Naskah RPJM 2016-2021

-1-

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan

masyarakt

setempat,

berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional

yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman,

partisipasi,

otonomi

asli,

demokrasi

dan

pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuat

desa

berdasarkan

diharuskan partisipasi

mempunyai dan

perencanaan

transparansi

serta

yang

matang

demokrasi

yang

berkembang di desa, maka desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa Pegiringan ini merupakan rencana strategis Desa Pegiringan untuk mencapai

tujuan dan cita-cita cita-cita desa. RPJM Desa

tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingka Kabupaten. Spirit ini apabila dapagt dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan

yang

memberi

kesempatan

kepada

desa

untuk

melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai

1

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











-2-

dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good (Good Goverment ) seperti patisipasif, transparan dan akuntabilitas. 1.2. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah; 2. Undang-Undang Perencanaan Republik

Nomor

25

Tahun

Pembangunan

Indonesia

Tahun

2004

Nasional 2004

tentang

(Lembaran

Nomor

104,

Sistem Negara

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4737);











-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor

43

Tahun

2014

tentang

Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Penyerahan

Urusan

Pemerintahan

yang

Menjadi

Kewenangan Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 12); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2011- 2016 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 ); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6).











-4-

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan

Dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pegiringan ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut: a. Maksud Penyusunan RPJMDes Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah: 1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun kurun waktu enam tahun dalam melaksanakan proses pembangunan . 2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undangundang

Nomor

6

Tahun

2014

tentang

DesaPeraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara,di

harapkan

dalam

melakukan

proses

pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat. 3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan

di

desa

yang

di

harapkan

bisa

menekan

terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan. b. Tujuan Penyusunan RPJMDes Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah : 1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan

arah

kebijakan

keuangan

desa,

strategi

pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan. 2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.











-5-

3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN. 4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang. 5. Sebagai

media

informasi

dan

juga

pengukuran

kinerja

pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II PROFIL DESA 2.1

Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa Semenjak penjajahan Belanda sampai dengan tahun 1944 Pegiringan dipimpin oleh Mbah Sambung Lurah yang sampai sekarang belum diketahui tahun menjabatnya yakni Dongkol, H. Sholeh. Tahun 1945 – 1947

Kepala Desa

: Daskun

Tahun 1948 – 1949

Kepala Desa

: Daskun

Tahun 1950 – 1979

Kepala Desa

: Ratam Musthofa

Tahun 1970

Kepala Desa

: Ratam Musthofa

Tahun 1971 – 1984

Kepala Desa

: Ratam Musthofa

Tahun 1984 – 1992

Kepala Desa

: Ratam Musthofa

Tahun 1993

Kepala Desa

: H. Dimyati

Tahun 1994 – 2002

Kepala Desa

: Warid

Tahun 2002 – 2012

Kepala Desa

: H. Dimyati

Tahun 2013 – Sekarang Kepala Desa : Duhari Daya Dalam perkembangannya Desa Pegiringan Pegiringan memiliki banyak prestasi diantaranya : a.

Tahun 2003 Juara III Lomba Gapura Tingkat Kecamatan.

b.

Tahun 2005 Juara I Lomba Bulu Tangkis tingkat Kecamatan.

c.

Tahun 2015 Juara II Lomba Siskampling Tingkat Kecamatan.

2.1.2. DEMOGRAFI a) Batas Wilayah Desa Letak geografi Desa Pegiringan , terletak diantara : Sebelah Utara

: Desa Bantarbolang

Sebelah selatan

: Desa Semaya

Sebelah Barat

: Desa Mangli

Sebelah Timur

: Desa Karanganyar











-6-

b) Luas Wilayah Desa 1. Pemukiman

: 107,798 ha

2. Pertanian Sawah

:

91.082 ha

3. Ladang/tegalan

:

42.138 ha

4. Hutan

:

- ha

5. Rawa-rawa

:

- ha

6. Perkantoran

: 0,5

7. Sekolah

: 4,22 ha

8. Jalan

: 4,67 ha

9. Lapangan sepak bola

: 4,13 ha

ha

c) Orbitasi 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat

:

4 KM

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan

: 10 Menit

3. Jarak ke ibu kota kabupetan

: 23 KM

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten

: 30 Menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 1. Kepala Keluarga

:

3042 KK

2. Laki-laki

: 6.870 Orang

3. Perempuan

: 6.840 Orang

2.1.3. KEADAAN SOSIAL a). Pendidikan 1. SD/ MI

: 9210 Orang

2. SLTP/ MTs

: 1652 Orang

3. SLTA/ MA

:

707 Orang

4. S1/ Diploma

:

784 Orang

5. Putus Sekolah

:

544 Orang

6. Buta Huruf

:

813 Orang

b). Lembaga Pendidikan 1. Gedung TK/PAUD

: 2 buah/ Lokasi di Dusun 2 dan 5.

