KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 – 2015 – 2019 2019
RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 – 2015 – 2019 2019
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor ………. Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 20152019, sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Desa, Pembangunan
Rencana Strategis Unit Organisasi masing-masing serta dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pemrograman di Eselon I. Secara berjenjang dokumen Renstra ini juga harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Strategis atau dokumen Rencana Program masing-masing Unit Kerja Eselon I serta dokumen Rencana Kegiatan masing masing Unit Kerja Eselon II dan Balai. Dengan adanya sinkronisasi antar-unit di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RENJA-KL dan RKA-KL Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi setiap tahun sampai dengan tahun 2019. Selain itu, Rencana Strategis ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) K/L yang dimuat dalam sistem aplikasi RKA-KL, sehingga akan tergambarkan dengan jelas antara arah kebijakan makro dalam Renstra sampai detail kegiatan yang ada dalam RKA-KL. Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini dapat diimplementasikan untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis; mengentaskan kabupaten daerah tertinggal menjadi daerah yang maju; serta membangun dan mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050); 2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
4.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2014
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perenanaan Pembangunan Nasional Nomor :05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 20152019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019.
Pasal 4 Renstra KDPDTT sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menyusun program, kegiatan, indikator, target dan anggaran. Pasal 5 Sekretaris Jendral, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KDPDTT yang telah dituangkan dalam Renja KDPDTT. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia
1) Jumlah Penduduk 2) Sumber Penghasilan Utama Penduduk 3) Prosentase (%) Rumah Tangga Pengguna Listrik 4) Bahan Bakar untuk Memasak 5) Tempat Buang Air Besar 6) Fasilitas Pendidikan 7) Fasilitas Kesehatan 8) Rata-rata jarak mencapai Fasilitas Kesehatan 9) Kemudahan mencapai fasilitas Kesehatan 10) Ketersediaan Tenaga Kesehatan 11) Jenis 11) Jenis Air Bersih yang digunakan 12) Jenis 12) Jenis Permukaan Jalan Desa 13) Sarana Komunikasi 14) Keberadaan Pasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Presiden Jokowi, yang menempatkan desa sebagai kekuatan untuk bisa diberdayakan menjadi “kekuatan besar” yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat,
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... xi DAFTAR TABEL .......................................................................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................................................. xv
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum.......................................................................................... 1 1.1.1 Kondisi Umum Perdesaan............................................................... 3 1.1.2 Kondisi Umum Daerah Tertinggal ................................................... 8 1.1.3 Kondisi Umum Transmigrasi .......................................................... 12 1.2 Potensi dan Permasalahan ........................................................................ 16 1.2.1 Potensi dan Permasalahan Perdesaan............................................. 19 1.2.2 Potensi dan Permasalahan Daerah Tertinggal ................................. 22 1.2.3 Potensi dan Permasalahan Transmigrasi ........................................ 23
3.5.1 Kerangka Kelembagaan Bidang Desa .............................................. 63 3.5.2 Kerangka Kelembagaan Bidang Daerah Tertinggal .......................... 64 3.5.3 Kerangka Kelembagaan Bidang Transmigrasi ................................. 64 3.6 Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi .................................................................... 65 3.6.1 Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal .............................. 69 3.6.2 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .................................................... 69 3.6.3 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan ........................................................................ 70 3.6.4 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu ............................................................................. 71 3.6.5 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ........................................................................... 71 3.6.6 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi ................ 72 3.6.7 Rincian Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi ................................................................... 72 3.6.8 Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal ............................. 73 3.6.9 Rincian Tugas dan Fungsi Badan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, serta Informasi ............ 74 3.6.10Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli ................................................ 74
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Jumlah Desa Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau Besar ......................4
Tabel 2
Penyebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi Dan Wilayah Pulau/ Kawasan Tahun 2015-2019 .................................................................... 10
Tabel 3.
Penyebaran Daerah Tertinggal Berdasarkan Wilayah Pulau/ Kawasan Tahun 2015-2019 ...................................................................................11
Tabel 4.
