Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota

Pd. X – XX – XXXX – X

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan

1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan pokok, yaitu: Pengawasan (pelaporan, pemantauan, evaluasi) dan Penertiban. Dalam pedoman ini kegiatan pengawasan dan penertiban tersebut diuraikan dalam bentuk Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis. Materi pedoman mencakup tata cara dan kriteria teknis pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan, terutama untuk kota besar dan kota metropolitan. Pedoman ini ditujukan kepada : a. Pemerintah Kota dan Kabupaten sebagai rujukan dalam rangka menyusun kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan; b. Masyarakat sebagai acuan/arahan dalam kegiatan pelaporan dan pemantauan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan. Salah satu contoh konsep pola hubungan antara kawasan perkotaan dan wilayah administrasi kota serta fenomena urban sprawl yang biasanya terjadi akibat ketersediaan lahan yang semakin langka dan mahal di pusat kota (urban) dapat dilihat pada Lampiran A. Konsep ini sekaligus menunjukkan lokasi dimana pedoman ini dapat diterapkan. Sementara kedudukan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan dalam penataan ruang ditunjukkan pada Lampiran B.

2

Acuan normatif

Tata Cara Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : Undang Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan Pemerintah R.I No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

3

Istilah dan definisi

3.1 evaluasi usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992)

1 dari 25


3.2 ijin pemanfaatan ruang ijin yang berkaitan dengan lokasi, kualitas ruang, dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundangan undangan, hukum adat, dan kebiasaan yang berlaku (penjelasan UU No. 24/1992) 3.3 kawasan budidaya kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU No. 24/1992) 3.4 kawasan lindung kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan (UU No. 24/1992) 3.5 kawasan perkotaan kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (UU No. 24/1992) 3.6 kota kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Otonom 3.7 pelaporan kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992) 3.8 pemanfaatan ruang rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992) 3.9 pemantauan usaha atau perbuatan untuk mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang sesuai maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No.24/1992). Proses pemantauan dalam hal ini merupakan kegiatan yang akan terus dilakukan, baik ada pelanggaran maupun tidak ada pelanggaran pemanfaatan ruang. 3.10 penataan ruang proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. 24/1992) 3.11 penertiban usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud (penjelasan UU No. 24/1992) 2 dari 25


3.12 pengawasan usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992) 3.13 pengendalian pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (penjelasan UU No. 24/1992) 3.14 rencana tata ruang hasil perencanaan tata ruang (UU No. 24/1992) 3.15 ruang wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 24/1992) 3.16 sub urban kawasan pinggiran kota (Kamus Besar Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta) daerah perumahan yang lokasinya di pinggiran kota (a residential district located on the outskirts of a city - WordNet Dictionary) kawasan yang terletak di bagian tepi suatu kota yang pemanfaatan ruangnya relatif lebih rendah intensitasnya, biasanya digunakan sebagai daerah perumahan, pertanian, industri dan campuran 3.17 tata ruang wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak (UU No. 24/1992) 3.18 urban sprawl pertumbuhan kawasan metropolitan, khususnya ke arah pinggiran kota, dan mencakup luas lahan yang besar (the growth of a metropolitan area, particularly the suburbs, over a large area – en.wikipedia.org/wiki/Urban_sprawl)

4

Ketentuan umum

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut : a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentang pemanfaatan ruang; b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan ruang; serta c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

3 dari 25


Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penertiban merupakan tindakan yang dilakukan bila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang (lihat Lampiran C). 4.1

Pengawasan

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a) Pengawasan selama proses pembangunan (construction), bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle (non-performing) yang berdampak negatif. b) Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perijinan yang telah diterbitkan. 4.1.1

Pelaporan

a) Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah atau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kawasan. b) Pelaporan tidak hanya berupa laporan pelanggaran atas rencana tata ruang, tetapi juga segala hal yang menyangkut kegiatan pemanfaatan ruang, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. c) Subyek pelaporan terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hak dan/atau kewajiban untuk melaporkan hal-hal yang menyangkut pemanfaatan ruang. Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihak pengguna ruang, sedangkan subyek yang memiliki hak untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagai berikut: 1) pengguna ruang : berupa laporan kegiatan pembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan ruang direalisasikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku; 2) masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan ruang) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligus sebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh pengguna ruang. d) Pelaporan disampaikan kepada : instansi yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti dalam proses pemantauan dan/atau evaluasi. e) Obyek pelaporan terdiri dari aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan ruang, baik itu aspek fisik maupun non-fisik. Aspek fisik menyangkut konstruksi bangunan seperti gedung, kantor, rumah, pasar, toko, dan sebagainya; sedangkan non-fisik menyangkut pengaruh/dampak negatif dan positif dari pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosialekonomi masyarakat. Hal-hal yang dilaporkan dalam aspek non-fisik menyangkut tanggapan dan penilaian masyarakat, serta pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. f)

Bentuk pelaporan berupa standar-formal (format baku) yang diberlakukan oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk pelaporan dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis. Pelaporan tertulis disampaikan oleh pihak pengguna ruang, sedangkan pelaporan tertulis atau tidak tertulis disampaikan oleh masyarakat umum.

