Naskah Akademis Penanganan Fakir Miskin

NASKAH AKADEMIS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR-RI JAKARTA 2010

0

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya adalah suatu upaya untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, setelah 65 tahun merdeka, taraf kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum sepenuhnya mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkan bersama. Hal ini antara lain disebabkan oleh orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi, yang sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintahan. Sesungguhnya, keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi itu, tidak selalu tepat digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintahan, karena kemampuan penanganan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial pun merupakan salah satu indikator penting yang dapat dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pemerintah dalam penanganan masalah kemiskinan dalam segala manifestasinya seperti kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, serta korban bencana alam dan sosial, sangat penting dilakukan. Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan bermakna jika kelompok rentan penyandang masalah sosial tersebut, tidak dapat terlayani dengan baik. Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu terus dikembangkan bersama dengan pembangunan ekonomi, karena secara teoritik tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan Nancy Birdsal Birdsa l (1993) yang y ang mengatakan, mengataka n, bahwa pembangunan pem bangunan ekonomi adalah juga pembangunan sosial, sehingga tidak ada yang utama diantara keduanya. Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, dapat dipastikan tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Artinya, jika prioritas hanya difokuskan pada kemajuan ekonomi semata-mata, memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan ekonomi, namun sering gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan kesenjangan sosial. Edi Suharto (2005), mendefinisikan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. Kesejahteraan Kesejahter aan sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat 1

  jasmani, rohani dan sosial sesuai dengan harkat dan martabat manusia, untuk dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosialnya. Dalam beberapa hal, pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial memiliki makna yang sama mengingat sasaran utama pembangunan tersebut adalah manusia dan lingkungannya, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina dan mengembangkan keselarasan hidup pribadi-pribadi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik meliputi segi fisik, mental dan sosial budaya. Salah satu sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanganan fakir miskin, baik dalam kondisi kedaruratan yang dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial, ataupun dalam bentuk pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, seyogyanya penanganan fakir miskin, pembangunan kesejahteraan kesejahteraa n sosial, dan pembangunan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial fakir miskin secara lebih adil, merata dan berkualitas. Meskipun telah banyak kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin, namun pada tataran realitas, hasil-hasil yang dicapai oleh pembangunan kesejahteraan sosial masih perlu terus ditingkatkan. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunan sosial, antara lain fenomena kemiskinan dan kualitas hidup maupun sumber daya manusia. Dari segi kemiskinan, keberhasilan upaya menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari 13.67% (1993) menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia pada tahun 1996 menjadi kurang berarti ketika krisis multidimensi melonjakkan kembali   jumlah penduduk miskin menjadi 43% pda tahun 2002. Selain itu, pencapaian kualitas hidup yang diukur dengan Human Development Index (HDI) menempatkan bangsa Indonesia pada peringkat 111 dari 175 negara di dunia (UNDP, 2004). Penanganan fakir miskin merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis, karena menyangkut keberfungsian sosial manusia dalam kehidupan masyarakatnya. Tujuan penanganan fakir miskin yang terintegrasi, sesungguhnya adalah tercapainya kondisi kesejahteraan sosial yang adil dan 2

merata serta berjalannya sistem kesejahteraan sosial yang mapan dan melembaga sebagai salah satu piranti kehidupan masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar kemanusiaan. Kondisi tersebut dicapai melalui pelayanan sosial yang diwujudkan dengan usaha kesejahteraan sosial. Namun, kompleksitas kompleksita s penyelenggaraan penanganan fakir miskin, ditambah lagi dengan tuntutan perkembangan lingkungan internal dan eksternal menyebabkan perkembangan dinamika permasalahan yang dihadapi selalu lebih cepat dibandingkan upaya peningkatan kemampuan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kondisi ini tentu saja membuat keadaan untuk meningkatkan fakir miskin menjadi sejahtera terasa sulit dicapai, bahkan segala upaya yang dikerahkan tampaknya tidak pernah akan cukup. Untuk menghindari penilaian seperti itu, upaya penyelenggaraan penanganan fakir  miskin dalam jangka panjang memerlukan suatu kebijakan yang menyeluruh, sehingga upaya pemecahan masalah ditujukan pada permasalahan yang memiliki daya ungkit ( leverage ) paling besar. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia, telah dikembangkan secara terus menerus baik oleh individu dan kelompok secara naluriah, maupun oleh masyarakat dan pemerintah secara lebih formal dan kelembagaan. Namun, dalam setiap masyarakat selalu terdapat anggota masyarakat yang mengalami hambatan-hambatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, yang timbul dan berkembang sebagai pengaruh dari perubahan sosial-ekonomi serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan manusia, maupun yang sering tidak dapat atau sukar untuk diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan fakir miskin atau kemiskinan pada umumnya, tidak hanya akan selalu ada, bahkan akan selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan kondisi manusianya. Dengan demikian, dapat dipahami jika fluktuasi di bidang pembangunan ekonomi yang diakibatkan oleh krisis moneter, telah menimbulkan implikasi yang luas terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Dalam kaitan inilah, perlu disadari perlunya penyelenggaraan penanganan fakir miskin mencakup upaya penanganan berbagai masalah sosial seperti masalah keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Oleh karena itu, upaya mengangkat derajat fakir miskin, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

3

B.

