BAB I DEFINISI
Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakankebutuhan pribadinya, sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh bila tidakdilaksanakan. General consent atau persetujuan umum adalah pernyataan kesepakatanyang diberikan oleh pasien terhadap peraturan rumah sakit yang bersifat umum. Pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baikdalam keadaan sehat maupun sakit. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dandokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keluarga adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anakkandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya. Ayah: 1. Ayah kandung 2. Termasuk ayah adalah ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum hu kum adat Ibu: 1. Ibu kandung 2. Termasuk ibu adalah ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum hu kum adat Suami adalah seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan perund ang-undangan yang berlaku. Istri adalah seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Apabila yang bersangkutan mempunyai lebih dari d ari 1 (satu) istri perlindungan hak keluarga dapat diberikan kepada salah satu dari istri.
1
BAB II RUANG LINGKUP
Hak pasien selalu dihubungkan dengan pemeliharaan kesehatan yang bertujuan agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan, dan bantuan dari tenaga kesehatan yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 1. Prinsip Dalam Pelayanan Kesehatan:
a. Bahwa
upaya
kesehatan
penyembuhanpenderita,
yang
semula
secara
dititik
beratkan
pada
berangsur-angsur
upaya
berkembang
kearahketerpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. b. Bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimalbagi seluruh masyarakat perlu adanya perlindungan hak pasien dan keluarga. c. Bahwa
keberhasilan
kemajuanilmupengetahuan
pembangunan dan
di
teknologi
berbagai
telah
bidangdan
meningkatkan
taraf
kesejahteraanmasyarakat dan kesadaran akan hidup sehat. d. Bahwameningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana, prasarana baik jumlah maupun mutu. e. Bahwa pelayanan kesehatan amat penting apabila dihadapkan pada pasien yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan dengan baik dan dapat memuaskan para pasien. f.
Perlindungan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan karena merupakan sifat yang melekat pada setiap hak yang dimiliki.
g. Bahwa
seseorang
dapat
menuntut
haknya
apabila
telah
memenuhi
kewajibannya, oleh karena itu kewajiban menjadi hak yang paling utama dilakukan. h. Bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan maupun pasien merupakan hal yang bersifat timbal balik artinya pihak-pihak tersebut dapat terlindungi atas hak-haknya bila melakukan kewajibannya. i.
Bahwa dalam kondisi tertentu pasien tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi atau penjelasan mengenai haknya sehinggaakan disampaikan melalui keluarga.
j.
Bahwa untuk mengatur pemenuhan perlindungan hak pasien dan keluarga harus ada pedoman sebagai acuan bagi seluruh personil rumah sakit.
2
2. Kewajiban Rumah Sakit Dalam Menghormati Hak Pasien Dan Keluarga
a.
Memberikan hak istimewa dalam menentukan informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan yang boleh disampaikan kepada keluarga atau pihak lain.
b.
Pasien diinformasikan tentang kerahasiaan informasi dalam rekam medik pasien
c.
Pembukaan atas kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam rekam medik diperbolehkan dalam UU No 29 tahun 2004, yaitu sebagai berikut: 1.
Diminta oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum misalnya, visum et repertum.
2.
Atas permintaan pasien sendiri.
3.
Untuk kepentingan kesehatan pasien itu sendiri.
4.
Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya; undang – undang wabah, undang – undang karantina, dsb.
d.
Pasien diminta persetujuannya untuk membuka informasi yang tidak tercakup dalam undang-undang dan peraturan.
e.
Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi kesehatan pasien dengan membatasi akses ke ruang penyimpanan rekam medik, tidak meletakan rekam medis pasien ditempat umum, dan sebagainya.
f.
Rumah sakit merespon terhadap permintaan pasien dan keluarganya untuk pelayanan rohani atau sejenisnya berkenaan dengan agama dan kepercayaan pasien.Respon tersebut antara lain dengan menyediakan rohaniawan serta buku doa.
g.
Menyediakan partisi/sekat pemisah untuk menghormati privasi pasien di ruang perawatan.
h.
Menyediakan loker/lemari untuk menyimpan harta benda pasien.
i.
Melindungi pasien dari kekerasan fisik dengan memantau ketat pengunjung yang masuk ruang perawatan serta mewajibkan pengunjung memakai ID card.
j.
Menyediakan tenaga satuan pengamanan (satpam) untuk memantau area di lingkungan rumah sakit.
k.
