PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
PELAKSANAAN
UKT UJIAN KENAIKAN TINGKAT
PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
PENGURUS BESAR TAEKWONDO INDONESIA
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
Ditetapkan Tanggal
:
30 Januari 2017
Dibuat Oleh
:
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia
No. Dokumen
:
03/PBTI/I/2017
Revisi
:
-
Disetujui Oleh
:
Ketua Umum PBTI
a
PENDAHULUAN
Dalam rangka tertib organisasi tentang Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Geup, Poom/ DAN Kukkiwon dilingkungan taekwondo Indonesia maka harus dilaksanakan sesuai Standard Operational Procedure (SOP) Pengurus Besar Taekwondo Indonesia.
Prosedur ini mengatur tata cara tentang Pelaksanaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Geup, Poom/ DAN Kukkiwon agar berstandarisasi dan berkualitas.
2.1.
Prosedur ini diberlakukan dilingkungan seluruh anggota taekwondo Indonesia dibawah naungan Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (Club/ Unit/ Pengcab/ Pengkot/ Pengkab/ Pengprov TI).
2.2.
Khusus unntuk anggota taekwondo yang berwarga Negara Asing diperlukan bukti kepemilikan KITAS (Kartu ijin tinggal terbatas) sebagai persyaratan UKT dan mengajukan permohonan sertifikasinya sesuai prosedur yang berlaku.
1
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
3.1.
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) adalah satu-satunya badan eksekutif tertinggi untuk menjalankan hak eksklusif nya atas penyelenggaraan UKT Geup, POOM / DAN Kukkiwon serta menerbitkan sertifikat Geup.
3.2.
Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) adalah badan resmi di daerah/ provinsi yang diberikan kewenangan penuh oleh PBTI sebagai pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat khusus Geup secara berkala dan teratur serta konsisten.
3.3.
Untuk pelaksanaan ujian POOM / DAN Kukkiwon, Pengprov TI terkait harus terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Ijin Pelaksanaan UKT ke PBTI dan meminta pengujinya dari PBTI dan atau merekomendasikan nama penguji yang akan bertugas sesuai klasifikasinya dan dari wilayah yang terdekat.
Club/ Unit/ Pengcab TI/ Pengkot TI/ Pengkab TI/ Pengprov TI dan PBTI.
5.1.
Seluruh permohonan proses sertifikat kenaikan tingkat Geup/ Poom/ DAN Kukkiwon ke PBTI harus ada/ dilampirkan Surat Rekomandasi dari ketua Pengprov TI terkait.
5.2.
Pengprov TI adalah perwakilan PBTI di daerah sebagai pemegang otoritas pengajuan sertifikat Geup/ Poom/ DAN Kukkiwon ke Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI).
B
KUALIFIKASI PENGUJI
1.1.
Penguji Nasional adalah “Sabuk Hitam” minimal penyandang DAN 4 Kukkiwon yang telah dinyatakan lulus Diklat Penguji Nasional yang dilaksanakan oleh PBTI dan memiliki Lisensi Penguji Aktif.
1.2.
Dalam melaksanakan tugasnya seorang Penguji harus mendapatkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh PBTI / Pengprov TI dengan mengacu kepada kualifikasi pengujinya.
1.3.
Penguji Nasional berhak ditunjuk sebagai Penguji UKT dan penandatangan sertifikat Geup serta bertanggung jawab kepada PBTI /Pengprov TI yang menugaskannya.
2
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
1.4. Penguji Nasional diajukan oleh Pengprov TI setempat sebagai Penguji dengan melaporkan kepada PBTI untuk mendapatkan rekomondasi/ surat tugas sebagai penguji dalam suatu kegiatan UKT di daerahnya.
2.1.
Penguji Nasional dalam pelaksanaan kegiatan UKT, dapat dibantu oleh Penguji Daerah.
2.2.
Penguji Daerah adalah penyandang minimal DAN 3 Kukkiwon yang memiliki sertifikasi “Penguji Daerah” hasil Diklat Penguji Daerah yang dilaksanakan oleh Pengprov TI dengan Instruktur Diklat seorang yang telah berlisensi Penguji Nasional.
2.3.
Penguji Daerah tidak memiliki hak menandatangani sertifikat Geup dan Penguji Daerah diajukan oleh Pengkab/pengkot TI terkait.
C
DIKLAT & PENYEGARAN PENGUJI
1.
