Pancasila Dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pancasila sebagai dasar filsafat Negara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan sebagai inti ajaran pancasila. Dasar filsafat Negara Indonesia yang diberi nama pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembukaan
tersebut namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan didalamnya. Oleh karena itu pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya rumusan pancasila. Nilai nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV Pancasila pada dasarnya telah ada pada zaman nenek moyang kita, dan pada zaman kerajaankerajaan di Indonesia Berjaya. Walaupun dulu bukan nama pancasila tapi isi dan kandungannya sama. Pancasila yang menjadi dasar negara perlu diadakan peninjauan terhadap perkembangan budaya indonesia yang sudah lampau dengan titik berat pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, politik, dan kemasyarakatan Pancasila menjadi dasar negara baru disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus1945. Agustus1945. Namun jauh sebelum di sahkan nilai-nilai pancasila sudah ada pada kehidupan masyarakat indonesia sejak zaman dahulu sebelum bangsa indonesia menjadi sebuah negara dimana nilai-nilai tersebut berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta relegius. Nilai-nilai yang ada kemudian diambil dan dirumuskan oleh paa pendiri negara yang untuk nantinya dijadikan dasar negara indonesia. Oleh karena itu untuk memahami pancasila secara utuh dan kaitannya dengan jati diri bangsa indonesia ini diperlukan pemahaman sejarah bangsa indonesia dalam membentuk suatu negara dan dijadikannya pacasila sebagai dasar negara karena semua itu berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
1.2
Rumusan Masalah
1. Konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia ? 2. Alasan diperlukan pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ? 3. Sumber historis, sosiologis, politis tentang pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia ?
1.3
Tujuan
1. Untuk mengetahui konsep dan urgensi pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia 2. Untuk mengetahui tujuan pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia 3. Mengetahui sumber historis, sosiologis, politis tentang pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
2.1
Konsep dan Urgensi Pancasila
Pancasila dapat diartikan sebagai lima dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa Pandangan Hidup. Dengan adanya Dasar Negara, suatu bangsa tidak akan terombang ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Pengertian Pancasila secara Etimologis, Historis dan Terminologis Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah. Berikut ini adalah pengertian Pancasila: 1.
Etimologis Berdasarkan asal kata (etimologis), istilalah Pancasila (pancasyila) berasal dari bahasa
sansekerta (India) yang mengandung dua arti, sebagai berikut; Pancasyila : panca artinya lima, sedangkan syila dengan huruf I yang dibaca pendek, artinya dasar, batu sandi atau alas sehingga pancasyila memiliki arti lima dasar. Pancasyila : panca artinya lima sedangkan syiila sengan huruf ii yang di baca panjang, artinya peraturan tingkah laku yang penting. 2.
Historis Berdasarkan catatan sejarah tentangg Budha, sehubungan dengan pancasila telah
dikenal istilah sila, artinya moralitas dan berkembang pada masyarakat yang memluk agama budha. Sila mengandung maksud melindungi orang lain dari penderita. (Ashin Janakabhivamsa, 2005 : 179-183) Dijelaskan lebih lanjut bahwa sila juga bermakna menjalankan lima sila, melalui fungsi sila-sila, yakni menghindari membunuh (pantiditipata_virati), dan menghindari minum yang memabukan (surapana-virati):
a. Menghindari membunuh (panditipati-Virati) Fungsi, sila ini untuk melindungi makhluk lain dari penderitaan. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap sila tersebut. Sila pertama dari lima sila untuk menghindari terjadinya pembunuhan semua makhluk hidup. Jika terjadi pelanggaran terhadap sila ini akan berakibat terjadinya pembatayan yang akan menuju peperangan dan pertumpahan darah. Denggan demikian, merupakan malapetaka terhadap segenap makhluk diatas bumi ini. b. Menghindari Mencuri (adinnadana-Virati) Menaati sila kedua, berarti membebaskan semua manusia dari penderitaan kejahatan, untuk selanjutnya mencapai kedamaian fisik dan mental, lahir dan batin, sedangkan bila terjadi pelanggaran terhadap sila ini maka hal itu akan mengakibatkan kegelisahan yang amat sangat karena pencurian dan perampokan akan menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan dari korbannya, baik dalam lingkup kecil (keluarga) maupun dalam lingkup besar, seperti Negara yang dijajah dan dikuasai oleh musuh. c. Menghindari berbuat asusila (Kamesu-Micchacara Virati) Menaati sila ketiga, berarti menghindari perbuatan asusila dan menghindarkan kesakitan serta penderitaan orang lain. oleh karena itu, penghindaran diri dari perbuatan (tindakan) seksual yang tidak sah akan