BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
SISTEM pemerintahan (politik) Islam sangat jauh berbeda dengan sistem politik, ideologiideologi dan isme-isme akal manusia. Islam memiliki tafsiran dan bentuk yang khusus dan istimewa tentang pemerintahan. Tafsirannya jauh lebih bijaksana dan adil daripada ajaran-ajaran lainnya. Hal ini mungkin tidak jelas kalau kita bandingkan dengan pemerintahan umat Islam yang ada di dunia hari ini. Sebab negara-negara umat Islam hari ini tidak menjalankan Islam yang syumul (menyeluruh). Mereka tidak mengikuti jejak sejarah kegemilangan Islam di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin serta Salafussoleh. Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan Al Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar undang-undang, mahkamah perundangan, pendidikan, dakwah dan perhubungan, kebajikan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan penulisan, kesehatan, pertanian, sain dan teknologi, penerangan dan peternakan. Dasar negaranya adalah Al Quran dan Sunnah. Para pemimpin dan pegawai-pegawai pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Dasar pelajaran dan pendidikannya ialah dasar pendidikan Rasulullah, yang dapat melahirkan orang dunia dan orang Akhirat, berwatak abid dan singa, bertugas sebagai hamba dan khalifah ALLAH. Sistem ekonominya bersih dan adil. Suci dari riba, monopoli, penindasan, penipuan dan hal haram lainnya. Pembagiannya adil menurut keperluan untuk kemudahan, kewajiban, kedudukan dan bidang seseorang. Sistem sosialnya bersih dari kemungkaran dan maksiat terangterangan. Setiap orang dihormati hak asasinya serta diberi peluang untuk melaksanakan hak-hak asasi masing-masing sesuai dengan bakat dan kebolehannya. Sistem ketentaraan berjalan atas disiplin Islam. Kebudayaan dan adat-istiadat dibenarkan berbagai asalkan semuanya tidak bertentangan dengan Islam.
Pelantikan presiden ada caranya tersendiri, cara yang adil dan tepat. Berbeda dengan cara demokrasi dan revolusi serta cara diktator. Sistem syura juga tersendiri, unik dan harmoni. Segalanya jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam syura sekuler. Demikianlah seterusnya dalam mengelola hal-hal pengobatan, rumah tangga, alat-alat perhubungan, media cetak dan elektronik, jalan raya, pertanian dan segala-galanya adalah mengikuti cara hidup Islam. Politik atau pemerintahan Islam sebenarnya bukan saja karena orang-orangnya adalah Islam. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah pengisiannya dengan program-program yang bersifat Islam. Tanpa ciri-ciri ini, syariat ALLAH tidak akan muncul di atas muka bumiNya walaupun nama da n slogan pemerintahan Islam diserukan. Akan tetapim tidak bias dipungkiri juga bahwa kita saat ini hidup di Negara yang berasaskan Pancasila dan juga menganut system pemerintahan Demokrasi. Dengan dorongan tersebut, maka penulis terdorong untuk menyusun makalah yang berjudul : ³Keunggulan Sistem Politik Islam dan Sistem Politik Demokrasi´ 2.2.
Perumusan Masalah
Dengan melihat tujuan penulis tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas beberapa masalah, yaitu : 1. Apa definisi system pemerintahan ? 2. Apa sajakah macam-macam system pemerintahan ? 3. Apa keunggulan Sistem Pemerintahan Islam ? 4. Apa keunggulan Sistem Pemerintahan Demokrasi ? 2.3.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulis ialah : 1. Untuk mengetahui definisi system pemerintahan
2. Untuk mengetahui macam-macam system pemerintahan 3. Untuk mengetahui system pemerintahan islam 4. Untuk mengetahui keunggulan system pemerintahan demokrasi
BAB II TINJAUAN TEORITIS 2.3.
