BAB 1 MEMAHAMI PENDIDIKAN KEBANGSAAN,DEMOKRASI,DAN HAK ASASI MANUSIA (KADEHAM)
A. LANDASAN PENDIDIKAN KADEHAM
Bila diteliti secara teoritik, sedikitnya ada faktor yang mempengaruhi mempengaruhi dan membentuk ikatan kebangsaan,yaitu kebangsaan,yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sejarah Ideologi Budaya Etnik Agama Ekonomi Politik-Birokrasi Hukum Militer
Inilah yang mempersatukan komunitas manusia Indonesia yang memiliki : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama/identitas Nama/identit as bersama Keyakinan Komitmen dan sejarah bersama Budaya publik bersama Sistem perekonomian bersama Hak dan kewajiban yang sama bagi anggotanya Menguasai tanah air bersama yaitu Indonesia
Pendidikan kadeham dalam arti luas merupakan proses yang berkaitan dengan upaya pengembangan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya.Ketiga aspek tersebut meliputi pandangan hidup,sikap hidup,dan ketrampilan hidup.Untuk mewujudkan demokratis yang santun diperlukan Pendidikan Kadeham agar peserta didik sebagai warganegara tidak sekedar mampu membaca dan berhitung.Peserta didik sebagai warganegara perlu memahami fungsi pemerintahan yang demokratis sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) dan memahami konsep operasional secara bebas. Secara garis besar dapat dikemukakan berbagai determinan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi atas kurangnya apresiasi generasi muda (peserta didik) terhadap nila-nilai nasionalisme demokrasi,dan Ham yaitu : 1. 2. 3.
Arah pendidikan cenderung telah kehilangan obyektivitasnya. Proses pendewasaan diri tidak berlangsung dengan baik di lingkungan perguruan tinggi. Proses pendidikan di perguruan tinggi sangat membelenggu membelenggu peserta didik dan dosen karena proses pembelajaran yang sangat ketat.
4.
Beban kurikulum yang sedemikian berat, dan lebih parah lagi hampir sepenuhnya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif belaka. Kalaupun ada materi yang dapat menumbuhkan rasa afeksi ( seperti Mata Kuliah Umum ), pada umumnya hanya disampaikan dalam bentuk verbalisme, yang berakibat hanya sekedar untuk diketahui dan dihafalkan. Pada saat yang sama peserta didik dihadapkan pada nila-nilai yang sering bertentangan bertentangan ( contradictory set of values ) Selain it u peserta didik juga mengalami mengalami kesulitan dalam mencari sosok teladan yang baik di lingkungannya, karena perilaku sebagian besar para pendahulunya (senior) jauh menyimpang dari nilai-nilai luhur bangsa.
5.
6. 7.
Hal yang juga tercermin jelas dari rumusan Civitas International, bahwa pendidikan kewarganegaraan kewarganegaraan yang efektif mencakup : a. b.
Pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya. lembaga-lembagany a. Pemahaman Pemahaman tentang rule of law, dan HAM seperti tercermin dalam rumusan-rumusan, rumusan-rumusan, perjanjian,dan kesepakatan internasional dan lokal. Penguatan keterampilan partisipatif yang akan memberdayakan memberdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah-masalah masyarakat mereka secara demokratis. Pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga lembaga-lemb aga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.]
c. d.
Di lingkup Universitas Trisakti, Pendidikan Kewarganegaraan Kewarganegaraan direalisasikan menjadi “ Pendidikan Kadeham “. Hal ini sesuai dengan anggaran dasar Universitas Trisakti ysng menyatakan “ Bahwa Universitas Trisakti didirikan berdasarkan kemajemukan bangsa Indonesia dalam rangka nation and character building, menjunjung tinggi wawasan kebangsaan , demokrasi , dan Hak Asasi Manusia ( Kadeham ).Bagi Universitas Trisakti, Pendidikan Kadeham mempunyai signifikan mendasar, sebagai berikut : 1.
Sebagai sarana untuk menanamkan menanamkan rasa cinta tanah air,nilai kebangsaan,demokrasi,d kebangsaan,demokrasi,dan an Hak Asasi Manusia. Pendidikan Kadeham merupakan karakteristik Universitas Trisakti. Pendidikan Kadeham merupakan realisasi konkret dari sifat multikultural yang dimiliki oleh sivitas akademika Universitas trisakti, yang terdiri atas berbagai latar belakang suku, agama,ras,golongan dan sebagainya,sehingga nilai persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus ditumbuhkembangkan ditumbuhkembangkan dalam suasana kampus penuh rasa r asa toleransi dan demokratis.
2. 3.
1.
Landasan Hukum
Pendidikan Kadeham bertujun membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.Apresiasi ini diwujudkan dalam bentuk bela negara, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 hasil Amandemen, yaitu Pasal 27 Ayat 3, “ Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.Ditegaskan kembali pada Pasal 30 Ayat 1, “ Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara.
2.
Landasan Konseptual
Orientasi pada tumbuh kembangnya kesadaran budaya hendaknya dimaknai sebagai situasi biophily,yakni perasaan cinta kepada segala sesuatu yang memberikan kepuasan batin dan mengandung nilai spiritualitas, bukannya situasi necrophily , yakni perasaan cinta kepada materi atau kebendaan belaka.Dengan demikian, pengkajian muatan lokal dalam Pendidikan Kadeham akan menjadi Subversive-force , yang mengubah dan memperbaharui keadaan, sekaligus menyadarkan dan memberdayakan manusia Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia 2030. B. PENDIDIKAN KADEHAM DAN VISI INDONESIA 2030
Meskipun kaya akan sumber daya alam dan manusia,Indonesia masih menghadapi masalah besar dibidang kemiskinan ,pendidikan,pengangguran,kependudukan,korupsi,dan lain sebagainya.Beberapa penelitian yang dilakukan oelh beberapa organisasi dunia telah menunjukan posisi Indonesia yang sangat tertinggal dari negara-negara lainya, khususnya dalam hal berikut : 1) 2) 3) 4)
Indeks Pembangunan Manusia ( Uinted Nations). Indeks Kualitas Hidup ( The Economist ). Indeks Kebebasan Ekonomi ( Heritage Founfation/The Wall Street Journal ). Indeks Persepsi Korupsi (Transparancy International ).
