Politik Islam Ppt

POLITIK ISLAM NAMA : MIFTAKHUL AZIS NIM : 21060114083017 KELAS : D3- PLN

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Assalamu’alaikum

warrahmatullah

wabarakatuh

POLITIK ISLAM (FIQIH SIYASAH) KATA PENGANTAR Alhamdulillah , segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah dan karunianya yang tiada ternilai kepada penyusun, shalawat serta salam semoga tercurah pada Rasululloh Muhammad SAW, keluarga dan segenap sahabat – sahabatnya, hingga akhir jaman, Amin. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telahmemberikan bantuan, dorongan dan do’a, semoga Allah membalas amal baik yang telah dilakukan umat-Nya atas sesama.Amin Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca makalah ini sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan makalah ini, karena penyusun menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Akhirnya hanya kepada-Nyalah kita memohon semoga Allah SWT menjadikan berbagai amalan kita ikhlas karena-Nya. Semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Semarang, 5 Oktober 2015 Penyusun

POLITIK ISLAM A. LATAR BELAKANG

BAB I

Islam merupakan agama Allah Swt sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril dengan tujuan untuk mengubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Di kalangan umat islam ada yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. Di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan oleh empat Khulafa al-Rasyidin.

POLITIK ISLAM BAB I

B. Manfaat penulisan

Terdapat beberapa hal menurut penulis yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua, diantaranya: 1.

Memahami bahwa dalam beragama sangat dibutuhkan suatu politik atau cara

atau dapat dikatakan sebagai suatu metode untuk menjadikan agama tersebut lebih sempurna dan mencapai jabatan takwa di sisi Allah Swt. 2.

Tidak lagi beranggapan jika politik dalam agama itu tidak baik, dan jika ada

orang- orang sekitar

atau masyarakat yang beranggapan demikian, mari kita

beritahukan bahwa agama sangat membutuhkan suatu politik yang bagus. 3.

Dapat menambah keimanan kita sebagai manusia biasa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan mendekatkan diri kepada-Nya.

POLITIK ISLAM C. TUJUAN PENULISAN

BAB I

Ada beberapa alasan mengapa tulisan ini dibuat penulis, yaitu : 1.

Memenuhi tugas mata kuliah Agama

2.

Dapat membandingkan politik yang terjadi pada saat sekarang dengan politik menurut pandangan Islam.

3.

Agar dapat mengetahui dan memahami tentang politik secara Islam.

4. Dengan mengetahui pandangan politik secara Islam agar kita lebih dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta lebih mendapatkan posisi yang lebih baik di hadapan AllahSWT.

POLITIK ISLAM 1. PENGERTUAN POLITIK ISLAM

BAB II

Islam bukanlah semata agama (a religion) namun juga merupakan sistem politik

(a

political

sistem),

Islam

lebih

dari

sekedar

agama.

Islam

mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Islam merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan (M.Dhiaduddin Rais, 2001:5). Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus yang bijaksana. Di Madinah beliau membangun Negara Islam yang pertama dan meletakkan prinsip-prinsip utama undang-undang Islam. Nabi Muhammad pada waktu yang sama menjadi kepala agama dan kepala Negara

POLITIK ISLAM BAB II Politik itu identik dengan siasah , yang secara pembahasannya artinya mengatur. Dalam fikih, siasah meliputi : 1.

Siasah Dusturiyyah (Tata Negara dalam Islam)

2.

Siasah Dauliyyah ( Politik yang mengatur hubungan antara satu negara Islam dengan negara

Islam yang lain atau dengan negara sekuler lainnya. 3.

Siasah Maaliyah (Sistem ekonomi negara) Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan dan

aliran-aliran yang berbeda-beda di masyarakat. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekrepesi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuasaan mutlak, ia hanyalah wakil (khalifah) Allah di muka bumi yang berfungsi untuk membumikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata. Di samping itu, kekuasaan adalah amanah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

POLITIK ISLAM BAB II

2. ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH A.