Program Diklat dan Penyegaran Penguji Nasional Taekwondo Indonesia hanya diselenggarakan oleh PBTI (Komisi UKT) dan ditetapkan sebagai Kalender Kegiatan Tahunan PBTI dan dievaluasi hasil kegiatandan pelaksanaannya.
2.
Diklat Penguji Nasional bertujuan merekrut para “Sabuk Hitam” untuk memiliki lisensi Penguji Nasional agar dapat dapat melaksanakan program UKT bagi para taekwondoin sesuai ketentuan yang berlaku dan mengembangkan Taekwondo didaerahnya dan program Diklat dilaksanakan minimum sekali dalam 2 (dua) tahun atau bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan nasional.
3.
PBTI menerbitkan Sertifikat Penguji Nasional untuk peserta yang dinyatakan lulus Diklat Penguji Nasional.
4.
PBTI menerbitkan Lisensi Penguji Nasional berupa Kartu Penguji Nasional yang berlaku selama 4 (empat) tahun untuk peserta Diklat Penguji yang dinyatakan lulus.
5.
Bagi Penguji yg lisensinya habis masa berlaku, maka Lisensi ini dapat diperpanjang melalui Penyegaran Penguji Nasional.
6.
Penguji Nasional yang belum mengikuti penyegaran terakhir tidak memiliki lisensi aktif untuk menjadi penanggung jawab UKT dan kehilangan hak untuk menandatangani sertifikat Geup.
3
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
D
KELAS PENGUJI NASIONAL
1.
Table Kelas dan Tingkatan DAN kukkiwon
2.
Promosi Kelas Penguji ini diputuskan oleh Ketua Umum PBTI atas rekomendasi dari Komisi UKT dan Bidang Pembinaan Prestasi PBTI.
E 1.
KUALIFIKASI PENGUJI vs TINGKATAN YANG DIUJI
Kualifikasi penguji dan tingkatan yang diuji
4
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
2.
Bagi Pengprov TI yang akan melaksanakan UKT Geup namun belum memiliki Penguji Nasional sesuai klasifikasi tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada PBTI untuk menugaskan Penguji Nasional yang telah memenuhi persyaratan, dan apabila Pengprov TI tersebut tidak mampu secara finansial, maka PBTI akan menugaskan Penguji Nasional dari daerah terdekat ke daerah tersebut dan seluruh biaya transportasi dan honor penguji tersebut ditanggung oleh PBTI.
3.
Pengprov TI wajib memberikan kesempatan kepada penguji Nasional yang berada di daerah untuk bertugas secara adil dan merata dalam UKT Geup.
4.
SK Penguji Nasional untuk ujian DAN diterbitkan oleh PBTI, sedangkan SK Penguji Nasional untuk ujian Geup diterbitkan oleh Pengprov TI terkait.
5.
Ujian yang diselenggarakan dengan tidak memenuhi ketentuan diatas dianggap tidak sah dan tidak dapat diproses sertifikatnya di PBTI.
F
PROSEDUR
Ketua pengprov TI/ Sekum TI
1.1.
Wajib melaksanakan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Geup untuk Club/Unit/ Pengcab/Pengkot/ Pengkab, setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau paling lambat 4 (empat) bulan sekali.
1.2.
Mengajukan Permohonan Ujian Kenaikan Tingkat DAN Kukkiwon serta Penguji Nasional dan atau mangajukan rekomandasi penguji nasional minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan UKT dilaksanakan ke PBTI.
1.3.
Melaporkan dan memproses hasil UKT Geup/Poom/ DAN ke PBTI 3 (tiga) minggu setelah penyelenggaraan UKT dilaksanakan.
1.4.
Melengkapi seluruh persyaratan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh PBTI.
1.5.
Membayar/mentransfer biaya proses sertifikat yang akan diproses ke rekening PBTI sesuai biaya yang telah ditetapkan oleh PBTI dan melampirkan bukti transfer Bank.
Sekretariat PBTI dan Team Produksi PBTI
2.1.
Menerima Surat Permohonan dan seluruh berkas dari pengprov TI terkait.
2.2.
Melakukan pengecheckan/ verifikasi pembayaran via transfer Bank dari Pengprov TI terkait.
2.3.
Apabila seluruh administari yang diberikan dan pembayaran telah sesuai maka proses sertifikat Geup/Poom/DAN segera diproses dibagian produksi sertifikat PBTI.
