7
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BADRUL AINI _______________________________________________________ SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BADRUL AINI Nomor : /II/2014 Tentang PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BADRUL AINI
Direktur Rumah Sakit : Menimbang
: 1. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, pegawai merupakan sumber daya yang memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan RSIA Badrul Aini. 2. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan pegawai, diperlukan sistem baku dalam penataan kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pegawai dan peran sertanya dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit serta untuk menjamin perlindungan terhadap pegawai sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. 3. bahwa perlindungan terhadap pegawai dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pegawai dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai dengan tetap memperhatikan perkembangan dan kemajuan rumah sakit. 4. bahwa dalam penataan kepegawaian, perlu adanya pedoman yang dtetapkan dengan Keputusan Direktur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini 5. Peraturan Internal RSIA Badrul Aini. M E M U T U S K AN
Menetapkan
: PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN RSIA BADRUL AINI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Rumah Sakit adalah RSIA Badrul Aini yang merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Ibu dan Anak Badrul Aini dan berkedudukan di jalan ............No. 168 Medan. 2. Direktur adalah Penanggung Jawab RSIA Badrul Aini, dibantu oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik serta Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Keuangan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pengelolaan RSIA Badrul Aini. 3. Pegawai adalah tenaga kerja yang diterima dan dipekerjakan di Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direktur dengan menerima upah/gaji atau imbalan tertentu. 4. Perjanjian Kerja adalah suatu kesepakatan kerja antara rumah sakit dengan pegawai secara tertulis baik untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. 5. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari rumah sakit kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 6. Kesejahteraan pegawai adalah suatu pemenuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah baik selama maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung dan atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 7. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah kesepakatan/perjanjian kerja antara pegawai dengan rumah sakit untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu yang tidak ditentukan kapan akan berakhirnya. 8. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah kesepakatan/perjanjian kerja antara pegawai dengan rumah sakit untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pegawai maupun rumah sakit. 10. Pelatihan Kerja/Training adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Peraturan Pokok Kepegawaian Rumah Sakit ini adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur kewajiban dan hak Pegawai terhadap Rumah Sakit ataupun sebaliknya sehingga terwujud ketenangan kerja dan produktivitas kerja maksimal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Pokok Kepegawaian Peraturan Pokok Kepegawaian ini mengatur hal-hal yang bersifat umum. Yang bersifat khusus dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rumah Sakit ini akan diatur dengan Surat Keputusan Direktur. Sepanjang suatu hal tidak diatur dalam Peraturan Pokok Kepegawaian ini atau dalam peraturan lain yang dikeluarkan oleh Direktur, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
BAB II HUBUNGAN KERJA Pasal 4 Perjanjian Kerja 1. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Rumah Sakit dan pegawai 2. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 3. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pokok Kepegawaian RSIA Badrul Aini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Jenis Perjanjian Kerja Perjanjian kerja yang berlaku di RSIA Badrul Aini terdiri dari : a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), yaitu ikatan kerja berdasarkan jangka waktu yang ditentukan berdasarkan periode tertentu atau selesainya pekerjaan yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu ikatan kerja yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu. Pasal 6 1.
2. 3.
Perjanjian kerja di buat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. Pasal 7
1.
2. 3.
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : a. Nama, alamat rumah sakit, dan jenis usaha; b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pegawai; c. Jabatan atau jenis pekerjaan; d. Tempat pekerjaan; e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban rumah sakit dan pegawai; g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pegawai dan rumah sakit masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja
1.
Perjanjian kerja berakhir apabila : a. Pekerja meninggal dunia; b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
2. 3. 4.
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja atau peraturan yang berlaku lainnya yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya Pemilik atau Direksi atau beralihnya hak atas rumah sakit yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan rumah sakit maka hak-hak pegawai menjadi tanggung jawab pemilik baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pegawai. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pegawai sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Pasal 9 Status Hubungan Kerja
Status Hubungan Kerja terdiri dari : a. Pegawai Tetap, yaitu tenaga kerja yang diterima karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan serta dipekerjakan di rumah sakit berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Direktur dengan diserahi tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit b. Pegawai Tidak Tetap, yaitu tenaga kerja yang diterima karena kebutuhan rumah sakit yang mendesak dan diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Pasal 10 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Selama pegawai terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai. Pasal 11 Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu
1. 2. 3. 4.
Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku bagi pegawai tetap Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Masa percobaan tidak dihitung sebagai masa kerja pegawai. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.
BAB III PEGAWAI Pasal 12 Ketentuan Penerimaan Pegawai 1. 2. 3.
4. 5. 6.
1.
Penerimaan pegawai disesuaikan dengan rencana kebutuhan dan penambahan tenaga. Penerimaan pegawai dilakukan melalui prosedur rekrutmen yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Calon Pegawai yang diterima adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pelamar sudah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut : a.1) Surat Lamaran Kerja yang ditujukan kepada Direktur RSIA Badrul Aini a.2) Foto Copy Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar a.3) Foto Copy KTP sebanyak 1 (satu) lembar a.4) Foto Copy Surat Izin Kerja terutama bagi Kelompok Pekerjaan Profesional Kesehatan sebanyak 1 (satu) lembar a.5) Foto Copy Rekomendasi/Referensi Kerja dari tempat kerja sebelumnya (jika sudah pernah bekerja) sebanyak 1 (satu) lembar a.6) Pasphoto berwarna merah ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar a.7) Daftar Riwayat Hidup a.8) Foto Copy Sertifikat pendukung lainnya bila ada. c. Lulus dalam tes tertulis, wawancara dan tes pemeriksaan kesehatan yang ditentukan rumah sakit Calon pegawai yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu yang dapat menyelesaikan masa percobaan dan dinyatakan lulus dapat menjadi pegawai tetap. Calon pegawai yang terikat perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang telah berakhir masa kerjanya dapat menjadi pegawai tetap jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan Rumah Sakit. Pegawai tetap akan mendapat surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pasal 13 Kelompok Pekerjaan dan Golongan Kepangkatan Pegawai Kelompok pekerjaan yang ada di rumah sakit adalah : a. Kelompok Pekerjaan Profesional Kesehatan, yaitu kelompok pegawai yang melakukan pekerjaan-pekerjaan melalui tindakan klinis atau pemberian obat kepada pasien atau dituntut kemampuan dalam hal tersebut. Kelompok ini terbagi dalam enam sub kelompok, yaitu : a.1. Sub kelompok Dokter a.2. Sub kelompok Perawat dan Bidan a.3. Sub kelompok Tenaga Kefarmasian a.4. Sub kelompok Tenaga Gizi a.5. Sub kelompok Tenaga Keterapian Fisik a.6. Sub kelompok Tenaga Keteknisian Medis a.7. Sub kelompok Tenaga Analis Kesehatan b. Kelompok Pekerjaan Penunjang yaitu kelompok pegawai yang melakukan kegiatankegiatan pelayanan penunjang non klinik kepada pelanggan atau pihak internal seperti kegiatan perbaikan dan pemeliharaan, administrasi, rekam medik, pengelolaan SDM, keuangan dan akuntansi, marketing, hukum, komunikasi, pengendalian internal serta koordinasi pelaksanaan pengembangan internal. Kelompok ini terbagi kedalam sub kelompok : b.1. Sub kelompok Administrasi, Hukum, SDM, dan Keuangan b.2. Sub kelompok pekerjaan fisik pemeliharaan/perbaikan fasilitas dan peralatan, serta pemeliharaan/perbaikan keamanan, kebersihan dan ketertiban lingkungan b.3. Sub kelompok Komunikasi dan Pemasaran b.4. Sub kelompok Pembinaan Rohani
c. Kelompok Pekerjaan Manajerial yaitu kelompok pegawai yang melakukan kegiatan manajerial untuk mengelola dan mengembangkan (termasuk sistem dan SDM) unit-unit yang melakukan tindakan klinik dan atau kegiatan pelayanan penunjang non klinik. Pasal 14 Masa Percobaan 1. 2.
