari ini,……. tanggal ..........bulan ................. tahun 2010, kami selaku Kepala Puskesmas telah melakukan
pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp .....................,- dan Nomor Bukti terakhir Nomor ................. Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut: I
Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara: Saldo Kas Bendahara
II
1.
Saldo Giro Pos
Rp
2.
Saldo Kas Tunai
Rp
3.
Jumlah (A.1+A.2)
Rp
(+)
Hasil Pemeriksaan Kas: Kas yang Dikuasai Bendahara: 1
Uang Tunai di Brankas Bendahara
Rp
2
Uang di Rekening Bank Bendahara
Rp
3
Jumlah Kas (A.1+A.2) Selisih Kas (I - II)
(+) Rp Rp
19
III
Penjelasan Atas Selisih A
Selisih Kas (II)
…………………………………………………………………………………........................................……….. …………………………………………………………………………………........................................……….. …………………………………………………………………………………........................................……….. …………………………………………………………………………………........................................………..
Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran,
PPK Kabupaten/Kota,............................
Nama……………….
Nama……………...
NIP………………….
NIP…………………
20
6. Koreksi atas Kesalahan Pencatatan a. Kesalahan pencatatan nilai kwitansi Langkah-langkah koreksi: Membuat Berita Acara Koreksi pembukuan Membukukan Contra Pos (CP) terhadap nilai kwitansi yang salah pada BKU dan Buku Pembantu terkait
49
Membukukan kembali nilai kwitansi yang benar Contoh Berita Acara BERITA ACARA Nomor ………………….. Pada hari ini……tanggal…..tahun 2011, kami selaku bendahara pengeluaran….. Melakukan koreksi atas kesalahan didalam pembukuan atas transaksi tanggal 18 Mei 2011 dengan no bukti 004 sebagai berikut : Tertulis nilai kwitansi sebesar : Rp. ................ Seharusnya nilai kwitansi sebesar : Rp. ................. Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan koreksi atas pembukuan transaksi dimaksud. Mengetahui, PPK ……
Bendahara Pengeluaran
dr. Anton
Dian
b. Koreksi terhadap kesalahan pencatatan nilai saldo pada BKU Langkah-langkah koreksi Membuat Berita Acara Koreksi pembukuan Melakukan pembukuan pada BKU sebesar selisih lebih/kurang sesuai Berita Acara tersebut di point 1 Contoh Berita Acara BERITA ACARA Nomor ………………….. Pada hari ini……tanggal…..tahun 2011, kami selaku bendahara Pengeluara Melakukan koreksi atas kesalahan nilai saldo pada BKU, bahwa terdapat selisih kurang sebesar Rp. 100.000 Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan koreksi atas pembukuan transaksi dimaksud. Mengetahui, PPK dr. Anton
Bendahara Pengeluaran Dian
50
BAB IV LAPORAN PEMANFAATAN DANA A. Pencatatan Pemanfaatan Dana Pencatatan pemanfaatan dana Tugas Pembantuan BOK dibuat dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya, dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang melaksanakan kegiatan.
B. Pelaporan a. Hasil pencatatan semua kegiatan Kabupaten dalam satu periode tertentu (bulanan) dilakukan rekapitulasi dalam suatu laporan pelaksanaan dengan menggunakan sistem yang sudah ada. b. Laporan dikirim secara berjenjang c. Laporan Realisasi Anggaran 1. Laporan Realisasi Anggaran Secara Manual Dalam rangka pemantauan pelaksanaan anggaran satker secara tepat waktu, masing-masing satker menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana format laporan di bawah ini :
Tabel 1 Realisasi Anggaran APBN yang di Daerahkan di Kabupaten/Kota Tahun 2011
Nomor
Kegiatan
Alokasi
Realisasi Keuangan Fisik (%) Rp %
51
2. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistim Informasi Manajemen & Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN) Satuan kerja sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten / Kota wajib menyampaikan laporan Realisasi Anggaran dan Neraca setelah melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, sesuai dengan Sistim Akuntansi Instansi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga.
52
Bagan 6 Mekanisme Pelaporan SAI (SAK dan SIMAK-BMN) TINGKAT KEMENTERIAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ( UAPA / B )
TINGKAT ESELON-I
Tembusan
ADK & Laporan
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON-I (UAPPA/B-E1)
TINGKAT WILAYAH UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W)
TINGKAT SATKER UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAKPA/B)
REKONSILIASI DENGAN KPPN
Keterangan : UAKPA/B menyampaikan Laporan secara berjenjang UAKPA/B menyampaikan tembusan laporan langsung ke UAPPA/B E-1
53
3.