Pada tanggal 22 Maret 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan sebuah Visi Bangsa yang disebut dengan Visi Indonesia 2030 atau Visi 2030 yang diprakarsai oleh Yayasan Indonesia Forum ( YIF ). Visi ini telah menetapkan dan sekaligus menentukan empat target pencapaian utamanya, yaitu : 1)
Pada tahun 2030,dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai US$ 5,1 triliun atau bila kita hitung dengan formulasi pendapatan perkapita mencapai US$ 18.000 per tahun (Rp 13.500.000 per bulan).Dengan pencapaian tersebut Indonesia diperkirakan akan berada pada posisi kelima ekonomis terbesar setelah China,India,Amerika Serikat,dan Uni Eropa. Terciptanya pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan. Terwujudnya kualitas hidup modern dan merata. Mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia masuk dalam daftar “ Fortune 500 Compsnies “
2) 3) 4)
Rasa kebangsaan diperlukan untuk : 1) 2)
Menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat,dihormati,dan disegani oleh bangsa lain,dan Mempererat persatuan dan kesatuan,baik dalam arti spirit maupun geografi sehingga dapat meniadakan frontier.
C. HAKIKAT, VISI, DAN MISI, PENDIDIKAN KADEHAM 1.
Hakikat Pendidikan Kadeham
Pendidikan (UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas) adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman,pengendalian diri,
kepribadian,kecerdasan,akhlak mulia,serta ketermapilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkhlak mulia, sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. MPK adalah mata kuliah yang menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan progam studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Hakikat Pendidikan Kadeham bertujuan membekali dan memantapkan peserta didik dengan pengetahuan dna kemampuan dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama warga negara. Visi dan misi pendidikan kadeham secara umum adalah sebagai berikut : a.
b.
c.
1. 2. 3.
Visi Pendidikan Kadeham di Universitas Trisakti menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan progam studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat yang berkeadaban (civil society). Misi Pendidikan Kadeham di Universitas Trisakti membantu peserta didik selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa,bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusian. Kompetensi Pendidikan Kadeham bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir,bersikap rasional,dan dinamis,berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengatntarkan peserta didik selaku warganegara yang memiliki sebagai berikut : Wawasan kesadaran bernegara untuk membela negara dan bangsa dengan perilaku cinta tanaha air. Wawasan kebangsaan kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional. Pola pikir,sikiap yang komprehensif integral pasa seluruh aspek kehidupan nasional.
Visi : Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan program studi dalam mengantarkan peserta didik memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia Visi 2030.
Misi : Membantu peserta didik memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan,dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni dengan rasa tanggung jawab. D. TUJUAN PENDIDIKAN KADEHAM
Secara umum tujuan Pendidikan Kadeham adalah agar peserta didik memiliki motivasi baha Kadeham yang diberikan kepada mereka berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan sebagai warganegara Indonesia yang terdidik, serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya .
Sedangkan secara khusus Pendidikan Kadeham bertujuan, sebagai berikut : 1. 2.
3.
4.
5.
Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global. Memberdayakan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat,sejahtera,dan demokratis serta menegakkan etika kemajemukan. Menghasilkan peserta didik yang berpikir komprehensif,analitis,kritis, serta bangga terhadap bangsa dan negara,bertindak demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan UUD 1945. Mengembangkan budaya dan perilaku demokratis, yaitu kebebasan , persamaan, toleransi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan melakukan dialog, negosiasi, mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijak, kemampuan menyelesaikan konflik serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Mampu membentuk peserta didik menjadi good and responsible citizen ( warganegara yang baik dan bertanggungjawab) melalui penanaman moral dan keterampilan sosial (social skills) ,sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia, seperti bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan yang memadai, bersikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat, bersikap empati, mengahargai plurakitas,kesadaran hukum dan tertib sosial, menjunjung tinggi HAM, mengembangkan demokratisasi dalam berbagai kehidupan sosial dan mengahargai kearifan lingkungan. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya pserta didik dapat :
1.
2.
3.
4.
Menguasai kemampuan berpikir,bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, dan mengantarkan mahasiswa selaku WNI yang memiliki : a. Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air. b. Wawasan kebangsaan,kesadaran berbangsa demi ketahanan nasional,dan c. Pola pikir,sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Mendidik peserta didik memiliki motivasi bahwa Pendidikan Kadeham yang diberikan berkaitan erat dengan peranan dan kedudukan serta kepentingan mereka sebagai individu, anggota keluarga , anggota masyarakat, dan sebagai WNI yang terididik serta bertekad bersedia untuk ewujudkannya. Memberikan pemahaman akan hubungan antara warga negara dan negaranya, harus terus ditingkatkan agar mahasiswa dapat menjawab tantangan masa depan sehingga memiliki etos bela negara dalam profesinya masing-masing.Perguruan Tinggi sebagai institusi ilmiah juga harus dapat mengembangkan ilmu dan teknologi (iptek) untuk mencetak kader pimpinan bansa yang dapat diharapkan dapat berperan dalam pembangunan. Memberikan pemahaman filosofi dan praktek Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
E. KOMPETENSI PENDIDIKAN KADEHAM
Dalam pembelajaran Pendidikan Kadeham,kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal terdiri atas tiga jenis : 1. 2.
Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge ) Kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan ( civic disposition )
3.
Kecakapan dan kemampuan berpartisipasi dalam proses penataan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, dan pemberdayaan warga negara dalam menajga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kadeham yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas dan penuh rasa
tanggung jawab dari peserta didik.Sikap tersebut antara lain :
1. 2. 3. 4. 5.
Beriman dan bertqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa. Berbudi pekerti luhur, dan berdisiplin dalam bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara. Rasional,dinamis,dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara Indonesia. Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara. Aktif memnfaatkan iptek serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa, dan negara.
F. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KADEHAM
Materi Pendidikan Kewarganegaraan juga berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut :
1.
2. 3. 4.
5.
6.
Awal tahun 1979 bernaam Pendidikan Kewiraan, materi disusun oleh lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Dirjen Dikti yang berintikan Wawasan Nusantara,Ketahanan Nasional,Politik dan Strategi Nasional,Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan, dan Sistem Keamanan Rakyat Semesta. Tahun 1985 terdapat penambahan materi, yaitu pengantar meliputi pengetahuan Pendidikan Kewiraan dan hubungannya mata kuliah lain. Tahun 1995 nama mata kuliah berubah manjadi Pendidikan Kewarganegaraan,dengan materi yang kurang lebih sama. Tahun 2001 terdapat tambahan materi, yaitu Hak Asasi Manusia,demokrasi,otonomi daerah, lingkungan hidup, bela negara,Wawasan Nusantara,Ketahanan Nasional,Politik dan Strategi Nasional. Tahun 2002 Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 38/DIKTI/kep/2002, dengan materi demokrasi, HAM, hak dan kewajiban warga negara,bela negara,otonomi daerah,Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional,Politik dan strategi Nasional. Tahun 2006 keputusan Dirjen Dikti Nomor : 43/DIKTI/Kep/2006 dengan materi filsafat Pancasila, identitas nasional,politik dan strategi Nasional,demokrasi Indonesia, HAM dan rule of law, hak dan kewajiban warganegara Indonesia,geopolitik,geostraregi Indonesia.
