Tim Penyusun Panduan Administrasi Kepegawaian Dewan Editor

Tim Penyusun Panduan Administrasi Kepegawaian Pelindung Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pengarah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Ketua Tim Ludiro

Dewan Editor Heran Subagio Bimanyu Eka Yuda Raden Bagus Nursalim Muhammad Arif

Kontributor Koordinator Sigid Mulyadi Anggota Nurmalindah Ethica Wijayanti Suyono Ahmad Nurholis Bambang Wisnugroho Arif Setyawan Hery Yulianto Samsul Huda Ari Indarti

Desainer Grafis Ethica Wijayanti Hak Cipta © 2011 Bagian Administrasi Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Diterbitkan dan didistribusikan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

SAMBUTAN SEKRETARIS DITJEN PERBENDAHARAAN Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini dapat disusun. Kami menyambut baik diterbitkannya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian untuk para pengelola kepegawaian khususnya dan bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama serta partisipasi dari semua elemen di lingkungan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Buku ini dapat terwujud atas inisiatif Tim Penyusun di Bagian Administrasi Kepegawaian, dengan tujuan agar buku ini dapat menjadi panduan bagi para pengelola kepegawaian unit kerja terkait tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan kepegawaian terkadang sering dianggap hal yang remeh oleh sebagian orang, padahal hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat pegawai merupakan sumber daya terbesar organisasi kita, oleh karenanya patut dikelola dengan baik. Kepuasan pegawai atas pengelolaan kepegawaian akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik, sebaliknya ketidakpuasan pegawai atas pengelolaan kepegawaian dapat menghasilkan penurunan kinerja. Diharapkan dengan buku ini dapat terwujud keseragaman pemahaman mengenai pengelolaan kepegawaian, sehingga para pengelola kepegawaian dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat, tidak hanya sebagai panduan bagi para pengelola kepegawaian, tapi juga dampaknya terhadap seluruh pegawai Ditjen Perbendaharaan. Jakarta,

September 2011

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Ttd Tata Suntara

Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 1

KATA PENGANTAR Selamat datang di Buku Panduan Administrasi Kepegawaian !!! Kami harap Buku ini dapat membantu dan memudahkan Anda sebagai pengelola kepegawaian dalam melaksanakan tugas rutin dalam urusan kepegawaian. Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif dari Tim Penyusun Bagian Administrasi Kepegawaian. Dengan adanya Buku Panduan Administrasi Kepegawaian ini, maka pihak-pihak yang terkait diharapkan lebih terarah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan kepegawaian, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Menyadari segala keterbatasan yang ada, kami mengharapkan segala saran untuk penyempurnaan buku ini. Kami menyadari bahwa dinamika perubahan peraturan akan berpengaruh kepada materi buku ini. Maka, kedepan buku ini akan terus dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,

September 2011

Bagian Administrasi Kepegawaian

Tim Penyusun


Halaman 2

KALIMAT INSPIRATIF

Pria diburu oleh keabadian, dan kita bertanya pada diri sendiri, …akankah sikap kita dikenang hingga berabad kemudian? …akankah orang asing yang mendengar nama kita lama setelah kita mati, ingin tahu siapa kita, betapa gagah berani kita berperang, betapa besar kita mencintai…” (opening – film TROY)

Jika tinggal di Larissa......kau akan temukan kedamaian. Kau akan menemukan wanita cantik. Kau akan punya putra dan putri dan mereka akan punya keturunan. Dan mereka akan menyayangimu. Jika kau mati, mereka akan mengingatmu. Tapi jika anakmu mati, juga keturunan mereka......namamu akan hilang. Jika kau pergi ke Troya......kau akan mendapatkan kemuliaan. Selama ribuan tahun mereka akan menulis cerita kemenanganmu. Dunia akan mengingat namamu. Tapi jika kau pergi ke Troya......kau takkan pernah kembali. Karena kemuliaanmu berjalan seiring dengan kematianmu. (Pesan untuk Achilles dari Ibunya)


Halaman 3

DAFTAR ISI Sambutan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

1

Kata Pengantar

2

Kalimat Inspiratif

3

Daftar Isi

4

Bab

I

Pendahuluan

5

Bab

II

Penatausahaan Dosir Pegawai

7

Bab

III

Usulan Kenaikan Pangkat

11

Bab

IV

Kenaikan Gaji Berkala

20

Bab

V

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

24

Bab

VI

Cuti Pegawai

29

Bab

VII

Cuti Yang Dijalankan Di Luar Negeri Dan Izin ke Luar Negeri

38

Bab

VIII

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Pernyataan Pelantikan, dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

41

Bab

IX

Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian

49

Bab

X

Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai

54

Bab

XI

Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian

68

Bab

XII

Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Laporan Perkawinan dan Perceraian Dan Laporan Pegawai Meninggal Dunia

Bab

XIII

75

Prosedur Teknis Izin Perceraian dan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian

84

Bab

XIV

Penegakan Disiplin Pegawai

95

Bab

XV

Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai

117

Bab

XVI

Bantuan Hukum dan Saksi /Saksi Ahli

129

Bab

XVII Mutasi Pegawai Mengikuti Suami

132

Bab

XVIII Evaluasi dan Penilaian Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana

138

Bab

XIX

Pengusulan Penganugerahan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

149

Bab

XX

Kesejahteraan Pegawai

159

Bab

XXI

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

164

Bab

XXII Tugas Belajar/Beasiswa

168

Bab

XXIII Ijin Melanjutkan Pendidikan Atas Inisiatif Sendiri

175

Bab

XXIV Standar Kompetensi Jabatan

184

Bab

XXV Pelaksanaan Tugas Kepegawaian Lainnya (Kartu PNS, Karis/Karsu, Sumpah PNS, Hari Libur Pilkada, LP2P dan Laporan Gratifikasi)

187

Bab

XXVI Pegawai Yang Diperkerjakan/Diperbantukan

199

Bab

XXVII Penutup

201


Halaman 4

BAB I PENDAHULUAN Sebagai aparatur pemerintah, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya selama menjalankan tugas, sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian. Hal ini juga menjadi tuntutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan terhadap seluruh pegawainya. Beban tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang semakin berat harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, disamping memiliki kepribadian yang baik, etos kerja yang tinggi, cakap, tanggap terhadap kondisi yang terjadi, kreatif dan inovatif, sehingga banyak berperan luas dalam menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memahami peraturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil maka disusunlah buku ini agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selama ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengelola kepegawaian di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dihadapkan pada sejumlah peraturan yang tersebar dan belum dibukukan. Meski telah disusun SOP dalam pengelolaan tugas-tugas kepegawaian, tetapi pedoman yang menjadi dasar pijakan pengelola kepagawaian masih harus dicari dan terkadang tidak ada dalam kantor tersebut. Di masing-masing lingkungan eselon I tentunya memiliki kekhasan masing-masing dalam urusan administrasi kepegawaian. Terkadang beberapa pelaksanaan tugas kepegawaian belum memiliki dasar peraturan yang diterbitkan Pemerintah dan BKN. Atau di lingkungan tersebut telah menetapkan kriteria tertentu dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah di bidang kepegawaian. Begitu juga dengan di Ditjen Perbendaharaan yang memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh nusantara. Pengelolaan kepegawaian yang baik dan terstandar memiliki tujuan, diantaranya adalah menjamin hak-hak para pegawai terkait penghasilan, validitas data-data kepegawaian yang merupakan dasar untuk penetapan kebijakan karier seseorang dan tujuan-tujuan lainnya, seperti penyeragaman pengelolaan yang memudahkan dalam proses evaluasi dan monitoring. Berangkat dari gagasan bahwa harus ada yang dihasilkan dan menjadikan sesuatu yang akan terus dikenang, Bagian Administrasi Kepegawaian memiliki kemauan besar untuk mewujudkan dan menerbitkan sebuah buku pedoman administrasi kepegawaian bagi pengelola kepegawaian baik di tingkat pusat maupun di daerah.


Halaman 5

Buku ini harus dibaca berdampingan dengan beberapa ketentuan/peraturan kepegawaian yang berlaku selama ini. Buku ini dimaksudkan juga memberikan metode penyelenggaraan tata usaha kepegawaian secara garis besar.


Halaman 6

BAB II PENATAUSAHAAAN DOSIR PEGAWAI A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Negara Sipil. B. KEARSIPAN Fungsi arsip bagi organisasi sangat strategis, sebab dalam sebuah lembaga, segala sesuatunya dimulai dengan surat sebagai alat komunikasi tertulis resmi. Arsip bukan saja sebagai sarana komunikasi dan informasi belaka, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola arsip itu berguna dalam mendukung dan menyusun perencanaan dan kebijakan organisasi. Agar kegiatan administrasi dapat berjalan lancar dan teratur maka diperlukan sistem kearsipan yang baik. Arsip-arsip yang dimiliki tidak semuanya akan terus digunakan. Ada arsiparsip tertentu yang harus dimusnahkan atau dipindah menjadi arsip inaktif. Dalam kegiatan pengarsipan, terutama dalam proses penyimpanan dibutuhkan biaya yang cukup besar. Tenagatenaga profesional juga dibutuhkan dalam kegiatan pengarsipan supaya arsip dapat dengan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika sistem kearsipan berjalan dengan baik maka kegiatan administrasi akan berjalan dengan lancar. Dan sebaliknya jika sistem kearsipan kurang diperhatikan, maka kegiatan adminstrasi akan sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang sulit ditemukan atau bahkan tidak diketahui keberadaannya. Menurut Drs. The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Menurut kamus administrasi, kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis sehingga bilamana diperlukan lagi, dokumen-dokumen itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Arsip menurut fungsinya terbagi menjadi : 1. Arsip Statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh kementerian atau unit organisasi karena memiliki nilai guna kesejarahan, yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Contoh Arsip Statis :


Halaman 7

Arsip Pendirian, Arsip Mantan Pimpinan, Arsip Pembangunan Gedung Kantor, Arsip Bantuan Pemerintah untuk pembangunan masjid, dsb. 2. Arsip Dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi pada unit-unit organisasi dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh Arsip Dinamis : Laporan Bulanan th. 2009 – 2010, Surat Edaran th. 2009 – 2010, dll. Arsip Dinamis dibedakan lagi menjadi Arsip Aktif dan Arsip Inaktif. Pengelompokkan arsip menurut subjek dan isinya dapat dibagi sebagai berikut : 1. Arsip Keuangan. Arsip keuangan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah keuangan. Contoh : laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, surat perintah membayar, dsb. 2. Arsip Kepegawaian. Arsip kepegawaian adalah arsip yang berhubungan dengan masalahmasalah kepegawaian. Contoh : data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, rekaman presensi, dsb. 3. Arsip Pemasaran. Arsip pemasaran adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah pemasaran. Contoh : surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, daftar harga, surat perjanjian sewa,dsb. 4. Arsip Pendidikan. Arsip pendidikan adalah arsip yang berhubungan dengan masalah-masalah pendidikan.

Contoh

:

kurikulum,

satuan

pelajaran,

daftar

hadir

siswa,

rapor,

transkrip mahasiswa, dsb. C. DOSIR PEGAWAI Dosir adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan urusan atau kegiatan. Dalam kegiatan administrasi yang dilakukan, pasti dihasilkan produk-produk kantor seperti surat, formulir, dan laporan. Jadi, kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima, mengolah, dan menyimpan berbagai surat, formulir laporan dan lain sebagainya. Kata "dosir" sendiri berasal dari istilah Belanda "dossier" yang berarti kumpulan dokumen. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dapat diartikan merupakan segala rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, penelitian, pencatatan, penyimpanan, pengolahan, penyusunan dan pemeliharaan setiap berkas mutasi kepegawaian perorangan pegawai sesuai dengan Nomor Induk Pegawai. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Negara Sipil, antara lain ditentukan bahwa satu NIP hanya untuk satu pegawai negeri dan tidak boleh dialihkan, diantaranya berfungsi sebagai dasar penyusunan dan memelihara Tata Usaha Kepegawaian. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 8

Dengan fungsi tersebut, penyimpanan, pemeliharaan, dan pembinaan segala mutasi kepegawaian, harus dicantumkan NIP untuk mempermudah pengelolaan data kepegawaian. Dalam hal ini mutasi kepegawaian merupakan setiap perubahan mengenai seseorang pegawai negeri, sejak pengangkatan pertama kali sampai pegawai negeri tersebut berhenti, yang dituangkan dalam suatu keputusan resmi dan sah, baik yang menyangkut kedinasan maupun pribadi beserta keluarganya, yang pada hakekatnya adalah berupa perkembangan data kepegawaian. Dosir Kepegawaian adalah himpunan arsip dari seorang pegawai yang disusun secara kronologis dari mulai lamaran sampai dengan pemberhentiannya. Dosir kepegawaian dapat dikemas dalam sebuah map atau odner. Kadang-kadang, isi dosir diklasifikasi menurut kelompok-kelompok, misalnya kelompok surat keputusan, kelompok DP3, dan sebagainya. Untuk keseragaman, keindahan dan untuk mempermudah dalam proses pencarian, odner dosir pegawai agar diberi label dengan mencantumkan data-data, seperti : nama pegawai, NIP, tanggal lahir, tmt. CPNS dan tanggal pensiun serta ditempelkan foto pegawai. Dokumen-dokumen kepegawaian yang harus ada dalam dosir pegawai, terdiri dari : 1. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; 3. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; 4. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat; 5. Surat Keputusan Inpassing Gaji; 6. Surat Keputusan Pengangkatan/Pembebasan/Mutasi Jabatan; 7. Surat Keputusan Pemberhentian dan Pensiun; 8. Surat Keputusan Pemberian Uang Tunggu; 9. Surat Keputusan Hukuman Disiplin/Surat Peringatan; 10. Surat Tanda Lulus Pendidikan Formal & Sertifikat Diklat; 11. Surat Ijin Tugas Belajar/Surat Ijin Melanjutkan Pendidikan AIS; 12. Surat Nikah/Cerai; 13. Surat Izin Pernikahan/Perceraian/Melaksanakan perceraian; 14. Surat Kematian Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya; 15. Akte Kelahiran Anak; 16. KP4 2 tahun terakhir; 17. Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; 18. Sumpah Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan/menduduki jabatan dan SPMT; 19. DP3; 20. Tanda Penghargaan; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 9

21. Surat izin cuti dan atau Surat Izin ke luar negeri; 22. Surat Keputusan Pengangkatan kembali untuk cuti di luar tanggungan negara; 23. Surat Keputusan Pelimpahan/Pencabutan perbantuan/dipekerjakan; 24. KARPEG, KARIS/KARSU, Kartu Taspen; 25. Surat Keputusan Peringkat Jabatan/Grading; 26. Evaluasi Kinerja terkait penilaian Peringkat Jabatan/Grading; 27. dan lain-lain yang menyangkut kepegawaian.


Halaman 10

BAB III USULAN KENAIKAN PANGKAT A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 jo. PP No. 12 tahun 2002 tanggal 17 April 2002; 2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002; 3. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkeu Nomor SE-01/SJ.2/2005 tanggal 25 Juli 2005; 4. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Depkeu Nomor S-144/SJ.5/2010 tanggal 25 Januari 2010; 5. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010. B. JENIS-JENIS KENAIKAN PANGKAT Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2002 kenaikan pangkat dibagi menjadi 5 jenis yaitu : Pilihan, Reguler, Anumerta, Pengabdian dan Prajurit Wajib. 1.

Kenaikan Pangkat Pilihan Jenis Kenaikan Pengkat Pilihan : a. PNS yang menduduki jabatan struktural b. PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu c. PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya d. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara e. PNS yang diangkat menjadi pejabat Negara f. PNS yang memperoleh STTB/Ijazah g. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu h. PNS yang telah selesai dan lulus tugas belajar i. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu j. PNS yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden


Halaman 11

a.

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang menduduki jabatan dapat diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan ybs. Jenjang Pangkat dalam Jabatan tsb adalah sbb : No Eselon

Jenjang Pangkat Golongan Terendah

Tertinggi

1

Ia

IV/d

IV/e

2

Ib

IV/c

IV/e

3

IIa

IV/c

IV/d

4

IIb

IV/b

IV/c

5

IIIa

IV/a

IV/b

6

IIIb

III/d

IV/a

7

IVa

III/c

III/d

8

IVb

III/b

III/c

1) PNS mempunyai pangkat yg masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah suatu jabatan dapat dinaikkan pangkatnya apabila : a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; b) Telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya terhitung sejak pelantikan, dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama. c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 2) PNS telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk suatu jabatan, dapat diberikan kenaikan pangkat apabila : a) Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah SK pangkat terakhir; b) copy sah SK jabatan terakhir; c) Surat Pernyataan Pelantikan d) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir b.

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional tertentu 1) Syarat : a) Telah 2 tahun dalam pangkat terakhir b) Memenuhi angka kredit yang ditentukan


Halaman 12

c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 2) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah SK jabatan terakhir; b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir; d) Asli penetapan angka kredit c.

Kenaikan Pangkat PNS Yang Menunjukkan Prestasi Kerja Luar Biasa Baiknya 1) Syarat : a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir b) DP3 bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir. 2) Yang dimaksud perestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga PNS yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. 3) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas. 4) Kenaikan pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya dapat melampaui pangkat atasan langsungnya. 5) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan b) copy sah SK pangkat terakhir; c) Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir.

d.

Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS Yang Menemukan Penemuan Baru Yang Bermanfaat Bagi Negara 1) Kenaikan pangkat dapat diberikan : a) tanpa terikat dengan jenjang pangkat b) tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas. c) dapat melampaui pangkat atasan langsungnya. 2) Syarat : a) 1 tahun dalam pangkat terakhir b) DP3 dalam 1 tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang. 3) Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatan terhadap Negara diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur


Halaman 13

dengan SE Kepala BAKN dan Ketua LIPI Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982. 4) Kelengkapan Administrasi: a) copy sah SK jabatan terakhir apabila menduduki jabatan b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden; d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir. e.

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS Yang Menjadi Pejabat Negara 1) Syarat : a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 2) Kelengkapan Administrasi: a) copy sah SK sebagai pejabat negara; b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir; d) copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organiknya; 3) PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya,

kenaikan

pangkatnya

dipertimbangkan

berdasarkan

jabatan

organiknya. 4) Kelengkapan Administrasi: a) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu : 

copy sah SK jabatan terakhir;



copy sah SK pangkat terakhir;



copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir;



Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional.

b) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu :

f.



copy sah SK pangkat terakhir;



copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat PNS yang Memperoleh STTB/Ijazah/ Diploma PNS yang memperoleh ijasah dapat dinaikkan pangkatnya sehingga menjadi :


Halaman 14

No

Ijazah

Golongan

1

SLTP atau yang setingkat

I/c

2

SLTA, Diploma I, atau yang setingkat

II/a

3

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II Sarjana

II/b

4

Muda, Akademi, atau Diploma III

II/c

5

Sarjana (S1) atau Diploma IV

III/a

6

Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan Magister (S2)

III/b

atau Ijazah lain yang setara 7

Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II

III/c

1) Kenaikan pangkat diatas, dapat diberikan apabila : a) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai Ijazah yang diperoleh; b) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir; c) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional e) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 2) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah STTB/Ijazah/Diploma; b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir; d) Asli Penetapan Angka Kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional e) Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; f) copy sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. g.

Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya Menduduki Jabatan Struktural Atau Jabatan Fungsional Tertentu 1) Syarat : a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 2) Kenaikan pangkat di atas, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum melaksanakan tugas belajar. 3) Kelengkapan Administrasi :


Halaman 15

a) copy sah SK jabatan terakhir; b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah keputusan/perintah tugas belajar; d) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir. h.

Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi PNS yang Telah Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar PNS yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh ijasah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi : No

Ijazah

Golongan

1

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II

II/b

2

Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III

II/c

3


III/a

4

Dokter, Ijazah Apoteker atau Ijazah Spesialis I dan

III/b

Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara 5

Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II

III/c

1) Syarat : a) Telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;dan b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 2) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah SK jabatan terakhir; b) copy SK pangkat terakhir; c) copy sah kepututusan/perintah untuk tugas belajar; d) copy sah DP-3 dalam 1 tahun terakhir; e) copy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya. i.

Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan 1) Syarat : a) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir; b) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 2) Kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas dapat dipertimbangkan sesuai jenjang pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya. 3) Kenaikan Pangkat Bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar Instansi Pemerintah hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan.


Halaman 16

4) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dipekerjakan di luar instansi induknya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi. 5) Kelengkapan Administrasi : a) copy sah SK jabatan terakhir; b) copy sah SK pangkat terakhir; c) copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya; d) Tembusan penetapan angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional e) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir. 2.

Kenaikan Pangkat Reguler a. Syarat kenaikan pangkat reguler : 1) Telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;dan 2) DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. 3) Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya b. Batas tertinggi kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai berdasarkan ijasah yang dimiliki PNS adalah sbb : No

Bagi yang mempunyai Ijazah

Golongan Tertinggi

1

SD atau yang setingkat

II/a

2

SLTP atau yang setingkat

II/c

3

Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama

II/d

4

SLTA, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (3 tahun), Sekolah

III/b

Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas (4 tahun), Diploma I, Diploma II 5

Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa , Diploma III, Sarjana Muda,

III/c

Akademi, Ijasah Bakaloreat 6


III/d

7

Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara

IV/a

8

Doktor (S3)

IV/b

c. PNS yang Kenaikan Pangkat Regulernya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi PNS yang : 1) Telah mengikuti dan lulus Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I; 2) Telah mengikuti dan lulus Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II; 3) Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 17

4) Telah memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II. d. Kelengkapan Administrasi : 1) copy sah SK pangkat terakhir; 2) copy sah DP-3 dalam 2 tahun terakhir; 3) copy sah STTB/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan; 4) copy sah SK mutasi lainnya apabila terjadi perubahan data kepegawaian (misalnya SK Pindah Kerja, SK Alih Status, dan sebagainya). 5) copy sah surat perintah tugas belajar (Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya Tidak Menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional Tertentu) 6) Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya. (bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Instansi Induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu) 3.

Kenaikan Pangkat Anumerta PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. yakni : a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu

4.

Kenaikan Pangkat Pengabdian Kenaikan pangkat pengabdian diberikan bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila : a. Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama : 1) 30 tahun secara terus-menerus dan telah 1 bulan dalam pangkat terakhir. 2) 20 tahun secara terus-menerus dan telah 1 tahun dalam pangkat terakhir. 3) 10 tahun secara terus-menerus dan telah 2 tahun dalam pangkat terakhir.


Halaman 18

b. DP3 bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir. Kenaikan pangkat pengabdian juga diberikan kepada PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 5.

Kenaikan Pangkat Prajurit Wajib PNS selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya sebagai prajurit wajib.

C. KELENGKAPAN TAMBAHAN USUL KENAIKAN PANGKAT Untuk internal Ditjen Perbendaharaan, sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan No. S-77/PB.1/UP.10/2010 tanggal 28 Januari 2010, terdapat tambahan kelengkapan untuk usul kenaikan pangkat, yaitu: 1.

copy sah surat keputusan jabatan terakhir atasan langsung pegawai yang diusulkan kenaikan pangkatnya;

2.

copy sah surat keputusan/surat/nota dinas penempatan terakhir pegawai yang diusulkan kenaikan pangkatnya. Bagi PNS yang lokasi pada saat memperoleh ijazah berbeda dengan tempat tugas saat

pengusulan kenaikan pangkat,

maka usul kenaikan pangkat disertai pula dengan surat

keterangan kronologis penempatan yang dibuktikan dengan SK mutasi.


Halaman 19

BAB IV KENAIKAN GAJI BERKALA A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. B. KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Kepada pegawai negeri sipil yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Gaji calon pegawai negeri sipil sebesar 80% dari gaji pokoknya; 2. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali; 4. Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kenaikan gaji berkala apabila : a. telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “cukup” 5. Pemberian kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang dan diterbitkan 2 (dua) bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku; 6. Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun; 7. Sebelum diterbitkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, agar dilakukan proses penilaian dengan Nota Rahasia. C. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang belum memenuhi syarat (nilai rata-rata DP-3 kurang dari “cukup”), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun;


Halaman 20

2. Apabila dalam waktu penundaan 1 (satu) tahun tersebut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiaptiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun; 3. Apabila tidak ada alasan lagi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu; 4. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang; 5. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya; 6. Penundaan kenaikan gaji berkala dimaksud bukan merupakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil melainkan sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan. D. DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK KENAIKAN GAJI BERKALA 1. Foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir; 2. Foto copy sah berkala terakhir; 3. DP-3 1 (satu) tahun terakhir. E. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 21

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala KOP SURAT Nomor Lampiran Hal

: PEM:: Kenaikan Gaji Berkala a.n.: ................................. NIP .................................

............. 2011

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ................................. di ................................. Dengan ini diberitahukan, bahwa berhubung telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada : 1. Nama : ................................. 2. NIP / No.Karpeg : ................................. / ................................. 3. Pangkat : ................................. 4. Jabatan : ................................. 5. Unit Organisasi : ................................. 6. Gaji Pokok Lama : Rp. ................................. (.................................) (PP No. .................................) atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan : a. oleh pejabat b. tanggal nomor c. terhitung mulai tanggal d. masa kerja golongan pada tanggal tersebut

: ................................. : ................................. : ................................. : ................................. : .................................

diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh : 7. Gaji Pokok Baru 8. Berdasarkan masa kerja 9. Dalam Golongan 10. Terhitung Mulai Tanggal

: Rp. ................................. (.................................) (PP No. ................................. ) : ................................. : ................................. : .................................

Diharapkan agar sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Keppres nomor 42 tahun 2002 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok yang baru. a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kepala .................................

................................. NIP ................................. Tembusan : (disesuaikan dengan pihak yang berkebutuhan)

………………………


Halaman 22

Nota Rahasia KOP SURAT Nota Rahasia Dari Kepada

: Kepala Subbagian Umum ……………. : Yth. Kepala Seksi ……………

Dengan ini diberitahukan bahwa pegawai tersebut dibawah ini : Nama : …………. Pangkat : …………. Sudah saatnya diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI PNS *) terhitung mulai tanggal ………………. Diminta agar dapat diberikan penegasan mengenai daftar penilaian pegawai tersebut dengan berpedoman pada pertanyaan sebagaimana tersebut dibawah ini : Kepala Subbagian Umum ………………………… Pertimbangan Kepala Seksi ……………. Mengenai Sdr………………………. NIP………………… Gol………………….. a. Kecakapan teknis : b. Kerajinan : c. Kelakuan (Watak) : d. Bakat kecakapan memimpin **) : e. Hubungan pergaulan dengan : Teman-teman sekerja (baik dg Pimpinan atau bawahan) Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pegawai tersebut DAPAT/BELUM DAPAT *) diberikan KENAIKAN PANGKAT/GAJI BERKALA/DIANGKAT SEBAGAI PNS *) terhitung mulai tanggal …………… Menyetujui/Tidak Menyetujui Kepala ………………………

………………………….. Kepala Seksi ……………

………………………………

……………………………

Pertimbangan agar dinyatakan dengan istilah : 1. Amat baik 4. Sedang 2. Baik 5. Kurang 3. Cukup *) Coret yang tidak perlu **) Hanya diisi untuk yang memangku jabatan


Halaman 23

BAB V DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor SE-02/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan. B. UMUM 1. Unsur-unsur yang dinilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) adalah: a. kesetiaan; b. prestasi kerja; c. tanggung jawab; d. ketaatan; e. kejujuran; f. kerjasama; g. prakarsa; dan h. kepemimpinan. Unsur kepemimpinan hanya dinilai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke atas yang memangku suatu jabatan. 2. Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. 3. Apabila PNS yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam DP3, maka dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya, kepada atasan pejabat penilai melalui hirarkis dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya DP3 tersebut. C. PEJABAT PENILAI DP3 1. Pejabat penilai baru dapat memberikan penilaian apabila telah membawahi PNS yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan. 2. Apabila DP3 diperlukan, sedang pejabat penilai belum 6 bulan membawahi PNS yang dinilai, maka pejabat penilai tersebut dapat melakukan penilaian dengan menggunakan bahan-bahan yang ditinggalkan pejabat penilai yang lama. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 24

3. Pejabat yang berwenang membuat DP3 wajib membuat dan memelihara catatan tentang PNS di lingkungannya. 4. Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari s.d bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan. D. DP3 CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), DP3 hanya dibuat dalam tahun yang bersangkutan apabila sampai dengan bulan Desember telah mencapai 6 bulan menjadi CPNS. Apabila CPNS dalam tahun yang bersangkutan belum 6 bulan menjadi CPNS, penilaian DP3 dilakukan dalam tahun berikutnya. 2. Contoh: seorang CPNS diangkat pada awal bulan Agustus 1980. Dalam hal ini, ia tidak dapat dinilai dalam tahun 1980, tetapi baru dapat dinilai pada tahun 1981. 3. Bagi CPNS yang akan diangkat menjadi PNS, penilaian pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah sekurang-kurangnya 1 tahun menjadi CPNS terhitung mulai melaksanakan tugas secara nyata. 4. CPNS yang telah dibuat DP3-nya untuk kepentingan pengangkatan menjadi PNS, tidak usah lagi dibuat DP3nya pada bulan Desember tahun yang bersangkutan. 5. Contoh: seorang diangkat menjadi CPNS terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1980. Untuk pengangkatan sebagai PNS, maka DP3 dibuat tanggal 1 September 1981. Dalam hal ini, DP3 tersebut berlaku untuk tahun 1982 atau DP3nya tidak usah dibuat lagi pada bulan Desember 1981. 6. Pada saat seseorang yang diangkat menjadi PNS tetapi DP3-nya belum 1 tahun, maka pengangkatannya sebagai PNS tidak sah. E. DP3 PEGAWAI TUGAS BELAJAR 1. DP3 bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar, dibuat oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi, sekolah atau kursus yang bersangkutan. 2. Khusus bagi PNS yang menjalankan tugas belajar diluar negeri, bahan-bahan penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.


