Paper Undang-undang yang Mengatur Audit
Afifah Firdiyanti 8335092909
S1 Akuntansi Reguler 2009 Universitas Negeri Jakarta
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang mengatur standar audit sekomprehensif Sarbanes Oxley. Walaupn demikian ada beberapa peraturan yang dikeluarkan beberapa pihak yang berwenang yang secara terpisah memiliki beberapa kesamaan dengan komponen dari Sarbanes Oxley, antara lain adalah sebagai berikut: a)
Pernyataan Standar Audit (PSA) No. 62 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) yang isinya mensyaratkan agar KAP yang sedang memeriksa klien milik Negara ataupun mendapat bantuan dari keuangan negara untuk memeriksa kondisi IC dan memberikan atestasi atas tingkat kepatuhan klien terhadap peraturan dan undang-undang. PSA ini sampai sekarang masih diperdebatkan oleh beberapa pihak; ada yang setuju ada yang menentang. IAI sendiri kabarnya akan melakukan perubahan dan menggantikan PSA 62 ini dengan PSA 75 yang sampai saat ini masih bersifat exposure draft dan belum diketahui nasib selanjutnya (rencana penggantian inipun juga dipertanyakan). Seandainyapun diterapkan, ketetuan ini hanya berlaku bagi perusahaan yang menggunakan atau mendapat bantuan dari anggaran negara; tidak diterapkan pada semua perusahaan. b)
Bagi industri perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang
mengharuskan direksi bank untuk membuat pernyataan mengenai kondisi IC dan juga mengenai tingkat kepatuhan. Bahkan untuk perbankan, salah seorang direktur harus ditetapkan sebagai direktur kepatuhan. Dan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional. c)
Badan Pengelola Pasar Modal telah mengeluarkan peratuan Bapepam no:VIII.G.1, pada
tanggal Des. 2003 mengenai tanggung jawab direksi terhadap laporan keuangan dengan cara menandatangani suatu pernyataan bahwa direksi bertanggung jawab terhadap IC perusahaan. Perbedaannya dengan versi Sarbanes-Oxley adalah bahwa dalam Sarbanes-Oxley direksi juga diminta untuk membuat asesmen terhadap kondisi IC diperusahaannya.
PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan penugasan audit. Kepatuhan terhadap PSA yang diterbitkan IAPI ini bersifat wajib bagi seluruh anggota IAPI. Termasuk didalam PSA adalah Interpretasi Pernyataan Standar Audit (IPSA), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh IAPI terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh IAPI dalam PSA.
Standar Profesional Akuntan Publik (disingkat SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI). Standar-standar yang tercakup dalam SPAP adalah: 1.
Standar Auditing
Standar Auditing adalah sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing. Di Amerika Serikat, standar auditing semacam ini disebut Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) yang dikeluarkan oleh the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 2.
Standar Atestasi
Atestasi (attestation) adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi (assertion) suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar atestasi membagi tiga tipe perikatan atestasi (1) pemeriksaan (examination), (2) review, dan (3) prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures). Salah satu tipe pemeriksaan adalah audit atas laporan keuangan historis yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemeriksaan tipe ini diatur berdasarkan standar auditing. Tipe pemeriksaan lain, misalnya pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, diatur berdasarkan pedoman yang lebih bersifat umum dalam standar atestasi. Standar atestasi ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Ind 3.
Standar Jasa Akuntansi dan Review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Sifat pekerjaan non-atestasi tidak
menyatakan pendapat, hal ini sangat berbeda dengan tujuan audit atas laporan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Tujuan audit adalah untuk memberikan dasar memadai untuk menyatakan suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan dalam pekerjaan non-atestasi tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pendapat akuntan. Jasa akuntansi yang diatur dalam standar ini antara lain: * Kompilasi laporan keuangan – penyajian informasi-informasi yang merupakan pernyataan manajemen (pemilik) dalam bentuk laporan keuangan * Review atas laporan keuangan - pelaksanaan prosedur permintaan keterangan dan analisis yang menghasilkan dasar memadai bagi akuntan untuk memberikan keyakinan terbatas, bahwa tidak terdapat modifikasi material yagn harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia * Laporan keuangan komparatif – penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan dua periode atau lebih yang disajikan dalam bentuk berkolom 4.
