Implementasi Pancasila dalam Sejarah Mengisi Kemerdekaan Indonesia
Disusun oleh : 1. Fierda Octiara p. 112504006 2. Aniar Sustian W. 112504007 3. Rosdiana
112504008
4. Andri K.
112504009
5. Rohmatul Ummah 112504010
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA SASTRA JERMAN 2011/2012
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas penulisan rangkuman Pendidikan Pancasila bab Impementasi Pancasila dalam Sejarah Mengisi Kemerdekaan Indonesia . Selama pembuatan tugas ini, penulis sangat berterimakasih kepada rekan-rekan yang telah terlibat. Tugas ini disusun untuk memberikan rangkuman tentang keadaan bangsa dan negara Indonesia setelah meraih kemerdekaan dan juga memberikan wawasan tentang kehidupan pada masa-masa pemerintahan yang berganti-ganti pada saat itu. Mudah-mudahan tugas rangkuman ini dapat memberikan kemudahan pada rekan sekalian dalam mempelajari Pendidikan Pancasila. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis tetap mengharapkan kritik dan saran pembaca yang sangat membangun, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Akhirnya kami berharap semoga rangkuman ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Surabaya, 26 Maret 2012
Penulis 2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ....................................... ............................................................. ............................................ ............................ ...... 1 KATA PENGANTAR ........................................... ................................................................. ............................................ ...................... 2 Masa Perjuangan Mempertahankan Mempertahankan Kemerdekaan..................... Kemerdekaan........................................... ........................ .. 3 Masa Demokrasi Liberal .................................... .......................................................... ............................................ .......................... .... 4 Masa Pemerintahan Pemerintahan Demokrasi Terpimpin ( Orde Lama ) ................................ ................................ 5 Masa Pemerintahan Pemerintahan Demokrasi Pancasila Pancasila ( Orde Baru ) ................................... ................................... 24 Masa pemerintahan Pacsa Orde Baru ............................................ .................................................................. ...................... 28 Lambang-Lambang Lambang-Lambang Persatuan Indonesia ............................................. ............................................................. ................ 28 Bendera Kebangsaan Republik Indonesia Indonesia .............................................. ........................................................... ............. 29 Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia ...................................... ...................................... 29 Lagu Kebangsaan Kebangsaan ............................................... ..................................................................... ............................................ ............................ ...... 29
3
1. Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, walaupun hanya mendapatkan pengakuan secara de facto saja. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia telah mendapatkan pengakuan secara de jure. Kemerdekaan sebuah negara adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Bangsa Indonesia telah memegang sebuah kemerdekaan sejak tahun 1945, namun di balik kata kemerdekaan itu sendiri sebenarnya bangsa dan negara Indonesia belum benar-benar merdeka. Hal ini dikarenakan bangsa dan negara Indonesia ternyata masih harus menghadapi banyak tantangan pasca mendapatkan kemerdekaan, baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang pertama datang dari pihak Jepang yang secara formal sudah menyerah kepada sekutu, namun Jepang tidak rela menyerahkan kekuasaan serta senjatanya kepada bangsa Indonesia. Kecurangan Jepang terhadap bangsa Indonesia ini akhirnya menimbulkan pergolakan-pergolakan hebat antara Indonesia dan Jepang di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, misalnya di Bandung. Pergolakan ini terjadi pada tanggal dan pergolakan ini dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Tantangan eksternal kedua datang dari pihak tentara Sekutu dan Belanda. Sekutu mendaratkan tentaranya di Surabaya. Tentara sekutu yang diwakili Inggris ini bertugas menjaga keamanan yang ada di Indonesia pasca Jepang menyerah. Ternyata kedatangan Sekutu ini diboncengi oleh tentara-tentara Belanda, lalu mereka menamakan dirinya NICA. Belanda melakukan hal tersebut karena masih besarnya keinginan untuk menguasai Indonesia kembali. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut Belanda melancarkan Agresi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Tantangan internal yang harus dhadapi oleh bangsa dan negara Indonesia itu berasal dari PKI di Madiun pada tanggal 19 September1948. Ketiak itu bangsa Indonesia sedang berkonsentrasi penuh melawan serangan yang dilakukan Belanda, namun dengan teganya PKI menikam bangsa Indonesia dari belakang. PKI ini bertujuan mendirikan sebuah negara komunis di Indonesia dengan memproklamasikan berdirinya RSI ( Republik Soviet Indonesia). Jadi pada saat itu di dalam negara Indonesia terdapat sebuah bentuk negara baru, yaitu RSI.