BAB 2 KEBANGSAAN
A.
LATAR BELAKANG
Salah satu permasalahan pokok yang belum terpecahkan di dalam proses “menjadi” negara
bangsa (nation-state) Indonesia setelah berusia lebih dari setengah abad adalah terbentuknya sebuah sistem politik demokratis yang berlandaskan pada nilai persatuan dan kesatuan,kebangsaan (nationhood), maka nasionalisme harus dipelihara agar tetap relavan mengahdapi tantangan jaman.
1.
Pengertian Nasionalisme
Istilah nasionalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu natio yang berarti bangsa yang dipersatukan karena kelahiran, dan dari kata nasci yang berarti dilahirkan.Nasionalisme berarti bangsa yang bersatu karena faktor kelahiran yang sama.Pengertian nasionalisme mengalami perkembangan beragam,yang secara keseluruhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga pengertian ,yaitu : a. b. c.
Nasionalisme adalah sebuah ideologi sekaligus merupakan satu bentuk dari perilaku (behaviour). Nasionalisme adalah sebuah cita-cita yang ingin memberi batas antara kita yang sebangsa dengan mereka dari bangsa lain,antara negara kita dengan negara lain. Nasionalisme adalah ibarat satu koin yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi pertama adalah politik dan sisi lainnya adalah etnisitas atau rasa kesukubangsaan.
Dalam perspektif ilmu politik maupun ilmu sosial, terdapat beberapa konsep yang berkatan dengan nasionalisme , yaitu : a.
b. c.
d.
National sebagai masalah kebangsaan yang menyeluruh seperti terkandung antar lain dalam istilah kepentingan nasional (national interest), keamanan nasional (national security), dan pertahanan nasional (national defence). Nationalism sebagai semangat kebangsaan yang dilandasi oelh rasa sebangsa dan setanah air serta senasib sepenanggungan. Nationality sebagai pengalaman sebagai warganegara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam segala bidang.Disamping itu nationality atau identitas nasional melekat pada warganegara yang memegang paspor.Idenitas tersebut antara lain berupa bendera kebangsaan (national flag). Nationhood sebagai kualitas kesadaran setiap warganegara terhadap semua masalah national,nationalism, dan nationality seperti tersebut diatas.
Khusus istilah perwira mengandung pengertian seorang wira dalam pelayaran seperti nenek moyang Indoensia sebagai pelaut yang ulung (seafarer) mampu mengantisipasi semua bahaya dan tantangan yang dihadapinya dalam suatu pelayaran.Dengan kata lain patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesettiaan seseorang kepada kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya,serta sikap umta manusia,patriotisme merupakan cita-cita sedrhana tanpa pertautan politik tertentu,tetapi dalam perkembangannya seiring serta dengan kemajuan teknologi, patriotisme tidak
hanya untuk membela tanah air tetapi juga melakukan ekspansi. Disamping itu ,patriotisme yang berlebihan menjurus ke arah chauvinisme yang dapat terjadi pada setiap bangsa dan dalam segala zaman. Revolusi nasioanal adalah saluran yang murni daripada patriotisme,ketika rakyat berjuang menyambung nyawa untuk mempertahankan negara yang telah dimiliki.Pengertian nasionalisme menurut Ernest Gellner ( dalam Eriksen 1993 ) adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang. Dengan kata lain, Gellner lebih menekankan nasionalisme dalam aspek politik.Jika nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan , baru kita dapat mengerti dengan baik jika kita mendefinisikan apa itu gerakan dan sentimen. Sentimen adalah secara psikologis merupakan suatu bentuk antipati atau ungkapan marah, benci, dan lain sebagainya. Secara analitik, nasionalisme mempunyai tiga aspek yang dapat dibedakan : 1. 2.
3.
2.
Aspek cognitive, yaitu menunjukan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena dalam hal ini adalah pengetahuan akan situasi kolonial pada segala porsinya. Aspek goal/value orientation, yaitu menunjukan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya,dalam hal ini yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme. Aspek affective dari tindakan kelompok menunjukan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya.
Perkembangan Konsep Nasionalisme
Nasionalisme bangsa tumbuh dan berkembang sebagai jawaban atas kondisi struktur sosial yang ada.Nasionalisme bangsa Indonesia lahir di bawah tekanan penjajahan. Oleh karena itu, nasionalisme Indonesia bersifat anti penjajahan, anti kolonialisme dan imperialisme. Nasionalisme Indonesia lahir untuk menghilangkan diskriminasi yang diciptakan oleh penjajah. Nasionalisme Indonesia lahir untuk memerangi kemiskinan dan kebodohan sebagai akibat penjajahan.Karena lahir untuk menentang dan mengusir penjajah maka nasionalisme Indonesia bersifat integratif.Sifat integratif mencakup tiga aspek,yaitu : 1. 2. 3.
Integrasi etnis, mewujudkan satu kesatuan bangsa yang disimbolkan lewat sumpah pemuda. Integrasi sosial , yang dicerminkan dengan upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan sistem kehidupan “ sama rata sama rasa “. Integrasi kultural yang dicerminkan dengan mewujudkan bahasa nasional.
Dengan melihat aspek nasionalisme tersebut diatas,bisa diketemukan karakteristik nasionalisme kita dibandingkan dengan nasionalisme bangsa lain, yaitu : 1. 2. 3.
Nasionalisme kita bersifat kerakyatan sosialistis yang bercita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur,masyarakat yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Nasionalisme kita bersifat demokratis untuk mewujudkan tata hubungan dalam masyarakat yang seimbang dan serasi. Nasionalisme kita bersifat politis untuk mewujudkan negara kesatuan, merdeka , dan berdaulat.
Nasionalisme bersifat dinamis dan merupakan jawaban atas struktur sosial yang ada.Menurut Zamroni (2001), berdasarkan dinamika sosial yang ada,perkembangan nasionalisme dapat diidentifikasi ke dalam beberapa tahap , yaitu :
1. 2.
3.
4.
