TUGAS MAKALAH Konteks Administrasi Pembangunan dan Pembaharuan Administrasi dalam Konteks Pertumbuhan Politik
OLEH 1. Nurkaida ( 216110027) 2. Lisa Febrianti ( 216110135) 3. Nurafina (216110064) 4. M. Syahril ( 216110097)
Kelas : Pembangunan
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2018
2
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “KONTEKS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMBAHARUAN ADMINISTRASI DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN POLITIK” . Penyusunan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah “ADMINISTRASI PEMBANGUNAN”. Kami menyadari banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini. Karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk melengkapi segala kekurangan dan kesalahan dari makalah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyusunan makalah ini.
Mataram, 6 November 2018
Penyusun
I
DAFTAR ISI Kata pengantar ............................................................................................................. I Daftar isi....................................................................................................................... II BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................................... 1 B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 2 C. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Administrasi Pembangunan ..................................................... 3 B. Pembangunan administrasi lawan administrasi pembangunan .................. 4 C. Konteks pembangunan administrasi ......................................................... 4 D. Masalah-masalah dalam administrasi pembangunan ................................. 6 E. Pembaharuan administrasi dan pertumbuhan politik ................................. 7 F. Alasan-alasan yang mendukung pembaharuan administrasi .................... 9 G. Akibat-akibat modernisasi administrasi .................................................... 10 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan ............................................................................................. 13 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 15
II
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Selama dua puluh tahun yang lalu doktrin administrasi negara Amerika serikat diuji melalui penerapannya di berbagai negara. Tahap demi tahap konsekuensi yang ditimbulkan semakin menampakkan bahwa doktrin tersebutb paradoksal. Relevansi suatu dktrin administrasi bergantung pada keseluruhan setting tempat berlangsung administrasi itu sendiri, sesuatu yang telah berjalan baik disuatu tempat justru membahayakan di tempat lain. Berbagai upaya untuk mengenalkan pembaharuan administrasi kepada negara-negara berkembang banyak mengetengahkan analisa mengenai kegunaan upaya ini dalam kaitannya dengan kemampuan administrasi. Dukungan transional terhadap pembaharuan administrasi setidaknya membantu meningkatkan kemampuan administrasi di kalangan sistem politik sedang berkembang. Akan tetapi dalam memberikan dukungan tersebut diketahui banyaknya kesalahan dan pemanfaatan sumber daya tidak produktif. Namun sesungguhnya hal tersebut tidak lebih besar dari pada yang dapat ditemukan dari kegiatan pemberian bantuan asing lainnya. Hal ini karena mereka enggan melakukan manipulasi rasional.
1
B. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Administrasi Pembangunan? 2. Bagaimana pembangunan administrasi lawan administrasi pembangunan? 3. Bagaimana konteks pembangunan administrasi? 4. Apa saja masalah-masalah dalam administrasi pembangunan? 5. Bagaimana pembaharuan administrasi dan pertumbuhan politik? 6. Apa saja alasan-alasan yang mendukung pembaharuan administrasi ? 7. Apa saja akibat-akibat modernisasi administrasi?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui apa arti dari administrasi pembangunan . 2. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan administrasi lawan administrasi pembangunan . 3. Untuk mengetahui konteks pembangunan administrasi. 4. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam administrasi pembangunan. 5. Untuk mengetahui pembaharuan administrasi dan pertumbuhan politik . 6. Untuk mengetahui -alasan yang mendukung pembaharuan administrasi . 7. Untuk mengetahui akibat-akibat modernisasi administrasi .
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian administrasi pembangunan Sederhana peristilaahan administrasi pembangunaan menunjuk pada berbagai usaha yang di organisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyekproyeek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua pengertia yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputussankeputusan yang telah dia,bil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaaian usaha mewujudkan pertumbuhaan dan perubaahan secara terencaana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Ada 7 ide pokok administrasi pembangunan : 1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetaapi di pihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. 2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadarvditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. 3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek. 4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. 5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi flaksibel.
3
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifaat multidimensional. Artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Semua hal yang disinggung diatas di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya.
