-1PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya,
diselenggarakan
upaya
kesehatan
perorangan
dan
upaya
kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam
pelaksanaan
desentralisasi,
diantaranya
untuk
meningkatkan
pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan Non Fisik. Tahun 2018 Pemerintah mengalokasikan anggaran DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp................,- (.................)
terdiri dari DAK Fisik sebesar
Rp...............,-, (................) dan DAK Non Fisik sebesar Rp...............,(.............). Dengan meningkatnya anggaran DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 untuk kegiatan fisik dan Non Fisik, diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah yang sinergis dengan prioritas nasional. Pengalokasan DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggungjawab
pemerintah
daerah
dalam
pelaksanaan
pembiayaan
pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
-2Dalam
konsep
pembangunan
nasional,
Kementerian
Kesehatan
bertanggungjawab melaksanakan Program Indonesia Sehat yang bertujuan untuk; 1) meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujudnya bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera; 2) terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
setinggi-tingginya.
Pelaksanaan program Indonesia Sehat ini memerlukan kerangka regulasi dan kebijakan pembiayaan pembangunan kesehatan yang komprehensif antar pemerintahan dan antar pelaku pembangunan kesehatan. Mempertimbangkan tanggungjawab pengelolaan DAK Bidang Kesehatan berada di tangan Bupati/Walikota yang secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan atau Direktur Rumah Sakit Daerah, maka Kementerian Kesehatan menyiapkan pilihan kegiatan yang perlu dilakukan agar tujuan pembangunan kesehatan secara nasional dapat tercapai. Untuk itu, prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya harus menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sungguhsungguh oleh para pelaksana pembangunan kesehatan di daerah. Petunjuk Teknis merupakan pedoman penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 yang berisi penjelasan rinci kegiatan pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang meliputi 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); 2. Jaminan Persalinan (Jampersal); 3. Akreditasi Puskesmas 4. Akreditasi Rumah Sakit 5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan. 2. Tujuan Khusus a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
-3b. Mendukung terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
di
Kabupaten/Kota
yang
merupakan kegiatan promotif dan preventif; c. Mendukung terlaksananya akreditasi Puskesmas di daerah; d. Mendukung terlaksananya akreditasi RS di daerah; e. Mendukung terlaksananya akreditasi Labkesda di daerah; f. Mendukung terlaksananya pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar. C. SASARAN 1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta UPT- nya; 2. Rumah Sakit Daerah. D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018 dipergunakan untuk: 1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2. Jaminan Persalinan (Jampersal) 3. Akreditasi Puskesmas 4. Akreditasi Rumah Sakit 5. Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) E. KEBIJAKAN OPERASIONAL DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Untuk bisa mengimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional yang meliputi: 1. Kebijakan Umum a. Pemerintah
Daerah
berkewajiban
mengalokasikan
dana
untuk
kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya
Nomor
kegiatan
36
yang
Tahun langsung
2009
tentang
menyentuh
Kesehatan; kepentingan
masyarakat. b. DAK Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk
-4pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguhsungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan melalui operasional Puskesmas. c. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi DAK Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. d. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan. e. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya. f. Kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas
dan
permasalahan
di
masing-masing
daerah
yang
diselaraskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan. g. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, sesuai dengan pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang KPA kepada kepala Puskesmas dalam pelaksanaan BOK di lapangan. h. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan diantara DAK Non Fisik. i. Pengelolaan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
DAK
Bidang
Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. 2. Kebijakan Khusus a. Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Akreditasi Puskesmas dan rumah sakit diarahkan untuk pemenuhan target prioritas nasional sesuai target RPJMN 2015-2019.
-5b. Akreditasi Labkesda Akreditasi Labkesda diarahkan untuk memenuhi ketentuan akreditasi di dalam Permenkes No. 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik.
-6-
BAB II MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 A. PERENCANAAN Kepala Daerah yang menerima DAK Non Fisik Tahun 2018 dan Kepala SKPD yang melaksanakan perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan pusat dan daerah. 1. DAK Non Fisik Bidang Kesehatan digunakan untuk mencapai target prioritas nasional sesuai RKP 2018 dan RKPD 2018. 2. Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2018 yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan. 3. Penggunaan DAK Non Fisik sinergis antar sumber daya yang tersedia. B. PENGELOLAAN Pengelolaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan: 1. Akreditasi
Puskesmas
disalurkan
melalui
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota. 2. Akreditasi rumah sakit disalurkan melalui rumah sakit. 3. Akreditasi
Labkesda
disalurkan
melalui
Dinas
Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kepemilikannya. C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi DAK Non Fisik mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi: a. Kesesuaian antara kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). b. Kesesuaian pemanfaatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan. c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
-7d. Evaluasi pencapaian
kegiatan DAK Non Fisik berdasarkan input,
proses, output. e. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2018 dan Renstra Kemenkes 2015 – 2019. 2. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi a. Pemantauan dan evaluasi DAK Non Fisik dilakukan oleh organisasi pelaksana dan atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan
Teknis
Pelaksanaan
dan
Evaluasi
Pemanfaatan DAK. b. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang administrasi. Puskesmas/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi
mempunyai
kewajiban
untuk
menyampaikan laporan kinerja program dengan menggunakan format yang ada sesuai ketentuan yang berlaku. D. PELAPORAN 1. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi a. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai dengan format dan waktu yang telah ditetapkan (Bagan 1: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota; Bagan 2: Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi). Pelaksanaan pemantauan realisasi keuangan dan fisik DAK Non Fisik (Akreditasi) menggunakan format laporan sesuai Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemantauan
Teknis
Pelaksanaan
dan
Evaluasi
Pemanfaatan DAK. b. Format laporan realisasi penggunaan DAK Non Fisik bidang kesehatan triwulanan
Akreditasi
Puskesmas,
rumah
sakit
dan
Labkesda
menggunakan contoh Formulir terlampir yang di isi melalui aplikasi e-monev Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. c. Review atas laporan yang diterima secara berjenjang. Review perlu dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan melihat
-8kembali perkembangan pelaksanaan DAK Non Fisik di lapangan. Review dilakukan oleh forum koordinasi di masing-masing tingkat pemerintahan. Hasil dari review menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada daerah. 2. Pelaksana Pelaporan a. Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7 hari setelah triwulan selesai (pelaporan bulan Maret, Juni, September, Desember). b. Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di wilayah kerjanya, kemudian hasil kompilasi meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik
tersebut dilaporkan kepada Menteri Kesehatan
melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran paling lambat 14 hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember) Laporan tersebut ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan up. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan Akreditasi Labkesda). c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Non Fisik tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Jenis Pelaporan Laporan dari kegiatan pemantauan teknis pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan terdiri: a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi
keuangan,
realisasi
fisik
dan
permasalahan
dalam
pelaksanaan DAK Non Fisik, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan berakhir. b. Laporan penyerapan DAK Non Fisik disampaikan kepada Menteri Keuangan
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
tentang
-9Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah yang berlaku. c. Laporan tahunan DAK Non Fisik yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi:
realisasi
keuangan,
realisasi
fisik,
capaian
program,
disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan (melalui
Sekretaris Jenderal) pada minggu ketiga bulan
Januari tahun berikutnya. d. Khusus Akreditasi Puskesmas, rumah sakit dan Labkesda
selain
menyerahkan laporan diatas sesuai point a,b dan c dalam bentuk hardcopy,
serta
mengisi
aplikasi
e-monev
Direktorat
Jenderal
Pelayanan Kesehatan. 4. Kepala
Daerah
menyampaikan
laporan
triwulan
yang
memuat
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran DAK Non Fisik kepada: a. Menteri Kesehatan b. Menteri Dalam Negeri c. Menteri Keuangan 5. Alur Pelaporan a. Pelaksanaan di Puskesmas Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setiap tanggal 5 bulan berikutnya. b. Pelaksanaan di Kabupaten/Kota 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati/Walikota menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan kompilasi laporan pelaksanaan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan di kabupaten/kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan
- 10 Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Non Fisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Non Fisik Jampersal). 3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya. c. Pelaksanaan di Provinsi 1) Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan kompilasi laporan SKPD. Gubernur menyampaikan kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis (Menteri Kesehatan). 2) Kepala SKPD (Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit Provinsi) menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan
selanjutnya
Dinas
Kesehatan
Provinsi
menyampaikan
kompilasi laporan pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di provinsi kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Laporan tersebut ditembuskan ke Ditjen Pelayanan Kesehatan (untuk DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan Akreditasi Rumah Sakit), Ditjen Kesehatan Masyarakat, Ditjen Kefarmasian dan Alkes dan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (untuk DAK Non Fisik BOK) serta Ditjen Kesehatan Masyarakat (untuk DAK Non Fisik Jampersal). 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program kepada Kementerian Kesehatan, setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- 11 -
Bagan 1. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Kabupaten/Kota
SKPD
SEKDA KAB/KOTA
BUPATI/ WALIKOTA
MENTERI KEUANGAN
MENTERI DALAM NEGERI DINAS KESEHATAN PROVINSI
MENTERI KESEHATAN
Ket : : laporan langsung SEB : laporan langsung
Bagan 2. Alur Pelaporan Triwulan di Tingkat Provinsi
- 12 -
BAB III DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BIDANG KESEHATAN A. AKREDITASI PUSKESMAS Menu DAK Non Fisik Akreditasi Tahun Anggaran 2018 terdiri dari: 1. Persiapan akreditasi 2. Survei Akreditasi 3. Persiapan dan Survei Pengusulan survei akreditasi pada menu 2 (dua) dan 3 (tiga) tidak diperbolehkan
diajukan
pada
tahun
rehabilitasi/renovasi/pembangunan pernyataan
yang
yang
baru,
ditandatangani
oleh
sama
dengan
dibuktikan Kepala
usulan
dengan
Dinas
surat
Kesehatan
Kabupaten/Kota. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/Kota untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas Tahun Angggaran 2018 sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum a. Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
mengusulkan
kegiatan
DAK
Nonfisik Akreditasi Puskesmas kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan cq. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan
Provinsi
dibuktikan
dengan
surat
usulan
yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b. Direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas yang dibuktikan dengan surat rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. c. Pola pembiayaan pendampingan dan survei akreditasi mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. d. Adanya Roadmap pelaksanaan akreditasi Puskesmas tahun 2015 – 2019 yang harus memperhatikan rencana usulan DAK Fisik, terutama pada menu rehabilitasi/renovasi/pembangunan baru. e. Persyaratan Puskesmas yang diusulkan survei tahun 2018 : 1) Puskesmas sudah teregistasi di Pusdatin 2) Puskesmas telah memiliki ijin penyelenggaraan
- 13 3) Puskesmas memiliki dokter tetap 4) Kepala Puskesmas memenuhi syarat sesuai Permenkes 75/2014 f. Perubahan lokus Puskesmas dari Roadmap yang sudah ditetapkan dapat dilakukan dengan ketentuan: 1) Kecamatan
yang
diusulkan
sudah
memiliki
Puskesmas
tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi. 2) Kecamatan yang diusulkan sudah memiliki Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Puskesmas yang berada
di
daerah
terpencil/sangat
terpencil/perbatasan,
dibuktikan dengan SK Penetapan Bupati/Walikota walaupun di Kecamatan tersebut sudah memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi g. Kabupaten/kota yang mengusulkan survei akreditasi Puskesmas diutamakan
pada
Puskesmas
yang
telah
menyelesaikan
pendampingan pada tahun sebelumnya. h. Alokasi Anggaran DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2018 dapat digunakan untuk ATK (Alat Tulis Kantor), penggadaan
dan
Puskesmas
pencetakan
sesuai
(Foto
dengan
Copy)
dokumen
kebutuhan
dan
akreditasi dapat
dipertanggungjawabkan. 2. Persyaratan Teknis Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota untuk Akreditasi Puskesmas, sebagai berikut: a. Menu Persiapan Akreditasi Puskesmas Terdiri dari : 1) Kegiatan
Workshop
Pendukung
Implementasi
Akreditasi
Puskesmas a) Peserta: (1)
Kepala Puskesmas
(2)
Kepala TU
(3)
Penanggung Jawab Pokja Administrasi dan Manajemen
(4)
Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM):
(5)
Penanggung Jawab UKM Esensial
(6)
Penanggung Jawab UKM Pengembangan
- 14 (7)
Penanggung Jawab Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) ditambah: Dokter umum/Dokter Gigi Penanggung Jawab UGD Penanggung Jawab Rawat Inap Penanggung Jawab KIA/Poned Petugas Laboratorium Petugas Kefarmasian
(8)
Ketua Tim Mutu
b) Peserta bersedia membagikan ilmu yang didapat selama workshop kepada karyawan Puskesmas lainnya. 2) Kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas a) Adanya pola perencanaan pendampingan (jadwal dan PoA) akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi. b) Adanya telaahan yang memuat penjelasan, pemetaan dan analisa Puskesmas yang akan di akreditasi pada tahun 2019. c) Adanya pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota selama minimal 2 (dua) tahun. d) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi sesuai roadmap ke pemerintah pusat. e) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi, dibuktikan dengan SK Kadinkes. Diutamakan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki tenaga pendamping bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP. b. Menu Survei Akreditasi Puskesmas 1) Adanya
surat
pernyataan
dari
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei pada tahun 2018. 2) Adanya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas berdasarkan roadmap akreditasi tahun 2018. c. Menu Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas 1) Adanya
surat
Kabupaten/Kota
pernyataan tentang
dari
Kepala
Puskesmas
diakreditasi pada tahun 2018.