4 dari 25


g) Mekanisme pelaporan merupakan proses dan prosedur pelaporan yang harus dilalui oleh pelapor, baik pengguna ruang itu sendiri maupun masyarakat umum (lihat Lampiran C). h) Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukan oleh pengguna ruang maupun masyarakat selama proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan. i) Pelaporan oleh pengguna ruang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

Tabel 1 Ringkasan Tahap Pelaporan Subyek Pelaporan Pengguna ruang (wajib lapor)

Masyarakat luas (hak lapor)

Bentuk Pelaporan Tertulis

Tertulis Tidak tertulis

Waktu Pelaporan Tahap Pra Konstruksi Tahap Konstruksi Tahap Pasca Konstruksi Kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku

Obyek Pelaporan Aspek fisik (konstruksi fisik) : bangunan Aspek non-fisik (pengaruh/dampak negatif & positif dari pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat) : tanggapan dan penilaian masyarakat, pengaruh yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat

1) Tahap Pra Konstruksi, yakni pelaporan rencana final pembangunan. Dalam tahap ini pihak pengguna ruang menyampaikan semua rencana pemanfaatan ruang yang telah mendapat persetujuan atau ijin dari pemerintah atau instansi yang berwenang. Pada tahap ini pihak pengguna diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pemerintah atau instansi terkait.

2) Tahap Konstruksi, yakni pelaporan yang disampaikan pada tahap pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan pada tahap ini berguna sebagai input bagi pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Itu artinya, hasil laporan pada tahap ini akan menentukan apakah pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan rencana atau terus dilanjutkan. 3) Tahap Pasca Konstruksi, yakni pelaporan hasil akhir dari pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pelaporan yang disampaikan pada tahap ini berupa hasil akhir dari kegiatan pembangunan. Pelaporan ini berguna sebagai input bagi proses evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan akhir pemanfaatan ruang. j)

Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang disampaikan oleh masyarakat umum dapat dilakukan melalu dua cara, yaitu tertulis dan tidak tertulis.

5 dari 25


Gambar 1. Ilustrasi Pelaporan 4.1.2

Pemantauan

a) Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikuti dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatan rutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang. b) Fungsi pemantauan adalah agar pelaksanaan pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan merupakan salah satu upaya untuk mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat merugikan masyarakat. c) Subyek pemantauan terdiri dari instansi pemerintah yang berwenang di bidang tata ruang di wilayah administrasi kabupaten/kota seperti Dinas Tata Kota, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan dinas lain yang terkait. d) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali dan merupakan : 1) kegiatan rutin; 2) kegiatan lanjutan setelah adanya laporan dari masyarakat atau instansi terkait perihal adanya dugaan penyimpangan/ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang Tabel 2 Ringkasan Tahap Pemantauan Subyek Pemantauan Instansi Pemerintah (DTK, Dinas Perkim & Tata Ruang, Dinas PU, dsb)

Bentuk Pemantauan Rutin/periodik: berdasarkan prosedur yang berlaku; Insidentil:untuk ‘memecahkan masalah lokal’ (melalui sidak, wawancara, kunjungan lapangan)

Waktu Pemantauan

Obyek Pemantauan

Tahap Pra Konstruksi Tahap Konstruksi Tahap Pasca Konstruksi

Wilayah administrasi (kota dan kabupaten); Kondisi lahan terakhir: wilayah terbangun (built up areas) ATAU lahan kosong

6 dari 25


Gambar 2. Ilustrasi Pemantauan

e) Penentuan lokasi wilayah pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan : 1) Wilayah administrasi, yakni kota dan kabupaten 2) Kondisi lahan terakhir : - wilayah terbangun (built up areas) misalnya untuk memantau kegiatan renovasi, revitalisasi/peremajaan, atau perubahan fungsi ruang seperti dari kawasan perumahan ke kawasan perdagangan, dan lain-lain. - Wilayah/lahan kosong (misalnya dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri atau tanah kosong/telantar menjadi kawasan perumahan dan permukiman) f)

Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan 3 (tiga) tahapan, yaitu : 1) Masa pra konstruksi, dilaksanakan bersamaan dalam masa studi kelayakan; 2) Masa konstruksi, dilaksanakan pada saat kegiatan pembangunan dimulai hingga siap dimanfaatkan; 3) Masa pasca konstruksi, dilaksanakan pada saat bangunan telah dipakai/digunakan untuk suatu kegiatan.

g) Pemantauan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin/periodik, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparat instansi yang berwenang berdasarkan prosedur yang berlaku. Pemantauan formal ini menghasilkan laporan periodik. 2) Pemantauan yang dilakukan secara insidentil, yaitu pemantauan yang dilakukan oleh aparat instansi yang berwenang untuk ‘memecahkan masalah lokal’ atau masalah yang mendapat perhatian masyarakat. h) Hasil pemantauan dikelompokkan ke dalam 4 tipologi pemanfaatan ruang : 1) Konversi Lahan (Tipologi A) : 2) Dominasi Fungsi (Tipologi B) : 3) Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan (Tipologi C) : 4) Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan (Tipologi D) : Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Lampiran E. 4.1.3

Evaluasi

a) Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan dan pemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatan ruang untuk ditindaklanjuti.

