UNEP atau United Nations Environment Program merupakan sebuah lembaga yang mengkoordinasikan tentang kegiatan lingkungan. UNEP muncul sebagai hasil dari Konferensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahhun 1972 yang membahas mengenai Lingkungan Hidup. UNEP sendiri berfokus pada beberapa isu terkait dengan atmosfer, laut, dan daratan ekosistem, tata kelola lingkungan dan ekonomi hijau. Dalam pelaksanaannya, UNEP juga turut membantu negara-negara berkembang dalam melaksanakan kebijakan dan praktek ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan direalisasikannya ekonomi hijau yang kemudian menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial. program kerja UNEP tersebut telah terbukti secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis di dunia. selain itu, program ekonomi hijau juga terbukti merupakan salah satu program yang meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja dengan didorong oleh investasi publik dan swasta yang berusaha mengurangi emisi karbon dan polusi (UNEP, t,t). Adanya kesadaran terhadap pentingnya lingkungan tersebut, telah dimulai sejak kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia semakin meningkat, khususnya karena pestisida, limbah industri dan yang tidak kalah penting adalah transportasi dimana saat ini hampir seluruh manusia menggunakan kendaraan pribadi yang mengakibatkan polusi udara semakin meningkat pula. Lalu terdapat pula kejadian nasional seperti misalnya yang terjadi pada tahun 1950 di Los Angeles, Amerika Serikat, dimana kesehatan masyarakat disana terganggu akibat smog (smoke, asap, fog, dan kabut) yang telah mencemari udara seluruh kota (Gambiro, t,t). selain itu, juga terdapat peristiwa Minamata pada tahun 1953, yang mana muncul wabah neurologis yang menular diantara penduduk nelayan dan keluarganya. Peristiwa ini terjadi di sekitar teluk Minamata, baratdaya pulau Kyushu, Jepang (Gambiro, t,t). Wabah tersebut mengakibatkan penderitanya mengalami lemah otot, hilangnya penglihatan, terganggunya fungsi otak dan kelumpuhan, dan dapat berujung pada kematian. Dari penelusuran para ahli pada tahun 1959, ditemukan bukti bahwa adanya peristiwa Minamata dikarenakan konsumsi ikan yang telah tercemar oleh metilmerkuri yang berasal dari limbah yang mengadung Hg dari beberapa pabrik kimia yang memproduksi plastik. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 1973 terdapat suatu peristiwa yang dinamakan dengan bioakumulasi, dimana objek yang terkena penyakit Minamata tidak hanya manusia, tetapi meluas hingga ke binatang seperti burung dan kucing (Gambiro, t,t).
dari beberapa peristiwa tersebut, membuat PBB membentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program kerja melalui departemen di negara masing-masing. Lembaga tersebut dinamakan dengan United Nations Environment Programme (UNEP), yang terdiri dari lembaga khusus seperti WHO, FAO, dan lain lain (Gambiro, t,t). Adanya isu-isu lingkungan dalam dunia internasional membuat negara-negara melakukan kerjasama untuk membahas isu lingkungan dan sumber daya alam. Pada saat itu diterapkannya diplomasi lingkungan dengan tersenggelaranya Rio Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 3-14 Juni 1992 yang menjadi turning point `pada dunia internasional untuk memecahkan masalah lingkungan (UNEP, tt). Pada tahun 1988, PBB menyelenggarakan resolusi khusus mengenai himbauan untuk mengadopsi hasil dari framework convention untuk menghadapi adanya
perubahan
iklim.