2. SD/MI

: 6 buah/ Lokasi di Dusun 1, 2, dan 5

3. SLTP/MTs

: 1 buah/ Lokasi di Dusun 2

4. SLTA/MA

: ..............buah/ Lokasi di Dusun.........

5. Lain-lain

: ..............buah/ Lokasi di Dusun.........

c). Kesehatan a. Kematian Bayi 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini

: 169

orang













-7-

2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini

:

-

orang

b. Kematian Ibu Melahirkan 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini

: 169 orang

2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini

:

c. Cakupan Imunisasi 1. Cakupan Imunisasi Polio 3

: 105 orang

2. Cakupan Imunisasi DPT-1

:

95

orang

3. Cakupan Imunisasi Cacar

:

-

orang

d. Gizi Balita 1. Jumlah Balita

: 467 orang

2. Balita gizi buruk

:

3. Balita gizi baik

: 467

orang

4. Balita gizi kurang

:

-

orang

1. Pengguna sumur galian

:

42

KK

2. Pengguna air PAM

: 1333 KK

3. Pengguna sumur pompa

: 17

KK

4. Pengguna sumur hidran umum

:

-

KK

5. Pengguna air sungai

:

-

KK

-

orang

e. Pemenuhan air bersih

d). Keagamaan. 1. Data Keagamaan Desa PegiringanTahun 2015 Jumlah Pemeluk :

-

Islam

: 13.710 orang

-

Katolik

: - orang

-

Kristen

: - orang

-

Hindu

: - orang

-

Budha

: - orang

2. Data Tempat Ibadah Jumlah tempat ibadah : - Masjid/ Musholla

: 31 buah

-

Gereja

:

- buah

-

Pura

:

- buah

-

orang











-8-

2. Padi Ladang

: 25,918 ha

3. Jagung

: 7,5

ha

4. Palawija

: 2,7

ha

5. Tembakau

: 0,5

ha

6. Tebu

: -

ha

7. Kakao/ Coklat

: -

ha

8. Sawit

: -

ha

9. Karet

: -

ha

10. Kelapa

: 7

ha

11. Kopi

: -

ha

12. Singkong

: 3,7

ha

13. Lain-lain

: 6,14 ha

b). Peternakan Jenis ternak

:

1. Kambing

: 56 ekor

2. Sapi

: 12

ekor

3. Kerbau

: 19

ekor

3. Ayam

: 620 ekor

4. Itik

: 129 ekor

5. Burung

:

6. Lain-lain

: -

-

ekor ekor

c). Perikanan 1. Tambak ikan

: 0,25 ha

2. Tambak udang

: -

ha

3. Lain-lain

: -

ha

d). Struktur Mata Pencaharian Jenis Pekerjaan : 1. Petani

: 910 orang

2. Pedagang

: 466 orang

3. PNS

:

28 orang

4. Tukang

:

88 orang

5. Guru

:

20 orang

6. Bidan/ Perawat

10











-9-

12. Swasta

: 123 orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA a). Lembaga pemerintahan Jumlah aparat desa : 1. Kepala Desa

:1

orang

2. Sekretaris Desa

:1

orang

3. Perangkat Desa

: 11

orang

4. BPD

: 11

orang

b). Lembaga kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan : 1. LPM

:1

2. PKK

:1

3. Posyandu

:6

4. Pengajian

: 31 Kelompok

5. Arisan

: 49

6. Simpan Pinjam

: 31 Kelompok

7. Kelompok Tani

: 2

Kelompok

8. Gapoktan

: 2

Kelompok

9. Karang Taruna

: 1

Kelompok

10. Risma

:

