panduan penolakan

PANDUAN PENOLAKAN PELAYANAN ATAU PENGOBATAN RSIA NUN SURABAYA

1. LATAR BELAKANG Seiring perkembangan tekologi dan tingkat pendidikan masyarakat dewasa ini yang semakin maju maka rumah sakitpun dituntut berkembang selaras dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi kedokteran serta pelayanan yang prima. Kepuasan pasien dan keluarga menjadi prioritas pelayanan di setiap lini. Demikan juga RSIA NUN Surabaya memberikan pelayanan dengan mengedepankan pelayanan kepada kepuasan pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga harus mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki serta kepuasan terhadap proses pengobatan maupun pelayanan di rumah sakit, kemudahan mencari informasi tentang rumah sakit atau fasilitas yang dimiliki rumah sakit serta kewajiban dokter dan rumah sakit harus dilkasanakan dengan benar sehingga kejadian yang tidak diharapkan atau kesalahan pengobatan tidak terjadi, privasi pasien serta pelayanan dapat terwujud dengan prima. Adanya tuntutan jalur hukum semakin memacu dokter dan rumah sakit untuk melakukan proses perawatan pasien sesuai prosedur yang benar dan menghargai hak-hak pasien dan keluarga. Dengan demikian pasien dan keluarga merasa puas dan tidak dirugikan. Rumah sakit semakin berkembang dan dapat melakuakn pelayanan yang prima. 2. TUJUAN a. Untuk menyediakan proses dimana pasien bisa memilih prosedur yang nyaman b. Untuk memahamkan manfaat dan kerugian pada pasien dan keluarga terhadap tindakan. c. Meingkatkan partisipasi pasien sesuai hak pasien dan keluarga. 3. PENGERTIAN Batasan operasional diperlukan unruk menghindari timbulnya salah pengertian atau salah penafsiran terhadap istilah-istilah. Oleh karena itu penulis menggunakan penegasan istilah agar ruang lingkupnya tidak terlalu luas dan terjadi persepsi serta pemahaman yang jelas. 1. Hak adalah kekuasaan atau kemenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Hak pasien menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomo.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakiit pasal 32 :

a. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit. b. Pasien berhak memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. c. Pasien berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi. d. Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi dan prosedur operasional. e. Pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga

pasien

terhindar dari kerugian fisik dan materi. f. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapat. g. Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. h. Pasien berhak beminat konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai surat ijin praktek (SIP) yang berlaku baik di dalam maupun diluar rumah sakit. i. Pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data-data medisnya. j. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis,

tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang

mungkin terjadi dan diagnosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan. k. Pasien bentuk memberikan persetujuan

atau menolak atas tindakan yang

akandilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. l. Pasien berhak didampipngi keluarganya dalam keadaan kritis. m. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak menganggu pasien lainnya. n. Pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. o. Pasien berhak mengajukan usul saran, perbaikan atas rumah sakit terhadap dirinya. p. Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai degan agama atau kepercayaan yang dianutnya. q. Pasien berhak menggugat dan/ atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata atau pidana. r. Pasien berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui medis cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. 2. Penolakan pelayanan atau pengobatan adalaha suatu respon pasien dan atau keluarga untuk menolak pelayanan atau pengobatan yang akan diberikan oleh dokter penanggung jawab pelayaran selama masa perawatan.

BAB II RUANG LINGKUP A. Lingkup Area 1. Pelaksana panduan ini adalah tenaga kesehatan terdiri dari : a. Staf medis b. Staf perawat c. Staf bidan d. Staf profesional lainnya 2. Instalasi yang terlibat dalam pelaksanaan Panduan Penolakan Pelayanan atau pengobatan adalah : a. Instalasi Gawat Darurat b. Instalasi rawat jalan c. Instalasi HCU d. Instalasi Bedah sentral

e. Instalasi Rawat inap terdiri dari : 1. Ruang perawatan Dewasa 2. Ruang peawatan Anak 3. Ruang perawatan kebidanan dan penyakit kandungan. 4. Ruang neonatal 5. Ruang Kelas 1 6. Ruang kelas 2 7. Ruang Kelas 3 f. Instalasi penunjang lainnya. B. Kewajiban dan tanggung jawab 1. Seluruh instalasi Gawat Darurat wajib memahami tentang panduan penolakan pelayanan atau pengobatan. 2. Dokter/perawatan/Bidan yang bertugas (penangung jawab pasien ) bertanggung jawab melakukan panduan penolakan pelayanan atau pengobatan. 3. Kepala instalasi / kepala ruangan. a. Memastikan seluruh staf di instalasi Gawat Darurat memahami panduan penolakan pelayanan atau pengobatan. b. Terlibat dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan panduan penolakan pelayanan atau pengobatan. 4. Manager a. Memantau dan memastikan panduan penolakan pelayanan atau pengobatan dikelola dengan baik oleh kepala instalasi b. Menajaga standarisasi dalam menerapkan panduan penolakan pelayanan atau pengobatan.