Definisi Sistem Pemerintahan Definisi Sistem Pemerintahan Secara Luas
y
Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat ,menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas , menjaga fondasi pemerintahan , menjaga kekuatan politik , pertahanan , ekonomi , keamanan sehingga menjadi sistem pemerintihan yang kontiny,Quo dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktekkan sistem pemerintahan itu. Definisi Sistem Pemerintahan Secara Sempit
y
Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri
BAB III ³STUDY PERBANDINGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM dan SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI´ Definisi Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatau Negara sebagai suatu upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahn negara tersebut atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahn ³dari rakyat,oleh rakyat,dan untuk rakyat´. Perbedaan yang paling mendasar antara konsep syura menurut islam dan demokrasi menurut Yunani adalah musyawarah menurut islam merupakan system pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantara ulil amri dan segala urusan harus dikembalikan kepada dasar dan sumber yang diturunkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasullah SAW .Adapun demokrasi adalah sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah secara langsung seperti referendum maupun dengan tidak langsung melalui perantara wakilnya.Jadi konsep syura menurut adalah sistem pemerintahan dimana Allah SWT yang berdaulat,sedangkan demokrasi dimana rakyat ±lah yang berdaulat.Pada konsep syura segala urusan dalam sistem pemerintahan harus dikembalikan kepada wahyu Alllah(dalam hal ini Al-Qur¶an) serta contoh dari Raullah SAW(hadist) , 3.1. Bentuk dan Kelebihan Sistem Demokrasi
Dalam sejarah terdapat sedikitnya tiga bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung (direct democracy/assembly democracy), demokrasi perwakilan (representative democracy), demokrasi perwakilan (deliberative democracy). Berikut ini adalah gambaran singkat tentang bentuk-bentuk demokrasi tersebut a. Demokrasi Langsung
y
Praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran kecil
y
Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan terus menerus dari warga dewasa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama
y
Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah
semacam
system self-government pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama
y
Sistem kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting , pertemuan RT/RW, dll), referendum
b. Demokrasi Perwakilan y
Praktik demokrasi yang dating lebih belakangan sebagai jawaban terhadap beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang berukuran besar seperti Negara
y
Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat dan hanya dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum
y
Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung masyarakat tidak mengoperasikan kekuasaan sendiri tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan atas nama masyarakat
y
Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemempauan para wakil yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara pemerintah dan yang diperintah
y
Sistem kelembagaan: 1) para wakil rakyat yang dipilh: parlemen 2) para pejabat Negara yang dipilih: kepala pemerintahan dan pembantu pembantunya, judikatif, dll. 3) Pemilihan umum yang adil, bebas dan berkala 4) Media massa yang membuka kesempatan bagi kebebasan berpendapat dan kebebasan mendapatkan informasi dan pengetahuan 5) Sistem asosiasi yang bersifat otonom: partai politik, organisasi massa, dll
6) Hak pilih bagi semua orang dewasa dan hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik c. Demokrasi Permusyawaratan y
Bentuk demokrasi paling kontemporer; dipraktikan pada masyarakat yang kompleks dan berukuran besar bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek partisipasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan
y
Memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat: kedaulatan:
kedaulatan
berkaitan
dengan
keterlibatan
masyarakat
dalam
membicarakan, mendiskusikan dan mendebatkan isu-isu bersama atau dalam menentukan apa yang pantas dianggap isu bersama
demokratis tidaknya sebuah
kebijakan tergantung pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan perdebatan (baca: permusyawaratan) yang melibatkan masyarakat luas y
Ada pemisahan yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah. Tapi pemisahan yang lebih penting adalah antara Negara dan masyarakat sipil. Negara merupakan tempat menggodok dan melaksanakan kebijakan. Masyarakat sipil merupakan tempat berlangsungnya ³permusyawaratan´
y
Selain itu ada juga pemisahan antara wilayah public dan wilayah privat. Wilayah public adalah wilayah ³permusyawaratan; wilayah privat adalah wilayah tenpat seseorang memikirkan apa isu yang penting dan kenapa isu itu perlu dibicarakan, didiskusikan dan didebatkan secara public
y
Sistem kelembagaan: 1) Semua sistem kelembagaan demokrasi perwakilan 2) Debat public; lewat media massa, lewat pertemuan warga yang terjadi secara spontan di tempat-tempat public, dst