4
2. Masa Demokrasi Liberal Berdirinya negara RIS sebagai hasil dari perjanjian KMB, ternyata tidak membuat bangsa Indonesia puas begitu saja. Sesungguhnya bangsa Indonesia sangat ingin mendirikan sebuah negara kesatuan. Hal ini dibuktikan oleh kehendak dari beberapa negara bagian RIS yang ingin bergabung ke dalam Republik Indonesia. Beberapa negara bagian RIS akhirnya pun bergabung dengan republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Sumatra Timur. Setelah mendapatkan dukungan dari negara-negara bagian RIS, maka wakil-wakil bangsa Indonesia meminta pada Pemerintah Pusat RIS di Jakarta, Negara Indonesia Timur dan SumatraUtara untuk berunding. Keinginan bangsa Indonesia memiliki sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya terwujud setelah ditandatanganinya persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Karena perubahan bentuk negara tersebut, maka Pemerintah merubah konstitusi RIS menjadi UUDS’50. Perubahan ini berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Setelah NKRI terbentuk, Indonesia tidak terlepas dari konflik bidang politik, ekonomi dan soaial. Secara rinci akan djelaskan di bawah berikut ini : a. Periode 1950-1955 Dalam periode ini terdapat konflik negara secara fisik dan non fisik. Secara fisik yaitu gerakan Kahar Muzakar di Sulawesi. Sedangkan yang bersifat non fisik adalah seringnya parlemen menjatuhkan kabinet-kabinet yang sedang menjalankan tugasnya, sehingga kabinet sering berganti. b. Periode 1955-1959 Pada periode ini Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pemilihan umum pertama kali terjadi di tahun 1955. Pemilu ini dimaksudkan agar DPR yang tebentuk dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada saat itu, namun fakta membuktikan setelah Pemilu I ini kondisi di Indonesia tetap penuh dengan permasalahan. Permasalahan ini dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Bidang Politik Kabinet yang terbentuk kondisinya tidak jauh beda dari periode sebelumnya. Rata-rata tiap kabinet hanya berkuasa selama 1,5 tahun ( Kabinet Burhannudin Harahap, Kabinet Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda) 2. Bidang Ekonomi 5
Akibat dai KMB, maka modal asing leluasa masuk dan menguasai perekonomian bangsa Indonesia. Hal ini menjadi lebih parah, karena tidak adanya UU yang membatasi penanaman modal asing pada saat itu. 3. Bidang Keamanan Meletusnya pemberontakan PRRI-Permesta yang dikarenakan oleh tuduhantuduhan dari daerah yang beranggapan bahwa pembangunan hanya dipusatkan di Jakarta. Periode 1956-1959 ini mengalami banyak konflik, sehingga membuat badan Konstituante hasil Pemilu I mengalami kesulitan besar dalam mengatasi keos yang ada di Indonesia saat itu. Keadaan ini mendorong Presiden Soekarno mencari jalan keluar dan akhirnya beliau mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut : a. Membubarkan Konstituante. b. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali UUDS’50. c. Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tindakan Presiden berupa dekrit yang sepihak ini tetap berdasarkan suatu hukum luar biasayang di dalam sebuah negara disebut Hukum Tata Negara Darurat, sehingga Dekrit ini dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini bukanlah sebuah tindakan yang bersifat diktator, karena dekrit ini menyuarakan hati nurani rakyat untuk kembali ke UUD’45.
4. Masa Pemerintahan Demokrasi Pancasila ( Orde Baru ) a.
Pengertian Orde Baru Orde Baru adalah tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Republik
Indonesia yang diletakkan kepada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian Orde Baru yang terpenting adalah suatu orde yang mempunya sikap, tekad, mental, dan itikad baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, demi kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. b.
Idiil
Landasan Orde Baru
: Pancasila
Konstitusional : UUD 1945 6
Operasional
c.
: Garis-Garis Besar Haluan Negara
Maksud,Tujuan dan Sifat Orde Baru Maksud memurnikan kembali cita-cita perjuangan kemerdekaan yang dicetuskan pada
tahun 1945, dengan meluruskan segala bentuk penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sifat realistis dan pragmatis tanpa meninggalkan idealisme, anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, serta mengutamakan pembangunan nasional dalam segala bidang. d.
Lahirnya Orde Baru Lahirnya Orde Baru tidak lepas dari gerakan PKI di Indonesia yang terkenal dengan
GERAKAN G-30S/PKI yang terjadi pada tahun 1965. Gerakan tersebut mempunyai tujuan untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah dengan cara membunuh para Jenderal Angkatan Darat,seperti Jenderal Ahmad Yani,dll,yang kemudian mayatnya di buang di Lubang Buaya. Namun,hanya dalam tempo satu hari pada tanggal 1 Oktober 1965 usaha kudeta itu berhasil diatasi dan dengan adanya peristiwa itu lahirlah Orde Baru. e.
Perjuangan Penumpasan G-30S Penumpasan Gerakan 30 September 1965 dapat dilaksanakan dalam waktu yang
relatif singkat,berkat keyakinan bangsa Indonesia terhadapa kebenaran Ideologi Pancasila. Sebab dengan Pancasila ini seluruh kekuatan bangsa dapat disatupadukan, sehingga pada tanggal 1 Oktober 1965 Gerakan 30S/PKI dapat dilumpuhkan. Kemudian para pemuda yang dipelopori KAPPI, KAMI, dan Front Pancasila pada tanggal 12 Januari 1966 mendatangi gedung DPR untuk mengajukan TRITURA ( Tri Tuntutan Rakyat ),yang berisi : 1)
Pembubaran PKI
2)
Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI
3)
Penurunan harga/perbaikan ekonomi Akhirnya dengan berdasar pada Surat Perintah 11 Maret 1966 ( SUPERSEMAR ),
Orde Baru berhasil membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya yang dianggap sebagai 7
sumber kekacauan, dan mengamankan 15 orang menteri yang mempunyai indikasi gerakan 30 September 1965. f.
Perjuangan Pembangunan Nasional Perjuangan pembangunan nasional meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
dan hankamnas. Perjuangan pembangunan ini di awali dengan pembentukan Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968, yang dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1968 sebagai Panca Program Kabinet Pembangunan, yaitu : 1)
Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk berhasilnya pelaksanaan
Repelita dan Pemilu. 2)
Menyusun/melaksanakan Repelita
3)
Melaksanakan Pemilu sesuai dengan Tap No. XLII/MPRS/1968
4)
Mengkikis habis sisa-sisa G-30S/PKI dan setiap perongrongan terhadap Pancasila dan
UUD 1945 5)
Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara dari
tingkat pusat sampai daerah yang bermasalah. Pada masa Orde Baru ada 7 Kabinet Pembangunan, yaitu : 1)
KABINET PEMBANGUNAN I Kabinet Pembangunan I adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada tahun
1968-1973. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto. Kabinet Pembangunan I terbentuk tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10Juni 1968. Komposisi kabinet ini tidak jauh berbeda dengan komposisi menteri dalam Kabinet Ampera II. Pada 1 April 1969, dimulailah pelaksanaan Pelita I
(1969-1974). Tujuan
diselenggarakan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sedangkan sasarannya adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat Pelita I adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
8
Pada masa kabinet ini, terjadilah peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) pada tanggal 15-16 Januari 1974 yang bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuei ke Indonesia.