5
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
G
DIAGRAM PROSES SERTIFIKASI GEUP
PENYELENGGARA
H
H
H
+ HARI
+ HARI
+ HARI
H
+ HARI H
+ HARI
H
+10 HARI
6
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
H
DIAGRAM PROSES SERTIFIKASI POOM/DAN KUKKIWON
H
H
+ HARI
+ HARI
H
+ HARI
H
+ HARI
H
+ HARI
7
H
+ HARI
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
I 1.
2.
KETENTUAN LAIN PELAKSANAAN UKT
Ujian terdiri dari ujian Praktek dan Ujian Teori yang diberlakukan sebagai berikut : a.
Ujian Praktek dilakukan oleh semua peserta ujian Geup maupun Poom/D AN.
b.
Ujian Teori wajib diberlakukan mulai ujian dari Dan 3 ke DAN 4 dst.
c.
Bagi peserta ujian mulai dari Dan 5 ke DAN 6 dst. Wajib membuat Thesis dalam bahasa Inggris dengan tema dan jumlah lembar yg ditentukan oleh KukKiwon (Bisa dilihat pada website KKW).
a.
Peserta dari Pengprov TI lain dapat ikut UKT di suatu Pengprov, rekomendasi Pengprov TI asalnya.
b.
Apabila Pengprov TI tidak konsisten atau tidak tepat waktu menyelenggarakan UKT sesuai jadwal tanpa alasan yang jelas maka PBTI dapat melaksanakan UKT tersebut atas permintaan Pengcab, para pelatih / senior di daerah. Bila dipandang perlu PBTI dapat langsung mengunjungi daerah tersebut untuk melakukan peninjauan atas permasalahan yang timbul. PBTI sewaktu-waktu dapat menguji didaerah yang dianggap bermasalah. Biaya Penguji dalam hal ini menjadi tanggung jawab PBTI.
dengan
3.
Ujian High Dan (mulai dari Dan 5 ke DAN 6 dst) dilaksanakan bersamaan secara nasional (Sentralisasi) yang diselenggarakan secara berkala atau secara khusus ol eh PBTI.
4.
Ujian per wilayah disuatu provinsi diutamakan bagi provinsi yang pada tahun tersebut belum pernah melaksanakan Ujian DAN. Ditinjau dari segi efektifitas dan efisiensinya.
5.
Untuk keselamatan peserta ujian maka Panitia Ujian diwajibkan menyiapkan :
6.
a.
Seorang dokter atau yang berkualifikasi dalam PPPK sesuai dengan kondisi ujiannya.
b.
Peralatan yang memadai untuk pelaksanaan Ujian, seperti matras, papan, pelindung sesuai standart untuk keperluan ujian tersebut.
c.
Panitia UKT wajib mengatur dengan baik demi kelancaran UKT dan keselamatan peserta.
Para peserta UKT bertanggung jawab sendiri atas cidera maupun kejadian fatal yang mungkin dialaminya, sehingga disarankan memilki jaminan asuransi.
8
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
7.
Permohonan Ijin UKT dan Penguji dari Pengprov ke PBTI harus telah diterima 1 bulan sebelumnya. Persyaratan lain seperti formulir aplikasi, foto copy sertifikat terakhir, foto, daftar calon peserta UKT dan pembayaran selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan UKT. Bagi peserta UKT yang belum menyelesaikan kewajibanya dan atau peserta yang mengajukan pada hari ujian penguji berhak untuk menolaknya.
1
WAKTU DAN LIMIT USIA UNTUK UJIAN
1.
Setiap pemohon, masih harus di periksa batas usia dan batas waktu latihannya.
2.
Setiap pemohon harus dipromosikan oleh orang yang lebih tinggi tingkatannya dari pemohon (Pelatih/Pelatih Utama).
9
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
2
KLARIFIKASI UJIAN
1.
Ujian promosi Geup Reguler/Biasa.
2.
Ujian Promosi Poom/DAN Reguler/Biasa.
3.
Ujian DAN Khusus.
4.
DAN Kehormatan yang diberikan kepada orang yang mempunyai jasa besar didalam pengembangan Taekwondo.
5.
Penghormatan DAN Anumerta, kpd Alm./Almah. yang mempunyai jasa luar biasa, dan dianugerahkan tingkatan yang lebih tinggi saat meninggalnya.
3
MATERI UJIAN
a.
Poomsae (Jurus).
b.
Gibon Dongjak (Gerakan Dasar / Basic Movement).
c.
Ho Sin Sul (Teknik beladiri khusus, 1/2/3 Step Sparring).
d. Kyorugi (Tarung, Semi / Free Sparring). e.