B. Pembangunan administrasi lawan administrasi pembangunan Bicara administrasi pembangunan seringkali hanya menghubungkan tentang sebuah cara untuk merubah keadaan suatu negara ke arah yang lebih diinginkan. Dengan kata lain yang biasanya dibincangkan hanya sebatas bagaimana mencapai tujuan tertentu. Terlepas dari hal penting di atas, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana membangun kinerja administator untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih baik agar supaya dapat membawa atau melangkahkan serta kemudian menapakkan kaki negara ke tempat yang lebih baik. Pembangunan
Administrasi
sendiri
merupakan
suatu
upaya
untuk
memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul The PublicAdministrationDictionary, menjelaskan bahwa Pembangunan
Administrasi
merupakan
suatu
upaya
untuk
meningkatkan,
memperbaiki teknik, proses, dan sistem untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara berkembang. Pembangunan Administrasi telah berusaha untuk mengimplementasikan birokrasi rasional berdasarkan pada kenetralan, dan kecakapan pelayanan sipil pada negara berkembang. Ini dapat berjalan di beberapa tempat, namun tidak di beberapa tempat lain. Sebuah konsep administrasi selalu diharapkan mampu menjadikan kinerja pembangunan menjadi semakin baik, namun sedikit yang memikirkan bahwa sebuah konsep pembangunan juga harus mampu berpengaruh pada perkembangan administrasi. Pada masa lalu dikenal dikotomi madministrasi – manajemen, namun seiring perjalannan waktu, dikotomi tersebut tidak lagi dibenarkan. Seorang administrator juga harus mampu dan berkecimpung pada proses manajemen, bukan
4
hanya menjadi aktor pelaksana saja. Karena kegagalan pembangunan terjadi salah satunya ialah perbedaan faham antara sang pengkonsep dan sang eksekutor. Administrasi pembangunan harus mampu menyentuh tatanan administrasi itu sendiri. Jika tidak maka ibarat orang yang ingin memperbaiki orang lain tapi dia sendiri tidak menginginkan menjadi baik, jika seperti ini yang terjadi maka proses pembangunan akan sangat mustahi untuk di-gol-kan. Karena awal dari pembangunan negara adalah membangun administrasi terlebih dahulu
C. Konteks Pembangunan Administrasi Sederhananya peristilahan administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Pada hakikatnya gagasan pembangunan yang terkandung upaya peningkatan kemampuan masyarakat adalah untuk mempengaruhi lingkungan fisik, manusia dan kebudayaan mereka. Dengan jelas bahwa mereka melakukan hal ini secara keseluruhan sebagai suatu masyarakat, kolektivitas, bukan secara individual. Mereka dapat berhasil hanya karena ada kerja sama mengatur usaha itu. Dengan kata lain, mereka harus belajar mencapai keputusan bersama, merumuskan kehendak melakukan kegiatan sosial, dan menerapkan program-program yang telah disepakati bersama. Proses pengambilan keputusan bersama itulah yang menjadi fikiran dibenak kita ketika membicarakan politik dan administrasi. Dalam arti ini, maka administrasi pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program terencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program. Tidak disangsikan bila doktrin yang terdapat dalam teori administrasi telah diformulasikan sesuai dengan tujuan ini, yakni untuk meningkatkan kemampuan lembaga yang ada memikul beban tersebut. Tetapi pada umumnya pemerintah yang mampu membuat perencanaan tersebut sebelumnya telah mencapai tingkatan pembangunan tertentu. Dan oleh karena itu mereka mampu melaksanakan doktrindoktrin tersebut. 5