Menghormati hak pasien dan keluarga terhadap pilihan keputusan DNR.
l.
Menyediakan kamar mandi khusus untuk manula dan orang cacat.
m. Menyediakan tenaga penterjemah, baik bagi pasien yang tidak bisa memahami bahasa Indonesia maupun bagi pasien tuna rungu.
3
n.
Membentuk Tim Manajemen nyeri untuk mengatasi nyeri pada pasien.
o.
Membentuk Tim Code Blue untuk memberikan pelayanan resusitasi bagi pasien yang membutuhkan.
p.
Memberikan informasi bila terjadi penundaan pelayanan.
q.
Menyediakan formulir permintaan rohaniawan.
r.
Menyediakan formulir permintaan menyimpan harta benda.
s.
Menyediakan formulir pelepasan informasi.
t.
Menyediakan formulir permintaan privasi.
3. Kewajiban Pasien
Kewajiban pasien tertuang dalam persetujuan umumatau disebut juga general consent adalah persetujuan yang bersifat umum yang diberikanpasien pada saat masuk ruang rawat inap atau didaftar pertama kali sebagai pasien rawat jalan, yaitu memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan sakit sekarang, riwayat medis yang lalu, medikasi/pengobatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien. a. Mengikuti rencana pengobatan yang dianjurkan oleh dokter termasuk instruksi para perawat dan tenaga kesehatan lain sesuai perintah dokter. b. Memperlakukan staf rumah sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat serta tidak melakukan tindakan yang akan mengganggu operasional rumah sakit. c. Menghormati privasi orang lain dan barang milik orang lain dan rumah sakit. d. Tidak membawa alkohol, obat-obat terlarang atau senjata tajam. e. Menghormati bahwa rumah sakit adalah area bebas rokok. f.
Mematuhi jam kunjungan dari rumah sakit.
g. Meninggalkan barang berharga di rumah dan membawa hanya barang-barang yang penting selama tinggal di rumah sakit. h. Memastikan bahwa kewajiban finansial atas asuhan pasien dipenuhi sebagaimana kebijakan rumah sakit. i.
Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri apabila menolak pengobatan atau advis yang diberikan oleh dokter.
Persetujuan umum atau general consent merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak RS dan keluarga pasien mengenai hal-hal sehubungan dengan perawatan
pasien
di
RSUD
Sumbawa
Pemberian
penjelasan
mengenai
persetujuan umum ini dilaksanakan pada saat pasien akan dirawat inap di RS,
4
baik melalui poli klinik maupun melalui IGD. Pada pelaksanaannya penjelasan persetujuan umum dilakukan oleh petugas admisi di poliklinik, sedangkan untuk pasien yang masuk melalui IGD maka proses admisi dilakukan oleh admisi IGD. Bagi pasien dewasa dengan penurunan kesadaran di RSUD Sumbawa, persetujuan umum diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: 1. Suami/Istri yang sah 2. Ayah/Ibu kandung 3. Anak kandung 4. Saudara kandung 5. Wali yang sah Adapun penjelasan yang termasuk dalam persetujuan umum antara lain: 1. HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PASIEN. Pasien diberi penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai pasien selama dirawat di RSUD Sumbawa. 2. PERSETUJUAN PELAYANAN KESEHATAN . Persetujuan pelayanan kesehatan berisi pernyataan dari pasien dan/atau keluarga pasien untuk bersedia dirawat serta mengizinkan dokter maupun professional kesehatan lainnya untuk melakukan prosedur diagnostic dan pengobatan sesuai penilaian profesionalisme mereka. Serta pasien dan/atau keluarga mengakui bahwa tidak ada jaminan keberhasilan atau kesembuhan apapun dari perawatan dan pengobatan yang dilakukan, karena ilmu atau praktik kedokteran bukan merupakan ilmu yang pasti. 3. INFORMASI RAWAT INAP Pasiendan/ataukeluargabersediamematuhisemuaperaturan yang diterapkan di
RSUD
Sumbawasepertiwaktu
jam
kunjung
yang
telahditetapkan,
maupunperaturanlainnya
yang
menjaminkeamanandankenyamananpasiensendirimaupunpasienlainnya
di
RSUD Sumbawa. 4. AKSES INFORMASI KESEHATAN . Padabagianinipasiendan/ataukeluargapasienmenyetujuiuntukmemberikanwe wenangkepadaRSUD
Sumbawauntukmemberikaninformasimengenai
diagnosis, hasillaboratoriumdanteslainnyajikadiperlukanmisalnyauntukklaimasuransiata ujikapasiendan/ataukeluargamemberikanpersetujuanuntukmembukainformasi tersebutpada
orang-orang
Selainitukeluarga
tertentu juga
yang
telahdisebutkandalamformulir.