Kelompok

11. Ormas/LSM

:-

Kelompok

12. Lain-lain

:-

Kelompok

3

Kelompok

c). Pembagian Wilayah Nama Dusun : 1. Dusun I

: Jumlah 10 RT

2. Dusun II

: Jumlah 8 RT

3.Dusun III

: Jumlah 8 RT

4.Dusun IV

: Jumlah 9 RT

5.Dusun V

: Jumlah 14 RT

d). Struktur Organisasi Desa











-10-

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG NAMA-NAMA APARAT DESA : Kepala desa

: Duhari Daya

Sekretaris Desa

: Ma’muri (

Kaur Pemerintahan

: Mahmudah

Kaur Umum dan Keuangan

: Titi Arti

Kaur Pembangunan

: Sakhowi

Kaur Kesra

: Sahadi

PLT )

Kaur Keamanan dan Ketertiban : Slamet Kaur Pengairan dan Pertanian

: Hadiyanto

Kepala Dusun 1. Dusun I

: Sahiri

2. Dusun II

: Ali Ma’mun

3.Dusun III

: Paojan

4.Dusun IV

: Casmadi

5.Dusun V

:











-11-

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PEGIRINGAN KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) Ketua

: Asrori

Wakil Ketua

: Herman Waluyo

sekretaris

: Abdul Haris

Anggota

: 1. Ujang Mustolih 2. Abdurohim 3. Fuad Zein 4. Sohirin 5. Slamet Riyadi 6. Hadi Pranoto 7. Bambang Adie setiawan 8. Yuanita Purbowati Martadilah













-12-

BAB III MASALAH DAN POTENSI

3.1.

Daftar Masalah Dan Potensi Dari sketsa Desa; Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa. Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

NO.

MASALAH

POTENSI

Prasarana 1 2 3 4 5 6 7 8

Jalan Al-Falah- Jati Growong kondisinya rusak

1. gotong royong, 2. Pasir, 3. batu

Jalan Cawi di RT 03,02 RW 01 dan RT 07 RW 1. batu, 02 sering terjadi genangan air saluran air tidak 2. gotong royong normal 1. gotong royong, Gang di RW 01 kondisinya banyak yang rusak 2. Pasir, 3. batu 1. gotong royong, Mushola Nurul Salam pembangunan baru 70 % 2. Pasir, 3. batu 1. gotong royong, Mushola Attaqwa pembangunan baru 70 % 2. Pasir, 3. batu 1. gotong royong, Mushola Baitul Huda pembangunan baru 60 % 2. Pasir, 3. batu 1. gotong royong Gang di RW 02 Sipedang masih tanah 2. swadaya 3.Batu Jalan penghubung Dusun Sipedang kondisinya 1. gotong royong rusak 2. swadaya 3.Batu











-13-

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

30

Di Rw 05 saluran airnya tidak menimbulkan bau drainase rusak

lancar, 1. pasir, 2. batu, 3. swadaya 1. pasir, 2. batu, Di RT 02 Rw 04 belum ada saluran air 3. swadaya Saluran irigasi sawah Ladon rusak panjang 600 1. swadaya m 2. batu 3. pasir 1. swadaya Jalan ke kuburan becek semakin terkikis 2. batu 3. pasir Lapangan sepak bola rusak harus dipasang 1. swadaya pagar keliling dan pintu masul 2. batu 3. pasir Belum ada area parkir di pasar tradisional 1. swadaya sehingga parkir di lapangan 2. batu 3. pasir 1. swadaya Kios pasar banyak yang rusak 2. batu 3. pasir 1. swadaya Bendungan sawah ladon rusak 2. batu 3. pasir 1. batu, 2. pasir, Bendungan Pendi kali tulang rusak 3. swadaya, 4. gotong royong Saluran Irigasi Sawah blok Ladon banyak yang 1. swadaya bocor Panjang 860 m 2. batu 3. pasir Rumah warga di Rt 03,04 Rw 02 yang dipinggir 1. Batu, 2. Pasir, sungai sepanjang 300 m terancam terkikis oleh 3. Swadaya, gerusan kali Tulang 4. Gotong-royong 1. Ada ketua BPD, Jalan menuju dikeliling makam sepanjang 820 2.Pengurus m masih tanah dan semakin terkikis lengkap 1.Pengurus Jalan disamping makam Rt 07 Rw 02 gelap lengkap 1. Batu, Gang di RT 03/04 rusak, panjang 200 m 2. Swadaya, 3. Gotong-royong 1. Batu, Masih ada jalan buntu di RW 01, 02 ,05 2. Swadaya, 3. Gotong-royong Pendidikan Di Rw 02 belum ada gedung Paud, mengajar

1. Panitia ada, 2.











-14-

37

1. Panitia ada, 2. Tanah Desa ada, 3. gotong royong

Perlu adanya Puskesmas Pembantu Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan

38

Pengadaan Poskamling di Rw 03 dan 04 .