Tetapi kenyataannya pemerintahan dewasa ini kurang mampu melaksanakan proyek-proyek pembangunan termasuk didalamnya adalah pemerintahan yang telah membuktikan bahwa gagasan-gagasan administrasi modern ternyata tidak relevan dan tidak efektif. Dari sini administrasi pembangunan perlu dibedakan dengan pembangunan administrasi, yakni dua aspek yang saling berhubungan tapi berbeda satu dengan yang lain. a. Konteks Politik Pembangunan Administrasi Pada dasarnya alat utama kegiatan seluruh pemerintah adalah birokrasi negara. Ini tidak berarti lembaga-lembaga negara seperti lembaga legislatif, kehakiman, partai-partai politik, perusahaan-perusahaan negara, organisasi swasta, dan masyarakat pada umumnya tidak memainkan peranan dalam ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan program-program pemerintah. Oleh karena itu berdasarkan alasan diatas bila perhatian kita dipusatkan pada birokrasi negara. Yakni suatu hirarki yang ada diseluruh kantor dibawah kewenangan formal kepala negara. Kenyataannnya banyak hal mengenai efektivitas pemerintah dapat dipelajari melalui beerapa petinggi tertentu. Didalam istilah petinggi tersebut menyatakan bahwa fungsi pokok yang harus dilakukan adalah administrasi. Dengan pernyataan diatas, tidak berarti bahwa birokrasi boleh memonopoli kekuasaan dalam suatu negara. Dibeberapa negara maju kekuasaan birokrasi selalu diimbangi dengan kekuasaan lembaga ekstra birokrasi dan sistem partai. Konstruksi demikian disebut dengan struktur poliarki. Konstruksi diatas sering disebut dengan “sistem politik”. Lembaga-lembaga poliarki ekstra birokrasi diatasdibeberapa negara memainkan fungsi politik lebih besar daripada fungsi administratifnya walaupun tidak sepenuhnya berfungsi politik. Suatu
birokrasi
dapat
dikatakan
relatif
berkuasa
bila
mampu
mempertahankan posisi birokrasi peringkat menengah seperti kepala biro, kepala bagian, dan kepala seksi bagi kepentingan karir pejabat-pejabatnya. Dengan demikian suatu tingkat pengalaman minimum dapat dipertahankan untuk menjamin peraturan-peraturan pemerintah dimasa depan agar dapat dijalankan secara efektif. Keterangan diatas adalah suatu cara mengelolan kekuasaan dengan relatif berimbang antara birokrasi dan sistem konstitutif yang memungkinkan dilakukannya 6
pemisahan antara “politik” dan “administrasi” dalam pengertian klasik. Pemisahan ini dimaksudkan mengenai pemisahan yang menganjurkan agar birokrasi hanya akan menjalankan fungsi-fungsi administrasi, dan sistem konstitutif seperti DPR, partai, dan para politisi terpilih hanya menjalankan fungsi politik. b. Konteks Ekonomi Administrasi Pembangunan Sudah menjadi ketentuan baku dalam administrasi negara bahwa seluruh pegawai negeri menerima gaji secara berkala. Sistem pembayaran demikian tidak hanya mendorong kerja lebih efektif tapi sekaligus dapat menghindarkan munculnya penekanan yang akan ditujukan pada administrator. Sistem gaji dimaksud tidak hanya bergantung pada kemampuan mengumpulkan dana melalui pajak dan distribusi gaji dalam sistem yang bertanggung jawab, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Dibutuhkan tingkat produksi yang tinggi melampaui kebutuhan konsumsi produsen agar mampu mendukung kebutuhan pejabat militer, pejabat negara, maupun individu yang ditempatkan pada posisi-posisi tambahan. Sistem gaji dimaksud tidak hanya bergantung pada kemampuan mengumpul dana melalui pajak dan distribusi gaji dalam sistem yang bertanggung jawab, melainkan juga di pengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum. Pengenalan sistem gaji menimbulkan konsekuenssi lain. Dinegara-negara miskin kesempatan kerja di luar pertanian sangat sempit. Tekanan angkatan kerja terus meningkat sehingga menimbulkan jurang yang terus melebar antara masyrakat miskin dalam bidang pertanian, tenaga kerja tidak terampil, dengan kelas pegawai negeri dan pejabat yang mendapat gaji. Sistem gaji dinegara yang secara ekonomis telah maju, dapat bekerja sebagai sarana pembangunan birokrasi negara yang mampu menetapi ketentuan hukum dan memperkuat produktivitas ekonomi sekaligus berfungsi sebagai lingkungan yang memebrikan sumbangan positif bagi pembangunan. Tetapi sebaliknya apabila keadaan ekenomi tidak mampu mencapai
tingkatan
yang tinggi, model
pengorganisasian dengan sistem gaji justru akan menguras sumber daya,
dan
