Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015 - 2019
BAB I Pendahuluan 1.1.
Latar Belakang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2014 - 2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005–2025. Pada tahap ini, pembangunan Kabupaten Langkat ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prioritas lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat yang ditandai dengan terdistribusinya pembangunan dan hasil pembangunan di Kabupaten Langkat, rendahnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, yang didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang ditandai dengan semakin kuat dan kompetitifnya ekonomi Kabupaten Langkat, terutama pada sektor ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan jasa, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh Kabupaten Langkat. Berbagai isu lokal, nasional maupun global yang dihadapi Kabupaten Langkat antara lain : keamanan dan ketertiban masyarakat, pelayanan publik, lingkungan hidup dan bencana, kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan sosial), pembangunan perdesaan dan ketahanan pangan, infrastruktur wilayah dan tata ruang, serta kemiskinan. Dalam menangani isu tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh segenap komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.
1.2 Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 20152019 adalah memberikan pedoman bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Langkat secara sinergis dan berkesimabungan. Adapun tujuan penyusunan Rancangan RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah adalah menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD serta penyusunan RKPD. Lebih lanjut Perda RPJMD dapat digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan arah kebijakan pembangunan daerah untuk masa lima tahun.
1.3 Dasar Hukum Penyusunan I-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015 - 2019
Perangkat hukum yang menjadi acuan untuk menentukan jangkauan dan arah pengaturan RPJMD ini diantaranya adalah: 1.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4.
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2007 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Permendagri No. 59 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor … Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun ………; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor … tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 – 2018; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 tahun 2007 tentang Pembentukan Oerganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor …. tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Utara tahun 2005 – 2025; I-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015 - 2019
19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun ………;
1.4.
Hubungan Lainnya.
antara
RPJM
dengan
Dokumen
Perencanaan
Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD serta penyusunan RKPD, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD Kabupaten Langkat, juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RUTR Provinsi Sumatera Utara dan RTRW Kabupaten Langkat, Tata Guna Lahan, Lingkungan Hidup dan Sumber daya yang terdapat di Kabupaten Langkat.
1.5.
Sistematika Penyusunan.
RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, dan sistematika. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan. BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini berisi penyajian analisis lingkungan, isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. I-3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015 - 2019
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII INDIKASI RENCANA KEBUTUHAN PENDANAAN
PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI
Bab ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serja pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini berisikan penetapan indikator kinerja daerah. BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
I-4