Susunan Kabinet Menteri Koordinator # Jabatan
Nama
1 Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Sultan Hamengkubuwono IX 2 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
KH. Dr. Idham Khalid
Menteri Pemimpin Departemen # Jabatan
Nama
3 Menteri Dalam Negeri
Letjen Basuki Rahmat
4 Menteri Luar Negeri
H. Adam Malik
5 Menteri Pertahanan Keamanan
Jenderal Soeharto
6 Menteri Kehakiman
Prof. Oemar Senoadji, S.H
7 Menteri Penerangan
Laksda Boediardjo
8 Menteri Keuangan
Prof Dr. Ali Wardhana
9 Menteri Perdagangan
Prof Dr. Sumitro Djojohadikusumo
10 Menteri Pertanian
Prof Dr. Ir. Thayeb Hadiwidjaja
11 Menteri Perindustrian
Letjen M. Jusuf
12 Menteri Pertambangan
Prof. Dr. Ir. Sumantri Brodjonegoro
13 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Dr. Ir. Sutami 14 Menteri Perhubungan
Drs. Frans Seda
15 Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Mashuri Saleh, SH
16 Menteri Kesehatan
Prof. Dr. G.A. Siwabessy
17 Menteri Agama
KH Muhammad Dahlan
18 Menteri Tenaga Kerja
Laksda Mursalin Daeng Mamangung
19 Menteri Transmigrasi & Koperasi
Letjen H. Sarbini
20 Menteri Sosial
Dr. AM Tambunan, SH 9
Menteri Negara yang mempunyai bidang tugas tertentu # Jabatan
Nama
21
Menteri Negara Pemerintah
Bidang
Pengawasan
Proyek-proyek Prof. Dr. Sukowati, SH
Sunawar
22
Menteri Negara Bidang Penyelenggaraan hukum pemerintah H. MS Mintaredja, SH dengan MPR/DPRGR dan DPA
23
Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan H. Harsono Aparat Negara Tjokroaminoto
Pejabat setingkat menteri
Jaksa Agung: Letjen Soegiharto Gubernur Bank Sentral: Drs Radius Prawiro Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban: Jenderal Maraden Panggabean
Penggantian Tak lama setelah dilantik, Mendagri Letjen Basuki Rahmat meninggal dunia, dan pada bulan Januari 1969 digantikan oleh Mayjen Amir Machmud Perombakan ( reshuffle) Pada bulan September 1971, setelah Pemilu 1971, diadakan perombakan kabinet, yaitu :
Menteri Agama yang dijabat oleh Prof. Dr. HA Mukti Ali, MA
Menteri Sosial oleh H. MS Mintaredja, SH
Menteri Tenaga Kerja oleh M. Sadli
Menteri Transmigrasi & Koperasi oleh Subroto
Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparat Negara oleh Emil
Salim
Menteri Negara Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
Menteri Negara Bidang Pertahanan dan Keamanan / Wakil Panglima ABRI oleh Jenderal
TNI Maraden Panggabean
10
Kementerian Negara Penyelenggaraan hukum pemerintah dengan MPR/DPRGR dan
DPA dihapuskan. 2)
KABINET PEMBANGUNAN II Kabinet Pembangunan II adalah nama kabinet pemerintahan di Indonesia pada
tahun 1973-1978. Presiden pada Kabinet ini adalah Soeharto sedangkan wakil presiden adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada masa kabinet ini, dimulailah Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979). Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang direhabilitasi dan dibangun. Susunan Menteri Dalam Negeri : Amir Machmud Menteri Luar Negeri : Mochtar Kusumaatmadja Menteri pertahanan dan keamanan/Panglima ABRI : jenderal TNI Maraden Panggabean Menteri Kehakiman : Mochtar Kusumaatmadja Menteri Penerangan : Mashuri Menteri Perindustrian : M. Jusuf Menteri Perdagangan : Radius Prawiro Menteri Agama : Abdul Mukti Ali Menteri Keuangan : Ali Wardhana Menteri Pertanian : Thojib Hadiwidjojo Menteri Pertambangan : M Sadli Menteri Pekerjaan Umum : Sutami Menteri Perhubungan : Emil Salim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Sumantri Brodjonegoro (digantikan oleh Syarif Thayeb pada 18 Desember 1973 akibat meninggal dunia) Menteri Kesehatan : GA Siwabessy Menteri Sosial: MS Mintaredja Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Subroto
Menteri Negara
11
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Widjojo Nitisastro 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi : Sumitro Djojohadikusomo 3. Menteri Sekretaris Negara : Mayjen Sudharmono Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri 1. 2. 3.
Jaksa Agung : Ali Said Gubernur Bank Sentral : Rachmat Saleh Pangkopkamtib : Sumitro
3)
KABINET PEMBANGUNAN III Kabinet Pembangunan III (1978-1983) adalah kabinet yang dibentuk pada masa
pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden H. Adam Malik. Adapun susunan kabinetnya adalah sebagai berikut. Kabinet menyelenggarakan Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984). Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Isi Trilogi pembangunan terdiri dari:
Stabilitas nasional yang dinamis
Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
Isi Delapan Jalur Pemerataan:
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang
dan papan ( perumahan ).
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan keselamatan.
Pemerataan pembagian pendapatan.
Pemerataan kesempatan kerja.
Pemerataan kesempatan berusaha. 12
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembagunan khurusnya bagi generasi muda
dan jaum wanita.
Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air.
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Menteri Koordinator 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Jenderal (Purn.) Maraden Panggabean 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Jenderal (Purn.) Surono Menteri Pemimpin Departemen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Menteri Dalam Negeri: Amirmachmud Menteri Luar Negeri: Mochtar Kusumaatmadja Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI: Jenderal TNI M. Yusuf Menteri Kehakiman: Moedjono, SH Menteri Penerangan: Jenderal (Purn.) Ali Moertopo Menteri Keuangan: Ali Wardhana Menteri Perdagangan dan Koperasi: Radius Prawiro Menteri Pertanian: Soedarsono Hadisapoetro Menteri Perindustrian: A.R. Soehoed Menteri Pertambangan dan Energi: Subroto Menteri Pekerjaan Umum: Purnomosidi Hadisaroso Menteri Perhubungan: Rusmin Nurjadin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Dr. Daoed Joesoef Menteri Kesehatan: Soewardjono Surjaningrat Menteri Agama: Alamsyah Ratu Perwiranegara Menteri Sosial: Supardjo Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Prof. Drs. Harun Zain
Menteri Negara 1. 2. 3. 4. 5.