2 dari 25


b) Tujuan evaluasi adalah penilaian tentang pencapaian manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, termasuk penemuan faktor-faktor yang menyebabkan pencapaian lebih dan atau kurang dari manfaat yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang. c) Subyek evaluasi terdiri dari lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penataan ruang (Dinas Tata Ruang & Permukiman atau Dinas Tata Kota atau Dinas Pekerjaan Umum), serta unsur masyarakat yang dapat dilakukan oleh suatu forum yang merepresentasikan kepentingan masyarakat (dewan pakar, tokoh masyarakat, dsb). d) Indikator yang digunakan dalam evaluasi, adalah Tipologi A, B, C, dan D (lihat Lampiran E). Tabel 3 Ringkasan Tahap Evaluasi Subyek Evaluasi

Indikator Evaluasi

Instansi Pemerintah (DTK, Dinas Perkim & Tata Ruang, Dinas PU, dsb)

Tipologi A,B,C, dan D (lihat Lampiran III)

f)

Alat Evaluasi RTRW Ijin lokasi / bangunan Amdal (jika ada) Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

Obyek Evaluasi

Hasil pelaporan dan hasil pemantauan yang dilakukan oleh aparat dan masyarakat

e) Alat atau instrumen yang digunakan dalam evaluasi, adalah : 1) RTRW (yang telah disahkan dengan Perda) atau Rencana Detil yang telah disahkan oleh Bupati/ Walikota; 2) Ijin-ijin tentang lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait 3) Ijin tentang bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ dinas terkait 4) Analisa mengenai dampak lingkungan (jika ada) 5) Kriteria lokasi dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang

Hasil evaluasi merupakan laporan yang berisi rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sampai sejauh mana penyimpangan pemanfaatan ruang terjadi, dan berada pada indikator tipologi yang meliputi : konversi lahan / dominasi fungsi / hubungan fungsional antar kegiatan atau antar kawasan / konflik pemanfaatan ruang dalam satu kawasan.

g) Obyek yang dievaluasi adalah hasil pelaporan dan analisa pencapaian manfaat yang disusun secara profesional, kemudian dibandingkan dengan dokumen rencana dan laporan pemantauan pelaksanaan penataan ruang yang disusun oleh dinas/instansi terkait. h) Tata cara pelaksanaan evaluasi akan diuraikan dalam Ketentuan Teknis. 4.2

Penertiban

a) Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil rekomendasi pada tahap evaluasi. b) Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran/ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap Rencana Tata Ruang yang berlaku. c) Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan (penyidikan) dan penyelidikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. 7 dari 25

atas


d) Subyek penertiban terdiri dari lembaga/instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan dan pemanfaatan ruang, seperti : Dinas Tata Kota, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Dinas Penertiban, dan sebagainya. Tabel 4 Ringkasan Tahap Penertiban Subyek Penertiban

Bentuk Penertiban

Instansi Pemerintah (DTK, Dinas Perkim & Tata Ruang, Dinas PU, dsb)

f)

Sanksi administrasi Sanksi perdata Sanksi pidana

Waktu Penertiban Tahap Konstruksi Tahap Pasca Konstruksi

Metode Penertiban On site (langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan ruang) Proses pengadilan

e) Bentuk penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi baik pelanggaran maupun kejahatan yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Waktu penertiban dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi.

g) Metode penertiban adalah secara langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan ruang (on site) atau melalui proses pengadilan. h) Perijinan merupakan salah satu alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Suatu ijin pembangunan diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Berdasarkan perijinan itulah maka kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif. i)

5 5.1

Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan antara lain: Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Ijin Undang-Undang Gangguan/HO.

Ketentuan teknis Pengawasan

a) Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan : 1) Pelaku pembangunan/pengguna ruang melaporkan kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada instansi/lembaga yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan ruang; 2) Lembaga/instansi yang berwenang memberikan ijin pemanfaatan ruang melakukan pengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilakukan. 3) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan (melalui instansi yang berwenang) sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pengawasan, yang meliputi maksud dan tujuan, mekanisme, serta proses dan prosedur pengawasan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas. b) Pemberian wewenang pengawasan pada tingkat kecamatan sampai kelurahan yang meliputi : 1) Mekanisme pengawasan secara formal di kecamatan/kelurahan 2) Pemberian wewenang untuk memberikan surat peringatan 8 dari 25


