Pengertian Safeguard, Dumping, Tarif dan Subsidi Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan bisnis yang akhirakhir ini mengalami mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan ini dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (license (license and franchise), franchise), hak atas kekayaan intelektual dan alih teknologi, yang pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk regulasi regulasi baik nasional maupun internasion internasional al seperti seperti pengaturan pengaturan dalam hukum perdagangan internasio internasional nal (international trade law). law). leh karena itu dengan masuknya !ndonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui rati"ikasi Undang-Undang #omor $ %ahun &'' tentang Pengesahan Pengesahan Agreement Agreement on Establishing The World Trade Organization Organization (%) membawa konsekuensi bagi !ndonesia, yaitu harus memetuhi seluruh hasil kepakatan dalam "orum "orum %, %, serta serta melakuk melakukan an harmoni harmonisas sasii peratu peraturan ran perund perundangang-unda undanga ngan n nasion nasional al sesuai sesuai dengan hasil kesepakatan % (*uhammad +ood, / $). Pengaturan Safeguard 0erdasarkan Article 0erdasarkan Article XIX GATT 1947 bahwa bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan ( safegard safegard ) oleh negara-negara anggota % adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersi"at non diskrimnati". Hal ini berarti bahwa tindakan safegard tindakan safegard melalui melalui pembatasan impor diterapkan karena telah terjadi peningkatan produk impor, sehingga menimb menimbulka ulkan n kerugi kerugian an (in!r") in!r") yang serius serius di dalam dalam negeri negeri (negar (negaraa pengim pengimpor por). ). 1engan 1engan demikian, negara-negara pengekspor harus dibatasi aksesnya di pasar negara pengimpor. +elain itu, itu, syar syarat at lain lain adal adalah ah bahwa bahwa nega negara ra yang yang meng menghad hadap apii negar negaraa pengi pengimp mpor or haru haruss dibe diberi ri komp ompensasi. +eanjutnya nya ditentukan pula ula bahwa remed" yang dikenakan dalam upaya safegard upaya safegard adalah adalah tari" walaupun pembatasan kuantitati" juga dibolehkan. *enurut *enurut H.+. Kartadjoemena, Kartadjoemena, mengingat persyaratannya persyaratannya yang sangat ketat, maka sejak perjanjian 23%% 23%% &'$ penggunaan makanisme safegard makanisme safegard dianggap dianggap tidak memuaskan. 3turan untuk menerapkan menerapkan safegard safegard se seri ring ng tida tidak k e"ek e"ekti ti"" sehi sehingg nggaa mekan mekanis isme me ini ini sema semaki kin n jara jarang ng digunakan. digunakan. 1engan sistem safegard sistem safegard yan yang g tidak tidak memuask memuaskan an maka maka semaki semakin n banyak banyak negara negara menggunakan tindakan di luar 23%% untuk membendung impor. Untuk men4apai tujuan yang sama yakni membatasi peningkatan impor, yang terjadi adalah timbul praktik-praktik perjanjian yang diterapkan se4ara in"ormal walaupun intinya sesungguhnya melanggar me langgar 23%% 23%% namun se4ara politis dan teknis sulit di4egah, hal ini dikenal dikena l sebagai gre" sebagai gre" area measres (H.+. measres (H.+. Kartadjoemena, &''$/ hal &). 1engan 1engan dilaks dilaksanak anakan an perundi perundingan ngan safegard safegard di Punt Puntaa del del 5st 5ste (Ur (Urugua uguay y) yang ang menyempurnakan ketentuan Article ketentuan Article XIX GATT bertujuan bertujuan untuk men4apai men4apai suatu perjanjian perjanjian yang komprehensi" yang pada gilirannya akan menyempurnakan aturan main sistem perdagangan