Menteri Negara/Kepala Bappenas: Widjojo Nitisastro Menteri Negara PAN: J.B. Sumarlin Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup: Emil Salim Menteri Negara Riset dan Teknologi: BJ Habibie Menteri Sekretaris Negara: Sudharmono 13
Menteri Muda 1. 2. 3.
Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat: Cosmas Batubara Menteri Muda Urusan Koperasi: Bustanil Arifin Menteri Muda Urusan Pemuda: Abdul Gafur
Pejabat Tinggi Negara Setingkat Menteri 1. 2. 3. 4)
Jaksa Agung: Ali Said Gubernur Bank Sentral: Rachmat Saleh Pangkopkamtib: Sudomo KABINET PEMBANGUNAN IV Kabinet Pembangunan IV (19 Maret 1983-22 Maret 1988) adalah kabinet yang
dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah. Pada masa itu, diselenggarakan Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989). Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasil yang dicapai pada Pelita IV antara lain swasembada pangan. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya Indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga. Susunan Kabinet Menteri Koordinator 1.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan : Jenderal (Purn.)Surono
2.
Menteri
Koordinator
Bidang
Ekonomi,
Keuangan,
Industri
dan
Pengawasan
Pembangunan: Prof Dr Ali Wardhana 3.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Letjen. (Purn.) H Alamsyah Ratu
Perwiranegara.
14
Menteri yang memimpin Departemen 1. Menteri Dalam Negeri : Soepardjo Roestam 2. Menteri Luar Negeri : Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja 3. Menteri Pertahanan/Keamanan: Jenderal S Poniman 4. Menteri Kehakiman: Ali Said, SH 5. Menteri Penerangan: Harmoko 6. Menteri Keuangan: Drs Radius Prawiro 7. Menteri Perdagangan: Rachmat Saleh, SE 8. Menteri Koperasi: Bustanil Arifin SH 9. Menteri Pertanian: Ir Achmad Affandi 10. Menteri Kehutanan: Soedjarwo 11. Menteri Perindustrian: Ir Hartarto 12. Menteri Pertambangan dan Energi: Prof Dr Subroto 13. Menteri Pekerjaan Umum: Ir Suyono Sosrodarsono 14. Menteri Perhubungan: Rusmin Nuryadin 15. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi: Letjen.(Purn.) Achmad Tahir 16. Menteri Tenaga Kerja: Laksamana (Purn.) Sudomo 17. Menteri Transmigrasi: Martono 18. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prof Dr Nugroho Notosusanto (karena meninggal dunia diganti) Prof Dr Fuad Hassan 19. Menteri Kesehatan: Dr Suwardjono Surjaningrat 20. Menteri Agama: H Munawir Sjadzali MA 21. Menteri Sosial: Ny Nani Soedarsono SH Menteri Negara yang mempunyai bidang tugas tertentu 1. Menteri/Sekretaris Negara: Letjen. (Purn.) Sudharmono SH 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Ketua Bappenas: Prof Dr J.B. Sumarlin 3. Menteri Negara Riset dan Teknologi, merangkap Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi: Prof Dr Ing B.J. Habibie 4. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Prof Dr Emil Salim 5. Menteri Negara Perumahan Rakyat: Drs Cosmas Batubara 6. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga: dr. Abdul Gafur 7. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara merangkap Wakil Ketua Bappenas: Dr Saleh Afiff 8. Menteri Negara Peranan Wanita: Ny L. Soetanto, SH (karena meninggal, diganti) Ny A.S. Murpratomo Menteri Negara sebagai Menteri Muda 1.
Menteri Muda/Sekretaris Kabinet: Drs Moerdiono 15
2. Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri: Ir Drs Ginandjar Kartasasmita 3. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan: Ir Wardoyo 4. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras: Ir Hasjrul Harahap 5. Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan: Prof Dr J.H.Hutasoit Pejabat tinggi yang erat hubungannya dengan kelancaran Tugas-tugas Kabinet Pembangunan IV (berkedudukan setingkat Menteri) 1. Jaksa Agung: Ismail Saleh, SH 2. Gubernur Bank Indonesia: Dr Arifin M Siregar 3. Panglima ABRI: Jenderal L.B. Moerdani 5) KABINET PEMBANGUNAN V Kabinet Pembangunan V adalah kabinet pemerintahan Presiden Indonesia, Soeharto pada tahun 1988-1993. Susunan Menteri Departemen
No. Jabatan
Nama
1
Menteri Dalam Negeri
Rudini
2
Menteri Luar Negeri
Ali Alatas
3
Menteri Pertahanan Keamanan
L. B. Moerdani
4
Menteri Kehakiman
Ismail Saleh
5
Menteri Penerangan
Harmoko
6
Menteri Keuangan
J. B. Sumarlin
7
Menteri Perdagangan
Arifin Siregar
8
Menteri Perindustrian
Hartarto Sastrosoenarto
9
Menteri Pertanian
Wardojo
10 Menteri Pertambangan dan Energi
Ginandjar Kartasasmita
11 Menteri Kehutanan
Hasjrul Harahap
12 Menteri Pekerjaan Umum
Radinal Mochtar
13 Menteri Perhubungan
Azwar Anas
14 Menteri Koperasi
Bustanil Arifin
15 Menteri Tenaga Kerja
Cosmas Batubara
16 Menteri Transmigrasi
Soegiarto 16
17 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Soesilo Soedarman
18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Fuad Hassan
19 Menteri Kesehatan
Adhyatma
20 Menteri Agama
Munawir Sjadzali
21 Menteri Sosial
Haryati Soebadio
No. Jabatan
Nama
22 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Sudomo
23
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Radius Prawiro Pengawasan Pembangunan
24 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Soepardjo Rustam
Menteri negara No. Jabatan
Nama
25 Menteri Negara/Sekretaris Negara
Moerdiono
26
Menteri Negara Perencanaan Nasional/ Ketua Bappenas
Pembangunan
Saleh Afiff
27 Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua BPPT
Baharuddin Jusuf Habibie
28 Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup
Emil Salim
29 Menteri Negara Perumahan Rakyat
Siswono Yudo Husodo
30 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
Akbar Tanjung
31 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Sarwono Kusumaatmadja
32 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
A. Sulasikin Murpratomo
Menteri muda No. Jabatan
Nama
33 Menteri Muda/Sekretaris Kabinet
Saadillah Mursjid
34 Menteri Muda Keuangan
Nasrudin Sumintapura
35 Menteri Muda Perdagangan
Soedradjad Djiwandono
36 Menteri Muda Perindustrian
Tungki Ariwibowo
37 Menteri Muda Pertanian
Sjarifuddin Baharsjah
38
Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil B. S. Muljana Ketua Bappenas 17
Pejabat setingkat menteri No. Jabatan
Nama
40 Panglima ABRI
Try Sutrisno
41 Jaksa Agung
Sukarton (sampai Singgih (sejak 1990)
42 Gubernur Bank Indonesia
Adrianus Mooy
Marmosujono [2] dengan 1990) ,
6) KABINET PEMBANGUNAN VI Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Soetrisno dengan masa bakti (1993-1998). Susunan Menteri departemen No. Jabatan
Nama
1
Menteri Dalam Negeri
Yogie Suardi Memet
2
Menteri Luar Negeri
Ali Alatas
3
Edi Sudrajat (menjabat Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993), Feisal Tanjung Menteri Pertahanan Keamanan /Panglima ABRI (menjabat Panglima ABRI 21 Mei 1993 – 12 Februari 1998), Wiranto (menjabat Panglima ABRI sejak 16 Februari 1998)
4
Menteri Kehakiman
Oetojo Oesman
5
Menteri Penerangan
Harmoko (sampai dengan R. (sejak 6 Juni 1997)
6
Menteri Keuangan
Mar'ie Muhammad
7
Menteri Perdagangan Satrio Budihardjo Joedono (digabungkan dengan Menteri Perindustrian (sampai dengan 6 Desember 1995) sejak 6 Desember 1995)
8
Menteri (bernama
Menteri
Perindustrian Tungki Ariwibowo Perindustrian dan 18
6
Juni
1997), Hartono
Perdagangan sejak 6 Desember 1995) 9
Menteri Pertanian
Sjarifuddin Baharsjah
10 Menteri Pertambangan dan Energi
Ida Bagus Sudjana
11 Menteri Kehutanan
Djamaloedin Soeryohadikoesoemo
12 Menteri Pekerjaan Umum
Radinal Mochtar
13 Menteri Perhubungan
Haryanto Dhanutirto
14 Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
Joop Ave
15
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Subiakto Tjakrawerdaya Kecil
16 Menteri Tenaga Kerja 17
Menteri Transmigrasi Perambah Hutan
Abdul Latief dan
Pemukiman
Siswono Yudo Husodo
18 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Wardiman Djojonegoro
19 Menteri Kesehatan
Sujudi
20 Menteri Agama
Tarmizi Taher
21 Menteri Sosial
Endang Kusuma Inten Soeweno
Menteri negara No. Jabatan
Nama
22 Menteri Negara Sekretaris Negara
Moerdiono
23 Menteri Negara Sekretaris Kabinet
Saadillah Mursjid
24
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Ginandjar Kartasasmita Nasional/ Ketua Bappenas
25
Menteri Negara Riset dan Teknologi/ Ketua Baharuddin Jusuf Habibie BPPT/ Kepala BPIS
26 Menteri Negara Urusan Pangan/ Kepala Bulog
Ibrahim Hasan (menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995), Beddu Amang (menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995)
27 Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN Haryono Suyono 28
Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM
Penggerak
Dana
Sanyoto Sastrowardoyo
29 Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN
Soni Harsono
30 Menteri Negara Perumahan Rakyat
Akbar Tanjung
31 Menteri Negara Lingkungan Hidup
Sarwono Kusumaatmadja
19
32 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita
Mien Sugandhi
33 Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga
Hayono Isman
34
Menteri Negara
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
T.B. Silalahi Harmoko (sejak 6 Juni 1997)
35 Menteri Negara Urusan Khusus
Menteri negara koordinator No. Jabatan 36
Nama
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Saleh Afiff Pengawasan Pembangunan
Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan 37 (bernama Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi Hartarto Sastrosoenarto sejak 6 Desember 1995) 38 Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
Soesilo Soedarman
39 Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Azwar Anas
Pejabat setingkat menteri
7)
No. Jabatan
Nama
40 Jaksa Agung
Singgih
41 Gubernur Bank Indonesia
Soedradjad Djiwandono (sampai dengan 11 Februari 1998), Syahril Sabirin (sejak 11 Februari 1998)
KABINET PEMBANGUNAN VII Pada 21 Mei 1998, setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Soeharto
mengumumkan pengunduran dirinya di televisi Indonesia. Kabinet Pembangunan VII adalah kabinet pemerintahan Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie yang masa jabatannya paling singkat (16 Maret 1998-21 Mei 1998). Masa bakti kabinet ini seharusnya berakhir pada tahun 2003, namun karena terjadi demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan massal 1998 akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berujung pada 20
pengunduran diri Soeharto dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan diangkatnya B.J. Habibie sebagai pejabat presiden dalam situasi darurat, mengakibatkan kabinet ini menjadi demisioner. Sebagai penggantinya, pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Kabinet Reformasi Pembangunan. Adapun Catur Krida Kabinet Pembangunan VII adalah sebagai berikut:
Pertama, trilogi pembangunan. Yakni stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan,
sebagai landasan kebijaksanaan pembangunan yang sudah teruji selama ini dan telah kita laksanakan.