Penyampaian / pengiriman laporan akan dilakukan sebagai berikut : T a n g g a l
1
Semua satker akan dihubungi melalui telepon dan SMS
4
Semua satker akan diingatkan kembali mengenai laporan
5
Laporan dikirim ke Pusat
Butir 3 setelah diisi dan dikirimkan ke : Sekretariat Ditjen. Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak c/q Bag. Keuangan, Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-9 Blok X5, Jakarta Selatan 12950 Lantai 8 Blok C Ruang 813 Telp / Fax : (021) 5277211 email :
[email protected] Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
54
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN A. Pembinaan Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK di setiap tingkat (pusat, provinsi, kabupaten/kota) ditujukan agar dana BOK dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil seoptimal mungkin. 1. Pembinaan oleh Kabupaten/Kota
Tim
Pengelola
BOK
Tingkat
Beberapa hal yang terkait dengan pembinaan pengelola BOK Puskesmas oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota adalah: a. Pembinaan dilakukan secara berkala b. Pembinaan dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal c. Pembinaan Puskesmas oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi d. Pembinaan dilakukan mulai dari penyusunan POA dan penggerakan pelaksanaan kegiatan BOK e. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan secara acak untuk pembuktian laporan Puskesmas f. Pembinaan dapat dilakukan melalui pertemuan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dengan mengundang Puskesmas
55
2. Pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi dan Pusat. Prinsip pembinaan oleh Tim Pengelola BOK Tingkat Provinsi dan Pusat pada dasarnya sama dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota. Pembinaan kegiatan BOK di tingkat provinsi terintegrasi dengan pembinaan kegiatan Jamkesmas dan Jampersal.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan kegiatan BOK dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (APF).
B. Pengawasan Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan kegiatan BOK meliputi pengawasan melekat (waskat), pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal.
56
BOK merupakan dana pusat (APBN Kementerian Kesehatan), maka yang berhak melakukan pengawasan adalah pengawas internal dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan dan pengawas eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 1. Pengawasan Melekat (Waskat) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun Puskesmas. 2. Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional kegiatan BOK secara internal adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kesehatan. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana BOK. 3. Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana BOK.
57
BAB VI PENUTUP
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan (Tugas Pembantuan) ini disusun untuk menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan penggunaan dana BOK. Dengan adanya dana BOK diharapkan dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dalam upaya melaksanakan SPM Bidang Kesehatan guna pencapaian MDGs tahun 2015. Puskesmas dan jaringannya diharapkan lebih mampu melaksanakan fungsinya menangani berbagai masalah kesehatan dengan menyusun perencanaan Puskesmas di seluruh wilayah kerjanya secara komprehensif serta mengutamakan upaya promotif dan preventif, termasuk bagi masyarakat miskin, dalam kendali manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Petunjuk Pelaksanaan ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan Petunjuk Pelaksanaan selanjutnya.
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Yang Menjalankan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
dr. Budihardja, DTM&H, MPH NIP. 19511001 198008 1 001
58
LAMPIRAN
59
Lampiran 1 Contoh Format Laporan Dinas FORM LAPORAN DINAS 1. Dasar Penugasan
: .....................................
2. Nama Petugas / Tim
: .....................................
3. Tujuan Perjalanan
: .....................................
4. Tanggal Perjalanan
: .....................................
5. Maksud Perjalanan
: .....................................
6. Pejabat yang ditemui
: .....................................
7. Hasil Kunjungan, antara lain : a. Proses pelaksanaan : ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ Permasalahan yang dihadapi : ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ Kesimpulan / Saran Perbaikan : ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ Jakarta, ........................2011 Pelapor : 1 ......... 2 ......... 3 ....dst
60
Lampiran 2 Contoh Format Laporan Rapat) FORM LAPORAN RAPAT Kepada Yth Dari Acara Tembusan
: : : :
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
1. Dasar Penugasan
: .....................................
2. Tanggal dan Tempat
: .....................................
3. Materi / Agenda Rapat : ..................................... 4. Penyelenggara
: .....................................
5. Pimpinan Rapat
: .....................................