Periode 1945-1950, yang dapat dinamakan tahap transitif.Pada tahap ini mulai muncul perbedaan pandangan-pandangan di antara berbagai kelompok masyarakat. Periode 1950-1960, yang disebut fase destruktif.Pada tahap ini pertentangan yang terjadi di masyarakat merupakan pertentangan yang bersifat ideologis.Oleh karena itu sifat pertentangan sangat mendasar dan sulit didamaikan. Periode 1960-1965, yang disebut fase agresif, sebab nasionalisme bangsa bersifat sangat agresif terhadap perbedaan pendapat. Dan juga memeiliki fase kontradiktif dan antagonis, sehingga nasionalisme kita penuh jargon- jargon yang bersifat “hitam putih”, seperti revolusioner versus reaksioner,tuan tanah versus proletariat, atau setan kota dan kaum buruh. Periode tahun 1965-1978, yang dapat disebut periode integratif.Pada fase ini persatuan dan menjadi kokoh kembali.
Pada tahun 1990-an mengahadapi tantangan baru, terutama perkembangan teknologi informasi. Revolusi komunikasi dan informasi mengakibatkan perubahan kehidupan bermasyarakat.Secara sosiologis, perubahan yang cepat akan membawa berbagai akibat, yaitu : 1. 2.
3. 4.
Timbulnya apa yang disebut “disinformation through over information “. Melimpahnya informasi yang ada di masyarakat akan membawa kontradiksi informasi dan meningkatkan kecepatan perubahan,yang pada gilirannya akan melecehkan kekuasaan di segala aspek kehidupan. Muncul dan berkembangnya rasa “ pesimisme “ di sebagian masyarakat terhadap perkembangan yang ada. Interaksi antar budaya semakin intensif dan pengaruh budaya asing (Barat) semakin besar masuk ke dalam budaya manusia Indonesia.
Meskipun belum dapat dikontruksikan secara teoritis, namun nasionalisme baru yang perlu diformulasikan sekurang-kurangnya bercirikan : a) b) c) d) e)
Cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang lebih menekankan kembali pada pola pikir yang mendahulukan penciptaan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Budaya individualisme,hedonisme,konsumerisme,harus diganti dengan cita-cita kemasyarakatan ,kebersamaan,toleransi, dan integrasi sosial. Orientasi yang cendrung elitis dan kekuasaan diganti orientasi massa dan pemberdayaan sosial. Cara melihat ideologi sebagai tertutup, sempit, dan sakral diubah menjadi ideologi rasional dan terbuka. Kesadaran untuk mengembangkan rasa percaya diri,keberanian,patriotisme,dan tanggung jawab untuk menjaga martabat bangsa.
3.
Nasionalisme Dalam Masyarakat Modern
Realitas memperlihatkan bahwa globalisasi membawa dampak bagi perubahan-perubahan yang sangat kompleks,baik perubahan yang bersifat eksternal maupun internal.Sesungguhnya bukan hanya globalisasi yang membawa dampak perubahan, tetapi juga hal-hal lain seperti pembangunan, modernisasi, keterbukaan antar ras suku bangsa,kontak antar suku bangsa,revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian nasionalisme dalam konteks masyarakatmodern diterjemahkan sebagai sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang merujuk pada loyalitas atau pengabdian pada bangsa dan negaranya.Dimasa kolonialisme,nasionalisme mengambil bentuk sebagai antikolonialisme,sedangkan di masa kemerdekan nasionalisme mengambil bentuk dalam wujud pembangunan untuk kesejahteraan dna keadilan seluruh masyarakat Indonesia.
C.
HAKIKAT BANGSA
1.
Memahami Konsep Bangsa
Secara umum pengertian bangsa (nation atau natie) adalah sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama.Istilah bangsa atau nation berasal dari bahasa Perancis dan natie berasal dari bahasa Belanda,sedangkan dalam bahasa Jerman disebut volk.Di sini istilah bangsa diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena emmpunyai persamaan kebudayaan,seperti bahasa,adat istiadat,agama dan sebagainya.Karena bangsa diartikan demikian, maka bangsa Indonesia dipersamakan dengan bangsa-bangsa Eropa,bangsa-bangsa Asia Tenggara dan sebagainya. Bangsa sesungguhnya adalah sebuah kontruksi yang dihasilkan oelh sebuah visi yang diperjuangkan,bukan oelh nasib yang telah ditentukan oleh takdir.Suku bangsa adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri sosial budaya,seperti adat istiadat,agama, dan lain sebagainya.Sedangkan ras adalah sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama.Dengan demikian pengertian bangsa adalah identitas kolektif yang mendefinisikan “kita”, yang pada satu pihak mengandung jaringan solidaritas yang dikenakan terhadap kemajemukan dan antagonismedi dalam masyarakat,sedangkan pada pihak lain mengandung pengakuan sebagai suatu kolektivitas yang “berbeda” dari mereka atu bangsa lain. Beberapa pendapat para ahli tentang pengertian bangsa adalah : 1.
Ernest Renan (1823-1892) mendefinisikan bangsa sebagai suatu asas rohani, yang timbul dari peristiwa-peristiwa historis yang terus menerus dan berakar secara mendalam pada suatu komunitas yang mempunyai kehendak hidup bersama (jiwa).
2.
3.
4.
3.
Hans kohn (1852-1879) menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil perjalanan sejarah, dan karena itu selalu mengalami pasang surut.Tetapi unsur yang terpenting ialah kemauan bersama yang hidup secara nyata. Benedict Anderson (2001) mendefinisikan bangsa sebagai sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa yang terkecil sekalipun tidak akan tahu dan tidak akan kenal sebagian besar anggota yang lain. Mochtar Pabottinggi (2000, dalam Dhakidae, 2001) menyatakan bahwa,” Disini nasion kita rumuskan sebagai kolektivitas politik egaliter-otosentris, yang konterminus (dipisahkan) dengan wilayah politiknya serta lahir dari atau ditunjukan bersama pada rangkaian dialektika serta peristiwa sejarah yang sarat makna dengan proyeksi eksistensial tanpa batasan waktu ke masa depan.
Proses Pembentukan Negara-Bangsa
Benedict Anderson (2001),merumuskan proses pembentukan bangsa pada hakikatnya berlangsung secara unik.Sementara itu, secara umum dikenal adanya dua model proses pembentukan bangsa-negara,yaitu : 1. 2.
Model ortodoks yang bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui iri, sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras.
Kedua model tersebut berbeda dalam empat hal,yaitu : 1. 2. 3.
4.
Ada tidaknya perubahan unsur dalam pengelompokan masyarakat. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukkan bangsa-negara. Kesadaran politik dalam model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsanegara,sedangkan dalam model mutakhir kesadaran politik muncul mendahului dan menjadi kondisi awal bagi terbentuknya bangsa-negara. Derajat pentingnya partisipasi politik dan rezim politik dianggap sebagai hal yang terpisah dari proses integrasi nasional,sedangkan dalm model muthakhir kedua hal itu merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi nasional (pembentukan bangsa—negara).