3) Dialog Kelebihan dan Kekurangan Bentuk-Bentuk Demokrasi Demokrasi Langsung KELEBIHAN
KEKURANGAN
Menjamin kendali warganegara terhadap
Sulit dioperasikan pada masyarakat yang
kekuasaan politik
berukuran besar
Mendorong warganegara meningkatkan
Menyita terlalu banyak waktu yang
kapasitas pribadinya; misalnya
diperlukan warganegara untuk melakukan
meningkatkan kesadaran politik,
hal-hal lain; dan karenanya bisa
meningkatkan pengetahuan pribadi dll
menimbulkan apatisme
Membuat warganegara tidak tergantung
Sulit menghindari bias kelompok dominan
pada politisi yang memiliki kepentingan sempit Masyarakat lebih mudah menerima
Masyarakat lebih dekat dengan (konflik)
keputusan yang sudah dibuat
politik dan karenanya berpotensi melahirkan kehidupan bersama yang tidak stabil Demokrasi Perwakilan
KELEBIHAN
KEKURANGAN
Lebih mudah diterapkan dalam amsyarakat
Jarak yang jauh dari proses pembuatan
yang lebih kompleks
kebijakan yang sesungguhnya bisa membuat masyarakat bisa menolaknya ketika hendak diterapkan
Mengurangi beban masyarakat dari tugas-
Mudah terjebak dalam kepentingan para
tugas membuat, merumuskan dan
wakil rakyat yang bertentangan dengan
melaksankan kebijakan bersama
kepentingan masyarakat
Memungkinkan fungsi-fungsi
Demokrasi perwakilan menghadapi
pemerintahan berada di tangan-tangan yang persoalan waktu dan jumlah seperti yang lebih terlatih untuk itu\
dihadapi demokrasi langsung
Cenderung menciptakan politik yang stabil karena menjauhkan masyarakat dari (konflik) politik; dan karenanya mendorong kompormi Demokrasi Permusyawaratan KELEBIHAN
KEKURANGAN
Memberikan kesempatan yang lebih baik
Dalam praktiknya permusyawaratan sulit
bagi masyarakat untuk terlibat dalam
menghindari kecenderungan e litisme
proses pembuatan kebijakan; tanpa mendekatkan mereka dengan (konflik) politik Mendorong warganegara untuk selalu
Sulit mengharapkan setiap warga negara
memiliki kesadaran politik yang tinggi dan
memiliki kepedulian politik yang sama dan
selalu memperkaya diri dengan
setara
pengetahuan tentang perkembangan masyaraktnya Mendorong warganegara untuk selalu
Memerlukan masyarakat dengan tingkat
memikirkan kepentingan bersama
pendidikan yang tinggi dan sarana komunikasi yang modern
3.2. Keunggulan Sistem Politik Islam
Sistem politik Islam merupakan sistem politik yang khas dan diyakini merupakan sistem politik yang unggul. Hal ini terkait dengan Islam itu sendiri. ³Islam itu unggul dan tidak ada yang dapat mengunggulinya (Al Islâmu ya¶lu wa lâ yu¶la µalaihi),´ kata Nabi. Berbicara tentang sistem politik berarti berbicara tentang proses, struktur, dan fungsi. Proses adalah pola-pola yang mengatur hubungan antar manusia satu sama lain. Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal seperti majelis umat, partai politik, khalifah,
dan jaringan komunikasi. Adapun fungsi dalam sistem politik menyangkut pembuatan berbagai keputusan kebijakan yang mengikat alokasi nilai. Keputusan kebijakan ini diarahkan pada tercapainya kepentingan masyarakat. Proses, struktur, dan fungsi dalam sistem politik Islam semuanya berdasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Karena itu, sistem politik Islam, termasuk konsep kenegaraannya, menjadi sistem yang unggul karena bersumber dari Allah Swt., Zat Yang Mahaagung. Di antara keunggulan sistem politik Islam adalah: 1. Istiqamah.
Sistem politik Islam memiliki karakter istiqamah; artinya bersifat langgeng, kontinu, dan lestari di jalannya yang lurus. Dalam sistem demokrasi, misalnya, sistem politik bergantung pada kehendak manusia. Perubahan nilai dan inkonsistensi pun terjadi. Hal yang sama bisa berlaku untuk orang lain, tetapi tidak untuk negara tertentu. Misalnya, Iran tidak boleh memiliki nuklir, tetapi AS dan Israel tidak mengapa; setiap negara tidak boleh mencampuri urusan negara lain, kecuali AS dan sekutunya yang dapat menerapkan pre emptive. Sistem seperti ini tidaklah istiqamah. Betapa tidak; semuanya bergantung pada kehendak dan tolok ukur manusia yang senantiasa berubah-ubah, bahkan dapat saling bertolak belakang. Sekarang benar, nanti salah; atau sekarang terpuji lain waktu tercela. Berbeda dengan itu, sistem politik Islam berdiri tegar tak lekang ditelan zaman. Ini karena sistem politik Islam bukan lahir dari logika dan kepentingan sesaat manusia, namun jalan lurus yang berasal dari Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia. (Lihat: QS al-An¶am [6]:153). Dalam konteks kenegaraan, sistem politik Islam dibangun di atas landasan yang istiqamah, yakni: (a) kedaulatan ada di tangan syariah; (b) kekuasaan ada di tangan rakyat; (c) wajib hanya memiliki satu kepemimpinan dunia; dan (d) hanya khalifah yang berhak melegalisasi perundang-undangan dengan bersumber dari Islam berdasarkan ijtihad. Jika terdapat perselisihan di antara negara dengan rakyat atau antar pelaku politik maka harus dikembalikan tolok ukurnya kepada Allah dan Rasul; kepada al-Quran dan as-Sunnah. Inilah tolok ukur sekaligus landasan yang tetap, tidak berubah. Ini pulalah yang menjamin keistiqamahan sistem politik Islam. 2.
