ppt otonomi

Otonomi Daerah

Kelompok 9

Kelompok 9

Anugrah B. C. 2312100077

Nikita

Ega  Yasmikha  Yasmikha S. 23121001

Tujuan Mampu memahami , mengidentifikasi, menganalisis dan mengimplementasikan Otonomi daerah

Standar kompetensi • Dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam otonomi

daerah , prinsip, tujuan serta asas dalam otonomi daerah • Memahami peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan undang-undang otonomi daerah • Mampu memahami otonomi daerah masa orde lama, orde baru dan masa kini

• Otonomi berasal dari bahasa Yunani. Auto=sendiri , nomos= hukum • Artinya bertindak atas dasar hukum/ aturan yang dibuat oleh diri sendiri.

• Otonomi berarti keleluasaan atau kekuasaan mengatur diri sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasinya berdasarkan aturan yang berlaku.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Pemberdayaan masyarakat • Peningkatan kesejahteraan • Pengembangan kreatifitas • Peningkatan peran aktif (partisipasi) masyarakat

Mengapa muncul ide Otonomi Daerah?

• Secara teori, konsep otonomi daerah munculnya bersamaan dengan konsep sistem pemerintahan. • Ide otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berkembang pesat sejak reformasi.

Beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang otonomi daerah dan pernah berlaku di Indonesia antara lain: • UU No. 1 tahun 1945; • UU No. 22 tahun1948; • UU No. 1 tahun 1957; • UU No. 5 tahun 1974; • UU No. 22 tahun 1999.

• UUD 1945 Amandemen IV, pasal 18, 18A dan 18B • Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah • Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

• Mewujudkan sistem pemerintahan demokrasi • Memeratakan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. • Memberdayakan seluruh potensi bangsa • Menciptakan dan membentuk sikap kemandirian bangsa. • Meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Meningkatkan pelayanan umum. • Meningkatkan daya saing daerah.

• Prinsip otonomi seluas-luasnya

• Prinsip otonomi nyata • Prinsip otonomi bertanggung jawab

• asas desentralisasi,

• asas pembantuan, • asas dekonsentrasi

• Kewenangan politik, rakyat diberi kesempatan memilih langsung kepala daerahnya dan wakil rakyat • Kewenangan administrasi, menyangkut keuangan • Kewenangan dalam bidang pelayanan publik seperti: kesehatan, pendidikan, pertanian,pekerjaan umum, perhubungan, agama, pertambangan, dan lain-lain. • Membuat peraturan daerah dan mengusahakan sumber dana daerah. • Otonomi daerah dijalankan oleh pemerintah daerah selaku badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif  daerah.

• Politik luar negeri • Pertahanan dan keamanan • Yustisi • Moneter dan fiskal nasional • Agama.

• Mengatur & mengurus sendiri urusan pemerintahannya. • Memilih pemimpin daerah. • Mengelola aparatur daerah. • Mengelola kekayaan daerah. • Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. • Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. • Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

• Melindungi masyarakat. • Menjaga persatuan, kesatuan & kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. • Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. • Mengembangkan kehidupan demokrasi. • Mewujudkan keadilan & pemerataan. • Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. • Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan • Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak • Mengembangkan sistem jaminan sosial • Menyusun perencanaan & tata ruang daerah

• Mengembangkan sumber daya produktif di daerah • Melestarikan lingkungan hidup • Mengelola administrasi kependudukan • Melestarikan nilai sosial budaya • Membentuk & menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya

• Kesulitan untuk mengalihkan urusan yang biasa ditangani pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. • Sulitnya pemerintah pusat melepaskan daerah begitu saja karena sudah terlalu lama mengasuh daerah. • Miskinnya kreativitas dan inisiatif daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.

 Apa saja masalah yang timbul dari Otda?

Kesimpulan

Thank you

 Any Question?