Namun,kedua model mengandung tiga kekurangan pokok,yaitu : 1. 2. 3.
Memandang proses pembentukan bangsa-negara dari sudut kemajemukan suku bangsa. Faktor historis hal ihwal yang berkaitan dengan pengalaman penjajahan tidak dimasukkan ke dalam model-model tersebut. Dalam kenyataannya tidak hanya terdapat dua model proses pembentukan bangsanegara,tetapi juga terdapat model ketiga seperti yang dialami Indonesia berhubungan dengan proses pembentukan bangsa baru,yang dimulai berlangsung jauh sebelum negara terbentuk.
Suatu bangsa biasanya terbentuk disebabkan dua hal ,yaitu : 1.
Secara evolusi dibangun oleh suatu sistem feodal,dari kelompok keluarga menjadi penduduk suatu kerajan besar.
2.
Kehendak bersama dari rakyat untuk mencapai masa depan yang lebih baik didasarkan pada pengalaman mereka sebelumnya.
2.
Apakah Identitas Bangsa Itu ?
Identitas suatu bangsa berkaitan erat dengan pengertian suatu bangsa. Beberapa faktor Penting dalam menumbuhkan nasionalisme. Faktor-faktor tersebut di antaranya : a. b. c.
Bahasa Budaya Pendidikan
3.
Nilai Identitas Bangsa
Identitas bangsa sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air,yang berwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karateristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain,yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Integrasi politik merupakan upaya menyatukan masyarakat yang majemuk ke dalam satu kesatuan sistem politik nasional.Integrasi politik pada dasarnya mencakup dua masalah utama,yaitu: 1. 2.
Bagaimana membuat masyarakat tunduk dan patuh kepada kebijakan negara. Bagaimana meningkatkan konsesus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada didalamnya.
Upaya penyatuan keragaman masyarakat dalam sistem politik dapat dilakukan melalui penerapan integrasi secara berkesinambungan,yang meliputi : 1. 2. 3. 4.
Integrasi bangsa mrupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasioanl Integrasi wilayah,yaitu pembentukan kewenangan ansional pusat terhadap wilayah atau daerah yang lebih kecil, yang terdiri atas satu atau lebih kelompok budaya. Integrasi nilai, yaitu penciptaan suatu sistem nilai (ideologi nasional) yang dipandang ideal,baik dan adil dengan berbagai kelompok masyarakat. Integrasi elit politik dengan masa,yaitu upaya untuk menghubungkan antara golongan elit dengan masyarakat.
BAB 3 DEMOKRASI
A. Latar Belakang
Demokrasi sudah menjadi semangat dan anak zaman.Menolak demokrasi sama artinya dengan menolak zaman.Oleh karena itu, pemahaman akan konsep demokrasi secara komprehensif, ilmiah dan obyektif menjadi sangat signifikan.Pemahan tersebut mencakup mengenai konsep-konsep dasar demokrasi,bentuk demokrasi,dan implementasi demokrasi di Indonesia.Diharapkan melalui pembahasan dan analisis yang kritis dan reflektif,akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai konsep demokrasi dan dinamikanya.Indonesia,yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memberikan penilaian dan pemikiran yang kritis mengenai bagaimana seharusnya sistem demokrasi diterapkan di Idonesia masa mendatang.
B. HAKIKAT DEMOKRASI
1. Pengertian Konseptual
Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “demos” yang berarti rakyat dan “kartia” berarti kewenangan untuk mengatur (rule).Kata “demokrasi” dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,oelh rakyat, dan untuk rakyat.Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan/kewenangan untuk mengatur masyarakat/rakyat (rule of the people).Konsep demokrasi sebagai “kedaulatan rakyat” bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai pemegang kedaulatan politik. Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke -5
SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.Namun,arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai uoaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,yudikatif dan legistatif ) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama
lain.Kesejajaran dan idependensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Dalam demokrasi yang bersibat global,terdapat delapan prinsip yang harus dijadikan pedoman, yaitu : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Partisipasi, Salah satu esensi demokrasi adalah pelibatan publik dalam menjalankan dan menentukan proses politik.Partisipasi merupakan elemen krusial pemberdayaan politik.Partisipasi menjamin keterlibatan dalam proses penentuan kebijakan publik,baik lembaga swadaya masyarakat,partai politik, maupun jalur-jalur sosial lainnya. Inklusivitas, Demokrasi selalu memandang dan menempatkan individu setara secara politik. Politik akan memperlakukan setiap individu warga negara tanpa mempertimbangkan perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas,gender,agama,bahasa maupun identitas lainnya.Demokrasi mendorong pluralitas,sekaligus mengelola keragaman tanpa kekerasan.Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif.Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarjinalisasi melalui pelaksanaan kebijakan publik yang tidak adil. Perwakilan (representation), Jalur yang paling rasional adalah menyediakan perangkat perwakilan jika mempertimbangkan keterbatasan waktu dan ruang untuk partisipasi langsung secara absolut dlam setiap proses politik dan kekuasaan (pemerintahan). Transparansi (transparency), Masyarakat adalah basis otoritas institusi-institusi politik.Lembaga politik mendapatkan legitimasi dari masyarakat.Konsekuensinya jelas.Demokrasi mempersyaratkan sejumlah perangkat yang memungkinkan publik mengawali institusi politik.Masyarakat harus mendapatkan ruang dan kesempatan dalam mempertanyakan kinerja dan proses kerja institusi politik.Prinsip ini akan menghindarkan aktor-aktor politik dari mafia politik yang menghancurkan substansi kebutuhan publik. Akuntabilitas, Akuntabilitas hanya akan mungkin jika institusi-institusi negara (publik) transparan.Pertanggungjawaban adalah harga mutlak penyelenggaraan pemerintahan.Akuntabilitas merupakan usur penting demokrasi.Hal ini akan menjamin wakil yang memegang mandat populer publik untuk tidak menyimpang dari jalur-jalur mandat dan fungsi mereka.Jika terjadi penyimpangan maka penjatuhan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab harus menjadi bagian dari akuntabilitas ini.Persoalan kita adalah ketiadaan format dan mekanisme yang jitu dalam memaksa wakil rakyat dalam menunjukan akuntabilitas ini.Alhasil,misalnya,seorang wakil rakyat yang kedapatan berjudi akan tetap selamat menjalankan pekerjaanny. Reponsiveness (kecepatan merespons), Demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan akses langsung kepada lembaga-lembaga politik publik,Institusiinstitusi politik ini harus siap menangkap dan mengolah tuntutan secara tepat.Kemampuan mengantarkan pelayanan publik menunjukan kualitas institusi-institusi politik. Kompetisi/Otoritas, Demokrasi juga merupakan sebuah sistem politik yang membuka ruang bagi pertarungan-pertarungan parpol dalam proses pemilihan umum.Demokrasi memberikan kesempatan untuk semua blok parpol mengelola diri secara bebas dan adil dalam proses kompetitif.Selain itu, hasil proses politik ini tidak akan mendapatkan legitimasi jika tidak semua orang menerimanya.Maka,sistem kompetisi ini harus mengandung kondisi di mana warga negara mendapatkan ruang merdeka dlam memilih kandidat wakil rakyat yang berkualitas,juga seperangkat progam politik yaang layak. Solidaritas, Rezim demokrasi harus bisa bersandar pada dukungan dan niat baik komunitas demokrasi baik personal,publik dan komunitas internasional.Solidaritas dapat menemukan ekspresinya saat sebuah kebijakan publik menjunjung prinsip-prinsip, norma-norma,dan aturan-aturan hukum yang disepakati oelh institusi-institusi multilateral.