6. Hasil Rapat : a. Proses pelaksanaan : ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ Permasalahan yang dihadapi : ................................................................................................ ................................................................................................ ........................................................................ Jakarta, ........................2011 Pelapor : (..............................) NIP........................
61
Lampiran 3 Contoh Format Laporan Penyelenggaraan Pertemuan
FORM LAPORAN PENYELENGGARAAN PERTEMUAN Kepada Yth Dari Perihal Tembusan
: : : :
..................................... ..................................... ..................................... .....................................
I.
PENDAHULUAN
II.
PESERTA
III.
NARASUMBER / PENGAJAR
IV.
MATERI
V.
TEMPAT DAN WAKTU
VI.
PROSES PERTEMUAN
VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI LAMPIRAN, antara lain :
Kerangka acuan SK tentang Susunan Panitia Penyelenggara Sambutan-sambutan Laporan Ketua Panitia Daftar Peserta Jadual Surat-surat Materi / bahan pertemuan
62
Lampiran 4 Contoh Format Laporan Tahunan
FORM LAPORAN TAHUNAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN I.
PENDAHULUAN
II.
TUJUAN
III.
PROGRAM
IV.
3.1
Tujuan
3.2
Sasaran
3.3
Kebijakan
3.4
Strategi
3.5
Pokok-pokok Kegiatan
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 4.1
........
4.2
........
4.3
........
4.4
dst
V.
REALISASI KEUANGAN
VI.
PERMASALAHAN
VII. KESIMPULAN DAN SARAN 7.1
Kesimpulan
7.2
Saran
63
Lampiran 5 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SPM GU Lampiran1 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 11 /PB/2011 Tanggal 18 Februari 2011
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA Nomor : ........(1) 1. 2. 3. 4.
Kode Satuan Kerja Nama Satuan Kerja Tanggal/No. DIPA Klasifikasi Anggaran
: : : :
..................................................(2) ..................................................(3) ..................................................(4) ......(5)..../.....(6)..../.....(7)..../....(8)...../.....(9)..../....(10)....
Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja .......................................(11) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenara perhitungan dan setoranpajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :
No
Akun
Penerima
Uraian
Tanggal
Nomor
PPN
PPh
A
b
C
d
E
f
g
h
i
(12)
....(13)...
..(15)..
....(16)...
. ..(17)..
(18)
(19) Rp...../
(20) Rp......../
....(14)....
Bukti
Jumlah
Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluran
Jumlah
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
.....(21)..... Nama ...............(22)...... NIP/NRP .....(23).......
.........(24)....... Nama...............(25)..... NIP/NRP .....(26).......
64
PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM GU NOMOR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)
URAIAN ISIAN Diisi dengan nomor urut SPTB Diisi dengan kode Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan tanggal dan Nomor DIPA Diisi dengan Kode Fungsi Diisi dengan Kode Subfungsi Diisi dengan Kode Program Diisi dengan Kode Kegiatan Diisi dengan Kode Output Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan nomor urut Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerima uang/rekanan Diisi dengan uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya Diisi dengan tanggal bukti transaksi pada kuitansi/ dokumen yang dipersamakan Diisi dengan nomor urut bukti transaksi Diisi dengan Nilai pada kuitansi (bruto) Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan maka ditandatangani oieh KPA) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Diisi NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen Diisi tandatangan Bendahara Pengeluaran Diisi nama Bendahara Pengeluaran Diisi NIP/NRP Bendahara Pengeluaran
65
Lampiran 6 Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) SPM LS Lampiran2 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 11 /PB/2011 Tanggal 18 Februari 2011
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA Nomor : ........(1) 5. 6. 7. 8.
Kode Satuan Kerja Nama Satuan Kerja Tanggal/No. DIPA Klasifikasi Anggaran
: : : :
..................................................(2) ..................................................(3) ..................................................(4) ......(5)..../.....(6)..../.....(7)..../....(8)...../.....(9)..../....(10)....
Yang bertandatangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja .......................................(11) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material dan kebenaran perhitungan pemungutan pajak atas segala pembayaran tagihan yang telah kami perintahkan dalam SPM ini dengan perincian sebagai berikut :
No
A
(12)
Akun
b
....(13)...
Penerima
C
....(14)....
Uraian
d
..(15)..
Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluran
Jumlah
PPN
PPh
g
H
i
.....(16).....
(17) Rp.............../
(18) Rp.........../
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyatan ini dibuat dengan sebenarnya. Pejabat Pembuat Komitmen ............(19).....