Khilafah dan khalifah

Pembahasan Khilafah secara bahasa berkaitan erat dengan bentukan kata tersebut. Kata “khilafah”seakar dengan kata “khalifah” (mufrad), khaldif (Jama), Adan Khuldfa (Jama)”. Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (fi’il madi), kholafa. Kata ”khalifah”, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam First Encyclopedia of Islam, khalifah berarti Vakil” (deputy), “pengganti”(successor), “penguasa” {vicegerent), “gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim” (title of the supreme head of the muslim community)} dan bermakna. “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada dengan AlMaududi bahwa khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul. Makna khalifah digunakan oleh Al~Quran untuk siapa yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik luas maupun terbatas. Dalam hal ini Daud [947-1000 SM] mengelola wilayah Palestina, sedangkan Adam secara potensial atau aktual diberi tugas mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. Mufassir lain, misalnya Al-Maraghi, mengartikan khalifah sebagai “sesuatu jenis lain dari makhluk sebelumnya, namun dapat pula diartikan, sebagai pengganti (waktu) Allah SWT. dengan misi untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya terhadap manusia”.

POLITIK ISLAM BAB II Terhadap arti pertama, Al-Maraghi hampir senada dengan kebanyakan mufassir, dan terhadap arti yang kedua, ia menyandarkan kepada firman Allah kepada Nabi Daud agar menjadi pemimpin atas kaumnya, yaitu: Artinya: “Hat Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi. (Q.S. Shad: 26). Abdur

Raziq

berpandangan

bahwa

“agama

Islam

tidak

mengenal

lembaga

kekhalifahan. Lembaga ini tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan negara. Agama tidak mengakui dan tidak mengingkati, tidak memerintah dan tidak melarang. Agama menyerahkan semua itu kepada pilihan yang bebas dan rasional. Pandangan senada diungkapkan Qamaruddin Khan, bahwa kata-kata khalifah di bumi ini bermakna memerintah di bumi ini adalah sesuatu yang dipaksakan terhadap Al-Quran.


2. ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH B.

Imamah

Kata “Imamah” dakm Al~Quran diulang tujuh kali dengan kandungan arti yang beragam,yakni:

Kepemimpinan. Dalam pandangan Thabathaba’i, imam atau

pemimpin adalah gelar yang diberikan seseorang yang memegang kepemimpinan masyarakat dalam suatu gerakan sosial, atau suatu ideologi politik atau pula suatu aliran pemikiran, keilmuan, juga keagamaan. Otoritas imamah juga memiliki dua sisi yang menyatu: pertama bersifat syar’i dan kedua bersifat siyasi.Kata “Imamah” merupakan turunan dari kata amama-amm. Menurut Louis Ma’luf, kata “amama” bermakna di depan, yang senantiasa diteladani. Orangnya disebut Imam^ sedangkan imamahnya menurutnya bermakna kepemimpinan umat.

POLITIK ISLAM BAB II Pengertian ini sejalan dengan pengertian khilafah. Lebih jelas tentang definisi imamah yang hampir sulk dibedakan dengan khalifah, sebagaimana dikutip Suyuti Pulungan

(1994:45),

bahwa,

kebanyakan

imamah

didefinisikan

sebagai

“kepemimpinan menyeluruh yang meliputi urusan keagamaan dan keduniaan, sebagai pengganti fungsi Rasul SAW. Begitu pun At-Taftzani seperti yang dikemukakan Rasyid Ridha, imamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, yakni suatu khilafah yang diwarisi dari Nabi SAW. Senada pula dengan ini, pendapat Al-Mawardi yang menyatakan bahwa, “Imamah dibentuk untuk mengganti fungsi ke-Nabian memelihara agama dan mengatur dunia. (Munawir SadzaH, 1991:63).


2. ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH C.

Imarah dan Amir

Kata “imarah” merupakan bentuk turunan dari kata “Amira” yang berarti keamiran atau pemerintahan. Menurut Lois Maluf (1973:192), “Imarah merupakan sebutan jabatan untuk Amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat, yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan’5. Sementara menurutEnsiklopedi Islam (t.t:l:128), “Amir memiliki makna beragam, yakni penguasa, pemimpin, komandan, dan raja”. Kata “Amir” yang bermakna konotatif kepemimpinan politis tidak digunakan dalam Al-Quran, yang ada adalah Ulil Amri (Q.S. 4:59), yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengemban suatu urusan baik yang bersifat politik pemerintahan maupun yang bersifat profesi, ataupun urusan yang bersifat ilmiah, juga termasuk syariah. Dalam sejarah periode Islam, yakni zaman Rasul SAW. khulafa ar rasyidin, istilah Amir (pemerintahan atau gubernur yang sinonim dengan arti yang sering dipakai untuk menyebut penguasa di daerah, atau sebagai Gubernur atau juga sebagai komandan milker Amir al-Jaisy atau Amir al-Jund.