membawa kedamain dan ketenangan bagi semua makhluk yang hidup didunia karena manusia yang keduniawian akan selalu mengikuti dan menyukai nafsu badaniah, kenikmatan, serta kesenangan badaniah. d. Menghindari berkata bohong (Musavada-virati) Sila keempat berfungsi untuk menghindari hal bruruk ataupun penderitaan akibat kebohongan dari ucapan, banyak terjadi orang melakukan kebohongan atas hal-hal sepele sampai hal yang penting, dari urusan perseorangan sampai kepada urusan Negara, termasuk kebenaran mutlak dalam ajaran agama yangs sesat sehingga menaati sila ini, artinya karena menghindarkan kesesatan maupun malapetaka akibat kata-kata yang tidak benar atau kebohongan. e. Menghindari minum yang memabukan (Surapana-Virate) Menaati ketentuan sila kelima dan menghindari zat yang memabukan akan membebaskan dunia dari kesengsaraan dan keresahan. Oleh karena itu, lebih baik menghindari dan menjauhakan diri dari berbagai macam minuman keras atau yang dapat memabukan dan agar tidak terjadi
kemaksiatan yang menyebabkan kecenderungan terjadinya kerusuhan yang kadang-kadang tak terkendali. Dengan demikian, orang yang dapat melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak baik tersebut (mengkonsumsi, minum-minuman beralkohol,dan lain-lain) akan terhindar dari malapetaka. Pengertian pancasila, dalam hubungan ini selanjutnya juga telah memasuki perkembangan dalam kesusastraan
masa
kejayaan
majapahit,
diantaranya
terdapat
dalam
buku Negara
kertagama, karangan mpu prapanca pada tahun 1365, yang mempunyai makna pelaksanaan kesusilaan ada lima ketentuan, dilarang atau dihindari yaitu: a. Tidak boleh melakukan kekerasan; b. Tidak boleh mencuri c. Tidak boleh berjiwa dengki, (tidak boleh iri, atau bersikap tidak baik
terhadap orang lain)
d. Tidak boleh berbohong e. Tidak boleh mabuk-mabukan. Semua pengertian yang disebutkan diatas belum ada penjelasannya dan memiliki makna yang amper sama, seperti yang disebutkan sebelumnya. Setelah kerajaan majapahit jatuh, kemudian dikenal dalam masyarakat jawa khususnya, istilah Mo Lima atau M berjumlah lima, yaitu lima M (ketentuan berjumlah 5) harus dihindari dari kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih baik, tertib, dan teratur. Ora keno mateni, maling, madon,madat, ian main (dolarang membunuh, mencuri, main perempuan, menghisap candu/morfin/narkoba, dan berjudi). 3.
Istilah Resmi
Istilah resmi adal ah istilah “pancasila” bagi “lima dasar” yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sidang pertama BPUPKI hari terakhir pada tanggal 1 juni 1945. 4.
Yuridis
Segi Yuridis (hukum) adalah pengertian pancasila dalam sila-sila atau kelima sila dari pancasila yang tata urutan / rumusannya tercantum pada alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.
2.2. Alasan diperlukan Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II, No. 7 bersama-sama dengan Batang Tubuh UUD 1945. Pada era reformasi, MPR periode 1999-2004 telah membulatkan tekad sebagai kesepakatan dasar dalam rangka amandemen UUD1945 untuk tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya terdapat (sila-sila) Pancasila Dasar Negara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia telah mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi tegak dan kokohnya kekuasaan dengan berlindung dibalik legitimasi ideologi Pancasila. Dalam kedudukan yang seperti ini berarti Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia tetapi direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pada era reformaasi, kenyataan tersebut kemudian diupayakan dikembalikan pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang direalisasikan melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Pencambutan P-4 dan asas tunggal Pancasila ternyata membawa dampak yang sangat serius yaitu munculnya anggapan dari banyak elit politik dan sebagian masyarakat Indonesia bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru,
sehingga
mengkaji
dan
mengembangkan
Pancasila
dianggap
sebagai
upaya
mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis itu tentu saja dapat berakibat sangat fatal yakni melemahnya peranan ideologi Pancasila pada era reformasi yang disebabkan karena melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang pada gilirannya dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang telah lama dibina, dipelihara, dan dijaga. Di tengah-tengah proses reformasi dewasa ini, sesungguhnya masih banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami Pancasila sebagai filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa Indonesia namun bersikap seolah-olah sangat memahaminya. Hingga saat ini masih berkembang pengertian kebebasan memilih ideologi di Negara Indonesia dan selanjutnya pemikiran apapun yang dipandang menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi ke dalam sistem kenegaraan Indonesia. Dengan mengatasnamakan pelaksanaan HAM banyak pula