yang
Dinas akan
Kesehatan diusulkan
- 15 2) Adanya Plan of Action (PoA)/pola perencanaan pendampingan bagi Puskesmas yang disiapkan untuk diakreditasi pada tahun 2018. 3) Adanya pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota selama minimal 3 tahun. 4) Adanya tim pendamping akreditasi Puskesmas sesuai kriteria yang tercantum di Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, dan Tempat Praktik Mandiri dokter dan dokter gigi,
dibuktikan
kabupaten/kota
dengan yang
SK
sudah
Kadinkes. memiliki
Diutamakan tenaga
bagi
pendamping
bersertifikat Pendamping Akreditasi FKTP 5) Adanya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas berdasarkan roadmap survei akreditasi tahun 2018. 6) Diutamakan pada Puskesmas yang telah diusulkan untuk akreditasi sesuai roadmap tahun 2018 ke pemerintah pusat. URUTAN PRIORITAS MENU DAK NON FISIK AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2018 MENU URUTAN PRIORITAS 1. Persiapan akreditasi Puskesmas a) Kegiatan
Workshop
Pendukung
4
Implementasi Akreditasi Puskesmas b) Kegiatan Pendampingan Akreditasi
3
Puskesmas 2. Survei Akreditasi Puskesmas Akreditasi pertama / perdana 3. Persiapan
dan
survei
2 akreditasi
1
Puskesmas pada lokus dan tahun yang sama Untuk Penjabaran/Penjelasan Menu Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 1. Persiapan Akreditasi Puskesmas Menu ini boleh diambil jika Kab/Kota mampu menyelesaikan target menu nomor 3 (tiga), dan dengan ketentuan lokus Puskesmas harus berbeda dengan lokus menu nomor 3 (tiga). 2. Survei Akreditasi Puskesmas
- 16 Menu ini diperuntukan hanya untuk Survei Perdana Puskesmas di Tahun 2018. 3. Persiapan dan Survei akreditasi Puskesmas pada lokus yang sama Menu ini khusus diperuntukan bagi Puskesmas yang kegiatan persiapan dan surveinya dilaksanakan pada lokus Puskesmas yang sama pada periode tahun yang sama pada tahun 2018, dan lokusnya harus berbeda dengan lokus menu 1 (satu) dan menu 2 (dua). Adapun penjelasan masing-masing menu tersebut diatas sebagai berikut. 1. Persiapan Akreditasi Puskesmas Persiapan akreditasi Puskesmas dipergunakan untuk kegiatan workshop pendukung implementasi akreditasi dan pendampingan akreditasi Puskesmas sampai dengan Puskesmas siap disurvei akreditasi termasuk pendampingan pasca survei akreditasi. Kegiatan yang termasuk dalam menu persiapan Akreditasi Puskesmas sebagai berikut: a. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas Kegiatan
ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
pengetahuan
dan
pemahaman Kepala Puskesmas dan para staf Puskesmas terhadap Audit Internal dan Tinjauan Manajemen serta Keselamatan Pasien. Kegiatan ini dilaksanakan masing-masing oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Puskesmas dengan narasumber yang kompeten di bidang mutu dan akreditasi FKTP. Narasumber kompeten adalah Pelatih pendamping (TOT) akreditasi FKTP, Surveior akreditasi FKTP, Pendamping akreditasi FKTP yang terlatih akreditasi FKTP dan memiliki sertifikat pelatihan, Kementerian Kesehatan, dan Unsur dari Dinas Kesehatan Provinsi yang memiliki sertifikat terkait akreditasi FKTP yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri dari: 1) Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen 2) Workshop Keselamatan Pasien Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:
- 17 -
No
Kegiatan
1.
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
2.