1. kayu, 2. batu, 3. gotong royong 4. lahan

39

Di Rw 01,02,03,04,05 pengangguran

1. pemuda

40

41

42

43 44 45 46 47 48 49

masih

banyak

1. kandang 2. pakan ternak Para peternak di Rw 01 kurang modal 3.kelompok ternak 1. tempat 2. murid, Kesenian di Desa Pegirngan kurang pembinaan 3.pengajar, 4.kegiatan sudah berjalan 1. petani 2. lahan Hasil penjualan panen kurang memenuhi pertanian 3. standar sehingga kesejahteraan petani di Desa Kelompok tani 4. kurang PPL kerapian lingkungan di Rw 02 dan 03 kurang, 1. penyuluhan banyak pohon yang menghalangi kabel dan 2. gotong royong jalan Makam tidak mempunyai pagar keliling sering 1. pasir, 2. batu, dijadikan jalan umum 3. swadaya Di RT 02/02 dan 03/02 dan Jalan Cawi 1. pasir, saluran airnya tidak lancar, menimbulkan bau 2. swadaya, drainase rusak 3. gotongroyong Penerangan jalan Jati Growong dan Sumur besi 1. swadaya kurang 2. gotongroyong, Di Desa Harga jual hasil pertanian tidak sesuai 1. irigasi, dengan biaya yang dikeluarkan, sering rugi 2. obat-obatan saluran air di sawah blok ladon kondisinya 1. swadaya rusak 2. gotong royong 1. Batu, 2. Pasir, Limbah rumah tangga di Rt 08 Rw 04 sangat 3. Swadaya, 4.











-15-

menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan). Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

NO. 1 2 3 4 5

6

7

8

MASALAH

POTENSI

Hasil Panen para petani penggarap di sawah 1. sungai, 2. batu kurang memadai 3. pasir Di Jalan utama dan Rw 03 kalau musim 1. sawadaya hujan air meluap ke jalan 2. batu 3. pasir 1. batu, 2. pasir, Gang di RT 01/06 dusun Penusuhan masih 3. swadaya, tanah, becek dan banjir P : 100 m 4. gotong royong Kandang kerbau menimbulkan bau

1. gotong royong

Pada musim panca roba masyarakat Desa 1. PUSTU, Pegiringan banyak terserang penyakit ( flu dan 2. Bidaan desa diare ) 1. Kelompok tani, Pada musim kemarau kemarau para petani Blok Bulak 2. Sungai, gempol tidak bisa menanam padi (sawahnya 3. batu, tadah hujan) 4. Gotong-royong 1. Batu, Pada musim hujan Jalan di Cawi air meluap, 2. Swadaya, jalan cepat rusak 3. Gotong-royong 1. Batu, Pada musim hujan Jalan Sipedng air meluap, 2. Swadaya, jalan cepat rusak 3. Gotong-royong 1. Batu, Pada musim hujan Jalan Jati Growong air











-16-

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll. Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

NO. 1 2 3 4 5

MASALAH Kegiatan kesenian di Desa kurang regenerasi

POTENSI 1. kelompok seni

Kegiatan LMDH, LPMD, kelompok tani dan 1. ada pengurus dan kopersi desa kurang maksimal. anggota 1. ada pengurus dan Pengurus PKK tidak ada honor anggota Petani mengeluh mahalnya bibit Padi dan 1. Swadaya, Jagung 2. Kelompok Tani, Kelompok Tani Ritma Sari 4 tidak berjalan 1. Pengurus optimal 2. Anggota

6

LPMD LPMD berjalan kurang optimal

Ketua dan Anggota

7

Belum ada Bangunan Pustu Desa

1.Swadaya

8

Administrasi pemerintah desa belum rapi

1. Jumlah perangkat penuh

9 10 11

Perangkat desa kesulitan dalam menangani 1.Linmas masalah sosial 2.Poldes 1. ada pengurus dan Regenerasi PKK belum berjalan optimal anggota Sebagian besar anggota kelompok tani belum 1.Pengurus mengikuti program kelompok tani Kelompok Tani