Mewujudkan ketenteraman secara kontinu.
Di antara fungsi sistem politik adalah mewujudkan ketenteraman. Setiap warga negara harus
terjamin
ketenteramannya.
Tanpa
ketenteraman,
kehidupan
tak
akan
nyaman.
Ketenteraman merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Islam sangat memperhatikan hal ini. Salah satu ajaran penting Islam adalah mewujudkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sejarah menunjukkan bagaimana saat Islam diterapkan, warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim, hidup dalam keamanan. Hal ini terwujud melalui pendekatan multidimensi. Pertama: sistem politik Islam mengaitkan aspek keamanan dengan aspek ruhiah. Rasul berkali-
kali menegaskan bahwa di antara ciri Muslim yang baik adalah Muslim yang tetangganya selamat dari lisan dan tangannya. Bahkan, siapa saja yang menyakiti kafir zimmi diibaratkannya sebagai menyakiti beliau. Penjagaan keamanan dikaitkan dengan pahala dan siksa. Akibatnya, muncullah dorongan takwa dalam diri individu untuk senantiasa mewujudkan keamanan, baik bagi diri, masyarakat, maupun negara. Kekuatan internal inilah yang mengokohkan terwujudnya keamanan. Landasan ruhiah seperti ini tidak ditemukan pada sistem lain. Sistem selain Islam hanya menyandarkan aspek keamanan pada kepentingan. Kedua: mengharuskan masyarakat untuk menjaga keamanan dan bersikap keras kepada perusak
keamanan. Setiap kemungkaran yang ada, termasuk gangguan tehadap keamanan, diperintahkan untuk dihilangkan oleh siapapun yang melihatnya; baik dengan kekuatan, lisan, ataupun dengan hati melalui sikap penolakan. Bahkan, membiarkan kerusakan yang ada diumpakan Nabi saw. sebagai
menenggelam-kan
seluruh
masyarakat.
Masyarakat
diibaratkan
Rasul
sebagai
sekumpulan orang yang sedang menumpangi kapal di lautan. Jika sebagian mereka melakukan kejahatan dengan melobangi kapal tersebut tanpa dicegah, maka semua penumpangnya akan karam. Bahkan, mati mempertahankan keamanan harta, kehormatan, dan nyawa dari para perusak keamanan dipandang sebagai syahid. Hal demikian tidak dimiliki oleh sistem di luar Islam. Ketiga: makna kebahagiaan yang khas. Allah Swt. telah menetapkan makna kebahagiaan adalah
tercapainya ridha Allah. Berbagai limpahan materi hanyalah kepedihan jika jauh dari ridha Allah. Untuk apa memiliki kekuasaan jika digunakan untuk menjauhkan diri dan masyarakat dari ridha Allah. Walhasil, mafhûm kebahagiaan demikian mendorong setiap orang untuk mengejar ridha Allah dengan menaati-Nya. Salah satunya adalah memberikan keamanan bagi orang lain.