Masa percobaan adalah masa tenggang waktu para pihak dapat mempertimbangkan berbagai aspek dalam kontinuitas melakukan hubungan kerja. Selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, baik rumah sakit maupun pegawai berhak memutuskan hubungan kerja setiap saat dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum diakhirinya masa percobaan.
Pasal 15 Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap 1. 2.
Bagi calon pegawai yang telah menjalani masa percobaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh rumah sakit dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Tidak Tetap yang telah menjalani masa kerja aktif secara terus menerus selama 12 (dua belas bulan) dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap. Pasal 16 Perhitungan Masa Kerja
1. 2.
3.
Bagi pegawai yang berstatus tetap, masa kerja dihitung sejak tanggal pegawai tersebut diangkat menjadi pegawai tetap Bagi pegawai yang berstatus tidak tetap, masa kerja dihitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kesepakatan kerja atau setelah menjalani masa percobaan dan berakhir sesuai dengan berakhirnya kesepakatan kerja tersebut dan atau berakhir setelah menyelesaikan masa percobaan. Masa kerja untuk memperhitungkan cuti besar dan penghargaan atas masa kerja adalah masa kerja aktif dengan status pegawai tetap secara terus menerus. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI Pasal 17 Hak Pegawai
1. Setiap pegawai berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. 2. Setiap pegawai berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. 3. Setiap pegawai berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti. 4. Setiap pegawai berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita sesuai peraturan yang berlaku. 5. Setiap Pegawai Tetap akan diikutsertakan dalam program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) sesuai undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1992, yang programnya meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan hari tua yang dikaitkan dengan jaminan kematian. 6. Setiap pegawai yang terancam dan atau terkena tindakan hukum oleh yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Rumah Sakit, berhak memperoleh pembelaan hukum dari Rumah Sakit atas biaya Rumah Sakit. Pasal 18 Kewajiban Melaksanakan Tugas 1. 2. 3.
Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Rumah Sakit. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai Rumah Sakit.
4. 5. 6.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Rumah Sakit dengan sebaik-baiknya. Selalu menjunjung tinggi asas dan tujuan serta nama baik rumah sakit baik pada saat bekerja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. 7. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. 8. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. 9. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. 10. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya. Pasal 19 Tata Tertib Kerja 1. 2.
3. 4. 5.
6. 7. 8.
Setiap pegawai wajib hadir dan mulai bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Selama jam kerja, pegawai tidak diperkenankan : a. Meninggalkan pekerjaan dan menerima tamu pribadi tanpa seijin atasannya, b. Meninggalkan tempat kerja sebelum jam kerja berakhir tanpa izin atasan langsung, c. Tidur selama waktu tugasnya, kecuali bagi pegawai dalam status on call. d. Menjual / memperdagangkan barang-barang berupa apapun atau mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa izin Direksi rumah sakit. e. Melakukan pekerjaan sambilan dan atau melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya kecuali atas perintah/ijin atasannya. f. Menggunakan Hand Phone (HP) kecuali untuk unit-unit kerja tertentu yang jenis pekerjaannya memang membutuhkan banyak komunikasi dengan relasi/klien rumah sakit. Setiap pegawai wajib memeriksa peralatan kerja masing-masing sebelum mulai bekerja atau akan meninggalkan pekerjaan sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan kerusakan atau bahaya yang akan mengganggu pekerjaan. Setiap pegawai wajib memelihara ketertiban dan kebersihan di tempat kerja, serta menjaga dan memelihara kondisi dan keselamatan barang inventaris yang berada di bawah tanggung jawabnya. Setiap pegawai wajib bersikap, berperilaku dan berpakaian yang pantas dan sopan. Bagi mereka yang bekerja pada bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya memerlukan keseragaman dan atau peralatan perlindungan diri, diharuskan memakai pakaian kerja dan alat pengaman yang telah ditentukan dan disediakan oleh Rumah Sakit. Setiap pegawai dilarang minum minuman keras, membawa/menyimpan dan menyalahgunakan bahan narkotik, melakukan segala macam perjudian dan atau berkelahi dengan sesame pegawai/pimpinan di dalam lingkungan rumah sakit Setiap pegawai diwajibkan memakai tanda pengenal (ID Card) selama berada dalam lingkungan rumah sakit Apabila pegawai menemui hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan pegawai dan atau Rumah Sakit harus segera melaporkan kepada atasannya atau bidang lain yang terkait. Pasal 20 Rahasia jabatan
1. Pegawai diwajibkan menyimpan semua rahasia yang bersangkutan dengan Rumah Sakit. 2. Pegawai tidak dibenarkan menyimpan di luar kantor, memperlihatkan kepada pihak ketiga atau membawa keluar catatan ataupun dokumen-dokumen yang bersifat rahasia tanpa ijin khusus dari Direktur. 3. Pada waktu pemutusan hubungan kerja semua surat-surat, catatan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan Rumah Sakit harus diserahkan oleh pegawai kepada atasannya. BAB V LARANGAN BAGI PEGAWAI Pasal 21 Penggunaan Milik Rumah Sakit
1. 2. 3. 4.