Standar Jasa Konsultasi
Standar Jasa Konsultansi merupakan panduan bagi praktisi (akuntan publik) yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultansi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultansi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultansi dilaksanakan untuk kepentingan klien.
Jasa konsultansi dapat berupa: * Konsultasi (consultation) – memberikan konsultasi atau saran profesional (profesional advise) berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan klien. Contoh jenis jasa ini adalah review dan komentar terhadap rencana bisnis buatan klien * Jasa pemberian saran profesional (advisory services) - mengembangkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh klien. Contoh jenis jasa ini adalah pemberian bantuan dalam proses perencanaan strategik * Jasa implementasi - mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Sumber daya dan personel klien digabung dengan sumber daya dan personel praktisi untuk mencapai tujuan implementasi. Contoh jenis jasa ini adalah penyediaan jasa instalasi sistem komputer dan jasa
pendukung yang berkaitan. * Jasa transaksi - menyediakan jasa yang berhubungan dengan beberapa transaksi khusus klien yang umumnya dengan pihak ketiga. Contoh jenis jasa adalah jasa pengurusan kepailitan. * Jasa penyediaan staf dan jasa pendukung lainnya - menyediakan staf yang memadai (dalam hal kompetensi dan jumlah) dan kemungkinan jasa pendukung lain untuk melaksanakan tugas yang ditentukan oleh klien. Staf tersebut akan bekerja di bawah pengarahan klien sepanjang keadaan mengharuskan demikian. Contoh jenis jasa ini adalah menajemen fasilitas pemrosesan data * Jasa produk - menyediakan bagi klien suatu produk dan jasa profesional sebagai pendukung atas instalasi, penggunaan, atau pemeliharaan produk tertentu. Contoh jenis jasa ini adalah penjualan dan penyerahan paket program pelatihan, penjualan dan implementasi perangkat lunak komputer 5.
Standar Pengendalian Mutu
Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI. Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus harus diterapkan oleh setiap KAP pada semua jenis jasa audit, atestasi dan konsultansi meliputi: * independensi - meyakinkan semua personel pada setiap tingkat organisasi harus mempertahankan independensi * penugasan personel - meyakinkan bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan dimaksud * konsultasi - meyakinkan bahwa personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi, pertimbangan (judgement), dan wewenang memadai * supervisi - meyakinkan bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh KAP * pemekerjaan (hiring) - meyakinkan bahwa semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya, sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara kompeten
* pengembangan profesional - meyakinkan bahwa setiap personel memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana bagi KAP untuk memberikan pengetahuan memadai bagi personelnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka dan untuk kemajuan karier mereka di KAP * promosi (advancement) - meyakinkan bahwa semua personel yang terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. * penerimaan dan keberlanjutan klien - menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas berdasarkan pada prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) * inspeksi - meyakinkan bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif Kelima standar profesional di atas merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik di Indonesia.
UU Pasar Modal memang telah mengatur mengenai keberadaan akuntan publik. Namun, UU Pasar Modal dinilai belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh para akuntan publik yang melakukan audit di pasar modal. Bahkan, dianggap kurang luas. Oleh karena itu, sudah saatnya dibuat suatu UU yang mengatur khusus tentang Akuntan Publik ini. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Herwidayatmo dalam sebuah seminar di Jakarta mengatakan bahwa walaupun UU Pasar Modal telah mengatur semua tugas dan tanggung jawab akuntan publik, UU Pasar Modal belum cukup mengakomodasi mengenai aspek yang terkait dengan kegiatan akuntan publik. Seperti, bentuk badan hukum, asosiasi profesi, masa audit dan hal-hal lainnya. "Akuntan publik merupakan mitra Bapepam dalam rangka penegakan prinsip keterbukaan dan penegakan hukum bagi para investor di pasar modal. Oleh karena itu, pengaturan secara khusus mengenai profesi akuntan publik dalam suatu produk hukum setingkat UU akan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi akuntan publik maupun bagi para pengguna laporan keuangan," papar Herwidayatmo.