Keempat: menutup pintu kriminal. Salah satu pintu datangnya gangguan keamanan adalah tindak kriminal. Dalam konteks ini, Islam mencegahnya dengan jitu. Allah Swt. melarang tindak kriminal dengan motif apapun, termasuk untuk kepentingan politik. Sistem politik Islam tidak mengenal paham machiavelis (menghalalkan segala cara). Siapapun diharamkan mencuri, merampok, membunuh, merampok harta negara, korupsi, mengintimidasi rakyat, dll. Islam juga mengharamkan zina dan perkosaan. Tidak ada cerita dalam Islam yang mentoleransi menggunakan perempuan sebagai umpan dan modal dalam transaksi ekonomi maupun bargaining politik. Hal ini berbeda secara d iametral dengan sistem politik sekular. Penutupan
pintu
kriminal
tersebut
ditempuh
dengan
landasan
ruhiah,
dengan
menanamkan mafhûm qanâ¶ah dan ridha. Setiap orang menerima dan ridha terhadap rezeki yang diberikan Allah, sedikit ataupun banyak. Selain itu, sistem Islam memiliki seperangkat aturan yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan seksual. Nabi saw. mencontohkan bahwa kebutuhan pokok setiap warga dijamin oleh negara. Adapun pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier diserahkan kepada produktivitas dan kemampuan masing-masing. Negara hanya memfasilitasi siapapun hingga memiliki peluang untuk mendapatkan sumberdaya informasi, dana, dan kesempatan. Ketika kondisi keamanan telah diciptakan, jaminan kebutuhan pokok pun dijamin, maka jika masih tetap ada pihak yang melakukan tindak kriminal, hukum Islam pun ditegakkan pada mereka. Hukum Islam menghasilkan efek jera. Siapa yang tidak akan jera dengan adanya aneka ragam jenis hukum seperti denda, penjara, pengasingan, cambuk, potong tangan, bahkan hukuman mati. Jelaslah, mulai dari keyakinan, kondisi sosial, dan hukum diatur oleh Islam untuk mencegah tindak kriminal. Silakan, telaah sistem sekular apakah punya sistem handal seperti Islam? Jawabannya: Tidak! Selain melalui pendekatan keamanan, ketenteraman pun ditempuh melalui jaminan pemenuhan kebutuhan pokok secara kontinu dan sempurna. Sering alasan ketidakstabilan masyarakat adalah masalah ekonomi. Lagi-lagi, Rasulullah saw. mencontohkan jaminan kebutuhan pokok ini dilakukan secara kontinu dan sempurna. Masyarakat tenang dan tenteram karena ada jaminan terpenuhinya kebutuhan pokok individual (sandang, pangan, dan papan), serta kebutuhan pokok kolektif (pendidikan, keamanan, dan kesehatan). Ketentraman akan terganggu ketika rasa keadilan terusik. Di situlah Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar ketakwaan. Bahkan, adil selalu merupakan syarat seseorang diterima kesaksian dan kelayakan penguasa. (Lihat: QS al-Maidah [5]:8).
Allah Pencipta alam memuji dan memerintahkan bersikap adil. Siapapun harus adil. Bukan sekadar sikap, Allah menjelaskan realitas bahwa semua orang dibawah payung Islam kedudukannya sama, tidak ada diskriminasi atas dasar suku, etnis, golongan, bahkan agama. Semua warga negara dalam sistem politik Islam berkedudukan sama. Betapa melekat dalam benak setiap Muslim penuturan Nabi saw. bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas non Arab, juga tidak ada kelebihan orang non-Arab atas Arab kecuali karena ketakwaannya. Pada saat Allah memerintahkan adil, dan saat yang sama manusia itu berkedudukan sama di sisi Allah, maka hanya ada satu pilihan: bersikap adil. Di samping memerintahkan adil, Allah Swt. melarang kezaliman. Penggusuran tanah milik, perampasan hak, ataupun perlakuan sewenang-wenang merupakan sebagian penampakan kezaliman. Pelaku kezaliman tidak akan ditunjuki oleh Allah Swt. (Lihat: QS al-Jumuah: 5), dan di dunia dikenai sanksi hukum sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Lebih dari itu, hubungan antara rakyat dan penguasa dalam Islam harus didasarkan pada keadilan, bukan kezaliman. Rasulullah Saw. bersabda: Tidak akan seorang pemimpin kaum Muslim mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali diharamkan baginya masuk surga. (HR al-Bukhari dan Muslim). Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang lalim. Karena itu, janganlah kamu termasuk golongan mereka (HR al-Bukhari dan Muslim). Terlihat, tegaknya keadilan dalam Islam lahir dari keyakinan akan perintah Allah Swt., pandangan kesejajaran manusia sesuai dengan realita, dan metode implementasinya berupa sanksi hukum bagi pelanggarnya. Tentu, sistem politik yang dibangun di atas landasan seperti ini merupakan sistem politik yang unggul. 3. Menciptakan hubungan ideologis penguasa dengan rakyat.