Kedua, kemandirian. Yakni melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak lain dan
percaya atas kemampuan sendiri, akan sanggup menghadapi segala gejolak yang timbul akibat globalisasi.
Ketiga, ketahanan nasional. Dari kemandirian, kebersamaan, dan kekeluargaan itulah
tumbuh ketahanan nasional. Yaitu keuletan dan ketangguhan bangsa kita menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Keempat, persatuan dan kesatuan. Keduanya akan memperkokoh ketahanan nasional
dalam menjamin kelangsungan hidup dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Susunan Menteri departemen No. Jabatan
Nama
1
Menteri Dalam Negeri
R. Hartono
2
Menteri Luar Negeri
Ali Alatas, SH
3
Menteri Pertahanan dan Keamanan /Panglima ABRI
Wiranto
4
Menteri Kehakiman
Muladi
5
Menteri Penerangan
Muhammad Alwi Dahlan
6
Menteri Keuangan
Fuad Bawazier
7
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Mohammad Hasan
8
Menteri Pertanian
Justika Baharsjah 21
9
Menteri Pertambangan dan Energi
Kuntoro Mangkusubroto
10 Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Sumahadi
11 Menteri Pekerjaan Umum
Rachmadi Sumadhijo
12 Menteri Perhubungan
Giri Suseno Hadihardjono
13 Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya
Abdul Latief
14 Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil
Subiakto Tjakrawerdaya
15 Menteri Tenaga Kerja
Theo L. Sambuaga
16 Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan
AM Hendropriyono
17 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Wiranto Arismunandar
18 Menteri Kesehatan
Faried Anfasa Moeloek
19 Menteri Agama
Muhammad Quraish Shihab
20 Menteri Sosial
Siti Hardijanti Rukmana
Bambang
Pejabat setingkat menteri No. Jabatan
Nama
1.
Jaksa Agung
Soedjono C. Atmonegoro
2.
Gubernur Bank Indonesia
Syahril Sabirin
Pengunduran diri massal Selain tekanan demonstrasi massa, juga akibat mundurnya 14 menteri menyusul Abdul Latief dari jabatannya sebagai menteri Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Menterimenteri tersebut mengundurkan diri pada malam hari 20 Mei 1998, pukul 20.00 WIB melalui surat yang diterima Yusril Ihza Mahendra yang diteruskan kepada Mensesneg saat itu, Saadilah Mursyid. g. Perjuangan Politik Luar Negeri a)
Landasan
Ketetapan MPRS No.XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Landasan Kebijakan
Politik Luar Negeri RI.
Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1968 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan
Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Ketetapan MPRS No.XI/MPRS/1968 tentang Tugas Pokok Kabinet Pembangunan.
Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1973 tentang GBHN. 22
b)
Langkahnya Tahap awal mengakhiri politik konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dengan
politik bertetangga dan bersahabat baik serta hidup berdampingan secara damai yang saling menguntungkan. Konfrontasi dengan Malaysia berakhir setelah terjadi persetujuan Bangkok, yang ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966 dan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik pada tingkat Kedutaan Besar. Selanjutnya Indonesia mengakui kemerdekaan Singapura, dengan ditandai dengan hubungan diplomatik sejak 7 September 1967. Mengakhiri politik poros Jakarta-Pnom Phen-Hanoi-Peking-Pyongyang. Kemudian memulihkan kembali hubungan dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika serta berperan aktif dalam berorganisasi regional dan internasional. h)
Perjuangan Timor Timur Setelah kudeta militer di Portugal pada tanggal 25 April 1974, terjadi perubahan angin
politik di tanah kolonialnya Timor Timur. Partai UDT ( Uniao Democratica Timorense ) menginginkan tetap di bawah bendera Portugal sebagai Timor Portugis. Fretelin ( Frente Revolutionaria de Timor Leste Independente ) memperjuangkan kemerdekaan penuh, sedangkan Apodeti ( Associacao Populer Democratica Timorense ) menghendaki integrasi dengan Indonesia. Menghadapi hal ini Indonesia menyatakan sikap : 1.Tidak memiliki ambisi teritorial. 2.Menghormati hak-hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. 3.Bila rakyat Timor Timur ingin bergabung ke Indonesia, tidak mungkin bergabung sebagai negara, tetapi sebagai wilayah NKRI. Untuk itu Indonesia berpendapat bahwa masalah Timor Timur harus di selesaikan melalui 3 alternative, yaitu :
Timor Timur merdeka di bawah naungan Portugal
Bergabung dengan Indonesia
Merdeka penuh
23
Penyelesaian konflik Timor Timur di lakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding ( MOU ) pada tanggal 5 November 1975, dan forum internsional melalui PBB. Keputusan terkahir Timot Timur bergabung dengan Indonesia, dan kemudian di sahkan oleh DPR pada tanggal 17 Juli 1976, dengan di keluarkannya UU No.7 tahuun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan pembentukan Propinsi/Daerah Tingkat I Timor Timur yang ke-27. Namun kelompok Fretelin selalu melakukan manuver internasional yang mengatakan bahwa masalah Timor Timur masih sebagai masalah dalam sidang tahunan PBB. Keadaan ini menyebabkan selalu timbulnya upaya yang dilakukan oleh pihak Fretelin untuk mendapatkan perhatian dari pihak PBB, sehingga akhirnya terjadi jajak pendapat pada tahun 1999 dan sebagai negara merdeka di bawah pengawasan PBB.