3) Pemberian wewenang untuk pelanggaran-pelanggaran. 5.1.1

mengusulkan

mekanisme

penertiban

untuk

Pelaporan

Format laporan ditunjukkan pada Lampiran D. Prosedur pelaporan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : a) Prosedur Pelaporan oleh Pengguna Ruang 1) Pra Konstruksi (a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan rencana pemanfaatan ruang secara lengkap (detil) kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (b) Pihak pengguna / pemanfaat berkewajiban mempublikasikan / menginformasikan rencana kegiatan pembangunan kepada masyarakat luas melalui kegiatan uji publik dan semacamnya (mekanismenya dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing, atau memanfaatkan mekanisme yang sudah ada). (c) Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 2) Konstruksi (a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (b) Pihak pengguna juga berkewajiban melaporkan tanggapan masyarakat – baik tertulis/tidak tertulis yang bersifat negatif maupun positif – terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan. (c) Format pelaporan pada tahap pra konstruksi mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 3) Pasca Konstruksi (a) Pihak pengguna ruang menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pembangunan kepada instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (b) Selain kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya, pihak pengguna juga berkewajiban mempublikasikan/menginformasikan hasil akhir pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang kepada masyarakat luas. (c) Format pelaporan pada tahap pasca konstruksi dan mekanisme publikasi kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi terkait yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. b) Prosedur Pelaporan oleh Masyarakat Umum 1) Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, bila dinilai ada hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan tata ruang yang berlaku. Prosedur pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat umum dapat dilakukan melalui dua cara : (a) Pelaporan tertulis (b) Pelaporan tidak tertulis. 2) Pelaporan tertulis dilakukan melalui dua tahap : (a) Mengisi formulir pelaporan yang telah disediakan oleh instansi pemerintah atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (b) Menyampaikan laporan berdasarkan format surat penulisan laporan sendiri. Media pelaporan tertulis yang kedua bisa menggunakan teknologi internet atau membuka kotak pos pengaduan. 9 dari 25


3) Pelaporan tidak tertulis dilakukan melalui media interaktif yang dibuat oleh instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 5.1.2

Pemantauan

a) Alat kerja (instrumen) yang digunakan dalam kegiatan pemantauan adalah : 1) Peta RTRW Kota dan atau Kabupaten; 2) Peta rencana detail tata ruang (bila ada); 3) Dokumen petunjuk pelaksanaan rencana tata ruang; 4) Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW Kota dan atau Kabupaten; 5) Peta penggunaan lahan tahun terakhir; 6) Peta dasar wilayah kota dan/atau kabupaten; 7) Ketentuan yang dikeluarkan instansi yang berwenang (menyangkut pembangunan fisik di lokasi tertentu) antara lain : (a) ijin lokasi (b) ijin peruntukan penggunaan lahan (c) ijin mendirikan bangunan (d) sertifikat laik fungsi (khusus untuk bangunan gedung) (e) AMDAL b) Tingkat ketelitian peta yang digunakan dalam kegiatan pemantauan disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengacu pada ketelitian peta RTRW Kab/Kota, RDTR Kota, dan/atau RTR Kota yang berlaku. c) Informasi yang diperlukan dalam pemantauan yaitu : 1) Pengumpulan informasi mengenai tolok ukur tertentu. 2) Pengumpulan informasi mengenai data sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan sebagainya. 3) Pengumpulan informasi mengenai persepsi masyarakat pengguna dan penerima manfaat melalui metode kuesioner. d) Pengambilan data pemantauan mengandalkan pengumpulan data sekunder, berbentuk dokumen termasuk juga catatan pada saat studi, perencanaan, penilaian, dan perancangan kegiatan-kegiatan evaluasi sebelum dan selama pelaksanaan / penyelenggaraan kegiatan. e) Tata cara pemantauan yang dilakukan secara rutin/periodik adalah sebagai berikut : 1) Mengkaji peta guna lahan eksisting; 2) Membandingkan peta rencana dengan hasil kajian peta guna lahan eksisting pada butir a); 3) Menyusun laporan hasil perbandingan pada butir b) untuk melihat apakah terjadi perubahan guna lahan atau tidak; 4) Bila terjadi perubahan guna lahan, lakukan analisa untuk menentukan perubahan guna lahan tersebut termasuk dalam tipologi A, B, C, atau D; 5) Menyusun laporan hasil analisa pada butir d) kepada Kepala Dinas terkait (Dinas Tata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum). f)

Tata cara pemantauan yang dilakukan secara insidentil adalah sebagai berikut : 1) Mempelajari laporan yang masuk dari masyarakat; 2) Mengkaji peta guna lahan eksisting; 3) Membandingkan kondisi di lapangan dengan laporan masyarakat pada butir a); dan hasil kajian peta guna lahan eksisting pada butir b); 4) Menyusun laporan hasil perbandingan pada butir c) untuk melihat apakah terjadi perubahan guna lahan atau tidak; 5) Bila terjadi perubahan guna lahan, lakukan analisa untuk menentukan perubahan guna lahan tersebut termasuk dalam tipologi A, B, C, atau D; 10 dari 25


6) Menyusun laporan hasil analisa pada butir e) kepada Kepala Dinas terkait (Dinas Tata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum). 5.1.3