Hubungan penguasa dengan rakyat dalam sistem politik Islam adalah hubungan ideologis. Kedua belah pihak saling berakad dalam baiat untuk menerapkan syariat Islam. Penguasa bertanggung jawab dalam penegakkannya. Sebaliknya, rakyat membantu penguasa sekuat tenaga, taat kepadanya, selama tidak menyimpang dari Islam. Berdasarkan hubungan ideologis inilah penguasa akan melakukan pengurusan (ri¶âyah) terhadap umatnya melalui: (a) penerapan sistem Islam secara baik: (b) selalu memperhatikan kemajuan masyarakat di segala bidang; dan (c) melindungi rakyat dari ancaman. Nabi saw. bersabda (yang artinya): Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya
memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam (HR al-Bukhari). Pada sisi lain, rakyat tidaklah tinggal diam. Di pundak mereka terdapat kewajiban terhadap pemimpin dan negaranya sesuai dengan akad baiat. Karenanya, rakyat berperan untuk: (a) melaksanakan kebijakan penguasa yang sesuai dengan syariat demi kepentingan rakyat; (b) menjaga kelangsungan pemerintahan dan semua urusan secara syar¶î (larangan keluar dari penguasa, perintah memerangi bughât, dsb); dan (c) memberikan masukan kepada penguasa; mengontrol dan mengoreksi penguasa. Dengan adanya hak sekaligus kewajiban warga negara untuk memberikan nasihat, pelurusan (tashîh), dan koreksi terhadap penguasa (muhâsabah alhukkâm) akan terjamin penerapan sistem Islam secara baik di dalam negeri. Merujuk pada hal tersebut, hubungan rakyat dengan penguasa dalam sistem politik Islam adalah hubungan antara sesama hamba Allah Swt. yang sama-sama menerapkan kewajibannya dalam fungsi yang berbeda. Hubungan antara keduanya merupakan hubungan sinergis, fokus, dan saling mengokohkan untuk penerapan syariah demi kemaslahatan rakyat. Sungguh, pemandangan demikian amat sulit ditemukan dalam sistem politik selain selain Islam. 4.
Mendorong
kemajuan
terus-menerus
dalam
pemikiran,
sains
teknologi,
dan
kesejahteraan hidup.
Sejarah telah membuktikan hal ini. Kemajuan sains, teknologi, dan pemikiran merupakan keniscayaan dalam Islam karena: a. Islam mendorong umat untuk terus berpikir, merenung untuk menguatkan iman dan menambah pengetahuan tentang makhluk. Ada 43 ayat al-Quran yang memerintahkan berpikir. b. Melebihkan ulama daripada orang jahil (Lihat: QS al-Mujadilah: 11). c. Allah telah menundukkan alam untuk manusia agar diambil manfaatnya. Realitas ini mengharuskan umat untuk mengkaji alam itu. Artinya, realitas menuntut umat untuk mengembangkan sains dan teknologi. d. Islam mendorong inovasi dan penemuan. Dalam masalah jihad, misalnya, Rasulullah saw. mengembangkan persenjataan dabâbah saat itu. Kini, berarti umat harus mengungguli sains dan teknologi negara besar. Begitu juga ijtihad; harus terus dikembangkan. Betapa tidak, banyak sekali perkara baru bermunculan, padahal dulu belum dibahas oleh para ulama.
Bukan hanya itu, kemajuan ekonomi pun akan tercapai karena: a) ada konsep kepemilikan dan pengelolaannya secara jelas; b) kewajiban ri¶âyah mengharuskan adanya perhatian secara terus menerus atas urusan dan kemajuan; c) perlindungan terhadap milik pribadi dan pemanfaatannya dalam batas syariat; dan d) adanya pengumpulan harta untuk kaum miskin dan lemah. Konsekuensi dari hal ini bukanlah sebatas dana menetes ke bawah (tricle down effect), melainkan menggelontor ke segala penjuru. Hal ini berbeda dengan sistem Kapitalisme yang membiarkan manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus).
BAB IV KESIMPULAN Dari pembahasan tersebut diatas dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat ,menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas , menjaga fondasi pemerintahan , menjaga kekuatan politik , pertahanan , ekonomi , keamanan sehingga menjadi sistem pemerintihan yang kontiny,Quo dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. 2. Keunggulan system pemerintahan islam a. Istiqamah. b. Mewujudkan ketenteraman secara kontinu. c. Menciptakan hubungan ideologis penguasa dengan rakyat. d. Mendorong kemajuan terus-menerus dalam pemikiran, sains teknologi, dan kesejahteraan hidup. 3. Keunggulan Sistem Pemerintahan Demokrasi, t erdiri dari : a. Dempkrasi Langsung. Diantara keunggulannya adalah : Menjamin kendali warga Negara terhadap kekuasaan politik. b. Demokrasi Perwakilan. Diantara keunggulannya adalah : Lebih mudah diterapkan dalam masyarakat yang lebih ko mpleks.
c. Demokrasi Permusyawaratan. Diantar keunggulannya adalah : Mendorong warga Negara untuk selalu memikirkan kepentingan bersama.