multilateral. +elanjutnya dapat di4atat bahwa 1eklarasi Punta del 5ste juga menetapkan agar perjanjian dapat di4apai dalam negosiasi mengenai safegard harus berdasarkan pada prinsip dasar dari 23%% yang dalam hal ini menyangkut prinsip non diskriminasi ( #ost $a%ored nation &rinci&les). +elama proses perundingan pertama dari tahun &'67 sampai &'66 di Punta del 5ste, perundingan di bidang safegard merupakan perundingan yang paling sulit dan berlarut-larut. *enurut H+ Kartadjoemena, permasalahan utama yang dihadapi para perunding adalah begaimana merumuskan suatu bentuk persetujuan tetang safegardsyang memuat semua unsurunsur sebagaimana ditetapkan dalam mandat deklarasi. 1ari semua unsur tersebut penerapan prinsip non diskriminasi khususnya *8# merupakan masalah utama yang paling banyak menimbulkan pertentangan khususnya antara negara maju dan negara berkembang (H+ Kartadjoemena/ &$). Pada sidang #id'Term (e%iew di *ontreal &'66 di *ontreal, para menteri hanya memberikan petunjuk mengenai langka-langka perundingan safegard yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar dari persetujuan umum yang bertujuan untuk mengembang-kan pengawasan safegard dengan melakukan tindakan pembatasan serta selalu melakukan kontrol. Para menteri juga mengakui bahwa melalui persetujuan tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting untuk memperkuatkan sistem 23%% dalam rangka mengembangkan negosiasi perdagangan se4ara multilateral ( #ltilateral Trade )egotiation). +elanjutnya pada sidang tingkat *enteri di 0russels &'', bidang safegard masih memerlukan keputusan politis karena hal tersebut belum dapat diselesaikan dalam perundingan sebelumnya baik di Punta del 5ste maupun di *ontreal. 0eberapa masalah utama yang menjadi kontroversial adalah masalah penerapan safegards se4ara selekti" ( selecti%it"). +elain itu, masalah aturan permainan di bidang safegards juga semakin jarang dilaksanakan karena syaratnya dianggap terlampau berat untuk dipenuhi. leh karena itu maka ada pemikiran untuk memberikan insenti" dalam penggunaan safegards dengan menambah syarat agar tidak melakukan tindakan pembalasan (retaliation). %indakan pengamanan ( safegard ) dilakukan apabila suatu industri dalam negeri mengahdapi kesulitan karena membanjir produk impor. #amun bagi negara berkembang diberikan perlakuan khusus yang meringankan. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku dalam perjanjian sebagai suatu masalah s&ecial and defferential treatment yang harus mendapat penyelesaian, antara lain, masalah waktu sa"eguards yang juga masih memerlukan penyelesaian politis, demikian pula semakin banyaknya negara yang bergabung dalamfree trade area dan cstom nion* 1engan diselenggarakannya putaran akhir perundingan+rga" (ond di *arrake4h (*aro44o) & 3pril &'' akhirnya berhasil disepakati hasil persetujuan di bidang safegard . 3dapun ringkasan hasil perundingan di bidang safegard adalah sebagai berikut (H.+. Kartadjoemena, &''$/ &7)/ ,afegard adalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang 1. menimbulkan serios in!r" terhadap industri domestik. 2.
#egara berkembangan khawatir akan adanya langkah yang semakin e"ekti".
Ketentuan tentang safegard dapat diterapkan se4ara provisional selama penyidikan apabila/ 3.
a) 3da bukti yang jelas bahwa peningkatan impor telah atau akan menimbulkan serios in!r"* b) 3pabila keterlambatan penerapan safegard akan menimbulkan kerugian yang sulit diperbaiki. 1.
Ketentuan seperti %olntar" e-&ort restraints (95:) tidak boleh diterapkan.
,afegard tidak boleh diterapkan lebih dari (empat) tahun ke4uali bila masih perlu untuk men4egah in!r" dan industri yang terkena sedang dalam restrukturisasi. 2.
,afegard yang melebihi satu tahun harus dihapus bertahap dan jika melebihi ; (tiga) tahun harus ditinjau dalam satu setenga tahun. 3.
,afegard tidak dikenakan untuk #egara berkembang apabila pangsa #egara tersebut ;< (tiga persen) atau kurang dari total impor #egara penerap sa"eguards dan apabila pangsa kolekti" negara-negara berkembang '< (sembilan persen) atau kurang dari total impor negara tersebut. 4.