3. Teori dan Bentuk Demokrasi
Secara teoritis,keberadaan demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan pilihan individu.Ini karena demokrasi merupakan bentuk hasil pilihan individu,kelompok,dan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan.Dengan memberikan penekanan pada status individu dan masyarakat atau rakyat secara keseluruhan, maka sistem demokrasi dapat dikatagorikan,sebagi berikut :
a.
Demokrasi Langsung dan Demokrasi Perwakilan Dalam demokrasi langsung,warganegara memegang kedaulatannya secara langsung dan
biasanya dilakukan oleh majelis rakyat.Majelis rakyat ini berwenang merancang, membuat, mengesahkan , dan mengawasi pelaksanaan semua kebijakan politik yang ditetapkan.Sistem demokrasi ini hanya mungkin diterapkan dalam sebuah negara yang jumlah penduduk dan wilayahnya relatif kecil.Sedangkan dalam sistem demokrasi perwakilan,setiap warganegara diberikan hak untuk memilih seorang wakil yang akan duduk dalam suatu pemerintahan.
b.
Demokrasi Konsosiasional Yaitu, sistem demokrasi,dimana hukum tidak dapat disahkan tanpa mendapat persetujuan dan
kesepakatan baik oleh mayoritas mutlak maupun oleh badan legistatif yang mewakili kepentingan kelompok masyarakat.Dalam sistem demokrasi konsossiasonal,semua aturan atau produk hukum harus mendapatkan pengesahan oleh sebuah lembaga yang dianggap mewakili masyarakat.Di Indonesia, lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.Produk hukum yang telah disahkan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat di negara yang bersangkutan tanpa mebeda-bedakan kelompok atau pun golongannya.
c.
Demokrasi Kompetitif Yaitu, demokrasi di mana proses keputusan masalah politik dirancang untuk
mengakomodasikan setiap aspirasi politik,yang di dalamnya mencerminkan kepentingan dan tujuan yang beragam.Dalam demokrasi kompetitif, kepentingan dan tujuan yang beragam dari berbagai kelompok atau golongan masyarakat di uji melalui referendum atau voting oleh sebuah lembaga yang independen, dan biasanya menghasilkan siapa yang menang dan siapa yang kalah.Keputusan politik yang mendapat dukungan terbanyak biasanya dianggap yang terbaik untuk diimplementasikan.
d.
Demokrasi Konsensus Yaitu, demokrasi yang dalam proses pengambilan keputusan politik, biasanya dirancang proses
pengambilan keputusan politik,biasanya dirancang utuk mencapai harmoni atau keselarasan dari berbagai yang dapat diterima oleh seluruh warganegara.Demokrasi ini lebih menekankan pada
toleransi dan kebersamaan,sehingga setiap konflik yang muncul selalu dapat diminimalkan melalui musyawarah atau lobi-lobi politik.
e.
Demokrasi Sentralisasi Yaitu, demokrasi dimana peranan pemerintah pusat sangat dominan dalam mengendalikan
semua kepentingan/aspirasi rakyatnya.Rakyat harus tunduk dan patuh terhadap semua keputusan pemerintah, meskipun seringkali kebijakan itu merugikan/mengorbankan kepentingan rakyat. Hubungan pemerintah dengan rakyatnya realtif jauh,karena peran pemerintah yang menonjol dan cendrung otoriter.
f.
Demokrasi Desentralisasi Yaitu, demokrasi yang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dan
kedudukan yang hampir sama. Semua kewenangna pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurusnya.Biasanya hanya bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh pusat,misalnya sistem moneter,hubungan luar negri, pertahanan keamanan dan lain sebagainya.
Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang memenuhi tiga syarat pokok, yaitu : 1.
2.
3.
Kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas diantara individu-individu dan kelompokkelompok organisasi (terutama partai politik) untuk memperebutkan jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan, paling tidak melalui pemilu yang diselenggarakan secara reguler dan adil. Setiap warga negara dewasa memiliki kebebasan untuk membentuk dan bergabung ke dal am organisasi yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.
Kesempatan (bagi rakyat) hanya mungkin tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat menjamin adanya delapan kondisi,yaitu : 1.
Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi,
2.
Kebebasan mengungkapkan pendapat,
3.
Hak untuk memilih dalam pemilihan umum,
4.
Hak untuk menduduki jabatan politik,
5.
Hak apra pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan suara,
6.
Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif,
7.
Terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan jujur,
8.
Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijakan publik terantung pada suara dalam
pemilihan umum dan pada cara-cara penyampaian preferensi lain.
Pada tataran masyarakat,demokrasi adalah “sistem pengambilan keputusan” di dalam masyarakat
yang mengacu pada : 1.
Tersedianya banyak pilihan
2.
Dilindungi kebebasan memilih pilahn-pilihan
3.
Dihargainya perbedaan-perbedaan pendapat dan pilihan
4.
Dilaksanakannya asas satu orang satu suara (one man one vote) dan dihargainya
kesepakatan bersama. Pada intinya terdapat dua macam pemahaman demokrasi menurut para pakar,yaitu : 1.
Pemahaman normatif yakni apa yang termuat dalam konstitusi
2.
Pemahaman secara empiris yakni realitas politik suatu negara
Affan Gaffar (2000) memberikan kesimpulan dari beberapa pemikiran tentang political order yang merupakan sistem yang demokrasi atau tidak yakni sebagi berikut : 1.
Akuntabilitas dalam demokrasi
2.
Rotasi kekuasaan
3.
Rekruitmen politik secara terbuka
4.
Pemilihan umum
5.
Menjunjung tinggi hak asasi manusia
Beberapa kriteria bagi proses demokrasi,sebagai berikut : 1.