Workshop Keselamatan Pasien
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan Kab/Kota
Dinas Kesehatan Kab/Kota
Rincian
Komponen Belanja
- Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Untuk Puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari, 3 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)
Belanja bahan: - ATK & penggandaan - Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (15 jam dengan narasumber minimal 2 orang) Rp. 900.000/Jam - Honor Moderator (1 orang @ KL) Rp. 700.000 /KL
- Penyampaian materi dilaksanakan selama 2 hari efektif - Untuk Puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi,1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)
Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday Belanja bahan: - ATK & Penggandaan - Perlengkapan peserta Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (10 jam dengan narasumber minimal 2 orang) Rp. 900.000/Jam - Honor Moderator (1 orang @ KL) Rp. 700.000 Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket meeting dalam kota:
- 18 -
No
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan
Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday
b. Pendampingi Akreditasi Puskesmas Pendampingan
akreditasi
Puskesmas
dilaksanakan
oleh
tim
pendamping terlatih akreditasi Puskesmas/FKTP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari jajaran fungsional atau struktural Dinas Kesehatan dan/atau pihak ketiga
yang
ditetapkan
dengan
SK
Kepala
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 s.d 8 bulan. Bagi kabupaten/kota yang mengusulkan menu pendampingan waktu
akreditasi
pelaksanaan
Puskesmas
kegiatan,
harus
sehingga
mempertimbangkan
tidak
melewati
waktu
penggunaan anggaran. Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas sebagai berikut: No 1
Kegiatan Workshop Penggalang an Komitmen
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan
Rincian Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018
- 19 -
No
2.
3.
Kegiatan
Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi
Pendamping an Self Assessment dan Penyusuna n PoA Akreditasi di Puskesmas
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Kabupaten/Ko ta
Rincian
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah
Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Komponen Belanja Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa: (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi:
- 20 -
No
4.
5.
Kegiatan
Pendamping an Penyusuna n Dokumen
Pendamping an
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Rincian
Komponen Belanja Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Dilakukan pada
Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari,
Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan:
- 21 -
No
Kegiatan Implementa si Dokumen
6.
Penilaian Pra Akreditasi
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan survei, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Rincian
Komponen Belanja
dalam 3-4 bulan, jumlah peserta menyesuaikan
- ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018
Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam), @Rp 900.000/jam (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III kebawah/yang disetarakan
- 22 -
No
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan
Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja sesuai SBM APBN Tahun 2018)
7.
Pendamping an Pasca Akreditasi
Dilakukan pada Puskesmas yang telah tersertifikasi akreditasi oleh Tim Pendamping yang telah terserfikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilaksanakan minimal 2x per tahun dan maksimal 4x per tahun setiap Puskesmas @ 2 hari
Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
2. Survei Akreditasi Puskesmas Survei Akreditasi diperuntukan khusus pada Puskesmas yang sudah siap untuk
disurvei
penilaian
untuk
akreditasi. mengukur
Survei tingkat
akreditasi
merupakan
kesesuaian
terhadap
kegiatan standar
akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian
- 23 tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian
Kesehatan
sebagai
penyelenggara
akreditasi
FKTP.
Komponen belanja survei akreditasi Puskesmas mengikuti Standar Biaya Masukan APBN Tahun 2018 yang tercantum dalam juknis ini. Menu Survei Akreditasi Puskesmas pada DAK T.A 2018 hanya diperuntukkan bagi Puskesmas yang mengajukan Survei Perdana di Tahun 2018. Survei akreditasi perdana Puskesmas merupakan kegiatan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan pada Puskesmas yang belum pernah terakreditasi/ baru pertama kali akreditasi. Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan survei akreditasi perdana Puskesmas sebagai berikut : No
Kegiatan
1
Survei Akreditasi Perdana Puskesma s
Lokasi Kegiatan Puskesmas yang diusulkan akreditasi untuk pertama kalinya
Rincian Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 hari survei dan 2 hari kedatangan dan kepulangan. Apabila lokasi di daerah Terpencil/Sangat Terpencil jumlah hari kedatangan dan kepulangan dapat lebih panjang. Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh surveior (kedatangan kepulangan dan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : - Biaya transport surveior (dari
Komponen Belanja Belanja Bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: - Honor surveior selama 3 hari survei per orang per hari minimal 4 jam, @Rp 900.000/jam (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III kebawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN Tahun 2018) Belanja perjadin dalam kota:
- 24 No
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Rincian tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor
Komponen Belanja Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Uang harian surveior selama 3 hari survei ditambah dengan hari kedatangan dan hari kepulangan - Transport surveior dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi real cost (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan APBN tahun 2018, apabila besaran transport tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan APBN maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya APBD) - Penginapan surveior
3. Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas pada lokus dan tahun yang sama. Menu ini khusus diperuntukan bagi Puskesmas yang kegiatan persiapkan dan surveinya dilaksanakan pada lokus Puskesmas yang sama pada periode tahun yang sama. Adapun kegiatan yang masuk dalam Persiapan dan Survei Akreditasi Puskesmas pada lokus yang sama.
- 25 a. Persiapan Akreditasi Puskesmas Persiapan akreditasi Puskesmas terdiri dari kegiatan Workshop pendukung implementasi akreditasi Puskesmas dan pendampingan akreditasi Puskesmas. 1) Kegiatan
Workshop
Pendukung
Implementasi
Akreditasi
Puskesmas. Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas terdiri dari: a) Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen b) Workshop Keselamatan Pasien Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada
juknis
ini.
Rincian
kegiatan
Workshop
Pendukung
Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut: No
Kegiatan
1.
Workshop Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Dinas Kesehatan Kab/Kota
Rincian
Komponen Belanja
- Penyampaian materi dilaksanakan selama 3 hari efektif
Belanja bahan: - ATK & penggandaan - Perlengkapan peserta
- Untuk Puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 5 hari, 3 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)
Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (15 jam dengan narasumber minimal 2 orang) Rp. 900.000/Jam - Honor Moderator (1 orang @ KL) Rp. 700.000 /KL Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
2.
Workshop Keselamatan
Dinas Kesehatan
- Penyampaian materi
Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday Belanja bahan: - ATK &
- 26 -
No
Kegiatan Pasien
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Kab/Kota
Rincian
Komponen Belanja
dilaksanakan selama 2 hari efektif
Penggandaan - Perlengkapan peserta
- Untuk Puskesmas yang sulit transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi,1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan)
Belanja jasa profesi: -
Honor Narasumber (10 jam dengan narasumber minimal 2 orang) Rp. 900.000/Jam
- Honor Moderator (1 orang @ KL) Rp. 700.000 Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Belanja perjadin paket meeting dalam kota: - Uang harian - Transport lokal peserta - Paket meeting fullday
2) Pendampingan Akreditasi Puskesmas Kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas terdiri dari: a) Workshop penggalangan komitmen b) Workshop pemahaman standar dan instrumen akreditasi c) Pendampingan self assessment dan penyusunan PoA akreditasi Puskesmas d) Pendampingan penyusunan dokumen e) Pendampingan implementasi dokumen f) Penilaian pra akreditasi Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada
juknis
ini.