Setiap pegawai dilarang menyalahgunakan, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan data, fasilitas, barang, dokumen atau surat berharga milik Rumah Sakit. Setiap pegawai dilarang membawa ke luar lingkungan Rumah Sakit barang Inventaris tanpa ijin tertulis dari penanggungjawab. Setiap pegawai dilarang menggunakan barang inventaris untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya, selain kepentingan Rumah Sakit. Yang dimaksud dengan barang inventaris di atas termasuk barang-barang bekas pakai atau barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Pasal 22 Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Setiap pegawai tidak boleh merokok di tempat-tempat yang dilarang merokok yang ditentukan oleh Rumah Sakit. 2. Setiap pegawai dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kebakaran di lingkungan Rumah Sakit. 3. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas sehingga menimbulkan kerugian akan dikenakan hukuman pemutusan hubungan kerja, tanpa mengurangi kewajiban untuk membayar segala kerugian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 Larangan Menerima Pemberian 1. Setiap pegawai dilarang menerima komisi dari pembelian atau jasa untuk kepentingan pribadi. 2. Setiap pegawai dilarang untuk meminta atau menerima hadiah yang diketahui atau diduga ada hubungannya dengan kedudukan atau jabatan pegawai di Rumah Sakit atau hadiah tersebut merupakan imbalan langsung maupun tak langsung dari pelaksanaan tugas Rumah Sakit 3. Yang dimaksud hadiah dalam ayat di atas adalah pemberian dalam bentuk uang, barang maupun fasilitas dan lain sebagainya termasuk pemberian potongan harga dan komisi. Pasal 24 Kerja Rangkap Di Luar Rumah Sakit 1. Setiap pegawai dilarang memiliki usaha, menjadi Direksi, Komisaris atau Pimpinan usaha lain yang ada kaitan dengan bidang usaha Rumah Sakit dan atau bidang usaha yang dapat menimbulkan conflict of interest, kecuali mendapat ijin tertulis dari Direksi. 2. Setiap pegawai dilarang bekerja rangkap di Instansi/Rumah Sakit lain kecuali untuk hal-hal yang akan mendapat pertimbangan seperti: a. Pengajar atau Dosen tidak tetap. b. Menurut penilaian Direktur mempunyai fungsi sosial dan kebudayaan yang dapat mengangkat nama pegawai dan Rumah Sakit. c. Bekerja di Kelompok Rumah Sakit. 3. Bagi yang bekerja rangkap seperti butir 2 di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Harus sepengetahuan dan ijin tertulis dari Direktur b. Penggunaan waktu tidak lebih dari 6 (enam) jam seminggu. BAB VI JABATAN Pasal 25 Penetapan Jabatan 1. 2.
Direksi menetapkan jabatan-jabatan yang perlu ada, sesuai dengan kebutuhan atau pengembangan Rumah Sakit yang dituangkan ke dalam struktur organisasi. Persyaratan dan ruang lingkup setiap jabatan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan atasan bagian terkait.
3.
Direktur menempatkan pegawai dalam suatu jabatan tertentu sesuai dengan kualifikasinya agar pegawai dapat bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Pasal 26 Perubahan Jabatan
1. Direksi dapat mengalih-tugaskan pegawai setelah berkonsultasi dengan atasan yang bersangkutan dan Bagian Sumber Daya Manusia ke jabatan lain, sesuai dengan prestasi kerjanya dan tersedianya posisi dalam Rumah Sakit. 2. Ada 3 jenis perubahan jabatan yaitu : a. Promosi : Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, berdasarkan pertimbangan prestasi yang baik dan posisi yang ada. b. Mutasi : Perubahan jabatan pada jenjang yang setara, berdasarkan pertimbangan kebutuhan organisasi dan kelancaran pekerjaan. c. Demosi : Perubahan jabatan ke jenjang yang lebih rendah, berdasarkan pertimbangan turunnya prestasi dan kondite kerja pegawai yang bersangkutan. Pasal 27 Ketentuan Perubahan Jabatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Promosi, mutasi dan demosi diusulkan oleh atasan pegawai yang bersangkutan dan disetujui oleh Direktur. Dalam usulan dicantumkan dasar pertimbangan mengenai prestasi, dan kondite pegawai maupun kebutuhan dari bagian yang terkait Apabila usulan disetujui Direktur maka Bagian Sumber Daya Manusia akan menyiapkan administrasi dan menuangkan keputusan tersebut dalam SK Direktur. SK Direktur disampaikan oleh atasan pegawai yang bersangkutan Pegawai yang dipromosikan atau dimutasikan menjalani masa orientasi selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang satu kali dengan waktu orientasi keseluruhan paling lama 6 (enam) bulan. Apabila pegawai gagal menjalani masa orientasi maka akan menempati posisi semula. Untuk pegawai yang dipromosikan, selama orientasi mendapatkan gaji yang sama dengan sebelumnya namun tunjangan disesuaikan dengan jabatan baru. Penyesuaian gaji dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan berhasil menjalani masa orientasi. BAB VII PENGEMBANGAN KEMAMPUAN PEGAWAI Pasal 28 Penilaian Prestasi Kerja
1. Untuk membantu pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja, atasan langsung secara berkala menilai prestasi kerja pegawai menurut ketentuan Rumah Sakit. 2. Hasil penilaian prestasi kerja dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi kenaikan gaji dan atau promosi jabatan pegawai yang bersangkutan serta pemberian bonus pegawai. Pasal 29 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 1. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai, Rumah Sakit memberikan kesempatan kepada pegawai yang dianggap perlu oleh Direktur untuk mendapatkan tambahan pengetahuan teori/praktek melalui pendidikan di dalam maupun di luar Rumah Sakit 2. Rumah sakit memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya. 3. Selama menjalani pendidikan yang ditugaskan oleh Rumah Sakit, pegawai bersangkutan tetap mendapatkan gaji penuh dengan semua fasilitas dan tunjangan yang menjadi haknya.
4. Rumah sakit mengatur untuk mengadakan ikatan dinas dengan pegawai yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang biayanya cukup tinggi yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan tersendiri. BAB VIII PENGGAJIAN Pasal 30 Penetapan Gaji 1. Yang dimaksud gaji adalah upah yang diterima oleh pegawai secara tetap setiap bulan berdasarkan pangkat dan golongannya. 2. Direksi menetapkan standar upah/rentang (range) Upah Minimum dan Maksimum pada tiap tingkat golongan. 3. Direksi menetapkan sistem dan peraturan penggajian yang berlaku di Rumah Sakit dan diatur dalam ketentuan tersendiri 4. Peninjauan gaji pegawai tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit. 5. Pajak atas gaji menjadi tanggungan Rumah Sakit. Pasal 31 Komponen Gaji 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Komponen gaji pegawai terdiri atas: a. Gaji Pokok. b. Tunjangan Tetap, terdiri dari : b.1. Tunjangan Jabatan b.2. Tunjangan keahlian/ fungsional c. Tunjangan Tidak Tetap, terdiri dari : c.1. Tunjangan Makan c.2. Tunjangan Transportasi c.3. Tunjangan Komunikasi/Operasional Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai yang menempati jabatan struktural dalam Rumah Sakit. Tunjangan keahlian/fungsional diberikan kepada pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan atau ketrampilan sesuai bidang kerjanya yang dinilai baik oleh Direksi sehingga menghasilkan kualitas hasil kerja yang prima. Pemberian tunjangan keahlian dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan, jika dari evaluasi tersebut pegawai dinilai tidak dapat mempertahankan kemampuannya maka tidak mendapat tunjangan keahlian Tunjangan makan diberikan kepada pegawai untuk 1 (satu) kali makan dalam sehari. Tunjangan transportasi diberikan kepada pegawai untuk perjalanan berangkat dan pulang kerja. Untuk tunjangan makan dan tunjangan transportasi berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Dibayarkan kepada Pegawai secara tunai dan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran perhari kerja dalam 1 (satu) bulan. b. Pegawai yang tidak masuk kerja tidak mendapatkan tunjangan makan dan tunjangan transportasi. c. Penghitungan besarnya tunjangan makan dan tunjangan transportasi untuk 1 (satu) bulan adalah tunjangan perhari dikalikan jumlah hari kerja pegawai dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan komunikasi/operasional diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas tertentu yang dalam pelaksanaan kerja membutuhkan banyak komunikasi dengan klien/relasi Rumah Sakit dan besarannya tergantung dari aktivitas pegawai tersebut. Besaran gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap diatur dalam ketentuan tersendiri. Pasal 32 Pembayaran Gaji
1.