POLITIK ISLAM BAB II Adapun makna Amir yang berkonotasi sosio-politik, yakni sebagai pemimpin kaum muslimin, muncul di dalam pertemuan di bala Saqifa sebagaimana diulas dalam Ensiklopedi Islam (t.t: 138-139). Pertemuan itu dilakukan antara kaum Muhajirin dan Anshar untuk memusyawarahkan pemimpin pengganti Rasul SAW. yang telah wafat. Ketika keduanya herkumpul, kaum Anshar berkata: “Kami adalah Umara dan kamu .cbagai Wuzara”. Akhirnya, Abu Bakr disepakati untuk menjabat jabatan khalifah dengan gelarKhalifa al-Rasul, sedangkan gelar Amir Al-Mukmin iliscmatkan pertama kali oleh khalifah Umar bin Khaththak Akan tetapi kata Amir kebanyakan digunakan untuk jabatan di bawah umum (khalifah dan Imam) atau jabatan milker.


2. ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH D. Ahlul halil wal ‘Aqdi

Secara bahasa, Ahlul halil wal ‘Aqdi berarti orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Sementara, secara istilah Ahlul halil wal ‘Aqdi adalh orang yang bertindak sebagai wakil umat menyuarakan hati nurani mereka, yang tugasnya antara lain memilih khalifah, imam,dan kepala negara secara langsung. Ahlul halil wal ‘Aqdi sering disebut pula sebagai Ahlul ihktiar ( golongan yang berhak memilih), Ulul amri (Orang yang memiliki dan ahli dalam suatu urusan), dan Ahlu As Syuro (orang-orang yang ahli dalam bermusyawarah).


2. ISTILAH PENTING DALAM FIQIH SIYASAH E.

Baiat (Teori Kontrak Sosial)

Baiat berasal dari kata Ba’a yang berarti menjual, perjanjian, janji setia atau saling berjanji. Secara istilah Baiat adalah ungkapan perjanjian antara dua buah pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaanya kepada pihak kedua secara ikhlas dalma hal urusannya. Artinya dalam baiat terjadi penyerahan hak dan pernyataan ketaatan dan kewajiban pihak pertama secara sukarela kepada pihak kedua. Pihak keduapun mempunyai hak dan kewajiban atas pihak pertama yang diterimanya.

POLITIK ISLAM BAB II 3. Norma politik dalam islam Norma Politik dalam Islam Dalam pelaksanaan politik, Islam juga memiliki norma-norma yang harus diperhatikan. Norma-norma ini merupakan karakteristik pembeda politik Islam dari system poltik lainnya. Diantara norma-norma itu ialah : 1.

Poltik merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan, bukan dijadikan

sebagai tujuan akhir atau satu-satunya. 2.

Politik Islam berhubungan dengan kemashlahatan umat.

3.

Kekuasaan mutlak adalah milik Allah.

4.

Manusia diberi amanah sebagai khalifah untuk mengatur ala mini secara baik.

5.

Pengangkatan pemimpin didasari atas prinsip musyawarah.

6.

Ketaatan kepada pemimpin wajib hukumnya setelah taat kepada Allah dan Rasul

7.

Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk pemerintahan Negara.

POLITIK ISLAM BAB II 4. prinsip-prinsip politik dalam islam 4.1 Prinsip-prinsip dasar politik Islam System politik berdasarkan atas tiga (3) prinsip yaitu : a.

Tauhid berarti mengesakan Allah SWT selaku pemilik kedaulatan tertinggi. Pandangan Islam terhadap kekuasaan tidak terlepas dari ajaran tauhid bahwa penguasa tertinggi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik dan bernegara adalah Allah SWT (QS.5:18)

b.