5. Masa Pemerintahan Pasca Orde Baru Masa Reformasi 1998 1) Makna Refomasi Reformasi (Riswanda, 1998) secara harafiah dapat dimaknai sebagai suatu gerakan memformat ulang,menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan. Berdasarkan makna itu, gerakan reformasi dapat dilakukan jika ada syarat-syarat sebagai berikut : a) Adanya suatu penyimpangan. b) Adanya cita-cita/landasan ideologis yang jelas ( Pancasila ) c) Berdasarkan pada kerangka struktural. (UUD 45 ). d) Untuk membuat perubahan kondisi serta keadaan menjadi lebih baik. e) Harus sesuai dengan nila-nilai moral dan etika yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2) Latar belakang lahirnya Masa Reformasi Akibat masa orde lama maupun orde baru bagi kehidupan Bangsa Indonesia : a) Lunturnya nilai-nilai agama dan budaya yang seharusnya dijadikan sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b) Ideologi Pancasila disalahgunakan oleh rezim penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. c) Munculnya konflik social budaya yang berkepanjangan sebagai akibat penyelenggaraan pemerintah yang bersifat feodalistik dan paternalistic. 24
d) Hukum telah menjadi alat kekuasaan dan pelaksanaannya diselewengkan oleh penguasa pemerintah, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yakni persamaan hak warga Negara di depan hukum. e) Munculnya perilaku kehidupan ekonomi dengan praktek KKN, serta berpihak kepada sekelompok ekonomi kuat (konglomerat). Dampaknya timbul krisis ekonomi yang berkepanjangan, hutang luar negeri membengkak, kemiskinan dan pengganguran semakin melebar. f) Sistem
politik
yang
otoriter
sehingga
tidak
mampu
menyerap
aspirasi
dan
memperjuangkan kepentingan rakyat. g) Penyalahgunaan kekuasaan karena lemahnya fungsi pengawasan oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat ,serta terbatasnya pengawasan oleh masyarakat dan media massa sehingga transparansi dan perntanggung jawaban pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab tidak dapat terlaksana. h) Pelaksanaan dwi fungsi ABRI, yang telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran TNI dan POLRI, yaitu disalahgunakan ABRI sebagai alat kekuasaan rezim pemerintah.
Situasi dan kondisi penyimpangan terhadap implementasi nilai-nilai luhur pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut diataslah yang akhirnya memicu timbulnya
tuntutan
reformasi
ini,
kemudian
dituangkan
dalam
TAP
MPR
No.
XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sebagai cita-cita serta tujuan Negara Indonesia. 3) Pancasila Dasar Cita-Cita Reformasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi yang harus dijadikan dasar cita-cita reformasi. Dengan dasar nilai yang jelas maka suatu gerakan reformasi akan mampu mengatasi segala persoalan disintegrasi, anarkisme serta brutalisme yang mengarah pada kehancuran bangsa dan Negara Indonesia Gerakan reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakekatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai ke Tuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adail dan beradab ,persatuan Indonesia ,kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (kaelan 2000:24)
25
Atas dasar itu gerakan reformasi dalam perspektif Pancasila merupakan suatu upaya untuk menata ulang negara dengan melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mengarah ke kehidupan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan makna pancasila sebagai idiologi terbuka yang bersifat dinamis, sehingga mampu mengantisipasi perkembangan zaman terutama perkembangan dinamika aspirasi rakyat. 4) Masa Reformasi 1988-sekarang . Awal masa reformasi dimulai pada tanggal 20 Mei 1998 dengan presiden B.J.Habibie. pada masa reformasi ini arus kebebasan pers yang berarti pembredelan pers ditiadakan, kemandirian parta-partai politik terjamin ,begitu pula dalam mendirikan partai politik. Guna mewujudkan pelaksanaan sistem demokrasi, pemerintah memulai dengan mengadakan pemilu jurdil tahun 1999 dengan jumlah peserta 48 partai politik. Hasil pemilu 1999 ini dimenangkan oleh PDIP (partai demokrasi perjuangan Indonesia), yang di pimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Meskipun PDIP menang dalam pemilu 1999, namun dalam siding MPR tahun 1999 yang terpilih sebagai presiden adalah Abdul Rachman Wachid (Gus Dur), sedangkan Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan presiden Gus Dur hanya berjalan sampai 2001, karena dianggap melanggar tugasnya sebagai presiden, sehingga MPR dalam sidang istimewa tahun 2001 mencabut kekuasaan Abdul Rachman Wachid dan mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai presiden RI dengan masa bakti sampai 2004. Pada masa reformasi UUD 45 mengalami amandemen sampai 4 kali yaitu amandemen pertama disahkan pada 19 Oktober 1999, kedua disahkan pada 10 Agustus 2000, ketiga disahkan 10 November 2001, dan keempat disahkan pada tahun 2002. Dampak dari amandemen ini antara lain terjadinya perubahan dalam pemerintah yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi dengan pemberian otonomi yang luas pada daerah seperti yang dituangkan dalam UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Selain itu pada perubahan peran militer, sistem perekonomian nasional, sistem kepartaian, dan kebijakan yang bersifat patisipatoris.
