PEMBAGIAN HUKUM di INDONESIA

PEMBAGIAN HUKUM di INDONESIA

MAKALAH


Dibuat untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia






Oleh :
Yohansen Wyckliffe Gultom
150906046







PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2015








KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Mahakuasa atas berhasilnya makalah ini diselesaikan. Sesuai dengan tujuan perkuliahan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta mengembangkan proses belajar mengajar sehingga pembuatan makalah ini dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Kondisi tersebut mendorong penulis untuk menyusun makalah yang sistematis sebagai sarana pembantu bagi para mahasiswa serta lebih mempercepat proses belajar.

Pembuatan makalah ini sebagai tambahan tugas pengantar sosiologi politik, kiranya makalah ini dapat bermanfaat dan membantu pembaca untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan selain itu kami ucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang membantu pembuatan makalah ini.

Makalah ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. Namun, bila ada saran dan pendapat dari pembaca, penulis menerimanya dengan lapang dada, demi perbaikan berikutnya. Sekian dan terimakasih.
Medan, 5 Maret 2016
Penulis,

Yohansen W. Gultom












DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1 1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Perumusan Masalah 1
1.3. Tujuan Penulisan 1

BAB II PEMBAHASAN 2
2.1. Pembagian Hukum di Indonesia 2
2.1.1. Menurut Sumber 2
2.1.2. Menurut Bentuknya 2
2.1.3. Menurut Tempat Berlaku 3
2.1.4. Menurut Waktu Berlaku 3
2.1.5. Menurut Cara Mempertahankan 3
2.1.6. Menurut Sifat Hukum 4
2.1.7. Menurut Sifat Wujud Hukum 4
2.1.8. Menurut Isinya 4

BAB III PENUTUP
3.1. kesimpulan
3.2. daftar pustaka










BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Hukum merupakan landasan berpijak dalam pelaksanaan tindakan, baik berhubungan antar individu maupun kelompok dan hubungannya dengan berbagai hal, serta bersifat secara formal maupun informal. Indonesia merupakan satu negara yang berlandaskan hukum sebagai pelaksanaan kegiatannya, oleh sebab itu disebutlah Indonesia sebagai negara hukum. Hukum di Indonesia bukanlah setumpuk aturan ataupun peraturan yang dapat dipergunakan untuk setiap hal yang terkait didalamnya. Melainkan hukum di Indonesia dapat di bagi sesuai dengan kebutuhan dan penerapannya, karena hukum di Indonesia berkaitan dengan berbagai aspek. Atas dasar itulah sehingga hukum di Indonesia di bagi menjadi beberapa bagian sesuai pihak-pihak yang terkait didalamnya.


PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi prumusan masalah pada makalah ini adalah, apasaja pembagian hukum di Indonesia?


1.3 TUJUAN MAKALAH
secara umum makalah ini dimaksudkan untuk menganalisis salah satu materi pembelajaran hukum, khususnya pembagian hukum di Indonesia yang dipergunakan saat ini.











BAB II
PEMBAHASAN

2.1. PEMBAGIAN HUKUM DI INDONESIA

2.1.1. Menurut Sumbernya

Hukum undng-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
Hukum kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum adat tidak bisa disejajarkan dengan hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum lainnya. Hukum adat tidak merupakan lapangan hukum tersendiri karena meliputi lapangan-lapangan hukum yang berbeda di berbagai tempat ataupun wilayah. Hukum adat terdiri dari 3 unsur, yaitu: 1) hukum yang tidak tertulis, 2) unsur keagamaan, 3) ketentuan legislatif atau statutair.
Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara didalam suatu perjanjian antara negara (traktat).
Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2.1.2. Menurut Bentuknya
a. Hukum tertulis, hukum ini terdiri dari 2 bentuk :
1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan
Contohnya :
Hukum pidana, telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918.
Hukum sipil, telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Sipil (KUHS) tahun 1948.
Hukum Dagang, telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tahun 1948.
Hukum Acara Pidana, telah dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1918.
2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan
Contohnya :
Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
Peraturan tentang Hak Oktroi (Hak menemukan di bidang industri)
Peraturan tentang Hak Cipta
Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
Peraturan tentang Ikatan Panen
Peraturan tentang Kepalitan
Peraturan tentang Penudaan Pembayaran
Peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam bidang hukum dagang dan merupakan hukum yang tidak dikodefikasi.

b. Hukum tak tertulis (hukum kebiasaan)
hukum tak tertulis atau hukum kebiasaan sering juga disebut hukum adat, adalah sistem hukum yang dikenal di Indonesia walaupun hukum ini berbeda-beda di setiap wilayah ataupun ddaerah. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat, oleh sebab itu hukum ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan bersifat elastis.

2.1.3. Menurut Tempat Berlakunya
a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam
dunia internasional.
c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Biasanya hukum
asing lebih mengarah kepada aturan hukum maupun proses hukum dari suatu
negara lain. Dalam hal ini, jika dalam negara tersebut belum ada suatu ketentu
an yang mengatur suatu hal, maka negara tersebut akan memberlakukan hukum
asing sbagai bahan referensi. Mengenai hukum asing ini biasanya lebih banyak
mengarah kepada masalah internasional.
d. Hukum agama, yaitu hukum yang terdapat dalam setiap agama yang secara res
mi diakui di Indonesia, serta bersifat dapat menyesuaikan dengan hukum lainn
ya. Tidak terdapat hukum yang jelas, namun sanksinnya perasaan tidak tenang.