Daftar Daerah Otonom Baru yang Menjadi Daerah Tertinggal ................ 11
Tabel 5
Kondisi Umum Daerah Tertinggal ...........................................................12
Tabel 6
Sebaran Kontribusi Permukiman Transmigrasi menjadi Wilayah Administrasi Pemerintahan (Pra Pelita-2014) .......................................... 15
Tabel 7
Sebaran Kawasan Transmigrasi .............................................................. 24
Tabel 8
Sebaran Kawasan Keterkaitan Kota dan Desa Per Wilayah Pulau
31
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan ....................................1
Gambar 2
Peran Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-2013 (Persen)...................................................................................................2
Gambar 3.
Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal .......................... 9
Gambar 4
Peta Sebaran Kawasan dan Lokasi Transmigrasi di Indonesia .............. 15
Gambar 5
Profil Persebaran Penduduk Tahun 1930-2010..................................... 17
Gambar 6
Trend Rasio ketergantungan 2010-2035 ...............................................18
Gambar 7
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ................... 42
Gambar 8
Hubungan Struktur Program dan Kegiatan dengan Organisasi/ Kelembagaan
49
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 ......................................................................
L-1
Lampiran 2
Daftar 122 Kabupaten Tertinggal ....................................
L-17
Lampiran 3
Struktur Organisasi Eselon I ..........................................
L-19
Lampiran 4
Matriks Kerangka Regulasi ..............................................
L-29
A. Kerangka Regulasi Bidang Perdesaan ........................
L-29
B. Kerangka Regulasi Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal ................................................................. C. Kerangka Regulasi Bidang Ketransmigrasian
L-31 L-36
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum
Pembangunan Nasional selama hampir 70 tahun sejak Indonesia merdeka telah menghasilkan berbagai kemajuan. Namun disadari bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah menimbulkan residu masalah pembangunan di perdesaan. Pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro, cenderung menimbulkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat petumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami pengurusan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa-kota, antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat, antara wilayah Jawa dan luar Jawa dan sebagainya.
Kesenjangan yang menjadi salah satu isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini tercermin antara lain dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983-2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB, terlihat pada Gambar dan Tabel di bawah ini.
Gambar 2 Peran Wilayah/Pulau Dalam Pembentukan PDB Nasional 1983-2013 (Persen) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1983
1988
Jawa dan Sumatera
1993
1998
Kalimantan dan Sulawesi
2003
Bali dan Nusa Tenggara
2008
2013
Maluku dan Papua
menjadi melemah, dan inefisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta timbulnya masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin kompleks dan sulit diatasi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah telah menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian wilayah yang dapat berimplikasi pada terbentuknya daerah yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lain. Pada sisi lain dari wilayah maju muncul pula apa yang disebut sebagai wilayah tertinggal. RPJMN 2015-2019 menyatakan terdapat 122 kabupaten tertinggal, dimana persebaran daerah tertinggal terkonsentrasi di kawasan Indonesia bagian timur, dimana 103 kabupaten atau 84,42 persen dari 122 jumlah daerah tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia. Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan. Beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah, antara lain melalui pelaksanaan transmigrasi, pengembangan pusat pertumbuhan (growth (growth poles ) secara tersebar, dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan.
pertumbuhan rata-rata sebesar 2,29 persen atau 1.409 desa per tahun. Akan tetapi, semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Berdasarkan data BPS, pada bulan Maret tahun 2014 terdapat 28,28 juta jiwa atau 11,25 persen penduduk miskin di Indonesia, dimana 17,77 juta diantaranya merupakan penduduk miskin yang berada di perdesaan atau 14,17 persen. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian yaitu sekitar 57 persen pada tahun 2012, 2012, dengan tingkat upah bulanan relatif rendah yaitu sebesar Rp.628.364, dibandingkan di masyarakat di perkotaan sebesar Rp.754.779). Tingginya alih fungsi lahan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, minimnya penerapan inovasi dan teknologi pertanian, serta perubahan iklim yang tidak menentu turut memperparah kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi ini selanjutnya memicu meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Berdasarkan data Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri, pada tahun