Usulan untuk membentuk suatu UU tentang Akuntan Publik sebenarnya muncul dari kalangan akuntan publik sendiri, yang kemudian diakomodasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Salah satu ide yang diusung oleh IAI adalah mengenai pengaturan bentuk badan hukum Kantor Akuntan Publik (KAP). Pasalnya, KAP merupakan satu-satunya tempat akuntan publik bekerja dalam rangka menjalankan kegiatannya. Selama ini, KAP bukanlah suatu badan hukum yang dapat dilibatkan dalam pemenuhan tanggung jawab akuntan publik. Keinginan untuk melakukan pengaturan atas badan hukum KAP dimaksudkan agar KAP dapat turut serta menanggung beban tuntutan keuangan dari masyarakat apabila mesyarakat dirugikan dari opini yang diberikan oleh akuntan publik. Menanggapi hal itu, Herwidayatmo mengatakan bahwa bagi pasar modal, opini akuntan publik terhadap laporan keuangan emiten dan atau perusahaan publik merupakan informasi utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Karena itu, pengaturan yang jelas mengenai status badan hukum KAP sangat membantu bagi akuntan publik sendiri dalam menghadapi tuntutan kerugian yang mungkin timbul dari investor yang merasa dirugikan dari opinin akuntan publik. Periode audit Selain mengenai bentuk badan hukum KAP, dalam RUU tentang Akuntan Publik yang akan segera disusun, Bapepam mengisyaratkan agar UU tersebut nantinya memuat ketentuan yang mengatur mengenai batasan periode audit satu klien. Selama ini, laporan keuangan emiten dan atau perusahaan publik kebanyakan selalu diaudit oleh KAP maupun akuntan publik yang sama. Hal ini tentunya sangat rawan menimbulkan kolusi antara klien dengan akunta publik yang mengaudit, sehingga independensinya mulai diragukan. Selain itu, berkurangnya independensi seorang akuntan publik disebabkan juga oleh adanya hubungan-hubungan tertentu antara akuntan dengan kliennya. Seperti, hubungan bisnis, hubungan keuangan, atau hubungan kekaryawanan, serta pemberian jasa-jasa non-audit, di samping jasa audit. Bahkan, besar kemungkinan kasus-kasus pelanggaran di pasar modal yang tidak terungkap dalam laporan keuangan juga diindikasikan terjadi karena lamanya suatu KAP atau akuntan publik mengaudit klien yang sama.
Bapepam sendiri saat ini juga tengah menggodok peraturan mengenai independensi akuntan. Peraturan tersebut pada intinya juga akan mengatur mengenai pembatasan lamanya seorang akuntan dapat mengaudit suatu klien serta pembatasan pemberian jasa audit yang dibarengi dengan jasa non-audit.
UU Akuntan Publik (UU No. 5 Tahun 2011) Undang Undang Akuntan Publik diketuk oleh DPR RI pada tangggal 5 April 2011 dan disahkan presiden tanggal 3 Mei 2011. Undang-undang tentang Akuntan Publik antara lain mengatur tentang regulator profesi, asosiasi profesi, perizinan, hak dan kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain-lain. Saat ini di Indonesia belum ada Undang-undang yang khusus mengatur mengenai Akuntan Publik. UU terakhir mengenai akuntan adalah UU No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. Adapun latar belakang munculnya UU ini adalah:
Melindungi kepentingan publik;
Mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan;
Memelihara integritas profesi Akuntan Publik;
Melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik
profesi.
Memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik, regulator dan profesi Akuntan
Publik;
Menegaskan keberadaan jasa Akuntan Publik yang telah diakui dalam beberapa peraturan
perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1) UU No. 34 th. 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, pasal 4; 2) UU No. 11 th. 1992 tentang Dana Pensiun, pasal 52 (1); 3) UU No. 1 th. 1995 tentang Perseroan Terbatas, pasal 59 (1); 4) UU No 8 th. 1995 tentang Pasar Modal, pasal 64 (1) dan pasal 66; 5) UU No. 10 th. 1998 tentang Perbankan, pasal 31A; 6) UU No. 23 th. 1999 tentang BI, penjelasan pasal 30 (1);
Mengatur profesi Akuntan Publik dengan peraturan perundang-undangan setingkat
Undang-undang merupakan praktek lazim di negara lain.
Adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Akuntan Publik;
Adanya perkembangan lingkungan sosial, seperti teknologi dan liberalisasi perdagangan
jasa, yang mempengaruhi profesi Akuntan Publik. Akuntan publik sebagai profesi yang jasa utamanya atestasi, tak dipungkiri memainkan peran vital dan strategis dalam turut mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, efisien dan transparan. Peran strategis ini dilandasi karena hasil pekerjaan akuntan publik digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan ekonomis. Peranan akuntan publik dimanifestasikan dalam meningkatan kualitas dan kredibilitas informasi atau laporan keuangan suatu entitas. Hal ini menyiratkan akuntan publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini objektif atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian, akuntan publik bertanggungjawab pada opini atau pernyataan pendapatnya atas informasi keuangan. Sebagai salah satu instrumen pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan akan jasa akuntan publik dengan sendirinya pun semakin meningkat. Kegiatan dunia usaha dengan profesi akuntan publik bagaikan sisi-sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perubahan perubahan yang terjadi pada dunia usaha secara langsung akan berpengaruh pada dinamika profesi akuntan. Karenanya, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik. Publik pun semakin menuntut agar akuntan publik mampu menunjukkan profesionalismenya dengan baik. Profesionalisme tersebut dicerminkan dengan etika, objektivitas, dan kompetensi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap profesi akuntan publik belum menunjukan pemahaman yang sepadan mengenai peran dan tanggungjawab akuntan publik sesungguhnya. Sebagian besar anggota masyarakat berpendapat bahwa perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah perusahaan yang baik atau sehat secara finansial. Semangat berdemokrasi dan kurangnya pemahaman tersebut mengharuskan pemerintah sebagai pembina dan pengawas profesi akuntan publik untuk menyempurnakan pranata hukum bidang jasa akuntan publik. Terlebih undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik dirasakan kurang memadai untuk dijadikan
pegangan dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul. Sementara, kebutuhan dan dinamika di lingkup jasa akuntan publik kian berubah dan berkembang dengan cepat. Berangkat dari pemikiran itu, pemerintah kemudian menginisiasikan Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP). Undang-undang yang diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat, sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik. UU AP ini mengatur berbagai hal mendasar terkait profesi Akuntan Publik, yang antara lain: lingkup jasa dan perijinan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), kerjasama KAP dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), pembinaan dan pengawasan Menteri, serta Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Selanjutnya UU AP juga mengatur hak, kewajiban dan larangan bagi AP dan KAP, pembentukan Komite Pertimbangan Profesi Akuntan Publik, serta sanksi adminstratif dan ketentuan pidana. Lahirnya UU AP pun disambut positif banyak kalangan, baik masyarakat maupun akuntan publik itu sendiri. Melalui UU AP, masyarakat atau publik tentu akan lebih mendapat jaminan atas jasa yang berkualitas. Kualitas jasa yang dihasilkan dari akuntan publik yang memang memiliki kompetensi mumpuni dan kecakapan integritas. Dari sisi akuntan publik, UU AP juga setidaknya dapat menjawab kebutuhan profesi akan payung hukum yang lebih kuat dan jelas. UU AP diniscayakan dapat menjawab mimpi akuntan publik yang telah lama merindukan payung hukum berupa undang-undang. Regulasi ini nantinya diharapkan dapat menimbulkan kepastian hukum dan aturan main yang lebih jelas. Memang, mesti diakui pula bahwa munculnya UU AP, yang pada awalnya masih dalam bentuk RUU telah menuai berbagai perbedaan pendapat, juga tidak terlepas dari silang pendapat antara pemerintah dengan sebagian profesi. Asosiasi profesi akuntan publik yang diwadahi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai bahwa sebagian UU AP dikhawatirkan akan menghambat dan mengganggu perkembangan akuntan publik Indonesia. Perbedaan pendapat atas sebagian UU AP tersebut, utamanya menyangkut pemberian sanksi pidana dan pengaturan rotasi klien. Nyatanya, di lingkup profesi memang terdapat dua kubu besar yang berbeda pendapat. Dua kubu itu diwakili oleh akuntan publik yang bekerja sendiri (single practitioner) dan mereka yang membentuk partnership atau kemitraan. Single practitioner misalnya, beranggapan bahwa rotasi klien maupun pemberian sanksi pidana hanya akan “mengubur” profesi. Sementara mereka yang membentuk partnership
menjawab hal tersebut sebagai tantangan profesi dan hal yang jamak dilakukan adalah dengan melakukan rotasi klien. Terlebih di banyak negara pun pola rotasi klien sudah jamak dilakukan. Profesi akuntan publik mempunyai peranan yang besar untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan. Guna mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat global, maka sudah selayaknya profesi akuntan publik didukung dengan peraturan setingkat undang-undang.
