STUDI KASUS RESIKO SDM PEMBAHASAN
Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008. Objek hukum dari peraturan ini adalah seluruh lembaga atau instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan subjek peraturan ini adalah seluruh aparat pengawasan intern dalam hal ini adalah seluruh inspektorat kementerian, Inspektorat pada lembaga pemerintah non departemen/kementerian, dan inspektorat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem pengendalian intern pemerintah yang dianut oleh Indonesia diambil dari sistem pengendalian intern menurut GAO (Government Accounting Organization) yaitu lembaga Badan Pemeriksa Keuangan di Amerika Seriktat dan menurut COSO (Commitee Of Sponsoring Organization of Treadway Commision) yaitu komisi yang bergerak di bidang manajemen organisasi. Pengendalian intern menurut GAO mengandung 8 unsur pengendalian manajemen yaitu pengorganisasian, kebijakan, prosedur, perencanaan, pencatatan/akuntasi, pencatatan/akuntasi, personil, pelaporan dan reviu intern. Sejalan dengan perkembangan GAO digantikan oleh COSO. Unsur pengendalian menurut COSO mengandung 5 unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, peniliaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian. Tujuan dari sistem pengendalian intern secara umum akan membantu suatu organisasi mencapai tujuan operasional yaitu efektivitas dan efisiensi kegiatan, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundangundangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. Pada COSO peran manusia sebagai pelaku fungsi dalam suatu organisasi menjadi penting karena dibutuhkan tidak hanya kompetensi saja namun juga integritas dan etika yang diperlukan untuk mendapatkan lingkungan pengendalian organisasi yang menunjang untuk pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian dalam COSO adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang akan mempengaruhi efektivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan yang efektif dan hubungan kerja yang baik dengan pihak ekstern. Pegawai diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan sesuai dengan fungsi kerjanya, namun juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. Penyebab terjadinya kecurangan adalah karena lemahnya integritas dan etika dari pegawai pemerintah. Motivasi ekonomi menjadi hal yang paling berat yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintahan, karena masih terbatasnya standar pendapatan untuk pegawai pemerintahan jika dibandingkan dengan pegawai perusahaan swasta atau BUMN, terutama bagi pegawai pelaksana. Penegakan etika dan integritas ini sebaiknya dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis seperti kode etik dan d an peraturan kepegawaian. Sehingga nantinya pegawai dapat melakukan hal tersebut dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan membentuk budaya kerja yang baik. Sanksi
dan penghargaan merupakan salah satu sarana agar pegawai dapat terus mengembangkan integritas dalam kegiatan pekerjaannya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Sehingga kinerja yang baik dari aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengelolaan resiko sumber daya manusia dan pengawasan intern pada lembaga pemerintahan diharapkan para pegawai pemerintahan (PNS) dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat terhindar dari penyimpanganpenyimpangan (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga tercipta integritas dan etika yang pada akhirnya tercipta budaya kerja yang baik.
STUDI KASUS
Korupsi Proyek Pengadaan Light Trap Status Masih Berlangsung Kejadian 10 Mar 2014 Dampak Kerugian dalam Audit Kasus korupsi proyek pengadaan light trap Adalah sebuah proyek di Kementerian Pertanian terjadi pada tahun anggaran 2012. Proyek pengadaan 7.000 unit light trapp tersebut bernilai Rp 135 miliar, dan akan dipasang di sejumlah lahan pertanian yang ada di beberapa wilayah pertanian di Indonesia. Ligth trap merupakan lampu penangkap hama yang menggunakan tenaga surya shell. Namun dalam pelaksanaan proyek tersebut terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Negara dirugikan yang nilai kerugian Negara masih akan dimintakan untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana pemenang proyek dilakukan tanpa melalui lelang terbuka karena diatur. Disamping itu penentuan harga perkiraan sementara (HPS) dilakukan tanpa sesuai prosedur. Sementara menurut sumber terpercaya lain, bahwa dalam pengadaan light trap itu sebagian juga terjadi dugaan fiktif, dan juga spesifikasinya tidak sesuai dengan seperti dalam isi perjanjian kontrak. Kronologis 18 Nov 2013 Hingga November 2013 Ditetapkan 10 Tersangka Jika sebelumnya baru dua ditetapkan sebagai tersangka, saat ini yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan light trapp atau perangkap serangga itu tidak kurang dari 10 orang. 09 Oct 2013 Dua Pejabat Kementan Ditetapkan Tersangka
Dua pejabat di Kementrian Pertanian (Kemantan) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2012. Keduanya Adalah Kedua pejabat tersebut diketahui, bernama Agung Waksongko dan Iksan Nugraha. Dalam kasus tersebut, keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang nomor 20/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. 27 Aug 2013 Penanganan Kasus Ditingkatkan dari Lit ke Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melalui bagian Pidana Khusus (Pidsus) telah meningkatkan penanganan dugaan kasus korupsi dalam proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) dari penyelidikan ke penyidikan. TERSANGKA Agung Waksongko Agung Waksongko adalah pejabat di Kementrian Pertanian (Kemantan) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2012. Iksan Nugraha Iksan Nugraha adalah pejabat di Kementrian Pertanian (Kemantan) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2012 M.Adi Toegaerisman Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, M.Adi Toegaerisman membenarkan, penetapan kedua pejabat di Kementerian Pertanian tersebut, dimana keduanya adalah tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan light trap di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk tahun anggaran 2012.