-17-

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 Visi dan Misi 4.1.1 Visi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, penyusunan Visi Desa Pegiringan ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihakpihak yang berkepentingan di Desa sejahtera seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakt desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi

eksternal

di

desa

seperti

satuan

kerja

wilayah

pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Pegiringan adalah: “

MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

YANG TERBAIK DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DI PERTANGGUNGJAWABKAN

”

4.1.1 Misi Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi.











-18-

4.2 Kebijakan Pembangunan Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat,

siltap

Kepala

Desa

dan

perangkat,

operasional

Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya

yang bersifat mendesak dan harus

dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.











-19-

10. Program pelayanan kesehatan; 11. Program kebutuhan primer Sandang; 12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 14. Program Ekonomi produktif; 15. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa; 16. Program penunjang peringatan hari-hari besar; 17. Program dana bergulir.

c). Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun

dengan

menggunakan

tolok

ukur

pada

tahun-tahun

sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes. 4.2.2

Potensi dan Masalah

a). Sumber daya Alam Potensi yang dimiliki dimiliki Desa Pegiringan Pegiringan

adalah sumber daya alam

yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah,perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal.











-20-

2. Lokasi Pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial 3. Pembangunan yang kurang berdasarkan pada skala prioritas tetapi masih berdasar keinginan 4. Masih terbatasnya dana pembangunan Desa yang dikelola Desa b). Bidang Ekonomi 1. Belum adanya pengembangan terhadap potensi ekonomi desa 2. Belum adanya pemasukan dana secara maksimal 3. Terbatasnya dana untuk modal 5. Belum adanya pendidikan ketrampilan bagi masyarakat c). Bidang Sosial Budaya 1. Pembangunan Non Fisik / Moral yang masih terabaikan 2. Belum optimalnya pengembangan budaya lokal desa e). Bidang Pemerintahan 1. Terbatasnya

Sumber

Daya

Manusia

dalam

pelaksanaan

Pemerintahan 2. Pelaku-pelaku pemerintahan belum secara jelas mengetahui tugas pokok dan fungsi 3. Pelayanan masyarakat yang masih bersifat sentralistik 4. Sistem pemerintahan ditingkat yang paling bawah (RT) belum











-21-

2. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan 3. Kurangnya kebersamaan dalam penanganan permasalahan i). Bidang Lingkungan Hidup 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan 2. Belum tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai 3. Pemanfaatan air bersih oleh masyarakat belum optimal 4. Pelestarian lingkungan hidup yang masih kurang j). Bidang Partisipasi Masyarakat 1. Partisipasi masyarakat dalam pertemuan masih kurang 2. Kegiatan Gotong royong yang masih Kura 3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam kegiatan sosial k). Bidang Pertanian 1. Saluran irigasi yang belum tertata dengan baik 2. Perkumpulan petani belum berjalan dengan baik 3. Kekurangan air pada musim kemarau l). Bidang Hukum 1. Masih dijumpai pelanggaran terhadap peraturan yang ada













-229.

Program pelayanan dasar pendidikan;

10.

Program pelayanan kesehatan;

11.

Program kebutuhan primer Sandang;

12.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13.

Program Ekonomi produktif;

14.

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;

15.

Program penunjang peringatan hari-hari besar;

16.

Program dana bergulir.

4.2.4 Strategi Pencapaian a). Strategi Program Desa Pegiringan dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. b). Menetapkan Desa Pegiringan sebagai Desa yang lebih maju dalam











-23-

BAB V PENUTUP

Perencanaan

pembangunan

desa

sebagai

sebuah

proses

yang

senantiasa berputar, merupakan proses pembelajaran partisipatif yang senantiasa berulang berulang setiap setiap tahun.

Dokumen RPJM-Des adalah dokumen dokumen

sudah final dan tidak bisa diubah

hingga menunggu masa enam tahun

berlalu tidaklah bijak sehingga perlu dilakukan perubahan paradigma . Guna memenuhi ketentuan normatif tentang perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku maka perlu penjabaran pelaksanaannya tersusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada setiap tahunnya (APBDesa). Selain sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan enam tahunan, dokumen ini juga berguna sebagai dasar evaluasi dalam penyelenggaraan











-24-

Naskah RPJM 2016-2021

Recommend Documents