AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAHAN RANGKUMAN CHAPTER TUJUH DAN DELAPAN FINANCIAL ACCOUNTING THEORY & FINANCIAL ACCOUNTING TECHNIQUES
Dosen : Dr. Mahmudi, SE., M.si.
NAMA Amanda Ayarinova (16919045)
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2018
CHAPTER 7 FINANCIAL ACCOUNTING THEORY
A. Teori akuntansi (accounting theory )
Teori akuntansi secara konvensional berkaitan dengan akuntansi keuangan untuk memeberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal. Ini mencakup semua aspek laporan keuangan diterbitkan sebagaimana kegunaannya sebagai berikut:
Tujuan laporan keuangan;
bentuk laporan keuangan;
isi laporan keuangan;
hukum, peraturan, dan pedoman yang mengatur laporan keuangan;
pembuat kebijakan akuntansi; Akuntansi keuangan (konvensional yang dibuat pada tahun 1966 oleh American
Accounting Association A statement of Basic Accounting Theory) mengatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan purposive, yaitu diarahkan pada tujuan yang telah ditentukan. Sebelumnya, akuntansi dipikirkan dengan cara yang sama seperti matematika, seolah-olah itu adalah manipulasi bilangan abstrak tapi sistematis.
B. Teori Akuntansi dan Organisasi Sektor Publik ( Accounting Theory and Public Sector
Organisasional)
Kategori Organisasi Menurut Prof. R. N. Anthony 1) Organisasi berorientasi laba yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. 2) Non-profit nirlaba Lembaga Non-profit yang sumber finansialnya diperoleh seluruhnya, atau hampir seluruhnya, dari pendapatan dari penjualan barang dan jasa. 3) Tipe B nirlaba organisasi nirlaba yang memperoleh sejumlah besar sumber keuangan dari sumber selain penjualan barang dan jasa. Secara umum, industri nasional dan akun perusahaan publik mengikuti model bisnis dari rekening laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, termasuk keuntungan dan kerugian sektoral yang menggugah model nirlaba tipe B. Tujuan Anthony dalam menawarkan kategori di atas adalah untuk membantu menjawab pertanyaan berikut: bagaimana, jika sama sekali, apakah organisasi bisnis b dibedakan dari organisasi lain untuk tujuan menetapkan standar akuntansi? Dia menggabungkan tiga alternatif: 1) perbedaan keuntungan / nirlaba; 2) sumber perbedaan keuangan: 3) tidak ada perbedaan. 4) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Stewardship and accountability)
Ada dua konsep dasar akuntansi keuangan yang akan berguna untuk didefinisikan sebelum kita mendiskusikan pengguna dan kebutuhan, terutama karena penggunaannya dalam bahasa biasa seringkali tidak membantu dalam memahami makna teknis. Ini adalah penatalayanan dan pertanggungjawaban, dan ini mewakili dua ujung spektrum kemungkinan pelaporan. Penatalayanan mengacu pada kepemilikan aset orang lain oleh seorang pelayan. Dalam pengertiannya yang sempit, tanggungjawab penatagunaan adalah untuk menunjukkan bahwa aset tersebut belum disalahgunakan. Akuntansi dan penatalayanan adalah, oleh karena itu, biasanya terbatas pada neraca yang menunjukkan uang yang dikumpulkan oleh penatalayan, formulir di mana uang itu dipegang, dan sebuah sertifikat audit membatalkan kebenaran dan keadilan negara. Ada banyak cara melalui mana organisasi sekto publik dimintai pertanggungjawaban (melalui pemilihan, pemerintahan tingkat tinggi, media, pertanyaan publik, dll.) dan untuk berbagai aspek kinerja mereka (lihat Stewart, 1984). Meski tidak mudah didefinisikan, akuntansi menunjang akuntabilitas keuangan ditambah beberapa aspek kemampuan akun economis. Akal pertanggungjawaban ini melampaui pengelolaan aset campuran yang didefinisikan untuk memasukkan tanggung jawab atas kinerja aset tersebut.
C. Tujuan Teori Akuntansi Sektor Publik ( Objective in Public Sector Accounting
Theory ) Tujuan keseluruhan laporan keuangan adalah relevan. Untuk menentukan hal ini lebih jauh, kita perlu mengetahui siapa pengguna dan kebutuhan mereka. Karena saat ini kita tidak memiliki pengetahuan ini, kita berhipotesis pada kelompok pengguna dan kebutuhan mereka. Tujuan laporan keuangan secara keseluruhan adalah relevansi. Perlu mengetahui siapa pengguna laporan keuangan dan apa kebutuhan mereka. Terdapat kesulitan dalam menentukan kedua hal tersebut. Oleh karena itu, terdapat 2 pendekatan untuk mengatasinya: differential approach dan integral approach. Differential Approach menekankan kompleksitas akuntansi keuangan dan menghasilkan banyak kelompok user. Kelompok user dalam differential approach: Pembayar pajak, Inverstor, Grantor, Pegawai, Penjual, Badan legislative, Badan pengawas, Manajemen, Voter, Fee-paying service recipient. Tujuan Differential approach ialah
menentukan tujuan dengan melihat hubungan pengguna dengan
organisasi pemerintah, menentukan kebutuhan pengguna dari tujuan tersebut. Menerima ketidaksamaan laporan keuangan bisnis dan non-bisnis sebagai hal yang penting. Integral Approach menekankan pada persamaan dan menghasilkan sedikit kelompok user .5 Kelompok user dalam integral approach: Badan pemerintahan, Investor dan kreditor, Penyedia sumber daya, Badan pengawas, Konstituen. Integral approach memiliki tujuan yaitu : 1.