Risalah merupakan medium perantara penerimaan manusia terhadap hukum-

hukum ALLah SWT. Manusia baik dia pejabat pemerintah atau rakyat jelata Khalifah-Nya, mandataris atau pelaksana amanah-Nya dalam kehidupan c.

adalah

ini (QS.2:30).

Khalifah berarti pemimpin atau wakil Allah di bumi. Pemerintahan baru wajib di patuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadist atau tidak bertentangan dengan keduanya.

POLITIK ISLAM BAB II 4. prinsip-prinsip politik dalam islam 4.2 Prinsip-prinsip dasar politik Islam System politik berdasarkan atas tiga (3) prinsip yaitu : a.

Tauhid berarti mengesakan Allah SWT selaku pemilik kedaulatan tertinggi. Pandangan Islam terhadap kekuasaan tidak terlepas dari ajaran tauhid bahwa penguasa tertinggi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan politik dan bernegara adalah Allah SWT (QS.5:18)

b.

Risalah merupakan medium perantara penerimaan manusia terhadap hukum-

hukum ALLah SWT. Manusia baik dia pejabat pemerintah atau rakyat jelata Khalifah-Nya, mandataris atau pelaksana amanah-Nya dalam kehidupan c.

adalah

ini (QS.2:30).

Khalifah berarti pemimpin atau wakil Allah di bumi. Pemerintahan baru wajib di patuhi kalau politik dan kebijaksanaannya merujuk kepada Al-Quran dan hadist atau tidak bertentangan dengan keduanya.

POLITIK ISLAM BAB II 4. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM Secara sederhana, paradigma dimaknai sebagai cara pandang. Sehingga paradigma mirip jenis kaca mata yang digunakan manusia, hanya saja paradigma bukan kacamata fisik, tetapi kacamata batin, persepsi, dan akal. Paradigma sangat menentukan apa yang terjadi keyakinan manusia yang pada akhirnya menentukan perilaku mereka. Sementara secara istilah, paradigma berarti sebagai asumsiasumsi dasar (basic asumption) yang dimiliki oleh seorang intelektual sebagai dasar pemahaman realitas. Dalam pemikiran politik islam, menurut kajian prof. Din Syamsudin, paling tidak terdapat tiga paradigma tentang hubungan islam dan negara yang berkembang di kalangan kaum itelektual muslim atau ulama.


3. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM A.

Paradigma integralistik

Paradigma ini berpandangan tentang kebersatuan antara islam dan negara (integral). Dengan kata lain, Agama dan Negara, dalam pandangan ini tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Untuk itu pemerintahan negara harus diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (divine soveragnity), karena hal ini merupakan amanah agama. Islam tanpa negara tidak akan tegak, dan hukum-hukumnya tidak akan dapat direalisasikan, karena negara merupakan instrumen penting untuk tegaknya tatanan islam.

POLITIK ISLAM BAB II Demikian juga, suatau negara dimana masyarakat muslim bernaung dibawahnya, kalu negara tidak manggunakan hukum agama (islam) sebagai rujukan di dalam menata dan mengurus kaum muslimin, maka negara akan rusak dan salah arah dalam mengurus kaum muslimin Dalam konteks modern, paradigma integralistik dianut oleh beberapa negar islam modern. Negara tersebut menyatakan secara eksplisit bahwa konstitusi negara tersebut adalah islam, atau berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Contoh nyata aplikasi paradigma integralistik ini dalam konteks kenegaraan adalah Iran dan Kerajaan Saudi Arabia. Sementara Muhammad bin Abdul Wahab, Syaikh Muhammad rasyid Ridha, dan Imam Khomeini, adalah bebrapa tokoh intelektual Muslim yang sangat populer sebagai pendukung gagasan integralistik tersebut.


3. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM B.