Persetujuan di bidang ,afegards yang berakhir di *arrake4h (*aro44o) & 3pril &'' bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat sistem perdagangan internasional berdasarkan ketentuan 23%% &'' dengan pertimbangan yaitu/ *emperjelas dan memperkuat tata tertib 23%% &'', dan khususnya Article XIX 1. GATT (%indakan 1arurat atas !mpor Produk tertentu), untuk menegakkan kembali pengendalian multilateral tentang tindakan pengamanan, dan menghi-langkan yang lolos dari pengendalian tersebut. Pentingnya penyesuaian struktural dan kebutuhan untuk meningkatkan dan bukan membatasi persaingan dalam pasar internasional. 2.
Pertimbangan lebih lanjut bahwa untuk tujuan ini, persetujuan menyeluruh yang dapat diterapkan oleh semua anggota berdasarkan prinsip-prinsip 23%% &''. 3.
1engan dilaksanakan persetujuan di bidang safegard maka setiap negera dapat menerapkan tindakan pengamanan terhadap produk domestiknya apabila industri dalam negeri tidak mampu bersaing sehingga mengalami kerugian serius sebagai akibat membanjirnya produk impor.
Pelaksanaan Safeguards Dalam Perdagangan Internasional 1alam ketentuan Umum Persetujuan %indak Pengamanan (Agrement on,afegard ) dinyatakan bahwa perjanjian safegard menerapkan peraturan untuk pelaksanaan tindakan pengamanan yang harus diartikan sebagai tindakan yang akan diatur dalam Article XIX GATT 1994. Penerapan tindakan pengamanan (safegard ) dimaksudkan untuk melindungi produk industri dalam negeri dari lonjokan atau membanjirnya produk impor yang merugikan atau mengan4am kerugian industri dalam negeri. 3dapun syarat-syarat penerapan safegard sebagaimana dijelaskan dalam Article . Agreement on ,afegard adalah sebagai berikut/
3nggota dapat memohon tindakan pengamanan atas suatu produk jika produk yang diimpor ke dalam wilayah dalam jumlah demikian rupa, mengan4am produk sejenis dalam negeri, sehingga menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi produk sejenis atau produk yang langsung. 1.
%indakan safegard akan diterapkan pada produk yang diimpor tanpa dilihat dari sumbernya. 2.
Kebijakan penerapan tindakan Pengamanan (safegard ) oleh negara peng-impor dilaksanakan melalui beberapa tahapan antara lain melakukan penyidikan dan pembuktian, menentuan adanya kerugian atau an4aman kerugian, dan penerapan tindakan pengamanan/ A. Penyidikan dan Pembuktian
+etiap negara anggota dapat menerapkan tindakan pengamanan setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur dan diumumkan sesuai dengan Article X GATT 1994. Hal ini dinyatakan dalam Article /Agreement on ,afegard / 0A member ma" a&&l" a safegard measre onl" following an in%estigation b" the com&etent athorities of that #ember &rsant to &rocedres &re%iosl" established and made &blic in consonance with Article X of GATT 1994* Penyelidikan ini harus men4akup pemberitahuan kepada semua pihak yang berkepentingan sehingga para importir, eksportir dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan bukti dan pandangan mereka 2 apakah tindakan pengamanan melindungi kepentingan umum. Para pejabat yang berwenang selanjutnya akan menyampaikan laporan penyidikan mereka dan memberikan kesimpulan mengenai semua semua "akta dan hukum yang berlaku. Pelaksanaan penyidikan terhadap adanya kerugian serius atau an4aman kerugian serius terhadap !ndustri dalam negeri akibat lonjakan impor dilakukan oleh sebuah Komite, yang di !ndonesia disebut Komite Pengamanan Perdagangan !ndonesia (KPP!). Untuk itu maka kepada pihak berkepentingan yang se4ara langsung terkena dampaknya dapat mengajukan permohonan penyelidikan atas pengamanan kepada Komite. 3dapun pihak berkepentingan yang terkena langsung dampak peningkatan produk impor adalah sebagai berikut / &.