menyebarkan kelas parasit yang tidak bertanggung jawab, mengurangi produktivitas dan mempersempit pilihan bagi masyarakat. Karenanya pula akan menjadi beban 7
ekonomi dan kehancuran politik. Doktrin-doktrin administrasi dapat bersifat membantu kemampuan administrasi birokrasi yang didasarkan pada gaji, dan sebaliknya tidak bersifat membantu terhadap negara-negara yang memiliki birokrasi semi gaji. c. Organisasi Sosial dan Administrasi Pembangunan Kebanyakan teoritisi administrasi negara menaruh perhatian terhadap pola organisasi yang tidak universal tapi banyak terdapat dan disukai dibeberapa negara yang relatif maju. Mereka lupa bila doktrin-doktrin adminstrasi hanya relevan bagi suatu organisasi formal (yang kompleks). Organisasi formal yang efektif dan dapat memainkan peranan penting serta mampu menambah kemampuan masyarakat memperluas pilihan dalam rangka mengubah lingkungannya hanya terdapat dinegara-negara maju. Yang ingin dikatakan disini adalah bahwa sistem sosial yang terbelakang lebih sulit menciptakan suatu sistem yang mampu menciptakan organisasi. Semakin sedikit jumlah organisasi yang ada dalam masyarakat semakin sulit pula untuk maju. Dalam masyarakat yang kurang mampu memelihara organisasi, maka bantuan dari luar yang diberikan untuk mendukung tumbuhnya organisasi baru justru akan menimbulkan kekuatan pengimbang. Sebaliknya bagi masyarakat yang lebih mampu membangun organisasi yang hidup, maka bantuan dari luar untuk membangun lembaga yang sudah ada justru dapat membantu pembangunan masyarakat.
D. Masalah-Masalah Dalam Administrasi Pembangunan Masalah-masalah lingkungan yang menjadi hambatan dalam menerapkan doktrindoktrin administrasi yaitu: 1. Masalah-masalah di lingkungan fisik Dengan memperluas analogi terhadap sistem pemerintahan para analis geopolitik mengatakan bahwa lingkungan fisik, geografi, iklim dan lokasi merupakam faktor determinan terhadap pembangunan. Pada suatu daerah tertentu, mungkin orang akan mengatakan bahwa iklim daerah sedang lebihn memberikan harapan terhadap pembangunan, tetapi tidak demikian halnya di daerah tropis beriklim panas. Sejalan dengan pemikiran ini maka orang dapat mengatakan bahwa doktrin administrasi yang cocok bagi pemerintah 8
didaerah beriklim sedang menjadi tidak relevan bagi pemerintah di daerah yang beriklim tropis. 2. Masalah-masalah di lingkungan manusia Beberapa pendapat mengatakan bahwa orang yang terlibat dalam sistem sosial merupakam bagian dari sistem itu dan oleh karenanya tidak dapat dipandang sebagai lingkungan. Setiap manusia memainkan peranan tertentu dan terlibat dalam interaksi. Tetapi secara analitis aktor tersebut dapay dipisahkan dari peranan yang diinginkan serta tindakan yang dilakukannya. Dua orang yang berbeda mungkin akan memainkan peranan yang sama dan sebaliknya dua orang yang sama mungkin juga memainkan peranan yang berbeda. Variabel psikologis yang berhubungan dengan pembangunan juga menarik perhatian. Everett Hagen misalnya mengatakan banyaknya pribadi otoriter dapat menghambat inovasi dan pembangunan didalam masyarakat tradisional dan sedang berubah. Menurutnya pertumbuhan ekonomi dan wiraswasta akan lebih bersifat individual karena hilangnya penghargaan dari sistem kekeluargaan mereka yang mampu membentul kepribadian non otoriter.
3. Masalah-massalah dalam lingkungan budaya Dikatakan bahwa mereka yang menggunakan bahassa sesuai dengan yang digunakan oleh ras superior akan dapat berkembang dan mampu memanfaatkan kemajuan ilmu baik dilapangan administrasi atau lainnya. Sebaliknya mereka yang menggunakan bahasa sesuai dengan yang digunakan oleh rass inferior tidak akan dapat berkembang. Setiap kebudayaan mencerminkan suatu konfigurasi holistik dari suatu bagian yang saling berkaitan. Tidak satu bagian yang dapat diubah tanpa menimbulkan gangguan pada bagian lain. Setiap konfigurasi budaya dari suatu komunitas masyarakat berbeda dari lainnya, sehingga sedikit sekali generalisasi yang dapat dibuat dengan benar.
