PEMBANGUNAN POLITIK



BEBERAPA KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN



PEN PE N TAHAP TAHAPAN AN PEMBANGUNAN POLITIK



OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK



UKURAN-UKURAN UKURAN -UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK



PEMBANGUNAN POLITIK DAN MODERNISASI



PEMBANGUNAN POLITIK DAN INTEGRASI POLITIK



PEMBANGUNAN POLITIK DAN DEMOKRASI



POLA PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA



PROSPEK PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA

KONSEP DAN PENGERTIAN PEMBANGUNAN POLITIK

• • • • • •

Perkembangan Ilmu Politik Perkembangan Teori Konsep Pembangunan (Lucian n W. W. Pye) Pye ) Definisi-definisi Pembangunan Politik (Lucia Gejala/Ciri-ciri Pembangunan Politik (Lucian W Pye) (Mazhab-Mazhab) Pendek Pendekatan atan Pembangunan Politik

PENTAHAP PENT AHAPAN AN PEMBANGUNA P EMBANGUNAN N POLITI POLITIK K (ORGANSKI) •

Politik Unifikasi Primitif 

•

Politik Industrialisasi

•

Politik Kesejahteraan Nasional

•

Politik Berkelimpahan

NEXT

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK

OBJEK PEMBANGUNAN POLITIK •

Sistem Nilai Politik

•

Struktur Kekuasaan

•

Strategi Penanganan Kebijakan Umum

NEXT

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK Setiap sistem mempuny mem punyai ai strategi sendiri dalam menangani proses kebijakan. kebijak an. Proses kebijak kebijakan an berkisar pada interaksi yang dinamis antara struktur kekuasaan, kekuasaan, sistem nilai nila i politik, lingkungan masyarak masyarakat at dan fisik. Berdasarkan sistem nilai politik polit ik tertentu, Dalam kerangka struktur kekuasaan tertentu, Dan konteks lingkungan masyarakat tertentu, Para perumus kebijakan harus memilih berbagai berba gai alternatif untuk menangani masalah-masalah pokok kebijakan, yaitu : 1) Unt Untuk uk mencap mencapai ai tujuan tujuan kebij kebijak akan, an, int inter eraks aksii macam macam apaka apakah h yang yang terjadi antara kehendak kehendak subjektif pemimpin politik dengan kondisi objektif? 2) Dala Dalam m upaya upaya menc mencapa apaii tujuan tujuan kebij kebijak akan an umum, umum, struk struktur tur polit politik ik apakah yang melaksanakan kekuasaan kekuasaan secara lebih dominan, infrastruktur secara spontan ataukah suprastruktur: 3) Dala Dalam m prose prosess kebija kebijaka kan n seber seberapa apa sering sering dan dan mendal mendalam am konf konflik lik yang yang terjadi antara sistem nilai politik dengan struktur kekua kekuasaan? saan? Ketika merumuskan dan melaksanaka me laksanakan n kebijakan umum para penyusun kebijakan kebijak an harus memilih memili h prioritas yang diberikan terhadap perubahan dan kesinambungan baik dalam sistem nilai politik p olitik dan dalam struktur kekuasaan kekua saan maupun dalam lingkungan masyarakat masyarakat dan fisik.

OBJEK DAN TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK TIPOLOGI PEMBANGUNAN POLITIK Perubahan Sistem Yaitu perubahan pada elemen-elemen sistem secara sekaligus, perubahan ini bersifat radikal karena tidak saja struktur dan strategi kebijakan yang berubah, tetapi juga sistem politik yang justru mempengaruhi objek-objek lainnya. •

•

•

Perubahan Dalam Sistem (Proses Politik) Yaitu perubahan dalam proses politik yang menyebabkan terjadinya sejumlah modifikasi pada seluruh elemen-elemen system politik. ini berarti sistem nilai, struktur kekuasaan, strategi menangani permasalahan kebijakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti walaupun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan. Perubahan Karena Dampak Berbagai Kebijakan Berkaitan dengan dampak berbagai kebijakan terhadap lingkungan sosial dan alam, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah itu mampu mengangkat kondisi dan kualitas hidup anggota masyarakat.

NEXT

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK Menurut Alfian (1985) ada beberapa ukuran yang bisa dipakai, yaitu : 1. Tingkat atau kualitas ketenteraman, kemanan dan kedamaian (security) yang dirasakan oleh warga negara dalam pergaulan hidup politik mereka sehari-hari. 2. Tingkat atau kualitas keteraturan hubungan sosial-ekonomi antar warga negara, sampai dimana mereka merasa hak-haknya dilindungi dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya diatur dengan baik dan adil. 3. Sampai sejauhmana warga negara merasa diikut-sertakan, merasa diajak partisipasi (bersuara) di dalam pemerintahan. 4. Sampai di mana suatu sistem politik mampu menaikkan atau menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. Di samping keempat ukuran tersebut di atas, masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat dipakai yang semuanya bisa digunakan untuk menilai jalannya proses pembangunan politik yang terjadi di suatu negara.

