Pengertian Tata Kota Yang di Yang dima maks ksud ud te tent ntan ang g Re Renc ncan anaa Ta Tata ta Ru Ruan ang g Ko Kota ta da dala lam m pe pera ratu tura ran n pemerintah RI nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang meliputi: 1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. 2. Tat Tataa rua ruang ng ada adalah lah wuj wujud ud str strukt uktura urall dan pol polaa pem peman anfaat faatan an rua ruang, ng, bai baik k direncanakan maupun tidak. 3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatn ruang. 4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. 7. Kaw Kawasa asan n ped pedesa esaan an ada adalah lah kaw kawasa asan n yan yang g memp mempuny unyai ai keg kegiat iatan an uta utama ma pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawa ka wasa san n se seba baga gaii te temp mpat at pe perm rmuk ukim iman an pe perd rdes esaa aan, n, pe pela laya yana nan n ja jasa sa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
Pengertian & Arti Definisi Pajak Bumi dan Bangunan / PBB - Info I nfo Pendaftaran, Tarif, Pembayaran, Keberatan, Sanksi & Media SPPT
A. Objek dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB Objek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB adalah tanah dan atau bangunan. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB adalah orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut (Pemilik atau Penyewa). B. Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB 1. Mengambil SPOP di KPBB / KPP Pratama atau di Kantor Kelurahan. 2. Mendaftarkan objek tanah dan atau bangunan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 3. Mengisi SPOP dengan benar dan jelas sesuai dengan sesuai kondisi objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan serta komponen utama dan pendukung bangunan serta fasilitas lainnya. 4. Menyerahkan SPOP ke KPBB (Kantor Pajak Bumi dan Bangunan) / KPP Pratama tempat di mana objek pajak berada. C. Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB 1. 0,5% (setengah persen) sesuai Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1994 2. Tarif efektif PBB adalah 0,1% untuk obyek yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kurang dari 1 milyar dan 0,2% untuk NJOP yang nulainya lebih besar dari sama dengan 1 milyar. Untuk menghitung nilai pajak terutang Pejak Bumi dan Bengunan / PBB dilakukan dengan cara mengalikan tarif efektif dengan nilai jual obyek pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tinak Kena Pajak (NJOPTKP). D. Media Pemberitahuan Besar Pajak Terutang Untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objek pajak diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan setiap satu tahun sekali pada bulan januari oleh KPPBB atau KPP Pratama. SPPT bisa diambil di Kantor Kelurahan atau langsung di KP-PBB / KPP Pratama di tempat Objek Pajak terletak.
E. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB
PBB dapat dibayar di Bank Persepsi yang berada di KPBB / KPP Pratama, 160 bank tempat pembayaran secara online seperti Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank DKI serta melalui ATM BCA atau BII di seluruh Indonesia. Untuk membayar PBB harus mengikuti tata cara yang ada yaitu membawa langsung SPPT PBB atau STTS tahun sebelumnya ke Bank yang dapat menerima pembayaran PBB. Bisa juga membayar PBB dengan fasilitas pembayaran melalui ATM BCA dan BII dengan memasukkan NOP dan tahun pajak. Pembayaran PBB tidak dapat dicicil atau diangsur. Setelah membayar PBB mintalah tanda bukti telah membayar lunas PBB dari Bank berupa STTS. Menurut Undang-Undang Pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak (WP). Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi. F. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Wajib PBB 1. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB Jika wajib pajak tidak sanggup / tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak mampu, dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan Pajak disampaikan selambatlambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wp dianggap diterima / dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB. 2. Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP Pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB / KPP Pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan WP dianggap diterima / dikabulkan.
G. Sanksi Perpajakan Pajak Bumi Dan Bangunan / PBB Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda
administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang terlah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari WP, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai denngan pasal 13.
Hak Guna bangunan. Merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, HGB adalah dengan jangka waktu paling lama 30
tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun setelah jangka waktu pertama berakhir. Yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan adalah : a. Warga Negara Indonesia b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Surat Izin Mendirikan Bangunan
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau atas nama Walikota agar masyarakat dalam mendirikan bangunan, sesuai dengan rencana tata kota atau tata ruang kota. Dengan izin tersebut masyarakat dapat memberikan kontribusi berupa retribusi Bangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan Daerah hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendami) Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kota Kendari. Dimana Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Kendari merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penataan ruang kota.