Produsen dalam negeri !ndonesia yang menghasilkan barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang se4ara langsung bersaing= 3sosiasi produsen barang sejenis barang terselidik dan atau barang yang se4ara langsung bersaing= 2. 3.
rganisasi buruh yang mewakili kepentingan para pekerja industri dalam negeri.
3pabila dipandang perlu dalam rangka perlindungan industri dalam negeri, bahkan Pemerintah dapat mengajukan penyelidikan kepada Komite. +elanjutnya Komite Pengamanan Perdagangan !ndonesia (KPP!) atas prakarsa sendiri dapat melakukan penyelidikan atas lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius dan atau an4amankerugian serius industri dalam negeri. 0erdaasarkan Keputusan Presiden :epublik !ndonesia #omor 6 %ahun %entang %indakan Pengamanan !ndustri 1alam #egeri dari 3kibat >onjakan !mpor, Pasal ; ayat ()
menyatakan, untuk mempermudah proses penyidikan, pemohon harus melengkapi data sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut/ &) identi"ikasi pemohon= ) uraian lengkap barang terselidik= ;) uraian lengkap barang sejenis atau barang yang se4ara langsung bersaing= ) nama eksportir dan negara pengekspor dan atau negara asal barang= ) industri dalam negeri yang dirugikan= 7) in"ormasi mengenai kerugian serius dan atau an4aman kerugian serius= $) in"ormasi data impor barang terselidik. Untuk kepentingan pengumpulan alat bukti dan kepentingan pembuktian dalam melaksanakan kewenangannya, Komite berhak meminta data dan in"ormasi langsung kepada pihak yang berkepentingan atau sumber lainnya yang dianggap layak, baik instansi?lembaga pemerintah atau swasta. +elain itu Komite dapat menentukan sendiri bukti-bukti berdasarkan data dan in"ormasi yang tersedia (best information a%ailable) apabila dalam penyelidikan pihak berkepentingan/ 1. tidak memberikan tanggapan, data atau in"ormasi yang dibutuhkan sebagai-mana mestinya dalam kurun waktu yang disediakan oleh Komite= atau 2.
menghambat jalannya proses penyelidikan.
Komite memperlakukan setiap data dan in"ormasi rahasia sesuai dengan si"atnya. 1ata dan in"ormasi rahasia tidak dapat diungkapkan pada umum tanpa i@in dari pemilik data dan in"ormasi tersebut. Pihak-pihak berkepentingan yang menyampaikan data dan in"ormasi rahasia kepada Komite harus melampirkan suatu 4atatan ringkas yang berasal dari data dan in"ormasi yang bersi"at rahasia. Aatatan ringkas tersebut bersi"at tidak rahasia (non'confidential smmaries). 1alam melaksanakan proses pembuktian, Komite harus memberikan kesempatan yang sama atau seimbang kepada pihak berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti tertulis dan untuk memberikan in"ormasi atau keterangan tambahan tertulis lainnya kepada Komite. Kemudian Komite dapat melakukan veri"ikasi atas data dan in"ormasi yang berasal atau diperoleh dari pihak berkepentingan di negara pengekspor atau di negara asal barang terselidik dan industri dalam negeri. +elanjutnya dalam waktu paling lama ; hari sejak pengajuan permohonan tindakan pengamanan tersebut diterima lengkap oleh Komite, berdasarkan hasil penelitian serta bukti bukti awal yang lengkap sebagaimana yang diajukan pemohon tersebut, Komite memberikan keputusan berupa (Pasal ; ayat ;)/ menolak permohonan dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan yang 1. ditentukan= atau menerima permohonan dan memulai penyelidikan dalam hal permohonan memenuhi persyaratan. 2.