NEXT

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK Dilihat dari segi output  (hasilnya), penilaian terakhir dari suatu proses pembangunan politik akan ditentukan oleh manusia sebagai warga sistem politik. Karena itu pada akhirnya masalah politik adalah masalah manusia. Dengan lain perkataan, penilaian itu akan tergantung pada kemampuan menciptakan “kepuasan-kepuasan politik ” kepada sebagaian besar warga negara, yaitu terpenuhinya tujuan-tujuan politik ( political goals ) dari perseorangan ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat. Untuk itu yang dipersoalkan bukan hanya “output ” sistem politik berupa aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang mengikat dan meliputi sebagian atau seluruh warganegara, tetapi juga mengenai “ out  comes” , yaitu konsekuensi-konsekuensi yang dialami dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Sarana untuk menciptakan kepuasan-kepuasan politik itu dapat diukur dengan satuan ukuran yang menurut Roland Pennock dinamakan “Political goods” yang meliputi “Order and security, welfare, justice, and liberty ” (dalam Sjukur Abdullah, 1980).

home 

UKURAN PEMBANGUNAN POLITIK •

•

•

•

Order and Security  atau ketertiban dan keamanan adalah yang pertama dan terpenting dari “ political goods” yang diharapkan akan diperoleh untuk mencapai kepuasan politik. Terpeliharanya rasa ketertiban dan keamanan merupakan salah satu nilai yang hampir universal sifatnya yang menjadi salah satu tujuan dari setiap sistem politik. Welfare atau kesejahteraan yang bisa menjadi pedoman untuk menilai berhasilnya suatu pembangunan politik. Dalam konsep ini termasuk “material welfare” dan “spiritual welfare”.  Justice atau keadilan, termasuk di dalamnya seperti “the rule of law”  atau “justice according to law” . Liberty  atau kebebasan, meliputi kebebasan-kebebasan politik yang dirasakan dan dialami dalam suatu system yang teratur, berdasarkan aturan main yang disepekati oleh masyarakat itu sendiri.

PEMBANGUNAN POLITIK DAN MODERNISASI

TEORI UMUM MODERNISASI 

Menurut Benyamin Schwartz , modernisasi adalah penerapan tenaga manusia secara sistematis, ajeg, mantap dan terarah dalam pengelolaan secara rasional lingkungan fisik dan sosial demi men capai berbagai tujuan manusiawi.



Robert Ward , modernisasi sebagai gerakan menuju suatu masyarakat modern, yang ditandai oleh kemampuannya untuk mengendalikan atau memengaruhi keadaan fisik dan sosial dari lingkungannya dalam jangka panjang, dan adanya suatu sistem nilai yang betul-betul optimis mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari kemampuan itu.



Lucian W. Pye , modernisasi sebagai penyebaran ”kebudayaan dunia” yaitu kebudayaan yang berdasar pada teknologi maju dan semangat ilmu pengetahuan, pandangan hidup rasionil, pendekatan sekuler dalam hubungan sosial, rasa keadilan dalam urusan publik, kesediaan untuk menerima keyakinan bahwa unit dari mastyarakat politik haruslah negara bangsa.

TEORI UMUM MODERNISASI Modernisasi dalam kaitan studi politik dapat dinyatakan dalam proposisi umum, yaitu modernisasi adalah suatu proses meningkatnya kompleksitas masalah-masalah manusia yang membutuhkan tindakantindakan politik. Itulah sebabnya modernisasi menimbulkan sejumlah masalah politik. Di dalam ukuran besar, politik menjadi urusan yang mencakup diferensiasi peran sekaligus mengintegrasikan struktur organisasional.

Yahya Muhaimin & Colin Mac Andrews (1988) membahas tiga ciri pokok proses modernisasi politik, yakni : 1)

Peningkatan pemusatan kekuasaan pada negara, seiring menurunnya sumber-sumber wewenang kekuasaan tradisional;

2)

Diferensiasi dan spesialisasi lembaga-lembaga politik;

3)

Peningkatan partisipasi rakyat dalam politik, dan kesediaan individuindividu untuk mengidentifikasikan diri dengan sistem politik sebagai suatu kesatuan

PARTAI POLITIK DAN MODERNISASI Menurut Sigmund Newman partai politik adalah organisasi artikulatif  yang terdiri dari dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pembangunan partai politik akan memberikan suatu kerangka analisis pada pembangunan politik yang mengarah pada demokratisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Huntington bahwa satu-satunya organisasi modern yang dapat menjadi sumber kekuatan dan yang dapat dilembagakan dengan efektif adalah partai politik. Dengan demikian berarti pembangunan partai politik dimaksudkan untuk menggerakkan partisipasi politik warganegara guna berkembangnya kehidupan politik yang demokrastis

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK 1.

Partai Proto Partai Proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan. Ciri paling menonjol partai proto adalam pembedaan antara kelompok anggota atau “ins” dengan non -anggota atau “outs”. Selebihnya partai ini adalah faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokkan ideologis masyarakat.

2.

Partai Kader Partai kader tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologi partai kader sesuangguhnya masih rendah karena aktiviasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader lebih tampak sebagai suatu kelompok informasi dari pada sebagai organisasi yang didasarkan pada disiplin.

3.