Rincian
kegiatan
Workshop
Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:
Pendukung
- 27 -
No 1.
2.
Kegiatan Workshop Penggalan gan Komitmen
Workshop Pemahama n Standar dan Instrumen Akreditasi
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Rincian Dilaksanakan 1 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018
Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa: (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk:
- 28 -
No
3.
4.
Kegiatan
Pendampi ngan Self Assessmen t dan Penyusuna n PoA Akreditasi di Puskesma s
Pendampi ngan Penyusuna n Dokumen
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan
Rincian
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan
Dilaksanakan 3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Komponen Belanja - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi : Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018
- 29 -
No
5.
6.
Kegiatan
Pendampi ngan Implement asi Dokumen
Penilaian Pra Akreditasi
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Kabupaten/Ko ta
Rincian
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan akreditasi, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Dilaksanakan 4 kali, @ 2 hari, dalam 3-4 bulan, jumlah peserta menyesuaikan
Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan survei, dan dilaksanakan oleh tim pendamping yang telah tersertifikasi pelatihan pendamping akreditasi yang
Dilaksanakan 1 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan
Komponen Belanja Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota tahun 2018 Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Belanja bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi: - Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 4 jam, @Rp 900.000/jam)
- 30 -
No
Kegiatan
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Ko ta
Rincian
Komponen Belanja (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III kebawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN Tahun 2018) Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN Tahun 2018) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative)
b. Survei Akreditasi Perdana Puskesmas Setelah
selesai
dilaksanakan
kegiatan
persiapan
akreditasi
Puskesmas, kemudian dilanjutkan dengan survei akreditasi perdana Puskesmas. Kegiatan ini merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar akreditasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Proses penilaian tersebut dilakukan oleh tim surveior yang ditetapkan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi FKTP yang diberi kewenangan oleh Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara akreditasi FKTP. Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan survei akreditasi perdana Puskesmas sebagai berikut: No
Kegiatan
1.
Survei Akreditasi Perdana Puskesmas
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas yang diusulkan akreditasi untuk pertama kalinya
Rincian
Komponen Belanja
Dilaksanakan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 hari survei dan 2 hari
Belanja Bahan: - ATK dan penggandaan - Konsumsi (Disesuaikan dengan SBM APBN tahun 2018) Belanja jasa profesi:
- 31 -
No
Kegiatan
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan
Rincian kedatangan dan kepulangan. Apabila lokasi di daerah Terpencil/Sangat Terpencil jumlah hari kedatangan dan kepulangan dapat lebih panjang. Keseluruhan hari yang dibutuhkan oleh surveior (kedatangan kepulangan dan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang terdiri dari : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya penginapan - Uang harian - Honor
Komponen Belanja - Honor surveior selama 3 hari survei per orang per hari minimal 4 jam, @Rp 900.000/jam (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III kebawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN Tahun 2018) Belanja perjadin dalam kota: Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Uang harian surveior selama 3 hari survei ditambah dengan hari kedatangan dan hari kepulangan - Transport surveior dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi real cost (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan APBN tahun 2018, apabila besaran transport tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan APBN maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya APBD)
- 32 -
No
Kegiatan
Lokasi dan Pelaksana Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja - Penginapan surveior
B. AKREDITASI RUMAH SAKIT Penerima DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit tahun anggaran 2018, harus memenuhi kriteria: a. Rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. b. Rumah sakit memiliki izin operasional dan teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI. c. Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. d. Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari pemilik rumah sakit dan pimpinan rumah sakit. e. Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi. f. Melampirkan
rekomendasi
dari
Dinas
Kesehatan
Provinsi
untuk
melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan. g. Pelaksanaan kegiatan agar membuat laporan secara terinci yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan c.q. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit yang didanai melalui DAK Non Fisik tahun 2018 dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: 1. Persiapan Akreditasi a. Workshop 1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf mengidentifikasi dan menurunkan resiko infeksi yang didapat serta ditularkan di rumah sakit. Kegiatan ini dapat melibatkan organisasi profesi terkait PPI, Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit yang telah lulus Akreditasi JCI atau Paripurna dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. 2) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
- 33 Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf terkait: a. pengelolaan kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien; b. pemilihan, pengumpulan, analisis dan validasi data indikator mutu; c. Pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien ; d. Pencapaian dan mempertahan kan perbaikan; dan e. Manajemen resiko. Kegiatan
ini
dapat
melibatkan
organisasi
profesi,
Lembaga
Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit yang telah lulus Akreditasi JCI atau Paripurna dengan kordinasi Kementrian Kesehatan. 3) Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit dan para staf memehami kebutuhan dan prioritas perbaikan system berkelenjutan dalam hal mutu, keamanan, manfaat serta khasiat obat dan alat kesehatan. Kegiatan
ini
dapat
melibatkan
Organisasi
Profesi,
Lembaga
Independen Penyelenggara Akreditasi, SDM rumah sakit yang telah lulus Akreditasi JCI/Paripurna dengan koordinasi Kementerian Kesehatan. Adapun rincian kegiatan Workshop sebagai berikut: No 1.