Kyokpa (Pemecahan papan / Breaking Tehnik).
a.
Ujian tertulis (mulai dari ke Dan 4 dst.).
b.
Karya tulis / Disertasi / Thesis (mulai dari ke Dan 6 dst.).
10
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
8
4
PENILAIAN UJIAN
Penilaian untuk test akan dilakukan dengan format dan prinsip sebagai berikut : 1.
Jumlah Team Penguji (per meja) adalah ganjil (3 atau 5).
2.
Range Nilai kelulusan, mulai dari minimal 60 s.d tertinggi 100 poin .
a.
Bagi ujian ke DAN I s.d ke DAN III
11
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
b.
Bagi ujian ke DAN IV dan seterusnya.
c.
Syarat kelulusan adalah berdasarkan penilaian mayoritas penguji.
d.
Bila ada salah satu dari 5 (Lima) jenis materi ujian praktek dan ujian teori yang gagal/TL, maka peserta tersebut dinyatakan gagal/TL.
e.
Point penilaian
f.
Range Nilai dan Kualifikasi Kelulusan
12
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
5
SERAGAM UJIAN
1.
Setiap peserta wajib memakai Dobok Taekwondo model WTF / sesuai ketentuan (Hanya penyandang sabuk hitam saja yang boleh memakai dobok berkerah hitam).
2.
Setiap peserta wajib memakai pelindung saat test Kyorugi ( Trunk/body Protector, Groin guard, Arm / Shin Guard, mouth guard dan Head Guard ) untuk keselamatan diri sendiri.
3.
Setiap peserta hanya diperbolehkan memakai atribut resmi (dibelakang dobok tulisan Taekwondo, maksimal ditambah huruf daerahnya atau Indonesia bagi pelatih maupun atlet nasional, logo Taekwondo Indonesia/daerah dibagian depan dobok). Pelatih dilapangan dan peserta tidak diperkenankan memakai perhiasan, berkuku panjang maupun rambut yang tidak rapi.
4.
Bagi peserta yang tidak mematuhi peraturan ini tidak diperkenankan mengikuti ujian.
6
BIAYA UJIAN TABEL BIAYA SERTIFIKAT NASIONAL TAEKWONDO INDONESIA
Biaya Sertifikat Nasional dapat berubah, Pengprov - pengprov.
13
sesuai SK PBTI dan akan diinformasikan ke
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
TABEL BIAYA SERTIFIKAT KUKKIWON SETELAH MENDAPAT POTONGAN HARGA SESUAI MoU (OKTOBER 2008 - OKTOBER 2009)
Biaya Sertifikat Kukiwon dapat berubah, sesuai ketentuan Kukiwon dan akan di SK kan oleh PBTI .
1.
Biaya Ujian dipisahkan menjadi Fixed Cost yaitu Biaya Sertifikat dan Variable Cost yaitu biaya pelaksanaan Ujian termasuk tranportasi, akomodasi dan konsumsi penguji yang ditanggung secara kolektif oleh peserta.
2.
Penetapan biaya pelaksanaaan ujian didaerah diharapkan tidak terlalu tinggi (sewajarnya menurut kemampuan daerah tersebut), sedangkan biaya sertifikat tidak melebihi standar yang telah ditetapkan oleh PBTI/Kukkiwon.
7
SERTIFIKASI GEUP SERTA DAN / POOM
1.
Sertifikat Geup 9 - 4 PBTI ditandatangani Penguji Nasional minimal Kelas 3 berlisensi aktif dan ketua Pengprov TI bersangkutan.
2.
Sertifikat Geup 3 Nasional ditandatangani oleh Penguji Nasional minimal Kelas 3 berlisensi aktif dan ketua umum PBTI.
3.
Sertifikat Geup 2 – 1 PBTI ditandatangani Ketua Umum PBTI.
4.
PBTI tidak mengakui adanya sertifikat Geup yang dikeluarkan oleh klub atau lembaga lain.
5.
Sertifikat DAN Kukkiwon ditandatangani Presiden Kukkiwon dan Ketua Umum PBTI (bila perlu).
6.
Sertifikat Poom/DAN KKW yang diurus melalui PBTI akan diberi nomor register kepengurusan sertifikat dan mendapatkan stempel dari PBTI.
14
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
7.
Sertifikat DAN Kehormatan, ditandatangani hanya oleh ketua Umum PBTI serta pemberian Sertifikat DAN Kehormatan adalah Hak Prerogatif Ketua Umum.
8.