Partai Massa Partai massa muncul waktu terjadinya perluasan hak pilih rakyat. Partai massa berorientasi pada basis pendukungnya yang luas. Tujuan utama partai ini bukan hanya memperoleh kemenangan tetapi juga ”memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang langsung direkrut dari massa”.

KLASIFIKASI PARTAI POLITIK 4.

Partai Diktatorial Partai Dikataorial sebenarnya merupakan sub-tipe partai masa, hanya saja memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin partai ini melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap pengurus bawahan maupun anggotaanggotanya. Partai diktatorial menuntut pengabdian secara total anggotanya.

5.

Partai Catch-all Partai Catch-all merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Catchall dapat diartikan sebagai ”menampung kelompok -kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan uatama partai ini adalam memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Dengan demikian, aktivitas partai ini erat berkaitan dengan kelompok kepentingan ( interest groups) dan kelompok penekan ( pressure groups ).

MILITER DAN MODERNISASI  Sebab-sebab militer masuk dalam arena kehidupan politik

terdiri dari; karena adanya ketidakstabilan politik, untuk memberikan fokus perhatian pada tindakan perubahan sosial dan modernisasi, adanya pendekatan rasional, adanya ketidakpedulian terhadap kebutuhan pembangunan lembagalembaga politik, pengambilan kekuasaan oleh militer dinyatakan untuk sementara, sewaktu-waktu dapat timbul kudeta militer yang baru, mengkin terjadi kudeta dengan alasan serupa dan menciptakan lembaga-lemabaga politik yang berwenang mengabsahkan dan melembagakan kekuasaan mereka. Juga dikemukakan ciri pokok profesionalisme militer yang meliputi keahlian yang spesifik, tanggungjawab sosial yang khusus akan karakter korporasi.

home 

MILITER DAN MODERNISASI  Militer sebagai organisasi modern yang merupakan proto tipe

militer negara maju. Ternyata pihak militer paling cepat dapat mengadakan adaptasi dan adopsi atas nilai-nilai yang diperkenalkan dalam proses modernisasi.  Di negara-negara sedang berkembang, kelompok militer

mudah menjelma menjadi kelompok yang mampu berperan dalam proses peralihan dari tradisonal ke arah modernisasi, baik ideal maupun praktis. Bahkan di negar-negara baru merdeka, militer dapat menciptakan perasaan kebangsaan, peningkatan apresiasi kegiatan-kegiatan politik dan peningkatan tanggung jawab nasional.

PEMBANGUNAN POLITIK DAN INTEGRASI POLITIK

PENGERTIAN INTEGRASI James J. Coleman dan Carl G. Rosberg, seperti yang dikutif Nazarudin Syamsudin (1989), menginterpretasikan integrasi politik sebagai bagian integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai dua dimensi. Pertama, dimensi vertikal (elit-massa) yaitu bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite dengan massa, dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik untuk berpartisipasi. Kedua, dimensi horizontal yaitu bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultural kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen. Ada juga pengertian yang mengatakan bahwa untuk memahami integrasi nasional mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian integrasi teritorial. Sedangkan Myron Weiner melihat pengertian integrasi nasional tidak hanya dalam konteks teritorial dan perbedaan elit-massa, namun cakupan konteksnya lebih luas, sehingga Weiner berpendapat bahwa masalah-masalah integrasi menjadi pecah dalam suatu sistem politik timbul karena adanya beberapa type yang tumbuh berantai dan melatarbelakangi timbulnya masalah tersebut.

PENGERTIAN INTEGRASI Myron Weiner : 1. Integrasi mungkin menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam suatu wilayah, dan pada pembentukan suatu identitas nasional. 2. Integrasi sering digunakan dalam arti yang serupa, untuk menunjuk pembentukan wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit suatu wilayah politik (regional) yang mungkin beranggotakan suatu kelompok sosial budaya tertentu. 3. Istilah integrasi sering digunakan untuk menunjukkan kepada masalah, yang menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Konsep pengertiannya adalah hubungan antara elite-massa yang mempunyai perbedaan dalam melihat nilai-nilai aspirasi. 4. Integrasi kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan adanya konsensus nilai yang minimum, yang diperlukan untuk memelihara tertib sosial. Yang dimaksud dengan nilai minimum dalam konteks sosial yang disepakati adalah ; nilai-nilai tujuan seperti keadilan dan persamaan, keinginan akan pembangunan ekonomi, penghayatan akan sejarah, pahlawan dan simbol-simbilnya. 5. Tingkah laku integratif yaitu kapasitas orang-orang di dalam suatu masyarakat untuk berorganisasi demi mencapai beberapa tujuan bersama.