9
E. Pembaharuan Administrasi dan Pertumbuhan Politik Dari suatu sistem politik yang akan menjadi sasaran pembaharuan, hanya dapat dianalisa apabia hubungan antara pembaharuan administrasi dan pertumbuhan politiknya berlangsung baik. Sistem administrasi mempunyai hubungan ekologis dengan seluruh tatanan sosial yang dipengaruhinya. Seringkali hubungan sistem tersebut tidak dapat mendorong terciptanya keseimbangan dalam pembangunan politik kecuali apabila dengan cara yang sama peningkatan kemampuannya diartikulasikan dengan proses pertumbuhan politik. Lebih dari itu dalam jangka panjang sebaiknya aparat admiinistrasi selalu dikenalkan dengan doktrin yang bersumber dari tatanan sosialnya. Lucian W. Pye menyatakan pandangan yang sama. Dikatakan bahwa memperkuat sisi administrasi bisa jadi malah memperburuk keseimbangan antara administrasi dan politik. Bahkan hal itu juga mendorong para pemimpin semakin menekan lembaga politik dan administrasi untuk menutupi kelemahan politiknya. Sementara itu S.N. Eisenstadt menegaskan bahwa keterlibatan birokrasi yang terlalu luas ke dalam proses politik masyarakatnya, mendorong birokrasi itu sendiri menjadi kelompok kepentingan dan menjalankan fungsi legislatig, eksekutif dan juga fungsifungsi partai politik. Implikasi yang ditimbulkan oleh perbedaan titik pandang ini adlah timbulnya tantangan serius bagi strategi pembaharuan administrasi yang melupakan segi pembangunan lembaga-lembaga politik lainnya yang seharusnya berimbang, ataupun terhadap pola-pola politisasi seluruh tatanan sosial. Pendapat di atas juga memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa semakin kuatnya salah satu sector (administarsi) tertentu dapat menghambat pertumbuhan sector lainnya. Walaupun tidak dinyatakan secara tegas, di sini digunakan anggapan bahwa tumbuhnya sector lain dengan cara yang sama dirangsang oleh adanya bantuan asing yang ingin mencapai keseimbangan pertumbuhan lebih tinggi. Perimbangan dimaksud dapat diwujudkan dengan cara-cara sebagai berikut :
10
a. Menghambat laju perubahan administrasi sampai suatu waktu sektir lainnya cukup siap menghadapi perubahan adminstrasi. b. Mendorong tumbuhnya sector lain sehingga tercapai keseimbangan dengan adminstrasi. c. Penggabungan ke dua cara terdahulu dengan mendorong satu sektor dan menghambat sector lainya. Dengan sektor lainnya dimaksud adalah lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan mengartikulasikan dan mengagregasikan suatu kelompok kepentingan dalam rangka pembuatan dan penerapan kebijaksanaan negara. Adapun bentuk konkritnya dapat disebutkan misalnya partai politik, kelompok dagang, asosiasi profesiaonal, kelompok atau aliran agama tertentu, media komunikasi, lembaga legislatif, organisasi sukarela, pedagang swasta, kalangan pendidikan, kelompok gerakan pembangunan dan kelompok lainnya yang setara.