Permohonan Sertifikat DAN Kukkiwon, harus dimulai dari Poom/DAN 1 dan membayar biaya sesuai ketentuan yang ditetapkan PBTI.
9.
Pemegang Sertifikat Kukkiwon diterbitkan melalui negara lain karena berlatih di negara lain, wajib melaporkan, bila ybs akan mengikuti kegiatan Taekwondo di Indonesia.
10.
Anggota Taekwondo Indonesia yang serta merta sengaja mengajukan dan mendapatkan sertifikat Kukkiwon dari negara lain atau lembaga lain, sedangkan yang bersangkutan masih menetap dan berlatih di Indonesia dinyatakan melanggar dan akan dikenakan sanksi, minimal tidak diikutsertakan pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan PBTI, Pengprov TI atau Pengcab TI di seluruh wilayah Indonesia. Bila dipandang perlu, PBTI dapat melakukan pembatalan sertifikat ke Kukkiwon mengacu pada MoU PBTI dan Kukkiwon atau yang bersangkutan dikeluarkan dan tidak lagi diakui sebagai anggota Taekwondo Indonesia.
11.
Anggota Taekwondoin yg melanggar point 10 diatas, bila akan memutihkan Sertifikatnya / mendaftarkan Sertifikat KKW-nya, maka akan diuji ulang oleh Penguji yang ditunjuk oleh PBTI.
8
KEKHUSUSAN
1.
Kasus di bawah ini mempunyai perlakuan khusus untuk pengajuan aplikasinya. Batas dan perlakuan khusus ini diberikan hanya sekali dalam periode terkait.
2.
Seseorang yang menerima perlakuan khusus perlu menyampaikan dokumen yang terkait sebagai berikut : a. Sertifikat Juara yang ditetapkan oleh yang berwenang. b.
Sertifikat / Piagam Penghargaan yang ditetapkan oleh pejabat / instansi bersangkutan.
15
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
KEKHUSUSAN
3.
Para Mahasiswa yang akan lulus dari Universitas atau Fakultas Pendidikan Jasmani / Kepelatihan Olahraga jurusan Taekwondo mendapatkan perlakuan secara khusus untuk UKT DAN, dapat dipercepat dengan direkomendasikan oleh Guru Besar / Profesor pengajar Taekwondo dari Universitas bersangkutan secara resmi . Dalam situasi dan kondisi yang penting, keputusan akhir tetap dalam wewenang PBTI. Mahasiswa yang bersangkutan melampirkan Transkip Nilai dan Ijasah Sarjananya. Hal ini berlaku sampai dengan maksimal ke DAN 4 Kukkiwon.
5.
Orang yang mengajukan permohonan untuk menerima perlakuan khusus perlu menyampaikan dokumen yang terkait sebagai berikut :
6.
a.
Aplikasi untuk test promosi.
b.
Riwayat Hidup dan karir Taekwondonya.
c.
Rekomendasi (bersifat menjelaskan) Ketua Umum PBTI.
d.
Pendukung lain, data mendukung, bila ada.
Keputusan akhir tentang Pemendekan Waktu Ujian yang diajukan PBTI tetap menjadi hak Presiden Kukkiwon.
16
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
9
SANKSI
Bila ada pelanggaran terhadap ketentuan ini secara sengaja / unsur kriminal, maka pelanggarnya akan diberikan sanksi/hukuman mulai dari surat peringatan, skorsing, penurunan tingkat / pencabutan sertifikat DAN atau pemecatan sebagai anggota Taekwondo Indonesia, sampai diproses secara hukum yang berlaku. Pelanggarannya antara lan : 1.
Memalsukan Sertifikat DAN maupun Geup.
2.
Mengikuti / melaksanakan Ujian yang dilakukan secara tidak sah / resmi.
3.
Mengeluarkan / mendeklarasikan sertifikat / tingkatan dengan kemauan diri sendiri.
4.
Secara sengaja tidak melaporkan / menunda permohonan sertifikat ke PBTI, lebih dari 14 hari dari waktu Ujiannya disertai berita acara pelaksanaan ujiannya.
5.
Secara Sengaja tidak melaporkan / menunda atau mengajukan permohonan sertifikat ke PBTI dengan jumlah peserta yang tidak sebenarnya. Apabila ditemukan hal tersebut maka dari setiap tingkat sertifikat dari seorang peserta akan dikenakan sanksi 10 kali lipat dari biaya yang telah ditentukan. Dan tidak menutup kemungkinan seluruh peserta ujian yang di uji pada saat itu akan diuji kembali oleh tim penguji PBTI dengan seluruh biaya yang timbul akibat dari itu ditanggung oleh Pengprov setempat.
