Teknologi bahan mengenai bahan penyusun dinding/tembokFull description
Hukum
kkFull description
makalahDeskripsi lengkap
Informasi JabatanDeskripsi lengkap
makalah
Dasar teori mengenai perangkat-perangkat penyusun jaringan komputer
xs
Full description
Komponen Penyusun Membran Sel
kk
SK TIM Penyusun Soal USBNFull description
materiFull description
Informasi JabatanFull description
KABUPATEN/KOTA ……. KEPUTUSAN KEPALA DESA….. NOMOR: xxx/ /KEP/xxx.xxx.xxx/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA DESA ….. TAHUN 2015-2020 KEPALA DESA….., Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJM Desa, perlu membentuk Tim Penyusun RPJM Desa; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Kepala Desa ….. perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RPJM Desa Negeri …. dengan Keputusan Kepala Desa ….. : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
5.
6.
7.
8.
Memperhatikan :
2.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094; 1. Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor …. Tahun …. tentang Penetapan Keputusan Badan Saniri Negeri …… tentang Penetapan Kepala Desa …… periode 20152020; dst …. MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
KEDUA
: : Membentuk Tim Penyusun RPJM Desa Negeri …. Kecamatan ….. Kota Ambon dengan Susunan, sebagai berikut: Pembina : NAMA KEPALA DESA Ketua : NAMA SEKRETARI DESA Sekretaris : (Ketua LPM) Anggota : 1. SIAPA (Perangkat Desa); 2. SIAPA (LPM); 3. SIAPA (Kader KPMD); 4. SIAPA (Kelompok Tani); 5. SIAPA, dst. : Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut: 1. menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Negeri ….. dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Ambon; 2. melakukan pengkajian keadaan Negeri ……;
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
3. menyusun Rancangan RPJM Desa Negeri ……; 4. menyempurnakan rancangan RPJM Desa Negeri …….; : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Negeri …… Tahun Anggaran 2015; : Tim Penyusun RPJM Desa Negeri ……., bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Kepala Desa ……; : Keputusan Kepala Desa …… ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ……. pada tanggal …….. KEPALA DESA ……,
NAMA KEPALA DESA Tembusan: 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar 3. Camat ……. Kabupaten Blitar 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa…….; 5. Yang Bersangkutan.