Hak suara yang merata
2.
Partisipasi aktif seluruh warganegara
3.
Pemahaman yang memadai dalam memperoleh akses informasi
4.
Keputusan akhir terhadap kebijakan negara berada di tengan rakyat
5.
Akomodatif dan tidak diskriminati
2. Sistem Proporsional
Sitem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik.Sistem proporsional mempunyai beberapa keuntungan, antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3.
Sistem ini dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian Sistem ini ddianggap representatif Tidak ada distorsi jumlah suara yang masuk dengan jumlah pemilih yang terdaftar Sitem ini memiliki sejumlah kelemahan,yaitu :
1. 2.
3. 4. 5.
Kelemahan terbesar adalah bahwa sistem ini mempermudah fragmentasi/perpecahan partai. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau kerjasama satu sama lain dan mencarikan serta memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada,tetapi sebaliknya cenderung mempertajam perbedaan-perbedaan. Sistem ini memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai melalui sistem daftar,karena pimpinan partai menentukan calon daftar. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan warga masyarakat yang telah memilihnya. Karena banyaknya partai yang bersaing,maka sulit bagi satu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen.
F. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Secara garis besar demokrasi yang pernah bekembang di Indonesia,dapat dibedakan sebagai berikut : 1.. Implementasi Awal Demokrasi di Indonesia (1949-1959)
Jalan kearah terbentuknya kabinet parlementer dipengaruhi oelh beebrapa hal,anatara lain : 1. 2.
3.
Ketidaksetujuan beberapa tokoh pergerakan terhadap usul perlunya membentuk partai tunggal,dengan nama Partai Nasional Indonesia. Perubahan ke sistem parlementer yang liberal semula didorong oelh kelompok kelompok muda revolusioner yang merasa kurang setuju dengan kekuasaannegara di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Untuk memberi kesan kepada dunia internasional bahwa negara indonesia adalah negara demokrasi,bukan negara boneka yang diberi nama oleh pemerintah jepang.
Beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap kelangsungan demokrasi liberal,yaitu : 1. 2.
3. 4.
Ketidakstabilan politik yang dipacu oleh pertentangan internal partai politik, Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan semarak,terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan berbagai ideologi dan nilai-nilai promordialisme yang tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masa demokrasi parlementer dicirikan oelh distribusi kekuasaan yang khas. Hasil pemilihan umum yang dilaksankan tahun 1955 belum mampu menciptakan stabilitas.
2. Implementasi Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Prespsi demokrasi terpimpin sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Soekarno terdiri atas beberapa pokok, yaitu : 1.
2. 3.
Ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum ita dan tujuan proklamasi,seperti naskah masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina,belum utuhnya wilayah RI karena masih ada wilayah yang dijajah Belanda Kegagaln tersebut disebabkan menipisnya nasionalisme Suatu koreksi untuk segera kembali pada cita-cita dan tujuan semula harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik.
4.
Cara yang ahrus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah :
a.
Mengganti sistem free fight liberalism dengan demokrasi terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dewan Perancang Nasional (Depernas) akan membuat blue print masyarakat yang adil dan makmur. Hendaknya Konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut Hendaknya Konstituabte meninjau dan memutuskan masalah-masalah demokrasi terimpin dan masalah kepartaian. Perlu penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang telah memberi jalan sistem multi partai dan menggantinya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.
b. c. d. e.
Praktik politik demokrasi terpimpin setidaknya ditandai oleh beberapa hal penting (GAFFAR, 1999), diantaranya sebagai berikut : 1) 2) 3) 4) 5)
Mengaburnya sistem kepartaian Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Basic human right menjadi sangat lemah Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Perlu dikemukakan disini bahwa secara empiris implementasi demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin diatas, setidaknya terdapat beberapa kelemahan,yaitu : 1) 2) 3)
Terjadinya instabilitas politik,akibat seringnya terjadi pergantian kabinet. Terbengkalainya progam ekonomi sehingga menyebabkan terjadinya krisis ekonomi. Kelembagaan politik dan ekonomi belum mapan.
3. Implementasi Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-1998)
Praktik politik Orde Baru ditandai oelh beberapa hal penting,di antaranya, yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)
Militer sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan melalui pemfungsian dwi fungsi sosial politik dan peran pertahanan keamanan. Pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional Stabilitas dan integrasi nasional Kebijakan politik korporasi Birokrasi patrimonialisme Diantara beberapa kekuatan model demokrasi Orde Baru adalah :
1) 2)
3) 4)
Konsesus di dalam taua anatar lembaga politik menjadi relatif lebih mudah dicapai. Keseragaman elit politik yang integrasi di dalam elemen-elemen negara terjadi dan dalam tentu mempertinggi efektivitas dan mempermudah kelancaran regulasi negara terhadap masyarakat sipil. Kesinambungan dna konsistensi kebijakan politik relatif terjamin. Mendorong terciptanya pemerintaha yang stabil Model demokrasi yang khas juga mengandung sejumlah kelemahan,yaitu :
1) 2) 3) 4)
Model itu menyumbat akses menuju kekuasaan dan formalasi kebijakan politik bagi kekuatan-kekuatan politik populis dan egaliter. Model ini cendrung tidak akomodatif terhadap pluralitas masyarakat. Hakikat mendasar partai politik sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat menjadi kabur. Model yang bertumpu pada satu kekuatan politik ini cenderung berbahaya karena potensi mengarah pada terbentuknya one party authoritarian.
4. Implementasi Demokrasi Era Reformasi (1998-sekarang)
Mengamati perjalanan kehidupan demokrasi Indonesia ahrus utuh,karena semua berproses dalam rentetan yang berkesinambungan, bukan berdiri-sndiri tanpa kaitan.Kompleks dan rumit, terdiri atas jalinan-jalinan yang kemudian membentuk sistem yang sangat dipengaruhi oleh aktoraktor utama, baik itu partai-partai politik, presiden,militer, dan budaya yang kemudian ikut pula membentuk budaya politik Indonesia.
G. DEMOKRASI INDONESIA DI MASA DEPAN
Adapun pilar-pilar demokrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kedaulatan rakyat Pemerintahan yang mewujudkan good governance Kekuasaan mayoritas Terjaminnya hak-hak minoritas Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) Pemilihan umum yang bebas,jujr, dan adil Persamaan hak di depan hukum (supremasi hukum) Perdailan yang bebas dan tidak memihak Pembatasan kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui pengawasan yang akuntabel (accountability) Kemajemnukan sosial,ekonomi, dan politik Nilai-nilai toleransi,pragmatisme,kerjasama dan mufakat Terwujudnya masyarakat adab (civil society)
BAB 4 HAK ASASI MANUSIA
A. LATAR BELAKANG
Hak Asasi Manusia (HAM) mengandung ciri-ciri, sebagai berikut : 1.
