Tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah
a. Memeriksa dan memutus 1) permohonan kasasi, 2) sengketa tentang kewarganegaraan, dan 3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding dan tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. c. Dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena 1) Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan. 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya puluhan undang-undang. d. Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undangundang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yan g lebih tinggi. Kewenangan Mahkamah Agung menurut UU No. 4 Tahun 2004 adalah:
a. Mengadili pada tingkat ka sasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang. c. dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. tugas mahkamah konstitusi :
1.
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.
2.
Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3.
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang k ewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945.
4.
Memutuskan pembubaran partai.
5.
Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6.
Memeberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar 1945.
7.
Memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang terjadi.
Wewenang KY
Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1.
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2.
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3.
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4.
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Tugas KY
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas: 1.
Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2.
Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3.
Menetapkan calon hakim agung; dan
4.
Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa: 1.
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; Menerima laporan dari masyarakat berkaitan d engan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Mengambil langkah hukum dan/atau la ngkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
2.
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3.
Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.
4.
Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Peranan Lembaga Peradilan 1. Mahkamah Agung (MA)
a.
Melakasanakan tugas sebagai pengadilan tertinggi Negara.
b.
Sebagai tingkat kasasi tertinggi dan terakhir
c.
Memutuskan persengketaan antarperadilan dibawahnya tentang wewenang mengadili.
d.
Melakukan pengawasan tertinggi terhadap peradilan di tingkat bawahnya.
e.
Memberikan nasihat hukum kepada Presiden untuk pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi.
f. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum baik di minta atau tidak kepada lembaga tinggi Negara lainnya. g.
Menguji secara material peraturan perundang-undangan.
2. Peradilan Umum
a. ·
Peradilan Umum berwenang :
Mengadili perkara pidanan dan perdata pada tingkat banding.
· Mengadili tingkat pertama dan terakhir atas persengkataan antarpengadilan Negeri tentang kewenangan mengadili. b. ·
Pengadilan Negeri berwenang :
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.
· Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya jika diminta.
· Melalui ketuanya, wajib mengawasi pekerjaan penasihat hukum dan notaris di wilayah hukumnyaserta melaporkan hasil pengawasannya kepada ketua Pengadilan Negeri, ketua Mahkamah Agung, dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya me ncakup jabatan notaris. c. ·
Pengadilan Tinggi berwenang :
Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau tingkat banding.
· Mengadili pada tingkat pertama dan terkahir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. · Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di wilayahnya jika diminta. ·
Melalui ketuanya, wajib mengawasi jalannya peradilan, dilakukan dengan seksama dan wajar.
3. Peradilan Agama
a. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan e konomi syariah. b.
Pengadilan Tinggi Agama berwenang :
· Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tingkat banding. · Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa menjadi antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. 4. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
a. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan tugas sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pe rtama (kotamadya/kabupaten). b. ·
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang :
Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ditingkat banding.
· Berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya. 5. Pengadilan Militer
a. Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit, yang berpangkat Kapten ke bawah. b.
Pengadilan Militer Tinggi berwenang :
· Memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah Prajurit atau salah satu prajuritnya berpangkat Mayor ke atas. ·
Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara angkatan bersenjata.
· Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. c.
Pengadilan Militer Utama berwenang :
· Memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang diminta akan banding. · Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa wewenang mengadili : antara Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan ; antar Pengadilan Militer Tinggi ; dan antar Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer. · Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 6. Mahkamah Konstitusi (MK)
a.
Mennguji UU terhadap UUD.
b.
Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD.
c.
Memutus pembubaran Partai Politik.
d.
Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
7. Komisi Yudisial (KY)
a.
Tugas Komisi Yudisial = mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama :
·
Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung
·
Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung
·
Menetapkan calon Hakim Agung
·
Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR
b.
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim.
c. Memnuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