Dari
resolusi
tersebut,
UNEP
dan World
Meteorogical
Organization (WMO) menyusun beberapa cabang-cabang pemerintah yang kemudian membuat rekomendasi mengenai isu lingkungan, dan ditindak lanjuti dengan diselenggarakannya Protokol Kyoto untuk menyelesaikan isu lingkungan pada tahun 1997. Lalu pada tahun 2005 adanya organisasi internasional yang merupakan anggota dari The European Community dan The European Free Trade Association yang telah mengadopsi stabilisasi gas rumah kaca atau target reduksi terhadap gas rumah kaca (Sebenius, 1991). Dengan adanya UNEP, isu yang berkaitan dengan lingkungan diharapkan dapat terselesaikan. Dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan, UNEP memiliki beberapa kantor cabang di seluruh dunia, salah satunya adalah cabang yang menangani masalah di Asia Pasifik (Jafar, t,t). UNEP juga merupakan lembaga pendukung dari konferensi-konferensi perubahan iklim seperti Konferensi Copenhagen, Denmark dimana pada saat itu UNEP mengungkapkan pendapatnya agar masyarakat sadar bahwasanya penggunaan transportasi yang berlebihan dapat mempengaruhi perubahan iklim (Jafat, t,t). Sebagai organisasi internasional yang peduli terhadap lingkungan, UNEP juga mengeluarkan data mengenai kerusakan hutan dunia dari tahun 19902005 yang dinilai memiliki pengaruh yang banyak juga terhadap perubahan iklim dunia. Dan untuk mengatasi masalah kehutanan tersebut, UNEP melaksanakan dan memfasilitasi berbagai pengembangan kapasitas dan proyek-proyek percontohan untuk mempersiapkan negara-negara memulai mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi (Jafar, t,t). Maraknya aksi illegal logging yang marak di Indonesia saat ini membuat UNEP juga tidak diam saja untuk
menanganinya. Dalam rangka menangani kasus illegal logging di Indonesia, UNEP membuat sebuah program yaitu The Great Apes Survival Partnership (GRASP) dimana inti dalam program ini adalah untuk menyelamatkan orang utan agar habitat orang utan tidak hilang apalagi musnah. Dalam aksinya di Indonesia yaitu dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk melawan ancaman pembalakan liar di Taman Nasional Tanjung Putting (Jafar, t,t). UNEP ini sendiri memiliki tujuan yang memang terlihat cukup jelas jika dilihat dari penjelasan di atas. Tujuan utamanya adalah dalam menangani adanya permasalahan atau isu-isu lingkungan yang sedang terjadi di dunia. Dalam mewujudkan tujuan utama ini, UNEP memiliki misi yakni dengan melengkapi kepemimpinan dan mendoronng adanya hubungan kerjasama dalam kepedulian terhadap lingkungan, melalui pembentukan inspirasi dan pemberian informasi yang memungkinkan rakyat dan bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup (UNEP, t.t.). Jika dilihat mulai dari konsep program yang dimiliki dan aktivitas yang akan atau sedang dilakukan, pengaruh dari program UNEP ini sendiri bagi kelangsungan dunia saat ini sangat penting. Dikatakan demikian karena Penulis juga memandang dari segi kehidupan sehari-hari dunia saat ini, dan juga dari segi masyarakat suatu negara yang hampir di seluruh dunia dapat dikatakan masih belum bisa untuk diajak bekerjasama dalam melestarikan lingkungan yang ada. Sehingga ditarik kesimpulan bahwasannya konsep UNEP ini masih belum terlalu mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan lebih peka akan dunia sekitarnya.
UNEP sebagai organisasi global yang bertugas lintas sectoral, dapat terlihat pada struktur organisasi, aktivitas dan personil yang ada (UNEP, t.t.). Markas besar dari UNEP terletak di Nairobi, Kenya. Kinerja dari UNEP dapat terlaksana melalui pembagian divisions, regional, liaison, out-posted offices, dan a growing network of collaborating centers of excellence. UNEP juga menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya rapat atau konvensi, sekertariat, dan wadah bagi koordinasi antar perwakilan. Terdapat gambar yang menjelaskan tentang struktur organisasi dari UNEP yang disebut onigram. Rincian onigram tersebut berisi UNEP Regional Offices, UNEP Sub-regional Offices, UNEP Country Offices, UNEP Liaison Offices, UNEP Division serta berbagai nama atau pihak yang menempati posisi utama dan strategis dalam struktur kepengurusan UNEP.