Kasus : Bank Century di Indonesia
Contoh nyatanya adalah Bank Century di Indonesia. Bank yang berdiri pada 6 desember 2004 tersebut, pada akhirnya haruskolaps dan meninggalkan berbagai masalah yang sampai sekarang masih belum tuntas, bahkan masalah tersebut seakan-seakan berangsur menghilang. Tahun 1989 Bank ini dibuat oleh Robert Tantular dengan nama Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Dari awal kemunculannya saja, bank ini sudah menimbulkan keraguan karena proses perencanaannya yang tidak optimal. Terbukti pada bulan Maret tahun 1999, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau biasa disebut rights issue pertama pada Maret 1999 kepada Bank Indonesia. Di bawah naungan Robert Tantular, Bank ini dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lalu pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC minus 83,06% sehingga menyebabkan Bank tersebut kekurangan modal sebesar Rp. 2,67 Triliun. Bulan Maret 2003 Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ke-3, namun lagi-lagi gagal. Alasannya, karena pada tahun yang sama Bank CIC diketahui memiliki masalah yang terindikasikan dengan surat-surat berharga valuta asing sekitar Rp. 2 Triliun. Atas saran dari Bank Indonesia, akhirnya pada 22 Oktober 2004 Berdiri Bank Century dari merger Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC dengan pengesahannya tanggal 6 Desember di tahun yang sama. Melalui bukti ini, cukup kiranya menjadikan Bank Century sebagai contoh dalam proses perencanaan yang kurang baik. Terlihat dari masalah minus modal sehingga menyebabkan Bank ini ditolak right issue_ nya, seharusnya kalau memang perecanaannya itu baik, mestinya dari awal sudah tahu kalau modal yang ada masih belum cukup untuk membangun sebuah Bank. Ditambah kasus yang tidak kunjung selesai dan masih menimbulkan tanda tanya besar seputar pengeluaran dana talangan Rp 6,762 trilyun untuk membantu Bank Century dalam mengganti uang nasabahnya yang tidak bisa dikembalikan. Terkait masalah ini, penyebab utamanya adalah ketidaksinambungan proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas. (
Sumber
: http://azmy_firmansyah-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-70782-Umum-
Pentingnya%20Sebuah%20Perencanaan%20dalam%20Menghadapi%20Tantangan%20Man ajemen%20di%20Era%20Globalisasi.html ) Pembahasan dan Solusi K asus :
Seharusnya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tersebut dilakukan secara sistematis. Artinya dilakukan secara teratur. Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko likuiditas ini adalah memastikan tercukupinya dana harian baik dalam
keadaaan normal maupun dalam keadaan krisis. Jika perencanaan manajemen risiko likuiditas yang dilakukan Bank Century (Bank CIC kala itu) baik, seyogyanya tidak akan ditemukan minus modal pada bank tersebut. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, auditor Bank Indonesia justru menemukan minus tersebut. Hal ini tentu saja patut dipertanyakan keabsahannya, serta patut dikonfirmasi kebenaran pengecekan tersebut, apa benar terdapat minus modal jikalau perencanaan yang dilakukan Bank Century kala itu sudah baik. Tetapi, tentunya pihak Bank Indonesia tidak akan semudah itu memutuskan kalau tidak ada bukti-bukti yang relevan terkait Bank tersebut. Sasaran daripada manajemen risiko likuiditas itu sendiri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan jalannya aktivitas kegiatan Bank. Masih dalam masalah minus modal tadi, dibuat pengandaian saja bahwa pihak Bank Century telah melakukan kegiatan manajemen risiko likuiditas. Pertanyaannya, kenapa masih terdapat minus modal kalau memang sudah melakukan hal tersebut? Seburuk-buruknya penerapan manajemen risiko likuiditas, apabila dilakukan dengan benar maka dampak negatif (apabila ada) yang akan ditimbulkan tidak akan terlalu besar. Jawaban yang relevan dari pertanyaan tersebut adalah karena proses pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas tidak dilakukan secara sistematis dan not built control oleh setiap unit kerja. Artinya, tidak ada koordinasi yang baik antara pihak atasan dengan bawahan terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko likuiditas yang telah diterapkan. Mungkin saja ada faktor lain yang mempengaruhi mengapa Bank Century kala itu mengalami minus modal. Bisa saja karena sebagian besar uangnya telah dicuri, atau faktorfaktor lain di luar perkiran manusia.
