TUGAS KEWARGANEGARAAN KEWARGANEGARAAN
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA
Disusun oleh: Kelompok 7
Okky Nugra R Prasekky Hanung P Rifai Prima A Risdiyanto Edy S Rizky Wahyu F
I0409039 I0409040 I0409043 I0409043 I0409044 I0409045
JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA NOVEMBER 2012
A. Judul
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia B. Pendahuluan
Kesadaran akan pentingnya demokrasi penting, hal ini dapat dilihat contohnya dari peran rakyat Indonesia yang dalam melaksanakan Pemilihan Umum. Walaupun masih terjadi banyak pertanyaan mengenai penilaian masyarakat yang cenderung masih subyektif. Pemilihan umum ini langsung dilaksanakan secara langsung pertama kali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota MPR, DPR, DPD, DPRD di tahun 2004. Walaupun masih terdapat masalah yang timbul ketika waktu pelaksanaan dan pemilihan tersebut. Tetapi masih dapat dikatakan sukses. Pendidikan demokrasi : upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat sebagai fasilitas warganya untuk memahami perannya dalam masyarakat. Misi : 1. Fasilitas untuk mendapat berbagai akses 2. Fasilitas untuk dapat melakukan kajian spiritual 3. Fasilitas untuk mendapatkan kesempatan berpartisipasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
C. Landasan Teori
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas
negara
untuk
dijalankan
oleh
pemerintah
negara
tersebut.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat
atau “kratos” berarti pemerintah. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau suatu pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan yang tertinggi atau rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara.sependapat dengan hal tersebut Abraham Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan “dari
rakyat,oleh
rakyat,dan
untuk
rakyat”.
Demokratisasi
bertujuan
menghasilkan demokrasi yang mengacu pada ciri-ciri: 1. Proses yang tak pernah selesai 2. Bersifat evolusioner 3. Perubahan bersifat damai 4. Berjalan melalui cara musyawarah Budaya demokrasi telah lama berkembang di masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Demokrasi telah berkembang didaerah misalnya adanya rembug desa, musyawarah adat dan pemutusan peraturan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia berkembang dari masa ke masa. Hal itu di pengaruhi oleh keadaan bernegara dan juga keadaan politik yang terjadi di Indonesia . Demokrasi yang memiliki cangkupan lebih luas ini nyata diterapkan ketika adanya masalah yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Dan perkembangan yang ada di Indonesia mengenai demokrasi di dasari dengan berbagai kemajuan yang ada di masyarakat. Dan hal itu mempengaruhi pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan kebijakan yang di sahkan oleh pemerintah serta presiden pada khususnya. Ajaran demokrasi telah mulai dirintis sejak jaman sebelum demokrasi yaitu antara lain oleh Solon di Athena (+600 Tahun Masehi) .Pada saat itu Solon telah mengadakan pembaharuan dengan menyusun Undang-Undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi warga negara dan membentuk lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat yang disebut Ecclensia. Dengan ajaran tersebut Solon mendapat julukan “ Bapak Demokrasi” . Ajaran demokrasi kemusian dikembangkan antara lain oleh Thomas Hobbes, John Locke
dan
JJ
Rousseau
yang
cukup
bervariasi
di
detiap
negara.
Menurut Internasional Commision of Jurits,demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyar dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan di jalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih
dibawah sistem pemilihan yang bebas. Jadi, yang di utamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Menurut C.F Strong,suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintahan akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu. Lebih jauh demokrasi di Indonesia berjalan dengan berbagai gelombanng permasalahan dan mengalami berbagai perubahan. Sebagi warga negara apalagi mahasiswa kita wajib mengetahui bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia karena pada kondisi ke kinian Indonesia memiliki berbagai
masalah
kompleks
yang
diawali
karena
demokrasi
dan
pelaksanaannya yang memiliki berbagai kekurangan. Demikian memikirkan demokrasi ada hubungan dan keterkaitan terhadap hubungan pemerintah sebagai pihak yang memiliki komitmen untuk mengadakan pengaturan dalam berkehidupan bangsa dengan rakyat yang dijadikan momentum sebagai pihak yang memiliki kedaulatan di negara ini. D. Pelaksanaan Di Lapangan
Pelaksanaan demokrasi di indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periodesasi antara lain :
Demokrasi Liberal (1945-1959) 1. 18 agutus 1945 disahkan UUD 1945 dan
Pancasila
sebagai
UUD RI dan dasar negara. 2. 3 november 1945 maklumat diperbolehkan membentuk multi partai. 3. 14 november 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan parkenenter. 4. Pemerintah secara politis harus menerima berlakunya konstitusi ris 1949 sebagai hasil KMB di Den Haag. 5. Sejak berlakunya UUDS 1950, 17 agustus 1950 sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak membuahkan hasil.
Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ORLA 1. Keluar dekrit presiden 5 juli 1959. 2. Kekuasaan didominasi presiden.
3. Banyak terjadi penyelewengan terhadap pancasila dan UUD‟45. 4. Jika tidak ada sepakat dalam sidang keputusan diserahkan pada presiden. 5. Pemerintahan ORLA jatuh setelah pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965
Orde Baru (1966-1998) 1. Sejak tahun 1966 Soeharto sebagai pengemban Supersemar dan mengendalukan penerintahan. 2. Di bidang politik terjadi penyederhanaan partai. 3. Kerisis ekonomi melanda indonesia tahun 1997. 4. Penyalahgunaan
wewenang
berlangsung
secara
meluas
dan
sustenatis. 5. 21 mei 1998 Soeharto mundur sebagai presiden. 6. Habibie menggantikan Soeharto.