F. Alasan-alasan yang mendukung pembaharuan administrasi Alasan pertama yang menghendaki pembaharuan administrasi didasarkan pada anggapan bahwa upaya memanipulasi tatanan-tatanan sosial yang luas untuk mendukung sektor-sektor yang semula layaknya secra politis menjadi kurang layak. Hal ini kebijaksanaan luar negeri AS sampai saat ini masih terus dipertanyakan. Penyalahguanaan kekuatan politik memang dapat
saja dilakukan dengan
memanfaatkan fungsi dinas intelejen. Hal ini tidak sesuai dengan martabat dan kehormatan manusia yang pada gilirannya akan mewarnai citra hubungan diplomatik ke dua kedaulatan negara walaupun mungkin ke duanya memiliki perbedaan dalam bidang pembangunan poltik dan ekonomi. Dari segi isu moral internasioanal, penyalahgunaan kekuasaan secara terselubung semacam ini akan menjadi sumber berita yang tidak meenguntungkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kurangnya keahlian serta rendahnya mutu tindakan seperti yang pernah dilakukan AS. Bangsa-bangsa sedang berkembang pada umumnya tidak menghendaki adanya campur tangan terhadap msalah dalam negeri. Alasan kedua yang diterangkan yaitu tuntutan-tuntutan masyarakat merdeka terhadap aparatur administrasi negara lebih tinggi daripada kemampuan politiknya. Tuntutan yang dimaksud dipicu oleh adanya gejala kemerdekaan dan penerimaan mereka terhadap bantuan teknik dan keuangan dari luar. Peningkatan kemampuan 11
mengolah tuntutan politik menjadi tindakan adminsitratif merupakan fungsi (paling) pokok yang harus dijalankan oleh pemerintah. Hanya aparatur modernlah yang secara efektif dapat mengolah komplektifitas tuntutan tersebut. Alasan
ketiga,
bahwa
pembangunan
administrasi
“semi
Otonom”
memerlukan analisa yang lebih luas lagi. Analisa dimaksud didasarkan pada anggapan atas adanya ketidakseimbangan atau pembangunan lembaga-lembaga politik yang asimetris khususnya antara pertumbuhan politik dan peningkatan administrasi. Ada anggapan bahwa pertumbuhan lebaga di negara-negara berkembang berkembang tidak berjalan lancar, anggapan tersebut didasarkan pada ukuran sebagai berikut: a. Tingkat asimilasinya terhadap nilai-nilai modernitas b. Kemampuan lembaga merumuskan suatu norma dan menghubungkannya dengan sasaran dan strukturnya c. Kemampuan menciptakan efisisensi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya d. Kemampuan lembaga tersebut menerima, menyerap dan menyatukan norma-norma bertentangan dengan normanya sendiri e. Ada tidaknya pandangan cosmopolitan yang menghubungkan antara
individu dan kelompok kepentingannya. Apabila kita melihat perkembangan lembaga-lembaga tertentu seperti birokrasi sipil, birokrasi sipil, birokrasi negara, lembaga perdagangan swasta, pendidikan, sekte agama, proses politik, kelompok kepentinganserta lembaga lainnya, maka kelambatan pertumbuhan sebagaimana disebutkan di atas dapat diamati dengan jelas. Alasan keempat menyatakan tidak mungkinnya manipulasi suatu proses politik untuk mengeimbangan pembangunan administrasi berakar sangat dalam pada konsepsi pembangunan politik. Modernisasi dapat diukur empat hal. a. Adanya tidaknya aparat lembaga ysng mempunysi kekuatan (potensi) mengolah kemauan masyarakat ke dalam tindakan yang dapat diperkirakan sebelumnya dan sejalan dan sejalan kebijaksanaan pokok negaranya. Kekuatan yang dimaksud tidak selalu harus berwujud kemampuan 12
(kapabilitas) yang nyata. Sebab jarak antara kekuatan dan kemampuan tersebut mencerminkan daya guna salah-satu segi modernitas itu sendiri. b. Peran serta masyarakat luas dalam proses politiknya. Kualitas peran serta dimaksud dapat diukur dari pemahaman mereka terhadap isu,, besarnya tanggung jawab, dan komitmen mereka terhadap aturan yang dianggap sesuai dengan perubahan. Dalam konteks sistem sistem konstitusional yang telah mapan dimensi kualitatif ini sangat mudah dilihat. c. Kemapuan
memelihara
itegritas
nasional
secara
teratur
dengan
mengakomodir budaya, agama serta kekuatan-kekuatan serupa lainnya. d. Kemampuan memahami kehendak masyarakat dan mengagregasikannya secara berdaya guna walaupun tidak secara langsung tapi mengarah pada persamaan hak dan keadilan. Dengan demikian rasionalitas birokrasi yang digambarkan Weber akan lebih rasional lagi setelah melalui pengalaman harus dikaitkan dengan norma-norma keadilan yang ditentukan oleh lembaga hakim, norma agama, dan kehendak masyarakat dalam satu pola yang dikehendaki bersama.