Gaji pegawai dibayarkan selambatnya pada hari kerja terakhir pada bulan yang bersangkutan.
2.
Jika hari kerja terakhir bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran gaji akan dilakukan 1 (satu) hari setelah hari libur tersebut berakhir. Pasal 33 Kenaikan Gaji Berkala
1. 2. 3. 4.
Kenaikan gaji pegawai ditetapkan oleh Direksi dan tidak dilaksanakan secara otomatis melainkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas prestasi kerja dan kondite pegawai. Penilaian prestasi kerja dan kondite pegawai dalam rangka kenaikan gaji dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Kenaikan gaji pegawai diperhitungkan dari pengangkatan pegawai menjadi pegawai tetap. Besar kenaikan gaji merujuk pada laju inflasi, prestasi dan kondite pegawai serta kemampuan Rumah Sakit yang diatur dalam ketentuan tersendiri. Pasal 34 Gaji Selama Sakit Berkepanjangan
1.
Yang dimaksud dengan gaji selama sakit berkepanjangan adalah gaji yang dibayarkan pada pegawai yang mengalami sakit yang lama dan terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. 2. Besarnya pembayaran gaji tersebut berpedoman pada Undang-Undang No.13 tahun 2003 Pasal 93 yang besarnya sebagai berikut : a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari gaji; b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji; c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji; d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Direksi.
BAB IX KESEJAHTERAAN Pasal 35 Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1. Sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Rumah Sakit mengikutsertakan pegawai dalam program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) 2. Program JAMSOSTEK yang diikuti oleh Rumah Sakit adalah : jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua dalam hubungan kerja. Pasal 36 Tunjangan Hari Raya Keagamaan 1. Rumah sakit memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pegawai dalam rangka merayakan hari besar keagamaan. 2. Yang berhak mendapat Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah Pegawai tetap dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bagi Pegawai yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja sebagai pegawai tetap selama 1 (satu) tahun atau lebih diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji. b. Bagi Pegawai yang pada saat tanggal Hari Raya telah bekerja sebagai pegawai tetap di bawah 1 (satu) tahun, diberikan secara proporsional dengan masa kerja, yaitu dengan perhitungan masa kerja/12 X 1 (satu) bulan gaji. c. Pegawai yang telah bekerja selama 1 (satu) tahun atau lebih sebelum saat tanggal Hari Raya telah berhenti bekerja dari Rumah Sakit tidak berhak atas THR. d. Gaji 1 (satu) bulan adalah sebesar gaji pokok pegawai dalam 1 (satu) bulan. e. THR selain dalam bentuk uang, dapat juga diberikan dalam bentuk lain kecuali minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai THR yang seharusnya diterima. 3. Pemberian THR dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum hari raya.
4. Bagi pegawai tidak tetap akan diberikan THR yang besarannya akan ditentukan oleh Direksi. Pasal 37 Tunjangan Perawatan Kesehatan 1. Yang dimaksud dengan perawatan kesehatan ialah usaha penyembuhan terhadap suatu penyakit atau gangguan kesehatan yang secara nyata dapat menghambat pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan bukan usaha untuk menambah kekuatan kecantikan dan sebagainya. 2. Rumah Sakit menjamin terpeliharanya kesehatan pegawai dengan cara mengikutsertakan pegawai kedalam program JAMSOSTEK. Pasal 38 Tunjangan Kematian dan Uang Duka 1. Bila Pegawai meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan: a. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan. b. Uang duka. c. Santunan kematian yang dilaksanakan melalui program jamsostek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (UU No. 03 tahun 1992 jo PP No. 79 tahun 1998) 2. Bila Pegawai meninggal dunia karena kecelakaan kerja, di samping mendapatkan uang pesangon dan uang jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada keluarganya atau ahli warisnya diberikan: a. Gaji/Upah dalam bulan yang sedang berjalan. b. Uang duka. c. Santunan kecelakaan kerja yang dilaksanakan melalui program jamsostek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (UU No. 03 tahun 1992 jo PP No. 79 tahun 1998). 3. Bila yang meninggal adalah istri/suami pegawai, anak pegawai, orang tua (bukan mertua) pegawai maka akan diberikan uang duka. 4. Besarnya uang duka ditetapkan tersendiri berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 39 Hadiah Pernikahan 1. 2. 3. 4.
Rumah Sakit memberikan hadiah pernikahan kepada pegawai yang baru melangsungkan pernikahan dan pegawai tersebut telah bekerja 12 bulan berturut-turut. Untuk mendapatkan hadiah pernikahan, pegawai harus menyerahkan salinan akte nikah kepada Bagian Sumber Daya Manusia. Hadiah pernikahan hanya diberikan kepada pegawai yang melangsungkan pernikahan untuk pertama kali. Besarnya hadiah pernikahan ditetapkan tersendiri berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 40 Hadiah Kelahiran
1. 2. 3.
Rumah Sakit memberikan hadiah kelahiran kepada pegawai yang anaknya baru lahir dan pegawai tersebut telah bekerja 12 bulan berturut-turut. Untuk mendapatkan hadiah kelahiran, pegawai harus menyerahkan salinan surat keterangan lahir kepada bagian Sumber Daya Manusia. Besarnya hadiah kelahiran ditetapkan tersendiri berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 41 Pinjaman
1. 2. 3.
Untuk meringankan beban Pegawai, Rumah Sakit memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman tanpa bunga bagi Pegawai untuk keperluan yang dianggap penting dan mendesak. Pinjaman diberikan kepada pegawai yang telah bekerja minimal 12 bulan berturut-turut. Besarnya pinjaman maksimal adalah 20% kali gaji total dan harus lunas paling lambat dalam jangka waktu 12 bulan.