Halaman 25

F. DP3 PEGAWAI DIPEKERJAKAN/PEGAWAI DIPERBANTUKAN 1. Pegawai

Dipekerjakan

yang

penugasannya

sebelum

Keputusan

Menteri

Nomor

256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Pegawai

Dipekerjakan

yang

penugasannya

setelah

Keputusan

Menteri

Nomor

256/KMK.01/2011 ditetapkan, wajib menyampaikan DP3 kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal. 3. DP3 bagi Pegawai Diperbantukan dibuat oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di unit eselon I terakhir tercatat sebagai pegawai, dengan bahan dari atasan langsung di tempat penugasannya, dengan ketentuan: a. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon I, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan; b. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan; c. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, dan penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah Sekretaris Jenderal dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan; d. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana, dan penugasannya sebelum Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atasan pejabat penilai adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan; e. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana, dan penugasannya setelah Keputusan Menteri Nomor 256/KMK.01/2011 ditetapkan, pejabat penilai adalah Kepala Biro SDM dan atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Jenderal. G. PENGAJUAN KEBERATAN 1. PNS yang merasa keberatan atas nilai dalam DP3, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada atasan pejabat penilai melalui hirarkis. Keberatan tersebut dituliskan dalam DP3 pada ruangan yang telah disediakan. 2. Keberatan harus sdh diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai ia menerima DP3. Keberatan yang melebihi batas waktu 14 hari menjadi kedaluwarsa, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lagi. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 26

3. Walaupun PNS yang dinilai keberatan, ia harus membubuhkan tanda tangan. 4. Setelah menerima keberatan, pejabat penilai membuat tanggapan secara tertulis pada ruangan yang telah disediakan dalam DP3. 5. Atasan pejabat penilai wajib memeriksa dan memperhatikan keberatan dan tanggapan. 6. Apabila atasan pejabat penilai mempunyai alasan yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap nilai baik menaikan atau menurunkan nilai. Perubahan nilai yang dilakukan oleh atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat lagi diajukan keberatan. 7. Perubahan nilai dicantumkan dalam DP3 yang bersangkutan dengan mencoret nilai yang lama dan mencantumkan nilai yang baru. Nilai lama yang dicoret harus tetap terbaca. Setiap coretan harus diparaf oleh atasan pejabat penilai. 8. DP3 yang dibuat oleh pejabat penilai yang merangkap menjadi atasan pejabat penilai tidak dapat diganggu gugat. H. HAL-HAL PENTING LAINNYA 1. Tanggal penilaian DP3 tahun 20X1 (tanggal dibuat oleh pejabat penilai) adalah tanggal 31 Desember 20X1 tanpa dibatasi jam kerja atau hari libur. Sedangkan tanggal diterima pegawai yang dinilai dan atasan pejabat penilai adalah setelah 31 Desember 20X1. Misalnya: tanggal diterima pegawai yang dinilai: 5 Januari 20X2 dan tanggal diterima atasan pejabat penilai: 5 Januari 20X2. 2. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 02/SE/1980 angka romawi V perihal Tata Cara Penilaian, angka 2 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diberikan contoh bahwa setiap unsur penilaian selalu dinilai dengan angka bulat dan hasil penilaian pejabat penilai selalu angka bulat. Sehingga apabila setelah dirata-rata dalam penilaian unsur yang dinilai diperoleh angka pecahan < 0,50 (lebih kecil atau sama dengan 0,50) maka dibulatkan ke bawah dan apabila mendapatkan angka pecahan >0,50 (lebih besar dari 0,50) maka dibulatkan keatas. 3. Dalam rangka penilaian DP3, untuk para pejabat/pegawai yang pangkatnya lebih tinggi dari pejabat penilai dan/atau pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari atasan pejabat penilai, maka pejabat penilai dan atasan pejabat penilai agar secara berjenjang ditarik naik satu tingkat. Contoh: a. untuk penilaian DP3 pejabat eselon IV (yang pangkatnya lebih tinggi daripada pejabat eselon III), pejabat penilainya adalah Kepala Kanwil dan atasan pejabat penilai adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan;


Halaman 27

b. untuk penilaian DP3 pelaksana (dimana pejabat penilai pangkatnya lebih tinggi dari atasan pejabat penilai), atasan pejabat penilai adalah Kepala Bagian Umum Kanwil; c. contoh tersebut berlaku juga bagi instansi yang pejabat eselon III definitif belum ditetapkan (tidak ada). Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) tidak berhak memberikan penilaian DP3.


Halaman 28

BAB VI CUTI PEGAWAI A. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai Cuti Bersama; 4. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559 /MK.1/2009 tanggal 10 Desember 2009. B. CUTI TAHUNAN Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan pemberian cuti adalah dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani. 1. Hak Cuti Tahunan a. Merupakan hak PNS, termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus menerus selama 1 (satu) tahun. b. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. c. Selama menjalankan cuti tahunan, PNS/CPNS yang bersangkutan memperoleh TKPKN. 2. Penggunaan Cuti Tahunan a. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 (tiga) hari kerja. b. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambah untuk paling lama 14 hari termasuk hari libur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila cuti tahunan yang diambil kurang dari 12 hari. c. Cuti bersama yang tidak digunakan karena kepentingan dinas dan berdasarkan surat tugas, tetap menjadi hak cuti tahunan PNS. 3. Penangguhan Cuti Tahunan yang Tersisa a. Cuti tahunan yang tersisa 6 (enam) hari kerja atau kurang tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.


Halaman 29

b. Cuti tahunan yang tersisa lebih dari 6 (enam) hari kerja harus dimintakan penangguhan oleh PNS/CPNS kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti, agar penangguhan dimaksud dapat dilaksanakan tahun berikutnya. c. Pejabat yang berwenang memberikan cuti dapat menangguhkan cuti tahunan paling lambat akhir bulan Desember tahun yang berjalan. d. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak. 4. Penggunaan Cuti Tahunan yang Tersisa a. Cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan tahun yang sedang berjalan, dapat diambil untuk paling lama: ●

18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan; dan

●

24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan, apabila cuti tahunan tidak diambil secara penuh dalam beberapa tahun.

b. Pengajuan permohonan cuti tahunan yang tersisa yang digabungkan penggunaannya dengan cuti tahunan yang sedang berjalan harus mencantumkan jumlah cuti tahunan yang tersisa dari cuti tahunan pada masing-masing tahun yang bersangkutan. c. Tanpa adanya persetujuan penangguhan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, lamanya cuti tahunan yang dapat diambil dalam tahun yang sedang berjalan menjadi paling lama 18 (delapan belas) hari kerja. d. Cuti tahunan yang ditangguhkan dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. C. CUTI BESAR 1. Hak Cuti Besar a. Merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 (enam) tahun secara terus menerus. b. PNS yang akan/telah menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. c. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperoleh TKPKN. 2. Penggunaan Cuti Besar a. PNS perlu merencanakan penggunaan cuti besar sejak awal tahun. b. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk ●

memenuhi kewajiban agama;


Halaman 30

●

persalinan anaknya yang keempat apabila PNS yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; atau

●

keperluan lainnya sesuai pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.

c. PNS yang telah melaksanakan cuti tahunan dan akan mengambil cuti besar pada tahun yang

bersangkutan

harus

mengembalikan

TKPKN

yang

diterimanya

selama

melaksanakan cuti tahunan. d. PNS yang akan/telah menggunakan cuti besar berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;

●

cuti sakit;

●

cuti bersalin untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga;

●

cuti karena alasan penting.

e. Apabila kepentingan dinas mendesak cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 tahun,. f. Selama menjalankan cuti besar, PNS menerima penghasilan penuh namun tunjangan jabatan tidak dibayarkan. g. Cuti besar yang tidak diambil PNS yang bersangkutan tepat pada waktunya, dapat diambil pada tahun-tahun berikutnya tetapi keterlambatan pengambilan cuti besar itu tidak dapat diperhitungkan untuk pengambilan cuti besar yang berikutnya. Seseorang diangkat sbg CPNS pada 1 April 2000. Pada tanggal 1 April 2001 ia diangkat menjadi PNS. Pada tanggal 1 April 2006, PNS yang bersangkutan baru berhak atas cuti besar. D. CUTI SAKIT 1. Hak Cuti Sakit merupakan hak PNS dan/atau PNS/CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. 2. Penggunaan Cuti Sakit a. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah/puskesmas. b. PNS yang telah menggunakan cuti sakit untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah aktif bekerja kembali, berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti sakit;

●

cuti besar;

●

cuti bersalin;


Halaman 31

●


c. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya. d. Cuti sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan surat keterangan dokter e. Cuti sakit lebih dari 14 hari dapat diajukan dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. f. Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. g. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana tersebut di atas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu. h. PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ bulan. Permohonan cuti harus dilampiri surat keterangan dokter atau bidan. i. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. E. CUTI BERSALIN 1. Hak Cuti Bersalin a. Merupakan hak PNS/CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. b. Cuti bersalin yang digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. 2. Penggunaan Cuti Bersalin dan Cuti Lain untuk Bersalin a.

PNS yang telah menggunakan cuti bersalin, berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti bersalin;

●

cuti besar;

●

cuti sakit;


Halaman 32

●


b. PNS wanita dapat diberikan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat, apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan. c. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. d. PNS wanita yang akan/telah menggunakan cuti besar tersebut berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti besar;

●

cuti sakit;

●


e. PNS wanita dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anaknya yang kelima dan seterusnya. f. PNS wanita yang telah menggunakan cuti di luar tanggungan negara tersebut, berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti di luar tanggungan negara;

●

cuti besar setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terusmenerus;

●

cuti sakit;

●


g. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan. h. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh. F. CUTI KARENA ALASAN PENTING 1. Hak Cuti Karena Alasan Penting a. Merupakan hak PNS. b. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan tidak memperoleh TKPKN. 2. Penggunaan Cuti Karena Alasan Penting a. Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena: ●

ibu, bapak, Isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;


Halaman 33

●

salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

●

melangsungkan perkawinan yang pertama;

●

alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden

b. Selain karena alasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur cuti PNS, PNS juga berhak atas cuti karena alasan penting karena terjadinya kondisi force major, misalnya banjir, tanah longsor, kebakaran, dan gempa bumi. c. PNS yang telah menggunakan cuti karena alasan penting, berhak atas: ●

cuti bersama;

●

cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan dan cuti tahunan yang tersisa pada tahun sebelum digunakan cuti karena alasan penting;

●

cuti besar;

●

cuti sakit;

●

cuti bersalin.

d. Cuti paling lama 2 bulan. e. Selama menjalankan cuti menerima penghasilan penuh yakni gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan. G. HAK CUTI BAGI PNS YANG SEDANG TUGAS BELAJAR 1. PNS yang sedang tugas belajar, berhak atas: a. cuti bersama; b. cuti bersalin; c. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; 2. PNS yang sedang tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri yang akan menggunakan cuti bersalin dan cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat (apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan) harus mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui Pimpinan Perguruan Tinggi atau Kepala Perwakilah Republik Indonesia di nagara yang bersangkutan. H. HAK CUTI BAGI PNS YANG TELAH SELESAI TUGAS BELAJAR 1. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan berhak atas: Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 34

a. cuti bersama; b. cuti besar untuk persalinan anaknya yang keempat apabila yang bersangkutan mempunyai hak cuti besar menjelang persalinan; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti karena alasan penting. 2. PNS yang telah selesai tugas belajar dan bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan, berhak atas: a. cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan; b. cuti besar. I. PENGAJUAN PERMOHONAN HAK CUTI 1. Permohonan cuti yang akan dijalankan di dalam negeri dan sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan cuti, harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan surat izin cuti paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan cuti, kecuali permohonan: a. cuti sakit; b. cuti karena alasan penting. 2. Cuti yang akan dijalankan di luar negeri harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan. 3. Permohonan cuti yang akan dijalankan di luar negeri dan izin ke luar negeri dibuat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan secara hirarkis. J. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 1. PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. 2. Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya. 3. Alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak tersebut dapat dipertimbangkan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan apabila disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. 4. PNS yang bekerja kembali di lingkungan Kementerian Keuangan setelah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak atas cuti tahunan yang tersisa dan berhak atas: ●

cuti bersama;


Halaman 35

●

cuti tahunan pada tahun yang sedang berjalan setelah bekerja kembali paling kurang 3 (tiga) bulan;

●

cuti besar, yaitu setelah bekerja kembali paling kurang 6 (enam) tahun secara terusmenerus;

●

cuti sakit;

●

cuti bersalin;

●


5. PNS ybs. dibebaskan dari jabatannnya, jabatan yang menjadi lowong tsb. dengan segera dapat diisi. Kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan anak ke 4 dst ybs tidak dibebaskan dari jabatannya. 6. Cuti diberikan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. 7. Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara. 8. Selama cuti tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. 9. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 10. PNS yang melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti, maka : a. apabila ada lowongan di tempatkan kembali; b. apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain; c. apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian. K. IZIN CUTI KURANG DARI 3 HARI 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS menyatakan bahwa cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari tiga hari kerja. Terkait hal tersebut, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-3559/MK.1/2009 tentang Pelaksanaan Cuti di Lingkungan Kementerian Keuangan, juga menyatakan bahwa penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi tiga hari kerja. 2. Untuk itu, pelaksanaan cuti tahunan agar berpedoman pada ketentuan tersebut. Adapun ijin cuti tahunan kurang dari tiga hari dapat diberikan kepada pegawai yang : a. memang sisa hak cuti pada tahun berkenaan dengan jumlah kurang dari tiga hari Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 36

b. cuti tahunan tersebut disambung dengan cuti bersama, sehingga jumlah cuti tahunan ditambah cuti bersama jumlahnya minimal 3 hari. Contoh : Badu masih memiliki hak cuti 6 hari kerja. Cuti bersama idul fitri tahun 2011 adalah 3 hari yaitu 29 Agustus, 1 dan 2 September 2011. Dalam hal ini Badu dapat diberikan ijin cuti satu hari pada tanggal 26 Agustus 2011 atau pada tanggal 4 September 2011. Atau dapat pula diberikan ijin cuti dua hari pada tanggal 26 Agustus dan 4 September, atau 25 – 26 Agustus, atau 4 – 5 September. 3. Untuk kepentingan dinas yang mendesak, pegawai yang sedang menjalankan cuti tahunan dapat dipanggil untuk kembali masuk kerja. Sisa cuti yang belum dijalani tetap menjadi hak pegawai yang bersangkutan dan dapat diambil kembali pada kesempatan selanjutnya. L. PELAKSANAAN CUTI TAHUNAN DAN CUTI BERSAMA PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1. Pelaksanaan cuti tahunan dan cuti bersama dapat digabungkan sepanjang tidak mengganggu kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat yang berwenang memberikan cuti mengatur pemberian cuti pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-3559/MK.1/2009; 2. Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya; 3. Setiap pimpinan unit kerja melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungannya masing-masing dan apabila ada pegawai negeri sipil yang tidak masuk kerja/pulang sebelum waktunya/terlambat masuk kantor tanpa alasan yang jelas sebelum dan sesudah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Halaman 37

BAB VII CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN IZIN KE LUAR NEGERI A. DASAR HUKUM 1. Keputusan Menteri Keuangan nomor 180/KMK.01/2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian Dan Lain Sebagainya Di Bidang Kepegawaian; 2. Surat Edaran Menteri Keuangan RI nomor SE-49/MK.1/1999 tanggal 27 Agustus 1999; 3. Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia nomor S-1122/SJ.4/2007 tanggal 5 September 2007; 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-38/PB/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang izin melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan. B. PERMOHONAN CUTI YANG DIJALANKAN DI LUAR NEGERI DAN IZIN KE LUAR NEGERI Dalam hal cuti yang dijalankan di luar negeri untuk kepentingan pribadi atau di luar kedinasan, pengajuan permohonan dimaksud diatur dengan ketentuan sebagaimana dibawah ini. 1. Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri tidak dalam rangka dinas diwajibkan untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. 2. Guna mendapatkan izin dimaksud, PNS yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Keuangan RI u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan dan disampaikan kepada Sekretaris Ditjen secara hirarkis. 3. Permohonan dimaksud agar mencantumkan keperluan cuti, tanggal pelaksanaan dan jenis cuti yang digunakan (sesuai ketentuan mengenai cuti PNS yang berlaku) dengan contoh format terlampir. 4. Permohonan tersebut diajukan sedini mungkin dengan maksud agar pada saat keberangkatan ke luar negeri yang bersangkutan sudah menerima surat izin dimaksud. 5. Berkas permohonan tersebut agar sudah diterima di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan paling lambat 20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri (usulan dalam keadaan lengkap), kecuali permohonan cuti sakit dan cuti karena alasan penting.


Halaman 38

6. Bagi PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan isteri/suaminya, sebelum mendapatkan izin secara tertulis dari Menteri Keuangan tidak diperkenankan berangkat ke luar negeri. 7. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti besar (maksimal 50 hari kalender) dan tidak diperkenankan menggunakan cuti karena alasan penting. 8. Permohonan dalam rangka ibadah haji dapat diajukan dengan menggunakan cuti tahunan apabila jangka waktu pelaksanaannya tidak melebihi jumlah maksimal hak cuti tahunan yang diperkenankan pada tahun berkenaan dan pemohon masih memiliki hak tersebut. 9. Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan atau perubahan jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Kementerian Agama, agar tanggal pelaksanaan cuti pegawai yang bersangkutan disesuaikan oleh Kepala Kantor masing-masing dengan jumlah hari cuti sesuai permohonan awal; 10. Surat izin cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan yang dijalankan di luar negeri lingkup Ditjen Perbendaharaan ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan setelah surat izin ke luar negeri berkenaan ditetapkan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan cuti (kecuali cuti besar untuk keperluan ibadah keagamaan) yang dijalankan di luar negeri termasuk cuti tahunan untuk keperluan ibadah keagamaan, surat izin cuti akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan bersama dengan surat izin ke luar negerinya. 11. Dalam hal keadaan yang memaksa yakni hal-hal yang di luar rencana atau darurat dan mengharuskan PNS yang bersangkutan ke luar negeri, segera memberitahukan dan mengajukan izin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis. C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 39

Surat Permohonan

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Yth.

Menteri Keuangan R.I.

u.p. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan Jakarta Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Masa Kerja Golongan

:

Dengan ini mengajukan permohonan izin melakukan perjalanan keluar negeri selama .......... untuk ....................... yang diperkirakan berangkat pada tanggal .............. dan kembali ke tanah air pada tanggal ...................... Adapun untuk keperluan tersebut saya bermaksud menggunakan cuti ................. Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa perjalanan keluar negeri tersebut saya laksanakan .......... (sendiri/bersama-sama dengan isteri/suami). Demikian

permohonan

ini

saya

sampaikan,

mohon

kiranya

Bapak

mempertimbangkannya. Mengetahui Atasan Langsung

Hormat saya,

.............................

.......................

NIP......................

NIP.....................

Tembusan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 40

BAB VIII SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS, SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Kepala BKN Nomor 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. B. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) CPNS/PNS Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan CPNS, dalam Romawi II Huruf C angka 2 c, dinyatakan bahwa Surat Perintah Melaksanakan Tugas ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan Surat Keputusan pengangkatan menjadi CPNS, dengan demikian SPMT seharunya dibuat setelah tanggal ditetapkan SK CPNS. Beberapa Ketentuan tentang SPMT dan Hak atas Gaji CPNS sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor : 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005, antara lain menyatakan : CPNS yang telah menerima surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS, segera diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada instansi pemerintah. CPNS yang telah melaksanakan tugas, segera dibuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) oleh pejabat pimpinan unit kerja selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. Gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas berdasarkan SPMT. Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1, maka gajinya dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan. Dalam hal tanggal 1 bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan itu juga. Pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 (apabila tanggal 1 bukan hari


Halaman 41

libur) dan seterusnya, maka gajinya dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah dinyatakan melaksanakan tugas. Pegawai yang dimutasi dan telah melapor/bekerja ditempat tugas yang baru agar dibuatkan SPMT terhitung sejak tanggal pegawai tersebut melapor. Begitu halnya dengan pegawai yang telah selesai tugas belajar agar dibuatkan SPMT. C. SURAT

PERNYATAAN

PELANTIKAN

(SPP)

DAN

SPMT

PEJABAT

STRUKTURAL 1. Ketentuan tentang Pelantikan Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi negara. Seorang PNS yang diangkat dalam jabatan struktural harus dilakukan pelantikan. Selain itu, pelantikan juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan jabatan struktural. a. Tunjangan jabatan struktural dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah PNS yang bersangkutan dilantik. b. Apabila PNS ybs dilantik pada tanggal 1 maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga. c. Dalam hal tanggal 1 merupakan hari libur, dan pelantikan dilakukan pada tanggal 2, maka tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan pada bulan itu juga. d. Untuk mengajukan usul permintaan pembayaran tunjangan jabatan struktural bersamaan dengan permintaan gaji, harus dilampirkan SPP dan SPMT. e. SPP dan SPMT dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan instansi ybs atau pejabat lain yang ditunjuk. f. SPP dan SPMT sekurang-kurangnya dibuat dalam rangkap 5, dengan ketentuan asli disampaikan kepada Kepala KPPN/Pemegang Kas/Kepala Biro/Bagian Keuangan ybs sebagai dasar pembayaran, dan tembusannya kepada : 1) Kepala BKN up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2) Kepala Kanreg BKN ybs; 3) Pejabat Pembuat Daftar Gaji ybs; 4) Pejabat lain yang dipandang perlu. 2. Pelaksanaan Pelantikan Untuk pelaksanaan pelantikan, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan dan agar dibuat ceklist Dokumen Pelantikan, sebagai berikut : a. Pra Acara 1) Surat Panggilan Pelantikan Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 42

2) Surat Undangan 3) Surat Permohonan Rohaniwan 4) Nota Dinas Para Saksi 5) Nota Dinas Petugas Pelantikan 6) Registrasi Peserta Pelantikan 7) Honor Rohaniwan 8) Honor Petugas Pelantikan bila dana tersedia 9) Nota Dinas Permohanan tempat, perlengkapan dan konsumsi ke unit yang menangani b. Hari – H : 1) Berita Acara Pelantikan/Pengangkatan Sumpah Jabatan (BAP) masing-masing agama 2) Naskah Pelantikan 3) Naskah Sumpah 4) Ringkasan SK Plus Ringkasan Lampiran SK 5) Susunan Acara 6) Name Table (Rohaniwan, Saksi (Saksi,I+II), Undangan, Dirjen/Direktur/Kepala…. , Masing-Masing Agama, Petugas Pembawa Naskah) c. Pasca Acara: 1) Nota Dinas Penandatangan BAP ke masing-masing saksi 2) Nota Dinas Penandatangan BAP ke Dirjen setelah ditandatangani oleh para saksi 3) Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) 4) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) 5) Surat Pengantar ke KPKN dengan tembusan seperlunya Secara umum tata tertib dalam pelaksanaan pelantikan adalah : 

Peserta, rohaniwan, undangan dan para saksi hadir 30 menit sebelum acara dimulai



Pakaian Putih Hitam (Gelap), berdasi atau disesuaikan



Barisan Peserta sesuai dengan kelompok agama masing-masing



Ditunjuk peserta yang mewakili masing-masing agama untuk penandatanganan BAP secara simbolis.



BAP yang bukan simbolis sebaiknya ditandatangani segera setelah acara pelantikan. Untuk itu, perlu diatur agar peserta pelantikan untuk menunggu dan tidak meninggalkan lokasi acara terlebih dulu sebelum menandatangani BAP.

D. SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN (SPMMJ) 1. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 43

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dijelaskan bahwa setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMMJ). 2. Untuk kepastian dan memperlancar pelaksanaan pembayaran tunjangan jabatan struktural, diminta agar SPMMJ tahun berkenaan disampaikan kepada PPABP masing-masing selambat-lambatnya minggu pertama bulan Januari tahun berkenaan dan tembusan kepada Bagian Administrasi Kepegawaian. E. PEJABAT YANG MENETAPKAN Pejabat yang berwenang menetapkan SPMT CPNS/PNS, SPP/SPMT dan SPMMJ agar berpedoman pada Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-97/PB/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemberian Kuasa Dari Dirjen Perbendaharaan kepada Para Pejabat Lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk atas nama Dirjen Perbendaharaan Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian. F. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 44

1. Contoh Surat Pernyataan Pelantikan KOP SURAT SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : S-............................. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : Nama : ............................. NIP : ............................. Pangkat/Gol. : ............................. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ......................... Eselon : II.A berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari 2011 telah diangkat dalam jabatan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ............................. dan telah dilantik oleh Menteri Keuangan pada tanggal 21 Januari 2011. Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .............................. Jakarta, Januari 2011 Direktur Jenderal,

............................. NIP ............................. Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ..................; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Halaman 45

2. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas KOP SURAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR : S- ............................. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan :

............................. ............................. ............................. Direktur Jenderal Perbendaharaan

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Eselon :

............................. ............................. ............................. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi .................. II.A

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01/UP.11/2011 tanggal 19 Januari 2011 telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ............................. dan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai tanggal 1 Februari 2011. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .......................... Jakarta,

Januari 2011

Direktur Jenderal,

............................. NIP .......................... Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ................; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 46

Contoh Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan KOP SURAT SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN Nomor :………………………………………… Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP. Pangkat/Golongan Ruang Jabatan

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : Nama NIP. Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Eselon

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

pada tanggal 31 Desember …… telah menduduki jabatan ………………………… berdasarkan Surat Keputusan …………………. Nomor ………………. tanggal ……………. dan pada tanggal 1 Januari ……… masih menduduki jabatan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……………….. ……………………., …………. Pejabat yang membuat pernyataan

(……………………………………..)

Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; 3. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Perbendaharaan/Kepala Bagian Umum/Kepala Subbag Umum ............................; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Halaman 47

3. Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas KOP SURAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor :.................................... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………………… NIP : ……………………… Pangkat/Gol. : ……………………… Jabatan : ……………………… menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini: Nama : ……………………… NIP : ……………………… Pangkat/Gol : ……………………… Jabatan : Pelaksana pada ……………………… Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor ……………………… tanggal ……………………… tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal ……………………… telah nyata melaksanakan tugasnya sebagai Pelaksana pada ……………………… dengan catatan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya, kepadanya belum/sudah dibayarkan upah harian/persekot gaji dari bulan.....................sampai dengan bulan......................... sebesar Rp........................ dengan penjelasan : a) Upah harian tersebut telah/akan dipertanggungjawabkan dalam spj setiap bulan; b) Persekot gaji tersebut akan diperhitungkan dengan rapel gaji yang bersangkutan sejak pengangkatannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ………………………. .............., ………………… Mengetahui a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Kepala …………………… ……………………… NIP ………………………

……………………… NIP ………………………

Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan; 3. …………………………….; 4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Halaman 48

BAB IX PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan; 2. Surat Kepala BKN No.K.26-20/V.24-25/99 tanggal 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan PNS Sebagai Pelaksana Tugas; 3. Surat Kepala BKN No. K.26-3/V.5-10/99 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian. B. PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN Untuk menjaga kelancaran tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, apabila terjadi kekosongan jabatan dalam hal pejabat yang bersangkutan karena suatu hal berhalangan dan

tidak

dapat

melaksanakan

tugasnya,

dilakukan

penunjukan

pejabat

Pelaksana

Tugas/Pelaksana Harian dengan memperhatikan kedekatan dan kesesuaian tugas/fungsi antara jabatan pejabat pengganti dengan jabatan kosong yang akan dirangkapnya. Keadaan berhalangan dimaksud diatas dapat dibedakan sebagai berikut : 1.

Berhalangan sementara artinya jabatannya masih terisi akan tetapi karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya. Misalnya berhalangan karena cuti tahunan, cuti besar, cuti karena alasan penting, tugas dinas luar, tugas ke luar negeri yang tidak melebihi enam bulan dan sebagainya. Dalam hal ini, maka perlu ditunjuk pejabat Pelaksana Harian (Plh.).

2.

Berhalangan tetap artinya jabatannya tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan. Misalnya karena seorang pajabat pensiun, meninggal dunia, perpindahan tugas ke luar negeri yang melebihi enam bulan, cuti di luar tanggungan negara dan sebagainya. Dalam hal ini, maka perlu ditunjuk pejabat Pelaksana Tugas (Plt.). Berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Untuk

menjaga

kelancaran

tugas

dan

kelangsungan

tanggung

jawab

dalam

menyelenggarakan pemerintahan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dilakukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).


Halaman 49

2. Ketentuan dan tata cara penunjukan seorang pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pelaksana Harian (Plh.) diatur sebagai berikut : a. Pelaksana Tugas (Plt.) 1) Pelaksana Tugas (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 2) Untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar setiap atasan dari pejabat definitif yang belum ditetapkan (jabatan kosong), menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), dengan ketentuan apabila pejabat definitif yang belum ditetapkan tersebut adalah :  Pejabat eselon II, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menunjuk seorang pejabat eselon II lain atau seorang pejabat eselon III di unit kerja berkenaan;  Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi menunjuk seorang pejabat eselon III lain atau seorang pejabat eselon IV di unit kerja berkenaan;  Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi menunjuk seorang pejabat eselon IV lain atau seorang staf/pelaksana di unit kerja berkenaan; 3) Pengangkatan sebagai Pelaksana Tugas ditetapkan dengan surat perintah. 4) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat definitif ditetapkan. 5) Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) dalam hal ini tidak termasuk dalam pengaturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009. b. Pelaksana Harian (Plh.) 1) Pelaksana

Harian

(Plh.)

dipergunakan

apabila

pejabat

yang

berwenang

menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan

pekerjaan

sehari-hari

perlu

ada

jabatan

sementara

yang

menggantikannya. 2) Untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, agar setiap atasan dari pejabat yang berhalangan, menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian (Plh.), dengan ketentuan apabila pejabat yang berhalangan tersebut adalah : 

Pejabat eselon II, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan menunjuk seorang pejabat eselon II lain atau seorang pejabat eselon III di unit kerja berkenaan;



Pejabat eselon III, maka pejabat eselon II yang membawahi menunjuk seorang pejabat eselon III lain atau seorang pejabat eselon IV di unit kerja berkenaan;


Halaman 50



Pejabat eselon IV, maka pejabat eselon III yang membawahi menunjuk seorang pejabat eselon IV lain atau seorang staf/pelaksana di unit kerja berkenaan;



Dalam hal yang berhalangan sementara adalah pimpinan instansi/unit kerja, maka pimpinan instansi/unit kerja tersebut menunjuk seorang pejabat yang kedudukannya setingkat lebih rendah di lingkungannya.

3) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian ditetapkan dengan surat perintah. 4) Dalam surat perintah agar disebutkan tugas-tugas yang dapat dilakukan selama pejabat definitif berhalangan sementara. 5) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali di tempat. 6) Pelaksana Harian (Plh.) tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat yaitu pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran negara. 3. Cap stempel yang digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat yang bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) adalah cap stempel instansi. C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 51

Surat Perintah Penunjukan Plh. KOP SURAT SURAT PERINTAH NOMOR PRIN/PB/2011 Menimbang

: 1. bahwa Sdr. ………………………, Direktur ……………………… mendapat tugas melakukan perjalanan dinas ke ……………………… mulai tanggal .... s.d ………………………; 2. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat ………………………, perlu ditunjuk Pelaksana Harian (Plh.) Direktur ………………………;

Dasar

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; MEMBERI PERINTAH

Kepada

Untuk

: Nama : …………………………………. NIP : ……………………... Pangkat/Golongan : ……………………............. Jabatan : Direktur ……………. : Melaksanakan tugas sebagai “Pelaksana Harian (Plh.)” Direktur ……………. terhitung mulai tanggal .................. sampai dengan pejabat definitif bertugas kembali, disamping melaksanakan tugas pokok sebagai Direktur ……………..