Paradigma simbiotik

Paradigma ini memandang bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal balik saling memerlukan. Walaupun paradigma ini memandang bahwa negara adalah bukan agama dan agama bukan negara, tetapi paradigma ini berpandangan bahwa untuk bisa tegaknya negara yang baik diperlukan prinsip-prinsip moral yang baik, dimana prinsip-prinsip tersebut hanya ada dalam ajaran agama. Pengelola negara untuk dapat mengelola negara dengan baik sangat bergantung dengan moralitas yang menjadi pijakan dan keyakina mereka. Untuk itulah agama memainkan peran penting bagi terciptanya tatanan negara yang baik, walaupun agama (islam) tersebut tidak menjadi rujukan dan tidak dilembagakan secara resmi bagi konstitusi negara. Implementasi paradigma simbiotik ini, dapat dilihat dari beberapa negara muslim yang tidak mendasarkan secara resmi konstitusinya pada (agama) Islam atau Al-Qur’an dan Sunnah.


3. PARADIGMA HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM ISLAM C.

Paradigma Sekularistik

Paradigma ini mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Negara berdiri harus terlepas dari pengaruh agama sama sekali, demikian juga sebaliknya agama juga harus terlepas dengan negara sama sekali. Agama dalam paradigma ini hanya sebatas urusan publik (negara), islam tidak menyinggung tentang pendirian suatau negara, baik itu dalam Al-Qur’an maupun hadits. Islam lebih banyak menyinggung tentang persoalan moral yang bersifat umum. Untuk itulah posisi islam dan negara sangat jelas, yaitu bahwa islam diturunkan oleh Allah dala rangka untuk memperbaiki moralitas masyarakat manusia yang bersifat umum apakah mereka itu memiliki negara ataukah tidak.


6. POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL Pembagian wilayah dunia: A.

AL-‘Alam Al-Islami (dunia islam)

Al-‘alamul islami adalah negara-negara baik secara idiologis konstitusional ataupun berdasarkan komunitas memiliki afiliasai kepada islam dan kaum muslimin yang sangat nyata. Al-‘Alam islami ini terdiri dari dua kelompok, yaitu: 1.Dawlah

Islamiyah (Negara Islam), yaitu negara-negara yang secara idiologis-konstitusional

menyatakan dirinya sebagai negara islam. Contoh: kerajaan Saudi Arabia, Republik Islam Iran, dan Republik Islam Pakistan. 2.

Baldah Islamiyah (negeri muslim/ negara-negar yang mayoritas penduduknya beragama islam),

yaitu negara yang berdasarkan jumlah penduduk muslimnya adalh mayoritas.


6. POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah •

Kesatuan Umat Manusia (wihdatul ummah)

Meskipun manusia berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air bahkan agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antar manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihannya masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. •

Al-‘Adalah (keadilan)

Hidup berdampingan dengan damai akan terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik antar manusia maupun diantara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perangpun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengnan tidak adil.

POLITIK ISLAM BAB II Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah Al-Musawah (persamaan) Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak didalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. •

Karunia Insaniah (kehormatan Manusia)

Kerjasama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati antar manusia. •

Tasamuh (toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Kehidupan tidak bisa dikembangkan atas dasar dendam, kebencian, dan paksaan. Kehidupan bersama bisa dibina dan dikembangkan atas dasar pemaaf, kasih sayang, dan dialog.

POLITIK ISLAM BAB II Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah Dalam Al-Quran, ditemui beberapa prinsip politik luar negeri dalam Islam, yaitu : •Saling

menghormati fakta-fakta dan traktat-traktat, lihat QS.8:58, QS.9:4, QS.16:91, QS.17:34. •Kehormatan

dan Integrasi Nasional, lihat QS.16:92

•Keadilan

Universal (Internasional), lihat QS. 5:8.

•Menjaga

perdamaian abadi, lihat QS.5:61.

•Menjaga

kenetralan negara-negara lain, lihat QS.4:89,90.

•Larangan

terhadap eksploitasi para imperialis, lihat QS.6:92.

•Memberikan

perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain, lihat QS.8:72. •Bersahabat

dengan kekuasaan-kekuasaan netral, lihat QS.60:8,9.