Kasus : PERKEMBANGAN IPTEK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini sangat luar biasa, antara lain di bidang pertanian, industri, kesehatan, kemiliteran, dan informasi. Jenis teknologi yang terakhir yang disebut dengan Tripple-T Revolution yang terdiri dari revolusi transportasi, telekomunikasi, dan turisme. Bentuk revolusi inilah yang merupakan pendukung utama terjadinya globalisasi ekonomi. Baik dalam skala besar maupun kecil revolusi tersebut akan mempengaruhi perkembangan ekonomi besar maupun ekonomi rakyat, seperti koperasi dan usaha kecil menengah yang bergerak di sektor agribisnis. Bentuk pengaruh dari Tripple-T Revolution antara lain:
1. Melalui revolusi telekomunikasi yang inklusif terjadi revolusi informasi, maka informasi tentang pasar dan teknologi baru akan mudah di terima dengan cepat oleh semua pelaku ekonomi. 2. Transfer teknologi dan antisipasi jenis komoditi apa saja yang layak dikembangkan juga bisa mendorong berkembangnya usaha ekonomi. 3. Revolusi tersebut diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan wilayah pedesaan dan perkotaan dalam pemasaran berbagai produk (barang dan jasa) yang dibutuhkan oleh masyarakat kedua wilayah tersebut secara lebih efisien. Namun yang perlu diperhatikan oleh sektor agribisnis, terutama yang berskala kecil dan menengah dengan aset sumber daya yang sedemikian rupa, adalah jenis teknologi yang akan
digunakan.
Pemilihan
teknologi
memerlukan
pertimbangan
kemampuan
dan
kegunaannya. Jangan sampai teknologi maju yang digunakan justru akan dapat menimbulkan distorsi ekonomi dan sosial, bahkan merusak lingkungan. Faktor utama yang perlu di pertimbangkan adalah kemampuan tenaga kerja (sumber daya manusia) yang pada umumnya di sektor agribisnis berskala kecil relatif masih rendah, di samping itu harga teknologi yang tidak terjangkau. Misalnya, tanpa mengabaikan perkembangan iptek yang begitu cepat, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan anggaran yang ada, maka teknologi yang digunakan hendaknya memiliki karakteristik sebagai berikut: a.
Dapat di operasionalkan dengan mudah, sekalipun oleh pengguna yang masih rendah taraf keterampilannya.
b. Sarana dan prasarana pendukung teknologi dapat disediakan dengan mudah dengan harga yang terjangkau. c.
Teknologi tertentu dapat dibuat dan diperbaiki di lokasi sendiri.
d. Mampu menciptakan efek ganda pada beragam sektor usaha baru. Sementara itu, kompetensi sumber daya manusia perlu di daya gunakan agar merekan mampu menciptakan bisnis nasional bahkan internasional yang mampu bersaing. Hal itu perlu diwujudkan secara gradual melalui pelatihan, pemagangan bisnis, dan aktif dalam lokakarya serta pertemuan-pertemuan bisnis dan iptek. ( Sumber : Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Dr. Ir. Tb. Sjafri Mangkuprawiira, Ghalia Indonesia Anggota IKAPI ) Pembahasan dan solusi K asus
Masalah yang dihadapi: - SDM masyarakat yang kurang terampil.
-Kendala financial yang dihadapi masyarakat. Penyebab permasalahan: - Rendahnya tingkat SDM yang dimiliki oleh masyakat dan kurangnya pelatihan tenaga kerja dari pemerintah. Penyelesaian: -pemerintah harus lebih fokus meningkatkan ketrampilan kerja masyarakat. -memperkenalkan tekhnologi agribisnis sehingga masyarakat mampu bersaing dalam skala nasional dan internasional. - Memberikan subsidi pada tekhnologi agribisnis sehingga masyarakat bisa meningkatkan produktifitasnya.