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .................... Direktur Jenderal,

............................. NIP ............................. Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1 ................................................


Halaman 52

Surat Perintah Penunjukan Plt. KOP SURAT SURAT PERINTAH NOMOR PRIN/PB/2011 Menimbang

: 3. bahwa Sdr. ……………., NIP………….., Pangkat ………………, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi …………… segera memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal ………………; 4. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi …………., perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi …………………..;

Dasar

: 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan; MEMBERI PERINTAH

Kepada

Untuk

: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

……………………...

……………………

……………………... Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ……………………... : Melaksanakan tugas sebagai “Pelaksana Tugas (Plt.)” Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ……………………... terhitung mulai tanggal ……………………... sampai dengan ditunjuk pejabat definitif, disamping melaksanakan tugas pokok sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi ……………………....

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ............................. Direktur Jenderal,

……………………... NIP …………………. Tembusan : (disesuaikan dengan pelaporan dan pihak-pihak yang berkebutuhan) 1 ................................................


Halaman 53

BAB X PEDOMAN ADMINISTRASI KEHADIRAN PEGAWAI A. DASAR HUKUM Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-34/PB/2011 tentang Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. B. PENDAHULUAN Salah satu kewajiban pegawai yang terkait dengan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah mematuhi tata tertib mengenai jam masuk kerja, istirahat, pulang kantor, dan pemanfaatan jam kerja sesuai dengan ketentuan. Dalam rangka penegakan disiplin, mendorong profesionalitas, dan meningkatkan kinerja pegawai telah diatur ketentuan mengenai penegakan disiplin dalam kaitannya dengan pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan. Guna melaksanakan fungsi ketertiban pegawai tersebut telah dilakukan penyempurnaan aplikasi sistem kehadiran elektronik, untuk itu dipandang perlu diatur kembali petunjuk lebih lanjut tentang Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman

Administrasi

Kehadiran

Pegawai

di

Lingkungan

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan administrasi kehadiran pegawai. 2. Tujuan Pedoman

Administrasi

Kehadiran

Pegawai

di

Lingkungan

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan pegawai dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.


Halaman 54

D. PENGERTIAN UMUM Pengertian umum dalam Pedoman Administrasi Kehadiran Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. 2. Sistem Kehadiran Elektronik adalah perekaman data kehadiran Pegawai dengan menggunakan perangkat keras dan didukung oleh suatu program aplikasi. 3. Mesin Kehadiran Elektronik adalah perangkat keras yang digunakan untuk merekam salah satu dimensi anggota tubuh sebagai bukti kehadiran Pegawai. 4. Program Aplikasi Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai, yang selanjutnya disebut SILAP adalah program aplikasi yang digunakan untuk keperluan pelaporan kehadiran Pegawai. 5. Penanggung Jawab Sistem Kehadiran Elektronik Unit Kerja, yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat, Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 6. Operator adalah Pegawai yang ditunjuk dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh paling rendah pejabat eselon III, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Sistem Kehadiran Elektronik di bawah pengawasan Penanggung Jawab. 7. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara, yang selanjutnya disingkat TKPKN adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada Pegawai yang aktif berdasarkan kompetensi dan kinerja. 8. Laporan Absensi Pegawai adalah laporan yang dihasilkan dari SILAP, yang meliputi: a. Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai (LB.1), yaitu laporan bulanan pada suatu unit kerja terkait dengan penghitungan TKPKN, dengan periode pelaporan dimulai sejak tanggal 23 sampai dengan tanggal 22 bulan berikutnya; b. Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LB.2), yaitu laporan bulanan yang memuat data kehadiran seluruh Pegawai pada suatu unit kerja dengan periode pelaporan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan; c. Laporan Bulanan Perorangan (LB.3), yaitu laporan bulanan yang berisi data kehadiran per Pegawai pada suatu unit kerja sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan; d. Laporan Harian Kehadiran Pegawai

(LH.1), yaitu laporan harian yang berisi data

Pegawai yang melakukan absensi;


Halaman 55

e. Laporan Harian Ketidakhadiran Pegawai (LH.2), yaitu laporan harian yang berisi data pegawai yang tidak melakukan absensi. 9. Alasan

yang

sah

adalah

alasan

yang

dapat

diterima

akal

sehat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan disetujui oleh atasan langsung. 10. Subbagian Dukungan Teknis, yang selanjutnya disebut Subbag Duktek adalah Subbagian Dukungan Teknis pada Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang dalam hal ini bertanggung jawab melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kondisi Mesin Kehadiran Elektronik dan aplikasi Sistem Kehadiran Elektronik pada seluruh unit kerja di lingkup kantor wilayah berkenaan. E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1.

Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggung jawab di lingkungan unit kerja masingmasing, untuk: a. Melakukan koordinasi proses perekaman, registrasi, dan pemutakhiran data Pegawai pada database Mesin Kehadiran Elektronik pada masing-masing kantor; b. Melakukan pemeriksaan terhadap LH.1 dan LH.2, apabila ditemukan Pegawai yang terlambat masuk kerja (TL) dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW) atau tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja, segera memberitahukan kepada atasan langsung Pegawai berkenaan untuk ditindaklanjuti; c. Melakukan pemeriksaan LB.1 untuk perhitungan pembayaran TKPKN; d. Melakukan pemeriksaan LB.2 untuk disampaikan kepada Bagian Administrasi Kepegawaian; e. Menyampaikan informasi mengenai akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk bekerja, dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan sah kepada atasan langsung Pegawai berkenaan; f. Melakukan perawatan terhadap Mesin Kehadiran Elektronik secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Penanggung Jawab dibantu oleh seorang Operator.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Operator a. Melakukan perekaman data setiap Pegawai pada database Mesin Kehadiran Elektronik pada masing-masing kantor; b. Melakukan registrasi pegawai (enroll) ke dalam Mesin Kehadiran Elektronik seluruh Pegawai di lingkungan masing-masing pada awal pelaksanaan dan atau setiap ada Pegawai yang baru melaksanakan tugas karena mutasi dan/atau sebab lainnya; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 56

c. Melakukan pemutakhiran data Pegawai pada Sistem Kehadiran Elektronik; d. Mencetak dan melakukan pengarsipan LH.1 dan LH.2 di lingkungan unit kerja masingmasing secara harian dan disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya laporan tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit kerja; e. Melakukan pemeriksaan terhadap LH.1 dan LH.2, apabila ditemukan Pegawai yang terlambat masuk kerja (TL) dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW) atau tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja, segera memberitahukan kepada Penanggung Jawab untuk ditindaklanjuti; f. Melakukan pengarsipan dan perekaman bukti ketidakhadiran pegawai, berupa: Surat Tugas, Surat Izin Cuti, Surat Pernyataan, Surat Keterangan, dan Surat Permohonan Izin/Pemberitahuan pada Sistem Kehadiran Elektronik; g. Mencetak dan memeriksa LB.1 untuk perhitungan pembayaran TKPKN; h. Mencetak dan memeriksa LB.2 untuk disampaikan kepada Bagian Administrasi Kepegawaian; i. Membuat dan mencetak akumulasi penghitungan terhadap Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk bekerja, dan/atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan sah. 3. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian bertugas dan bertanggung jawab untuk: a. Melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Kehadiran Elektronik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Menatausahakan dan melakukan verifikasi atas Laporan Bulanan Ketertiban Pegawai (LB.2). c. Melakukan monitoring pelaksanaan Sistem Kehadiran Elektronik dan pemeriksaan Laporan Absensi Pegawai pada unit kerja secara periodik. F. ADMINISTRASI KEHADIRAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM KEHADIRAN ELEKTRONIK Pegawai wajib mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja dengan menggunakan Mesin Kehadiran Elektronik dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Hari dan jam kerja normal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada ketentuan hari dan jam kerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: a. Jam masuk kerja adalah pukul 07.30 waktu setempat; b. Jam istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis adalah pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat;


Halaman 57

c. Jam istirahat pada hari Jumat adalah pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat; d. Jam pulang kantor adalah pukul 17.00 waktu setempat. 2. Hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan mengacu pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan yang diatur dengan peraturan tersendiri. 3. Pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. 4. Setiap Pegawai wajib mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja meskipun datang terlambat dan/atau pulang sebelum waktunya. 5. Pencatatan pada Mesin Kehadiran Elektronik dimulai pukul 06.00 dan berakhir pada pukul 19.00 waktu setempat. 6. Pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja, baik pada waktu masuk kerja maupun pulang kerja cukup dilakukan satu kali input. Apabila dilakukan lebih dari satu kali, maka data masuk kerja yang dipakai adalah input yang terakhir sedangkan data pulang kerja yang dipakai adalah input yang pertama. 7. Pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja dapat dilakukan secara manual dalam hal: a. Sistem Kehadiran Elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam Sistem Kehadiran Elektronik; c. Dimensi telapak tangan tidak terekam dalam Sistem Kehadiran Elektronik; d. Terjadi keadaan kahar (force majeure). 8. Apabila diperlukan, pada jam sebelum dan sesudah istirahat, Pegawai dapat diperintahkan untuk melakukan pengisian daftar hadir manual di hadapan atasan Pegawai bersangkutan. 9. Pegawai yang mendapat tugas detasering, melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja di unit kerja tempat tugasnya. 10. Mengingat tanggung jawab dan kewenangannya, kewajiban melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja tidak berlaku untuk pejabat eselon I dan pejabat eselon II, dengan ketentuan tetap menjaga kode etik pegawai. G. PENGENAAN POTONGAN TKPKN 1. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 berlaku ketentuan mengenai pengenaan potongan TKPKN yang disebabkan karena keterlambatan (TL) dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW). Ketentuan dimaksud diatur sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4.

Tingkatan TL1/PSW1 TL2/PSW2 TL3/PSW3 TL4/PSW4


Lama Waktu 1 s.d. 30 menit 31 s.d. 60 menit 61 s.d. 90 menit > 90 menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja/pulang kerja

% Potongan TKPKN 0,5% 1% 1,25% 2,5%

Halaman 58

2. Ketentuan potongan TKPKN sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku kumulatif untuk TL dan PSW pada hari yang sama. 3. Pegawai yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 5% (lima persen) untuk tiap satu hari tidak masuk kerja kecuali ditentukan lain menurut ketentuan yang berlaku. 4. Pegawai yang melaksanakan tugas di luar kantor pada hari dan jam kerja (tidak mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota) yang karena satu dan lain hal tidak memungkinkan untuk mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, dapat diberikan surat keterangan (SK.1). 5. Surat keterangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dipakai sebagai dasar penyesuaian status kehadiran menjadi normal. 6. Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan perjalanan dinas dalam/luar kota dan mendapatkan biaya yang dibebankan pada APBN/APBD/pihak lain, tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja. 7. Pegawai yang berstatus TL, PSW, atau izin tidak masuk kantor karena alasan penting, wajib membuat surat permohonan izin/pemberitahuan (ST.1). Surat permohonan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung, untuk selanjutnya disampaikan kepada Penanggung Jawab. 8. Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir masuk/pulang kerja, diatur ketentuan sebagai berikut: a. Bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir masuk kantor, wajib membuat surat keterangan (SK.2). Hal tersebut untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan alasan lupa mengisi daftar hadir masuk kantor, terhadap Pegawai tersebut tetap dianggap TL dan dilakukan pemotongan TKPKN dengan besaran maksimal TL. Dengan adanya surat keterangan tersebut,

kepada

pegawai

yang

bersangkutan

tidak

dikenakan

sanksi

disiplin/administratif. b. Bagi Pegawai yang lupa mengisi daftar hadir pulang kantor, diberi kesempatan untuk membuktikan kehadirannya melalui kesaksian dari atasan langsung Pegawai berkenaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan (ST.2). Dengan adanya kesaksian tersebut, terhadap Pegawai yang bersangkutan tidak dilakukan pemotongan TKPKN. Dalam hal ini, pengertian lupa mengisi daftar hadir pulang kantor termasuk suatu kondisi dimana Pegawai baru teringat melakukan pengisian daftar hadir pulang kantor melebihi batas waktu yang telah ditentukan.


Halaman 59

9. Pegawai yang melaksanakan kerja lembur di kantor atas perintah atasan Pegawai berkenaan (paling rendah pejabat eselon III) sampai dengan lebih pukul 22.00 waktu setempat dapat diberikan dispensasi masuk kerja esok harinya sampai dengan pukul 08.30 waktu setempat. Pegawai yang mendapatkan dispensasi tersebut dibuktikan dengan surat keterangan (SK.3) dan kepada Pegawai tersebut tidak dikenakan potongan TKPKN. 10. Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan daftar hadir masuk/pulang kerja tanpa alasan yang sah, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pegawai yang akan meninggalkan kantor selama jam kerja wajib meminta izin dari atasan langsung Pegawai bersangkutan dengan menggunakan surat izin (SIKK). 12. Hasil monitoring pengisian daftar hadir masuk/pulang kerja, khusus Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan dapat diumumkan secara terbuka. H. PELAPORAN KETERTIBAN PEGAWAI 1.

Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan atasan langsung Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat menyampaikan LB.1 di lingkungan unit kerja masing-masing kepada Kepala Bagian Keuangan paling lambat 1 (satu) hari setelah akhir periode pelaporan LB.1.

2.

Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menyampaikan LB.1 kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai unit kerja masing-masing paling lambat 1 (satu) hari setelah akhir periode pelaporan LB.1.

3.

Dalam rangka monitoring ketertiban dan kedisiplinan pegawai, setiap unit kerja wajib menyampaikan LB.2 kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian u.p. Kepala Subbagian Penegakan Disiplin dan Pemberhentian Pegawai paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

I. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Petunjuk penggunaan Mesin Kehadiran Elektronik dan program aplikasinya agar berpedoman pada buku manual yang diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2. Untuk memastikan data daftar hadir masuk/pulang kerja Pegawai telah terekam pada mesin, pimpinan unit dapat menyediakan monitor/display data daftar hadir masuk/pulang kerja. 3. Bila terjadi kerusakan pada Mesin Kehadiran Elektronik dan/atau program aplikasi pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Penanggung Jawab agar segera melapor


Halaman 60

kepada Subbag Duktek masing-masing. Atas laporan tersebut Subbag Duktek wajib menindaklanjutinya. 4. Subbag Duktek dapat berkoordinasi dengan Tim Helpdesk Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 5. Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Tim Helpdesk Sistem Kehadiran Elektornik Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. J. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 61

Surat Keterangan (SK.1) KOP SURAT SURAT KETERANGAN (SK.1) NOMOR . .................................

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menerangkan bahwa telah ditugaskan pejabat/pegawai atas nama: No.

Nama

NIP

Jabatan

1. 2. 3. 4. Untuk ................................. terhitung mulai tanggal............ sampai dengan tanggal ............ pukul .......... sampai dengan pukul .......... bertempat di ......................... Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………., ………….. ………………… (minimal pejabat es. III)

................................. NIP...........................


Halaman 62

Surat Permohonan Izin/Pemberitahuan (ST.1) SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*) (ST.1) Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol.

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja*) selama ........... hari/jam/menit*), pada hari ....................... tanggal ......................... dengan alasan, yaitu ................................................... . Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui *)

Hormat kami

............................. (atasan langsung)

...................................

...................................

NIP.............................

NIP..............................


Halaman 63

Surat Keterangan (SK.2) SURAT KETERANGAN (SK.2) Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Pada hari ................ tanggal ………………….. tidak melakukan pengisian daftar hadir masuk kantor dengan alasan lupa. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..................., .................... ............................. (atasan langsung)

Yang menyatakan,

……………………

…………………

NIP

NIP


Halaman 64

Surat Pernyataan (ST.2) KOP SURAT SURAT PERNYATAAN (ST.2) NOMOR .................................. Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : (jabatan atasan langsung) Unit Kerja : menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pejabat/pegawai dibawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Kerja : pada hari ............ tanggal ............... benar-benar hadir pada jam kerja dan pulang pukul ........... Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari, isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut dan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui *) ...................................

..........................,................................... (jabatan atasan langsung)

..................................... NIP..............................

......................................... NIP..................................

Keterangan : *) Khusus untuk pegawai pelaksana yang lupa absen pulang kantor, surat pernyataan perlu diketahui oleh pejabat eselon III berkenaan.


Halaman 65

Surat Keterangan (SK.3) KOP SURAT SURAT KETERANGAN (SK.3) NOMOR ................................... Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa: No.

Nama

NIP

Jabatan

1. 2. 3. 4. Pada hari ................... tanggal …………….. pukul ........... sampai dengan pukul ........... telah diperintahkan untuk melakukan kerja lembur menyelesaikan ....................................( sebutkan pekerjaan yang dilakukan). Untuk itu, kepada yang bersangkutan diberikan dispensasi melakukan pengisian daftar hadir masuk kantor pada hari ..................... tanggal .................. (hari/tanggal esok harinya) sampai dengan pukul 08.30 (waktu setempat). Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. .................., ............................ Yang menyatakan, (pejabat eselon III)

………………… NIP


Halaman 66

Surat Izin Keluar Kantor (SIKK) SURAT IZIN KELUAR KANTOR (SIKK) Yang bertanda tangan dibawah ini, memberikan izin kepada: Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Untuk melaksanakan keperluan pribadi, yaitu: ………………………………. (sebutkan nama keperluannya) pada jam kerja, yaitu pada pukul ……………. sampai dengan pukul …………… Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.................., .................... (jabatan atasan langsung)

………………… NIP


Halaman 67

BAB XI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEPEGAWAIAN A. DASAR HUKUM Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. B. UMUM Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyampaian Laporan Kepegawaian serta untuk meningkatkan akurasi dan validitas informasi kepegawaian guna memenuhi kebutuhan penyusunan data kepegawaian yang mutakhir, maka diperlukan petunjuk penyusunan Laporan Kepegawaian lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam suatu Sistem Informasi Laporan Kepegawaian. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Sebagai acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Kepegawaian. 2. Tujuan Untuk meningkatkan ketertiban pengiriman Laporan Kepegawaian yang mutakhir. C. PENGERTIAN UMUM 1. Sistem Informasi Laporan Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat SILK adalah perekaman, pemutakhiran dan penyusunan Laporan Kepegawaian yang terintegrasi pada database Kantor Pusat. 2. Aplikasi SILK adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu dalam proses perekaman, pemutakhiran dan penyusunan Laporan Kepegawaian. 3. Laporan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat LK adalah laporan tentang kondisi pegawai pada satuan kerja yang dibuat secara periodik serta disusun menurut bentuk yang telah ditetapkan. 4. Laporan Kepegawaian Bulanan, yang selanjutnya disebut LK.1 adalah laporan yang dihasilkan dari aplikasi SILK, yang berisi data tentang keadaan pegawai pada satuan kerja tertentu pada bulan berkenaan. Contoh: Laporan Kepegawaian Bulan Januari 20X1 adalah Laporan kondisi mulai 1 Januari 20X1 sampai dengan 31 Januari 20X1.


Halaman 68

5. Laporan Kepegawaian Semesteran, yang selanjutnya disebut LK.2 adalah laporan yang dihasilkan dari aplikasi SILK, yang berisi data tentang keadaan pegawai di satuan kerja tertentu pada semester berkenaan. Contoh: Laporan Kepegawaian Semester I Tahun 20X1 adalah Laporan kondisi mulai 1 Januari 20X1 sampai dengan 30 Juni 20X1. 6. Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Sekretariat, Direktorat, Kantor Wilayah, dan KPPN. 7. Entitas Pelaporan Kepegawaian adalah suatu struktur pada unit kerja Ditjen Perbendaharaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SILK. 8. Penanggung Jawab Entitas Pelaporan Kepegawaian, adalah pejabat eselon III dan eselon IV yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SILK. 9. Petugas Perekaman Data adalah pegawai yang ditunjuk dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh minimal pejabat eselon III, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan SILK di bawah pengawasan penanggung jawab. 10. Mutasi Data Kepegawaian adalah perubahan data yang mencakup seluruh atribut data seorang pegawai. 11. Dokumen sumber adalah dokumen yang menjadi dasar mutasi data kepegawaian. D. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEPEGAWAIAN Unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku pengguna sumber daya manusia/ pegawai negeri sipil menyelenggarakan pelaporan kepegawaian atas seluruh perubahan/mutasi data pegawai negeri sipil yang berada dalam tanggung jawab manajemennya. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Kepegawaian berwenang menetapkan Sistem Pelaporan Kepegawaian serta mengatur Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Direktur Jenderal Perbendaharaan juga menghimpun Laporan Kepegawaian dari seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun Laporan Kepegawaian Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya manusia. Laporan Kepegawaian unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan SDM meliputi Laporan Kepegawaian Bulanan (LK.1), dan Laporan Kepegawaian Semesteran (LK.2) yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh pejabat eselon III (Kasubdit/ Kabag Administrasi Kepegawaian/ Kabag Umum Kanwil/ Kepala KPPN).


Halaman 69

1. Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab Entitas Pelaporan Kepegawaian a.

Struktur Entitas Pelaporan Kepegawaian Unit Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kasubdit (atasan langsung Kasubbag TU) / Kabag Adm Kepeg/ Kabag Umum/ Kepala KPPN Penanggung Jawab Entitas Pelaporan Kasubbag Tata Usaha / Kasubbag AKKP/ Kasubbag Kepegawaian/ Kasubbag Umum

Petugas Perekaman Data

b.

Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab Entitas Pelaporan Kepegawaian Penanggung jawab entitas pelaporan kepegawaian bertugas dan bertanggung jawab di lingkungan unit kerja masing-masing untuk : 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan SILK; 2) Menunjuk dan menetapkan petugas perekaman data; 3) Menyelenggarakan pemutakhiran data kepegawaian; 4) Menelaah kesesuaian antar Laporan Kepegawaian; 5) Menandatangani Laporan Kepegawaian dan Pernyataan Tanggung Jawab (format sesuai lampiran); 6) Menyampaikan

Laporan

Kepegawaian

kepada

Bagian

Administrasi

Kepegawaian; 7) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Kepegawaian dengan Bagian Administrasi Kepegawaian setiap semester. c.

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Perekaman Data Petugas perekaman data bertugas dan bertanggung jawab di lingkungan unit kerja masing-masing untuk : 1) Menerima dokumen sumber mutasi data kepegawaian dari para pegawai; 2) Menginput dokumen sumber ke dalam aplikasi SILK; 3) Melakukan verifikasi atas tampilan cetakan yang dihasilkan aplikasi SILK dengan dokumen sumber; 4) Melakukan rekonsiliasi internal antar Laporan Kepegawaian serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;


Halaman 70

5) Melakukan pencetakan Laporan Kepegawaian; 6) Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab; 7) Melakukan pengiriman Laporan Kepegawaian; 8) Memelihara dokumen sumber dan Laporan Kepegawaian; 9) Melakukan rekonsiliasi dengan Bagian Administrasi Kepegawaian setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. 2. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian selaku pelaksana Pembina Kepegawaian Unit Eselon I Ditjen Perbendaharaan bertugas dan bertanggung jawab untuk : a. Membina dan memantau pelaksanaan SILK pada unit kerja Ditjen Perbendaharaan; b. Melakukan konsolidasi/penggabungan seluruh Laporan Kepegawaian dalam suatu laporan statistik kepegawaian; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan SILK dengan unit kerja dukungan teknis komunikasi data; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Kepegawaian; e. Melakukan pemeliharaan database kepegawaian. 3. Jenis Laporan Kepegawaian Jenis Laporan Kepegawaian yang harus disusun dengan menggunakan Aplikasi SILK adalah Laporan Kepegawaian Bulanan (LK.1) dan Laporan Kepegawaian Semesteran (LK.2) sebagai berikut: a. Laporan Kepegawaian Bulanan (LK.1) terdiri dari : 1) Laporan Perubahan Kepangkatan dan Kenaikan Gaji Berkala (LK.1.1) Berisi

data

pegawai

yang

mendapat

mutasi

kepangkatan

(kenaikan

pangkat/kenaikan gaji berkala). LK.1.1 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Kepangkatan/Kenaikan Gaji Berkala pada aplikasi SILK. 2) Laporan Perubahan Jabatan (LK.1.2) Berisi data pegawai yang mendapat mutasi jabatan termasuk pelaksana. LK.1.2 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Konfigurasi Pegawai dan Jabatan pada aplikasi SILK. 3) Laporan Perubahan Data Keluarga (LK.1.3) Berisi data pegawai yang mengalami perubahan susunan keluarga. LK.1.3 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Keluarga pada aplikasi SILK. 4) Laporan Bulanan Daftar Pegawai (LK.1.4) Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 71

Berisi data seluruh pegawai pada suatu satuan kerja dengan keadaan akhir bulan berkenaan. LK.1.4 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Konfigurasi Pegawai, Detail Data Induk Pegawai, Kepangkatan, Jabatan, Pendidikan Formal dan Data Diperbantukan/dipekerjakan pada aplikasi SILK. 5) Laporan Pegawai yang Diperbantukan/Dipekerjakan dan Dipindahkan Pada Instansi Lain Di Luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan (LK.1.5) Berisi data pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan dan dipindahkan pada bulan berkenaan. LK.1.5 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Diperbantukan/dipekerjakan pada aplikasi SILK. b. Laporan Kepegawaian Semesteran (LK.2) terdiri dari : 1) Laporan Perubahan Data Domisili Pegawai (LK.2.1) Berisi data domisili seluruh pegawai. LK.2.1 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Detail Data Pribadi pada aplikasi SILK. 2) Laporan Penerima Tanda Jasa/Penghargaan (LK.2.2) Berisi nama pegawai yang menerima piagam penghargaan pada semester berkenaan. LK.2.2 disusun berdasarkan hasil penggabungan data hasil perekaman data Tanda Jasa pada aplikasi SILK. 4. Prosedur Penyusunan Laporan Kepegawaian Prosedur pada Entitas pelaporan Kepegawaian pada unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan: a. Petugas Perekaman Data melakukan perekaman dokumen sumber berupa: 1) Dokumen Data Induk Pegawai; 2) Dokumen Data Pribadi Pegawai; 3) Dokumen Data Keluarga; 4) Dokumen Data Cuti; 5) Dokumen Data Jabatan; 6) Dokumen Data Kepangkatan; 7) Dokumen Data Tanda Jasa; 8) Dokumen Data Pegawai Diperbantukan/dipekerjakan; 9) Dokumen Data DP3; 10) Dokumen Data LHKPN. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 72

b. Dokumen sumber wajib dipindai (scan) dan diunggah (upload) pada aplikasi SILK sebagai dokumen pendukung. c. Hasil proses perekaman dilakukan verifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber. d. Selanjutnya petugas perekaman data melakukan proses posting untuk menghasilkan laporan. Proses posting dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 1) Untuk laporan bulanan, periode posting dipilih sesuai bulan data. Selanjutnya proses cetak laporan sesuai dengan bulan posting. Contoh: Untuk cetak laporan bulan Mei 20X1 yang berisi data laporan sampai dengan akhir bulan Mei 20X1, lakukan posting dan cetak laporan pada bulan Mei 20X1. 2) Untuk laporan semesteran, periode posting dipilih pada periode semester berkenaan. Selanjutnya proses cetak laporan sesuai dengan periode posting. Contoh: Untuk cetak laporan Semester I 20X1, lakukan posting dan cetak laporan dipilih pada periode Semester I 20X1. Untuk cetak laporan Semester II 20X1, lakukan posting dan cetak laporan pada periode Semester II 20X1. e. Laporan Kepegawaian dikirim ke Kantor Pusat secara periodik bulanan

dan

semesteran. Setelah dilakukan posting, arsip data komputer (ADK) secara otomatis akan terkirim ke database Kantor Pusat. Pengiriman Laporan Kepegawaian disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh pejabat eselon III. Hardcopy dokumen sumber tidak perlu dilampirkan pada Laporan Kepegawaian. f. Unit kerja Ditjen Perbendaharaan melakukan rekonsiliasi data dan Laporan Kepegawaian dengan Bagian Administrasi Kepegawaian setiap semester. Mekanisme pelaksanaan rekonsiliasi akan diatur oleh Bagian Administrasi Kepegawaian. 5. Waktu Penyampaian Laporan Laporan Kepegawaian disampaikan kepada Bagian Administrasi Kepegawaian, dengan ketentuan sebagai berikut: a. LK bulanan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. b. LK semester I selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Juli dan LK semester II selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya. E. KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Untuk mempermudah pelaksanaan komputerisasi SILK, tata cara pengoperasian Aplikasi SILK agar berpedomaan pada Buku/Modul Aplikasi SILK yang diterbitkan oleh Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 73

2. Apabila terjadi hambatan dalam proses penyusunan laporan kepegawaian agar penanggung jawab entitas pelaporan kepegawaian segera melakukan koordinasi dengan Bagian Administrasi Kepegawaian. F. CONTOH FORMAT DOKUMEN Pernyataan Tanggung Jawab KOP SURAT Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Kepegawaian Bulan/Semester*)................. Tahun ………….. Direktorat/ Kanwil/KPPN *) ............. yang terdiri dari : (a) Hardcopy Laporan (b) Softcopy Laporan (c) Dokumen Sumber **) dan telah ter-update dalam Aplikasi SILK adalah sepenuhnya tanggung jawab kami. Laporan Kepegawaian tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi data-data kepegawaian pada unit kerja kami. ............., ....................... Kepala Subdit/Bagian Umum/ KPPN*)

(.......................................)

*) coret yang tidak perlu. **) hardcopy dokumen sumber tidak perlu dilampirkan.


Halaman 74

BAB XII SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN KELUARGA, LAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DAN LAPORAN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA A. DASAR HUKUM 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PGPS Tahun 1968);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Mengenai Perubahan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

4.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN.

B. SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN KELUARGA (FORMULIR DA.01.04 / KP.4) 1. Setiap awal tahun anggaran dan atau setiap ada perubahan anggota keluarga (termasuk suami/isteri/anak meninggal dunia), seluruh pegawai negeri (termasuk calon pegawai) diwajibkan melaporkan susunan keluarganya untuk memperoleh tunjangan keluarga dengan mengisi formulir DA.01.04 (KP4); 2. Seluruh anggota keluarga (anak kandung/tiri/angkat) agar dimasukkan dalam formulir DA.01.04 (KP4) meskipun jumlah anak yang ditanggung hanya satu atau dua orang anak; 3. Mengingat batas usia anak yang berhak memperoleh tunjangan, maksimum adalah 20 tahun, maka bagi pegawai yang mempunyai anak berusia 21 sampai 25 tahun dan masih mengikuti pendidikan serta masih dimintakan tunjangan anak, diwajibkan melampirkan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi/kursus di tempat yang bersangkutan; 4. Formulir DA.01.04 (KP4) tersebut agar terlebih dahulu diperiksa dan ditandatangani oleh atasan yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon III. Formulir tersebut agar disampaikan kepada Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) masingmasing selambat-lambatnya tanggal 5 Januari tiap tahunnya dan tembusan disampaikan kepada Bagian Administrasi Kepegawaian; 5. Perlu diingatkan bahwa kepada pegawai yang terlambat atau tidak menyampaikan formulir DA.01.04 (KP4) tersebut, akan mengakibatkan diberhentikannya pembayaran tunjangan keluarga. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 75

6. Anak kandung/tiri/angkat yang telah berusia 21 tahun hingga 25 tahun dapat ditanggung dan mendapatkan tunjangan anak, dengan persyaratan sebagai berikut : a. Melampirkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi yang menyatakan anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah; b. Masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun; c. Belum pernah kawin; d. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; e. Nyata-nyata menjadi tanggungan orang tuanya; f. Tidak menerima beasiswa. C. LAPORAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN 1. Pegawai yang melaksanakan perkawinan pertama, wajib memberitahukan perihal perkawinan tersebut secara tertulis kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melalui saluran hirarkis selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilaksanakan (format terlampir); 2. Ketentuan pada angka 1 berlaku pula bagi pegawai yang telah menjadi duda/janda yang melaksanakan perkawinan berikutnya (format terlampir); 3. Pegawai yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin Perceraian (Pegawai sebagai Penggugat) atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian (Pegawai sebagai Tergugat) terlebih dahulu dari pejabat berwenang, yaitu : a. Menteri Keuangan untuk pegawai golongan III/a keatas; b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk pegawai golongan II/d kebawah lingkup Kantor Pusat dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan golongan II/d kebawah untuk pegawai lingkup kantor wilayah berkenaan; 4. Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, wajib melaporkan perceraiannya kepada pimpinan unit kerja dan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Bagian Administrasi Kepegawaian selambat-lambatnya satu bulan sejak diterbitkannya Akta Perceraian (format terlampir); 5. Laporan perceraian dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang disampaikan untuk Pejabat yang mengeluarkan Keputusan Izin Perceraian, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan Badan Kepegawaian Negara.


Halaman 76

D. LAPORAN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA 1. Pegawai yang meninggal dunia wajib dilaporkan oleh pimpinan unit kerja secara hirarkis kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian (format terlampir); 2. Laporan meninggal dunia, sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut : a. Identitas pegawai (Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, Unit Organisasi) b. Keterangan meninggal (penyebab, tempat dan waktu meninggal dunia); c. Keterangan mengenai anggota keluarga yang ditinggalkan; d. Informasi mengenai tempat pemakaman/penguburan. 3. Pegawai yang meninggal dunia mendapat hak-hak kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. E. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 77

Permohonan Izin Perkawinan ................., ...................... Perihal

: Permohonan Izin Perkawinan

Kepada Yth. Bapak Kepala ............. di

……………………

Dengan hormat : Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Jabatan/Unit Kerja Tempat/Tanggal Lahir Agama Status Alamat

: : : : : : :

Bersama ini mohon perkenan Bapak ........... untuk dapatnya memberikan izin pernikahan pertama/kedua*) kami besok pada : Hari Tanggal Tempat

: : :

Dengan seorang wanita/pria*) Nama Pekerjaan Tempat/Tanggal Lahir Status Alamat

: : : : :

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih dan bersama ini pula kami lampirkan persyaratannya. Mengetahui Atasan Langsung

(.......................................) NIP...............................

Hormat Saya

(...............................) NIP..........................

*) Coret yang tidak perlu Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 78

BIODATA ORANG TUA I. BAPAK KANDUNG Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Agama Alamat

: : : : :

IBU KANDUNG Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Agama Alamat

: : : : :

II.BAPAK MERTUA Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Agama Alamat

: : : : :

IBU MERTUA Nama Tempat/Tanggal Lahir Pekerjaan Agama Alamat

: : : : :

Mengetahui Atasan Langsung

(.......................................) NIP...............................

Hormat Saya

(...............................) NIP..........................

Lampiran : 1. Foto copy Kartu Susunan Keluarga (KSK) Orang Tua 2. Foto Copy KTP yang bersangkutan 3. Pas Foto ukuran 3 X 4 4. Masing-masing lampiran dibuat dalam rangkap 1 (satu) lembar


Halaman 79

Laporan Perkawinan Pertama ………………, …………… Kepada Yth. Bapak ……………. di – ………………….. LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Gol Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Instansi : g. Jenis Kelamin : h. Tempat/Tanggal Lahir : i. Agama : j. Alamat : a. b. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2. 3. 4.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa saya : Pada tanggal : Di : Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan pria/wanita*) sebagai berikut di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Gol Ruang : Jabatan/Pekerjaan : Satuan Organisasi : Instansi : Tempat/Tanggal Lahir : Agama : Alamat :

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan : a. Salinan sah Surat Nikah dalam rangkap 5; b. Pas Foto Isteri/Suami*), ukuran 3 X 4 cm sebanyak 5 lembar; Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar : a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya. b. Diselesaikan pemberian karis/karsu*) bagi isteri/suami*) saya Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat Saya

*) Coret yang tidak perlu ..................................... Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 80

Laporan Perkawinan Janda/Duda …………., ……………….. Kepada Yth. Bapak…………………. di – ………………….. LAPORAN PERKAWINAN JANDA/DUDA 1.

Yang bertanda tangan di bawah ini : a. Nama : b. NIP : c. Pangkat/Gol Ruang : d. Jabatan/Pekerjaan : e. Satuan Organisasi : f. Instansi : g. Jenis Kelamin : h. Tempat/Tanggal Lahir : i. Agama : j. Alamat : a. b. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2. 3. 4.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa saya : Pada tanggal : Di : Telah melangsungkan perkawinan yang ……… dengan pria/wanita*) sebagai berikut di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat/Gol Ruang : Jabatan/Pekerjaan : Satuan Organisasi : Instansi : Tempat/Tanggal Lahir : Agama : Alamat :

Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan : a. Salinan sah Surat Nikah dalam rangkap 3 lembar b. Pas Foto Isteri/Suami*), ukuran 3 X 4 cm sebanyak 3 lembar Berhubungan dengan itu, maka saya mengharapkan agar : a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya. b. Diselesaikan pemberian karis/karsu*) bagi isteri/suami*) saya Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hormat Saya

*) Coret yang tidak perlu .......................................... Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 81

Laporan Perceraian ....……., ……………….. Kepada Yth. ............…………………. di – ………………….. LAPORAN PERCERAIAN 1.

Yang bertandatangan dibawah ini : a. b. c. d. e. f.

Nama NIP/Nomor Identitas *1) Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Organisasi Agama/Kepercayaan terhadap Tuhan YME

: : : : : :

dengan ini melaporkan dengan hormat, bahwa sesuai Keputusan ......................*2) Nomor .............. tanggal ................. tentang Pemberian Izin Perceraian dan Akta Perceraian dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri *3) .............................. Nomor ............... tanggal ............., saya telah melakukan perceraian dengan isteri/suami *3) saya: a. b. c. d. e. f. g. h.

Nama NIP/Nomor Identitas *1) Pangkat/Golongan Ruang *4) Jabatan *4) Unit Organisasi *4) Agama Tanggal Perkawinan Alamat

: : : : : : : :

2.

Bersama ini saya lampirkan salinan sah surat cerai/akta perceraian dalam rangkap ...... (......................);

3.

Demikian untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, .................................................... NIP ..............................................

Catatan : *1) Cantumkan NIP bagi PNS atau Nomor Identitas bagi pegawai lainnya (Non PNS); *2) Cantumkan nama jabatan dari pejabat yang menerbitkan keputusan cerain; *3) Coret yang tidak perlu; *4) Hanya diisi apabila bersangkutan PNS. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 82

Laporan Meninggal Dunia

KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : : Laporan Meninggal Dunia a.n. ........................ NIP ...................................

.................., ...............................

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Jakarta Berkenaan dengan Surat Keterangan Kematian dari *1).............................................., dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ... bulan ..... tahun ...... bertempat di ........................ telah meninggal dunia karena *2).......................... pegawai dengan data sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Organisasi

: : : : :

Pada kesempatan ini kami beritahukan bahwa almarhum meninggalkan .... suami/isteri ..... anak dan telah bekerja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama ...... tahun. Selanjutnya, almarhum akan/telah *3) dikebumikan pada tanggal ... bulan ..... tahun ...... bertempat di ......................... Demikian kami laporkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala Kanwil/Kepala KPPN .........

.................................................... NIP ..............................................

Catatan : *1) Rumah Sakit atau Kelurahan/Kecamatan tempat pegawai meninggal dunia; *2) Penyebab meninggal dunia; *3) Coret yang tidak perlu.


Halaman 83

BAB XIII PROSEDUR TEKNIS IZIN PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

A. DASAR HUKUM 1. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 2. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 3. Surat Edaran BKN Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 Hal Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; 4. Instruksi Menteri Keuangan Nomor : 01/IMK.01/2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS Di Lingkungan Departemen Keuangan; 5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor : SE-145/SJ/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Kelengkapan Dokumen dalam Usul Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pensiun, Perceraian, Ralat Nama/Tahun Kelahiran dan Cuti Di Luar Tanggungan Negara. B. IZIN PERCERAIAN 1. PNS yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang. a. Izin Perceraian adalah surat izin perceraian dari pejabat berwenang bagi PNS pria/wanita selaku penggugat. b. Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian adalah surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi PNS pria/wanita yang digugat cerai oleh isteri/suaminya. 2. Dalam hal terjadi gugatan cerai, maka : a. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada atasan untuk melakukan perceraian. b. PNS yang berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan cerai dari isteri/suami. 3. Permohonan izin/keterangan disampaikan secara tertulis melalui saluran hirarkis, dengan memuat alasan-alasan yang mendasari permohonan tersebut. 4. Atasan

yang

menerima

permohonan

izin

wajib

memberikan

pertimbangan

dan

meneruskannya kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkis dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permohonan izin diterima. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 84

5. Pejabat yang menerima permohonan izin wajib memperhatikan alasan yang dikemukakan PNS dan pertimbangan yang disampaikan atasan PNS sebelum mengambil keputusan dan/atau apabila diperlukan meminta keterangan tambahan dari isteri/suami PNS yang mengajukan permohonan izin atau dari pihak lain yang berkompeten sebagai bentuk kewajiban merukunkan kembali kedua belah pihak. 6. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk Tim Pelaksana Peraturan PP No. 10 Tahun 1983 dan PP No. 45 Tahun 1990. 7. Pejabat yang berwenang memberikan atau menolak izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan peceraian adalah sebagai berikut : a. Bagi PNS berpangkat Juru Muda (Gol/ I/a) sampai dengan Pengatur Tk. I (Gol. II/d) adalah kewenangan Pejabat Eselon II (Setditjen Perbendaharaan untuk lingkup Kantor Pusat atau Kepala Kanwil untuk wilayah kerja kantor wilayahnya) b. Bagi PNS berpangkat Penata Muda (Gol. III/a) keatas adalah kewenangan Menteri Keuangan. 8. PNS hanya dapat melakukan peceraian apabila ada alasan yang sah, yakni salah satu atau lebih sebagai berikut : Alasan Salah satu pihak berzina

Dasar Pembuktian  Putusan Pengadilan  Surat Pernyataan (ditandatangani paling sedikit 2 orang saksi dewasa dan disahkan pejabat setempat minimal Camat)  Diketahui oleh salah satu pihak dengan tertangkap tangan Salah satu pihak pemabok, pemadat, atau  Surat Pernyataan (ditandatangani paling sedikit 2 penjudi yang sulit disembuhkan orang saksi dewasa dan disahkan pejabat setempat minimal Camat)  Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah atau Polisi Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain 2 Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan (dua) tahun berturut-turut dengan tanpa izin dan oleh pejabat setempat, minimal Camat alasan sah serta hal lain diluar kemampuannya Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau lebih secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga visum et repertum dari Dokter Pemerintah (KDRT) atau penganiayaan berat Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak terdapat harapan untuk hidup berumah tangga secara rukun

Surat Pernyataan dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat setempat, minimal Camat

9. Izin untuk bercerai hanya dapat diberikan apabila : a. Tidak bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS bersangkutan; b. Memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8; c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau; d. Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 85

10. Permohonan izin perceraian hanya ditolak apabila : a. Bertentangan dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut PNS bersangkutan; b. Tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8; c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau; d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat. 11. Permohonan cerai tidak diberikan apabila didasarkan pada alasan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. 12. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut : A. Izin Perceraian a. Permohonan izin cerai yang bersangkutan b. Usul unit c. Surat Keterangan Lurah yang diketahui serendah-rendahnya oleh Camat (untuk alasan pertengkaran dan suami/isteri meninggalkan pasangannya lebih dari 2 tahun berturut-turut) d. Surat putusan pengadilan (untuk alasan Suami/Isteri ditahan) e. Visum et repertum dari dokter pemerintah f. Surat keterangan Dokter/Polisi (e & f untuk alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT) g. Surat Keterangan 2 (dua) orang saksi dewasa yang diketahui Camat setempat h. Putusan Pengadilan (g & h untuk alasan salah satu pihak pemabuk/pemadat/penjudi) i. Pernyataan minimal 2 (dua) orang saksi dewasa yang diketahui camat j. Laporan tertulis salah satu pihak (Suami/isteri) (i& j untuk alasan perzinahan) k. BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan) B. Surat Keterangan untuk melakukan perceraian a. Surat Pemberitahuan adanya gugatan cerai b. Usul unit c. BAP (Berita Acara Permintaan Keterangan) d. Relaas dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri 13. Keputusan Pejabat yang berwenang untuk menetapkan pemberian atau penolakan izin kepada PNS untuk melakukan perceraian ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal permohonan izin diterima.


Halaman 86

14. Pejabat yang berwenang dijatuhi hukuman disiplin berat, apabila yang bersangkutan lalai dalam mengambil keputusan pemberian izin/penolakan kepada PNS untuk melakukan perceraian. 15. Setelah melakukan perceraian, PNS wajib melaporkan perceraian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian. 16. Bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa memperoleh izin/keterangan dari pejabat yang berwenang dijatuhi salah satu hukumam disiplin berat. C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 87

Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian …………,

……………………

Kepada Yth. Pejabat Yang Berwenang melalui ……………………………… ...................... SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN Yang bertanda tangan dibawah ini : a. Nama : b. N I P : c. Pangkat/Golongan : d. Jabatan : e. Unit Organisasi : f. Tempat/Tgl. Lahir : g. Agama : h. Alamat : Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diizinkan untuk melakukan perceraian dengan suami/isteri *) saya : 1. Nama : 2. N I P **) : 3. Pangkat/Golongan **) : 4. Jabatan **) : 5. Unit Organisasi **) : 6. Tempat/Tgl. Lahir : 7. Agama : 8. Alamat : Adapun alasan yang mendasari permintaan izin untuk melakukan perceraian adalah : 1. …………………………………………………….. 2. …………………………………………………….. 3. …………………………………………………….. Demikian surat permintaan izin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang meminta Izin

……………………………. NIP ………………………. *) Coret yang tidak perlu; **) Hanya diisi apabila bersangkutan PNS.


Halaman 88

Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian ……………..,…………. Kepada Yth. ............................. di ………….. SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN 1. Yang bertanda-tangan dibawah ini : a. Nama : b. NIP/Nomor Identitas : c. Pangkat/Gol ruang : d. Jabatan : e. Satuan Organisasi : f . Tanggal Lahir : g. Agama : h. Alamat : memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah digugat dalam perkara perceraian oleh suami/isteri *) saya : a. Nama : b. NIP/No. Identitas **) : c. Pangkat/Gol ruang **) : d. Jabatan **) : e. Agama : f. Alamat : 2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan : a. Surat gugatan perceraian b. Relaas Pengadilan …….……………………………… Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Memberitahukan, ………………............ NIP .............................

*) Coret yang tidak perlu; **) Hanya diisi apabila bersangkutan PNS.


Halaman 89

Surat Pernyataan Gugatan Cerai SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Alamat : Dengan ini saya mengajukan gugatan cerai kepada suami : Nama : Tempat/Tanggal Lahir : Alamat : Dikarenakan suami telah ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. ………,………………….. 2011

……………………………… Saksi-saksi : 1. ……………….

:

2. ………………

:

Tanggal : Nomor :

Tanggal : Nomor :

Mengetahui Camat ……………………

Mengesahkan Kepala Desa/Lurah ……………

…………………………. NIP

………………………… NIP


Halaman 90

Surat Panggilan KOP SURAT SURAT PANGGILAN Nomor : …………………… Kepada Yth : Sdr. ………………………… ………………………………. …………………. Sehubungan Sdr.

dengan

………………….

Surat

Permintaan

NIP.

…………

Izin

Untuk

pegawai

Melakukan

Perceraian

Direktorat/Kanwil/KPPN

………………………………, dengan ini kami memanggil Saudara untuk datang menemui kami selaku Tim Penyelesaian Izin Perceraian pada : Hari / Tanggal

:

Tempat

:

Waktu

:

Demikian untuk diketahui dan dilaksankan dengan penuh kesadaran. Dikeluarkan di ................ Pada tanggal ………………... Direktur/Kakanwil/Ka KPPN

………………………… NIP …………………….


Halaman 91

Berita Acara Permintaan Keterangan KOP SURAT BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN Nomor : BA- …………………. Pada hari ini, …………… tanggal …………. bulan …………. Tahun …………………., bertempat di ………………………………………., Tim Tim Penyelesaian Izin Perceraian yang terdiri dari : 1. Nama : NIP : Pangkat : Jabatan : 2.

Nama NIP Pangkat Jabatan

: : : :

3.

Nama NIP Pangkat Jabatan

: : : :

Berdasarkan Surat Keputusan/Nota Dinas Direktur ………………………… Nomor : …………………………….. tanggal ……………….. dan Surat Panggilan Direktur Nomor : …………………………….. tanggal ……………….. melakukan klarifikasi/permintaan keterangan kepada : Nama NIP Pangkat Jabatan

: : : :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian terhadap suami/isterinya ………………………………………… dengan hasil klarifikasi/permintaan keterangan sebagai berikut : 1. Pertanyaan : Apakah Sdri. dalam kondisi sehat saat ini ? Jawaban : 2. Pertanyaan : Apakah Sdri. mengetahui tujuan dipanggil saat ini ? Jawaban : 3. Pertanyaan : Sebelum Sdri. menjawab pertanyaan yang diajukan Tim. Apakah Sdri. bersedia memberikan keterangan dengan sejujurnya karena pernyataan yang Sdri. sampaikan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada Tim, tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jawaban : 4. Pertanyaan : Sudah berapa lama Sdri. menjalani usia perkawinan ? Apakah Sdri. dikaruniai anak dari hasil perkawianan dimaksud ? Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 92

5.

Jawaban Pertanyaan

6.

Jawaban Pertanyaan

7.

Jawaban Pertanyaan Jawaban

8.

13.

Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan

14.

Jawaban Pertanyaan

15.

Jawaban Pertanyaan

16.

Jawaban Pertanyaan

9. 10. 11. 12.

18.

Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan

19.

Jawaban Pertanyaan

20.

Jawaban Pertanyaan

17.

: : Menanggapi surat permintaan izin untuk melakukan perceraian yang Sdri. ajukan tertanggal ……………… kepada Direktur ……………. Tim memerlukan keterangan guna melengkapi hal dimaksud. Apakah perceraian tersebut yang diperbolehkan Allah tapi tidak disukai Allah tetap Sdri. laksanakan ? : : Dalam surat permintaan izin untuk melakukan perceraian, Sdri. memberikan alasan sebagai berikut : ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. Bisakah Sdri. jelaskan secara rinci alasan tersebut diatas ? : : Selain alasan-alasan tersebut diatas, apakah ada hal-hal lain yang mendorong Sdri. mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian ? : : (Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan) : : : : : : : : : : Apakah masih terjalin komunikasi antara suami dan Sdri. ? halhal apa saja yang biasanya dibicarakan ? : : Apakah suami telah mengetahui bahwa Sdri. telah mengajukan surat permintaan izin untuk melakukan perceraian ? : : Bila suami sudah mengetahui hal tersebut, bagaimana tanggapan yang bersangkutan ? : : Bagaimana tanggapan putra/putri Sdri. mengenai niat perceraian antara Sdri. dan suami ? apakah mereka mendukung hal tersebut ? : : Dari putra/putri Sdri dan suami, siapakah yang membela Sdri. ? : : Ha-hal apa saja yang telah suami upayakan untuk memperbaiki rumah tangga ? : : Setelah dilakukan upaya dimaksud, apakah suami Sdri. menginginkan perceraian tersebut ? : : Apakah selama ini antara Sdri. dan suami sering terjadi kecekcokan/pertengkaran ?


Halaman 93

21.

Jawaban Pertanyaan Jawaban

: : Bila masih sering terjadi pertengkaran, apa penyebabnya ? :

22.

Pertanyaan

23.

Jawaban Pertanyaan

24.

Jawaban Pertanyaan

25.

Jawaban Pertanyaan

: Dari Surat Pernyataan yang anda buat, selain disahkan Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat ditandatangani juga oleh saksi-saksi. Apa hubungan Sdri. dengan saksi-saksi tersebut? : : Sejauh mana saksi-saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga sdri dan suami ? : : Apakah Sdri. bersedia mendatangkan saksi-saksi tersebut dihadapan Tim apabila diperlukan untuk dimintai keterangan ? : : Mengingat usia perkawinan yang telah Sdri jalani bersama suami dan mempertimbangkan masa depan putra/putri Sdri., apakah tidak lebih baik untuk memperbaiki kembali hubungan/ rukun kembali dan tidak melanjutkan proses perceraian ? : : Apakah hal-hal lain yang ingi Sdri. kemukakan ? : : Apakah dalam memberikan keterangan ini Sdri. merasa ditekan ? : : Apakah Sdri. bersedia untuk dikonfrontir dengan suami ? : : Apakah sewaktu-waktu Sdri. bersedia untuk dimintai keterangan lagi ? : : Apakah Sdri. bersedia menandatangani Berita Acara Permintaan Keterangan ini ? :

29.

Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan Jawaban Pertanyaan

30.

Jawaban Pertanyaan

26. 27. 28.

Jawaban

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerangkan ……………………………… NIP ………………………… Tim Penyelesaian Izin Perceraian

……………………… NIP

…………………… NIP


…………………… NIP

Halaman 94

BAB XIV PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.01/2011 tentang Penunjukan Inspektur Jenderal Sebagai Pejabat Yang Berwenang Untuk Membentuk Tim Pemeriksa Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang dan Berat di Lingkungan Kementerian Keuangan; 5. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 289/IMK.01/2011 tentang Pemberian atau Penolakan Izin Masuk Bekerja dan Melaksanakan Tugas bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian dan Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian; 6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4921/PB/2011 tanggal 18 Mei 2011 hal Tata Cara Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin. B. PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI 1. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 2. Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagai berikut: a. Umum 1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin; 2) Untuk ancaman hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk; 3) Tim Pemeriksa dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) atau pejabat lain yang ditunjuk (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan); Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 95

4) Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut; 5) Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seksama tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan. b. Pemanggilan Pemeriksaan 1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan; 2) Apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama; 3) Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. c. Pemeriksaan 1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 2) BAP setidaknya memuat fakta 5 W dan 1 H, yaitu Who, What, When, Where, Why, dan How : a. Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin; b. Apakah pelanggaran disiplin yang dilakukan; c. Kapan terjadinya; d. Dimana terjadinya; e. Mengapa pegawai tersebut melakukan pelanggaran disiplin (faktor yang mendorong); f. Bagaimana pelanggaran disiplin tersebut terjadi (modusnya);


Halaman 96

3) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin obyektifitas dalam pemeriksaan, atasan langsung, tim pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain; 4) BAP harus ditandatangani oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan PNS yang diperiksa; 5) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP tersebut cukup ditandatangani oleh pemeriksa, dengan memberikan catatan dalam BAP, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani BAP dan BAP tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin; 6) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP; d. Penjatuhan hukuman disiplin 1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan hukuman disiplin dimaksud harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan; 2) Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan : a) atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; b) pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hirarkis disertai dokumen sebagai berikut:  Surat Panggilan Pemeriksaan I dan II;  Berita Acara Pemeriksaan (BAP);  Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung;  Salinan sah keputusan CPNS dan pangkat terakhir;  Bukti-bukti pelanggaran disiplin Contoh : Daftar Kehadiran Pegawai dan lain lain. e. Penyampaian hukuman disiplin 1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, dengan ketentuan bahwa pejabat yang Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 97

ditunjuk dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan; 2) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin; 3) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan, maka keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerjanya. C. KETENTUAN MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA 1. Pegawai yang tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja (TL), dan/atau pulang sebelum waktunya (PSW) tanpa alasan yang sah dikenakan sanksi yang diatur sebagai berikut: a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: No.

Lamanya tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah

1.

Selama 4 hari kerja

Jenis Sanksi Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis diberikan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan. b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu: No.

Lamanya tidak masuk kerja

Jenis Hukuman Disiplin

tanpa alasan yang sah Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

1.

Selama 5 hari kerja

Teguran lisan

2.

Selama 6 s.d. 10 hari kerja

Teguran tertulis

3.


Pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukuman Disiplin Tingkat Sedang 4.


Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun

5.


Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun

6.


Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

Hukuman Disiplin Tingkat Berat 7.


8.


9.


Pembebasan dari jabatan

10.

Selama 46 hari kerja atau lebih

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS


Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

Halaman 98

2. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung (contoh format nomor 1). 3. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang kerja sebelum waktunya tanpa alasan sah dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. 4. Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan sah, diperhitungkan sebagai keterlambatan masuk bekerja atau pulang sebelum waktunya selama 3 ¾ (tiga tiga per empat) jam. D. CONTOH KASUS Untuk lebih memperjelas materi penegakan disiplin, berikut diberikan contoh penanganan atas kasus pelanggaran disiplin terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja beserta contoh format dokumen administrasinya sebagai berikut: Contoh I : Sdr. Badu, NIP 197908041998011001 pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxx. Yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja pada tanggal 29 Maret 2011 s.d. 01 April 2011. Dalam hal demikian ketika yang bersangkutan telah tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja maka pada hari kerja berikutnya diberikan Peringatan Tertulis oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan (contoh format nomor 2). Contoh II : Sdr. Badu, NIP 197908041998011001 pangkat Penata Muda Tk. I (Gol. III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxx. Yang bersangkutan sebelumnya telah diberikan Peringatan Tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 4 (empat) hari kerja, yaitu tanggal 29 Maret 2011 s.d. 01 April 2011 namun pada tanggal 4 April 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja lagi tanpa alasan sah sehingga secara kumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja. a. Sdr. Badu dipanggil (panggilan pertama) oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011 (contoh format nomor 3); Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 99

b. Sdr. Badu hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011 dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam BAP, yang bersangkutan mengaku tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 4 April 2011; c. Dalam hal demikian kepada Sdr. Badu diberikan hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan dan pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala KPPN xxxx (contoh format nomor 4) d. Mengingat keputusan hukuman disiplin dimaksud merupakan kewenangan Kepala KPPN xxxxx, maka atasan langsung Sdr. Badu menyampaikan kepada Kepala KPPN disertai dokumen berupa:  Surat Panggilan Pemeriksaan I;  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (contoh format nomor 5);  Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin (contoh format nomor 6);  Bukti-bukti pelanggaran disiplin Contoh : daftar kehadiran Pegawai dan lain lain. Contoh III : Kasus sama seperti pada contoh II, namun Sdr. Badu tidak hadir pada pemanggilan pemeriksaan I dan II dan ketidakhadiran tersebut dilakukan secara terus menerus sejak tanggal pemanggilan I sampai dengan pemanggilan II. a. Sdr. Badu dipanggil (panggilan pertama) oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011; b. Sdr. Badu tidak hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 13 April 2011, maka pada tanggal 13 April 2011 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Badu untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 21 April 2011 (contoh format nomor 7); c. Apabila pada tanggal 21 April 2011 pemeriksaan pemanggilan kedua, Sdr. Badu tidak juga hadir, maka dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan; d. Dalam hal demikian jumlah ketidakhadiran tanpa alasan sah Sdr. Badu, yaitu secara akumulatif selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 21 April 2011, maka kepada Sdr. Badu diberikan hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun dan pejabat yang berwenang menghukum adalah Kepala Kanwil (contoh format nomor 8); Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 100

e. Mengingat keputusan hukuman disiplin dimaksud merupakan kewenangan Kepala Kanwil, maka atasan langsung melaporkan secara hirarkis kepada Kepala Kanwil disertai dokumen sebagai berikut:  Pemanggilan Pemeriksaan I dan II;  Berita Acara Pemeriksaan tidak ada karena tidak ada pemeriksaan;  Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung (contoh format nomor 9);  Salinan sah keputusan CPNS dan pangkat terakhir;  Bukti-bukti pelanggaran disiplin, antara lain daftar kehadiran pegawai. f. Apabila keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. Badu telah ditetapkan Kepala Kanwil pada tanggal 09 Mei 2011, maka paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, yaitu pada tanggal 27 Mei 2011 disampaikan kepada Sdr. Badu oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk (contoh format nomor 10). E. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 101

1. Contoh Surat Keterangan tidak masuk kerja/terlambat/pulang sebelum waktunya SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*) (ST.1) Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama

:

NIP

:

Pangkat/Gol.

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk bekerja/izin pulang sebelum waktunya/pemberitahuan terlambat masuk bekerja*) selama ........... hari/jam/menit*), pada hari ....................... tanggal ......................... dengan alasan, yaitu ................................................... . Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui *)

Hormat kami

............................. (atasan langsung)

...................................

...................................

NIP.............................

NIP..............................


Halaman 102

2. Peringatan Tertulis KOP SURAT PERINGATAN TERTULIS

NOMOR : SP-......../........../2011 Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Organisasi

: : : : :

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxx

Dengan ini kepada Saudara diberikan PERINGATAN TERTULIS sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011, karena Saudara pada tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 telah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja dan diberlakukan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sebesar 10% (sepuluh perseratus) selama 1 (satu) bulan sesuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011.

...............,...................2011

........................................... *) NIP .................................... Tembusan Yth.: 1) Direktur Jenderal Perbendaharaan; 2) Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 3) Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; 4) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan; 5) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan; 6) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov........... (Pejabat Eselon II yang bersangkutan); 7) Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan; 8) Kepala KPPN xxxxxx (atasan langsung pejabat penerbit surat peringatan) 9) Pejabat Pembuat Daftar Gaji. *) Tulislah nama atasan langsung pegawai yang bersangkutan


Halaman 103

3. Surat Panggilan Pemeriksaan I oleh atasan langsung KOP SURAT RAHASIA SURAT PANGGILAN I NOMOR : ......................................... 1.