IZIN PENGGUNAAN BANGUNAN (IPB) I.JENIS PERIZINAN BANGUNAN.
Perizinan bangunan yang harus dimiliki pemilik bangunan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 1991, terdiri dari : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
2. Izin Penggunaan Bangunan (IPB), 3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB). Perizinan dimaksud diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta. II.PENGERTIAN :
1. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) adalah izin yang diterbitkan untuk menggunakan bangunan, setelah bangunan dimaksud selesai dilaksanakan dan telah dinilai layak dari segi teknis dan sesuai ketentuan dalam klausul-klausul IMB. a. IPB harus dimiliki pemilik bangunan sebelum bangunan tersebut digunakan. IPB diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10 Tahun untuk bangunan rumah tinggal. •
b. Untuk bangunan yang pelaksanaannya belum selesai secara keseluruhan dan akan digunakan sebagian bangunan (yang telah selesai dilaksanakan), apabila bagian bangunan dimaksud dinilai dari segi teknis bangunan dapat memenuhi persyaratan penggunaan dan tidak menyimpang dari ketentuan IMB, maka dapat diberikan izin pendahuluan penggunaan bangunan dengan masa berlaku paling lama 6 bulan. III.KELENGKAPAN PERSYARATAN IPB.
1. Berita acara telah selesainya pelaksanaan bangunan dan sesuai IMB. 2. Laporan Direksi Pengawas lengkap (1 set) yang terdiri dari : a.Fotokopi Surat Penunjukan Pemborong dan Direksi Pengawas berikut Koordinator Direksi Pengawasnya ; b.Fotokopi TDR Pemborong dan surat izin bekerja Direksi Pengawas ; c.Laporan lengkap Direksi Pengawas sesuai tahapan kegiatan ; d.Surat Pernyataan dari Koordinator Direksi Pengawas bahwa bangunan telah selesai dilaksanakan dan sesuai IMB. 3. Fotocopy IMB (1 set) yang terdiri dari : a.Surat Keputusan IMB ; b.Keterangan dan Peta Rencana Kota lampiran IMB ; c.Gambar arsitektur lampiran IMB. 4. Untuk bangunan tinggi, selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 s/d 3, harus dilengkapi juga dengan Rekomendasi dan Berita Acara dari Instansi terkait tentang hasil uji coba instalasi dan perlengkapan bangunan, yang meliputi : 4.1. Instalasi Listrik Arus Kuat dan Pembangkit Listrik Cadangan/ Genset, 4.2. Instalasi Kebakaran (system alarm, instalasi pemadaman api, hydran, dsb.) 4.3. Instalasi Transportasi Dalam Gedung (Lift), 4.4. Instalasi Air Bersih (+Sumur Dalam) dan Buangan Air Kotor.
5. Foto bangunan, 6. Foto perkuatan utk keamanan bangunan parkir (Penahan ban mobil, r ailing dan atau parapet. 7. Foto Sumur Resapan Air Hujan yang telah dilaksanakan disertai gambar SRAH, ukuran dan perhitungan kebutuhan dan pelaksanaannya. IV.TATACARA / PROSES IPB.
1. Pengajuan IPB dapat dilakukan setelah pelaksanaan bangunan selesai keseluruhan (atau sebagian bangunan yang akan digunakan) dengan dilengkapi data-data kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut butir III diatas. •
•
•
•
•
•
2. Berkas yang telah lengkap diajukan ke Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan wilayah Kotamadya setempat. 3. Setelah dinilai berkas lengkap, maka Suku Dinas akan membuat laporan dan rekomendasi kepada Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi untuk penerbitan IPB. 4. Petugas Dinas bersama petugas Suku Dinas akan melakukan survai/ pemeriksaan bangunan sesuai dengan data2 yang telah diajukan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. 5. Selanjutnya berkas diproses lanjut untuk penerbitan IPB. 6. IPB yang sudah diterbitkan akan dikirim ke Suku Dinas, dan Suku Dinas mengirim pemberitahuan kepada Pemilik untuk pengambilan IPB. 7. Pemilik atau kuasanya (dengan mkenunjukkan Surat Kuasa dari Pemilik) dapat mengambil IPB di kantor Suku Dinas PPB Kotamadya setempat.