Sebagai sebuah organisasi internasional, hampir seluruh atau sebagian besar dari pembiayaan UNEP berasal dari kontribusi secara sukarela maupun langsung, khususnya dari negara anggota UNEP itu sendiri (UNEP, t.t.). terdapat tiga macam atau jenis pembiayaan yang didapat oleh UNEP, yaitu environment fund, earmarked contributions, United Nations regular budget. Dua jenis pembiayaan yang diterima oleh UNEP, yaitu environment fund dan regular budget digunakan untuk membiayai UNEP’s Medium Term Strategies sebagai bagian dari program kerja dan membantu terlaksananya integrasi seluruh komponen lingkungan yang mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Sedangkan earmarked contributions merupakan anggaran yang digunakan untuk mendukung fungsi utama dari UNEP.
Dalam usahanya memperkuat dan meningkatkan kinerja dari UNEP yang melibatkan berbagai anggota secara universal, UNEP menyelenggarakan konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan di Brazil pada bulan Juni 2012. Dengan adanya konferensi tersebut, diharapkan dapat terjadi peningkatan kepedulian terhadap lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai dalam konferensi tersebut memberikan konsekuensi bagi anggota untuk menyetujui UNEP mendapatkan bantuan jaminan keamanan, stabilitas, kemampuan, dan peningkan sumber keuangan yang berasal dari regular budget of United Nations dan kontribusi sukarela. Sumber pendanaan utama bagi UNEP berasal dari negara-negara anggota yang dapat dijelaskan melalui gambar atau grafik yang ada. Negara-negara tersebut menjadi penyumbang terbersar untuk pembiayaan UNEP dalam berbagai program kerja yang diinginkan.
Berbagai peraturan yang mengatur tata cara atau kinerja dari UNEP telah tercantum dalam dokumen yang disebut Rules of Procedure of The United Nations Environment Assembly of The United Nations Environment Programme, termasuk proses pemilihan. Proses pemilihan
yang dilakukan oleh UNEP akan dilaksanakan melalui surat suara rahasia, kecuali ada keputusan tertentu yang dibuat oleh the United Nations Environment Assembly (UNEP, t.t.). Ada beberapa pasal atau aturan yang mengatur proses pemilihan, yaitu peraturan nmor 56 sampai 59 yang terdapat dalam Rules of Procedure of The United Nations Environment Assembly of The United Nations Environment Programme. Sebagai contoh adalah pada aturan nomor 57. Poin pertama dijelaskan bahwa jika terdapat peroleh suara yang sama diantara dua kandidat atau anggota yang dipilih, maka Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan kandidat yang terpilih melalui drawing lots. Selain aturan pemilihan, pada peraturan nomor 18 dan 19 juga mengatur tentang proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari UNEP melalui the United Nations Environment Assembly yang diambil dari anggotanya. Terdapat juga petugas yang dipilih oleh the United Nations Environment Assembly dengan memperhitungkan representasi dari lima wilayah yang dapat dipastikan keterwakilan dua pihak dari setiap wilayah dalam struktur birokrat UNEP. Proses pengambilan keputusan dapat dipahami dari peraturan nomor 32 (UNEP, t.t.) dengan diawali proses penyelenggaraan rapat oleh Presiden dan proses diskusi akan dilaksanakan apabila kehadiran anggota minimal sepertiga dari total anggota the United Nations Environment Assembly. Kehadiran dari mayoritas anggota the United Nations Environment Assembly dibutuhkan untuk membuat setiap keputusan yang akan diambil dalam kinerja UNEP. Sebagai sebuah organisasi advokasi di tingkat internasional, UNEP diharapkan menjadi organisasi yang proaktif dan mengatur agenda global yang terkait dengan identifikasi masalah lingkungan yang muncul dan memberikan saran terkait tindakan dari pemerintah, organisasi internasional maupun NGO. UNEP memang berhasil memainkan peran penting dalam menempatkan beberapa isu lingkungan utama dalam agenda internasional, diantaranya isu penipisan ozon, limbah berbahaya, dan merebaknya bahan kimia beracun. UNEP kemudian mampu menjadi perantara dalam pembuatan perjanjian dalam mengatasi isu-isu lingkungan global yang ada. Hal ini juga membantu menciptakan konstituen lingkungan dalam dan luar pemerintah untuk mendorong agenda pembangunan berkelanjutan. Beberapa analis mengklaim bahwa dalam dua dekade pertama operasinya, UNEP telah berhasil membangun reputasi dalam pembangunan program yang efisien, meskipun program yang ada masih terbatas pada ruang lingkup tertentu. (Ivanova 2005, 12).