Evaluasi

a) Tata Cara Evaluasi 1) Analisis kasus yang terjadi di lapangan dengan mengisi format serta memilih tipologi A/B/C/D pada lampiran C untuk mengetahui indikator yang dievaluasi. 2) Mengisi format evaluasi (lampiran F) sesuai dengan hasil pelaporan dan/atau pemantauan. 3) Alat evaluasi yang digunakan yaitu : (a) RTRW Kabupaten/Kota yang telah disahkan (b) RDTR Kawasan di dalam Kabupaten/Kota, jika telah tersedia. (c) Ijin lokasi / ijin mendirikan bangunan (d) Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) (1) RKL (Rencana Kelola Lingkungan) (2) RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) (3) ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) (e) Kriteria lokasi dan standar teknis kawasan budidaya b) Mekanisme Evaluasi 1) Kepala Dinas terkait (Dinas Tata Ruang & Permukiman / Dinas Tata Kota / Dinas Pekerjaan Umum) membentuk suatu Tim Evaluasi yang terdiri dari unsur dinas terkait serta unsur masyarakat (dewan pakar, tokoh masyarakat, dsb). 2) Kegiatan evaluasi dilakukan segera setelah pemantauan dilakukan dan diselesaikan dalam waktu maksimal 2 bulan; 3) Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi; 4) Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Dinas terkait; 5) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, dengan cara ditempel pada papan pengumuman di lembaga yang berwenang di bidang penataan ruang; 6) Menyampaikan laporan hasil evaluasi secara resmi kepada pelapor; 7) Apabila dalam proses evaluasi terdapat hal-hal yang tidak dapat ditangani di tingkat kabupaten/kota, maka laporan hasil evaluasi disampaikan pula kepada instansi terkait di tingkat Provinsi, untuk ditindaklanjuti. 5.2

Penertiban

a) Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban adalah : 1) Peringatan (a) Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara perijinan dan realisasi. (b) Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh pelaku pembangunan. 2) Sanksi (a) Biaya tambahan dikenakan dalam jangka waktu tertentu sampai dengan pelaku pembangunan memperbaiki penyimpangan yang terjadi. (b) Peniadaan fasilitas yang diperlukan bagi keberlangsungan kegiatan yang diberikan sanksi. 3) Pencabutan Ijin dan Proses Hukum (Legal Action) (a) Pencabutan dilakukan melalui serangkaian proses peringatan sebelumnya; (b) Pencabutan dilakukan secara sepihak, berdasarkan dokumen perijinan dan hasil evaluasi/pengawasan; (c) Proses banding dimungkinkan bagi kedua belah pihak. 11 dari 25


4) Rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas terkait. 5) Rekomendasi dapat berupa kajian lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim yang lebih besar. Kepala Dinas terkait akan menjadi Ketua Tim Evaluasi lanjutan ini. b) Tingkatan penindakan dalam penertiban : 1) Peringatan Tertulis (a) Penindakan terhadap pelanggaran aktivitas industri yang secara nyata dan terbukti sah telah menyalahi ketentuan perijinan. (b) Pelaku pelanggaran hanya diberi surat peringatan sekali dan diharuskan memperbaiki kerusakan yang dihasilkan dalam tempo waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. (c) Bila sampai jatuh tempo belum dilakukan perbaikan maka penindakan dapat ditingkatkan ke penindakan berikutnya. 2) Pengenaan Denda Langsung (a) Penindakan yang berupa penjatuhan denda secara langsung begitu diketahui pelanggaran yang dilakukan sudah terkategorikan berat dan berbahaya. (b) Pengenaan denda langsung juga bisa diberikan ketika pelaku pelanggaran terbukti tidak mengindahkan surat peringatan tertulis. 3) Pemutusan Sanksi Pengadilan, yaitu penindakan bagi pelaku pelanggaran berat dan berbahaya serta menimbulkan kerusakan yang luas. 4) Pencabutan Ijin Lokasi dan Ijin Usaha (a) Tingkatan penindakan terberat yang memiliki konsekuensi pada penutupan usaha. (b) Dilakukan jika pelaku pelanggaran yang sudah diganjar putusan pengadilan masih tetap saja melakukannya. c) Lokasi penindakan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 1) Penindakan di tempat kejadian (on site punishment) (a) Dilakukan begitu hasil pengawasan menunjukkan pelaku industri melakukan pelanggaran. (b) Kriteria penindakan : kategori pelanggaran relatif ringan sampai dengan berat/berbahaya, namun pelakunya menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan (lihat Lampiran E) dan tidak akan mengulangi kesalahannya. (c) Jenis penindakan : pemberian surat peringatan dan pengenaan denda langsung. 2) Penindakan di majelis pengadilan (trial by court) (a) Dilakukan ketika indikasi pelanggaran yang telah dilakukan tergolong berat dan pelakunya tidak menunjukkan itikad baik memperbaiki kerusakan lingkungan dan kesalahannya. (b) Jenis penindakan : pemutusan sanksi pengadilan serta pemutusan ijin lokasi dan ijin usaha. d) Bentuk-bentuk kegiatan penertiban adalah sebagai berikut : 1) Penerbitan Surat Peringatan yang disertai lembar evaluasi yang berisikan pelanggaran yang dilakukan; 2) Pemberitahuan tindakan perbaikan yang harus dilakukan; 3) Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaran yang berdampak penting; 4) Penyusunan dan penetapan kriteria pelanggaran yang berdampak strategis; 5) Penetapan jenis sanksi finansial; 6) Penetapan sanksi kegiatan yang bertingkat. 7) Penetapan besaran denda atas ketidakberhasilan pembangunan; 8) Penetapan kriteria yang dapat diperpanjang masa ijin lokasinya; 9) Membentuk otoritas kelembagaan yang jelas untuk penanganan masalah transportasi perkotaan dan pinggiran kota; 12 dari 25