Kegiatan Workshop Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Lokasi Rincian Kegiatan Rumah sakit - Materi dilaksanakan yang selama 2 hari diusulkan - Untuk rumah akan sakit daerah melaksanakan yang sulit akreditasi transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) - Peserta dari RSUD yang akan melaksanakan akreditasi
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (4 orang @ 5 jam X Rp.900.000) Belanja perjadin biasa: - Transport narasumber - Penginapan narasumber
- 34 No 2
3
Kegiatan Workshop Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
Workshop Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)
Lokasi Rincian Kegiatan Rumah Sakit - Materi dilaksanakan yang selama 2 hari diusulkan - Untuk rumah akan sakit daerah melaksanakan yang sulit akreditasi transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari rumah sakit yang akan melaksanakan akreditasi Rumah Sakit - Materi dilaksanakan yang selama 2 hari diusulkan - Untuk rumah akan sakit daerah melaksanakan yang sulit akreditasi transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi, 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan). - Peserta dari rumah sakit yang akan melaksanakan akreditasi
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (4 orang @ 5 jam X Rp.900.000 ) Belanja perjadin biasa: - Transport narasumber - Penginapan narasumber
Belanja bahan: - ATK dan fotocopi - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (4 orang @ 5 jam X Rp.900.000) Belanja perjadin biasa: - Transport narasumber - Penginapan narasumber
b. Bimbingan Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi pemahaman tentang Akreditasi, penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam bimbingan ini, rumah sakit akan dibantu sampai ke detail teknis implementasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1. Materi bimbingan akreditasi rumah sakit berupa:
- 35 a. Pendahuluan berupa transformasi budaya menuju Akreditasi; b. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1; c. Penyusunan regulasi rumah; dan d. Metode telusur Bimbingan dalam kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Indpenden Penyelenggara Akreditasi. Adapun rincian kegiatan bimbingan sebagai berikut: No 1.
Kegiatan Bimbingan Akreditasi
Lokasi Rincian Kegiatan Rumah Sakit - Bimbingan dilaksanakan 2 yang hari diusulkan - Untuk RS akan daerah yang melaksanakan sulit akreditasi transportasi dapat menggunakan anggaran perjadin selama 4 hari (2 hari materi & 1 hari kedatangan dan 1 hari kepulangan) - Peserta dari rumah sakit yang akan melaksanakan akreditasi - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 4 orang Narasumber
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK & fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja jasa profesi: - Honor Narasumber (4 orang @ 6 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber
2. Survei Akreditasi Survei Akreditasi Rumah Sakit adalah kegiatan penilaian di tempat untuk mengukur seberapa jauh rumah sakit mematuhi standar yang ditetapkan. Survei Akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi. Survei Akreditasi dapat dilakukan dalam bentuk Survei Simulasi dan Survei Akreditasi. 1) Survei Simulasi Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga,
- 36 staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei. Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang berwenang. 2) Survei Akreditasi Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi kepada rumah sakit yang telah mengajukan permohonan survei Akreditasi. Survei akreditasi dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi, dengan rincian sebagai berikut: No 1.
2.
Kegiatan Survei Simulasi Akreditasi
Survei Akreditasi Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan Rumah Sakit yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
Rumah Sakit yang siap melaksanakan akreditasi
Rincian
Komponen Belanja
Disesuaikan Belanja bahan: dengan agenda - ATK & fotocopi survey simulasi - Konsumsi rapat Belanja perjadin akreditasi dari biasa: lembaga - Transport indpenden Narasumber penyelenggara - Penginapan akreditasi Narasumber
Disesuaikan dengan agenda survey akreditasi rumah sakit dari lembaga akreditasi independen yang berwenang
Honor Narasumber: - Disesuaikan dengan tarif paket yang telah dipublikasikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi Belanja bahan: - ATK & fotocopi - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan NS) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber Honor Narasumber:
- 37 No
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja - Disesuaikan dengan tarif paket yang telah dipublikasikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi
C. AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH (LABKESDA) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kegiatan Akreditasi Labkesda Tahun Angggaran 2018 sebagai berikut : 1. Persyaratan Umum 1) Labkesda milik pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. 2) Labkesda memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 3) Labkesda dikepalai oleh seorang tenaga kesehatan. 2. Persyaratan Khusus 1) Membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan dari: a. Pimpinan Labkesda dan Dinas Kesehatan
Prov/Kab/Kota bagi
Labkesda yang merupakan UPT mandiri dari Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota. b. Dinas
kesehatan
Prov/Kab/Kota
bagi
Labkesda
yang
keberadaannya merupakan bagian dalam struktur organisasi Dinas kesehatan Prov/Kab/Kota. 2) Membuat laporan progres persiapan akreditasi secara berkala setiap triwulan kepada Kementerian Kesehatan c.q Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan secara berjenjang melalui: a. Dinas Kesehatan Propinsi jika merupakan UPT dari Dinkes Propinsi b. Dinas kesehatan Kab/Kota dan diteruskan ke Dinas kesehatan Propinsi 3) Melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan. Proses penyiapan Akreditasi laboratorium kesehatan terdiri atas beberapa tahapan yaitu : 1. Persiapan Akreditasi Kegiatan persiapan akreditasi meliputi:
- 38 a. Workshop b. Bimbingan 2. Survei Akreditasi Kegiatan survei akreditasi meliputi : a. Survei simulasi b. Survei akreditasi Untuk penjabaran/penjelasan menu akreditasi laboratorium kesehatan tahun anggaran 2018 sebagai berikut: 1. Persiapan Akreditasi Labkesda a. Workshop 1) Workshop
Pendukung
Implementasi
akreditasi
Laboratorium
Kesehatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
pimpinan
laboratorium
kesehatan
dan
para
staf
terhadap pelaksanaan akreditasi laboratorium kesehatan, termasuk penggalangan komitmen dan penyusunan tim akreditasi. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-masing laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi laboratorium kesehatan
dengan
melibatkan
narasumber
dari:
Kementerian
Kesehatan, Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK), Pendamping
Akreditasi
Laboratorium
Kesehatan
dan
Dinas
Kesehatan Provinsi/Kab/Kota. Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil workshop
pendukung
kesehatan
paling
implementasi
lambat
1(satu)
akreditasi minggu
laboratorium
pasca
workshop.