4. 5.
Pinjaman dapat diberikan atau ditolak oleh Direksi tergantung kondisi keuangan Rumah Sakit. Permintaan pinjaman berikutnya akan diproses apabila pinjaman sebelumnya telah dibayar lunas sebelum permohonan baru diajukan. Pasal 42 Bonus Akhir Tahun
1. Rumah Sakit akan memberikan bonus tahunan kepada pegawai, yang diambil dari keuntungan Rumah Sakit yang besarnya tergantung pada kebijakan Rumah Sakit. 2. Waktu pembagian bonus disesuaikan dengan likuiditas Rumah Sakit, paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir tahun. Pasal 43 Insentif 1. Yang dimaksud dengan insentif adalah balas jasa berupa uang atau bentuk lain di luar gaji sehubungan dengan status penugasan/kepegawaian/pangkat/golongan pegawai dalam rumah sakit. Insentif tersebut bersifat tidak tetap. 2. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan perusahaan adalah : a. Insentif Kedisiplinan Kehadiran yaitu Insentif kedisiplinan kehadiran diberikan berdasarkan kehadiran pegawai b. Insentif Penugasan Proyek yaitu intensif yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan proyek tertentu. 3. Pembayaran insentif dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji bulan berikutnya. 4. Penetapan besarnya nilai insentif ditetapkan melalui keputusan tersendiri.
Pasal 44 Tunjangan Masa Kerja Pegawai berhak mendapatkan 1 (satu) kali gaji total untuk setiap masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus sebagai pegawai tetap. BAB X WAKTU KERJA DAN JAM KERJA Pasal 45 Hari Kerja dan Jam Kerja 1.
2. 3. 4.
Dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku serta kebutuhan Rumah Sakit, waktu kerja diatur sebagai berikut: a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, 6 (enam) hari kerja atau b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, 5 (lima) hari kerja. Khusus bagi pegawai yang karena sifat kerjanya terlibat dalam kerja shift, hari kerja bagi tiap kelompok shift kerja diatur menurut kebutuhan, dengan sepengetahuan atasan yang berwenang dan bagian Sumber Daya Manusia. Waktu istirahat selama 1 (satu) jam setiap hari kerja tidak diperhitungkan sebagai waktu kerja. Hari dan jam kerja yang bersifat khusus ditentukan tersendiri oleh atasan yang berwenang dengan sepengetahuan bagian Sumber Daya Manusia. Pasal 46 Hari Libur
1. 2.
Hari libur Rumah Sakit adalah hari libur resmi yang ditentukan pemerintah dan atau hari lain yang dinyatakan libur oleh Rumah Sakit. Pada hari libur resmi/hari raya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pegawai dibebaskan untuk tidak bekerja dengan mendapat gaji penuh.
3.
Khusus bagi pegawai yang karena sifat kerjanya terlibat dalam kerja shift, hari libur diatur menurut jadwal yang telah ditentukan oleh atasan yang berwenang dengan persetujuan dari bagian Sumber Daya Manusia. Pasal 47 Kerja Lembur
1.
Kerja lembur adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang melebihi waktu kerja biasa pada hari-hari kerja atau karena melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal atas perintah atasan yang berwenang dengan persetujuan Direksi yang dilakukan untuk kepentingan rumah sakit. 2. Apabila Rumah Sakit memerlukan maka pegawai harus bersedia untuk melakukan kerja lembur dengan mengikuti peraturan dari Departemen Tenaga Kerja. 3. Ada pegawai yang tidak mendapat upah lembur karena lembur untuk pegawai tersebut dianggap telah diperhitungkan sebagai salah satu komponen gaji yang diterimanya, yaitu: a. Pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas. b. Pegawai yang karena sifat dari pekerjaan sedemikian rupa sehingga tidak terikat oleh peraturan jam kerja. c. Pegawai dengan golongan gaji tertentu. 4. Pegawai tersebut pada ayat 3 poin b dan c di atas mendapatkan uang makan dan transportasi apabila melaksanakan lembur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila melaksanakan lembur selama 3 (tiga) jam atau lebih (diluar waktu istirahat 1 jam) akan mendapatkan 1 (satu) kali uang makan. b. Apabila lembur dilakukan diluar hari kerja selain uang makan juga mendapatkan 1 (satu) kali uang transportasi. Pasal 49 Tidak Hadir Karena Sakit 1. 2.
Apabila pegawai tidak hadir kerja pada hari kerjanya karena sakit maka secepatnya yang bersangkutan / keluarganya wajib memberitahu atasan langsung dan bagian Sumber Daya Manusia secara lisan atau secara tertulis. Pegawai yang tidak hadir kerja pada hari kerjanya lebih dari 2 (dua) hari karena sakit diharuskan membawa Surat Keterangan Dokter
1. Pasal 51 Tidak Hadir Tanpa Ijin/Mangkir Pegawai yang tidak hadir pada hari kerjanya tanpa ijin atau tanpa memberitahukan atasannya, dianggap tidak hadir tanpa ijin / mangkir dan dapat diberi surat peringatan. Jumlah hari ketidakhadiran karena mangkir akan mengurangi jatah cuti.
BAB XI CUTI Pasal 52 Pengertian 1.
Yang dimaksud dengan cuti ialah istirahat kerja yang diberikan kepada pegawai setelah masa kerja tertentu dengan mendapat gaji penuh. 2. Yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan adalah istirahat kerja yang diambil oleh pegawai di luar istirahat kerja yang menjadi hak pegawai, dengan ketentuan: a. Selama masa cutinya pegawai tidak menerima gaji serta fasilitas dan tunjangan kesejahteraan lainnya. b. Masa cutinya tidak dihitung sebagai masa kerja.
Pasal 53 Cuti Tahunan 1.
