Pp No 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Kedokateran

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATU PERATURAN RAN PEMERI PEMERINTA NTAH H REPUBL REPUBLIK IK INDONE INDONESIA SIA NOMO NOMOR R 10 TAHU TAHUN N 1966 1966 TENTANG WAJIB WAJIB SIMPAN SIMPAN RAHASI RAHASIA A KEDOK KEDOKTER TERAN AN

PRESID PRESIDEN EN REPUBL REPUBLIK IK INDONE INDONESIA SIA,,

Meni Menimb mban ang g : bahw bahwaa perl perlu u dite diteta tapk pkan an pera peratu tura ran n tent tentan ang g waji wajib b simp simpan an raha rahasi siaa kedokteran. Mengin Mengingat gat

: 1. Pasal Pasal 5 ayat( ayat(2) 2) Undang Undang-Un -Undan dang g Dasar Dasar l945; l945; 2. Pasal Pasal

10 ayat ayat (4) (4) Undan Undangg-Un Unda dang ng Nomo Nomorr 9 Tahun Tahun 1960 1960 tent tentan ang g

Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131 ); 3. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang tentang lafal sumpah sumpah dokter (Lembaran Negara Tahun 1960 No.69); Mendengar Mendengar : Presidium Presidium Kabinet Kabinet Dwikora Dwikora yang yang disempu disempurnakan rnakan..

MEMUTUSKAN:

Mene Menettapka apkan n : "PER "PERAT ATUR URAN AN

PEME PEMERI RINT NTAH AH

TENT TENTAN ANG G

WAJIB AJIB

SIMP SIMPAN AN

RAHASIA KEDOKTERAN".

Pasal 1.

Yang Yang dimaksu dimaksud d dengan dengan rahasi rahasiaa kedokt kedokteran eran ialah ialah segala segala sesuat sesuatu u yang yang diket diketah ahui ui oleh oleh orang orang-o -ora rang ng ters terseb ebut ut dala dalam m pasa pasall 3 pada pada wakt waktu u atau atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran.

Pasal 2….

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -

2

-

Pasal 2.

Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain.

Pasal 3.

Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah: a.

tenaga tenaga keseh kesehata atan n menuru menurutt pasal pasal 2 Unda Undangng-und undang ang tent tentang ang Tena Tenaga ga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1963 No. 79).

b.

mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 4.

Terha Terhada dap p pela pelang ngga garan ran kete ketent ntua uan n meng mengen enai ai:: waji wajib b simp simpan an raha rahasi siaa kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Menteri Kesehatan dapat melakukan tindakan tindakan administra administratif tif berdasarkan berdasarkan pasal 11 UndangUndangundang tentang Tenaga Kesehatan.

Pasal 5.

Apab Apabil ilaa pelan pelangg ggar aran an yang yang dima dimaks ksud ud dala dalam m pasal pasal 4 dila dilaku kuka kan n oleh oleh mereka mereka yang yang disebu disebutt dalam dalam pasal pasal 3 huruf huruf b, maka maka Menter Menterii Kesehat Kesehatan an dapa dapatt

meng mengam ambi bill

tind tindak akan an-t -tin inda daka kan n

berd berdas asar arka kan n

wewe wewena nang ng

dan dan






3

-

Pasal 6.

Dalam Dalam pelaks pelaksanaa anaan n peratu peraturan ran ini Menter Menterii Kesehat Kesehatan an dapat dapat menden mendengar gar Dewan Pelindung Susila Kedokteran dan/atau badan-badan lain bilamana perlu.

Pasal 7.

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran".

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...






4

-

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat Peratur uran an Peme Pemeri rint ntah ah ini ini deng dengan an penem penempa pata tann nny ya dala dalam m Lembar Lembaran an Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1966. SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK NDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 21





PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN ATAS PERA PERATU TURA RAN N PEME PEMERI RINT NTAH AH No. No. 10 TAHU TAHUN N 1966 1966 TENTANG WAJIB WAJIB SIMPAN SIMPAN RAHASIA RAHASIA KEDOKT KEDOKTERA ERAN. N.

UMUM .

Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan aman dan bebas. Ia harus dapat menceriterakan dengan hati terbuka segala keluhan yang mengganggunya, baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan bahwa hak itu berguna untuk menyembuhkan dirinya. Ia tidak boleh merasa khawat khawatir ir bahwa bahwa segala segala sesuatu sesuatu mengen mengenai ai keadaann keadaannya ya akan disamp disampaik aikan an kepada kepada orang lain, baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerja sama dengan dokter tersebut. Ini adalah syarat utama untuk hubungan baik antara dokter dengan penderita. Pada waktu menerima ijazah seorang dokter bersumpah: "Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter". Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yang diketahuinya karena jabatannya, menurut pasal 322 KUHP yang berbunyi: : "Barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpan oleh kare karena na jaba jabata tan n atau atau peke pekerj rjaa aann nny ya, baik baik yang ang seka sekaran rang g maup maupun un yang ang dahu dahulu lu,, dihuku dihukum m dengan dengan hukuma hukuman n penjar penjaraa selama selama-la -laman manya ya sembil sembilan an bulan bulan atau denda denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah". "Jika "Jika kejaha kejahatan tan ini dilaku dilakukan kan terhad terhadap ap seseor seseorang ang yang yang terten tertentu tu maka maka ini hanya hanya dituntut atas pengaduan orang itu". Peratu Peraturan ran Pemeri Pemerinta ntah h ini diperl diperluka ukan n untuk untuk mereka mereka yang yang melaku melakukan kan perbua perbuatan tan- perbuatan pelanggaran rahasia kedokteran yang tidak dapat dipidana menurut pasal 322 KUHP KUHP terseb tersebut ut atau atau pasal pasal 112 KUHP KUHP tentan tentang g pengra pengrahas hasiaan iaan sesuaat sesuaatu u yang yang bersifat umum.






2

-

PENJELASAN PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan kata-kata "segala sesuatu yang diketahui", dimaksud : Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya untuk menegakkan diagnose dan melakukan melakukan pengobatan: pengobatan: dari anamnese, anamnese, pemeriksaan pemeriksaan jasmaniah, pemeriksaan pemeriksaan dengan alat-alat kedokteran kedokteran dan sebagainya sebagainya.. Juga termasuk fakta yang dikumpulk dikumpulkan an oleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan khasiatnya yang diberikan dokter kepada pasiennya. Merahas Merahasiak iakan an resepresep-dok dokter ter adalah adalah sesuatu sesuatu yang yang pentin penting g dari dari etik etik : pejabat pejabat yang yang bekerja dalam Apotik.

Pasal 2.

Berd Berdasa asark rkan an pasa pasall ini ini oran orang g (sel (selai ain n dari dari pada pada tena tenaga ga keseh kesehat atan an)) yang ang dala dalam m pekerjaannya berurusan dengan orang sakit atau mengetahui keadaan sisakit, (baik) yang ang tida tidak k maup maupun un yang ang belu belum m meng menguc ucap apka kan n sump sumpah ah jaba jabata tan, n, berk berkew ewaj ajib iban an menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan sisakit. Dengan demikian para mahasiswa kedokteran "kedokteran gigi, ahli farmasi, ahli labora laborator torium ium,, ahli ahli sinar, sinar, bidan, bidan, para para pegawai pegawai,, murid murid para para medis medis dan sebagai sebagainy nyaa termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyimpan rahasia. Menteri Kesehatan dapat menetapkan, baik secara umum, maupun secara insidentil, orang-orang lain yang yang wajib wajib menyi menyimpa mpan n rahasia rahasia kedokt kedokteran eran,, misaln misalnya ya pegawai pegawai tata-u tata-usah sahaa pada pada rumah-rumah sakit dan laboratorium-laboratorium,

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Berdasarkan pasal 322 KUHP, maka membocorkan rahasia jabatan, dalam hal ini raha rahasi siaa kedok kedokte tera ran, n, adal adalah ah suat suatu u tind tindak ak pida pidana na yang ditu ditunt ntut ut atas atas peng pengad aduan uan (kla (klach chdel delic ict) t),, apabi apabila la keja kejahat hatan an itu itu ditu dituju juka kan n pada pada seseo seseoran rang g tert terten entu tu.. Demi Demi kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran rahasia kedokteran, meskipun tidak ada suatu pengaduan.








3

-

Sebagai contoh: Seoran Seorang g pejaba pejabatt kedokt kedokteran eran berula berulangk ngkali ali mengob mengobrol rolkan kan di depan depan orang orang banya banyak k tentang keadaan dan tingkah laku pasien yang diobatinya. Dengan Dengan demiki demikian an ia merend merendahk ahkan an martab martabat at jabata jabatan n kedokt kedokteran eran dan mengur mengurang angii kepercayaan orang kepada penjabat-penjabat kedokteran.

Pasal 5.

Berdas Berdasark arkan an pasal pasal ini Menter Menterii Kesehat Kesehatan an dapat dapat memint memintaa kepada kepada instan instansi si yang yang bersangkutan (umpama untuk urusan mahasiswa kepada Departemen P.T.I.P dan sebagainya) agar mengambil tindakan administratip yang wajar bilamana dilanggar wajib simpan rahasia kedokteran ini.

Pasal 6. Menteri Kesehatan membentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran justru untuk mendapat nasehat dalam soal-soal susila kedokteran.

Pasal 7 dan 8.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2803

Pp No 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Kedokateran

Recommend Documents