6.
Pelanggaran-pelanggaran lain yang berhubungan dengan pelaksanaan UKT dan sertifikasi Geup atau Kukkiwon.
10
UJIAN GEUP
Ujian Geup pelaksanaan sepenuhnya diserahkan Pengprov TI dengan mengacu kepada ketentuan pada Tata Laksana ini dan memenuhi persyaratan standar kelulusan yang ditetapkan PBTI. UKT Geup dilaksanakan serta dijadwalkan secara rutin dan teratur setiap 3 bulan (paling lambat 4 bulan sekali). Keterlambatan Pengprov TI melaksanakan UKT Geup secara teratur akan dilakukan tindakan sebagai berikut : 1.
Terlambat lebih dari 2 bulan akan diberikan Teguran dan / atau Surat Peringatan.
2.
Terlambat lebih dari 2 bulan PBTI dapat melakukan UKT Geup langsung ke daerah yang bersangkutan, tanpa harus melalui persetujuan Pengprov.
17
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
11
ADMINISTRASI
1.
PBTI akan mengeluarkan format dokumen pengajuan UKT dan Form Pengajuan Sertifikat yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
2.
Pengajuan Sertifikat Geup disertai pembayaran yang dilakukan melalui bank yang telah ditetapkan, yaitu : Bank Niaga Cabang Ratu Plaza Jakarta Pusat No. Rekening 8000.0264.8900 (Rupiah) Atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia Pembayaran sertifikat Poom/DAN dilakukan melalui rekening USD PBTI pada : Bank BCA Cabang Wisma GKBI Jakarta Pusat No. Rekening 0063815656 (USD) atas nama Pengurus Besar Taekwondo Indonesia PBTI tidak melayani pembayaran diluar Rekening Bank PBTI.
3.
Pengajuan Pelaksanaan UKT DAN oleh Pengprov, dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanggal yang direncanakan.
4.
Daftar Peserta lengkap dengan persyaratannya, harus sudah diterima PBTI 2 minggu sebelum tanggal UKT DAN dilaksanakan. PBTI hanya memproses pemohon yang lengkap dan memenuhi persyaratan.
5.
PBTI akan mengeluarkan SK Penguji paling cepat 1 minggu setelah daftar peserta lengkap diterima.
6.
PBTI hanya akan menugaskan Penguji untuk menguji peserta yang memenuhi syarat dan telah melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan.
7.
Pembayaran Sertifikat ke rekening Bank PBTI dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan Ujian DAN dimulai.
8.
Hasil Ujian Resmi dari PBTI akan disampaikan ke Pengprov bersangkutan selambatlambatnya 2 minggu setelah Ujian dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan penguji dapat mengumumkan ditempat.
9.
Bagi penguji PBTI maupun daerah setelah selesai pelaksanaan ujian wajib menandatangani berita acara jumlah peserta ujian antara penguji PBTI dengan pengurus / panitia pelaksana daerah dan atau penguji daerah dengan pengurus daerah minimal sekertaris umum (untuk ujian Geup).
10.
PBTI akan mengeluarkan Sertifikat Geup dan Poom/DAN Kukkiwon, dalam waktu maksimal 60 hari setelah hari Ujian dilaksanakan serta persyaratan dan administrasi telah lengkap.
18
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
12
SERTIFIKASI DAN NASIONAL
1.
PBTI tidak lagi menerbitkan sertifikat DAN Nasional.
2.
Bagi penyandang sertifikat DAN Nasional yang belum memiliki sertifikat Kukkiwon dapat mengajukan mulai dari DAN 1 Kukkiwon tanpa ujian hingga sesuai dengan tingkatan DAN Nasionalnya sepanjang perhitungan waktu DAN Kukkiwon sebelumnya telah mencukupi.
19
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE
PENGURUS BESAR
TAEKWONDO INDONESIA
J
PENUTUP
1.
Seluruh pihak terkait sepakat dan mengerti atas isi yang tercantum dalam Standard Operational Procedure (SOP) ini.
2.
Standard Operational Procedure (SOP) ini dapat direvisi atau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan dari pihak pihak terkait.
Jakarta, 30 Januari 2017
Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBTI
Ketua Bidang UKT PBTI
Ketua Harian PBTI
Sekretaris Jenderal PBTI
20
Ketua Umum PBTI