2.
3.
HAM tidak perlu diberikan atau pun diwarisi.HAM adalah sesuatu yang dimiliki karena sifat kemanusian kita, sehingga dengan sendirinya kita mempunyai hak asasi. Dengan demikian HAM adalah bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. HAM berlaku untuk semua orang,tanpa memandang jenis kelamin,ras,agama, etnisitas,pandangan politik,atau status sosial dan ekonomi,serta asal bangsa.Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama.HAM bersifat universal karena semua orang diseluruh dunia memiliki hak asasi yang sama. Ham tidak dapat dilanggar,tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.
HAM dalam bahasa Inggris dikenal sebagai human rights atau fundamental rights,sedangkan bahasa Perancis disebut des droits de I’homme. Definisi hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum,pemerintaha,dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
D. HAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM (DEKLARASI KAIRO)
Dalam perspektif islam, HAM diletakkna sebagai hurumat (kemuliaan, kelapangan, penghormatan).Fundamental HAM dalam islam telah dirumuskan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah,yang berisi :
1.
Perlunya kohesivitas dalam masyarakat.( pasal 17,23, dan 42 )
2.
Masyarakat yang semula terpecah belah dipersatukan dalam kelompok Muslim. ( pasal 14 , 15, 19, dan 21 )
3.
Negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan ibadat bagi pemeluk agama yang berbeda-beda.( pasal 25 –pasal 30 )
4.
Hukum adat dengan pedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan. (pasal 2 dan pasal 10)
5.
Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan tugas negara.(pasal 18,24,36,38,44)
6.
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum ( pasal 34, 40,dan 46)
7.
Semua warga wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara zalim, bahkan orang lemah harus dilindungi dan dibantu (pasal 11,16)
8.
Hukum harus ditegakkan (pasal 13,22, dan 43)
9.
Perdamaian adalah tujuan utama ( pasal 45 )
10.
Hah setiap orang harus dihormati (pasal 12)
11.
Pengakuan atas hak milik individu ( pasal 47 )
Hak-hak Sipil dan Politik ( Generasi I ) Hak-hak bidang sipil mencakup,antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hak untuk menentukan nasib sendiri Hak untuk hidup Hak untuk tidak dihukum mati Hak untuk tidak disiksa Hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang Hak atas peradilan yang adil
Hak-hak bidang politik,antara lain : 1. 2. 3. 4.
Hak untuk menyampaikan pendapat Hak untuk berkumpul dan berserikat Hak untuk mendapat persamaan perlakuan didepan hukum Hak untuk memilih dna dipilih
Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya ( Generasi II ) Hak-hak bidang sosial dan ekonomi, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hak untuk bekerja Hak untuk tidak dipaksa bekerja Hak untuk mendapat upah yang sama Hak untuk cuti Hak atas makanan Hak atas perumahan
7. 8. 9. a. b. c.
Hak atas kesehatan Hak atas pendidikan Hak-hak bidang budaya, antara lain : Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta ( hak cipta )
Hak Pembangunan ( Generasi III ) Hak-hak bidang pembangunan, antara lain : 1. 2. 3.
Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat Hak untuk memperoleh perumahan yang layak Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai
Hak-hak yang tercantum dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri atas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Hak untuk hidup Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebsan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak
H. PELANGGARAN HAM Tujuan dari investigasi atau pencarian fakta adalah : a) b) c) d) e) f)
Membantu menyembuhkan dan merehabilitasi korban Pendampingan hukum (advokasi dan litigasi) Mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi HAM Memantau kepatuhan pemerintah atas persetujuan internasional di bidang HAM Sarana pendidikan publik Bahan pelurusan sejarah
Unsur sistem dokumentasi yang baik maka dibutuhkan unsur-unsur, sebagai berikut : a) b) c) d) e)
Perlunya sarana perekaman data Cakupan informasi yang perlu didokumentasikan Kosakata terkendali Metoda perekaman Desain format
Desain format standar terdapat tiga hal yang mutlak harus dicatat, yaitu :
1. 2. 3. 4. • • • • • •
Kasus pelanggarannya (event) Siapa yang menjadi korban (victim) Siapa pelaku (perpetrator) Data pelengkap,antara lain : Nara sumber (source) Intervensi (intervention) Informasi hukum Kematian dan pembunuhan Penyiksaan Perusakan atas hak milik dan perpindahan penduduk dan lain-lain
Selain itu,hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pencarian dan penyimpanan data pelanggaran HAM adalah : 1. 2. 3. 4.
Hubungan antar rekor Sistem penomoran rekor Sistem penyimpanan dan suara temu kembali Alat pencarian kembali pelaporan
Sistematika pelaporan yang ditunjukan kepada badan-badan internasional adalah : 1. 2. 3. 4.
Kondisi wilayah dan masyarakat Struktur politik secara umum Kerangka hukum keseluruhan hak-hak yang harus dilindungi Upaya-upaya yangb telah dilakukan dan kendala pemenuhannya
Kejahatan Genosida Bersifat menghancurkan kelompok bangsa,ras,etnik,agama dengan cara : 1. Membunuh anggota kelompok 2. Mengakibatkan penderitaan fisik 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik 4. Mamaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran kelompok 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kelompok lain Kejahatan Terhadap Kemanusian Serangan yang ditunjukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yang berupa : 1. Pembunuhan 2. Pemusnahan 3. Perbudakan 4. Pengusiran secara paksa 5. Perampasan kemerdekaan 6. Penyiksaan 7. Perkosaan 8. Penganiyaan 9. Penghilangan orang secara paksa 10. Kejahatan Apartheid
Ketentuan pidana untuk perkara HAM yang berat dapat dkelompokan ke dalam 4 (empat) kelompok,yaitu :
1. 2.
3.
4.
Yaitu, perbuatan pelanggaran HAM yang berat “genosida” (pasal 8) dihukum pidana mati atau paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun penjara. Yaitu, perbuatan pelanggaran HAM yang berat “ Kejahatan Terhadap Kemanusian” (pasal 9),yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut dutujukan langsung terhadap penduduk sipil,dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup atau pidana paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Yaitu, perbuatan percobaan,pemufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat (pasal 8 atau 9) dipidana sama sebagaiman maksud pasal 36,pasal 37,pasal 38, pasal 39, pasal 40 Yaitu, komandan militer dapat dipertanggung jawabkan terhadap pasukan yang berada di bawah komandonya,diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40.