Nama ...............(20)...... NIP/NRP .....(21)......
66
PETUNJUK PENGISIAN SPTB UNTUK SPM LS NOMOR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18) (19) (20) (21)
URAIAN ISIAN Diisi dengan nomor urut SPTB Diisi dengan kode Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan tanggal dan Nomor DIPA Diisi dengan Kode Fungsi Diisi dengan Kode Subfungsi Diisi dengan Kode Program Diisi dengan Kode Kegiatan Diisi dengan Kode Output Diisi dengan Kode Sub Kelompok Akun Diisi dengan nama Satuan Kerja/Satker yang bersangkutan Diisi dengan nomor urut Diisi dengan jenis akun yang membebani pengeluaran Diisi dengan nama penerima uang/rekanan Diisi uraian pembayaran yang meliputi lingkup pekerjaan yang diperjanjikan, tanggal, nomor kontrak/SPK, berita acara yang diperlukan/dipersyaratkan Diisi dengan Nilai pada kuitansi (bruto) Diisi dengan jumlah PPN yang dikenakan Diisi dengan jumlah PPh yang dikenakan Diisi tandatangan Pejabat Pembuat Komitmen (dalam hal PPK berhalangan maka ditandatangani oieh KPA) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen Diisi NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen
67
Lampiran 7 Format Kuitansi Uang Persediaan (UP) Lampiran 53 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 Tahun Anggaran Nomor Bukti M.A.K.
: (1) : (2) : (3)
KUITANSI / BUKTI PEMBARAYAN Sudah terima dari Jumlah Uang Terbilang
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker / Satker sementara : ……… (4) : (5) : (6)
Untuk Pembayaran
:
(7) Jakarta, ……………………(8) Penerima uang …………..(9)
(nama jelas) Setuju dibayar Pejabat Komitmen
Lunas dibayar Tgl. ……(10)….. Bendahara Pengeluaran
Nama (11) NIP……………..
Nama (12) NIP……………..
Barang/ pekerjaan tersebut telah diterima/ diselesaikan dengan lengkap dan baik Pengurus Gudang Ditjen Bina Kesmas
Nama …………..(13) NIP. …………………..
68
Petunjuk Pengisian Kuitansi Uang Persediaan (UP) Nomor
Uraian Isian
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor urut kuitansi / bukti pembukuan
(3)
Diisi MAK yang dibebani transaksi
(4)
Diisi nama Satker / SKS yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8)
Diisi tempat tanggal penerima uang
(9)
Diisi tandatangan, nama jelas, stempel perusahaan dan materai sesuai keperluan
(10)
Diisi tempat tanggal pembukuan
(11)
Diisi tandatangan, nama jelas, NIP Pejabat Komitmen
(12)
Diisi tandatangan, nama jelas, NIP Bendahara Pengeluaran dan tanda lunas dibayar
(13)
Diisi tandatangan, nama jelas, NIP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang / jasa
69
Lampiran 8 Format Kuitansi Langsung (LS) Lampiran 4 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 Tahun Anggaran : (1) Nomor Bukti : (2) M.A.K. : (3)
KUITANSI / BUKTI PEMBARAYAN Sudah terima dari Jumlah Uang Terbilang
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker / Satker sementara : ……… (4) : (5) : (6)
Untuk Pembayaran
:
(7)
Jakarta, ……………………(8) Penerima uang …………..(9)
(nama jelas) Setuju dibayar : a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Komitmen
Nama (10) NIP……………..