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxx

Untuk menghadap kepada : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan

: : : :

………………….. (atasan langsungnya) …………………... ………………….. Kepala Subbagian Umum

pada : a) b) c) d)

Hari Tanggal Jam Tempat

: : : :

Rabu 13 April 2011 …………… Ruang ..………..

 7 (tujuh) hari kerja

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara akumulatif selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 **). 2. Demikian untuk dilaksanakan. ......................., 05 April 2011 Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama ........................... NIP .............................. Tembusan : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov. xxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 104

4. Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan KOP SURAT RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX *) NOMOR : KEP-…………/……..…/2011 TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXXX *), Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari pejabat pemeriksa tanggal 13 April 2011 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Badu NIP 197908041998011001 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan III/b pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan 04 April 2011; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx tentang Hukuman Disiplin Teguran Lisan atas nama Badu NIP 197908041998011001 Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX TENTANG HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX.


Halaman 105

PERTAMA

:

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada : Nama : Badu NIP : 197908041998011001 Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III b Jabatan : Pelaksana Unit Organisasi : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

:

Selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada Sdr. Badu dikenakan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) selama 2 (dua) bulan.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA :

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan RI; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN Jakarta; 5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan; 7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov.xxxxx; 8. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan; 9. Pejabat lain yang dianggap perlu. Ditetapkan di ……………….. Pada tanggal 23

2011

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX*)

……………………………… NIP ………………………….

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum


Halaman 106

5. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh atasan langsung KOP SURAT RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di ruang ................................, Saya/Tim Pemeriksa *): Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

: ………………… (atasan langsungnya) ………………… ………………… ........................ ........................

: : : :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) pemeriksaan terhadap : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Kerja

: : : : :

telah melakukan

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxx

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 04 April 2011. **) Atas pertanyaan yang diajukan, maka didapat jawaban sebagai berikut : 1.

Pertanyaan Jawaban

2.

Pertanyaan Jawaban

3.

Pertanyaan

Jawaban 4.

Pertanyaan

: Apakah Saudara mengetahui maksud dan tujuan Saudara diperiksa ?--------: ------------------------------------: Apakah saat ini Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? ---------: ------------------------------------: Apakah Saudara bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan secara jujur dengan penuh rasa tanggungjawab serta menanggung resiko hukum terhadap jawaban yang Saudara berikan ? -------------------------------------------: ------------------------------------: Sebutkan Identitas Saudara! --------------------------------------------------------------


Halaman 107

Jawaban

5.

Pertanyaan Jawaban

6.

Pertanyaan

Jawaban 7.

Pertanyaan

Jawaban 8.

Pertanyaan Jawaban

9.

Pertanyaan Jawaban

10. Pertanyaan Jawaban 11. Pertanyaan

Jawaban 12. Pertanyaan

: Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Kerja

: : : : :

: Sejak kapan Saudara bertugas di KPPN xxxx ? -------------------------------------: ------------------------------------: Berdasarkan data berupa daftar kehadiran absensi, Saudara melakukan pelanggaran ketentuan disiplin kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011.Berikan penjelasan Saudara? --------------------: ------------------------------------: Mengapa Saudara melakukan pelanggaran ketentuan disiplin kerja berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 tersebut? -------: ------------------------------------: Selama kurun waktu meninggalkan tugas, Saudara berada di mana dan apa yang Saudara lakukan? --------------------------------------------------------------------: ------------------------------------: Apakah Saudara selama meninggalkan tugas pernah melapor atau memberitahukan kepada atasan atau pegawai lain ? ------------------------------: ------------------------------------: Mengapa Saudara tidak pernah melaporkan atau memberitahukan kepada atasan atau pegawai lain? -----------------------------------------------------------------: ------------------------------------: Dengan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah tersebut, berarti Saudara telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11, yaitu kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, bagaimana tanggapan Saudara? ------------: ------------------------------------: Apakah Saudara mengerti dan menyadari akibat perbuatan Saudara


Halaman 108

Jawaban 13. Pertanyaan Jawaban 14. Pertanyaan Jawaban

berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah tersebut, Saudara dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ? ------------------------------------------------: ------------------------------------: Saudara telah mengetahui akibat atas perbuatan Saudara tersebut, kenapa Saudara melakukannya ? ------------------------------------------------------------------: ------------------------------------: Apa yang mendorong Saudara bertugas kembali ? ---------------------------------: -------------------------------------

15. dst. 16. Pertanyaan Jawaban 17. Pertanyaan

Jawaban 18. Pertanyaan Jawaban 19. Pertanyaan Jawaban 20. Pertanyaan

Jawaban

: Apakah Saudara menyesali semua perbuatan yang telah melanggar disiplin pegawai Negeri Sipil tersebut ? ----------------------------------------------------------: ------------------------------------: Apakah mulai saat ini dan seterusnya Saudara bersedia dan berjanji akan masuk kerja/ kantor dan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya ? ------------------------------------------------------------------: ------------------------------------: Apakah sebelumnya Saudara pernah menerima Peringatan Tertulis dan atau dijatuhi hukuman disiplin? -----------------------------------------------------------------: ------------------------------------: Bersediakah Saudara untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut ? -----------: -----------------------------------: Apabila dikemudian hari ternyata Saudara mengulangi perbuatan tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah, maka Saudara akan dikenakan hukuman disiplin lebih berat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berikan tanggapan Saudara? --------------------------------------------: ----------------------------


Halaman 109

---------21. Pertanyaan Jawaban 22. Pertanyaan Jawaban 23. Pertanyaan Jawaban 24. Pertanyaan Jawaban 25. Pertanyaan Jawaban

: Terhadap jawaban Saudara yang melibatkan orang lain, apakah Saudara bersedia dikonfrontir atas kebenarannya dengan pihak lain tersebut? ----------: -----------------------------------: Apakah Saudara bersedia apabila sewaktu-waktu dipanggil untuk diperiksa kembali sehubungan dengan permasalahan ini ? -----------------------------------: ------------------------------------: Apakah ada hal-hal lain yang ingin Saudara sampaikan dalam kesempatan ini? --------: ------------------------------------dalam memberikan keterangan ini merasa : Apakah Saudara ditekan/dipaksa?----------: ------------------------------------: Apakah Saudara bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ini ?-: -------------------------------------

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang diperiksa:

…………………., ………………………. Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

Nama : NIP : Tanda Tangan :

Nama : NIP : Tanda Tangan :

*) coret yang tidak perlu **) Diisi jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan


Halaman 110

6. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin KOP SURAT …………, 5 April 2011 Yth. Kepala KPPN xxxxxx **) di .................. RAHASIA Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Sebelas, saya/Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap : Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxxx

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan terbukti secara akumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. tanggal 4 April 2011. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka kepada Sdr. Badu dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa Teguran Lisan dan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan Kepala KPPN xxxx **). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang bersangkutan dan dokumen pendukungnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), Kepala Subbagian Umum (Jabatan) Nama ...................... NIP ......................... Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. xxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu. **) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 111

7. Surat Panggilan Pemeriksaan II oleh atasan langsung KOP SURAT RAHASIA SURAT PANGGILAN II NOMOR : ......................................... 1.

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Kerja

: : : : :

Sdr. Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana pada Subbagian Umum KPPN xxxxxx

Untuk menghadap kepada : Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan

: : : :

………………….. (atasan Langsungnya) …………………... ………………….. Kepala Subbagian Umum

pada : a) b) c) d)

Hari Tanggal Jam Tempat

: : : :

Kamis 21 April 2011 ………………… Ruang .............

7 (tujuh) hari kerja

Untuk diperiksa/dimintai keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara akumulatif selama 12 (dua belas) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 **). 2. Demikian untuk dilaksanakan. ......................., 13 April 2011 Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa *)

Nama ........................... NIP .............................. Tembusan : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Kepala Kanwil Ditjen PBN Prov.xxxxxx; 3. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Coret yang tidak perlu **) Diisi pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 112

8. Keputusan Hukuman Disiplin Penundaan KGB Selama 1 (Satu) Tahun Keterangan: Tidak ada Pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) karena pegawai yang dipanggil tidak hadir dalam pemeriksaan KOP SURAT RAHASIA KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI XXXXX*) NOMOR : KEP-…………/……..…/2011 TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVI XXXX*), Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan daftar kehadiran pegawai**), Sdr. Badu NIP 197908041998011001 Pangkat Penata Muda Tk. I Golongan III/b pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 April 2011 sampai dengan 21 Mei 2011, ; b. bahwa sehubungan dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melakukan pemeriksaan dan sebagai upaya pembinaan, Kepala Subbagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx selaku atasan langsung yang bersangkutan telah melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan, yaitu pemanggilan pertama tanggal 05 April 2011 dan pemanggilan kedua tanggal 13 April 2011, namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diperiksa; c. bahwa berdasarkan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan tanggal 25 April 2011 diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; d. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; e. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi xxxxx tentang Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun atas nama Badu NIP 197908041998011001 Pelaksana pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan; 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;


Halaman 113

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI XXXXX TENTANG HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN ATAS NAMA BADU NIP 197908041998011001 PELAKSANA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA XXXXX.

PERTAMA

:

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun, kepada : Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Organisasi

: : : : :

Badu 197908041998011001 Penata Muda Tk. I/III b Pelaksana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. KEDUA

:

Selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, kepada Sdr. Badu dikenakan pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) secara proporsional sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan.

KETIGA

:

Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KEEMPAT

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan RI; 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Jakarta; 5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Setjen Kementerian Keuangan; 6. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan; 7. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian Setditjen Perbendaharaan; 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara xxxxx; 9. Pejabat lain yang dianggap perlu. Ditetapkan di ……………….. Pada tanggal

09 Mei 2011

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI XXXXX*)

………………………………

NIP *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum


Halaman 114

9. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin (untuk pegawai yang dipanggil pemeriksaan 2 kali tidak juga hadir) KOP SURAT …………, 25 April 2011 Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi xxxxxx**) melalui Kepala KPPN xxxxx ………….. RAHASIA Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa saya selaku atasan langsung telah melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali terhadap : Nama : Sdr. Badu NIP : 197908041998011001 Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b) Jabatan : Pelaksana pada Subbagian Umum Unit Kerja : KPPN xxxxxxx untuk hadir dalam pemeriksaan sehubungan dengan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah dengan surat panggilan sebagai berikut : a. Surat panggilan I tanggal 05 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan tanggal 13 April 2011; b. Surat panggilan II tanggal 13 April 2011 untuk hadir dalam pemeriksaan tanggal 21 April 2011. Bahwa yang bersangkutan setelah dilakukan pemanggilan pemeriksaan I dan II, tidak juga hadir untuk memenuhinya dan berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa daftar kehadiran pegawai/laporan ketertiban pegawai, yang bersangkutan dinyatakan secara akumulatif tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 18 (delapan belas) hari kerja dari tanggal 29 Maret 2011 s.d. 21 April 2011. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka kepada Sdr. Badu dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun. Untuk jenis hukuman tersebut dan memperhatikan pangkat dan jabatan Sdr. Badu, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi xxxxxx **). Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bukti dan dokumen pendukungnya untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan. Demikan disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang melaporkan (Atasan Langsung), Kepala Subbagian Umum (Jabatan) Nama ...................... NIP ......................... Tembusan : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Pejabat lain yang dianggap perlu. **) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 115

10. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin KOP SURAT ......................, .......................2011. Kepada Yth. Sdr. Badu di ................ RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada: Nama NIP Pangkat/ Gol Jabatan Unit Kerja

: ........................... (pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk) : ………………….. : ………………….. : ………………….. : …………………..

Pada : Hari Tanggal Jam Tempat

: : : :

 < 14 hari kerja

Jum’at 27 Mei 2011 ........................... Ruang ...............

Untuk menerima Keputusan ……………………. Nomor ………………….. tanggal 09 Mei 2011 tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada Sdr. Badu Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. ….............................. *)

Nama ........................... NIP .............................. Tembusan : 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan u.p. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian; 2. Pejabat lain yang dianggap perlu. *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan


Halaman 116

BAB XV PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN PEGAWAI A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara PNS. B. PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN PEGAWAI 1. Pemberhentian karena Batas Usia Pensiun (BUP) a. Batas usia pensiun adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. b. Hak atas pensiun pegawai diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Thn.1969

pasal 9.

Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS berhak menerima pensiun pegawai, jika ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai : 1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun. 2) Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan / pejabat yang oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. c. PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai BUP, berhak atas pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun d. PNS yang akan mencapai BUP dapat dibebaskan dari jabatannya (Masa Persiapan Pensiun/MPP) untuk paling lama 1 tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan 2. Daftar kelengkapan administrasi pensiun pegawai atau pensiun janda/duda pegawai negeri sipil dan kenaikan pangkat pengabdian atau anumerta a. Kelengkapan administrasi permohonan pensiun pegawai karena mencapai batas usia pensiun (BUP) : 1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 2) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model A (SP4-A); 3) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS); Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 117

4) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; 5) Salinan sah Surat Keputusan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 6) Salinan sah Akta Nikah/Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak kandung; 7) Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN); 8) Pas foto pegawai bersangkutan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar. b. Kelengkapan administrasi permohonan pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil : 1) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani janda/duda pegawai bersangkutan; 2) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama Model B (SP4-B); 3) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS); 4) Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan dari Kepala Kelurahan/Desa; 5) Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan/Desa; 6) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; 7) Salinan sah Surat Keputusan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 8) Salinan sah Daftar Susunan Keluarga, Akta Nikah/Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak kandung; 9) Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN); 10) Pas foto janda/duda pegawai bersangkutan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar. Dalam hal pegawai yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian, maka usulan pensiun diajukan sekaligus dengan usulan kenaikan pangkat pengabdian. Berkas usulan pensiun pegawai atau janda/duda pegawai bersangkutan perlu dilengkapi dengan : 1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir; 2) Surat Pernyataan Tidak Pernah Dikenakan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir; 3) Surat Keterangan Telah Bekerja Terus Menerus Tidak Pernah Terputus dilengkapi dengan Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP). Apabila pegawai yang meninggal dunia dinyatakan tewas dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat anumerta, maka usulan pensiun janda/duda diajukan sekaligus dengan usulan kenaikan pangkat anumerta. Berkas usulan pensiun janda/duda dimaksud dilengkapi dengan :


Halaman 118

1) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia; 2) Visum et repertum dari dokter; 3) Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan yang menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan; 4) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) tentang peristiwa yang mengakibatkan pegawai bersangkutan tewas; dan 5) Salinan sah Surat Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta. c. Kelengkapan administrasi permohonan pensiun karena telah memenuhi syarat usia 50 tahun dan masa kerja pensiun 20 tahun (pensiun dini): 1) Surat permohonan pensiun dari pegawai bersangkutan kepada Menteri Keuangan (Gol. IV/b ke bawah) atau kepada Presiden R.I. (Gol. IV/c ke atas); 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) khusus bagi Gol. IV/c ke atas; 3) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4-A); 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS); 5) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; 6) Salinan sah Surat Keputusan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 7) Salinan sah Akta Nikah/Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak kandung; 8) Daftar Riwayat Pekerjaan; 9) Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN); 10) Pas foto pegawai bersangkutan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar. d. Kelengkapan administrasi permohonan pensiun karena keuzuran jasmani/rohani : 1) Surat permohonan pensiun karena uzur dari pegawai bersangkutan kepada Menteri Keuangan (Gol. IV/b ke bawah) atau kepada Presiden R.I. (Gol. IV/c ke atas); 2) Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) khusus bagi Gol. IV/c ke atas; 3) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4-A); 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Sementara (SKPPS); 5) Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 119

6) Salinan sah Surat Keputusan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 7) Salinan sah Akta Nikah/Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak kandung; 8) Daftar Riwayat Pekerjaan; 9) Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan; 10) Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN); 11) Pas foto pegawai bersangkutan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar. 3. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara yang mengakibatkan adanya kelebihan PNS, maka PNS yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi lainnya. Apabila penyaluran tidak mungkin dilaksanakan, maka PNS yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hakhak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : a. diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun; b. diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dari masa kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 4. Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/Tindak Pidana/Penyelewengan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena : a. melanggar Sumpah/Janji PNS,Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin PNS; atau b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat. PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.


Halaman 120

PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. 5. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan surat

keterangan Team Penguji Kesehatan dinyatakan : a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri karena kesehatanya, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, dengan ketentuan 

:

tanpa terikat pada masa kerja pensiun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan;



jika telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 4 tahun, apabila oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri, karena kesehatannya yang bukan disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan.

b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya, kepada pegawai tsb :  diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun;  diberhentikan dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu, apabila belum memenuhi syarat-syarat usia dari masa kerja sebagaimana dimaksud dalam hruf a. c. setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali. 6. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia Atau Hilang a. PNS yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. b. PNS yang hilang selama 12 bulan, dianggap sebagai PNS yang masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterimanya diterimakan kepada keluarganya, yaitu: isteri, suami, atau anak yang sah. Apabila setelah jangka waktu l2 bulan PNS yang hilang itu belum juga diketemukan, maka ia dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas dan kepada keluarganya diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan hak-hak kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 121

- undangan yang berlaku. Pernyataan hilang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. c. PNS yang dinyatakan hilang kemudian diketemukan kembali dan masih hidup,diangkat kembali sebagai PNS, dan gajinya dibayar penuh terhitung sejak dianggap meninggal dunia dengan memperhitungkan hak-hak kepegawaian yang telah diterima oleh keluarganya. Hak-hak kepegawaian yang diperhitungkan tidak termasuk uang duka wafat atau uang duka tewas. 7. Uang Tunggu a. Uang tunggu diberikan paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 tahun. b. Pemberian uang tunggu tidak boleh lebih dari 5 tahun. c. Besarnya uang tunggu adalah :  80% dari gaji pokok, untuk tahun pertama;  75% dari gaji pokok untuk tahun selanjutnya. d. PNS yang menerima uang tunggu, diwajibkan : 

melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, setiap kali selambat-lambatnya sebulan sebelum berakhirnya pemberian uang tunggu;



Senantiasa bersedia diangkat kembali pada suatu jabatan Negeri;



Meminta izin lebih dahulu kepada pimpinan instansinya, apabila mau pindah alamat diluar wilayah pembayaran.

e. PNS yang menerima uang tunggu, diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri Apabila ada lowongan. f. PNS yang menerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat kembali dalam suatu Jabatan Negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk diangkat kembali. g. PNS yang menerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam suatu jabatan Negeri,dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima penghasilan penuh kembali sebagai PNS. h. Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, PNS yang bersangkutan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. i. Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, PNS tersebut telah memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, tetapi belum mencapai usia Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 122

sekurang-kurangnya 50 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan pemberian pensiunnya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun j. Apabila pada waktu berakhirnya masa pemberian uang tunggu, PNS tersebut belum memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun. k. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai PNS,oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian pelaksanaan pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk pemberian kenaikan gaji berkala adalah penilaian pelaksanaan pekerjaan terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatan Negeri. l. Gaji Pokok terakhir setelah mendapat kenaikan gaji berkala digunakan sebagai dasar pemberian uang tunggu. m. Penghasilan yang diterima adalah semua penghasilan sebagai PNS, kecuali tunjangan jabatan. 8. Pemberhentian Sementara a. Untuk kepentingan peradilan seorang pegawai negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan atau hukum pidana yang tidak menyangkut jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. b. Selama PNS yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara, ia menerima bahagian gajinya. c. PNS yang dikenakan pemberhentian sementara, pada saat ia mencapai batas usia pensiun, dihentikan pembayaran gajinya. 

jika ternyata tidak bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.



jika dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana melanggar sumpah janji atau penjara s.d 4 th, apabila diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, mendapat hak-hak kepegawaian, terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun.

C. CONTOH FORMAT DOKUMEN Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 123

Surat Keterangan Bekerja Terus Menerus KOP SURAT SURAT KETERANGAN Nomor : .............................. Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenarnya bahwa : Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan ruang

:

Jabatan

:

Instansi/Unit kerja

:

selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja terus menerus, tidak pernah terputus. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari Surat Keterangan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.............., ............................. a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur/Kepala Kanwil.............

.......................... NIP ....................


Halaman 124

Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN 1. Nama 2. NIP 3. Tempat dan Tanggal Lahir 4. Pangkat/Golongan Ruang/tmt. 5. Jabatan/Eselon 6. Agama 7. Status perkawinan

NO.

RIWAYAT PEKERJAAN

: : : : : : :

DARI TGL/BLN/TH S/D TGL.BLN/TH

GOL RUANG

UNIT KERJA

KETERANGAN

………….., …………………….. a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur/Kepala Kanwil ……….

………………………… NIP ……………………


Halaman 125

1. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU BERAT Nomor : ........................................

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan Ruang

:

Jabatan

:

Unit Organisasi

:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil, Nama

:

NIP

:


:

Jabatan

:

Unit Organisasi

:

tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

............, ............................. a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur/Kepala Kanwil................

..................... NIP .................


Halaman 126

2. Surat Pernyataan Pengembalian Barang Milik Negara (SPP-BMN) SURAT PERNYATAAN PENGEMBALIAN BARANG MILIK NEGARA (SPP-BMN) Nomor : SPP-............................ Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ............ tahun ..........., saya yang bertandatangan di bawah ini : N a m a / NIP

:

Pangkat/Gol.

:

Jabatan

:

Alamat

:

berjanji dengan sesungguhnya bahwa ketika saya memasuki pensiun, setiap barang milik negara yang saya kuasai atau gunakan akan saya kembalikan kepada Kepala Kantor/Kepala Bagian Umum *) .............. sebagai Kuasa Pengguna Barang terhitung mulai tanggal ................ Surat pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sehat tanpa tekanan dari pihakpihak tertentu dan dapat digunakan untuk keperluan penyerahan barang milik negara yang saya kuasai/gunakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala Kantor/Kabag Umum *)...................

Yang menyatakan

bermaterai ...................... NIP................

............................ NIP ..................... Mengetahui : a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan Sekretaris Ditjen/Kepala Kanwil ...........*) .......................................... NIP ...................................

*) coret yang tidak perlu


Halaman 127

3. Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri) tentang peristiwa yang mengakibatkan pegawai bersangkutan tewas KOP SURAT Nomor Sifat Perihal

: Lap/…../…./20….. : Amat Segera : Laporan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

………, ………….. 20….

Kepada : Yth. Menteri Keuangan di Jakarta Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan

: : : :

dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil : Nama : NIP : Pangkat/Golongan Ruang : Jabatan : Unit Organisasi : Adapun peristiwa yang mengakibatkan PNS/CPNS tersebut tewas, adalah sebagai berikut : 1. ………………….. *) 2. ………………….. dst Dengan ini kami mengusulkan agar kepada: a. Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 b. Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi PNS dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Kiranya perlu kami laporkan, bahwa menurut rencana Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas akan dikebumikan pada : Hari : Tanggal : Jam : Tempat : Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pejabat yang melaporkan Kepala Kantor ……………….. NIP …………… *) agar dijelaskan secara kronologis tentang tugas dan kegiatan yang sedang dilaksanakan pegawai ybs s.d. ybs meninggal


Halaman 128

BAB XVI BANTUAN HUKUM DAN SAKSI/SAKSI AHLI A. DASAR HUKUM 1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2008 tentang Bantuan Hukum di lingkungan Departemen Keuangan;

2.

Surat Edaran DJA No : SE-25/A/1987 tanggal 8 Juni 1987 tentang Pemanggilan terhadap pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Anggaran oleh Pengadilan/Kejaksaan/Kepolisian.

B. BANTUAN HUKUM Pengaturan mengenai bantuan hukum bertujuan untuk ketertiban dalam penanganan bantuan hukum di luar pengadilan maupun masalah hukum berupa perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Kementerian Keuangan. Koordinasi dan pelaksanaan penelaahan kasus hukum, bantuan hukum, pendapat hukum, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian Keuangan dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretriat Jenderal. Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak memiliki unit (bantuan) hukum tersendiri, oleh karena itu bantuan hukum untuk para pejabat/pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dilakukan oleh Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal. Bantuan Hukum diberikan kepada unit dan/atau Menteri, Mantan Menteri, Pejabat, dan/atau Pegawai Aktif maupun yang telah pensiun yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penanganan Bantuan Hukum terdiri dari : a.

Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah pada proses pengadilan;

b.

Penanganan Bantuan Hukum yang mengarah sedang dalam proses pengadilan;

c.

Penanganan Bantuan Hukum setelah adanya putusan pengadilan. Bantuan Hukum meliputi bidang pidana yang mencakup pidana umum dan pidana

korupsi, bidang perdata, bidang niaga dan bidang tata usaha negara. Pemberian Bantuan Hukum dimaksud dapat berupa sebagai berikut : a.

Nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau tersangka dan/atau terdakwa dalam setiap tahapan pemeriksaan;

b.

Konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana umum;

c.

Pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli, tersangka dan/atau terdakwa;

d.

Pendampingan saksi dan ahli di Kepolisian dan/atau Kejaksaan;


Halaman 129

e.

Bantuan menyusun/menyiapkan materi tertulis untuk kepentingan kesaksian;

f.

Bantuan menyiapkan saksi dan alat bukti bagi tersangka guna kepentingan pembelaan;

g.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum. Kepada pejabat/pegawai aktif maupun yang telah pensiun yang telah ditetapkan menjadi

tersangka atau terdakwa dapat menggunakan jasa advokat. Penggunaan jasa advokat tersebut diberitahukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Biro Bantuan Hukum dengan surat yang dilampiri dengan asli dokumen kontrak penggunaan jasa advokat. Biaya jasa advokat dapat diberikan penggantian oleh negara apabila pejabat/pegawai aktif maupun yang telah pensiun tersebut dinyatakan tidak bersalah dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Mekanisme penggantian biaya jasa advokat dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. ALUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

C. SAKSI/SAKSI AHLI Saksi atau Saksi Fakta adalah pejabat/pegawai yang mengalami, melihat, mendengar secara langsung kejadian. 1. Untuk pejabat/pegawai yang diminta sebagai saksi (fakta) dapat diberikan bantuan hukum dari Biro Bantuan Hukum Setjen dengan mengajukan permohonan melalui Kantor Pusat (Sekretariat Ditjen Perbendaharaan); 2. Dalam keadaan mendesak pejabat/pegawai ybs dapat mengontak langsung Biro Bantuan Hukum dan kemudian tetap mengajukan permohonan tertulis secara hirarkis; Saksi Ahli adalah orang yang dianggap kompeten dalam suatu permasalahan. 1. Sedapat mungkin ditunjuk pejabat/pegawai terkait setempat yang memiliki pengetahuan dan kompetensi memadai; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 130

2. Apabila pejabat/pegawai yang diminta secara khusus telah dimutasi keluar daerah maka diupayakan diganti oleh pejabat ex officio atau pegawai lainnya; 3. Bantuan hukum dari Biro bantuan Hukum untuk Saksi Ahli tidak perlu dimintakan kecuali dalam perkembangannya dirasakan perlu. Apabila dalam pemberian keterangan diperlukan/dimintakan berkas/dokumen yang berhubungan dengan tugas pekerjaan pada unit kerja berkenaan, berkas maupun dokumen yang diperlukan oleh instansi penyidik dalam perkara tersebut hanya dapat dilihat/diperiksa di tempat/kantor dan tidak diperbolehkan dibawa keluar kantor. Namun demikian, bila hal tersebut tidak dimungkinkan, dapat diberikan fotokopi dari dokumen maupun berkas tersebut dan dalam penyerahannya harus dibuatkan berita acaranya.

ALUR PENUNJUKAN/PENUGASAN SAKSI/AHLI

permintaan penunjukan saksi/ahli permintaan saksi/ahli

Kanpus DJPBN penugasan saksi/ahli

• Surat Tugas • Dokumen (dilengkapi Berita Acara)


Direkorat penunjukan saksi/ahli

permintaan penunjukan dan penugasan saksi/ahli

Kanwil/ KPPN

penugasan saksi/ahli (Surat Tugas)

penugasan saksi/ahli (Surat Tugas)

Pejabat/ Pegawai penugasan saksi/ahli

Halaman 131

BAB XVII MUTASI PEGAWAI MENGIKUTI SUAMI A. DASAR HUKUM Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-15/PB/2009 Tanggal 29 Mei 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pindah/Mutasi Pegawai dengan Alasan Mengikuti Suami. B. MUTASI PEGAWAI MENGIKUTI SUAMI Dalam rangka menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, meningkatkan konsentrasi kerja pegawai, menjamin kepastian kebijakan, serta menjaga keselarasan antara kepentingan pegawai dan kebutuhan organisasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merasa perlu untuk melakukan pengaturan bagi pegawai yang mengajukan pindah dengan alasan mengikuti suami. Ketentuan umum terkait mutasi pegawai dengan alasan mengikuti suami seperti diatur dalam Surat Edaran tersebut adalah : 1. Pegawai wanita Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang suaminya berstatus sebagai pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mendapatkan mutasi karena dinas, tidak perlu mengajukan permohonan mutasi, kecuali bila kota yang dituju berbeda dengan kota penugasan suaminya. 2. Permohonan mutasi pegawai dengan alasan mengikuti suami yang bekerja di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dapat disetujui secara selektif dan hanya dapat diberikan kesempatan 2 (dua) kali selama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 3. Permohonan mutasi pegawai untuk menetap pada suatu daerah dengan alasan mengikuti suami menetap, dapat disetujui dan diberikan kesempatan 1 (satu) kali selama menjadi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4. Apabila formasi pada unit kerja sesuai dengan permohonan tidak memungkinkan, pegawai yang bersangkutan dapat ditempatkan pada unit kerja lain terdekat dengan unit kerja yang dituju. 5. Permohonan mutasi ke unit kerja yang tidak satu wilayah kota dengan unit kerja suami atau yang terdekat hanya dapat disetujui dengan alasan dan persyaratan tertentu yang menurut penilaian perlu diberikan kebijakan khusus. 6. Bagi wanita yang menduduki jabatan tertentu, pola mutasi yang bersangkutan mengikuti pola mutasi jabatan karier sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pegawai dimaksud mengajukan


Halaman 132

permohonan mutasi dengan alasan kepentingan pribadi, yang bersangkutan dapat dimutasikan tanpa menduduki jabatan. 7. Bagi pegawai dengan status suami pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendapatkan mutasi karena dinas, dapat melaksanakan tugas di unit tujuan setelah mendapatkan pesetujuan dari para Kepala Kantor Wilayah terkait. Pengajuan permohonan pindah/mutasi pegawai dengan alasan mengikuti suami dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Pegawai yang mengajukan surat permohonan pindah mengikuti suami di luar pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan secara hirarkis, baik untuk mutasi antar Kantor Wilayah maupun dalam lingkup Kantor Wilayah yang bersangkutan. 2. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam permohonan pindah dimaksud adalah : -

Fotokopi surat kepangkatan terakhir;

-

Fotokopi sah surat keputusan pindah suami;

-

Fotokopi surat/akta nikah;

-

KP4;

-

Surat pernyataan bersedia meletakkan jabatan (jika menjabat).

C. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 133

Contoh Format Surat Permohonan Pindah Mengikuti Suami Pegawai Ditjen Perbendaharaan yang dipindahkan dari Kantor Pusat ke kantor vertikal Ditjen PBN

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melalui Direktur …………………..

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama/NIP : ……………………………………….. Pangkat/Gol. : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Dengan ini mengajukan permohonan pindah ke ………………………dengan alasan mengikuti suami yang bernama …………… , NIP. …………………, Jabatan ………………, unit kerja asal……………………, yang dengan surat keputusan ……………………..nomor : …………………….. tanggal …………….dialihtugaskan ke …..…………………………. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : - Fotokopi SK kepangkatan terakhir; - Fotokopi sah SK pindah suami; - Fotokopi surat/akta nikah; - KP4; - Surat pernyataan bersedia meletakkan jabatan (jika menjabat) Selama proses penyelesaian permohonan ini, kiranya kepada kami dapat diberikan izin untuk melaksanakan tugas di ……………………mendahului Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan izin Bapak disampaikan terima kasih. …………….(tempat), ……………….(tanggal, bulan, tahun) Pemohon,

……………………………………. NIP. ………………… Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan ….. (yang dituju) 2. Kepala KPPN………….. (yang dituju)


Halaman 134

Contoh Format Surat Permohonan Pindah Mengikuti Suami Pegawai Ditjen Perbendaharaan yang dipindahkan ke Kantor Pusat/antar Kantor Wilayah Ditjen PBN

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala Kantor Wilayah ………………….. melalui Kepala KPPN ……………………

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama/NIP : ……………………………………….. Pangkat/Gol. : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Dengan ini mengajukan permohonan pindah ke ………………………dengan alasan mengikuti suami yang bernama …………… , NIP. …………………, Jabatan ………………, unit kerja asal……………………, yang dengan surat keputusan ……………………..nomor : …………………….. tanggal …………….dialihtugaskan ke …..…………………………. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : - Fotokopi SK kepangkatan terakhir; - Fotokopi sah SK pindah suami; - Fotokopi surat/akta nikah; - KP4; - Surat pernyataan bersedia meletakkan jabatan (jika menjabat) Selama proses penyelesaian permohonan ini, kiranya kepada kami dapat diberikan izin untuk melaksanakan tugas di ……………………mendahului Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan izin Bapak disampaikan terima kasih. ……………….(tempat), ……………….(tanggal, bulan, tahun) Pemohon,

……………………………………. NIP. ………………… Tembusan : 1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan ….. (yang dituju) 2. Kepala KPPN………….. (yang dituju)


Halaman 135

Contoh Format Surat Permohonan Pindah Mengikuti Suami Pegawai Ditjen Perbendaharaan yang dipindahkan dalam lingkup Kantor Wilayah Ditjen PBN

Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah ………………….. Melalui Kepala KPPN …………..

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama/NIP : ……………………………………….. Pangkat/Gol. : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Dengan ini mengajukan permohonan pindah ke ………………………dengan alasan mengikuti suami yang bernama …………… , NIP. …………………, Jabatan ………………, unit kerja asal……………………, yang dengan surat keputusan ……………………..nomor : …………………….. tanggal …………….dialihtugaskan ke …..…………………………. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : - Fotokopi SK kepangkatan terakhir; - Fotokopi sah SK pindah suami; - Fotokopi surat/akta nikah; - KP4; - Surat pernyataan bersedia meletakkan jabatan (jika menjabat) Selama proses penyelesaian permohonan ini, kiranya kepada kami dapat diberikan izin untuk melaksanakan tugas di ……………………mendahului Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan izin Bapak disampaikan terima kasih. …………….(tempat), ……………….(tanggal, bulan, tahun) Pemohon,

……………………………………. NIP. ………………… Tembusan : Sekretaris Ditjen Perbendaharaan


Halaman 136

Contoh Format Surat Permohonan Pindah Mengikuti Suami di luar Pegawai Ditjen Perbendaharaan

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan melalui Kepala Direktur/Kantor Wilayah ………………….. Melalui Kepala KPPN …………..

Yang bertandatangan dibawah ini : Nama/NIP : ……………………………………….. Pangkat/Gol. : ……………………………………….. Jabatan : ……………………………………….. Dengan ini mengajukan permohonan pindah ke …………………….dengan alasan mengikuti suami yang bernama …………… , NIP. …………………, Jabatan ………………, unit kerja …………………… (sampai departemen). Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan : - Fotokopi SK kepangkatan terakhir; - Fotokopi sah SK pindah suami; - Fotokopi surat/akta nikah; - KP4; - Surat pernyataan bersedia meletakkan jabatan (jika menjabat) Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih. ………….(tempat), ……………….(tanggal, bulan, tahun) Pemohon,

……………………………………. NIP. …………………


Halaman 137

BAB XVIII EVALUASI DAN PENILAIAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA A.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.01/2008 tanggal 20 November 2008 Tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan; 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-30/PB/2009 tentang Pelaksanaan Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan Dan Penurunan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan; 3. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5882/PB.1/2011 tanggal 16 Juni 2011; 4. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7268/PB/2011 tanggal 29 Juli 2011; 5. Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor S-7649/PB.1/2011 tanggal 9 Agustus 2011. B.

PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

1. Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana terdiri dari: a. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali, meliputi: 1) Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak menduduki jabatan struktural ataupun jabatan fungsional dan belum mempunyai jabatan dan peringkat; 2) Pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan; 3) Pejabat struktural/fungsional yang non job karena hukuman yang menjadi Pelaksana; 4) Pegawai yang dimutasi dari jabatan struktural/fungsional menjadi Pelaksana; dan 5) Pegawai Kementerian Keuangan yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan. b. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya, meliputi: 1) Pelaksana yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat; 2) Pelaksana yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan; 3) Pelaksana

yang

mengalami

kenaikan/penurunan

jabatan

dan

peringkat

berdasarkan hasil penilaian; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 138

4) Pelaksana yang terkena hukuman disiplin penurunan pangkat; dan 5) Pejabat struktural, Pejabat fungsional, atau Pelaksana yang telah memiliki jabatan dan peringkat yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan. 2. Pejabat struktural/fungsional yang non job karena hukuman yang menjadi Pelaksana jabatan dan peringkatnya ditetapkan: a. pada peringkat 12, bagi mantan pejabat eselon I dan eselon II; b. dua tingkat di bawah peringkat maksimal, bagi mantan pejabat eselon III, eselon IV, dan pejabat fungsional, 3. Pelaksana yang dimutasi dalam lingkup 1 (satu) unit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan diberikan peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelumnya. 4. Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan Pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar. 5. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan Pelaksana yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut: a. bagi Pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar; b. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya sampai dengan peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat yang sama dengan peringkat sebelumnya,berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar; c. bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan peringkatnya di atas peringkat 12 (dua belas), diberikan peringkat 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar. C. EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA 1. Atasan langsung Pelaksana melakukan evaluasi terhadap Pelaksana setiap 6 (enam) bulan secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan bulan Juli sampai dengan bulan Desember. 2. Evaluasi Pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar penilaian 3 (tiga) komponen yang meliputi : a. Pelaksanaan Pekerjaan dengan bobot penilaian 40%; b. Disiplin Kehadiran dengan bobot penilaian 30%; dan c. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan dengan bobot penilaian 30%. 3. Pada awal periode evaluasi, setiap atasan langsung wajib menetapkan rencana kinerja bagi Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 139

pelaksana yang akan dievaluasi, dengan menggunakan tabel pelaksanaan pekerjaan pada huruf A pada format hasil evaluasi. 4. Penilaian terhadap komponen Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan berdasarkan indikator pencapaian atau realisasi atas rencana kinerja yang telah ditetapkan. 5. Penilaian terhadap komponen Disiplin Kehadiran dilakukan berdasarkan 2 (dua) indikator Kedisiplinan sesuai dengan tabel Disiplin Kehadiran pada huruf B format evaluasi. 6. Hasil evaluasi bagi Pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru. 7. Indikator kedisiplinan meliputi: a. Ketidakhadiran: 1) tanpa keterangan yang sah untuk satu hari kerja, nilainya dikurangi 5% dan setiap keterlambatan (TL) atau pulang sebelum waktunya (PSW) masing-masing nilainya dikurangi 1,25%; 2) dengan keterangan yang sah, yang meliputi: a) alasan sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b) ijin/TL/PSW secara tertulis karena alasan penting yang disetujui atasan langsung, dengan menggunakan format ijin tertulis. b. Kepatuhan selama jam kerja, dinilai dari keberadaan di tempat tugas, diberikan nilai: 1) 100, apabila selalu berada di tempat tugas; 2) 70 – 99, apabila sangat sering berada di tempat tugas; 3) 40 – 69, apabila sering berada di tempat tugas; 4) 1 – 39, apabila kadang-kadang berada di tempat tugas 5) 0, apabila tidak pernah berada di tempat tugas. 8. Penilaian terhadap komponen sikap dan perilaku terhadap pekerjaan dilakukan berdasarkan rata-rata dari 4 (empat) indikator sikap dan perilaku terhadap pekerjaan sesuai dengan sikap dan perilaku terhadap pekerjaan pada huruf C format hasil evaluasi di atas. 9. Indikator Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan terdiri dari: a. Tanggung jawab terhadap pekerjaan, diberikan nilai: 1) 100, apabila selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; 2) 70 – 99, apabila sangat sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; 3) 40 – 69, apabila sering menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; 4) 1 – 39, apabila kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; 5) 0, apabila tidak pernah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 140

b. Kerjasama dalam melaksanakan tugas, diberikan nilai: 1) 100, apabila selalu mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil; 2) 70 – 99, apabila sangat sering mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil; 3) 40 – 69, apabila sering mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil 4) 1 – 39, apabila selalu mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil 5) 0, apabila tidak pernah mampu bekerjasama dengan orang lain untuk mewujudkan hasil c. Prakarsa/inisiatif dalam bekerja, diberikan nilai: 1) 100, apabila selalu memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; 2) 70 – 99, apabila sangat sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; 3) 40 – 69, apabila sering memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; 4) 1 – 39, apabila kadang-kadang memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; 5) 0, apabila tidak pernah memiliki gagasan, inisiatif, dan terobosan terhadap pekerjaan; d. Integritas, secara kualitatif rata-rata dinilai dari indikator: 1) 100, apabila selalu mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 2) 70 – 99, apabila sangat sering mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 3) 40 – 69, apabila sering mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 4) 1 – 39, apabila kadang-kadang mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 5) 0, apabila tidak pernah mempertahankan kejujuran dan memegang teguh kode etik; 10. Kriteria total nilai tertimbang atas hasil evaluasi adalah sebagai berikut: a. bernilai baik, apabila memiliki nilai antara 90 sampai dengan 100; b. bernilai sedang, apabila memiliki nilai antara 70 sampai dengan 89; dan c. bernilai kurang apabila memiliki nilai 69 ke bawah. 11. Hasil evaluasi bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun, kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai. 12. Terhadap hasil evaluasi berlaku ketentuan: a. atasan langsung pelaksana menyampaikan kepa pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 141

b. hasil evaluasi disimpan untuk sementara pada unit yang menangani kepegawaian sebahgai bahan penilaian oleh Pejabat Penilai; c. hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Penilai oleh pimpinan yang menangani kepegawaian, setelah melalui 2 (dua) periode evaluasu. 13. Hasil evaluasi bagi Pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru. D. PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA 1. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dan mempunyai tugas: a.

melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;

b.

melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II; dan

c.

merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana

2. Penilaian untuk Pelaksana pada Kantor Pusat dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat yang terdiri dari: a. Pejabat Eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c. Seluruh Pejabat Eselon III lainnya dalam lingkup Eselon II yang bersangkutan; dan d. Pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I. 3. Penilaian untuk Pelaksana pada instansi vertikal setingkat eselon II, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal yang terdiri dari: a. Pejabat Eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan; c. Minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon III lainnya dalam lingkup Eselon II yang bersangkutan; dan d. Pejabat Eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II. 4. Penilaian untuk Pelaksana pada instansi vertikal setingkat eselon III, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal yang terdiri dari: a. Pejabat Eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang; b. Pejabat Eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan; c. Minimal 2 (dua) orang Pejabat Eselon IV lainnya dalam lingkup Eselon III yang bersangkutan; dan d. Pejabat Eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 142

eselon III. 5. Tata Cara Penilaian: a. Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian sesuai dengan kebutuhan, paling kurang 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi; b. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai; c. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian d. Hasil sidang penilaian Pejabat Penilai Pejabat Penilai tersebut dituangkan dalam format Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampirannya; e. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk: 1) kenaikan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi; 2) penurunan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana yang telah dievaluasi; atau 3) Pelaksana tetap pada jabatan dan peringkatnya. f. Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai. 6. Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepda pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku. 7. Khusus rekomendasi yang disampaikan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal setingkat Eselon III dan eselon IV, perlu diharmonisasikan oleh Pejabat eselon III yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan. 8. Pelaksana dapat direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi; oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus. 9. Kriteria umum meliputi: a.

kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;

b.

syarat jabatan pada jabatan yang diusulkan;

c.

telah melaksanakan tugas paling kurang 2 (dua) tahun pada peringkat jabatan yang lama;

d.

tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

10. Kriteria khusus mengacu pada: a.

penilaian 3 (tiga) komponen yang meliputi pelaksanaan pekerjaan, disiplin kehadiran, sikap dan prilaku terhadap pekerjaan.

b.

jumlah total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai


dengan 100 Halaman 143

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selama 4 (empat) periode evaluasi berturut-turut. 11. Bagi pelaksana yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), atau Diploma III atau IV Kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dapat dinaikan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih tinggi apabila 1 (satu) tahun setelah lulus UPKP, atau Diploma III atau IV kedinasan, atau Tugas Belajar (S2/S3) dan memiliki total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100. Kenaikan jabatan dan peringkat ini tetap memperhatikan periode evaluasi kinerja dalam satu tahun (dua kali periode evaluasi). 12. Periode evaluasi bagi pelaksana yang telah selesai tugas belajar dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sehingga memiliki minimal dua kali periode evaluasi (1 periode pertama minimal dua bulan). Contoh: Pelaksana yang telah selesai tugas belajar dan kembali melaksanakan tugas pada bulan Oktober 2010, maka perhitungan periode evaluasinya adalah: - Periode I

: November – Desember 2010

- Periode II

: Januari – Juni 2011

13. Pelaksana dapat direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila nilai rata-rata setiap komponen pada kriteria khusus bernilai 69 ke bawah selama 4 (empat) kali periode penilaian atau evaluasi berturut-turut. 14. Rekomendasi penetapan Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II dilakukan dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan hasil evaluasi pada unit eselon II sebelumnya. E.

KENAIKAN

DAN

PENURUNAN

JABATAN

DAN

PERINGKAT

BAGI

PELAKSANA 1. Pelaksana dapat dinaikkan atau diturunkan jabatan dan peringkatnya. 2. Dalam menetapkan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat pelaksana, pejabat yang berwenang wajib memperhatikan rekomendasi dari Pejabat Penilai dan formasi yang ada. 3. Penetapan kenaikan atau penurunan jabatan dan peringkat pelaksana bersifat final. 4. Kenaikan/penurunan/tetap jabatan dan peringkat pelaksana ditetapkan dalam bentuk keputusan. F. HAL-HAL PENTING LAINNYA 1. Sesuai pasal 28 ayat 1 PMK 190/PMK.01/2008 bahwa semua keputusan mengenai jabatan dan peringkat pelaksana (naik/tetap/turun) yang telah ditetapkan sebelum berlakunya PMK tersebut dinyatakan berlaku. 2. Semua keputusan mengenai jabatan dan peringkat pelaksana yang dibuat setelah berlakunya Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 144

PMK 190/PMK.01/2008 harus merujuk kepada PMK tersebut. 3. Pegawai yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya dengan ketetapan naik/tetap/turun pada Januari 2010, sesuai dengan pasal 27 PMK 190/PMK.01/2008 adalah pegawai yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya sebelumnya sampai dengan periode 31 Desember 2007 dengan dua kali periode evaluasi di tahun 2009 (Januari s.d Juni 2009 dan Juli s.d Desember 2009). 4. Bagi pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya (naik/tetap/turun) pada tahun 2008 sebelum berlakunya PMK 190/PMK.01/2008, maka peninjauan jabatan dan peringkat berikutnya dilaksanakan pada periode Januari 2011 setelah empat kali periode evaluasi kinerja yaitu Januari s.d Juni 2009, Juli s.d Desember 2009, Januari s.d Juni 2010, dan Juli s.d Desember 2010. 5. Pelaksana yang telah memenuhi empat periode evaluasi kinerja dengan rekomendasi naik/tetap/turun harus ditetapkan dalam suatu keputusan dan penetapan tersebut akan menjadi dasar penentuan periode penetapan penilaian jabatan dan peringkat berikutnya. 6. Dikecualikan dari ketentuan diatas adalah bagi pegawai pelaksana yang lulus UPKP, atau Diploma III atau IV Kedinasan atau Tugas Belajar (S2/S3) dapat dinaikkan jabatan dan peringkatnya satu tingkat lebih tinggi apabila satu tahun setelah lulus UPKP, atau Diploma III atau IV Kedinasan atau Tugas Belajar (S2/S3) dan memiliki total nilai tertimbang bernilai baik yaitu antara 90 sampai dengan 100, dan ijazah tugas belajar/STLUPKP dimaksud adalah yang diterbitkan setelah berlakunya PMK 190/PMK.01/2008 serta berdasarkan hasil penilaian dua kali periode evaluasi kinerja (2 semester) yang belum digunakan sebagai dasar penilaian penetapan jabatan dan peringkat sebelumnya (pasal 23 ayat 4 PMK 190/PMK.01/2008). 7. Setelah berlakunya PMK 190/PMK.01/2008, tidak ada penetapan tahun 2009 kecuali penetapan jabatan dan peringkat CPNS tahun 2009 dan pegawai yang selesai tugas diperbantukan pada BRR pada tahun 2009. 8. Pegawai yang sedang tugas belajar dan tidak mempunyai periode evaluasi kinerja yang dimiliki sebelum tugas belajar, tidak dapat ditetapkan dalam surat keputusan (selama tugas belajar tidak ada kinerja yang dievaluasi). 9. Naik/turun peringkat hanya satu level kecuali sebelum berlakunya PMK 190/PMK.01/2008. 10. Apabila terdapat penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka penetapan tersebut harus dibatalkan/diralat. Penetapan surat keputusan jabatan dan peringkat selanjutnya agar menyesuaikan dengan kondisi setelah dilakukan perbaikan berupa pembatalan/perubahan. 11. Surat Keputusan ralat / pembatalan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkup Kantor Pusat dan Kepala Kantor Wilayah untuk Kantor Wilayah berkenaan dimana Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 145

PNS saat ini definitif. 12. Penetapan kenaikan/penurunan/tetap jabatan dan peringkat pelaksana ditetapkan dalam bentuk keputusan sebagai bentuk penguatan atas rekomendasi terhadap hasil evaluasi penilaian kinerja pelaksana. 13. Pelaksana yang direkomendasikan tetap dapat direkomendasikan kembali dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi pelaksana yang telah direkomendasikan tetap pada peringkat dan jabatannya karena salah satu/beberapa periode penilaiannya (dari 4 periode penilaian) ada yang bernilai sedang/kurang, maka pelaksana yang bersangkutan baru dapat ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya setelah memiliki 4 periode penilaian yang baru; b. Bagi pelaksana yang telah direkomendasikan tetap karena syarat kepangkatan pada peringkat jabatannya telah maksimal walaupun 4 periode penilaiannya bernilai baik dan kompetensinya memenuhi, maka pelaksana yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali peringkat dan jabatannya setelah memperoleh kenaikan pangkat/golongan dalam sidang penilaian berikutnya dengan syarat harus mempunyai minimal 2 bulan dalam satu periode evaluasi antara (Januari - Juni) dan (Juli - Desember) yang bersangkutan aktif bekerja. 14. Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya (naik/tetap/turun) pada tahun 2008 kemudian ditetapkan kembali dengan penetapan naik pada tahun 2010, maka pelaksana tersebut harus menyetor atas kelebihan pembayaran TKPKN pada jabatan dan peringkat barunya dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : a. Jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran TKPKN maksimal sampai dengan 30 bulan; b. Bagi pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam waktu kurang dari 30 bulan, dapat diberikan pilihan mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut dengan : 

Membayar angsuran setiap bulan hingga lunas sampai dengan masa baktinya selesai, atau;



Membayar angsuran sebanyak 30 bulan, yang terdiri dari pembayaran angsuran setiap bulan selama masih bertugas, sedangkan sisa angsuran diperhitungkan pada SKPP.

G. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 146

Format Hasil Evaluasi KOP SURAT HASIL EVALUASI Nama/NIP

:

Pangkat/gol ruang

:

Jabatan/peringkat

:

TMT Jabatan

:

Unit

:

Periode evaluasi

:

A. Pelaksanaan Pekerjaan (bobot 40%) No.

Uraian Pekerjaan*)

Target**)

Realisasi

Nilai

Keterangan

Nilai tertimbang Keterangan: *)

Uraian pekerjaan mengacu pada uraian jabatan dan berdasarkan petunjuk atasan

**)

Untuk jabatan yang karena sifat tugasnya sulit ditentukan targetnya (misalnya jabatan pengemudi dan protokol), penetapan target menggunakan angka kuantitatif relatif (persentase)

B. Disiplin Kehadiran (bobot 30%) No. 1

Kedisiplinan 

Jumlah ketidakhadiran



Jumlah kehadiran tidak tepat

Jumlah/Kondite

Nilai

Keterangan

waktu/pulang sebelum waktunya (PSW) dan terlambat (TL) 2

Kepatuhan selama jam kerja Nilai tertimbang


Halaman 147

Keterangan: 

1 hari ketidakhadiran mengurangi nilai 5



1 kali PSW/TL mengurangi nilai 1,25



Nilai= 100-(((jml ketidakhadiran x 5) + (Jml kehadiran tidak tepat waktu x 1,25))/6 bulan)

C. Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan (bobot 30%) No.

Sikap dan Perilaku Terhadap Pekerjaan

1.

Tanggung jawab terhadap pekerjaan

2.

Kerjasama dalam melaksanakan tugas

3.

Prakarsa/inisiatif dalam bekerja

4.

Integritas

Nilai

Keterangan

Nilai tertimbang


Halaman 148

BAB XIX PENGUSULAN PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Tanda Satyalancana Karya Satya; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 4. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-84/PB/2010 tentang tentang Pedoman Pengusulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. B. PENGERTIAN Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, yang dibedakan dalam: a.

Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun apabila telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;

b.

Satyalancana Karya Satya dua puluh tahun apabila telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;

c.

Satyalancana Karya Satya tiga puluh tahun apabila telah bekerja secara terus-menerus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

C. PERSYARATAN UMUM Pegawai yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang ataupun berat; 2. tidak pernah melanggar kode etik pegawai direktorat jenderal perbendaharaan; 3. memiliki kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan; 4. memiliki moralitas yang tinggi; 5. memiliki budi pekerti yang dapat diteladani;


Halaman 149

6. nilai rata-rata dp3 tahun terakhir minimal 76 (baik), dengan nilai unsur kesetiaan minimal 91 (amat baik) dan nilai unsur kejujuran minimal 76 (baik). D. PERSYARATAN KHUSUS Persyaratan khusus dalam penilaian calon penerima sekaligus sebagai dokumen yang diperlukan dalam pengusulan penerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah sebagai berikut: 1.

Daftar Riwayat Hidup Singkat dimana kolom Riwayat Pekerjaan diisi secara kronologis dimulai sejak diangkat sebagai pegawai bulanan/calon pegawai (Contoh Format 1 );

2.

Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai pegawai bulanan/calon pegawai;

3.

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;

4.

Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan/mutasi terakhir (bila menjabat);

5.

Fotokopi Piagam Satyalancana Karya Satya atau penghargaan lain yang pernah diterima, baik dari dalam atau luar organisasi Kementerian Keuangan sehubungan dengan pekerjaan atau pengalaman/pengabdian di masyarakat (apabila ada);

6.

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;

7.

Surat Pernyataan yang menyatakan kelayakan seorang pegawai untuk dijadikan calon penerima penghargaan dari pimpinan unit organisasi (Contoh Format 2);

8.

Surat Rekomendasi dari atasan langsung dan rekan sejawat (Contoh Format 3a & Format 3b);

9.

Surat Pernyataan bahwa calon penerima tidak menggunakan/menguasai barang milik negara secara tidak sah (Contoh Format 4);

10. Salinan Laporan Ketertiban Pegawai tiga bulan terakhir; 11. Kritik yang membangun dan usulan/ide/gagasan bagi kemajuan Ditjen Perbendaharaan maksimal dua halaman dengan format terlampir (Contoh Format 5). D. PROSES PENGUSULAN 1. Usulan calon penerima penghargaan merupakan kewajiban pihak atasan untuk mengusulkan pegawai yang memenuhi persyaratan di lingkungannya masing-masing. 2. Usulan calon penerima penghargaan dikirimkan oleh unit kerja kepada unit eselon II yang membawahinya. Khusus untuk Bagian-Bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan agar dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Kepegawaian. Usulan yang tidak melalui jalur hirarkis tidak akan diproses. 3. Unit Eselon II kemudian berkewajiban melakukan seleksi administrasi terhadap daftar usulan di lingkungan kerjanya dalam hal kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Untuk Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 150

menjamin kecermatan dan ketelitian, maka setiap satu usulan agar dimasukkan dalam satu map tersendiri dan diperiksa kelengkapannya menggunakan lembar pengawasan/check list. 4. Hasil seleksi administrasi di tingkat eselon II kemudian dibuatkan Daftar Calon Penerima yang disusun berdasarkan jenis tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan diteruskan bersama-sama dengan surat pengusulan ke Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. 5. Selanjutnya Bagian Administrasi Kepegawaian, Sekretariat Ditjen Perbendaharaan melakukan penilaian terhadap usulan tersebut dan meneruskannya ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. E. LAIN-LAIN 1. Dalam pelaksanaan penilaian ini, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan akan membentuk suatu tim penilai. Penilaian oleh tim dimaksud berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. 2. Keputusan Tim Penilai baik di tingkat daerah maupun pusat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. F. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 151

Contoh Format 1 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT I. KETERANGAN PERORANGAN 1. Nama Lengkap : ………………………………………………………….. 2. NIP : ………………………………………………………….. 3. Tempat / tanggal lahir : ………………………………………………………….. 4. Pangkat / Golongan ruang : ………………………………………………………….. 5. Jabatan terakhir : ………………………………………………………….. 6. Instansi : ………………………………………………………….. 7. Jenis kelamin : ………………………………………………………….. 8. Agama : ………………………………………………………….. 9. Alamat rumah : ………………………………………………………….. …………………………………………………………… 10. Pendidikan terakhir : ………………………………………………………….. II. RIWAYAT PEKERJAAN NO.

1 1.

PANGKAT / GOL. RUANG TERHITUNG MULAI TANGGAL 2

JABATAN NAMA JABATAN 3

PEJABAT YANG MENETAPKAN 4

NOMOR DAN TANGGAL. SKEP 5

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III. TANDA KEHORMATAN YANG TELAH DIMILIKI NO.

1

NAMA BINTANG/ SATYALANCANA TERHITUNG MULAI TANGGAL 2


SURAT KEPUTUSAN NOMOR

TANGGAL

3

4

NAMA NEGARA / INSTANSI YANG MEMBERIKAN 5

Halaman 152

IV. HUKUMAN DISIPLIN NO.

1

JENIS HUKUMAN

2

SURAT KEPUTUSAN NOMOR

TANGG AL

3

4

TERHIT UNG MULAI TANGGA L 5

PEJABAT YANG MENETAPKAN

6

………………………,………………….. Kepala/Pejabat …………………..*) (……………………….) NIP.……………… Keterangan: *) Atasan langsung minimal eselon III


Halaman 153

Contoh Format 2

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan di bawah ini Kepala ........................*), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : Nama

:

NIP

:

Pangkat/Golongan ruang : Unit Organisasi

:

Dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan : 1. Telah bekerja secara terus-menerus dan tidak terputus selama ............ tahun; 2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingat sedang dan berat; 3. Telah melaksanakan tugas dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka pengusulan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tahun .............. .........................,.............................. Kepala ...........................*)

( …………………………) NIP. ………........... Keterangan : *) Atasan langsung minimal pejabat eselon III


Halaman 154

Contoh Format 3a SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG Hal

Keterangan Nama/NIP

Data Diri Calon Penerima

Unit Kerja Jabatan

- (Sikap/perilaku/moralitas/budi pekerti)…..……………. ……………………………………………………………

Alasan untuk dinominasikan sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana

- (Prestasi/kecakapan melaksanakan tugas) …………….. ……………………………………………………………

Karya Satya *) - (Hal positif lainnya) ……………………………………. ……………………………………………………………

Atasan Langsung Jabatan

:

Nama

:

NIP

:

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

*) Isi dengan uraian singkat


Halaman 155

Contoh Format 3b SURAT REKOMENDASI REKAN SETINGKAT Hal

Keterangan Nama/NIP

Data Diri Calon Penerima

Unit Kerja Jabatan

- (Sikap/perilaku/moralitas/budi pekerti)…..……………. ……………………………………………………………

Alasan untuk dinominasikan sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana

- (Prestasi/kecakapan melaksanakan tugas) …………….. ……………………………………………………………

Karya Satya *) - (Hal positif lainnya) ……………………………………. ……………………………………………………………

Rekan Setingkat Jabatan

:

Nama

:

NIP

:

Tanda Tangan

:

Tanggal

:

*) Isi dengan uraian singkat


Halaman 156

Contoh Format 4 KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN/MENGUASAI BARANG MILIK NEGARA SECARA TIDAK SAH Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

:

NIP

:


:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menggunakan/menguasai barang milik negara secara tidak sah sampai dengan saat ini. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tempat, tanggal Mengetahui,

Yang Menyatakan,

Atasan Langsung

(Nama)

(Nama)

(NIP)

(NIP)


Halaman 157

Contoh Format 5 Nama/NIP

: .........................

Unit Kerja

: .........................

Jabatan

: .........................

Tanda Tangan :

Kritik & Gagasan Bagi Kemajuan Ditjen Perbendaharaan

Kritik Membangun : 

....................................



....................................



....................................



....................................