DAFTAR PUSTAKA Saeful Mujani, M uslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde-Baru
Gramedia
Pustaka Utama . 2007. ISBN : 979-22-2749-0
Ellyasa KH Dharwis, M. Iman Aziz, M. Jadul Maula . Agama, Demokrasi dan Keadilan. Gramedia
Pustaka Utama. 1993. ISBN : 979-511-775-0
Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono, M anuver Politik UlamaTafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara . Jalasutra. Tanpa Tahun.
Ali Munhanif, Hendro Prasetyo, Islam dan Civil Society.
Gramedia
Pustaka Utama.
2002. ISBN : 979-686-668-4 Olivier Roy, Gagalnya Islam Politik , Serambi, 2002 Srijanti, A. Rahman, Purwanto S. K. Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Salemba, 2006. ISBN : 979-691-318-6
Banyak kalangan sarjana Islam yang kembali mengkaji akar dan khazanah Islam dan secara meyakinkan berkesimpulan bahwa Islam dan demokrasi tidak hanya kompatibel; sebaliknya, asosiasi keduanya tak terhindarkan, karena sistem po litik Islam adalah berdasarkan pada Syura (musyawarah). Khaled Abou el-Fadl, Ziauddin Sar dar, Rachid Ghannoushi, Hasan Turabi, Khurshid Ahmad, Fathi Osman dan Shaikh Yusuf Qardawi serta sejumlah intelektual dan sarjana Islam lain yang bersusah payah berusaha mencari titik temu antara dunia Islam dan Barat menuju saling pengertian yang lebih baik berkenaan dengan hubungan antara Islam dan demokrasi. Karena, kebanyakan diskursus yang ada tampak terlalu tergantung dan terpancang pada label yang dipakai secara stereotipe oleh sejumlah kalangan. Menurut Merriam, Webster Dictionary, demokrasi dapat didefinisikan sebagai ³pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dandilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Realitasnya adalah bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan aspek- aspek definisi atau gambaran demokrasi di atas, tetapi yang lebih penting lagi, aspek-aspek tersebut sangat esensial
bagi Islam. Apabila kita dapat melepaskan diri dari ikatan label dan semantik, maka akan kita dapatkan bahwa pemerintahan Islam, apabila disaring dari semua aspek yang ko relatif, memiliki setidaknya tiga unsure pokok, yang berdasarkan pada petunjuk dan visi Alquran di satu sisi dan preseden Nabi dan empat Khalifah sesudahnya (Khulafa al-Rasyidin) di sisi lain. Pertama, konstitusional. Pemerintahan Islam esensinya merupakan sebuah pemerintahan yang `¶konstitusional´, di mana konstitusi mewakili kesepakatan rakyat (the go verned) untuk diatur oleh sebuah kerangka hak dan kewajiban yang ditentukan dan disepakati. Bagi Muslim, sumber konstitusi adalah Alquran, Sunnah, dan lain-lain yang dianggap relevan, efektif dan t idak bertentangan dengan Islam. Tidak ada otoritas, kecuali rakyat, yang memiliki hak untuk membuang atau mengubah konstitusi. Dengan demikian, pemerintahan Islam tidak dapat berbentuk pemerintahan otokratik, monarki atau militer. Sistem pemerintahan semacam itu adalah pada dasarnya egalitarian, dan egalitarianisme merupakan salah satu ciri tipikal Islam. Secara luas diakui bahwa awal pemerintahan Islam di Madinah adalah berdasarkan kerangka fondasi konstitusional dan pluralistik yang juga melibatkan non-muslim. Kedua, partisipatoris. Sistem politik Islam adalah partisipatoris. Dari pembentukan struktur pemerintahan institusional sampai tahap implementasinya, sistem ini bersifat partisipatoris. Ini berarti bahwa kepemimpinan dan kebijakan akan dilakukan dengan basis partisipasi rakyat secara penuh melalui proses pemilihan popu ler. Umat Islam dapat memanfaatkan kreativitas mereka dengan berdasarkan petunjuk Islam dan preseden sebelumnya untuk melembagakan dan memperbaiki proses-proses itu. Aspek part isipatoris ini disebut proses Syura dalam Islam. Ketiga, akuntabilitas. Poin ini menjadi akibat wajar esensial bagi sistem konstitusional/partisipatoris. Kepemimpinan