UNEP pada akhirnya menurut penulis juga memiliki kekurangan dalam memperhatikan isu-isu lingkungan yang ada di belahan dunia. Salah satu contoh kurang efektifnya UNEP adalah masih sering dan besarnya intensitas kebakaran hutan yang ada di Indonesia. UNEP tidak dapat menjangkau keseluruhan lingkungan yang ada di dunia. Dilihat dari segi lokasi pula, markas UNEP yang berada di Nairobi, Kenya, jauh dari negara-negara yang kerapkali bermasalah dengan lingkungan, seperti kawasan Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Latin (Ivanova 2005, 14). Selain itu kelemahan yang menyebabkan kurang efektifnya UNEP ini adalah kurangnya legitimasi internasional terhadap pergerakan organisasi ini. Hal ini disebabkan karena tidak murni secara menyeluruh komunitas internasional, khususnya anggota Majelis Umum PBB memilih pengurus-pengurus dari UNEP. UNEP pula memiliki kendala kurangnya otoritas yang lagi-lagi terkendala oleh negara. Negara selalu membentuk komisi khusus dalam menangani isuisu lingkungan, dan tidak semua negara mau dengan terbuka untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan yang ada di negaranya (Ivanova 2005, 16). Keterbatasan lain yang dimiliki oleh UNEP adalah terkait dengan pendanaan. Pendanaan merupakan unsur yang paling vital dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya dana dan biaya sebuah organisasi tidak akan mampu berjalan secara efektif. Sumber daya keuangan UNEP terbatas, UNEP hanya memiliki anggaran dana sebesar 215 juta USD. Anggaran dana ini memang sangat kecil apabila dibandingkan dengan UNDP sebesar 3,2 billion USD, dan EPA sebesar 7,8 miliar USD. Berikut adalah tabel perbandingan anggaran NGO lain yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ivanova 2005, 16). Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa UNEP sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang lingkungan masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini didasarkan pada faktor lokasi yang jauh dengan jumlah infrastruktur yang masih kurang layak di Kenya, sehingga mengganggu interkonektivitas organisasi yang memiliki cakupan kegiatan internasional. Hambatan juga muncul dikarenakan kurangnya legitimasi UNEP di kalangan internasional, dan yang terkahir adalah keterbatasan UNEP terkait dengan pendanaan yang masih kecil dibandingkan lembaga yang lain kecuali World Trade Organization. Referensi:
Gambiro, Henny. Pengantar Arsitektur dan Lingkungan. [online] terdapat dalam www.dosen.narotama.ac.id [diakses 7 Oktober 2015]. Ivanova, Maria, 2005. Assessing UNEP as Anchor Institution for the Global Environment: Lessons for the UNEO Debate [online]. terdapat dalam http://www.yale.edu/gegdialogue/uneowp.pdf [diakses 7 Oktober 2015]. Jafar, Putra. t,t. KTT Lingkungan Hidup. [Online] terdapat dalam http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t20260.pdf [diakses 7 Oktober 2015]. Sebenius, James K., 1991. “Designing negotiations toward a new regime: the case of global warming”. International Security, 15[4], United Nations Environment Programme, t.t. United Nations Environment Programme: environment for development [Online]. Tersedia dalam: http://www.unep.org [Diakses 7 Oktober 2015]. _________________________________,___, Rules of Procedure of The United Nations Environment Assembly of The United Nations Environment Programme [Pdf]. Terdapat dalam: http://www.unep.org [Diakses 7 Oktober 2015]. __________________________________,___. Green Economic. [online] terdapat dalam http://www.unep.org/greeneconomy/Default.aspx?tabid=29784 [diakses 7 Oktober 2015]