BAB III TATA LAKSANA A. Tata lakasana penolakan pelayanan atau pengobatan adalah sebagai berikut : 1. Pasien diperbolehkan untuk mengambil keputusan dini akan penolakan pelayanan atau pengobatan dengan memenuhi beberapa persyaratan dibawah ini : a. Usia pasien harus > 18 b. Pasien harus kompeten dan memiliki kepastian yang baik secara mental untuk mengambil keputusan. c. Keputusan ini harus harus tertulis yang berarti harus ditulis oleh pasien sendiri atau keluarga atau kerabat yang dipercaya oleh pasien dan harus tercatat di rekam medis. d. Harus ditandatangani oleh 2 orang yaitu : a. Penulis atau pembuat keputusan atau orang lain atas nama pasien sambil diarahkan oleh pasien jika pasien mampu menandatanganinya sendiri. b. Satu orang lain lain sebagai saksi. e. Harus di verifikasi oleh pernyataan spesifik yang dilakukan oleh pembuat keputusan, dapat dituliskan di dokumen lain atau terpisah yang menyatakan bahwa keputusan ini diaplikasikan untuk tindakan atau penanganan secara spesifik, bahkan jik terdapat resiko kematian. f. Keputusan pernyataan ini di dokumen terpisah ini juga harus ditandatangani dan disaksikan oleh 2 orang (salah satunya pasien). 2. Diskusi antara dokter dengan keluarga pasien mengenai keputusan ini harus seijin pasien, jika pasien tidak kompeten secara mental, diskusi dapat dilakukan dengan keluarga atau wali syah pasien dengan mempertimbangkan kondisi dan keinginan pasien. Jika tidak terdapat

keluarga pasien atau wali yang syah, keputusan dapat diambil dokter penanggung jawab pasien. 3. Jika terdapat situasi dimana pasien kehilangan kempetensinya untuk mengambil keputusan tetapi telah membuat keputusan dini sebelumnya yang valid maka keputusan ini haruslah dihargai. 4. Dokter dapat tidak mengindahkan keputusan dini yang dibuat oleh pasien, jika terdapat hal sebagai berikut : a. Pasien telah melakukan hal-hal yang tidak konsisten terhadap keputusan dini atau keputusan tersebut.awal yang dibuat, yang mempengaruhi validitas. (misalnya pasien pindah agama ) b. Terdapat situasi yang tidak diantisipasi oleh pasien dan situasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pasien (misalnya perkembangan terkini dalam tata laksana pasien yang secara drastis merubah prospek kondisi terkini pasien. c. Situasi dan kondisi yang ada tidak jelas dan tidak dapat diprediksi. d. Terdapat perdebatan dan perselisihan mengenai validitas keputusan dini atau awal dan kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan. 5. Jika terdapat keraguan terhadap apa yang ingin pasien inginkan, paramedis harus bertindak sesuai kepentingan atau hal yang terbaik untuk pasien, dan dapat meminta saran dari doter seior. B. Tata laksana penolakan tindakan kedokteran 1) Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang aka dilakukan. 2) Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah orang tua, wali atau kuratornya. 3) Bila pasien yang sudah menikah maka suami maka istri tidak diikut serakan menandatangi persetujuan tindakan kedokteran, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversible yaitu ; tubektomi atau vasektomi. 1) Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak menerima informasi atau kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter atau dokter gigi maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medis apapaun yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi. 2) Apabila yang bersangkutan, sesudah menerima informasi menolak untuk memberikan persetujuannya maka penolakan tindakan kedokteran tersebut harus dilakukan secara tertulis. Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien. 3) Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter pasien.

4) Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali atau dicabut setiap saat, kecuali tindakan kedokteran yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan. 5) Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran diberikan keluarga maka yang berhak menarik atau mencabut adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih berhak sebagai wali. 6) Penarikan kembali atau pencabutan persetujuan tindakan kedokteran harus diberikan secara tertulis dengan menandatangani format yang disediakan.

BAB IV DOKUMENTASI Adanya format informed consent penolakan tindakan kedokteran. Format informed consent penolakan pelayanan atau penolakan tindakan kedokteran dimasukkan dalam rekam medis pasien.