2.1.4. Menurut Waktu Berlakunya
Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Hukum positif juga merupakan hukum yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang di suatu tempat atau di suatu negara.
Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang ataupun hukum yang masih harus ditetpkan, ataupun hukum yang dicita-citakan.
Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku diberbagai wilayah dalam segala waktu dan untuk setiap negara didunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya bagi setiap orang.

2.1.5. Menurut Cara Mempertahankannya
Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-laragan.
Hukum formal (hukum proses atau hukum acara), yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan suatu perkara di pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim memberikan suatu putusan. Hukum formal juga disebut dengan hukum zahiri yang menerangkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan dengan alat-alat negara untuk bertindak dan untuk mempertahankan hak dan kewajiban perseorangan.
Contohnya :
Hukum acara pidana, yaiu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara, mempertahankan hukum pidana material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara pidana kemuka pengadilan pidana dan bagaimana caranya hakim pidana memberi putusan.
Hukum acara perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara perdata kemuka pengadilan perdata dan bagaimana hakim perdata memberikan putusan.


2.1.6. Menurut Sifatnya Hukum
Hukum yang memaksa,(Dwingwnrechts), dalam keadaan bagaimanapun juga mempunyai paksaan mutlak. mempunyai sanksi, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Menurut apeldron istilah hukum yang memaksa terhadap aturan-aturan tersebut mau tidak mau mereka harus tunduk, misalnya tentang syarat-syarat perkawinan.
Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), hukum yang bersifat mengatur (Anfullenrechts) apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri, ada juga yang berpendapat bahwa hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

2.1.7. Menurut Wujudnya
Hukum obyektif , yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebutkan peraturan hokum yang mengatur hubungan-hukum antara dua orang atau lebih.
Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif disebut juga HAK. Pembagian ini jarang digunakan oleh orang. Menurut Apeldron dalam bukunya "inleiding tot de studie van het Nederlandse rect", hukum subyektif ialah peraturan hukum yang dihubungkan pada seseorangan (subyek) dan dengan demikian memberi hak dan kewajiban kepada orang itu.

2.1.8. Menurut Isinya
Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
Hukum sipil dalam arti sempit, yang meliputi: hukum perdata saja.
Jika diartikan secara luas, maka hukum perdata itu adalah sebagian dari hukum sipil.
Jika diartikan secara sempit, maka Hukum perdata itu adalah sama dengan hukum sipil.
Contoh Hukum Sipil:
Hukum perdata, hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan didalam pergulan masyarakat.
Hukum bisnis merupakan perkembangan hukum perdata, jika titik berat hukum perdata adalah masala-masalah yang bersifat pribadi, pada hukum bisnis yang menjadi fokus pengaturan adalah hubungan individu dengan individu lainnya dalam rangaka sama-sama mencari keuntungan.
Hukum dagang adalah hukum khusus disamping hukum perdata. Hukum dagang tidaklah berdiri sendiri lepas dari hukum perdata, tetapi melengkapi hukum perdata.Meskipun ketentuan hukum dagang itu sering menyimpang dari ketentuan hukum perdata namun hukum perdata tetap berlaku sebagai dasar umum bagi hukum dagang.

b. Hukum publik (Hukum Neraga)
Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara
Hukum administrasi negara , yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat pelengkap negara.
Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar.


BAB III
PENUTUP

3.1. KESIMPULAN
Dari makalah ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata begitu banyaknya pembagian hukum di Indonesia sehingga kita dapat lebih mendalami dan memahami tentang hukum secara umum, sigkat, dan jelas. Yang kedepannya akan mendorong kita untuk lebih memahami serta berhati-hati dalam segala tindakan yang hendak kita ambil.

3.2. SARAN
Aturan hukum di Indonesia, merupakan landasan bagi warga Indonesia sendiri dalam bertindak di dalamnya, meskipun seringkali penerapan hukum kurang berlangsung dengan baik serta banyaknya kasus-kasus kriminal yang tidak ataupun belum di proses dengan hukum yang semestinya. Karena itu makalah ini dihadirkan agar setiap individu dapat lebih memahami aturan hukum secara umum serta mampu menuntut hakataupun kewajiban mereka.

Demi kesempurnaan makalah ini kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan, agar makalah ini dapat menjadikan suatu pedoman untuk kalangan umum. sebagai penyusun memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan makalah ini. Atas kritik , saran, dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

3.3. DAFTAR PUSTAKA
Pengantar ilmu hukum dan tata negara indonesia hal 81
Mengenal hukum suatu pengantar hal 128
Mengenal hukum suatu pengantar hal 128
Pengantar ilmu hukum pelengkap hal 28
 http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/07/pembagian-hukum.html
Pengantar ilmu hukum pelengkap hal 29
Pengantar ilmu hukum pelengkap hal 29
Pengantar ilmu hukum pelengkap hal 23
Pengantar ilmu hukum pelengkap hal 21
Pengantar ilmu hukum dan tata negara indonesia hal 224
Pengantar ilmu hukum 224