•Kehormatan •Persamaan

QS.42:40.

dalam hubungan Internasional, lihat QS.55:60.

keadilan untuk para penyerang, lihat QS.2:195, QS.16:126, dan

POLITIK ISLAM BAB II Dasar-Dasar Siyasah Dauliyah •KerJasama

Kemanusiaan

Kehidupan individu dan antar bangsa akan harmonis apabila didasarkan pada kerjasama, bukan karena saling menghancurkan satu sama lain. •

Kebebasan, Kemerdekaan (al-huriyah)

Kebebasan yang dimaksuddisini adalah hubungan antar negara tersebut didasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan masing-masing negara. •

Perilaku Moral yang Baik (a-akhlak al-karimah)

Perilaku moral yang baik merupakan dasar moral didalam hubungan antar manusia, antar umat dan antar bangsa di dunia.

POLITIK ISLAM BAB II SISTEM POLITIK DEMOKRASI DALAM ISLAM •Demokrasi

dalam Islam

•Demokrasi

Islam dianggap sebagai system yang mengkukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah lama

berakar, yaitu: •1)

Musyawarah (syura)

•2)

Persetujuan (ijma’)

•3)

Penilaian interpretative yang mandiri (ijtihad)

•Perlunya

musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifan manusia. Masalah musyawarah ini

dengan jelas juga disebutkan QS.42:28. yang isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apapun untuk menyelesaikan urusan mereka yang dipimpinnya dengan cara bermusyawara

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEBELUM MENJADI KHALIFAH •Umar

menjadi gubernur di Madinnah pada masa pemerintahan khalifah Wahid. Selama menjadi gubernur

beliau selalu memperhatikan kepentingan rakyat.

Kebijakan : Membuka pintu bagi masyarakat luas dan bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan bawahannya. Sayangnya hal itu menjadi senjata bagi lawan politiknya yaitu panglima Hajjaj untu menjatuhkan beliau. Panglima Hajjaj menuduh Umar yang memihak kaum tertindas (mayoritas adalah kaum syiah)sebagai pelindung pemberontak Irak (kaum syiah sebagian besar di Irak) yang kemudian berujung pemecatan Umar.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SEBELUM MENJADI KHALIFAH

Pengalaman menjadi orang yang difitnah membuat motivasi Umar untuk berusaha menghilangkan sikap saling fitnah yang terjadi di Dinasti Ummayah. Setelah tidak lagi menjadi gubernur, Umar tetap menyuarakan kritikan pedas, tajam, frontal dan mendasar terhadap kebijakan yang dibuat pejabat penguasa. Pada masa kekhalifahan Sulaiman bin Abd Malik, Umar bin Abdul Azis diangkat sebagai sekretariesnya.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETELAH MENJADI KHALIFAH •Pada •Umar

tahun 99 H Umar diangkat menjadi khalifah disaat wafat Sulaiman bin Abd Malik. menjauhkan diri dari kemewahan dan kenikmatan hidup yang diberikan

pemerintah terhadapnya yang ditukar/dijual kemudian hasilnya disimpan di Baitul Mal. •Umar

banyak mengeluarkan kebijakan dibidang politik dan pemerintahan, sehingga

dibidang ini yang paling menonjol dibawah kepemimpinan beliau dan Umar mengangkat orang-orang yang tulus dan jujur menjadi pejabat penting didalam pemerintahan. Dia mengangkat Samh bin Malik, dari bangsa Yaman serta Ismail bin Abdullah untuk Afrika.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETELAH MENJADI KHALIFAH •Di

Kurasan biasanya orang yang masuk islam disuruh untuk bersunat sebagai syarat

ketulusan hati mereka. Tapi Umar menolaknya dan tidak menyetujuinya karena sunat itu merupakan jalan untuk membersihkan kelamin bukan untuk syarat masuk islam. •Hal

ini dikarenakan kerajaan terdiri atas berbagai bangsa, dia menyadari bahwa

kerajaanya akan sangat lemah jika tidak berlandaskan maksud yang baik dan kerja sama golongan rakyat. Mawali ( orang islam yang baru) berperang dipihak islam, tetapi tidak diberi jaminan keuangan yang sama dengan orang arab yang islam dan akibat itu mereka menjauhi pemerintahan Ummayah.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETELAH MENJADI KHALIFAH •Masalah

ini yang akhirnya menjadi tujuan Umar untuk menghapus

kesenjangan antara orang islam Arab dengan orang islam non-Arab. Beliau juga memberi tunjangan kepada anak-anak para pahlawan Arab yang sebelumnya dibatasi dan dikurangi oleh Muawiyah dan ditahan oleh Abdul Malik.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETELAH MENJADI KHALIFAH •Dalam

pemerintahan Umar melaksanakan terobosan politik berupa

menginstruksikan penarikan semua pasukan di Bizantium dan Asia Tengah. Pasukan tersebut ditarik mundur karena penempatan pasukan didaerah tersebut hanya untuk program gengsi dan keserakahan yang menurut beliau sangat merugikan masyarakat. Hal ini ditanggapi positif terhadap pemerintahan Ummayah.