Pendamping Akreditasi laboratorium kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu pasca workshop
pendukung
implementasi
akreditasi
laboratorium
kesehatan. 2) Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petugas laboratorium tentang standar manajemen laboratorium kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-
- 39 masing laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi laboratorium kesehatan dengan melibatkan narasumber dari
KALK, Kementerian Kesehatan dan Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan. Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan paling lambat 1(satu) minggu pasca workshop. Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium
kesehatan
Kementerian
Kesehatan
dan c.q.
kemudian Direktorat
melaporkan Mutu
dan
kepada
Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu pasca Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan. 3) Workshop Standar Teknis Akreditasi Laboratorium Kesehatan Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan petugas laboratorium tentang standar teknik laboratorium kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan satu kali oleh oleh masing-masing laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi laboratorium kesehatan dengan melibatkan narasumber: KALK, Kementerian Kesehatan, dan Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan mengenai perkembangan tindak lanjut hasil Workshop Standar Teknis Akreditasi Laboratorium Kesehatan paling lambat 1(satu) minggu
pasca workshop. Pendamping Akreditasi
laboratorium kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium
kesehatan
Kementerian
Kesehatan
dan c.q.
kemudian Direktorat
melaporkan Mutu
dan
kepada
Akreditasi
Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu pasca Workshop Standar Manajemen Akreditasi Laboratorium Kesehatan. Adapun rincian kegiatan workshop sebagai berikut:
No 1
Kegiatan
Workshop Persiapan Akreditasi
Pelaksana Kegiatan Laboratorium kesehatan yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
Rincian - Penyampaian Materi dilaksanakan selama 3 hari efektif
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan fotocopy - Penunjang workshop - Konsumsi rapat
- 40 No
2
Kegiatan
Workshop Standar Manajemen Akreditasi Labkes
Pelaksana Kegiatan
Laboratorium kesehatan yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
Rincian
Komponen Belanja
- Workshop ditujukan untuk laboratorium kesehatan prov/kab/kota - Peserta berasal dari laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi - Narasumber berasal dari: Kementerian Kesehatan, Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK), Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/K ota - Penyampaian Materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Workshop ditujukan untuk laboratorium kesehatan prov/kab/kota - Peserta berasal dari laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi - Narasumber terdiri dari: KALK, Kementerian Kesehatan dan Pendamping Akreditasi
Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (3 orang @ 5 jam), Rp 900.000 /jam - Honor narasumber 2 orang prop/kab/kota ( sesuai lokasi labkes) @ 2 jam, Rp 900.000 /jam - Honor moderator 2 orang @ 1 kali Rp 700.000,Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan)
Belanja bahan: - ATK dan fotocopy - Penunjang workshop - Konsumsi rapat Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (3 orang @ 5 jam), Rp 900.000 /jam - Honor narasumber 2 orang prop/kab/kota ( sesuai lokasi labkes) @ 2 jam, Rp 900.000 /jam - Honor moderator 2 orang @ 1 kali Rp 700.000,Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai
- 41 No
3
Pelaksana Kegiatan
Kegiatan
Workshop
Standar Teknis Akreditasi Labkes
Laboratorium kesehatan yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
Rincian
Komponen Belanja
Laboratorium Kesehatan
dengan Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan) Belanja bahan: - ATK dan fotocopy - Penunjang workshop - Konsumsi rapat
- Penyampaian Materi dilaksanakan selama 3 hari efektif - Workshop ditujukan untuk laboratorium kesehatan prov/kab/kota - Peserta berasal dari laboratorium kesehatan daerah yang akan melaksanakan akreditasi - Narasumber:
KALK, Kementerian Kesehatan, dan Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (3 orang @ 5 jam), Rp 900.000 /jam - Honor narasumber 2 orang prop/kab/kota ( sesuai lokasi labkes) @ 2 jam, Rp 900.000 /jam - Honor moderator 2 orang @ 1 kali Rp 700.000,Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan)
Tahapan Kegiatan Workshop akreditasi Labkesda yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018, akreditasi Labkesda adalah 1(satu) kali kegiatan Workshop. Jika Labkesda masih memerlukan peningkatan kemampuan manajeman dan teknis tambahan makan dapat dianggarkan melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. b. Bimbingan Akreditasi Kegiatan bimbingan teknis bertujuan untuk membantu Laboratorium Kesehatan dalam persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan baik dari sisi penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar. Dalam bimbingan ini, Laboratorium Kesehatan akan dibantu sampai ke detail teknis implementasi standar akreditasi laboratorium
- 42 kesehatan. Bimbingan dilaksanakan 2 (dua) kali, dengan materi bimbingan sbb: 1) Bimbingan Pertama a) Pengelolaan dan Kepemimpinan (PK) b) Perencanaan dan Kajian Manajemen (PKM) c) Pengelolaan Kontrak dan Kerjasama (PKK) d) Program Manajemen Mutu (PMM) e) Keamanan dan Keselamatan (KK) 2) Bimbingan Kedua a) Proses Kontrol Lingkungan (PKL) b) Proses dan Prosedur Pemeriksaan (PPP) c) Rujukan Laboratorium (RL) d) Program Mutu Pemeriksaan (PMP) e) Tata Kelola Klien (TKK) Bimbingan dalam kegiatan ini dilaksanakan di laboratorium kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai lokasi) oleh tim Pembimbing
yang
difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam bentuk bimbingan teknis. Tim Pembimbing adalah tim yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari KALK. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil bimbingan, dilakukan
oleh
pendamping
akreditasi
laboratorium
kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan sesuai ketentuan. Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan mengenai
perkembangan tindak lanjut hasil
bimbingan paling lambat 2 (dua) minggu pasca bimbingan. Pendamping Akreditasi laboratorium kesehatan melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pasca bimbingan akreditasi. Rincian kegiatan Bimbingan Akreditasi Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut: No 1
Kegiatan Bimbingan Pertama
Lokasi Kegiatan
Rincian
Laboratorium - Pembimbingan Manajemen Kesehatan yang diusulkan
dilaksanakan
Komponen Belanja Belanja bahan: - ATK dan fotocopy - Konsumsi rapat (disesuaikan
- 43 No
Kegiatan
Lokasi Rincian Kegiatan akan selama 3(tiga) hari efektif. melaksanakan Untuk daerah akreditasi dengan jarak dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota memerlukan waktu tempuh minimal 6 (enam) jam maka pelaksanaan bimbingan dapat ditambah 1(satu )hari atau lebih perjalanan ( sesuai situasi kondisi setempat) - Pembimbingan dilaksanakan pada laboratorium kesehatan prov/kab/kota - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 3 orang Narasumber - Narasumber terdir dari:
Komponen Belanja jumlah peserta dan Narasumber) Belanja jasa profesi: Honor Narasumber (3 orang @ 5 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan) - Pengganti Transport Pendamping Akreditasi Labkes - Uang saku Pendamping Akreditasi Labkes
tim Pembimbing yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 2.