Memberikan informasi mengenai kemampuan finansial organisasi dalam melaksanakan program yang telah direncanakan.
2.
Memberikan
informasi
mengenai
kepatuhan
manajemen
dalam
membelanjakan sumber daya yang dimiliki, apakah sesuai dengan anggaran atau tidak. 3.
Memberikan informasi apakah dana yang dimiliki digunakan secara bijak.
4.
Memberikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan dalam memberikan layanan bagi publik.
CHAPTER 8 FINANCIAL ACCOUNTING TECHNIQUES
Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik adalah akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, akuntansi kas, dan akuntansi accrual. Pada dasarnya kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, maupun menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama (Jones and Pendlebury, 2000). Isu yang munculdan menjadi perdebatan dalam reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi double entry bookkeeping dan perubahan teknik atau sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis accrual. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan pewujudan good public governance, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang auditable. Cash basis mempunyai kelebihan antara lain mencerminkan informasi yang riil dan obyektif. Sedangkan kelemahannya antara lain kurang mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Teknik akuntansi berbasis accrual dinilai dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan. Pengaplikasian accrual basis lebih ditujukan pada penentuan biaya layanan dan harga yang dibebankan kepada publik, sehingga memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang optimal dan sustainable. Pengaplikasian accrual basis memberikan gambaran kondisi keuangan secara menyeluruh (full picture), yang meliputi manajemen sumber daya (resource management) dan manajemen utang (liability management), dan menyediakan indikasi kekuatan fiskal jangka panjang dalam reformasi manajemen keuangan dan reformasi manajemen lainnya (Mellor, 1996). Penekanan penggunaan accrual basis juga disyaratkan dalam GASB (1999) dan diterapkan bersama-sama dengan asumsi dasar lainnya seperti going concern, consistency of presentation, materiality and aggregation untuk mewujudkan comparative information (IFAC, 2000). Namun demikian, accrual accounting mempunyai beberapa kelemahan antara lain penilaian dan revaluasi aset yang didasarkan atas taksiran dan penggunaan estimasi dalam
penghitungan depresiasi (Conn, 1996). Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik mereka, terutama perubahan dari cash basis menjadi accrual basis. Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan tidak seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus di Italia menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi, efisiensi, dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, dalam mereformasi suatu sistem perlu dilakukan analisis mendalam terhadap faktor lingkungan, salah satunya adalah faktor sosiologi masyarakat (Yamamoto, 1997). Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dipertegas dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
TEKNIK-TEKNIK KEUANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Terdapat lima teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik. Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Berikut adalah teknik-teknik akuntansi tersebut : 1. Akuntansi Anggaran (budgetary accounting).
Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk mmenekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. 2. Akuntansi Komitmen (commitment accounting)
Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersamasama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggara, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (overcommit). Manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anngaran. Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (legal liability) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. 3. Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Disektor publik, dana kas cukup penting dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi
anggaran
organisasi
sektor
publik.
Jadi,
sistem
akuntansi
harus
memprioritaskan pada pengelolaan dana kas. Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Saat ini dalam akuntansi dana, “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, t ermasuk sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya. Sistem akuntansi pemerintah yang dilakukan dengan konsep dana, memperlakukan unit kerja sebagai accounting entity dan budget entity yang berdiri sendiri. Sistem ini dibuat utk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan utk tujuan yg telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan bila tdpt otorisasi dr dewan legislatif, pihak eksekutif, atau karena tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Dua jenis dana pd organisasi sektor publik, yaitu:
a)
Expendable fund: digunakan utk menctt nilai aktiva, utang, perubahan aktiva
bersih & saldo dana yg dpt dibelanjakan utk kegiatan yg tak bertujuan mencari laba. Digunakan pd governmental funds b)
Nonexpendable fund: utk menctt pendapatan, biaya, aktiva, utang, & modal utk
kegiatan yg sifatnya mencari laba. Digunakan pd organisasi bisnis (proprietary funds).
4. Akuntansi Kas (Cash Accounting)
Penerapan akuntansi kas yaitu pendapatan dicatat pada saat kas diterima & pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihannya, mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun GAAP tak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tak dapat mencerminkan kinerja sesungguhnya. 5. Akuntansi Akrual
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan LK yang lebih dapat dipercaya, akurat, komprehensif, & relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, & politik. Pengaplikasian accrual basis dalam ASP adalah untuk menentukan cost ofservices & chargingfor services, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Aplikasi accrual basis sektor swasta digunakan untuk proper matching cost againts revenue. Perbedaan ini disebabkan karena pada sektor swasta lebih profit oriented, sedangkan sektor publik pada public service oriented. Teknik akuntansi tsb tak bersifat mutually, artinya penggunaan satu teknik tak berarti menolak penggunaan teknik lain. Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dg alasan kemudahan & kepraktisan. Namun tak dpt memberikan informasi yg komprehensif & mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tuntutan good governance (transparaiisi & akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik) menjadikan perubahan dari sistem single entry menjadi double entry sebagai solusi mendesak diterapkan.
Aplikasi pencatatna transaksi dengan
sistem double entry ditujukan untuk : 1. Menghasilkan Laporan Keuangan yang auditable & traceable yang merupakan faktor utama menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggunjawabkan kepada publik. 2. Dapat dilakukan pengukuran kinerja secar alebih tepat.