memberikanwewenangpadaRSUD
Sumbawauntuktidakmemberikaninformasipadapihaktertentu
yang
5
tercantumpadaformulir yang telahdiisiolehkeluarga. 5. RAHASIA MEDIS. Pasiendiberipenjelasanbahwa RSUD Sumbawa menjaminkerahasiaaninformasimedisbaik untuk kepentingan perawatan dan pengobatan, pendidikan maupunpenelitian. 6. PRIVASI. Pihakpasiendan/ataukeluargadiberikanhakuntukmemintaprivasikhusussehubu ngandenganperawatannya di RSUD Sumbawa, misalnyamemintapreferensi gender
petugas
yang
diizinkanmasukkeruangperawatanpasienataupunprivasilainnya. 7. BARANG PRIBADI . Pernyataan pasien dan/atau keluarga mengenai pihak RS yang tidak menanggung jika terjadi kehilangan pada barang bawaan pasien, dimana untuk setiap barang bawaan merupakan tanggung jawab dari pihak pasien dan/atau keluarga. 8. PENGAJUAN KELUHAN . Pasiendijelaskantentangtatacara mengajukan dan mengatasi keluhan terkait pelayanan medik yang diberikan terhadap pasien. 9. KEWAJIBAN PEMBAYARAN . Padabagianinipasiendan/ataukeluargamemberikanpernyataanmengenaipemah amantentangpembiayaanselamadirawat
di
RSUD
Sumbawasetelahdiberikanpenjelasan yang memadaiolehpetugas.
6
BAB III TATA LAKSANA
I.
ProsedurPenjelasanHakdanKewajibanPasienDalamPelayanan
1. Sapa pasien. 2. Menjelaskan hak dan kewajiban pasien yang meliputi 18 hak dan 5 kewajibanpasiendankeluarga. 3. Mengisi bukti formulir edukasi dan formulir penjelasan hak dan kewajiban pasien. II.
ProsedurPenjelasanPersetujuanUmum (General Consent)
1. Ucapkansalam, perkenalkandiridanprofesiatau unit kerja. 2. Jelaskantugas yang akandilakukan. 3. Pastikanidentitaspasien. 4. Ciptakansuasana yang nyamandanhindaritampaklelah. 5. Jelaskanmateri
yang
berkaitandenganpersetujuanumumkepadapasiendanataukeluarga. 6. Jelaskanmengenaihakdankewajibanpasiendankeluargadalampelayanan. 7. Lakukanverifikasikepadapasiendanataukeluargabahwamerekatelahmema hamimateri yang disampaikan. 8. Berikanformulirpersetujuanumumuntukditandatanganiolehpasienataukelu arga, termasukformulirhakdankewajibanpasiendalampelayanan. 9. Berikesempatanpasiendanataukeluargauntukberundingsebelummemberik eputusan. 10. Setelahadakeputusan, berikanformulirpersetujuanataupenolakantindakankedokteransesuaikeput usan yang ada. 11. Tawarkanbantuankembaliapakahmasihada yang perludibantu. 12. Ucapkanterimakasihdansemogasemuanyadapatberjalandenganbaik.
7
BAB IV DOKUMENTASI
Dokumentasi perlindungan hak pasien dan keluarga terkaitpersetujuanumumadalah: 1. Formulir hak pasien dan keluarga 2. Formulir persetujuan umum 3. Formulir permintaan perlindungan harta benda 4. Formulir permintaan privasi pasien
8
BAB V PENUTUP
Demikian program kerja kelompok kerja HPK. General consent merupakan bukti tertulis keterangan persetujuan atau kesepakatan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan peraturan secara jelas dalam hal perawatan pasien dan pelayanan kesehatan. Adanya Panduan mengenai General consent ini diharapkan pelayanan semakin baik dengan lebih memperhatikan hak pasien dan keluarga. Untuk dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan dukungan dari semua pihak.
9
DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-undang RI No 44 tahun 2009 tentangRumahSakit. 2. Undang – undang no. 29/2004 padapasal 46 TentangPraktikKedokteran. 3. KementerianKesehatan RI. Standard AkreditasiRumahSakit.Tahun 2011
10