Pegawai berhak cuti selama 12 (dua belas) hari kerja setelah bekerja minimum 12 (dua belas) bulan berturut-turut dengan mendapat gaji penuh. 2. Pegawai dengan masa kerja diatas 3 (tiga) tahun berhak cuti selama 14 (empat belas) hari kerja. 3. Pegawai yang bekerja lebih dari 1 (satu) tahun boleh mengambil hak cutinya 3 (tiga) bulan lebih cepat sebelum hari jatuhnya cuti berdasarkan tahun masa kerjanya. 4. Hak cuti tahunan pegawai diberikan dalam batas waktu 1 (satu) tahun setelah hari jatuhnya cuti. 5. Hak cuti yang tidak diambil setelah 1 (satu) tahun dari hari jatuhnya cuti dianggap hapus (gugur). 6. Cuti yang belum diambil sama sekali dan masih berlaku untuk tahun yang berjalan, dapat digabung pengambilannya dengan cuti tahun berikutnya dengan ijin khusus Direksi. Lama cuti gabungan maksimal 18 (delapan belas) hari kerja. 7. Rumah Sakit dapat menunda permohonan cuti tahunan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari jatuhnya cuti tahunan. Bila penundaan lebih dari 6 (enam) bulan maka cuti dapat diganti dengan uang. 8. Rumah Sakit akan memberitahu pegawai apabila tiba hari jatuhnya cuti. 9. Bagi pegawai yang sakit berkepanjangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan hak cuti tahunan. 10. Demi kelancaran pelayanan di rumah sakit maka pengambilan cuti tahunan tidak dibolehkan bertepatan dengan libur hari raya keagamaan. Pasal 54 Cuti Besar /Istirahat Panjang 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pegawai berhak cuti besar / istirahat panjang setelah minimum bekerja 6 (enam) tahun berturut-turut sebagai pegawai tetap. Sesuai pasal 79 UU No. 13 tahun 2003, lamanya cuti besar / istirahat panjang ditetapkan 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan, masing-masing 1 (satu) bulan. Pada tahun ketujuh dan kedelapan, pegawai tidak berhak atas cuti /istirahat tahunan. Hak cuti besar / istirahat panjang pegawai diberikan dalam batas waktu 6 (enam) tahun setelah hari jatuhnya cuti. Hak cuti besar yang tidak diambil setelah 6 (enam) tahun dari hari jatuhnya cuti dianggap hapus (gugur). Demi kelancaran pelayanan di rumah sakit maka pengambilan cuti besar/istirahat panjang tidak dibolehkan bertepatan dengan libur hari raya keagamaan. Pasal 55 Cuti Melahirkan
1.
Lamanya cuti yang diberikan adalah 3 (tiga) bulan, yang pengambilannya disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang bersangkutan. 2. Bagi pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan diberikan cuti selama 1,5 bulan atau 45 (empat puluh lima) hari terhitung dari hari kandungannya gugur atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 3. Untuk menjaga kesehatan, maka cuti melahirkan dapat diperpanjang sampai paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan surat keterangan dokter. 4. Bagi pegawai yang karena kondisi kesehatannya belum dapat bekerja setelah perpanjangan cuti melahirkan (dibuktikan dengan surat keterangan dokter) maka kepada yang bersangkutan berlaku ketentuan sakit berkepanjangan dengan ketentuan pembayaran gaji sebagai berikut : a. bulan keempat : 100% (seratus perseratus) b. bulan kelima sampai dengan kedelapan : 75% (tujuh puluh lima perseratus) c. bulan kesembilan sampai dengan keduabelas : 50% (lima puluh perseratus)
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari gaji sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Direksi. 5. Cuti melahirkan tidak menghapus hak cuti tahunan maupun besar namun untuk cuti besar pengambilannya dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah cuti melahirkan. 6. Bagi pegawai yang akan mengambil cuti melahirkan harus mengajukan permohonan selambat-lambatnya satu minggu sebelum cuti dimulai. Pasal 56 Cuti Menunaikan Ibadah 1. 2. 3.
Bagi pegawai yang bermaksud menunaikan ibadah haji, diberikan waktu paling lama sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Departemen Agama dengan mendapat gaji penuh. Untuk mengambil cuti ini, pegawai yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada rumah sakit terlebih dahulu paling sedikit 2 (dua) bulan sebelumnya. Pengambilan cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud ayat 1 akan mengurangi jatah cuti tahunan. Pasal 57 Cuti Bersama
1. 2. 3. 4.
Rumah sakit berhak untuk tidak mengikuti dan atau menerapkan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah Apabila rumah sakit akan mengikuti pelaksanaan cuti bersama, dikeluarkan surat pemberitahuan Pelaksanaan cuti bersama diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional rumah sakit Cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan karyawan. Pasal 58 Cuti Diluar Tanggungan
1.
Pegawai yang telah bekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang sangat penting atau akan melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri diperkenankan mengambil cuti di luar tanggungan dan bersedia untuk menerima segala konsekwensi dan peraturan rumah sakit yang berlaku; 2. Permohonan cuti diluar tanggungan harus mendapat persetujuan dari Direktur Rumah Sakit; 3. Permohonan cuti diluar tanggungan harus diajukan secara tertulis kepada Direktur disertai alasan – alasan yang dapat dipertanggung jawabkan minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya. 4. Rumah sakit berhak menolak atau menerima pengajuan cuti diluar tanggungan yang didasari atas kepentingan rumah sakit melalui Ketetapan Direktur Rumah Sakit; 5. Pada tahun dimana karyawan akan melaksanakan cuti diluar tanggungan, maka yang bersangkutan tidak berhak mengambil cuti tahunan; 6. Cuti diluar tanggungan rumah sakit hanya diperbolehkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, kecuali untuk melanjutkan pendidikan, dapat sampai pendidikannya selesai. 7. Pegawai dilarang mengambil cuti diluar tanggungan untuk keperluan mengadakan ikatan kerja dan atau kontrak kerja dengan lembaga dan atau instasi lain yang bersifat penuh waktu; 8. Ikatan kerja sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 7 diperkenankan apabila ikatan kerja tersebut: a. atas permintaan dan atau persetujuan rumah sakit; b. atas permintaan pemilik; 9. Pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (7) dianggap sebagai pengunduran diri yang bersangkutan sebagai pegawai rumah sakit; 10. Selama mengambil cuti diluar tanggungan, kepada pegawai yang bersangkutan tidak menerima gaji;
11.
Gaji diberikan setelah pegawai yang mengambil cuti diluar tanggungan kembali bekerja; 12. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja. 13. Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali kepada rumah sakit setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. 14. Pegawai yang melaporkan diri kepada rumah sakit setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan kecuali karena melahirkan maka : a) Apabila ada formasi kepegawaian ditempatkan kembali. b) Apabila tidak ada formasi kepegawaian, maka pegawai tersebut diberhentikan dengan mendapatkan hak – hak nya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 59 Prosedur Cuti 1. 2. 3. 4. 5.
Prosedur pengambilan cuti dilakukan melalui atasannya langsung Permohonan cuti diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya dengan mengisi formulir yang tersedia di Bagian Sumber Daya Manusia. Bagian Sumber Daya Manusia memberi catatan pada formulir permohonan tentang ketentuan cuti antara lain tentang hak cuti dan cuti yang telah diambil. Penundaan cuti hanya diberikan atas persetujuan Direksi. Untuk kepentingan Rumah Sakit, Direksi dapat menunda waktu cuti pegawai. Dalam hal ini, kepada pegawai yang bersangkutan diberikan kompensasi berupa cuti tambahan yang lamanya ditentukan oleh Direksi BAB XII SANKSI Pasal 60 Ketentuan Umum
1. 2. 3. 4.
Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan Rumah Sakit atau kesepakatan kerja bersama dapat dikenakan sanksi. Apabila pelanggaran tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit maka selain dikenakan sanksi, pegawai wajib mengganti kerugian kepada Rumah Sakit. Jenis sanksi yang diberikan adalah pemberian surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Setelah surat peringatan ketiga, Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai pasal 161 UU No. 13 tahun 2003. Pasal 61 Tingkat Pelanggaran Disiplin
1.
2.
3.
Rumah sakit memberlakukan tingkat pelanggaran disiplin sebagai berikut : a. Tingkat Pelanggaran Disiplin Ringan b. Tingkat Pelanggaran Disiplin Sedang c. Tingkat Pelanggaran Disiplin Berat Yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin ringan adalah : a. Datang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut b. Pulang sebelum waktunya atau meninggalkan tempat kerja tanpa ijin c. Kecerobohan dalam memelihara harta milik rumah sakit d. Tidak hadir tanpa pemberitahuan / ijin e. Tidak mematuhi perintah kerja dari atasan f. Berpakaian tidak sesuai dengan peraturan rumah sakit g. Melakukan hobbi, permainan dan atau rekreasi selama jam kerja h. Dengan sengaja atau lalai melanggar disiplin kerja yang telah ditetapkan Yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin sedang adalah : a. Tidak mengindahkan sanksi disiplin ringan yang diberikan b. Tidak hari selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa keterangan atau alasan yang dapat diterima c. Menunda-nunda pekerjaan yang dipercayakan kepadanya d. Mengganggu pekerjaan pegawai lainnya
4.
e. Tidak berhati-hati memelihara peralatan, perlengkapan atau dokumen-dokumen dan tidak menyimpannya dengan baik sebelum meninggalkan tempat kerja. f. Berperilaku tidak hormat terhadap pasien, tamu dan atasan g. Mengotori lingkungan kerja h. Menyalahgunakan transportasi, peralatan dan barang-barang lain milik rumah sakit i. Mengganti jadwal dinas atau hak libur tanpa ada ijin yang sah dari atasan j. Menyalahgunakan peralatan keselamatan kerja selama bertugas k. Tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja l. Menolak untuk mengajari dan atau menerima pegawai lain yang ditugaskan oleh rumah sakit untuk menjadi rekan kerjanya atau menggantikan posisinya dalam suatu unit kerja Yang termasuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat adalah : a. Tidak mengindahkan sanksi disiplin sedang yang diberikan b. Pembangkangan atau ketidakpatuhan terhadap perintah atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan rumah sakit c. Melakukan kelalaian dan atau kecerobohan sehingga menimbulkan kerugian bagi rumah sakit
Pasal 62 Pemberian Surat Peringatan 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7.
8.
Surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak perlu diberikan menurut urut-urutannya, tapi dinilai dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan pegawai. Tingkatan surat peringatan ditentukan bersama oleh atasan langsung minimal setingkat manajer dengan bagian Sumber Daya Manusia dan disetujui oleh Direksi. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Apabila pegawai melakukan pelanggaran sebelum berakhirnya masa berlaku surat peringatan pertama, maka Rumah Sakit dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pegawai masih melakukan pelanggaran sebelum surat peringatan kedua habis masa berlakunya, maka Rumah Sakit dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila pegawai masih melakukan pelanggaran sebelum surat peringatan ketiga (terakhir) habis masa berlakunya,maka Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan sudah terlampaui, maka apabila pegawai yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka surat peringatan yang diterbitkan oleh Rumah Sakit adalah kembali sebagai peringatan pertama, kedua atau ketiga sesuai besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan pegawai. Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pegawai agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi Direksi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai yang bersangkutan. Pasal 63 Pemberhentian Sementara / Skorsing
1.
2. 3. 4.
Pemberhentian sementara / skorsing dapat dikenakan kepada pegawai yang : a. Sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) b. Melakukan kesalahan berat yang memerlukan pembuktian atau dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan kerja. Jangka waktu skorsing paling lama 6 (enam) bulan. Setelah masa skorsing berakhir, maka Direksi rumah sakit akan memberitahukan kepada pegawai yang bersangkutan apakah hubungan kerja akan terus dilanjutkan atau diputuskan. Dalam hal hubungan kerja tidak dilanjutkan maka akan ditempuh prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
5. 6.
Bagi pegawai yang diskorsing karena proses PHK bukan karena melakukan kesalahan berat, Rumah Sakit tetap membayar upah dan hak-hak lainnya sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat 3. Bagi pegawai yang di skorsing karena melakukan kesalahan berat, tidak diperkenankan memasuki rumah sakit dan atau tempat kerja tanpa ijin Direksi. BAB XIII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 64 Ketentuan Umum
1.
Hubungan kerja antara pegawai dengan Rumah Sakit putus karena : a. Pegawai mengundurkan diri b. Pegawai mencapai usia pensiun (50 tahun) c. Pegawai melakukan pelanggaran terhadap peraturan Rumah Sakit dan kesepakatan kerja d. Terjadi pernikahan sesama pegawai e. Pegawai sakit berkepanjangan f. Pegawai meninggal dunia g. Pegawai tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena Rumah Sakit menyalahi aturan h. Pegawai tidak hadir tanpa ijin/mangkir 5 (lima) hari berturut-turut i. Pegawai ditahan oleh pihak berwajib j. Pegawai melakukan kesalahan Berat k. Rumah Sakit melakukan perubahan status dan pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. l. Rumah Sakit melakukan perubahan status sehingga Rumah Sakit tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja m. Rumah Sakit melakukan efisiensi karena mengalami kerugian n. Rumah Sakit tutup / pailit Pasal 65 PHK Karena Pegawai Mengundurkan Diri
1.
Pegawai yang ingin memutuskan hubungan kerjanya dengan Rumah Sakit, wajib mengajukan permintaan berhenti secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya. Permohonan tersebut diajukan kepada atasan langsung yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih tinggi dan bagian Sumber Daya Manusia. 2. Sebelum berhenti pegawai tersebut harus memenuhi syarat : a. Menyerahkan kembali semua milik Rumah Sakit yang berada dalam penguasaannya dan atau di bawah tanggung jawabnya, yang meliputi seluruh barang inventaris dan suratsurat serta naskah-naskah lain baik dalam bentuk asli maupun rekaman. b. Melakukan serah terima pekerjaan dengan atasannya atau dengan pegawai lain yang ditunjuk oleh atasannya tersebut. c. Menyelesaikan hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lainnya dengan Rumah Sakit. d. Tidak terikat dalam ikatan dinas e. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. 3. Pegawai yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 66 PHK Karena Mencapai Usia Pensiun 1. 2. 3.
Seorang pegawai yang telah mencapai usia genap 50 tahun, akan diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari Rumah Sakit. Maksud dari Rumah Sakit untuk memutuskan hubungan kerja tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh bagian Sumber Daya Manusia kepada pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelumnya dan diulangi 11 (sebelas) bulan kemudian. Pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan pada akhir bulan.