POLITIK ISLAM BAB II STUDI KASUS KEBIJAKAN UMAR BIN ABDUL AZIZ DI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN SETELAH MENJADI KHALIFAH

Kebijakan lain : •Berkomunikasi

dengan ulama sebagai sarana untuk menuntut ilmu dan

meminta nasehat. Sedangkan ulama ditempatkan sebagai penerjemah ajaran agama, pemberi fatwa. •Melakukan •Merubah

usaha mendamaikan kaum Ali dan kaum Muawiyah

pola pemerintahan dinasti Ummayah yang faternalistik dan

nepotism menjadi sistem pemerintahan yang profesional.

POLITIK ISLAM PENUTUP KESIMPULAN

BAB IV

Secara bahasa siyasat berasal dari kata sa-sa yang berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, mengarahkan dan mengendalikan sesuatu. Permasalahan politik yang pertama kali muncul sepeninggal Rasulullah adalah siapakah yang akan menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan dan bagaimana sistem pemerintahannya. Masalah tersebut diserahkan kepada kaum muslimin. Rasul mengajarkan suatu prinsip, yaitu musyawarah, sesuai dengan ajaran islam itu sendiri. Adapun cita-cita politik Islam-seperti dikemukakan secara implisit oleh al-Qur’an-adalah: 1.

Terwujudnya sebuah sistem politik

2.

Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap

3.

Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

POLITIK ISLAM PENUTUP KESIMPULAN

BAB IV

Oposisi berasal dari bahasa inggris opposition dan bahasa latin, oppositus, opponere, yang bermakna memperhadapkan, membantah, menyanggah, dan menentang. Adapun etika oposisi yang harus dipegang oleh semua pihak adalah etika amar ma’ruf nahi mungkar, disamping etika perbedaan pendapat. Karena, tujuan oposisi adalAh meluruskan, memberikan hasil positif, dan memperbaiki bukan menjatuhkan.Asas hubungan internasional adalah perdamaian dan saling membantu dalam kebaikan. Konsekuensi dari asas damai tersebut, hubungan antar satu negara dengan negara . lainnya adalah saling membantu dalam kebaikan dan menghormati. Untuk itu, maka: 1.

Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

2.

Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.

3.

Segera menghentikan peperangan apabila salah satu pihak cenderung kepada damai.

4.

Memperlakukan tawanan perang dengan manusiawi.

ATAS PERHATIAN anda Kami ucapkan TERIMA KASIH

Wssalamu’alaikum

warrahmatullah

wabarakatuh

Pertanyaan 

Febulla

Di Indonesia banyak partai politik, menurut anda bagaimana partai politik itu? Jawab :Sesuai dengan syariat tidak masalah, tetapi sekarang banyak yang mementingkan jabatan, kepentingan dan uang jadi tidak sesuai syariat islam. 

Fajar Indra

Di Indonesia sistem pemilihannya dengan suara terbanyak, apakah secara votting tersebut dengan syariat Islam? Pemimpin non muslim gimana dalam ikut serta menjadi pemimpin negara muslim. Jawab;Di Indonesia dengan sistem Demokrasi, tetapi demokrasi sebenarnya hasil pemikiran Amerika. Kita seharusnya tetap memilih jangan golput, tetap memilih yang beragama islam. 

Dicky Adityawardana

Akhwat dijadikan pemimpin tapi sebenaarnya ikhwan yang harus jadi pemimpin, gimana?sedangkan ikhwan sedikit yang mendaftar. Jawab: Tidak setuju, seharusnya tetap laki-laki yang harus jadi IMAN

Politik Islam Ppt

Recommend Documents