70
Petunjuk Pengisian Kuitansi Langsung (LS) Nomor
Uraian Isian
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor urut kuitansi / bukti pembukuan
(3)
Diisi MAK yang dibebani transaksi
(4)
Diisi nama Satker / SKS yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8)
Diisi tempat tanggal penerima uang
(9)
Diisi tandatangan, nama jelas, stempel perusahaan dan materai sesuai keperluan
(10)
Diisi tandatangan, nama jelas, NIP Pembuat Komitmen dan stempel dinas
71
Lampiran 9 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Lampiran 9 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005
72
PETUNJUK PENGISIAN SSBP Nomor
Uraian Isian
Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP) (1) Diisi dengan Kode KPPN 3 (tiga) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran (2) Diisi nomor SSBP dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXX) (3) Diisi Tanggal SSBP dibuat (4) Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...diisi petugas Bank) (5) Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran (6) Diisi Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian (7) * Diisi 4 (empat) digit kode kegiatan apabila penyetoran untuk satker Pengguna PNBP (8) Diisi Kode Satker 6 (enam) digit dan uraian Satker (9)
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
Diisi Kode Kab/Kota 2 (dua) digit Diisi Kode Prop 2 (dua) digit Diisi nama/jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi Kode Mata Anggaran Penerimaan 6 (enam) digit disertai Uraian Penerimaan sesuai Format Diisi Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan Diisi Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf Diisi Tanggal SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya Diisi Nomor SPN dan SP3N Diisi Kode 3 (tiga) digit dan Nama KPPN penerbit SPN atau Penerima SP3N Diisi keperluan pembayaran Diisi sesuai Tempat dan Tanggal dibuatnya SSBP Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel SSBP Diisi Tanggal diterimanya setoran oleh Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro Diisi nama dan Tandatangan Penerima di Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro dengan cap
73
Lampiran 10 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) Lampiran 10 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005
74
PETUNJUK PENGISIAN SSPB
Nomor
Uraian Isian
Catatan : - Diisi dengan huruf kapital atau diketik - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(7)a (8) (9)
(10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Diisi dengan Kode KPPN 3 (tiga) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran Diisi nomor SSBP dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXX) Diisi Tanggal SSBP dibuat Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...diisi petugas Bank) Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran Diisi Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian Diisi 4 (empat) digit kode Program Diisi 2 (dua) digit kode Sub Fungsi Diisi 2 (dua) digit kode Fungsi Diisi 4 (empat) digit kode kegiatan dan 4 (empat) digit kode sub kegiatan Diisi Kode Satker 6 (enam) digit dan uraian Satker Diisi Kode Kab/Kota 2 (dua) digit Diisi Kode Prop 2 (dua) digit Diisi Kode apakah Satkernya KP, KD, DK, TP atau DS sebanyak 2 (dua) digit Diisi nama/jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar Diisi Kode Mata Anggaran Pengembalian Belanja 6 (enam) digit disertai Uraian Nilai Rupiah untuk masing-masing Mata Anggaran. Dan bisa menggunakan lebih dari satu Mata Anggaran Diisi Jumlah Rupiah Setoran Pengembalian Diisi Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf Diisi keperluan pembayaran Diisi sesuai Tempat dan Tanggal dibuatnya SSPB Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel SSPB Diisi Tanggal diterimanya setoran oleh Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro Diisi nama dan Tandatangan Penerima di Bank Persepsi atau kantor Pos dan Giro dengan cap
75
Lampiran 11 Contoh Surat Permintaan Pembayaran Lampiran 1 Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER- 66 /PB/2005 Tanggal 28 Desember 2005 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tanggal : ……..(1)……. Nomor : ……..(2)……….. Sifat Pembayaran : …….(3) Jenis Pembayaran : …….(4) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Departemen / Lembaga Unit Organisasi Satker/SKS Lokasi Tempat Alamat
: : : : : :
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kepada : Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker …………. di …………..
7. Kegiatan 8. Kode Kegiatan 9. Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program 10.Kewenangan Pelaksanaan
(11) (12) (13) (14)
(15) (16)
Berdasarkan DIPA ..(17)…...Nomor …….(18) ………….. Tanggal …….(19)……….. bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jumlah pembayaran yang dimintakan Untuk keperluan : Jenis belanja : Atas nama : Alamat : Mempunyai rekening : : No Rek Nomor dan tanggal SPK / kontrak Nilai SPK / Kontrak Dengan Penjelasan
I. Keg.Sub Keg. Dan MAK No. Bersangkutan Urut II. Semua Kode Kegiatan Dalam DIPA 1 2 I. KEGIATAN, SUB KEG, MAK .
PAGU DALAM DIPA (Rp.) 3
SPP / SPM s.d. YANG LALU (Rp.) 4
(33) (38)
(32) JUMLAH I I.
(20) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
SPP INI (Rp.) 5
JUMLAH s.d. SPP INI (Rp.) 6=(4+5)
SISA DANA (Rp.) 7=(3-6)
(34)
(35)
(36)
(37)
(39)
(40)
(41)
(42)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
SEMUA KEGIATAN (43) JUMLAH I UANG PERSEDIAAN
LAMPIRAN
Dokumen Pendukung : ...(54) Berkas
NIP. …………………
STS…(56) Lembar
Jakarta, ………………………………….