4.
5.
6. 7.
Apabila rumah sakit mengikutkan pegawai pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh rumah sakit, maka pegawai tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b, tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Dalam hal rumah sakit tidak mengikutsertakan pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka rumah sakit wajib memberikan kepada pegawai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh uang pisah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang penghargaan masa kerja. Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dan ayat 5 tidak menghilangkan hak pegawai atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 PHK Karena Pelanggaran Peraturan Rumah Sakit dan Kesepakatan Kerja
1. 2.
Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja jika pegawai melakukan pelanggaran pada saat surat peringatan ketiga (terakhir) belum habis masa berlakunya. Pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 68 PHK Karena Terjadi Pernikahan Sesama Pegawai
1. 2.
Apabila terjadi pernikahan antar pegawai, maka salah seorang harus mengundurkan diri, kecuali ditentukan lain oleh Direksi. Pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80ayat 2 point b, dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 69 PHK Karena Pegawai sakit berkepanjangan
1.
Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan kepada pegawai yang : a. Mengalami sakit berkepanjangan dan menurut keterangan dokter tidak sehat jasmani dan atau rohani untuk melanjutkan pekerjaan b. Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya 2. Pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b, dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 70 PHK Karena Pegawai Meninggal Dunia Apabila pegawai meninggal dunia, maka hubungan kerja secara otomatis putus. Kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 71 PHK Karena Rumah Sakit Menyalahi Aturan
1.
Pegawai dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja, dalam hal Direksi melakukan perbuatan sebagai berikut : a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pegawai; b. membujuk dan/atau menyusuh pegawai untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. tidak membayar gaji tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pegawai; e. memerintahkan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pegawai sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. 2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pegawai berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 72 PHK Karena Pegawai Mangkir 1.
2.
Pegawai yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa ijin resmi sebelumnya dan pegawai tidak dapat memberikan keterangan dengan bukti yang sah yang dapat diterima oleh Rumah Sakit, dan telah dipanggil oleh Rumah Sakit 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pegawai yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c dan diberikan uang pisah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari uang penghargaan masa kerja. Pasal 73 PHK Karena Pegawai Ditahan Pihak Berwajib
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Dalam hal pegawai ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan Rumah Sakit, maka Rumah Sakit tidak wajib membayar gaji tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pegawai yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk 1 (satu) orang tanggungan 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah b. untuk 2 (dua) orang tanggungan 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih 50% (lima puluh perseratus) dari upah; Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwim terhitung sejak hari pertama pegawai ditahan oleh pihak yang berwajib. Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud berakhir dan pegawai dinyatakan tidak bersalah, maka Rumah Sakit wajib mempekerjakan pegawai kembali. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pegawai dinyatakan bersalah, maka Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5, hanya diberi uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 74 PHK Karena Kesalahan Berat
1.
Rumah Sakit dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai dengan alasan pegawai telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Rumah Sakit; b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Rumah Sakit; c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau d. mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; e. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; f. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Direksi di lingkungan kerja; g. membujuk teman sekerja atau Direksi untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; h. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Rumah Sakit yang menimbulkan kerugian bagi Rumah Sakit; i. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Direksi dalam keadaan bahaya di tempat kerja; j. membongkar atau membocorkan rahasia Rumah Sakit yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 2. Kesalahan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut : a. Pegawai tertangkap tangan; b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di Rumah Sakit yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 3. Pegawai yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 75 PHK Karena Rumah Sakit Mengalami Perubahan status 1.
2.
Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi apabila terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan Rumah Sakit dan Pegawai tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, atau Direksi tidak bersedia menerima pegawai di Rumah Sakitnya. Pegawai yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 76 PHK Karena Rumah Sakit melakukan Efisiensi
1. 2.
Rumah Sakit dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai karena Rumah Sakit tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi Rumah Sakit melakukan efisiensi. Pegawai yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c. Pasal 77 PHK Karena Rumah Sakit Tutup / Pailit
1. 2.
Direksi dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena Rumah Sakit tutup yang disebabkan Rumah Sakit mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dan atau Rumah Sakit pailit. Pegawai yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point a, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 80 ayat 2 point b dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 point c.
Pasal 78 Kompensasi Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak 1. Uang pesangon adalah pemberian berupa uang dari Rumah Sakit kepada pegawai sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 2. Uang P.M.K (Penghargaan Masa Kerja) adalah pemberian berupa uang dari Rumah Sakit kepada pegawai sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 3. Penggantian Hak adalah pemberian berupa uang dari Rumah Sakit kepada pegawai sebagai pengganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat dimana pegawai diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Pasal 79 Besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak 1. 2.
Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak dibayarkan satu kali dan sekaligus yang dilakukan pada saat pemutusan hubungan kerja. Ketentuan besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai dengan Undang - Undang No 13 tahun 2003 sebagai berikut: b. Besarnya uang pesangon ditetapkan sebagai berikut : a.1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; a.2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; a.3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; a.4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; a.5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; a.6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; a.7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. a.8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; a.9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. c. Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut : b.1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b.2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; b.3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; b.4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; b.5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah; b.6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; b.7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; b.8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah. d. Penggantian hak ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi : c.1. Cuti / istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. c.2. Cuti / istirahat panjang yang belum diambil dan belum gugur. c.3. Biaya atau ongkos pulang untuk pegawai dan keluarganya ke tempat dimana pegawai diterima bekerja.
2. 3. 4.
5.
c.4. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Komponen gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Dalam hal penghasilan pegawai dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. Dalam penghasilan dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata perhari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan penghasilan didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
BAB XIV LAIN-LAIN Pasal 80 1. 2.
Apabila terjadi perselisihan antara rumah sakit dengan pegawai atas hubungan kerja, syaratsyarat kerja dan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan lainnya akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diadakan penyelesaian bipartit dengan pegawai,
BAB XV PENUTUP Pasal 81 Penutup 1. 2.
Peraturan Rumah Sakit ini dibagikan kepada semua pegawai. Rumah Sakit dapat mengadakan perubahan, penambahan maupun pengurangan terhadap peraturan ini bila dianggap perlu, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
3. 4. 5. 6.
Perubahan dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan aspirasi yang ada di lingkungan pegawai, kondisi Rumah Sakit serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan teknis dan hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Rumah Sakit ini akan diatur tersendiri dengan keputusan Direksi. Peraturan Rumah Sakit ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara. Apabila dalam Peraturan Rumah Sakit ini terdapat persyaratan kerja yang kurang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persyaratan kerja tersebut batal demi hukum dan yang diberlakukan adalah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkan di Pada tanggal
: Medan : 01 Maret 2014
RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK BADRUL AINI
Dr. HANUDSE HARTONO,MKes, SpOG Direktur
Tembusan : 1. Komisaris PT Badrul Aini Medisindo 2. Pertinggal