dan pemegang otoritas bertanggung jawab pada rakyat dalam kerangka Islam. Kerangka Islam di s ini bermakna bahwa semua umat Islam secara teologis bertanggung jawab pada Allah dan wahyu-Nya. Sementara dalam tataran praksis akuntabilitas berkaitan dengan rakyat. Oleh karena itu, khalifah sebagai kepala negara bertanggung jawab pada dan berfungsi sebagai Khalifah al-Rasul (representatif rasul) dan Khalifah al-Muslimin (representatif umat Islam) sekaligus. Poin ini memerlukan kajian lebih lanjut karena adanya mispersepsi tentang kedaulatan (sovereignty): bahwa kedaulatan Islam adalah milik Tuhan (teokrasi) sedangkan kedaulatan dalam demokrasi adalah milik rakyat. Anggapan atau interpretasi ini jelas naif dan salah. Memang, Tuhan merupakan kedaulatan tertinggi atas kebenaran, tetapi Dia telah memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada umat manusia di dunia. Tuhan memutuskan untuk tidak berfungsi sebagai Yang Berdaulat di dunia. Dia telah menganugerahi manusia dengan wahyu dan petunjuk esensial. Umat Islam diharapkan untuk membentuk diri dan berperilaku, secara individual dan kolektif, menurut petunjuk itu. Seka lipun esensinya petunjuk ini berdasarkan pada wahyu, tetapi interpretasi dan implementasinya adalah profan. Apakah akan memilih jalan ke surga atau neraka adalah murni keputusan manusia. Apakah akan memilih Islam atau keyakinan lain juga keputusan manusiawi. Apakah akan memilih untuk mengorganisir kehidupan kita berdasarkan pada Islam atau tidak juga terserah kita. Begitu juga,
apakah umat Islam hendak memilih bentuk pemerintahan Islam atau sekuler. Tidak ada paksaan dalam agama. Apabila terjadi konflik antara masyarakat dan pe mimpin, seperti mayoritas masyarakat tidak menginginkan sistem Islam, maka kalangan p impinan tidak dapat memaksakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Tidak ada paksaan atau tekanan dalam Islam. Karena tekanan dan paksaan tidak akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan fondasi Islam tidak dapat didasarkan pada paksaan atau tekanan. Pada karakter fundamental yang didasarkan pada poin-poin di atas, tidak ada konflik antara demokrasi dan sistem politik Islam, kecuali bahwa da lam sistem politik Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya Islami apabila tindak tanduknya bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat harus menyambut sistem demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, salah satu intelektual muslim kontemporer terkemuka, `¶demokrasi merupakan ap likasi terbaik dari Syura´.[] A Fatih Syuhud, mahasiswa Pasca-Sarjana Ilmu Politik, Agra University, India DIarsipkan di bawah: Artikel Opini « Islam, Relativisme Budaya dan Toleransi Beragama Terorisme Internasional dan Perdagangan Global » 4
Responses to ³Islam dan Demokrasi´
1.
fitri yugiarti, di/pada April 3rd, 2007 pada 10:45 am Dikatakan:
selamat sore.. maaf, saya seorang mahasiswi ingin mengcop y artikel ini untuk referensi tugas saya.apakah boleh?
2. Jeremy Callahan,
di/pada Nopember 13th, 2008 pada 3:24 am Dikatakan:
p6xiljwt0pw1czbu
3. ati, di/pada Januari 3rd, 2009 pada 8:31 am Dikatakan:
w
saudara Al Fatih««.. prinsip2 demokrasi yang anda berikan masih belum lengkap«.. salah satunya adalah prinsip kebebasan yang tidak ada dalam islam, kebebasan membuat aturan yang menjadi fundamental demokrasi sedangkan pembuat hukum adalah Allah saja, dan manusia memahaminya dan berijtihat seperti yang dilakukan para sahabat««.. mari ditelaah lagi lebih dalam«.. jangan hanya takut dibilang islam tidak demokratis sehingga kita mencari celah agar islam demokratis«. sudah sangat jelas demokrasi tidak ada dalam islam, dan demokrasi yang menjerumuskan umat manusia dalam keterpurukan«««. mari kita lihat bagaimana kehancuran masyarakat dunia karena demokrasi«««.
4.