G. Akibat-akibat modernisasi administrasi Apabila modernisasi administrasi dilakukan bersamaan dengan peningkatan karakteristik pertumbuhan poiitik, maka akan berakibat pada dimensi yang lebih luas. Misalnya gerakan modernisasi administrasi dapat menjadi hambatan bagi dunia politik. Semua sistem birokrasi menghadapi masalah akomodasi semacam itu. Tetapin dibeberapa negara baru kehampaan yang ada diperlebar oleh adanya birokrasi yang tidak terlatih baik dan rendahnya budaya politik. Kualitas budaya politik juga disebabkan oleh norma-norma politik dan birokrasinya yang tidak bersatu dan tidak didukung oleh keseluruhan tatanan sosial yang ada. Motifasi idiologinya dapat berasal dari tiga sumber berikut: a. Pembangunan kembali tradisi asli yang mempunyai kesamaan anggapan dengan sistem konstitusional ala barat yang tlah diidentifikasikan, dijabarkan dan dijadikan doktrin yang utuh. Biasanya doktrin tersebut ditanamkan melalui berbagai sarana-sarana yang sudah diatur rapih kedalam ideologi birokrasi. Inilah cara mempertahankan birokrasi dalam langkah menghadapi
gerakan
13
pembangunan
masyarakat
sekaligus
mempertahankan satu upaya politik dengan memberikan harapan kepada birokrasi bahwa ideologi tersebut tetap hidup dan berkembang b. Mengambil sumber dari doktrin inggris seperti diterapkan dalam tradisi pemerintahan sipil. Doktrin tersebut selalu diperbaharui dan memberikan santapan rohani yang tak habis-habisnya bagi kehadiran fisik mereka. Membandingkan kehidupan masa lalu bukan merupakan dorongan yang baik secara filosofis maupun untuk menghadapi dinamika kehiduopan masa kini. c. Penciptaan media kelembagaan yang dinamis untuk membaurkan ideologi dan teknologi dari administrasi. Hal ini dapat diperbesar dengan mengikut sertakan sektor-sektor lain dalam masyarakat diantara mereka yang mempunyai semangat modernisasi didalam birokrasi. Akan lebih baik lagi bila hal ini dilengkapi dengan kegiatan program latihan dengan doktrin baru yang telah disesuaikan.
14
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Administrasi pembangunan adalah cara yang dilakukan pemerintah mengisi perananan dominan didalam proses pembangunan secara keseluruhan. Ini meliputi prosedur-prosedur teknisi dan pengaturan organisasi yang dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara umum “administrasi pembangunan” mirip dengan “administrasi negara” tradisional terutama dalam kaitannya dengan cara-cara yang ditempuh pemerintah dalam menerapkan aturan-aturan, kebijakan serta norma-norma tertentu. Kegiatan pembangunan menyangkut mobilisasi sumber daya manusia, uang, fasilitas dan tindakan pemerintah, serta mengalokasikannya dalam kombinasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan teknis dan mencapai sasaran-sasaran tertentu dalam pembangunan. Dan menurut Alferd Diamant, ada rezim yang mengarahkan masyarakatnya menjadi menghendaki industrialisasi cepat, rezim demikian disebut sebagai Developmental Movement Regime ( Rezim Gerakan Pembangunan). Dan untuk itu negara-negara yang berkembang melakukan beberapa strategi untuk melakukan peningkatan administrasinya. Strategi umum yang dilakukan negara berkembang untuk meningkatkan administrasinya tersebut dapat berupa dukungan politik dan pendidikan. Analisa terdahulu menekankan pada suatu strategi yang secara cepat dapat meningkatkan kemampuan administrasi. Strategi ini harus berjalan tanpa bergantung pada proses politikisasi, tapi bukan berati tidak mengindahkan ketidakseimbangan yang makin memburuk. Program pembaharuan administrasi harus dijalankan seluas mungkin menyentuh setiap celah tatanan sosial. Selayaknya di dalam pembuatan keebijaksanaan, perlu ditekannya perhatian pada pengukuhan lembaga-lembaga yang dapat mencegah birokrasi mencegah birokrasi dari perilaku menyimpang. Kualitas keputusan lembaga legislatif melalui berbagai kegiatan dan komite aparat yang bertanggung jawab, pada saat-saat tertentu 15
dapat ditingkatkan tanpa harus mengganggunproses partai politikdemikian halnya penilaian yang cermat terhadap perilaku birokrasi dapat di terima dan perlu untuk meninggkatkan kemampuannya melalui bantuan dari luar.
16
DAFTAR PUSTAKA Siagan, Sondang P. 2001. “ADMINISTRASI PEMBANGUNAN”. Jakarta: PT Bumi Aksara. Riggs, Fred W. 1986. ”ADMINISTRASI PEMBANGUNAN”. Jakarta: Rajawali.
17