+elanjutnya apabila komite menetapkan untuk mengadakan atau tidak mengadakan penyelidikan atas permohonan pihak berkepentingan, maka Komite harus memberitahukan se4ara tertulis disertai alasan-alasannya kepada pihak berkepentingan serta diumumkan tentang penetapan
tersebut dalam media 4etak. 3tas pemberitahuan tersebut maka pihak berkepentingan diberikan kesempatan untuk melakukan tanggapan apabila dianggap terdapat ketidaksesuaian atas alasanalasan tersebut paling lama & (lima belas) hari sejak pe netapan Komite (Pasal ). 1emikian pula dengan penundaan atau pengakhiran penyelidikan harus diumumkan dalam media 4etak dengan memuat alasan-alasan serta didukung oleh "akta dan disampaikan segera kepada pihak berkepentingan. +elanjutnya pihak yang mengajukan permohonan dapat menarik kembali permohonan penyelidikan yang diajukan kepada Komite (Pasal dan 7). 1alam hal hasil penyelidikan ternyata tidak ada bukti kuat yang menunjukkan industri dalam negeri mengalami kerugian serius dan atau an4aman kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan impor, Komite menghentikan penyelidikan tindakan pengamanan. 0erdasarkan penetapan penghentian penyelidikan tindakan peng-amanan oleh Komite, seluruh bea masuk atas impor barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara yang telah dibayarkan oleh para importir barang terselidik harus dikembalikan kepada para importir barang terselidik tersebut. Kemudian dalam jangka waktu paling lambat & (lima belas) hari sejak penetapan penghentian penyelidikan tindakan pengamanan oleh Komite, *enteri Keuangan men4abut bea masuk barang terselidik yang dikenakan tindakan pengamanan sementara. Pengembalian bea masuk tersebut harus dilaksanakan sesegera mungkin, selambat-lambatnya & (lima belas) hari sejak dikeluarkannya Keputusan *enteri Keuangan mengenai pen4abutan pengenaan bea masuk ( Pasal $). Penyelidikan yang dilakukan oleh Komite harus selesai dalam waktu selambat-lambatnya (dua ratus) hari sejak penetapan dimulainya penyelidikan. 1alam hal diperlukan in"ormasi tambahan untuk kepentingan pembuktian, Komite dapat mengirimkan da"tar pertanyaan tertulis kepada pihak berkepentingan. 1a"tar pertanyaan harus dijawab oleh pihak berkepentingan dalam waktu & (lima belas) hari sejak dikirimnya da"tar pertanyaan tertulis tersebut atau dalam waktu (dua puluh) hari dalam hal terdapat permintaan dari pihak berkepentingan karena "aktor alasan tertentu. Penentuan Adanya Kerugian atau Ancaman Kerugian +ebelum tindakan pengamanan diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan pembuktian telah terjadinya kerugian serius atau an4aman kerugian serius akibat melonjaknya barang impor. Penentuan adanya kerugian atau an4aman kerugian dimaksud, diatur dalam Article 4 Agreement on ,afegard sebagai berikut / (a) %erjadinya Bkerugian seriusB yang diartikan dapat menghalangi perkem-bangan atau keberadaan industri dalam negeri= (b) 3danya Can4aman kerugian seriusB yang harus dipahami sebagai kerugian berat yang jelas akan terjadi, sebagaimana dimaksud dalam ayat . Penentuan adanya an4aman kerugian serius harus didasarkan pada "akta dan bukan pada tuduhan, dugaan atau kemungkinan yang tersamar lainnya. 1alam menentukan kerugian atau an4aman tersebut, Cindustri dalam negeriB merupakan produsen se4ara keseluruhan yang memproduksi produk sejenis atau yang langsung bersaing yang beroperasi di dalam wilayah suatu anggota, atau hasil produksi atas produk sejenis yang se4ara langsung bersaing merupakan bagian terbesar dari total produksi.
Untuk merealisasi ketentuan Article 4 Agreement on ,afegard2 Pemerintah telah mengeluarkan Kepres #omor 6 %ahun , Pasal & menyatakan/ (&) Penentuan kerugian serius dan atau an4aman kerugian serius terhadap industri dalam negeri akibat lonjakan impor barang terselidik harus didasarkan kepada hasil analisis dari seluruh "aktor-"aktor terkait se4ara objekti" dan terukur dari industri dimaksud, yang meliputi/ 1. tingkat dan besarnya lonjakan impor barang terselidik, baik se4ara absolut ataupun relati" terhadap barang sejenis atau barang yang se4ara langsung bersaing= 2.
pangsa pasar dalam negeri yang diambil akibat lonjakan impor barang terselidik= dan
perubahan tingkat penjualan, produksi, produktivitas, peman"aatan kapasitas, keuntungan dan kerugian serta kesempatan kerja. 3.