Bimbingan Kedua
Laboratorium - Pembimbingan Manajemen Kesehatan
dilaksanakan yang selama 3(tiga) diusulkan hari efektif. akan - Untuk daerah melaksanakan dengan jarak dari Ibukota akreditasi Provinsi ke Kabupaten/Kota
Belanja bahan: - ATK dan fotocopy - Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan Narasumber) Belanja jasa profesi:
- 44 No
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Rincian memerlukan waktu tempuh minimal 6 (enam)jam maka pelaksanaan bimbingan dapat ditambah 1(satu)hari atau lebih perjalanan ( sesuai situasi kondisi setempat) - Pembimbingan dilaksanakan pada laboratorium kesehatan prov/kab/kota - Pelaksanaan materi secara simultan oleh 3 orang Narasumber - Narasumber terdir dari:
Komponen Belanja Honor Narasumber (3 orang @ 5 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan) - Pengganti Transport Pendamping Akreditasi Labkes - Uang saku Pendamping Akreditasi Labkes
tim Pembimbing yang difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan lembaga akreditasi independen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Tahapan kegiatan
bimbingan akreditasi laboratorium kesehatan yang
dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018 Akreditasi laboratorium adalah 1 (satu) kali kegiatan bimbingan. Jika laboratorium kesehatan masih memerlukan
bimbingan akreditasi tambahan, maka
dapat dianggarkan melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Survei Akreditasi a. Survei Simulasi Survei simulasi akreditasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk
- 45 melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan Laboratorium Kesehatan, review rekam medis, telusur fasilitas dan sebagainya. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran
kesiapan
Laboratorium
Kesehatan
dalam
menghadapi
akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei. Pemantauan dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi hasil survei simulasi, dilakukan
oleh
pendamping
akreditasi
laboratorium
kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota yang tersertifikasi Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Labkes. Laboratorium Kesehatan melaporkan kepada Pendamping Akreditasi Laboratorium rekomendasi
Kesehatan hasil
survei
mengenai simulasi
perkembangan kepada
tindak
Pendamping
lanjut
Akreditasi
Laboratorium Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota) paling lambat 2 (dua) minggu
pasca survei. Pendamping Akreditasi laboratorium kesehatan
melakukan verifikasi terhadap laporan laboratorium kesehatan dan kemudian melaporkan kepada Kementerian Kesehatan c.q. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pasca survei simulasi. Survei simulasi dilaksanakan oleh lembaga akreditasi independen yang berwenang. No 1
Kegiatan Survei Simulasi Akreditasi
Lokasi Kegiatan
Laboratorium Kesehatan
Rincian -
yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
-
Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan agenda survei simulasi akreditasi dari lembaga akreditasi independen yang berwenang Dilaksanakan oleh
pendamping akreditasi laboratorium kesehatan prov/kab/ko
Komponen Belanja Belanja bahan: ATK dan fotocopy Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan Narasumber Belanja jasa profesi: Honor surveior (3 orang @ 5 jam x Rp 900.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- 46 No
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja
ta yang tersertifikasi Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Labkes.
- Uang harian narasumber (selama perjalanan) - Pengganti Transport Pendamping Akreditasi Labkes - Uang saku Pendamping Akreditasi Labkes
b. Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan Survei akreditasi Laboratorium Kesehatan adalah penilaian terhadap Laboratorium Kesehatan untuk mendapatkan sertifikat akreditasi nasional yang dilakukan oleh KALK kepada laboratorium kesehatan yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi kepada KALK. Kegiatan ini dilakukan
di
laboratorium
kesehatan
milik
pemerintah
Provinsi/
Kabupaten/Kota. Survei akreditasi dilakukan oleh KALK, dengan rincian sebagai berikut: No 1
Kegiatan Survei Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Lokasi Kegiatan
Laboratorium Kesehatan yang diusulkan akan melaksanakan akreditasi
Rincian -
Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan agenda survei akreditasi dari lembaga akreditasi independen yang berwenang
Komponen Belanja Belanja bahan: ATK dan fotocopy Konsumsi rapat (disesuaikan jumlah peserta dan Narasumber Belanja jasa profesi: Honor surveior (3 orang @ 5 jam x Rp 900.000,-) Belanja sertifikasi/uji laboratorium: - Pendaftaran akreditasi KALK (@ Rp 2.000.000,-) Belanja perjadin biasa: - Transport Narasumber - Penginapan Narasumber sesuai dengan
- 47 No
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Rincian
Komponen Belanja Peraturan yang berlaku - Uang harian narasumber (selama perjalanan) - Pengganti Transport Pendamping Akreditasi Labkes - Uang saku Pendamping Akreditasi Labkes
Tahapan kegiatan survei akreditasi laboratorium kesehatan yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2018 Akreditasi laboratorium adalah 1 (satu) kali yaitu survei akreditasi laboratorium kesehatan. Jika sebelum pelaksanaan survei akreditasi laboratorium kesehatan dirasakan perlu untuk dilakukan survei simulasi, maka dapat dianggarkan melalui APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 48 BAB V PENUTUP Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya. DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu. Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan 2018 ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran ataupun kegiatan antar DAK Nonfisik, baik antara BOK, Jampersal serta Akreditasi Pukesmas, Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi Labkesda. Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.