10) Pemberlakuan standar peralatan dan prosedur instalasi; 11) Pemasangan alat pengukur konsumsi energi dan air bersih; 12) Pemberian prioritas/penundaan ijin kepada industri yang memenuhi ketentuan; 13) Pemberlakuan standar manajemen industri; 14) Pengenaan tarif pajak dan retribusi perbaikan lingkungan; 15) Penetapan kewajiban perbaikan lingkungan dan pembangunan infrastruktur publik; 16) Penentuan batas maksimum wilayah terkena dampak.

6 6.1

Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat Kelembagaan

a) Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputi instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (lihat Lampiran G) b) Lembaga atau institusi pengelola pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan yang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten dan kota, dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan institusi terkait dengan pembinaan perencanaan daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum/Tata Ruang/Tata Kota, Badan Pertanahan, termasuk BKPRD, serta instansi bidang hukum serta aparat kecamatan/desa, serta kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota tetangga jika diperlukan. c) Tugas dan fungsi kelembagaan pengelola pengendalian atau Tim Koordinasi, meliputi : 1) Menyiapkan dan menerima laporan serta melakukan inventarisasi laporan; 2) Melakukan peninjauan ke lapangan atau lokasi kasus; 3) Memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik lapangan dengan rencana pemanfaatan ruang sesuai RTRW/RDTR; 4) Menyusun temuan masalah/penyimpangan, membahas temuan dalam rapat koordinasi dan merumuskan rekomendasi ; 5) Menyusun laporan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang;’ 6) Melakukan evaluasi temuan; 7) Menyelenggarakan evaluasi progam pembangunan dan kinerja instansi perijinan; 8) Menyiapkan langkah penertiban dengan melakukan koordinasi pelaksanaan penertiban. 6.2

Peran serta masyarakat

a) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting karena hasil kegiatan penataan ruang adalah untuk kepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. b) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang terkait dengan fungsi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi serta penertiban. c) Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memperbaiki kualitas dan mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, serta dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dapat mendayagunakan kemampuan secara aktif sebagai perwujudan hak dan kewajibannya. 13 dari 25


Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh seorang, kelompok orang, badan hukum dan badan usaha swasta. d) Hak masyarakat adalah : 1) Mengetahui secara terbuka peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), melalui penyebarluasan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat dimana masyarakat dapat mengetahui dengan mudah. 2) Memperoleh penggantian yang layak sesuai perundangan yang berlaku atas kondisi yang dialami masyarakat sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Besarnya penggantian sesuai dengan peraturan perundangan, hukum yang berlaku. e) Kewajiban masyarakat adalah : 1) Berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. 2) Berperan serta di dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati ketentuan rencana tata ruang atau rencana detil tata ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan. 3) Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Gambar 3. Ilustrasi Peran Serta Masyarakat f)

Bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan adalah : 1) Mengajukan usul, saran atau keberatan kepada pemerintah melalui media massa, asosiasi profesi, LSM, dan lembaga formal kemasyarakatan. 2) Berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai arahan rencana pemanfaatan kawasan perkotaan. 3) Melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan. 14 dari 25


4) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan agar dihindari pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dari tatacara/ kriteria yang telah ditetapkan. 5) Dalam menyusun Tim Evaluasi pemerintah akan melibatkan masyarakat sebagai anggota tim, minimal dari masyarakat pelapor.

9 dari 25


Lampiran A Konsep Pola Hubungan antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pinggirannya

KABUPATEN Y KOTA X

Keterangan : Kawasan Perkotaan

Sub Urban

Wilayah administratif A

Urban Sprawl

Jaringan Jalan

10 dari 25


Lampiran B Kedudukan Pedoman dalam Penataan Ruang

Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun 1992)

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pengawasan Penertiban

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan

11 dari 25


Lampiran C Bagan Alir Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tahap Pengawasan PROSES

URAIAN PELAPORAN 1.

TAHAP PRA KONSTRUKSI Laporan Rencana Final Pemanfaatan Ruang

Pengguna ruang/pengembang

2.

Laporan diterima oleh Kepala Instansi / Institusi yang berwenang di bidang penataan ruang

Instansi / Institusi yang berwenang di bidang penataan ruang

3.

Pemeriksaan Laporan dan/atau Laporan Masyarakat Laporan diterima : LANJUTKAN ke Tahap Konstruksi Laporan tidak diterima : KEMBALI ke Tahap Pra Konstruksi

4.

TAHAP KONSTRUKSI Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang


5.



6.

Pemeriksaan Laporan dan/atau Laporan Masyarakat Laporan diterima : LANJUTKAN ke Tahap Pasca Konstruksi Laporan tidak diterima : KEMBALI ke Tahap Konstruksi

7.

TAHAP PASCA KONSTRUKSI Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang


8.



9.