() Untuk menentukan lonjakan impor yang mengakibatkan terjadinya an4aman kerugian serius, Komite dapat menganalisis "aktor-"aktor lainnya sebagai tambahan selain "aktor-"aktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (&), seperti/ kapasitas ekspor riil dan potensial dari negara atau negara-negara produsen asal barang= 1. 2.
persediaan barang terselidik di !ndonesia dan di negara pengekspor.
(;) 1alam hal kerugian serius dan atau an4aman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang timbul pada saat bersamaan dengan lonjakan impor tetapi disebabkan oleh "aktor-"aktor lain di luar "aktor-"aktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (&) dan ayat () maka kerugian serius dan atau an4aman kerugian serius tidak dapat dinyatakan sebagai akibat lonjakan impor. +elanjutnya dalam Pasal &; dinyatakan bahwa penetapan terjadinya suatu an4aman kerugian serius sebagai akibat lonjakan impor harus didasarkan pada "akta-"akta dan tidak boleh didasarkan pada dugaan, prakiraan atau kemungkinan-kemungkinan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam menentukan adanya kerugian atau an4aman kerugian serius, Komite Pengamanan Perdagangan harus melakukan penyelidikan dan analisis se4ara mendalam guna menemukan "akta-"akta yang akurat bahwa kerugian atau an4aman kerugian tersebut benar-benar sebagai akibat dari lonjakan impor, bukan didasarkan pada dugaan atau persepsi semata. Penyelidikan kurang 4ermat tidak saja merugikan baik pihak negara pengimpor melainkan juga negara pengekspor. Pengenaan Tindakan Pengamanan Pengenaan %indakan Pengamanan diatur dalam Agreement on ,afegard , yaitu Article 3 (tindakan pengamanan tetap) dan Article (tindakan pengamanan sementara). Kedua article tersebut memperbolehkan kepada setiap negara anggota untuk menerapkan tindakan pengamanan sejauh diperlukan untuk men4egah atau memperbaiki kerugian serius guna mempermudah penyesuaian atau pemberian ganti kerugian. %indakan pengamanan tersebut dapat dalam bentuk tari", kuota dan kombinasi antara tari" dan kuota. *enurut Undang-Undang #omor &$ %ahun 7 tentang Perubahan Undang-Undang #omor & %ahun &'' tentang Kepabeanan, Pasal ;3 menyatakan bahwa C0ea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik se4ara absolut maupun relati" terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang se4ara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut/
menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan?atau barang yang se4ara langsung bersaing= atau 1.
mengan4am terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan?atau barang yang se4ara langsung bersaing. 2.
+elanjutnya Pasal ;0 menyatakan bahwa C0ea masuk tindakan peng-amanan tersebut adalah paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau men4egah an4aman kerugian serius terhadap industri dalam negeri. 0ea masuk tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal & ayat (&) UndangUndang Kepabeanan #omor & %ahun &''. 0erdasarkan uraian di atas bahwa tindakan pengamanan dilakukan terhadap produk dalam negeri karena/ 3danya lonjakan impor barang sejenis atau barang yang se4ara langsung merupakan 1. saingan produk industri dalam negeri. 3danya kerugian serius atau an4aman kerugian serius pada industri dalam negeri karena membanjirnya produk impor. 2.
3danya hubungan kausal antara lonjakan impor dengan kerugian serius atau an4aman kerugian serius. 3nalisis kausalitas berdasarkan indikator ekonomi meliputi/ produksi, penjualan dalam negeri, pangsa pasar, keuntungan, utulitas kapasitas dan tenaga kerja. 3.