PENGERTIAN INTEGRASI Mengacu dari uraian di atas, maka integrasi politik melibatkan dua masalah. Pertama, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. Pengertian masalah ini mencakup persoalan-persoalan pengakuan rakyat akan hak-hak yang dimiliki negara dan rakyat harus dipenuhi. Kedua, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik anggota masyarakat. Maka dari itu integrasi politik diperlukan oleh suatu negara dalam rangka menegakkan suatu kesatuan wilayah, ideologi, kekuasaan dan nilai -nilai konsensus di bawah sistem politik. Apabila integrasi politik mempunyai fungsi meletakkan dasar berpijak bagi sistem politik di dalam meletakkan tata nilai kehidupannya, maka fungsi integrasi setiap bangsa cenderung dimaksudkan sebagai konsep yang utuh untuk mengusahakan agar bangsa yang dilatarbelakangi kebudayaan heterogen dapat tetap hidup dan mengembangkan kehidupannya. Upaya ini tentunya membutuhkan wawasan kebangsaan yang dimiliki suatu bangsa dalam menciptakan suatu pandangan politik berfikir secara integralistik. Dengan pandangan tersebut, integrasi politik dapat diterima oleh semua kelompok yang ada di masyarakat.

TIPE-TIPE INTEGRASI 1.

Integrasi Bangsa

Menurut Weiner ada dua strategi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai integrasi nasional,  pertama , penghapusan sifat-sifat kultural utama dan komunitas-komunitas minoritas yang berbeda menjadi semacam nasional. Biasanya, yang berpengaruh ialah kebudayaan dari kelompok budaya yang dominan, maka kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan jalan proses asimilasi. Kedua, penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaankebudayaan kecil, di Indonesia disebut dengan ”bhineka tunggal ika”, dimana secara politis merupakan penjumlahan etnis dari berbagai suku bangsa. Adanya dua strategi ini merupakan suatu paduan dalam mengatasi konflik yang mengakibatkan retaknya rasa kebangsaan suatu negara. Di sisi lain, strategi ini juga memberi indikasi, kelompok minoritas yang ada pada masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dengan kelompok budaya dominan dalam membicarakan kepentingan nasional.

TIPE-TIPE INTEGRASI 2.

Integrasi Wilayah

Sebelum Indonesia merdeka, integrasi wilayah secara politis telah ditempuh oleh dua kerajaan untuk mempersatukan nusantara, yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan kerajaan Majapahit di Jawa. Usaha untuk mempersatukan nusantara dari segi politik dan kultural merupakan usaha integrasi wilayah untuk membentuk suatu negara. Kemudian, kemerdekaan Indonesia juga mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat yang ada di nusantara ini. Adanya rasa memiliki bangsa (nasionalisme) menyebabkan batas-batas sosial budaya yang sifatnya primordial, berhasil dipersatukan dalam suatu wilayah Republik Indonesia dengan memasukkan seluruh bekas wilayah kolonial Belanda dalam kesatuan wilayah, sebab yang dituntut dalam kemerdekaan bukan saja kemerdekaan bangsa, kemerdekaan mempunyai arti apabila suatu negara mempunyai wilayah. Sementara itu, perlu dibedakan anatara negara (state) dengan bangsa (nation). Nega menunjuk pada adanya kekuasaan dengan kapasitas untuk menguasai wilayah tertentu. Bangsa menunjuk pada kesetiaan subyektif penduduk wilayah itu pada negara. Dalam konsep ini berarti pada umumnya negara mendahului bangsa. Jadi, pembangunan bangsa (nation building) mengumpamakan adanya negara terlebih dahulu yang berkuasa dalam satu wilayah, barulah mendapat pengakuan dunia internasional berdirinya suatu negara. Integrasi wilayah berkaitan dengan masalah pembangunan negara (state building).

TIPE-TIPE INTEGRASI 3.

Integrasi Nilai

Integrasi nilai mempunyai pengertian berupa adanya pengakuan prosedurprosedur yang dapat diterima, guna memecahkan konflik yang ada. Berangkat dari pengertian ini, integrasi nilai merup[akan prosedur atau cara untuk mengatasi konflik yang biasa terjadi di masyarakat, karena dalam masyarakat apa pun juga memiliki potensi konflik. Myron Weiner kembali mengajukan dua stategi pokok untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam masyarakat. Pertama, strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memasukkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin. Dari penjelasan strategi ini menunjukkan perlunya menciptakan kebersamaan dalam berbagai pluralisme budaya dengan menghindari konflik dan persaingan, terutama dalam menghadapi ketegangan kultural yang megarah pada kekerasan. Kedua, menekankan interaksi antara kepentingankepentingan kelompok dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Strategi ini memperlihatkan perlu adanya komunikasi dalam mempertemukan kepentingan kelompok dan pribadi. Dengan kata lain, bahwa komunikasi sosial dapat menghasilkan kesadaran nasional, berupa adanya satu pandangan mendahulukan kepentingan nilai-nilai bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan.

TIPE-TIPE INTEGRASI 4.

Integrasi Elite-massa

Bagaimana antara elite dan massa dapat bersatu dalam upaya mempersatukan kepentingan yang diinginkan, kuncinya adalah bagaimana kedua kepentingan diwujudkan dalam bentuk partisipasi politik untuk melakukan pembangunan politik.

TIPE-TIPE INTEGRASI 5.