gerakan massa yang secara arogan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku memaksakan kehendak bahkan dengan menggunakan cara kekerasan dan pengrusakan. Berdasarkan realitas tersebut di atas, maka mengkaji dan mendalami Pancasila bagi setiap orang Indonesia merupakan sesuatu yang sangat urgen (mendesak) bagi tetap tegak, berwibawa, dan berkembangnya kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara umum mempelajari Pancasila mengandung 3 tujuan yaitu : 1. Untuk mengetahui Pancasila yang benar, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara obyektif-ilmiah. Secara yuridis konstitusional , karena Pancasila adalah dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur atau menyelengarakan pemerintahan negara. Secara obyektif-ilmiah , karena Pancasila adalah suatu paham filsafat (philosophical way of thinking atau philosophical system ), sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. 2. Untuk mengamalkan Pancasila (yang benar secara yuridis konstitusional dan obyektif - ilmiah) sesuai dengan fungsinya; 3. Untuk mengamankan agar jiwa dan semangatnya, perumusan,dan sistematikanya yang sudah tepat benar itu tidakdiubah-ubah, apalagi dihapuskan atau diganti dengan paham yang lain. Pada dasarnya, tujuan Pendidikan Pancasila merupakan realisasi dari sebagian tujuan Pendidikan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Dalam UUD NkRI 1945 Alinea IV ditentutkan tujuan nasional Negara Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencedaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) SK. Dirjen DIKTI No. 38/DIKTI/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi adalah menguasai kemampuan berfikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan : 1. Megambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya;
2. Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya; 3. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IPTEKS; 4. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.
2.3Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia 1. Pengertian Pancasila Secara Historis
Pengertian Pancasila secara historis adalah terminologi Pancasila dilihat dari riwayat sejak penggunaan
istilah,
proses
perumusan,
sampai
ditetapkannya
menjadi
dasar
negara
sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Proses perumusan Pancasila dimulai saat dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam pembukaan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 mengajukan suatu masalah tentang calon rumusan dasar Negara Indonesia yang akan dibahas pada sidang tersebut. Selanjutnya pada sidang itu tampil 4 anggota yaitu Moh. Yamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Soepomo. Proses perumusan calon “Dasar Negara” dalam persidangan BPUPKI berlangsung dalam dua tahap yaitu :
a. Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 b. Sidang BPUPKI tanggal 10 – 16 Juni 1945 Sidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalam sidang tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yang mengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945 disahkan UUD 1945 termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah/kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebut dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang BPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan Pancasila adalah :
a.
Mr. Muhammad Yamin
Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin berpidato mengusulkan lima asas dasar negara sebagai berikut : 1.
Peri Kebangsaan
2.
Peri Kemanusiaan
3.
Peri Ketuhanan
4.
Peri Kerakyatan
5.
Kesejahteraan Rakyat
Setelah berpidato beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancangan UUD RI yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut : 1.
Ketuhanan Yang Maha Esa
2.
Kebangsaan persatuan Indonesia
3.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5.
b.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mr. Soepomo
Pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan lima dasar negara sebagai berikut : 1.
Persatuan
2.
Kekeluargaan
3.
Keseimbangan lahir dan bathin
4.
Musyawarah
5.
Keadilan rakyat
c.
Ir. Soekarno
Pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut dengan nama Pancasila secara lisan/tanpa teks sebagai berikut : 1.
Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2.
Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3.
Mufakat atau Demokrasi
4.
Kesejahteraan Sosial
5.
Ketuhanan yang berkebudayaan
Selanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu Sosio Nasional (Nasionalisme dan Internasionalisme), Sosio Demokrasi (Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat), Ketuhanan yang Maha Esa . Adapun Tri Sila masih diperas lagi menjadi Eka Sila yang intinya adalah “gotong royong ”.
d.
Piagam Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI (Panitia Sembilan) yang menghasilkan “Piagam Jakarta” dan didalamnya termuat Pancasila dengan rumusan sebagai
berikut : 1.
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sya’riat Islam bagi pemeluk -pemeluknya.
2.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
3.
