Kejahatan Terhadap Tubuh dan Jiwa Manusia Pasal 89 KUHP Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90 KUHP Luka berat berarti:
- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
-
tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
-
kehilangan salah satu pancaindra;
-
mendapat cacat berat;
-
menderita sakit lumpuh;
-
terganggunya daya piker selama empat minggu lebih;
-
gugur atau matinya andungan seorang perempuan.
Pasal 338 KUHP Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 339 KUHP Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal 340 KUHP Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama sel ama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun.
Pasal 351 KUHP
1. Penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak 4500 rupiah. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama7 tahun. 4. Dengan penganiyaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Pasal 353 KUHP 1. Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 354 KUHP 1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. 2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
Pasal 355 KUHP 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15tahun. Aspek medikolegal
2
Kewajiban Dokter Membantu Peradilan Pasal 133 KUHAP 1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. 3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Penjelasan Pasal 133 KUHAP 1. 2. Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Pasal 179 KUHAP 1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. 2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenanr-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
Bentuk Bantuan Dokter Bagi Peradilan Dan Manfaatnya Pasal 180 KUHAP 1. Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 2. Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. 3. Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak
pidana
benar-benar
terjadi
dan
bahwa
terdakwalah
yang
bersalah
melakukannnya. Pasal 184 KUHAP 1. Alat bukti yang sah adalah:
-
Keterangan saksi
-
Keterangan ahli
-
Surat
-
Pertunjuk
-
Keterangan terdakwa
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sangsi Bagi Pelanggar Kewajiban Dokter Pasal 216 KUHP 1. Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya. Demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang
terus-menerus
atau
untuk
sementara
waktu
diserahi
tugas
menjalankan jabatan umum. 3. Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidanya dapat ditambah sepertiga. Pasal 222 KUHP Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 224 KUHP Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau jurubahasa, dengan sengaja tidak melakukan suatu kewajiban yang menurut undangundang ia harus melakukannnya: 1. Dalam perkara pidana dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. 2. Dalam perkara lain, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan. Pasal 522 KUHP Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau jurubahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Rahasia Jabatan dan Pembuatan Ska/ V Et R Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter Saya bersumpah/ berjanji bahwa:
-
Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perkemanusiaan
-
Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.
-
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran.
-
Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter…….dst.
Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia Kedokteran. Pasal 1 PP No 10/1966 Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran. Pasal 2 PP No 10/1966 Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada PP ini menentukan lain. Pasal 3 PP No 10/1966 Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah: a. Tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU tentang tenaga kesehatan.
b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan. Pasal 4 PP No 10/1966 Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 KUHP, menteri kesehatan dapat melakukan tindakan administrative berdasarkan pasal UU tentang tenaga kesehatan. Pasal 5 PP No 10/1966 Apabila pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka menteri kesehatan dapat mengambil tindakantindakan berdasarkan wewenang dan kebijaksanaannya. Pasal 322 KUHP 1. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Pasal 48 KUHP Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Bedah Mayat Klinis, Anatomis Dan Transplantasi 2 Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia. Pasal 2 PP No 18/1981 Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut: a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti; b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia dating ke rumah sakit. Pasal 14 PP No 18/1981 Pengambilan alat atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan tra nsplantasi atau bank mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat. Pasal 17 PP No 18/1981 Dilarang memperjual belikan alat dan atau jaringan tubuh manusia. Pasal 18 PP No 18/1981 Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negeri. Pasal 19 PP No 18/1981 Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 tidak berlaku untuk keperluan penelitian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 70 UU Kesehatan 1. 2. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Keterangan palsu2 Pasal 267 1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 2. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. 3. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Pasal 7 KODEKI Seorang dokter hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