26
Meskipun ada perubahan, namun sampai saat ini tampaknya tuntutan reformasi total belum tercapai sepenuhnya, khususnya terkait dengaan masalah penegakan hukum, pemberantasan KKN dan pengentasan kemiskinan .5) Masa Globalisasi Kata Globalisasi berasal dari kata global dan local. Dalam salah satu tulisannya T.Cholik Mutohir menyatakan “Globalisasi adalah suatu proses perubahan yang disebabkan oleh gabungan aktivitas lintas batas antar Negara yang semakin meningkat dan teknologi informasi yang memugkinkan komunikasi hampir seketika ke seluruh dunia. Dengan kekuatan teknologi, sistem distribusi informasi sanggup menembus dinding-dinding geologis ,pagar-pagar sosial, filter-filter budaya dan tembok-tembok politik antar bangsa. Dalam proses globalisasi akan terjadi mobilitas kehidupan yang tinggi. Semakin mudahnya berpindah dari satu Negara ke Negara yang lain. Apakah itu berupa modal, teknologi, ideologi, tenaga kerja dan sebagainya”. Semakin canggih ilmu serta teknologi, khususnya di bidang komunikasi, transportasi dan informasi, maka batas wilayah Negara, bangsa dan budaya dengan mudahnya dapat diterobos, sehingga dunia (jagad) seolah menyatu. Di era global, kehidupan manusia (masyarakat) berlangsung semakin cepat dan benturan-benturan kebudayaan semakin keras. Globalisasi mencakup hampir semua bidang kehidupan ekonomi, politik, informasi, budaya, dan iptek. Di era Global yang dampaknya sudah mulia terasa sekarang termasuk di Negara kita, Indonesia, persaingan antar bangsa akan menjadi semakin tajam dan keras, untuk mengantispasinya kita harus dapat menyiapkan SDM yang berkualitas tinggi, karena pada saat ini daya saing bangsa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini merupakan tantangan yang harus diberi perhatian tinggi apabila kita tidak ingin tergusur dari kancah persaingan global. Berdasarkan hasil studi UNDP yang dilaksanakan pada tahun 1977 (data tersebut baru dikeluarkan pada tahun 1999) kualitas SDM Indonesia menempati urutan dunia ke 105 dari 174. Dengan SDM yang sedemikian rendah maka daya saing bangsa Indonesia pun juga rendah. Apalagi setelah kita dilanda krisis yang berkepanjangan yang mengakibatkan daya saing bangsa Indonesia makin merosot. 27
Untuk menghadapi tantangan era global tersebut, kualitas pendidikan harus ditingkatkan, karena SDM adalah produk dari pendidikan. SDM yang dituntut dalam era global harus memenuhi persyaratan antara lain : kreatif, produktif, memiliki daya saing, mandiri, berorientasi ke masa depan, mampu menerapkan ipteks dan imtaq, bermoral, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini semua dibutuhkan agar bangsa Indonesia mampu bersaing di arena global, sedangkan untuk di dalam negara sendiri, bangsa Indonesia akan mampu terus meningkatkan usaha pembangunan nasional dalam rangka mengisi kemerdekaan.
6. Lambang-lambang persatuan Indonesia
Lambang Negara Garuda Indonesia
Sejarah Lambang Burung Garuda diambil dari kebudayaan Indonesia, yakni dari mitologi,kesusastraan Indonesia dan dari pahatan-pahatan dari beberapa bangunan candi sejak dari abad ke 6 sampai abad ke 16.Diantaranya yaitu ada di Candi Kedaton, Kidal, Dieng, Prambanan, dan Penataran. Selain itu lambang itu pernah di gunakan oleh Raja Airlangga dan ada pula di ceritera Mahabharata dan Ramayana. Makna Lambang negara RI terbagi menjadi tiga bagian,yaitu : 1. Burung garuda 2. Perisai 3. Semboyan Bhineka tunggal ika Warna yang terdapat dalam lambang Garuda adalah merah, putih, dan kuning emas serta warna hitam, warna yang ada di alam.Perisai yang terdapat di Garuda menunjukkan lambang
tenaga
pembangunan.Ditengah
perisai
ada
garis
hitam
menunjukkan
khatulistiwa.Lima buah ruang pada perisai menunjukkan lima dasar yang terdapat pada Pancasila. Sayap Garuda masing-masing terdiri dari 17 bulu artinya tanggal 17, ekor Garuda terdiri 8 bulu artinya bulan ke-8 atau bulan Agustus, jumlah bulu kecil dibawah perisai ada 19 bulu dan jumlah bulu kecil di leher ada 45 bulu, artinya tahun 1945.Hal ini mengingatkan kita pada Hari Kemerdekaan kita yaitu bertepatan pada tanggal 17-8-1945.
28
Dibawah lambang Garuda ada tulisan huruf latin bahasa Jawa Kuno yaitu, Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang mempunyai berbeda-beda tapi satu.
7. Bendera Kebangsaan RI Ada beberapa undang-undang yang menjelaskanmengenai bendera, yaitu bendera Kebangsaan Republik Indonesia diantaranya yaitu, Pasal 36 C Undang-undang Dasar 45 dan dalam PP No.40 tahun 1958 LN.1958-68.Hasil penelitihan historis dan di dukung oleh bukti-bukti Autentik, bahwa penghormatan kepada Merah-Putih telah mendarah daging pada penghidupan nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman Pra Sejarah. Bendera Merah Putih pertama kali di kibarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yaitu bersamaan dengan konggres Pemuda di Jakarta.Baru tanggal 17 Agusus 1945 ,nama bendera Merah Putih berubah nama menjadi Sang Saka Merah Putih pada saat Proklamasi.Bendera Pusaka Dwiwarna atau Sang Saka Merah Putih ini selalu dikibarkan diatas tiang yang tingginya 17 meter di depan Istana Merdeka di Jakarta saat Proklamasi.Tetapi mulaitahun 1969 Bendera itu tidak lagi dapat dikibarkan karena sudah tua.Gantinya yaitu sutra alam dari produk dalam negeri.
8.Bahasa Indonesia, Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia.Kita bisa mengetahui apa kebangsaan orang itu dengan bahasa yang digunakannya.Dengan bahasa pula kita bisa menjalin hubungan baik dengan sesama.Pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan
dalam
Sumpah
Pemuda
bahwa
bahasa
Indonesia
adalah
bahasa
Persatuan.Mengenai bahasa, penjelasannya telah dimuat juga dalam pasal 36 UUD 45.Bahasa Indonesia mengukuhkan kesejatian identitas Indonesia karena tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebangkitan kesadaran nasioanal Indonesia.
9.Lagu Kebangsaaan Lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya.Penciptanya adalah Wage Rudolf Supratman.Undang-undang atau pasal yang memuat penjelasan tentang Lagu kebangsaaan diantaranya adalah Pasal 36 B UUD 45 dan PP No.44 tahun 1985, LN.198572. Lagu ini diperdengarkan pertama kali secara resmi dalam Kongres Pemuda Indonesia di 29