0erdasalkan hasil penyidikan, apabila ditemukannya bukti bahwa terjadi kerugian serius atau an4aman kerugian serius terhadap industri domestik karena adanya lonjakan produk impor, maka negara pengimpor harus memberitahukan kepada Komite,afegard sebelum mengambil tindakan pengamanan. Kemudian negara pengimpor anggota % terlebih dahulu mengundang negara pengekspor selaku anggota untuk melakukan konsultasi guna memberikan kesempatan kepada negara tersebut untuk menegosiasikan penyelesaian masalah. *enurut 0hagirath >ai 1as dalam Aristhophorus 0arutu bahwa setelah konsultasi, negara anggota memutuskan untuk mengambil tindakan sa"eguard dalam bentuk (Ahristhophorus 0arutu, $/ &&7-&&$) Pemberlakuan tari" seperti/ peningkatan kewajiban impor melampaui tingkat batas, 1. pembebanan biaya tambahan atau pajak tambahan, penggantian pajak produksi, pengenaan tari" kuota yaitu kuota untuk impor pada suatu tari" yang lebih rendah dan pembebanan pada tari" yang lebih tinggi untuk impor yang yang berada di atas kuota. Pembebanan non-tari" seperti/ penetapan kuota global untuk impor, pengenalan kemudahan dalam peri@inan, kewenangan impor, dan tindakan lain yang serupa untuk pengendalian impor. 2.
Untuk menerapkan tindakan pengamanan perdagangan internasional, dalam Agreement on ,afegard2 tindakan pengamanan meliputi dua bentuk/ %indakan Pengamanan (,afegard ) +ementara 1. 0entuk tindakan pengamanan sementara hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan pengamanan tetap. %indakan pengamanan sementara dilaksanaka semenjak inisiasi atau permulaan proses penyidikan yang didahulukan dengan noti"ikasi. %indakan ini dilakukan
apabila terjadi keadaan darurat yang jika ditunda atau tidak dilaksanakan, akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. %indakan pengamanan sementara adalah berupa tari" (cash bond ) yang berlaku maksimim hari. #amun apabila tidak diketemukan bukti bahwa impor barang mengakibatkan kerugian serius atau an4aman terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri maka tari" yang akan dibayarkan harus dikembalikan kepada importir. Hal ini telah dinyatakan dalam Article 3 Agreement on ,afegard , bahwa tindakan pengamanan sementara dapat dilakukan oleh negara pengimpor anggota % jika terjadi keadaan darurat dan apabila ditunda akan menyebabkan terjadinya kerusakan yang sulit diperbaiki. %indakan pengamanan sementara tidak boleh melebihi hari, tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan penentuan sementara yang membuktikan se4ara nyata bahwa impor yang meningkat telah menyebabkan atau mengan4am kerugian berat terhadap indusri domestik. Dumping Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut. Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktek ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara p engimport. Menurut Robert illig ada ! tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar import, antara lain " Market #$pansion %umping, &y'li'al %umping, State (rading %umping, Strategi' %umping, Predatory %umping. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair , karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang)barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti mun'ulnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.
Subsidi +ubsidi adalah 0antuan Keuangan?*enanggung 0eban Kerugian +ubsidi juga dapat diartikan sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen , distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu.*isalnya untuk men4egah penurunan dari industri (misalnya, sebagai hasil dari operasi yang tidak menguntungkan terus menerus) atau kenaikan harga produknya atau hanya untuk mendorong untuk mempekerjakan tenaga kerja yang lebih (seperti dalam kasus subsidi upah). Aontohnya adalah subsidi ekspor untuk mendorong penjualan ekspor= subsidi pada beberapa bahan makanan untuk menekan biaya hidup, subsidi harga 0ahan bakar minyak, dan subsidi pertanian untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan men4apai kemandirian dalam produksi pangan.
Tarif (ari* adalah hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang)barang impor. +pabila suatu barang impor dikenakan tari*, maka harga jual barang tersebut di dalam negeri menjadi mahal. al ini menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut, sehingga barang)barang hasil produksi dalam negeri lebih banyak dinikmati oleh masyarakat.