Usulan/Gagasan/Ide : 

....................................



....................................



....................................



....................................


Halaman 158

BAB XX KESEJAHTERAAN PEGAWAI A. TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Kepesertaan Kepesertaan program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai pegawai/pejabat negara sampai dengan pegawai/pejabat negara tersebut berhenti. 2. Tujuan Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. 3. Peserta 

PNS ( tidak termasuk PNS di lingkungan Kementerian Hankam)



Pejabat negara



Pegawai BUMN / BUMD yang terdaftar

4. Masa Kepesertaan 

Sejak diangkat sebagai calon pegawai/pegawai tetap/pejabat negara.



Bagi PNS yang diangkat sebelum 1 Juli 1961 dihitung sejak 1 Juli 1961.



Bagi PNS daerah Propinsi Irian Jaya yang diangkat sebelum 1 Januari 1971, dihitung sejak Januari 1971.



Bagi Eks PNS Propinsi Timor Timur yang diangkat sebelum 1 April 1979, dihitung sejak April 1979.



Bagi pegawai BUMN/BUMD/BHMN sesuai dengan perjanjian kerja sama masingmasing.

5. Kewajiban Peserta 

Membayar iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok + tunjangan keluarga) setiap bulan berdasarkan Kepres No.8 tahun 1977.



Memberi keterangan data diri pribadi dan keluarganya.



Melaporkan perubahan data penghasilan, kenaikan pangkat/golongan dan perubahan gaji pokok.

6. Pengurusan Hak Untuk memperoleh hak THT dan pensiun pertama, diperlukan persyaratan sebagai berikut: a. Mengisi formulir SP4A (asli), difotokopi 1 lembar b. Asli petikan SK Pensiun berpas foto dan 1 lembar fotokopinya. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 159

c. Asli tembusan SK Pensiun berpas foto untuk PT Taspen (Persero) d. Asli SKPP yang diterbitkan untuk unit kerja yang disahkan oleh KPPN atau Pemda berikut lembar kedua dan 1 lembar fotokopinya e. Fotokopi SK pengangkatan pertama/Capeg/Karpeg/Kartu Peserta Taspen sebanyak 1 lembar f. Pas foto pemohon 4× 3 xm sebanyak 3 lembar g. Pas foto istri/suami pemohon 3×4 cm sebanyak 2 lembar h. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 lembar i. Fotokopi buku rekening bank/giro pos sebanyak 2 lembar (khusus yang menghendaki haknya dibayar melalui bank/giro pos) j. Asli surat keterangan sekolah/kuliah bagi anak tertanggung yang masih sekolah/kuliah dan belum bekerja yang telah berusia 21 hingga 25 tahun. k. Mengisi formulir SP3R (asli) difotokopi sebanyak 1 lembar (khusus pembayaran melalui bank/giro pos) 7. Yang berhak menerima Pensiun (Jenis Pensiun) 

Diri pensiun yang bersangkutan.



Janda/duda pensiunan.



Yatim-piatu pensiunan.



Orang tua (bagi PNS yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami/ anak).

8. Kartu TASPEN Pencairan dana Taspen sesuai tujuannya sebagai tabungan dan asuransi, baru dapat dicairkan ketika anggotanya memasuki masa pensiun/meninggal dunia yaitu dengan menunjukan kartu anggota dan bukti-bukti Pensiun PNS yang bersangkutan. Syarat-syarat pembuatan kartu anggota TASPEN: 

Surat pengantar dari unit kerja;



Fotocopi KARPEG;



Fotocopi SK CPNS;



Fotocopi SK PNS.

B. BANTUAN UANG MUKA KPR Bantuan Uang Muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS. 1. Persyaratan Pengajuan 

PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjamanTabungan Perumahan.


Halaman 160



PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5 tahun.



PNS yang belum memiliki rumah.



PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006.



Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.

2. Dokumen Persyaratan 

Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.



Fotocopy (lampirkan salah satu dari) :



Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (dilegalisir penerbit).



Surat Alih Debitur (dilegalisir penerbit).



Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negara.(dilegalisir penerbit)



Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.



Surat Kuasa Pencairan (Standing Instruction) bagi pengembang yang mengurus Bantuan Uang Muka KPR.

3. Prosedur Pengajuan 

Mengisi formulir permohonan (dapat di download dari web Bapertarum-PNS).



Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan.



Berkas lengkap dikirim melalui pos atau dikirim langsung ke alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2 – B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160.

C. PENGEMBALIAN TABUNGAN PERUMAHAN Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan. 1. Persyaratan 

Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.



Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP)



Fotocopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun.

2. Tambahan Persyaratan 

Bagi yang pengurusannya diwakilkan : Membawa Surat Kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.



Bagi yang meninggal dunia :


Halaman 161

1. Fotocopy KTP ahli waris 2. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP). 3. Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat. 4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat. 3. Prosedur Pencairan 

PNS yang pensiun atau ahli waris atau yang diberi kuasa, mengambil formulir Pengembalian Tabungan dikantor Bank BRI atau BKD atau Bagian Kepegawaian di Instansi masing-masing atau download di website Bapertarum-PNS.



Mengisi formulir Pengembalian Tabungan dan kemudian meminta rekomendasi serta stempel dari pejabat kepegawaian.



Formulir

Pengembalian

Tabungan

yang

sudah

diisi

lengkap

beserta

berkas

kelengkapannya dibawa ke kantor Cabang Bank BRI terdekat. 

Pencairan dana tabungan perumahan PNS dilakukan di kantor Bank BRI.

D. BANTUAN BIAYA MEMBANGUN Bantuan Biaya Membangun adalah bantuan untuk sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang memiliki tanah atas nama yang bersangkutan/pasangan serta belum ada bangunannya dan akan dibangun rumah. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS. 1. Persyaratan Pengajuan 

PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan.



PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan minimal 5 tahun.



PNS yang belum memiliki rumah.



PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad Kredit Pembangunan Rumah Swadaya (KPRS).



Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun.

2. Dokumen Persyaratan 

Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) dan SK Kepangkatan terakhir.



Fotocopy Perjanjian Kredit Pembangunan Rumah Swadaya (KPRS) (dilegalisir bank penerbit).



Fotocopy buku tabungan atas nama pemohon.

3. Prosedur Pengajuan 

Mengisi formulir permohonan (dapat di download dari web Bapertarum-PNS).



Formulir yang telah diisi, dilampiri dengan dokumen persyaratan.


Halaman 162



Berkas lengkap dikirim melalui pos atau dikirim langsung ke alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2 – B3, Jalan Iskandarsyah Raya Kav. 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – 12160.

E. UANG PESANGON PINDAH Pesangon pindah adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpangkat golongan II/c (Pengatur) atau yang lebih tinggi yang dipindahkan/dimutasikan untuk kepentingan dinas. Dasar pemberian Uang Pesangon Pindah adalah Surat Menteri Keuangan Nomor B-295/MK/I/4/1974 tanggal 30 April 1974. Pengajuan pesangon pindah disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan secara hierarkhis melalui pejabat Eselon II (Kepala Kantor Wilayah/Direktur) masing-masing. 1. Dokumen Persyaratan 

Fotocopy SK Mutasi;



Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas di tempat lama;



Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas di tempat baru;



KP 4;



Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);



SKPP Gaji



Kuitansi

bermeterai

Rp.6.000,00

kosong yang sudah

ditandatangani

pegawai

bersangkutan. 2. Tidak dapat diberikan uang pesangon pindah : 

Pemindahan terjadi atas permintaan sendiri;



Pemindahan untuk mengikuti suatu pendidikan;



Pemindahan dalam rangka pengangkatan/penempatan pegawai baru;



Pegawai yang dipindahkan menolak penunjukkan perumahan yang disediakan untuknya;



Pemindahan kembali ke tempat semula sebelum masa 2 (dua) tahun yang bersangkutan berdinas di tempat terakhir;



Ada pernyataan dari pegawai bersangkutan bahwa ia tidak menuntut uang pesangon pindah;



Pemulangan pegawai yang pension ke tempat yang diinginkan (pindah menetap);



Pemindahan pegawai yang dilaksanakan pada lingkup Kantor Wilayah dimana biaya perjalanan dinas mutasinya tidak dibebankan pada DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.


Halaman 163

BAB XXI LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAN NEGARA A. DASAR HUKUM 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 2. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS Dalam Jabatan; 3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor KEP.07/IKPK/02/2005 Tanggal 18 Februari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 4. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 38/KMK.01/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4444/PB/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.01/2011. B. PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Keuangan berkewajiban untuk melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pengisian LHKPN dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN yang terdiri dari : 1. Formulir LHKPN Model KPK-A; diisi oleh PN yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya dan disampaikan kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah : a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya; b. mengalami promosi/mutasi; dan c. pensiun; 2. Formulir LHKPN Model KPK-B; diisi oleh PN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-A dan wajib menyampaikan kembali laporan harta kekayaannya kepada KPK apabila : a. selama 2 tahun menduduki jabatan yang sama; b. mengalami promosi/mutasi; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 164

c. pensiun; dan d. atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN. Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau bagi PN yang akan dilakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah PN menerima formulir, dimana pelaporannya dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahli warisnya apabila PN yang bersangkutan meninggal dunia. Formulir LHKPN setelah diisi oleh PN sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri dengan fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh PN yang bersangkutan. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari LHKPN, ditandatangani oleh PN yang bersangkutan diatas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LHKPN beserta lampiran yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara. Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang wajib menyampaikan LHKPN adalah : a.

Pejabat Eselon I : Direktur Jenderal Perbendaharaan;

b.

Pejabat Eselon II : Direktur, Tenaga Pengkaji Perbendaharaan dan Kepala Kantor Wilayah;

c.

Pejabat Eselon III : Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat pada Kantor Pusat, Kepala Bidang pada Kantor Wilayah dan Kepala KPPN;

d.

Kepala Bagian Keuangan;

e.

Kepala Bagian Umum;

f.

Pejabat Pembuat Komitmen;

g.

Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

h.

Bendahara; Fotokopi Tanda Terima/Bukti Kirim penyampaian LHKPN (berupa resi kirim dari Kantor

Pos, Tiki, KGP atau bentuk lainnya) wajib disampaikan oleh PN kepada : 1) Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; 2) Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Koordinator Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kementerian Keuangan; dan 3) Inspektur Jenderal.


Halaman 165

Penyelenggara Negara yang telah menerima Tambahan Berita Negara (TBN) dari KPK, wajib menempelkan Poster TBN pada papan pengumuman resmi di lingkungan instansi masingmasing selama 30 hari berturut-turut. Penyelenggara Negara (PN) yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya sesuai tenggat waktu yang ditentukan, dianggap melanggar Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga akan dijatuhi hukuman disiplin ringan. Para Direktur dan Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan Laporan Semesteran terkait Penyelenggara Negara di lingkungan masing-masing baik yang sudah maupun belum menyampaikan LHKPN untuk disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan cq. Sekretariat Ditjen Perbendaharaan. C. PENINGKATAN

KETAATAN

LHKPN

UNTUK

PENGANGKATAN

PNS

DALAM JABATAN Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Surat Edaran No.SE/01/M.PAN/1/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk Pengangkatan PNS Dalam Jabatan. Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan pelaporan ketaatan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang memangku jabatan strategis dan potensial/rawan KKN sesuai pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Surat Edaran tersebut, Menpan mengharapkan agar : 1. Apabila akan mengangkat PNS dalam jabatan struktural atau fungsional, selain berpedoman pada persyaratan pengangkatan jabatan, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga mempertimbangkan unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2. Menugaskan Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tersebut di atas, serta tidak mengusulkan calon pejabat yang tidak memenuhi persyaratan unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN. 3. Tidak mengusulkan PNS untuk menduduki jabatan Eselon I atau yang setara kepada Tim Penilai Akhir (TPA) yang belum memenuhi persyaratan unsur ketaatan dalam penyampaian LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Dalam pengusulan PNS untuk jabatan struktural Eselon I atau yang setara kepada TPA agar mencantumkan data/ informasi pemenuhan kewajiban LHKPN, berupa : 

Nomor Harta Kekayaan (NHK) calon yang diusulkan;


Halaman 166



Tanggal laporan (LHKPN) terakhir;



Jenis laporan (Form A atau Form B).

5. Tidak melantik PNS yang akan diangkat dalam jabatan, sebelum yang bersangkutan menyampaikan LHKPN. D. FAQ, FORMULIR DAN KONTAK LHKPN Terkait LHKPN, masih banyak ditemui pertanyaan seputar proses pengisian maupun penyampaian LHKPN. Beberapa Frequent Asked Questions (FAQ) bisa dilihat maupun diunduh melalui direktori ftp website perbendaharaan dengan alamat : ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/ToT LHKPN Maret 2011/FAQ.pdf Untuk Formulir LHKPN, baik Formulir Model KPK-A maupun Model KPK-B juga bisa diunduh melalui direktori ftp website perbendaharaan dengan alamat : ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/ToT LHKPN Maret 2011/ToT Kemenkeu/Formulir Softcopy/ atau ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/skmenteri/2011/kmk_038_2011/Softcopy Formulir LHKPN/ Bilamana terdapat pertanyaan atau permasalahan terkait LHKPN, bisa disampaikan ke Sekretariat Ditjen Perbendaharaan cq. Bagian Administrasi Kepegawaian melalui surat atau telepon dengan nomor (021) 3449230 psw. 5109 atau melalui email di alamat [email protected].


Halaman 167

BAB XXII TUGAS BELAJAR/BEASISWA A. DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.01/2009 Tanggal 10 Februari 2009 Tentang Tugas Belajar Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. PENGERTIAN 1.

Tugas belajar

Merupakan tugas yang diberikan kepada pegawai untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan keahlian, baik di dalam, maupun di luar negeri, dengan biaya negara atau dengan biaya oleh instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan Internasional, atau Badan Swasta Nasional/ Internasional, Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional yang meliputi program DIII, DIV, S1, S2 dan S3. 2.

Laporan Perkembangan Studi

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh Pegawai Negeri Sipil yang sedang mekaksanakan tugas belajar mengenai perkembangan studi dan nilai studi setap akhir semester. 3.

Laporan Telah Selesai Studi

Surat pemberitahuan yang dibuat oleh PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dengan dilampiri fotocopy legalisisr ijazah dan nilai studi. C. PENGAJUAN CALON PESERTA 1.

Tawaran dari penyelenggara kepada Kementerian Keuangan;

2.

Permintaan dari unit Eselon I;

3.

Secara mandiri yang diajukan secara hirarkis kepada Kepala Biro SDM sepanjang jurusan/ program yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan organisasi.

D. PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR 1.

Berstatus pegawai negeri sipil;

2.

Syarat administrasi umum:


Halaman 168

Kategori No

Usia (≤..tahun)

Gol

Masa Kerja

(min)

dlm Gol

Ijazah

(min..th)

Program Pendidikan

Surat Tugas

1

25

II/a

2

SLTA/D1

DIII/ Sederajatnya

Pej Es II

2

32

II/c

2

SLTA/D1/DIII

DIV/S1/

Pej Es II (DIV)

Sederajatnya

dan Sekretaris Unit Es I (S1)

3

40

III/a

2

S1/DIV

S2

Sekretaris Unit Es I

4

42

III/b

2

S2

S3

Pej Es I

3.

Masa kerja minimal dua tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya;

4.

Tidak sedang melanjutkan pendidikan S1 bagi lulusan DIII yang akan mengikuti program tugas belajar DIV;

5.

Tidak sedang dicalonkan dalam program beasiswa lainnya;

6.

Memiliki DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir;

7.

Sehat jasmani dan rohani menurut keterangan dokter pemerintah;

8.

Tidak sedang menjalani hukuman disiplin/ tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

9.

Memenuhi persyaratan umum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan penyelenggara;

10. Untuk calon peserta beasiswa mandiri juga harus memenuhi syarat berupa ijin tertulis dari Karo SDM. E. MATERI SELEKSI CALON PESERTA PROGRAM TUGAS BELAJAR 1.

Seleksi administratif;

2.

Tes Potensial Akademik;

3.

Psikotes;

4.

Tes kemampuan bahasa asing.

F. HAK-HAK PEGAWAI DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR 1.

Diberikan gaji secara penuh;

2.

TKPKN sesuai ketentuan yang berlaku;

3.

Masa kerja dihitung secara penuh;

4.

Diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;

5.

Diberikan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 6 bulan apabila setelah masa tugas belajar berakhir namun belum menyelesaikan program studinya;


Halaman 169

6.

Bantuan tambahan baik untuk tugas belajar dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

G. KEWAJIBAN PEGAWAI DENGAN STATUS TUGAS BELAJAR 1.

Sebelum menjalankan tugas belajar, wajib menandatangani surat perjanjian sesuai ketentuan yang berlaku;

2.

Selama menjalankan tugas belajar, wajib membuat laporan perkembangan studi;

3.

Setelah menyelesaikan masa tugas belajar : 

wajib membuat laporan telah selesai studi;



wajib segera kembali bekerja pada unit semula satu bulan setelah kelulusan.

4.

Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan;

5.

Mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai PNS maupun sebagai mahasiswa di lingkungan universitas yang bersangkutan;

6.

Pegawai yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memperoleh surat tugas belajar wajib melaksanakan tugas belajar, namun apabila pegawai ybs tidak melaksanakan tugas belajar diberikan sanksi berupa tiga thun sejakk pengumuman lulus seleksi tidak boleh mendaftar program beasiswa dan dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dikecualikan apabila pembatalan berasal dari pejabat yang berwenang menetapkan surat tugas belajar.

H. CONTOH FORMAT DOKUMEN


Halaman 170

Permohonan Untuk Mengikuti Program Beasiswa Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan Unit Program Beasiswa Nama sekolah/ Perguruan Tinggi (Fakultas)/Program Studi dan tempat kedudukannya

: : : : : :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Beasiswa ............. dan dengan ini kami lampirkan foto copy berkas penawaran dimaksud.

.................., ......................................... Mengetahui, (atasan Langsung minimal pejabat Es. III)

......................................................... NIP

......................................................... NIP

Tembusan: 1. ......................; 2. Sekretaris BPPK


Halaman 171

Surat Tugas Belajar KOP SURAT

SURAT TUGAS BELAJAR NOMOR STBerdasarkan surat ........... tanggal ........ perihal ....................., kami (Pejabat yang diberi wewenang) dengan ini memberikan Tugas Belajar kepada: Nama NIP Pangkat/ Gol. Jabatan Unit Program Beasiswa Lama Tugas Belajar

: : : : : : : ................ s.d ......................

dengan ketentuan: 1. Sebelum menjalankan Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib menyerahkan pekerjaan kepada atasan langsungnya; 2. Selama menjalankan Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib membuat Laporan Perkembangan Studi setiap akhir semester; 3. Setelah menyelesaikan masa Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib membuat Laporan Telah Selesai Studi; 4. Setelah menyelesaikan masa Tugas Belajar, pegawai yang bersangkutan wajib segera kembali bekerja pada unit semula; 5. Menjaga kehormatan dan nama baik Kementerian Keuangan; 6. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun sebagai mahasiswa; 7. ................................... Demikian surat tugas ini dibuat untukdiindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di .............................. Pada tanggal (Pejabat yang diberi wewenang) Nama NIP Tembusan: 1. .............. 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia 3. Sekretaris BPPK


Halaman 172

Laporan Perkembangan Studi

Yth.

Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Jakarta LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama/NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Unit Program Beasiswa Nama sekolah/ Perguruan Tinggi (Fakultas)/ Program Studi dan tempat kedudukannya 7. Surat Tugas Belajar 8. Pejabat yang memberikan ijin 9. Saat mulai pendidikan 10. Lama pendidikan 11. Pada saat melapor duduk dalam semester 12. Lampiran

: : : : : : : : : : : :

1. Kartu Hasil Studi; 2. .................... ............................., ............................................

Mengetahui, (Dekan/Ketua Program)

Pegawai yang bersangkutan,

........................................................ NIP

........................................................ NIP

Tembusan: 1. ................................. 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 3. Sekretaris BPPK


Halaman 173

Laporan Telah Selesai Studi

Yth.

Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Jakarta LAPORAN TELAH SELESAI STUDI Kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama/ NIP Pangkat/ Golongan Jabatan Unit Program Beasiswa Nama sekolah/ Perguruan Tinggi (Fakultas)/ Program Studi dan Tempat kedudukannya 7. Surat Tugas Belajar 8. Pejabat yang memberikan ijin 9. Saat mulai pendidikan 10. Lama pendidikan

: : : : : : : : : :

Dengan ini melaporkan bahwa telah selesai melaksanakan Tugas Belajar pada Program Beasiswa ........ dan dengan ini kami laporkan Surat Tanda Lulus/ Ijazah (dilegalisir) guna kelengkapan data kepegawaian. ............................., ............................................ Mengetahui, (Dekan/Ketua Program)

Pegawai yang bersangkutan,

........................................................ NIP

........................................................ NIP

Tembusan: 1. ................................. 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; 3. Sekretaris BPPK


Halaman 174

BAB XXIII IJIN MELANJUTKAN PENDIDIKAN ATAS INISIATIF SENDIRI A. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor SE-30/PB/2006 Tanggal 21 April 2006 Tentang Izin Belajar Atas Inisiatif Sendiri Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 3. Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor: S-571 /PP/2007 Tanggal 19 September 2007 Hal Larangan Mengikuti Pendidikan Kelas Jauh dan Kelas Sabtu Minggu. B. PENDIDIKAN ATAS INISIATIF SENDIRI 1. Pendidikan atas inisiatif sendiri adalah pendidikan yang diikuti di luar pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan/Kedinasan yang tidak mengganggu tugas/ pekerjaan dinas sehari-hari baik atas biaya sendiri atau sumber lain. 2. Pegawai yang diperkenankan mengikuti pendidikan atas inisiatif sendiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); b. Telah ditempatkan secara definitif pada kantor/unit kerja Ditjen Perbendaharaan (tidak sedang magang atau penempatan sementara); c. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. Khusus bagi pegawai yang berasal dari lulusan program diploma (Prodip) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) minimal telah 2 (dua) tahun lulus dari pendidikan sebelumnya; e. Minimal golongan III/a atau telah lulus UPKP V bagi pegawai yang akan mengambil program magister (S2), dan III/b atau telah lulus UPKP VI bagi program doktor (S3); f. Para pegawai yang akan mengambil pendidikan atas inisiatif sendiri sebaiknya menghindari perguruan tinggi yang status izin penyelenggaraan program studinya masih dipermasalahkan

oleh

Kementerian

Pendidikan

Nasional,

seperti

pendidikan/program/kelas jarak jauh. g. Pegawai yang mendapatkan ijazah/gelar yang tidak memenuhi ketentuan di atas, tidak diberikan dampak kepegawaian (civil effect). h. Pegawai yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi diharapkan memperhatikan ketentuan diantaranya sebagai berikut: 1) Perkulihan dilaksanakan pada hari kerja (Senin s.d Jum’at) dan di luar jam kerja; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 175

2) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan harus berada ditempat (kota) dimana pegawai yang bersangkutan ditempatkan, kecuali Universitas Terbuka; 3) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan harus sudah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. 3. Jurusan/program studi pada perguruan tinggi yang diikuti harus sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan dengan konsentrasi pada bidang Ekonomi, Keuangan Sektor Publik, Hukum, Teknologi Informasi, Administrasi, dengan ketentuan: a. Telah memiliki akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan Nasional yang masih berlaku; dan/atau b. Telah memiliki izin penyelenggaraan program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang masih berlaku. 4. Kepada pegawai yang mengikuti pendidikan atas inisiatif sendiri yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan Surat Izin Belajar, yang diatur sebagai berikut: a. Pendidikan jenjang Sarjana (S1) ke bawah, diterbitkan oleh atasan pegawai bersangkutan dengan jabatan serendah-rendahnya Eselon II baik untuk Kantor Pusat maupun untuk Kantor Wilayah dan KPPN; b. Pendidikan jenjang pascasarjana, program magister (S2) dan doktor (S3), diterbitkan oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan; c. Izin belajar harus diajukan sebelum mengikuti pendidikan atau di awal pendidikan pada tahun pertama. 5. Pegawai yang mengikuti pendidikan atas inisiatif sendiri berkewajiban untuk: a. Mengajukan permohonan izin dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) Surat Permohonan Izin Belajar; 2) Surat Pernyataan; 3) Daftar Melanjutkan Pendidikan Pertama Kali; 4) Fotokopi hasil akreditasi BAN-PT dan/atau surat izin penyelenggaraan program studi dari Kementerian Pendidikan Nasional yang masih berlaku, yang dilegalisir oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang; 5) Surat keterangan telah diterima atau lulus seleksi sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi dimana pegawai akan mengikuti pendidikan. 6) Berkas ini kemudian disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Pengembangan Pegawai secara hirarkis. b. Melaporkan perkembangan studinya secara rutin (per tahun akademik) kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Pengembangan Pegawai secara hirarkis.


Halaman 176

c. Melaporkan kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Pengembangan Pegawai secara hirarkis setelah menyelesaikan pendidikannya dengan melampirkan : 1) Fotokopi Surat Izin Belajar yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; 2) Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik yang yang telah dilegalisasi oleh pejabat Perguruan Tinggi yang berwenang. 6. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar berkewajiban untuk: a. Meneliti surat permohonan penerbitan Surat Izin Belajar yang diajukan oleh pegawai bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, dengan memperhatikan lokasi perguruan tinggi dan tempat tugas; b. Menerbitkan Surat Izin Belajar; c. Memonitor penyelesaian tugas/pekerjaan sehari-hari yang menjadi tanggung jawab pegawai bersangkutan. Kegiatan belajar atas inisiatif sendiri (AIS) tidak boleh mengurangi konsentrasi, energi, dan waktu kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan dinas sehari-hari. 7. Pendidikan harus dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. C. DAFTAR JURUSAN/ PROGRAM STUDI/ KONSENTRASI 1. Yang Direkomendasikan: a. Akuntansi b. Manajemen Keuangan c. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan d. Administrasi Negara e. Administrasi Fiskal f. Hukum Perdata g. Hukum Ekonomi h. Hukum Internasional i. Teknik Informatika j. Teknik Komputer k. Manajemen Informatika l. Komputerisasi Akuntansi m. Sistem Informasi 2. Yang Dipertimbangkan : a. Manajemen Sumber Daya Manusia b. Sastra c. Sistem Komputer Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 177

Daftar jurusan/program studi/konsentrasi yang dipertimbangkan dapat diizinkan untuk diambil setelah memperhatikan tingkat kebutuhan organisasi. D. CONTOH FORMAT DOKUMEN Surat Permohonan Izin Belajar SURAT PERMOHONAN IZIN BELAJAR Kepada Yth : ……………. (Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Izin Belajar) Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama : ……………………………………………………………….... NIP : ………………………………………………………………… Pangkat/Gol. : ………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………… Unit Organisasi : ………………………………………………………………… Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Belajar atas inisiatif sendiri (AIS) di luar pendidikan yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dengan data berikut: Fakultas/Jurusan/Program Studi : …………………………………………………………. Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan : …………………………………………………………. Lokasi/Tempat Pendidikan : …………………………………………………………. SK Akreditasi/Izin Penyelenggaraan : …………………………………………………………. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan Surat Pernyataan tanggung jawab/pekerjaan dinas sehari-hari di kantor. Atas dikabulkannya permohonan ini, saya ucapkan terima kasih. …………………….., …………… (Kota & Tgl) Yang Membuat Surat Permohonan

Nama Lengkap NIP ………….


Halaman 178

Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ……………………………………………………………….... NIP : ………………………………………………………………… Pangkat/Gol. : ………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………… Unit Organisasi : ………………………………………………………………… Dengan ini membuat pernyataan sebagai berikut: a. Bahwa saya selama melanjutkan pelajaran/pendidikan di luar pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada Fakultas …..………….…….. Jurusan/Program Studi ………...………… di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan ……………………………………………. tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas/pekerjaan dinas sehari-hari di kantor; b. Bahwa saya selama melanjutkan pelajaran/pendidikan tersebut akan lebih mengutamakan kepentingan dinas maupun tugas/pekerjaan kantor. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui/Menyetujui, (Minimal eselon II atasan pegawai ybs)



..…………………, ….…………… (Kota & Tgl) Yang Membuat Surat Permohonan

Nama Lengkap NIP …………

Halaman 179

Daftar Melanjutkan Pendidikan Pertama Kali

DAFTAR MELANJUTKAN PENDIDIKAN PERTAMA KALI Kepada : Yth. ….…….. (Eselon II atasan pegawai ybs) di …………………………………………… Daftar laporan melanjutkan pelajaran pada Sekolah/Universitas/Kursus di luar pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. 1. Nama/NIP : 2. Tempat dan Tanggal Lahir : 3. Pangkat / Golongan serta Jabatan : 4. Unit Organisasi (Kantor/Direktorat) Kota Tempat Bekerja : 5. Nama Sekolah/Universitas (Fakultas)/ Kursus dan Tempat Kedudukannya : 6. Saat Mulai Melanjutkan Pelajaran : 7. Lamanya Pendidikan : 8. Pada saat melaporkan duduk dalam kelas/ Tingkat : 9. Dalam satu minggu, pelajaran/kuliah diberikan Pada hari-hari dan antara jam : 10. Melanjutkan pelajaran telah diperoleh Persetujuan/seizin : (minimal eselon III atasan pegawai ybs) 11. Keterangan : Mengetahui/Menyetujui, ......... (Minimal eselon III atasan pegawai ybs)

…, ….…………… (Kota & Tgl) Yang Membuat Surat Permohonan



Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 3. Kepala …………………………


Halaman 180

Laporan Perkembangan Pendidikan

LAPORAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN Kepada : Yth. ….…….. (Eselon II atasan pegawai ybs) di …………………………………………… Daftar laporan melanjutkan pelajaran pada Sekolah/Universitas/Kursus di luar pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. 1. Nama/NIP : 2. Tempat dan Tanggal Lahir : 3. Pangkat / Golongan serta Jabatan : 4. Unit Organisasi (Kantor/Direktorat) Kota Tempat Bekerja : 5. Nama Sekolah/Universitas (Fakultas)/ Kursus dan Tempat Kedudukannya : 6. Saat Mulai Melanjutkan Pelajaran : 7. Lamanya Pendidikan : 8. Pada saat melaporkan duduk dalam kelas/ Tingkat : 9. Dalam satu minggu, pelajaran/kuliah diberikan Pada hari-hari dan antara jam : 10. Melanjutkan pelajaran telah diperoleh Persetujuan/seizin : (minimal eselon III atasan pegawai ybs) 11. Keterangan : Mengetahui/Menyetujui, ......... (Minimal eselon III atasan pegawai ybs)

…………, ….…………… (Kota & Tgl) Yang Membuat Surat Permohonan



Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 3. Kepala …………………


Halaman 181

Surat Izin Belajar S1 KOP SURAT SURAT IZIN BELAJAR Nomor : ………..……………. (Minimal eselon II atasan ybs) menerangkan bahwa : Nama

: ………………………………………………………………....