Tingkah laku Integratif 

Tingkah laku integratif dalam dimensi politik merupakan kesediaan setiap individu dan kelompok untuk melakukan kerjasama secara terorganisasi untuk mencapai tujuan politik. Untuk memahami tingkah laku integratif suatu masyarakat, perlu ada toleransi dalam memahami perbedaan-perbedaan kultural bangsa. Almon dan Verba (1963) dalam Nazarudin Sjamsuddin (1989) mengemukakan bahwa sebelum sampai pada perubahan tingkah laku integratif pada dimensi politik, ada tiga komponen dalam sikap seseorang maupun kelompok terhadap objek politik. Pertama, aspek kognitif, dimana seseorang mungkin mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana sistem politik berlangsung. Kedua, aspek afektif, yaitu melibatkan perasaan seseorang. Seorang individu mungkin mempunyai perasaan tertentu terhadap aspek-aspek sistem politik yang membuat mereka menerima atau menolak sesuatu. Dan ketiga, baik aspek kognitif maupun afektif berupa sikap-sikap yang telah dimiliki dalam keluarga dan lingkungannya biasa mempengaruhi seseorang. Kedua komponen tersebut ditentukan oleh evaluasi moral yang telah dipunyai. Di sini norma-norma yang dianut akan menjadi dasar untuk bersikap dan bertingkah laku terhadap sistem politik.

IDEOLOGI, IDEALISME DAN INTEGRASI NASIONAL 1. Dimensi Realitas

Pada dimensi ini ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Ideologi hadir, tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut. Sehingga sistem nilai yang merupakan manifestasi dari ideologi, betul-betul berakar dari sistem nilai di mana masyarakat itu lahir dan berkembang. Ideologi yang mengandung dimensi realitas akan menjadikan rasa memilikinya cenderung cukup tinggi dan melahirkan idealisme untuk tetap dipertahankan sebagai suatu sistem nilai yang tak bisa ditawar.

IDEOLOGI, IDEALISME DAN INTEGRASI NASIONAL 2. Dimensi Idealisme

Dimensi idealisme, Alfian mengumpamakan idealisme menjadi motor penggerak untuk membangkitkan hasrat anggota-anggota masyarakat untuk hidup bersama dan bersatu, dan menggairahkan partisipasi dalam bentuk usaha bersama seperti pembangunan. Dari pengertian di atas dapat diketahui dimensi idealisme ideologi merupakan jiwa untuk memberikan semangat untuk melakukan sesuatu yang baik dalam menghadapi masa depan. Dengan menggugah idealisme dalam masyarakat, berarti mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

IDEOLOGI, IDEALISME DAN INTEGRASI NASIONAL 3. Dimensi Fleksibilitas Alfian mengungkapkan bahwa untuk kelangsungan hidup ideologi maka penafsirannya jangan bersifat tertutup dan kaku, dalam mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu yang mengalami perubahan. Pengertian lain dari dimensi fleksibilitas yang dimiliki oleh ideologi adalah mengakui keterbatasanketerbatasan pemikiran yang tertampung dalam batang tubuh ideologi. Adanya penekanan dimensi fleksibilitas yang dimiliki ideologi berarti semakin matang dalam menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, ideologi yang tidak mampu menyesuaikankehidupan masyarakat, maka ada kemungkinan ideologi tersebut akan kehilangan fleksibilitas, dan apabila itu terjadi ideologi tersebut akan ditinggalkan oleh masyarakatnya, walaupun secara formal ideologi masih ada tapi nilai-nilai yang ada pada ideologi sudah tidak mempengaruhi perilaku masyarakatnya.

home 

IDEOLOGI, IDEALISME DAN INTEGRASI NASIONAL Dari uraian ketiga dimensi di atas dapat diketahui bagaimana kualitas suatu ideologi mampu bertahan di tengah perubahanperubahan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan integrasi nasional. Ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dalam masyarakat, kadar kualitas idealisme yang dipegang oleh masyarakat, sejauhmana fleksibilitas ideologi dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Akhirnya, ideologi mempunyai peranan yang berarti dalam upaya membentuk integrasi nasional. Yang utama adalah ideologi dapat diterima secara utuh oleh masyarakat sehingga terjadi proses pembudayaan nilai-nilai dasar dari ideologi. Lebih lanjut Alfian mengatakan bahwa kunci dari ketiga dimensi tersebut terletak pada keterbukaan ideologi dan masyarakatnya.

Beberapa Konsep Demokrasi Sistem Pemilihan Umum Demokrasi di Indonesia

home 

BEBERAPA KONSEP DEMOKRASI Ada dua kelompok aliran pemikiran yang mendasari demokrasi, yaitu “demokrasi-konstitusional” dan kelompok aliran yang menamakan dirinya “demokrasi” tetapi pada hakekatnya mendasarkan dirinya pada “komunisme”. Secara umum perbedaan mendasar dari kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi-konstitusional memiliki gagasan mengenai pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi. Sedangkan “demokrasi” yang mendasarkan diri pada ideologi komunisme mencita-citakan suatu pemerintah yang tidak demokratis, yang sering bersifat totaliter. Dan Indonesia menganut demokrasi-konstitusional.