Pemeriksaan Laporan dan/atau Laporan Masyarakat Laporan diterima : LANJUTKAN ke Pemantauan Laporan tidak diterima : KEMBALI ke Tahap Pasca Konstruksi

Laporan Rencana Final Pemanfaatan Ruang Laporan tidak diterima

Laporan tidak diterima

Uji Publik, dsb

Pemeriksaan Laporan

Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laporan tidak diterima

Pemeriksaan Laporan

Laporan Hasil Akhir Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Laporan tidak diterima

Laporan tidak diterima

Pemeriksaan Laporan

Laporan kpd Masyarakat

PELAKSANA

PEMANTAUAN

12 dari 25

Instansi / Institusi yang berwenang di bidang penataan ruang Masyarakat




PROSES Laporan Masyarakat

URAIAN PEMANTAUAN

Perlu tindak lanjut

1.

Input berupa laporan adanya dampak/penyimpangan pemanfaatan ruang DAN/ATAU kondisi eksisting yang perlu dipantau secara rutin.

Masyarakat (baik pengguna, pengembang, maupun masyarakat yang terkena dampak pemanfaatan ruang)

2.



3.

Pemeriksaan Laporan Perlu tindak lanjut : LANJUTKAN ke tahap Peninjauan Lapangan Tidak perlu tindak lanjut : buat surat kembali kepada pelapor, arsip


4.

Proses analisa RTRW versus kondisi eksisting dengan metoda survey sekunder (lihat Lampiran Tabel Ceklis) Bila ada penyimpangan : LANJUTKAN ke tahap Evaluasi Bila tidak ada penyimpangan : buat surat kembali kepada pelapor


1.

Evaluasi : melakukan evaluasi terhadap penyebab terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.


2.

Rekomendasi : memberikan suatu rekomendasi untuk tahap Penertiban dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk rekomendasi yang diberikan dapat didasarkan pada 2 hal : Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW yang berlaku; RTRW yang berlaku perlu ditinjau ulang (review).


Kondisi Eksisting

Pemeriksaan Laporan

YA

Peninjauan Lapangan

TIDAK

ARSIP

Surat Kembali pd Pelapor

Tidak ada penyimpangan

Analisa RTRW vs kondisi eksisting

PELAKSANA

Ada penyimpangan

EVALUASI

REKOMENDASI

EVALUASI

13 dari 25


Lampiran D (normatif) Format laporan (yang disampaikan secara lisan) Catatan Laporan Masyarakat (yang disampaikan secara lisan) Nama Pelapor

: Bambang

No. KTP

: xx.xxxx.xxxxxx.xxxx

Nama wilayah/kawasan yang dilaporkan

Kelurahan Itu – Kecamatan Anu

Materi laporan pemanfataan ruang

2 kavling di Blok perumahan A di Kelurahan Itu berubah fungsi menjadi fungsi industri Limbah industri dari 2 kavling tersebut mengakibatkan polusi udara dan polusi air di Blok terkait

Pemanfaatan ruang menurut rencana *)

Kawasan Perumahan

Nama penerima laporan

: Gatot

Jabatan

: Kasie

Kesesuaian/bias antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan rencana tata ruang **) Rencana tindak lanjut Laporan diteruskan Kepada Tanggal

ADA ketidaksesuaian rencana dengan pemanfaatan ruang

: Kasubdit :

Atau : Laporan telah diselesaikan sebagai Atau : .......................................... .......................,

200... ttd

(nama jelas penerima laporan) *) kolom ini diisi berdasarkan RTRW yang berlaku **)membandingkan antara laporan yang diterima dengan RTRW yang berlaku

14 dari 25


Lampiran E (normatif) Format evaluasi pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan (berdasarkan tipologi pemanfaatan ruang) Konversi Lahan (TIPOLOGI A)

a

b

c

d

e

f

g

No

Fungsi Kawasan

Luas Kawasan

Persentase (c : total luas kawasan perkotaan)x100%

Luas eksisting (km2)

Persentase luas eksisting

Selisih antara c dan e (km2) *)

(menurut RTRW / Perda tgl. ….)

(km2)

(e : total luas kawasan perkotaan) x100%

1. Kawasan Lindung 2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman b. perdagangan c. industri d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga) e. perkantoran f. terminal angkutan darat, laut, udara g. pertanian h. pemakaman i. tempat pembuangan akhir bila c ≥ e : tidak terjadi konversi lahan bila c < e : terjadi konversi lahan

*)

Dominasi Fungsi (TIPOLOGI B)

a

b

c

d

No

Fungsi Kawasan

Luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non b dalam kawasan b (km2)

Persentase luas lahan yang digunakan untuk kegiatan non b dalam kawasan b (c : total luas kawasan b)x100%

1.

Kawasan Lindung

2.

Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman b. perdagangan c. industri d. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olahraga) e. perkantoran f. terminal angkutan darat, laut, udara g. pertanian h. pemakaman i. tempat pembuangan akhir

15 dari 25


Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan (TIPOLOGI C)

a

B

No

Fungsi Kawasan

1.

Kawasan Lindung

2.

Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman b. perdagangan c. industri d. fasilitas sosial (pendidikan, peribadatan, rekreasi, olahraga) e. perkantoran f. terminal angkutan darat, laut, udara g. pertanian h. pemakaman i. tempat pembuangan akhir

c

d

Kegiatan lain di sekitar Gangguan yang ditimbulkan kawasan b yang mengganggu (misal : polusi udara, polusi kegiatan di kawasan b suara, dsb) 1.1 …………. 1.2 …………. a.1. …………. a.2. …………. b.1. …………. b.2. …………. c.1. …………. c.2. …………. kesehatan, d.1. …………. d.2. …………. e.1. …………. e.2. …………. f.1. …………. f.2. …………. g.1. …………. g.2. …………. h.1. …………. h.2. …………. i.1. …………. i.2. ………….

Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan (TIPOLOGI D)

a

b

No

Fungsi Kawasan

1. Kawasan Lindung

c

2. Kawasan Budidaya a. perumahan dan permukiman b. c. d. e. f. g. h. i.

d

Kegiatan lain di dalam Gangguan yang ditimbulkan kawasan b yang mengganggu (misal : polusi udara, polusi kegiatan di kawasan b suara, dsb) 1.1 …………. 1.2 ………….

a.1. …………. a.2. …………. perdagangan b.1. …………. b.2. …………. industri c.1. …………. c.2. …………. fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan, d.1. …………. rekreasi, olahraga) d.2. …………. perkantoran e.1. …………. e.2. …………. terminal angkutan darat, laut, udara f.1. …………. f.2. …………. pertanian g.1. …………. g.2. …………. pemakaman h.1. …………. h.2. …………. tempat pembuangan akhir i.1. …………. i.2. ………….

16 dari 25


Lampiran F (normatif) Format evaluasi I.

Format Umum Evaluasi Tahap

Pra Konstruksi (pra perubahan pemanfaatan ) Konstruksi (proses perubahan pemanfaatan) Pasca Konstruksi (tahap pemanfaatan )

Kegiatan

Indikator Konversi lahan

Dominasi fungsi

Hub. Fungsional

Konflik Pemanfaat

Penilaian

Kesimpulan

- Studi Kelayakan - DED

- th 1 - th 2 - dst.

Rekomendasi

II. Hasil evaluasi sesuai tipologi pemanfaatan ruang yang dikaji a. Konversi Lahan b. Dominasi Fungsi c. Hubungan Fungsional Antar Kegiatan dan Antar Kawasan d. Konflik Pemanfaatan Ruang dalam Satu Kawasan. III. Kesimpulan (hasil analisis yang dilakukan pada butir II) IV. Rekomendasi (saran tindak dari kesimpulan) ............................, ttd

Ketua Tim Evaluasi

17 dari 25

200....


Lampiran G Institusi Pemanfaatan Ruang Peringkat Institusi 1.Lembaga Formal a. Pusat

b. Propinsi

Institusi Pemanfaatan i. Departemen Kehutanan ii. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah iii. Kementerian Lingkungan Hidup iv. Departemen Kelautan dan Perikanan v. DPR i. Dinas Kehutanan Propinsi ii.

iii. c. Kabupaten/Kota

iv. i. ii. iii. iv. v.

Dinas Permukiman dan Prasarana Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi DPRD Propinsi Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Dinas Tata Ruang Kabupaten/Kota Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota

Kriteria Utama Pemanfaatan Pertanahan Infrastruktur Keamanan Lingkungan Keadilan Sosial Keuangan Penetapan dan perencanaan pengelolaan kawasan; Pemanfaatan dan pelaksanaan program dan proyek yang bersifat strategis dan berdampak regional atau nasional; Pengendalian pemanfaatan kawasan; Mendeliniasi kawasan sesuai kriteria; Menetapkan zona lingkungan kawasan; Memproses pengesahan kawasan; Merumuskan rencana pemanfaatan kawasan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kawasan; Merumuskan program pengelolaan kawasan.

2.Lembaga Non Formal a. LSM b. Perguruan Tinggi c. Masyarakat

18 dari 25

Peran serta sebagai stakeholder/pemangku kepentingan


Lampiran H Daftar nama dan lembaga 1)

Pemrakarsa Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum

2)

Penyusun Nama

Lembaga

1. Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng.

Dit. Penataan Ruang Nasional – Ditjen Penataan Ruang

2. Dra. Lina Marlia, CES


3. Ir. Nellie M. Tiendas

Dit. Penataan Ruang Wilayah Tengah – Ditjen Penataan Ruang

4. Drs. Kristianto Solaiman


5. Ir. James Siahaan, MA


6. Indira P. Warpani, ST


7. Sri Nurnaeni, ST


8. Ir. Muh. Richzal, MT


9. Drs. Sadikin


19 dari 25


BIBLIOGRAFI 1. Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Sub Urban, Laporan Akhir, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2003. 2. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Lampiran V : Kepmen Kimpraswil no.327/KPTS/M/2002, 2002. 3. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 1999/2000. 4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah.

20 dari 25


21 dari 25

Ped. Pengendalian Tata Ruang Kota

Recommend Documents