NIP

: …………………………………………………………………

Pangkat/Gol.

: …………………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………………

Unit Organisasi

: …………………………………………………………………

Diberikan izin untuk melanjutkan pendidkan atas inisiatif sendiri diluar pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Indonesia pada: Fakultas/Jurusan/Program Studi

: ………………………………………………………….

Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan : …………………………………………………………. Lokasi/Tempat Pendidikan : …………………………………………………………. SK Akreditasi/Izin Penyelenggaraan : …………………………………………………………. sesuai dengan Surat Permohonan dan Surat Pernyataan yang bersangkutan. Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………….., …………… (Kota & Tgl) (Minimal eselon II atasan ybs)

Nama Lengkap NIP …………. Tembusan: 1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan 2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 3. Kepala ......................................


Halaman 182

Surat Izin Belajar S2/S3 KOP SURAT SURAT IZIN BELAJAR Nomor : Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: Nama

: ……………………………………….

NIP

: …………………………………….....

Pangkat/Gol.

: ……………………………………….

Jabatan

: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

Unit Organisasi

: Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan studi magister (S2) / doctor (S3) kepada: Nama/NIP

: …………………………………….....

Pangkat/Gol.

: ……………………………………….

Jabatan

: ……………………………………….

Unit Organisasi

: ……………………………………….

Program Studi

: ……………………………………….

Perguruan Tinggi

: ……………………………………….

SK Akreditasi/Izin Penyelenggaraan : ………………………………………. dengan ketentuan sebagai berikut: 1.Selama mengikuti pendidkan tidak mengurangi konsentrasi pekerjaan dan jam dinas kantor. 2.Surat izin melanjutkan pendidikan tidak terkait dengan pola kebijakan mutasi. 3.Setiap surat izin hanya berlaku untuk satu program studi dan tidak berlaku surut. …………………….., …………… (Kota & Tgl) Pejabat yang berwenang,



Halaman 183

BAB XXIV STANDAR KOMPETENSI JABATAN A. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.01/2008 Tentang Assessment Center Departemen Keuangan; 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-109/MK.1/2010 Tanggal 23 Maret 2010; 3. Peraturan Sekjen Kementerian Keuangan Nomor: 55/SJ/2008 Tanggal 28 Juli 2008. B. PENDAHULUAN Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Kementerian Keuangan telah menetapkan standar kompetensi untuk setiap jabatan yang terdapat dalam setiap Eselon I Kementerian Keuangan. C. PENGERTIAN STANDAR KOMPETENSI Standar kompetensi Jabatan merupakan persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat eselon dalam melaksanakan tugasnya dan digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil kompetensi pejabat eselon di lingkungan Kementerian Keuangan. Standar kompetensi tersebut agar dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari perlu dijelaskan melalui tingkat kemahiran yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang struktural. Tingkat kemahiran merupakan perilaku yang diharapkan mampu ditampilkan oleh seorang pegawai, agar ia dapat memberikan kinerja terbaiknya. Standar kompentensi jabatan dapat digunakan untuk : membantu dalam evaluasi/ penilaian karyawan dan pengembangannya, membantu dalam merekrut tenaga kerja, mengembangkan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Di lingkungan Kementerian Keuangan, persyaratan kompetensi telah dibakukan menjadi Kamus Kompetensi, sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 55/SJ/28 Tentang Pelaksanaan Assessment Center Kementerian keuangan. Kompetensi diartikan sebagai kemapuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka, namun merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman/ pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/ keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu, kompetensi dibentuk dari interaksi antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 184

D. JENIS KOMPETENSI KEMENTERIAN KEUANGAN Kompetensi dalam standar kompetensi jabatan dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) Kompetensi Umum, yang merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap PNS Kementerian Keuangan; (2) kompetensi inti, merupakan kompetensi yang harus dimiliki setiap pejabat sesuai jenjang eseloneringnya; dan (3) kompetensi khusus, merupakan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing pejabat sesuai dengan jabatan yang dipangkunya. Kamus kompetensi ini dikelompokkan dalam tiga cluster , yaitu kelompok kompetensi yang berhubungan dengan thinking, working dan relating. Thinking

Working

1.

Visioning

9.

2.

Innovation

10. Driving for Results

22. Influencing and Persuading

3.

In- Depth Problem Solving

11. Delivering Results

23. Managing Others

4.

Decisive Judgement

12. Quality Focus

24. Team Leadership

5.

Championing Change

13. Continuous Improvement

25. Coaching and developing Other

6.

Adapting to change

26. Motivating Others

7.

Courage of Convictions

14. Policies, Process and Procedures

8.

Business Acumen

Planning and Organizing

Relating

15. Safety* 16. Stakeholder Focus 17. Stakeholder Service 18. Integrity 19. Resilience 20. Continuous Learning

21. Team Work and Collaboration

27. Organizational Savvy 28. Relationship Management 29. Negotiation 30. Conflict Management 31. Interpersonal Communication 32. Written Communication 33. Presentation Skill 34. Meeting Leadership 35. Meeting Contribution

*safety tidak digunakan dalam Standar Kompetensi Jabatan Ditjen Perbendaharaan


Halaman 185

Standar Kompetensi Jabatan Eselon II, III dan IV Lingkup Ditjen Perbendaharaan

KOMPETENSI

Eselon II (13-16)

UMUM

1. 2. 3.

Eselon III (10-12)

1. 2. 3.

Eselon IV (8-9)

1. 2. 3.

INTI

Continuous improvement Stakeholder focus Integrity

4. 5.


4.

6. 7. 8.

5. 6. 7.


KHUSUS

Visioning In depth problem solving & analysis Championing change Managing others Relationship management

Sesuai kebutuhan jabatan

In depth problem solving & analysis Planning & organizing Managing others Meeting leadership

Sesuai kebutuhan jabatan

Terdiri dari 3 kompetensi sesuai kebutuhan Unit Eselon

Terdiri dari 2-3kompetensi sesuai kebutuhan jabatan

E. JOB PERSON MATCH Job Person Match merupakan indeks kesesuian antara kompetensi pejabat dengan standar kompetensi jabatan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE1892/MK.1/2011 tentang Penetapan Nilai JPM Dalam Rangka Perencanaan Karir dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan, indeks kesesuaian di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan minimal 72% pada jabatan yang didudukinya. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat eselon II, III, IV dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penghitungan JPM adalah Perbandingan antara jumlah rasio level kompetensi pejabat terhadap standar kompetensi jabatan dengan jumlah standar kompetensi jabatan. Rumus:

JPM :

∑

Level Capaian Pejabat Standar Kompetensi Jabatan


: ∑ SKJ

X 100 %

Halaman 186

BAB XXV PELAKSANAAN TUGAS KEPEGAWAIAN LAINNYA A. KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Dasar Hukum : a. Keputusan Kepala BAKN No. 066/KEP/1974; b. Keputusan Kepala BAKN No.1 Tahun 1994.

2. Tujuan : a. Sebagai kartu identitas; b. Berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai negeri; c. KARPEG diberikan kepada mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; d. Untuk kenaikan pangkat pertama.

3. Persyaratan untuk mendapatkan KARPEG : a. SK Pegawai Negeri Sipil; b. Pas foto hitam putih satu lembar ukuran 2 x 3 cm dengan kelihatan kedua telinga sebanyak 2 lembar.

4. Persyaratan untuk penggantian KARPEG : a. Surat kehilangan dari kepolisian; b. Lampiran X SE. BAKN Nomor : 01/SE/1975 c. Pas foto hitam putih satu lembar ukuran 2 x 3 cm dengan kelihatan kedua telinga sebanyak 2 lembar.

5. Persyaratan untuk perbaikan / ralat KARPEG a. Foto copy SK CPNS; b. Asli KARPEG; c. Pas foto hitam putih satu lembar ukuran 2 x 3 cm dengan kelihatan kedua telinga sebanyak 2 lembar.

B. KARTU ISTRI / SUAMI (KARIS/KARSU) 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983; b. Keputusan Kepala BAKN No.1158A/KEP/1983.

2. Hal Penting Tentang KARIS/KARSU: a. Karis/karsu adalah identitas istri/suami pegawai negeri sipil; b. Karis/karsu berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri/suami Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; c. Apabila Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, maka karis/karsu yang telah diberikan tidak berlaku lagi; d. Apabila suami/istri PNS bercerai maka Karis/karsu tidak berlaku lagi; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 187

e. Apabila suami/istri PNS yang bercerai rujuk/kawin kembali dengan bekas istri/suami maka Karis/karsu berlaku kembali; f.

Apabila PNS berhenti dengan hormat dengan hak pensiun, maka Karis/karsu yang telah diberikan kepada istri/suami tetap berlaku;

g. KARIS/KARSU yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dikirim kepada instansi yang bersangkutan untuk disampaikan kepada istri/suami PNS yang bersangkutan; h. KARIS/KARSU disampaikan kepada istri/suami PNS yang bersangkutan secara tertulis. 3. Persyaratan untuk mendapatkan KARIS/KARSU : a. Akte nikah; b. Laporan Perkawinan Pertama; c. Pas foto hitam putih satu lembar ukuran 2 x 3 cm dengan kelihatan kedua telinga sebanyak 3 lembar.

4. Persyaratan untuk penggantian KARIS/KARSU: a. Surat laporan kehilangan dari kepolisian; b. Istri/Suami PNS yang kehilangan KARIS/KARSU wajib lapor tertulis kepada atasan langsung istri/suami serendah-rendahnya pejabat eselon IV; c. Pas foto hitam putih satu lembar ukuran 2 x 3 cm dengan kelihatan kedua telinga sebanyak 2 lembar.

C. SUMPAH/JANJI PNS 1. Dasar Hukum : a. Berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 26 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengucapkan sumpah/janji. b. PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 disebutkan bahwa salah satu kewajiban setiap PNS adalah mengucapkan sumpah/janji PNS. Apabila masih ada PNS di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS, maka masing-masing unit kerja untuk segera melakukan pendataan para pegawai yang belum mengucapkan sumpah/janji PNS dan melaksanakan kegiatan tersebut serta segera melaporkan ke Bagian Administrasi Kepegawaian dengan lampiran nama-nama para pegawai yang diambil sumpah/janji PNS. 2. Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji PNS : a. Pengambilan sumpah/janji PNS dilakukan dalam suatu upacara khidmat. Pengambilan sumpah/janji PNS dapat dilakukan secara perorangan atau secara bersama-sama. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 188

b. Yang hadir dalam upacara tersebut adalah : 

Pejabat yang mengambil sumpah/janji PNS, sebagai inspektur upacara



PNS yang mengangkat sumpah/janji



Saksi-saksi



Rohaniawan



Undangan

c. PNS yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniawan menurut agama/kepercayaan masing-masing. d. saksi-saksi terdiri dari PNS yang pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan pangkat PNS yang mengangkat sumpah/janji. e. Pejabat yang mengambil sumpah/janji PNS mengucapkan susunan kata-kata sumpah/janji PNS kalimat demi kalimat dan diikuti oleh PNS yang mengangkat sumpah/janji. f. Pada waktu mengucapkan sumpah/janji PNS, semua orang yang hadir dalam upacara itu berdiri. g. Pejabat yang mengambil sumpah/janji PNS membuat berita acara tentang pengambilan sumpah/janji tersebut sesuai contoh terlampir h. Berita acara dimaksud dibuat rangkap tiga dan ditandatangani oleh pejabat yang mengambil sumpah, PNS yang mengangkat sumpah, dua orang saksi dan rohaniawan. 

Rangkap pertama untuk PNS yang mengangkat sumpah/janji



Rangkap kedua untuk BKN



Rangkap ketiga untuk arsip kantor

i. Pengucapan Sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : 

diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;



diakhiri dengan ucapan “ Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;



diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;



diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

3. Contoh Naskah Pengambilan Sumpah/Janji PNS : SEBELUM SAYA MULAI MENGAMBIL SUMPAH, SAYA INGIN BERTANYA KEPADA SAUDARASAUDARA YANG BERDIRI DI HADAPAN SAYA. “APAKAH SAUDARA-SAUDARA BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH?” “……….” PERTAMA-TAMA BAGI YANG BERAGAMA ISLAM, IKUTI DAN ULANGI KATA-KATA SAYA : Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 189

“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH” BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN DAN KATHOLIK, IKUTI DAN ULANGI KATAKATA SAYA : “SAYA BERSUMPAH” BAGI YANG BERAGAMA HINDU, IKUTI DAN ULANGI KATA-KATA SAYA : “OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH” UNTUK SELURUHNYA, IKUTI DAN ULANGI KATA-KATA SAYA : BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKAN SETIA DAN TAAT SEPENUHNYA KEPADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA, DAN PEMERINTAH; BAHWA SAYA, AKAN MENTAATI SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA DENGAN PENUH PENGABDIAN, KESADARAN, DAN TANGGUNG JAWAB; BAHWA SAYA, AKAN SENANTIASA MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN MARTABAT PEGAWAI NEGERI SERTA AKAN SENANTIASA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU GOLONGAN; BAHWA SAYA, AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN; BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT, DAN BERSEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA. SELANJUTNYA KHUSUS BAGI YANG BERAGAMA KRISTEN PROTESTAN DAN KATHOLIK, IKUTI DAN ULANGI KATA-KATA SAYA : ” SEMOGA TUHAN MENOLONG SAYA”.

4. Contoh Susunan Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS : PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS LINGKUP KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

 



Sebelum acara dimulai terlebih dahulu kami beritahukan : Kepada para pegawai yang akan diambil sumpah agar menempati posisi sesuai urutan agama yang telah disiapkan. Dimohon agar alat komunikasi telepon genggam atau sejenisnya untuk dinonaktifkan sementara waktu agar tidak mengganggu pada saat acara pengambilan sumpah berlangsung Para pegawai yang terdata untuk diambil sumpah sebanyak ......... pegawai terdiri dari ......... pegawai beragama Islam, ......... pegawai beragama Kristen, ....... pegawai beragama Katholik, dan ........ pegawai beragama Hindu. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri Upacara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dimulai Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengambil Sumpah/Janji PNS Kepada rohaniwan kami persilakan untuk mendampingi pegawai yang diambil sumpah …………………………………………….. …………………………………………….. Kepada rohaniwan kami persilakan kembali ke tempat semula Penandatanganan Berita Acara Sumpah secara simbolis Bapak ................. , mewakili yang beragama Islam dengan saksi Bapak ................... dan Bapak ................... dimohon ke meja naskah. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dimohon ke meja naskah. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak ............ dan Bapak ................, dimohon tetap di tempat sampai dengan penandatanganan Berita Acara Sumpah secara simbolis selesai. Bapak ...................., dimohon kembali ke tempat semula.


Halaman 190

    

Bapak ........................ mewakili yang beragama Kristen Protestan dengan saksi Bapak ............ dan Bapak .............................. Bapak ...................... dimohon ke meja naskah. Bapak ................... dan Bapak .......................... dimohon kembali ke tempat semula. Bapak .................... mewakili yang beragama Katholik dengan saksi Bapak .................. dan Bapak ................ Bapak ................ dan Bapak .................... dimohon ke meja naskah. Bapak ..................... dimohon tetap di tempat Bapak ....................... dimohon kembali ke tempat semula. Ibu ...................... mewakili yang beragama Hindu dengan saksi saksi Bapak .................. dan Bapak .................. Ibu .................... dimohon ke meja naskah. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bapak ...................., Bapak .................... dan Ibu .................... dimohon kembali ke tempat semula. Sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pembacaan do’a dipimpin oleh Bapak ………………. dari …………………….. Yang kami hormati Bapak ..................... kami persilahkan. Pemberian Ucapan Selamat Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkenan untuk memberikan ucapan selamat diikuti para pejabat eselon III Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan undangan lainnya. Dengan berakhirnya pemberian ucapan selamat maka berakhir pula acara pada hari ini. Kami atas nama Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangsempurnaan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Selanjutnya setelah selesai bersalam-salaman, kepada para peserta dimohon ke meja panitia untuk penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

5. Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS : KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL NOMOR : BA/PB.1/2011 Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu sebelas, dengan mengambil tempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, saya, nama ...................., pangkat ............, NIP. ................, jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pasal 26 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 pasal 6, serta Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-117/A.12/UP.2/1991 tanggal 31 Juli 1991 (SK Pengangkatan sebagai PNS) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 1. Nama ...................., NIP. ……………….., pangkat .......................... 2. Nama ...................., NIP. ……………….., pangkat ……………….. (pangkat saksi harus lebih tinggi) telah mengambil sumpah pegawai negeri sipil nama ...................... pangkat ……………. NIP. ........................... Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut didampingi oleh seorang rohaniawan nama …………………, pangkat …………… NIP. ………………… . Pegawai negeri sipil yang mengangkat sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut : “Demi Allah, saya bersumpah : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 191

Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara”. Demikian, berita acara pengambilan sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pegawai Negeri Sipil Yang Mengangkat Sumpah

Pejabat Yang Mengambil Sumpah

....................................... NIP. ..............................

......................................... NIP. ................................ Saksi-Saksi :

......................................... NIP. ................................

.............................................. NIP. ……………………….

D. HARI LIBUR PILKADA 1. Dasar Hukum : Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-07/PB/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Sebagai Hari Yang Diliburkan. 2. Ketentuan : a. Sesuai Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur dan hari yang diliburkan. b. Penetapan hari libur/hari yang diliburkan dalam rangka pemungutan suara dilakukan oleh Kepala Daerah atas usulan Komisi Pemilihan Umum Daerah. c. Sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan tersebut diatas, Kepala Kantor Wilayah diberi kewenangan untuk menetapkan hari libur bagi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya dalam rangka pemungutan suara pemilukada, tanpa perlu mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, dan cukup melaporkan penetapan hari libur/hari yang diliburkan dimaksud kepada Dirjen Perbendaharaan.


Halaman 192

E. LAPORAN PAJAK-PAJAK PRIBADI (LP2P) 1. Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. 09/2011 Tentang Penyampaian Dan Pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan 2. Tujuan : Dalam rangka meningkatkan integritas Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sejalan dengan perkembangan organisasi unit-unit di lingkungan Kementerian Keuangan. 3. Pejabat Wajib LP2P : Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK. 09/2011, menetapkan dan memintakan kesediaan Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu: a. Pejabat struktural; b. Pejabat fungsional; c. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pangkat Penata Muda (Golongan III/a) atau lebih tinggi; atau d. Pejabat/Pegawai lainnya yang tugasnya terkait dengan pelayanan publik yang ditetapkan oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Menteri Keuangan. Dengan menggunakan formulir sesuai format terlampir. 4. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) : a. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun paling lama tanggal 30 April setelah tahun yang dilaporkan. b. Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut: 

lembar kesatu disampaikan kepada Menteri Keuangan; dan



lembar kedua wajib disimpan oleh Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.

Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) harus diisi oleh Pejabat/Pegawai secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Kewajiban Pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan : a. menyampaikan daftar Pejabat/Pegawai yang ditetapkan dan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan setiap tahun paling lama pada akhir bulan Januari;


Halaman 193

b. melakukan penatausahaan dan pengawasan atas penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan masing-masing; dan c. melaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P). 6. Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan : a. menerima dan menatausahakan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); b. melakukan penelitian dan penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang dlterima; c. menyimpan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dijamin ketertiban administrasi, keamanan, dan kerahasiaannya; dan d. melaporkan kepada Menteri Keuangan hasil penelitian dan penilaian Laporan PajakPajak Pribadi (LP2P) secara berkala. 7. Kewenangan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan : a. meminta keterangan atau penjelasan dari pimpinan unit eselon I atas Pejabat/Pegawai yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); b. meminta keterangan atau penjelasan dari Pejabat/Pegawai mengenai informasi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) yang disampaikan. c. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dibantu oleh tim yang terdiri dari Pejabat/Pegawai yang ditunjuk. 8. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Inspektur Jenderal dan Pejabat/Pegawai yang ditunjuk di bawah sumpah wajib menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) serta informasi terkait lainnya. 9. Dalam hal Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) diperlukan oleh pihak yang berwenang di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, atau penyidikan, Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dapat diberikan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan. 10. Pejabat/Pegawai wajib LP2P yang tidak menyampaikan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) atau terbukti mengisi Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. 11. Inspektur Jenderal atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk yang diwajibkan menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) dan informasi terkait lainnya yang karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban menjaga kerahasiaan Laporan Pajak-Pajak Pribadi


Halaman 194

(LP2P) dan informasi terkait lainnya, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya. 12. Untuk keperluan penatausahaan, penelitian, dan/atau penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Pejabat/Pegawai wajib LP2P di lingkungan Kementerian Keuangan dimintakan kesediaannya untuk menyampaikan daftar harta kekayaan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa sesuai format sebagaimana terlampir b. penyampaian daftar harta kekayaan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) paling lama tanggal 30 April setelah tahun yang dilaporkan, dengan menggunakan formulir sesuai format terlampir. 13. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan dapat dilakukan melalui media elektronik. Tata cara penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan melalui media elektronik ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 14. Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) termasuk Daftar Harta Kekayaan bagi Pejabat/ Pegawai wanita kawin, untuk : a. wanita kawin yang suaminya wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986; b.

wanita kawin yang suaminya tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986.

F. PELAPORAN GRATIFIKASI 1. Dasar Hukum : Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-8650/PB/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Mekanisme Pelaporan Gratifikasi 2. Pengertian gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Contoh-contoh Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi:  Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu; Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 195

 Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor

pejabat tersebut;  Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara

cuma-cuma;  Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari

rekanan;  Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat;  Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;  Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja;  Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan

atau bawahannya. 3. Tata cara pelaporan gratifikasi: a. Penerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima; b. Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi (formulir terlampir); c. Formulir sebagaimana huruf b, sekurang-kurangnya memuat : 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 3. Tempat dan waktu penerima gratifikasi; 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; 5. Nilai gratifikasi yang diterima. 4. Sanksi bagi penerima gratifikasi Setiap Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi

dan tidak melaporkan kepada KPK

terancam sanksi sesuai Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001, yaitu: a. Pidana penjara seumur hidup atau; b. Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan Pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 5. Berkaitan dengan upaya penanganan gratifikasi perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut: a. Setiap pimpinan unit kerja diminta untuk memberikan fasilitasi kepada pegawai yang hendak melaporkan gratifikasi kepada KPK, antara lain: i. menyediakan formulir pelaporan gratifikasi;


Halaman 196

ii. menyediakan media komunikasi (faksimili/telepon) dan sarana lain yang dianggap perlu untuk membantu pelaporan gratifikasi dan menyebarluaskan informasi tentang gratifikasi; iii. menunjuk Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian, Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala Subbagian Umum untuk menangani hal-hal terkait gratifikasi. b. Setiap pimpinan unit kerja diminta agar melakukan monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi sebagai berikut: i. Menghimpun copy

pelaporan gratifikasi kepada KPK setiap triwulan dan

menyampaikan rekapitulasinya kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan secara hirarkis (form laporan terlampir); ii. Pimpinan unit kerja harus menjaga informasi dalam laporan gratifikasi dari pihak-pihak yang secara dinas tidak berkepentingan. 6. Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan penanganan gratifikasi, dapat dikonsultasikan dengan Bagian Administrasi Kepegawaian secara langsung melalui surat atau telepon dengan nomor (021)3848909 serta melalui email ke alamat [email protected]. 7. Setiap pimpinan unit kerja diminta untuk menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalm angka 1, 2 dan 3 di atas dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan pihak eksternal (mitra kerja). Selanjutnya setiap pimpinan unit kerja juga harus menyampaikan tersedianya fasilitas pelaporan gratifikasi ke KPK, kepada setiap pegawai di unit kerjanya. 8. Form untuk KPPN : LAPORAN GRATIFIKASI YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN……. TRIWULAN … UNIT KERJA :……………………………………………. No 1

Nama/NIP pegawai yang melapor 2

Tanggal menerima gratifikasi 3

Tanggal melapor ke KPK 4

Jenis gratifikasi 5

..............,.............. Kepala KPPN Nama NIP


Halaman 197

9. Form untuk Kanwil : LAPORAN GRATIFIKASI YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN… TRIWULAN … UNIT KERJA :……………………………………………. No 1


Unit kerja

Tanggal menerima gratifikasi 4

3


Jenis gratifikasi 6

..............,.............. Kepala Kanwil

Nama NIP

10.

Form untuk Setditjen/Direktorat :

LAPORAN GRATIFIKASI YANG TELAH DILAPORKAN KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN… TRIWULAN … UNIT KERJA :……………………………………………. No 1


Waktu menerima gratifikasi 3


Jenis gratifikasi 5

..............,.............. Sekretaris/Direktur

Nama NIP


Halaman 198

BAB XXVI PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN A. DASAR HUKUM Keputusan Menteri Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan. B. DAMPAK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 256/KMK.01/2011 TERHADAP PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN ATAU DIPERBANTUKAN 1. Masa tugas sebagai Pegawai Dipekerjakan atau Pegawai Diperbantukan paling lama 4 (empat) tahun, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 4 (empat) tahun. Perpanjangan masa tugas wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal. 2. Terhitung sejak tanggal dimulainya penugasan, status kepegawaian Pegawai Dipekerjakan atau Pegawai Diperbantukan berada di Setjen Kemenkeu c.q. Biro SDM. Selanjutnya, setelah tanggal selesainya penugasan, statusnya sementara waktu berada di Setjen c.q. Biro SDM sebelum dikembalikan ke unit eselon I dimana pegawai yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai pegawai. 3. Penugasan dan pengakhiran status sebagai Pegawai Dipekerjakan atau Pegawai Diperbantukan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 4. Setelah selesai menjalani penugasan berhak diangkat kembali dalam jabatan yang setingkat pada jabatan struktural/fungsional di unit eselon I dimana pegawai yang bersangkutan terakhir tercatat sebagai pegawai. Jika belum dapat diangkat kembali, TKPKN dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. bagi yang penugasan terakhirnya di Kemenkeu menduduki jabatan struktural , dibayarkan TKPKN setara dengan TKPKN unsur Tunjangan Pokok peringkat 12 (dua belas); b. bagi yang penugasan terakhirnya di Kemenkeu menduduki jabatan fungsional dengan peringkat 12 (dua belas) ke atas, dibayarkan TKPKN setara dengan TKPKN unsur Tunjangan Pokok peringkat 12 (dua belas); c. bagi yang penugasan terakhirnya di Kemenkeu menduduki jabatan fungsional dengan peringkat di bawah 12 (dua belas), dibayarkan TKPKN setara dengan TKPKN pada peringkat jabatan sebelum mendapat penugasan; d. bagi yang penugasan terakhirnya di Kemenkeu tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional, dibayarkan TKPKN: 1) setara dengan TKPKN terakhir yang diterima sebelum penugasan;


Halaman 199

2) setara dengan TKPKN pada dua tingkat di bawah peringkat maksimal sesuai pangkat dan golongan ruangnya jika pada penugasan terakhir di Kemenkeu belum ditetapkan peringkatnya. 5. Pegawai yang Dipekerjakan atau Diperbantukan wajib mengajukan usul pensiun 9 (sembilan) bulan sebelum mencapai Batas Usia Pensiun kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal. 6. Bagi pegawai yang Dipekerjakan atau Diperbantukan yang mendapat penugasan sebelum KMK No. 256/KMK.01/2011 ditetapkan, berlaku ketentuan berikut: a. status kepegawaian tetap berada di unit eselon I; b. pegawai yang statusnya ditetapkan sebelum sistem grading ditetapkan, pembayaran TKPKN berpedoman pada KMK No. 572/KMK.01/2005; c. pegawai yang statusnya ditetapkan setelah sistem grading ditetapkan, pembayaran TKPKN berpedoman pada KMK No. 256/KMK.01/2011 ini. C. PEGAWAI DIPEKERJAKAN 1. Berhak memperoleh gaji dan TKPKN sebesar TKPKN yang terakhir diterima sebelum menjalani penugasan. TKPKN hanya dibayarkan dalam hal di tempat penugasan Pegawai Dipekerjakan memperoleh tunjangan kinerja yang lebih kecil daripada TKPKN, sebesar selisih kekurangannya. 2. Wajib menyampaikan DP3 kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal. 3. Wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan u.p. Sekretaris Jenderal, dalam hal akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi di tempat penugasan. D. PEGAWAI DIPERBANTUKAN 1. Tidak berhak memperoleh TKPKN. 2. Berhak memperoleh DP3 yang dibuat oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai di unit eselon I terakhir tercatat sebagai pegawai, dengan bahan dari atasan langsung di tempat penugasannya, dengan ketentuan: a. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon I, pejabat penilai dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan; b. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon II, pejabat penilai adalah Sekretaris Jenderal dan atasan pejabat penilai adalah Menteri Keuangan; c. bagi yang sebelum penugasan menduduki jabatan eselon III ke bawah dan Pelaksana, pejabat penilai adalah Kepala Biro SDM dan atasan pejabat penilai adalah Sekretaris Jenderal. Panduan Administrasi Kepegawaian

Halaman 200

BAB XXVII PENUTUP Materi yang disajikan dalam buku ini telah dirancang sedemikian rupa agar kita dapat mempelajarinya sekaligus mempraktikkannya. Diharapkan dengan mempelajari buku ini kita akan memiliki pemahaman yang memadai dalam mengemban tugas di bidang pengelolaan kepegawaian. Untuk itu keseriusan kita dalam mempelajari buku ini sangat menentukan keberhasilan. Buku ini memang tidak mampu memberikan materi yang banyak dalam pengelolaan kepegawaian termasuk contoh-contohnya. Agar manfaat dari pembahasan dalam buku ini lebih dapat kita rasakan, maka kita perlu membaca peraturan-peraturan yang memuat ketentuan administrasi kepegawaian. Untuk itu, setelah kita selesai mempelajari buku ini, kita perlu melakukan langkahlangkah berikut ini untuk membantu mengembangkan diri dalam penguasaan materi administrasi kepegawaian. 1. Evaluasi kembali proses pelaksanaan pekerjaan di bidang kepegawaian yang selama ini kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Evaluasi secara terus menerus terhadap buku ini agar semakin baik dan sempurna. 3. Untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian, maka kita dapat membaca buku-buku atau peraturan-peraturan tentang administrasi kepegawaian. 4. Untuk menambah ketrampilan dan pemahaman kita, maka usahakan untuk selalu membagi pengetahuan tentang pengelolaan kepegawaian dengan seluruh pegawai di lingkungan kantor kita. Setelah kita menyelesaikan mempelajari buku ini, semestinya kita telah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Secara spesifik, pengetahuan yang diharapkan dari buku ini adalah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menyangkut pengelolaan kepegawaian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Halaman 201

Tim Penyusun Panduan Administrasi Kepegawaian Dewan Editor

Recommend Documents