BEBERAPA KONSEP DEMOKRASI Menurut Miriam Budiardjo (1977), syarat-syarat guna terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law , yaitu : 1. Perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak 3. Pemilu yang bebas 4. Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi 5. Pendidikan kewarganegaraan Perkembangan baru menunjukkan bahwa di samping merumuskan gagasan Rule of Law , juga muncul rumusan pemahaman demokrasi sebagai sistem politik (demokrasi politik).

BEBERAPA KONSEP DEMOKRASI Ada dua hal yang perlu dipahami berkaitan demokrasi politik, yaitu; Pertama, kondisi pemerintahan demokrasi ialah pelestarian iklim politik yang memungkinkan kebebasan politk berkembang. Kondisi kedua yang mutlak perlu bagi suksesnya pelaksanaan demokrasi adalah kesepakatan bersama dalam masalahmasalah yang bersifat fundamental. Kesepakatan paling penting yang tidak dengan sendirinya dijamin oleh adanya konstitusi tertulis adalah keinginan bersama untuk melaksanakan sistem yang demokrastis.

SISTEM PEMILIHAN UMUM Dalam ilmu politik dikenal ada dua sistem pemilu yang populer, yaitu single-member constituency , atau biasa disebut sistem “distrik” dan multi-member constituency , atau biasa juga dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan berimbang. (Miriam Budiarjo, 1977). Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Mengenai sistem pemilu Norris menjelaskan bahwa rekrutmen seorang kandidat oleh partai politik bergantung pada sistem pemilu yang berkembang di suatu negara. Di Indonesia, pemilihan legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka. Lewat sistem semacam ini, partai-partai politik cenderung mencari kandidat yang populer sehingga punya elektabilitas yang tinggi di mata para pemilih. Hal ini pula yang mendorong banyak artis (sinetron, lawak, penyanyi) yang tergiur untuk bergabung ke dalam sebuah partai politik.

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Pemilu 1955 Sistem yang digunakan adalah proporsional . Pemilu 1955, ada dua putaran. Pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. Kedua untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol atau gabungan atau perseorangan. Pemilu 1971 Pemilu 1971 diadakan tanggal 3 Juli 1971. Pemilu ditujukan memilih 460 anggota DPR dimana 360 dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sementara 100 orang diangkat dari kalangan angkatan bersenjata dan golongan fungsional oleh Presiden. Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar . Pemilu diadakan di 26 provinsi Indonesia. Rakyat pemilih mencoblos tanda gambar partai. Pemilu 1977 Pemilu ini diadakan setelah fusi partai politik dilakukan pada tahun 1973. Sistem yang digunakan pada pemilu 1977 serupa dengan pada pemilu 1971 yaitu sistem  proporsional dengan daftar tertutup. Pemilu 1977 diadakan secara serentak

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Pemilu 1982 Pemilu 1982 diadakan tanggal 4 Mei 1982. Tujuannya sama seperti Pemilu 1977 di mana hendak memilih anggota DPR (parlemen). Hanya saja, komposisinya sedikit berbeda. Sebanyak 364 anggota dipilih langsung oleh rakyat, sementara 96 orang diangkat oleh presiden. Voting dilakukan di 27 daerah pemilihan berdasarkan sistem Proporsional dengan Daftar Partai ( Party-List System ). Pemilu 1987 Pemilu 1987 diadakan tanggal 23 April 1987. Tujuan pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya yaitu memilih anggota parlemen. Total kursi yang tersedia adalah 500 kursi. Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu Proporsional  dengan varian Party-List . Pemilu 1992 Pemilu 1992 diadakan tanggal 9 Juni 1992 dengan dasar hukum Sistem Pemilu yang digunakan sama seperti pemilu sebelumnya yaitu Proporsional dengan varian Party-List .

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Pemilu 1997 Pemilu 1997 merupakan Pemilu terakhir di masa administrasi Presiden Suharto. Pemilu ini diadakan tanggal 29 Mei 1997. Tujuan pemilu ini adalah memilih 424 orang anggota DPR. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan varian Party-List . Pemilu 1999 Pemilu 1999 adalah pemilu pertama pasca kekuasaan presiden Suharto. Pemilu 1999 diadakan tanggal 7 Juni 1999. Pemilu 1999 diadakan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sesuai pasal 1 ayat (7) pemilu 1999 dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar dengan varian Roget . Perbedaan antara Pemilu 1999 dengan Pemilu 1997 adalah bahwa pada Pemilu 1999 penetapan calon terpilih didasarkan pada rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Jika sejak Pemilu 1971 calon nomor urut pertama dalam daftar partai otomatis terpilih bila partai itu mendapat kursi, maka pada Pemilu 1999 calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Jumlah partai yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM adalah 141 partai, sementara yang lolos verifikasi untuk ikut Pemilu 1999 adalah 48 partai.

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Pemilu 2004 Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu 2004 ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih presidennya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Presidensil yang dianut oleh pemerintah Indonesia. Pemilu 2004 menggunakan sistem pemilu yang berbeda-beda, bergantung untuk memilih siapa. Dalam pemilu 2004, rakyat Indonesia memilih presiden, anggota parlemen (DPR, DPRD I, dan DPRD II), serta DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk ketiga maksud pemilihan tersebut, terdapat tiga sistem pemilihan yang berbeda. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka . Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran).

PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Pemilu 2009 Pemilu 2009 dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2008. Jumlah kursi DPR ditetapkan sebesar 560 di mana daerah dapil anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi di tiap dapil yang diperebutkan minimal tiga dan maksimal sepuluh kursi. Pemilu 2009 masih menggunakan sistem yang mirip dengan Pemilu 2004. Sistem pemilu yang digunakan adalah Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka . Proporsional Daftar adalah sistem pemilihan mengikuti jatah kursi di tiap daerah pemilihan. Jadi, suara yang diperoleh partai-partai politik di tiap daerah selaras dengan kursi yang mereka peroleh di parlemen. Untuk memilih anggota parlemen, digunakan sistem pemilu Proporsional dengan varian Proporsional Daftar (terbuka). Untuk memilih anggota DPD, digunakan sistem pemilu Lainnya, yaitu Single Non Transverable Vote (SNTV). Sementara untuk memilih presiden, digunakan sistem pemilihan Mayoritas/Pluralitas dengan varian Two Round System (Sistem Dua Putaran). Namun, electoral threshold dinaikkan menjadi 2,5%. Artinya, partai-partai politik tatkala masuk ke perhitungan kursi caleg hanya dibatasi bagi yang berhasil mengumpulkan komposisi suara di atas 2,5%. Pemilu ini pun mirip dengan Pemilu 1999 di mana pada pemilu 2009 terdapat 34+6 partai politik yang ikut berlaga.

DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Parlementer, Bahwa parlemen merupakan “pusat kekuasaan politik” dimana duduk wakil-wakil rakyat melalui sistem kepartaian. Dengan kata lain, Partai dan Parlemen merupakan kerangka pokok dari sistem dan mekanisme politk. Stabilitas pemerintahan (kabinet) sangat tergantung pada sampai berapa jauh “dukungan partai -partai” dalam parlemen yang dipelihara. Kritik yang sering dilontarkan pada masa ini adalah seringnya pergantian kabinet yang dipandang penyebab utama terbengkalainya usaha-usaha pemerintah untuk perbaikan hidup rakyat.

DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Terpimpin, pada masa ini kita kembali ke UUD 1945 yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Disini presiden Soekarno mempunyai kesempatan yang besar untuk menata sistem politik Indonesia menurut konsepkonsepnya. Dengan terbentuknya Dewan Nasional dan komando politik berada di tangannya, ia yakin bahwa ketidakstabilan politik dapat diatasi. Keinginannya untuk menegakkan stabilitas politik yang mantap dilaksanakannya dengan mengikutsertakan semua kekuatan sosial politik baik dalam DPR, kabinet maupun Dewan Nasional. Periode ini nampaknya ditandai beberapa ciri, yaitu: 1). Peranan dominan dari presiden; 2). Pembatasan atas peranan DPR dan partai-partai politik; 3). Peningkatan peranan ABRI sebagai kekuatan sosial politik.

DEMOKRASI DI INDONESIA Demokrasi Pancasila, Pada era orde baru, pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. Untuk itu pemerintah orde baru menempuh beberapa strategi, yaitu:  pertama , melemahkan peranan ideologi partai-partai politik dengan jalan mengusahakan penyederhanaan dalam pengelompokkan ideologi. Kedua, memperkenalkan konsep massa mengambang (floating mass) yaitu pembebasan rakyat di daerah pedesaan dari kegiatankegiatan politik. Ketiga, melancarkan program sosialisasi ideologi, guna memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat , pencanangan pancasila sebagai satusatunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui strategi ini Demokrasi Pancasila dikembangkan.

home 

POLA PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA  Mekanisme Demokrasi Pancasila

Mekanisme demokrasi pancasila mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Di samping itu mengikuti pula prinsipprinsip yang bersifat umum, yang menurut Amir Machmud (1989) sebagai berikut : 1) Cita-cita kenegaraan kekeluargaan 2) Paham Negara Hukum 3) Paham Unitarisme atau Kesatuan 4) Paham Konstitusional 5) Pemerintahan yang bertanggungjawab 6) Kedaulatan Rakyat 7) Sistem Pemerintahan Presidensial 8) Pengawasan terhadap Pemerintah

POLA PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA  Sasaran, Arah dan Kebijakan Pembangunan Politk

Landasan, hakikat dan wawasan penyelenggaraan pembangunan nasional. Berdasarkan hal-hal itu maka ditetapkan sasaran pembangunan politk yaitu tercipta dan berfungsinya tatana kehidupan politik yang konstitusional berdasarkan demokrasi pancasila, dengan kualitas masyarakat yang berperilaku sesuai budaya politik pancasila dan berwawasan nusantara. Karena itu pembangunan politik diarahkan pada terwujudnya tatanan kehidupan politik berdasarkan demokrasi pancasila yang makin menjamin berfungsinya struktur politik dan berkembangnya suasana dan sikap keterbukaan yang bertanggung jawab. Sejalan dengan sasaran dan arah pembangunan nasional, maka ditetapkan berbagai kebijakan pembangunan politik yang pada dasarnya meliputi penataan kehidupan politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan pengembangan kehidupan demokrasi pancasila yang konstitusional.