Era Reformasi (1998- Sekarang) 1. Reformasi lahir sebagai anti klimaks pemerintahan Soeharto. 2. Pimpinan Habibie tidak mendapat dukungan sosial politik. 3. Pemilu 2004 menobatkan SBY & JK sebagai presiden dan wapres.
E. Pembahasan
Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ORLA
Masa Orde Lama berlangsung mulai tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1 Maret 1966. Berikut ini pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi terpimpin. Ciri umum demokrasi terpimpin, antara lain : 1. Adanya rasa gotong royong 2. Tidak mencari kemenangan atas golongan 3. Selalu mencari sintesa untuk melaksanakan amanat rakyat Dalam demokrasi terpimpin menempatkan Soekarno menjadi setter politik Indonesia.Akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi diktator. Perpolitikan pada demokrasi terpimpin diwarnai dengan perebutan kekuasaan antara tiga kekuatan utama saat itu, yaitu Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Hal yang menjadi penegasan atas
soekarno sebagi pemimpin yang otoriter adalah sebagai mana yang terjadi di sejarah bahwa soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan juga menerapkan NASAKOM dalam pemerintahannya.hal itu menyebabkan terjadinya hal yang berbeda dan bertentangan terhadap pancasila di sila yang pertama.kekuasaan dan pemerintahan pada periode ini, tumbang oleh adanya pergerakan G30SPKI.
Orde Baru (1966-1998)
Masa Orde Baru berlangsung mulai dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Berikut ini pelaksanaan demokrasimasa Orde Baru: 1. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi Pancasila sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat. 2. Ciri umum demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut: a) Mengutamakan musyawarah untuk mufakat. b) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. c) Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. d) Selalu diliputi semangat kekeluargaan. e) Adanya rasa tanggung jawab dalam menghasilkan musyawarah. f) Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. g) Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 3. Pelaksanaan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut: a) Masih belum sesuai dengan jiwa dan semangat ciri-ciri umum. Kekuasaan presiden begitu dominan baik dalam suprastruktur politik. b) Banyak terjadi manipulasi politik dan KKN yang telah membudaya. Ini mengakibatkan negara Indonesia terjerumus dalam berbagai krisis yang berkepanjangan.
Era Reformasi (1998- Sekarang)
Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila masa Reformasi, seperti yang tercantum pada demokrasi Pancasila. Selain itu juga lebih ditekankan pada :
1. Penegakkan kedaulatan rakyat dengan memberdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan kemasyarakatan. 2. Pembagian secara tegas wewenang antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3. Penghormatan kepada keberadaan asas, ciri aspirasi, dan program parpol yang multipartai.
Rotasi kepemimpinan juga berjalan dengan baik. Walaupun masih terjadi kekurangan di berbagai sudut lini. Demokrasi yang ada cenderung lebih baik dan mengalami kemajuan. Dengan demikian, Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila secara baik dengan modernisasi pemerintahan yang jauh lebih baik dari masa sebalumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan perpolitikan yang akan semakin ramai dengan berbagai keputusan yang berpihak antar masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia selama kurun waktu 60 tahun terakhir telah banyak mengalami perubahan yang mencakup berbagai hal, yaitu sebagai berikut : a) Periode 1945-1949 dengan UUD 1945 seharusnya berlaku demokrasi Pancasila namun dalam penerapan berlaku demokrasi liberal b) Periode 1949-1950 dengan konstitusi RIS berlaku demokrasi liberal. c) Periode 1950-1959 dengan UUDS 1950 berlaku demokrasi liberal dengan multipartai. d) Periode 1959-1965 dengan UUD 1945 seharus berlaku demokrasi Pancasila, namun yang diterapkan demokrasi terpimpin (cenderung otoriter). e) Periode 1966-1998 dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung otoriter). f) Periode 1998 sampai sekarang dengan UUD 1945 berlaku demokrasi Pancasila (cenderung ada perubahan menuju demokratisasi).
F. Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan
Keberadaan demokrasi di Indonesia merupakan masalah klasik yang dianggap sebagai masalah yang belum terselesaikan. Walaupun pada kenyataannya kini indonesia memiliki Demokrasi Pancasila yang dianggap demagai demokrasi yang pas untuk Indonesia nyatanya belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku secara sempurna.Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan olehpemerintah negara tersebut. Demokrasi pancasila sendiri yang menganut sistem kerakyatan dianggap sebagai demokrasi yang sesuai dengan undangundang dasar 45 dan pancasila sebagai dasar negara. Sehingga kedepan diharapkan tidak ada lagi perdebatan maupun tantangan terhadap ideologi dan demokrasi di Indonesia.
Saran
Demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan dengan „ritme‟ dan hal yang sesungguhnya. Setiap saat memiliki hal yang cukup ringkas dalam pemerintahan. Karena agenda kedepan pemerintah memiliki tantangan yang jauh lebih kuas dari kemarin yaitu tantangan global, baik itu globalisasi maupun politik dunia yang semakin mendesak pemerintah. Adanya ideologi dan dasar yang kuat akan lebih mengedepankan hal yang menjadikan kita harus lebih kuat dan selektif dalam mengambil keputusan dan berkebang dengan demokrasi pancasila yang kita miliki.
G. Daftar Pustaka
Drs.
Hasim. M. Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas XI (2007),
Quadra, Jakarta. Budiyono, Pendidikan Kewarganegaraan Kelass XI (2007) Erlangga, Jakarta. Drs. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd. , M.Si, Kewarganegaraan 2 (2007), Yudistira, Jakarta. http://aanindriantogunadarma.blogspot.com http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/pelaksanaan-demokrasi-diindonesia.html