Diterima oleh : Penguji SPP Satker / Satker sementara Pada tanggal : ………………………
Surat Bukti Pengeluaran …(55) Lembar
..…(57) ..…(58)
Pejabat Pembuat Komitmen Satker / Satker Sementara …(59)
NIP. …………………
76
DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 1. 2. 3. 4. 5.
KEMENTERIAN / LEMBAGA UNT.ORGANISASI LOKASI KANTOR/SATUAN KERJA ALAMAT
: KESEHATAN (24) : : : : :
Jenis SPP 6. DIPA Nomor SP : 1. GUP Tanggal : Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat 2. GUP Nihil 7. Kode Kegiatan : Departemen Kesehatan (03) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Jakarta (01) Pagu Sub Kegiatan 8. Kode Sub Kegiatan : Rp. …………………………. 9. Tahun Anggaran : Jln. HR Rasuna Said Blok X5 Kavling No. 4-9 --------------------------------------------------------Jakarta 10. Bulan : BUKTI PENGELUARAN
NO. URUT
TANGGAL NOMOR BUKTI PEMBUKUAN
Jumlah Lampiran : ………. Lembar
NAMA PENERIMA DAN KEPERLUAN
JUMLAH KOTOR YANG DIBAYARKAN (Rp.)
MAK
NPWP
Jumlah SPP INI (Rp.) SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban sub kegiatan ini Jumlah s.d. SPP ini atas beban sub kegiatan ini Jakarta,
2006
KUASA PENGGUNA ANGGARAN Kuasa Pengguna Anggaran PEMBUAT KOMITMEN Pembuat Komitmen TAHUN ANGGARAN 2006
Nama NIP………………………
77
Petunjuk Pengisian Surat Permintaan Pembayaran Nomor
Uraian Isian
(1) (2) (3)
Diisi tanggal Penerbitan SPP Diisi nomor penerbitan SPP Dipilih salah satu : 1 = UP,2 = TUP,3= GUP, 4=LS, 5=GU Nihil, 6=GU Pengganti RK (untuk GU Nihil Rekening Khusus Satker, satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu : SPM Nihil dan SPM Pengganti) Dipilih salah satu : 1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang Mata Anggaran (PUMA), 3=PFK, 4 = Peng. Transito, 5 = Perh. RK, 6 = Pembetulan Pembukuan. Diisi nama kode Kementrian/lembaga yang bersangkutan Diisi nama dan kode Unit Eselon I Diisi nama dan kode satker / SKS yang bersangkutan Diisi nama dan kode Propinsi satker /SKS yang bersangkutan Diisi nama dan kode Kota/Kab satker /SKS yang bersangkutan Diisi alamat satker /SKS yang bersangkutan Diisi nama kegiatan yang bersangkutan Diisi kode kegiatan yang bersangkutan Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan Diisi kode : (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (PB) Perbantuan, (DS) Desentralisasi Diisi nama satker/SKS yang bersangkutan Diisi nama kota/kabupaten satker/ SKS yang bersangkutan Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang sama) Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang sama Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf Diisi keperluan pembayaran Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barang/belanja modal/ dst) Diisi nama pihak penerima pembayaran Diisi alamat pihak penerima pembayaran Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran Diisi nomor rekening pihak penerimapembayaran Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga ( LS ) Diisi nilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga ( LS ) Diisi sama dengan nomor 17 Diisi sama dengan nomor 17 Diisi kode kegiatan, sub kegiatan dan MAK yang bersangkutan Diisi angka pagu masing – masing MAK dalam satu kegiatan
(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
78
(34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)
Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5 Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6 Diisi jumlah nomor urut 1 pada kolom 3 Diisi jumlah nomor urut 1 pada kolom 4. Diisi jumlah nomor urut 1 pada kolom 5 Diisi jumlah nomor urut 1 pada kolom 6 Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 7 Diisi kode semua kegiatan dalam DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan Diisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan) Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan sampai dengan SPP ini. Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan Diisi sisa dana seluruh kegiatan Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 3 Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 4 Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 5 Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 6 Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 7 Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP) Diisi nama satker/SKS penguji SPP /penerbit SPM Diisi tanggal penerimaan SPP Diisi nama satker/SKS pejabat pembuat komitmen
79
Lampiran 12 Contoh Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
80
81
Lampiran 13 Contoh Daftar Pernyataan Riil
82