POLA PEMBANGUNAN POLITIK DI INDONESIA  Beberapa Strategi Pembangunan Politik

Beberapa strategi pembangunan politik yang telah dijabarkan dalam berbagai program pembangunan politik antara lain : 1) Sosialisasi Ideologi Pancasila 2) Pengembangan Kehidupan Konstitusional 3) Peningkatan Fungsi Supra Struktur Politk 4) Peningkatan Fungsi Infra Struktur Politk 5) Peningkatan Kulaitas Pelaksanaan Pemilihan Umum 6) Peningkatan Partisipasi Rakyat 7) Pembinaan Masyarakat

home 

Pembinaan Budaya Politik

Pembinaan Struktur Sistem Politik Pembinaan Kewaspadaan Nasional

home 

PEMBINAAN BUDAYA POLITIK Pembinaan budaya politik yang dimaksudkan di sini adalah pembinaan politik Pancasila, yaitu suatu kerangka orientasi nilai -nilai, keyakinan, sikap dan tindakan yang secara sadar berpijak pada Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui proses sosialisasi politik yang memiliki hubungan saling mempengaruhi dengan budaya politik. Proses sosialisasi politik yang diarahkan kepada orientasi nilai-nilai, sikap, tingkah laku politik tertentu, misalnya yang terkandung dalam sistem politik demokrasi Pancasila, itulah yang mungkin salah satu bagian yang dimaksud dengan pendidikan politik. Dalam rangka pembinaan budaya politik Pancasila, maka pendidikan politik yang diterapkan meliputi kegiatan yang secara sistematis ditu jukan untuk menumbuhkan penghayatan rakyat terhadap ideologi negara Pancasila serta menjelaskan secara jujur permasalahan dan tantangan yang secara nyata dihadapi oleh sistem politik. Juga menyangkut praktik kehidupan politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap pembentukan sikap, pola respons dan penghayatan rakyat terhadap kehidupan politiknya. Sejalan dengan pendidikan politik, maka pengembangan tradisi dan keteladanan yang positif, merupakan hal yang perlu diperhatikan.

PEMBINAAN STRUKTUR SISTEM POLITIK 1) Pembinaan peranan partai politik dan kelompok kepentingan 2) Pembinaan peranan ormas 3) Pembinaan kapasitas lembaga-lembaga politik formal: a. MPR / DPR-DPD b. Presiden dan Wakil Presiden c. Lemabaga kehakiman : KY, MK dan Kejagung, serta pembinaan hukum nasional d. Badan-badan pemerintahan lainnya e. Pemerintah Daerah (provinsi-kabupaten/kota)

PEMBINAAN KEWASPADAAN NASIONAL Pembinaan kewaspadaan nasional, hal ini menjadi penting karena kondisi wilayah negara RI yang terdiri dari beribu-ribu pulau didiami ratusan suku bangsa dengan bahasa daerah bermacam-macam dan beraneka ragam adat istiadat serta berbeda-beda agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. Keadaan ini apabila kurang diwaspadai bisa menimbulkan perpecahan. Di samping itu pula perlu meningkatkan pemahaman rakyat tentang berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang mungkin muncul dalam proses pembangunan nasional, khususnya pembangunan politik. Juga di dalamnya pembinaan disiplin nasional yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada norma-norma, baik norma moral, norma hukum maupun norma pembangunan. Pada akhirnya kewaspadaan dan disiplin nasional akan memperkuat ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis yang merupakan integrasi kondisi setiap aspek dari kehidupan nasional baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

RENCANA SOAL UAS PEMBANGUNAN POLITIK Eits....!!! Tunggu dulu,, Lihat kontrak belajar... 1. Unsur Penilaian: 

Ujian Akhir Semester

: 40 %



Ujian Tengah Semester

: 30 %



Kehadiran/Aktivitas

: 20 %



Tugas

: 10 %

2. Interval Penialaian 

A: > 85



B: 71  – 85



C: 61 –  70



D: 51 –  60



E: ≤ 50

PILIHAN TUGAS AKHIR 1. Membuat dan Mengumpulkan Makalah/Paper/Artikel 2. Membuat dan Mengumpulkan Resensi Buku dan Bukunya 3. Mengumpulkan 1 Buku / orang 4. Mengumpulkan 1 Buku / 2 Orang

RENCANA SOAL UAS PEMBANGUNAN POLITIK 1. Sebutkan dan Jelaskan Konotasi Pembangunan Politik! 2. Sebutkan dan Jelaskan Kapasitas yang harus dimiliki oleh suatu sistem politik/pemerintah! 3. Jelaskan hubungan industrialisasi dengan pembangunan politik! 4. Jelaskan Ukuran-ukuran yang bisa digunakan dalam analisis pembangunan politik! 5. Menurut Pandangan Pribadi: apa maksud dari bahwa pembangunan partai politik akan memberikan kerangka analisis bagi pembangunan poltik yang mengarah pada demokratisasi! 6. Menurut Pandangan Pribadi: apa peranan partai politik dan militer dalam proses pembangunan politik!