Persatuan Indonesia
4. 5.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pengertian Pancasila Secara Sosiologis
Pancasila bersifat sosiologis berfungsi sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. adapun Pancasila yang bersifat etis dan filosofis berfungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Bangsa Indonesia memiliki budaya yang beragam dan multikultur berdasarkan etnis dan Bahasa. Masyarakat Indonesia mengakui dan menghargai lintas budaya, betapa pun kecilnya. Perbedaan ini harus dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa.Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dalam norma dan aturan untuk menjaga harmoni kehidupan untuk mewujudkan kesadaran moral dan hukum Arus informasi yang berdampak pada goyahnya jati diri bangsa, diperlukan komitmen kebangsaan untuk mewujudkan cinta tanah air, kesadaran bela negara, persatuan nasional dalam suasana saling menghargai keberagaman.Persatuan dalam keberagaman budaya, adat istiadat, tradisi harus dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola dan terus-menerus. Dasar
sosiolagis
berkenaan
dengan
perkembangan,
kebutuhan
dan
karakteristik
masayarakat.Sosiologi pendidikan merupakan analisi ilmiah tentang proses sosial dan pola - pola interaksi sosial di dalam sistem
pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiolagi
pendidikan meliputi empat bidang: 1.
Hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain.
2.
Hubungan kemanusiaan.
3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. 4.
Sekolah dalam komunitas,yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok
sosial lain di dalam komunitasnya
Langkah-langkah mensosialisasikan pancasila dapat melalui berbagai kegiatan atau sikap sikap sebagai berikut. a.
Sikap toleransi
b.
Media masa
c.
Media pendidikan
d.
Jalur organisasi dsb.
3.
Pengertian Pancasila Secara Politis
Pancasila sebagai ideology politik adalah suatu system yang mengharuskan pelaku politik ataupun aturan politik yang berlandaskan pancasila. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang di tetapkan , politik harus pendahulu kita sebagai landasan ideology negara. Begitu juga dengan politik
memiliki aturan sebagai acuan dasar kegiatan perilaku dan pemikiran yang akan di laksanakan. Politik adalah suatu system pemerintahan yang mengatur segala structural di dalamnya. Dalam membuat kebijakan politik harus ada aturan yang mengatur hal tersebut supaya selalu dalam jalur yang telah di tentukan. Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik, dan dalam prakteknya menghindarkan sikap tak bermoral dan tak bermartabat. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, juga merupakan acuan landasan etika dalam berpolitik. Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan Politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, pribadi yang menjadi subjek dalam etika politik harus terlebih dahulu mengimplementasikan pancasila sebagai acuannya sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam kehidupan politiknya dalam hal kenegaraan. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.
Sebagai etika politik, maka Pancasila mempunyai lima prinsip, berikut ini disusun menurut pengelompokan Pancasila. 1.
Pluralisme
Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. 2.
Hak Asasi Manusia
Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti Kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah mutlak. 3.
Solidaritas Bangsa
Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusiamanusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. 4.
Demokrasi
Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau
sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. 5.
Keadilan Sosial
Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilanketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi disemua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar SARA, dan budaya. Pemerintah harus menggunakan politik untuk memimpin masyarakatnya supaya teratur. Pemerintah membuat aturan-aturan, seperti peraturan lalu lintas, pemakaian air dan listrik, pembangunan rumah, atau pembayaran pajak tidak lain dengan maksud supaya rakyat di negara tersebut dapat hidup dengan tertib dan tenteram. Semua itu membutuhkan kemampuan yang cukup baik untuk memimpin agar rakyat mau menuruti semua aturan-aturan tersebut. Selain untuk memimpin, politik juga dapat dipakai untuk memengaruhi pihak lain. Cara untuk memengaruhi ini namanya diplomasi. Kita tidak boleh menggunakan pengaruh untuk kejahatan tetapi untuk kebaikan. Misalnya, kalau ada dua orang yang ingin bertengkar, kita dapat menggunakan pengaruh kita supaya mereka tidak jadi bertengkar, bahkan harus berdamai. Perbuatan itu sudah termasuk berdiplomasi.
BAB III PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Pancasila telah dikenal pada saat kerajaan-kerajaan di Indonesia masih Berjaya yaitu zaman kerajaan majapahit, kerajaan sriwijaya dan kerajaan kutai. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai sebagai dasar Ideologi Negara Republik Indonesia yang merdeka yang pencapaiannya dengan pengorbanan penuh. Pancasila tidak berangkat dari ruang kosong, ia hadir dari realitas sejarah dan semangat zaman yang melingkupinya. Realitas kesejarahannya telah berproses dalam kurun waktu yang sangat lama.
Kelima silanya merupakan satu sistem yang bulat dan butuh dari nilai - nilai asasi hidup benegara yang harus mendasari kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya bangsa.
3.2
Saran
Berdasarkan wacana diatas kita dapat menyadari betapa pentingnya Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia. Maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila- sila pancasila tersebut.