Permasalahan

Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang serius. Pada tahun 2007, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 37,17   juta orang atau 16,58% dari total penduduk. Satu tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Indonesia 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total jumlah penduduk Indonesia tahun tersebut. Meskipun terjadi penurunan 2,13 juta jiwa, yang secara absolut angka ini tetap dinilainbesar, namun masih ditemukan banyak kebijakan publik di Indonesia yang  pro-rich, ketimbang pro-poor . Seakanakan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya oleh mereka yang lemah (dhaif) atau dilemahkan (mustadh`afin), yang miskin atau dimiskinkan. Sebagai sebuah perangkat governance yang penting, kebijakan publik seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya. Selain jumlah penduduk miskin lebih besar daripada penduduk kaya, orang kaya memiliki sumber daya untuk menolong dirinya sendiri. Tanpa ditolong negara, orang kaya mampu menolong dirinya sendiri dan bahkan menolong orang lain. Salah satu bentuk kebijakan publik  pro-poor  di negara modern adalah kebijakan sosial. Meskipun, negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial, karena masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan,juga kemanusiaan,ju ga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, namun, sebagai   public goods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban dalam memenuhi, melindungi, dan menghargai hak-hak dasar, ekonomi, dan budaya warganya. Oleh karena itu, untuk memperkuat kebijakan publik  pro-poor  sedikitnya ada dua agenda strategis yang perlu dilakukan, yitu pertama, mempertegas visi dan komitmen para pengambil kebijakan terhadap pentingnya kebijakan sosial yang berpijak pada ideologi negara kesejahteraan, bukannya neoliberalisme. Dan kedua, membangun kesadaran dan partisipasi publik, khususnya organisasi masyarakat madani dan kelompok miskin untuk memperjuangkan hak-hak sosial warga negara. Kedua hal tersebut dilakukan dengan membentuk undangundang yang akan memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan komitmen dan keberpihakan pemerintah bagi kaum miskin. Komitmen penyelenggara Negara dalam penanganan fakir miskin perlu ditingkatkan, mengingat problema kemiskinan di Indonesia sesungguhnya berakar pada strategi pembangunan nasional yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, dan sektor finansial. Akibatnya, Indonesia menjadi rentan terhadap gejolak moneter dan sulit lepas dari jebakan utang (debt trap), yang kurang berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja, daya beli, dan keadilan sosial. Pemenang Nobel Ekonomi,

4

Joseph E. Stiglitz (2003), dan John Perkins (2004), memberi pesan jelas tentang gagalnya pembangunan yang bertumpu pada ideologi neoliberalisme ini. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, melalui strategi pertumbuhan disertai pemerataan ( growth with equity ) agar percepatan pembangunan ekonomi dapat memberikan dampak yang positif baik pada percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan. Sasaran penanggulangan kemiskinan, termasuk penanganan fakir miskin adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan, serta terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap; kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; serta kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin. Selain itu juga, terpenuhinya sektor-sektor seperti kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata; serta terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. C. Tujuan Dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk : 1. Menjadi dasar bagi perumusan pengaturan mengenai penanganan fakir miskin untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya melalui pengaturan yang komprehensif, sistematik, dan berkelanjutan. 2. Menjadi dasar perumusan pengaturan peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin? D.

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kajian terhadap penanganan fakir miskin adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada yang terkait dengan masalah pembangunan kesejahteraan sosial, terutama penanganan fakir miskin, bukubuku literatur maupun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta membicarakan atau mendiskusikan secara mendalam tentang permasalahan yang dikaji beserta aturan hukumnya di dalam tim, dan dengan pakar yang ahli dibidang penyelenggaraan penanganan fakir miskin.

5

E. Alur P r Pikir N r Naskah Akademik

•

•

•

•

Isu yang muncul sebagai dasar  pertimbangan penyusunan RUU Fakir  Miskin Pertumbuhan ekonomi yang masih belum dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk miskin Kebijakan penanganan faquir miskin yang belum terkordinasi Desentralisasi

Penjelasan tentang Kebijakan penanganan faquir miskin selama ini

Urgensi Penyusunan RUU

Landasan Teori dan Konsep

Landasan FiIosofis

NASKAH AKADEMIS DAN RUU FAKIR MISKIN

Landasan Sosiologis

Tinjauan Yuridis

Definisi atau batasan Pengertian

Asas dan Tujuan

Materi Muatan Undang-undang Fakir Miskin

6

BAB II KONDISI PENANGANAN FAKIR MISKIN SAAT INI A.

Umum

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensional dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Masalah masyarakat miskin, jika tidak ditangani secara serius dalam bentuk pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial, akan metimbulkan dampak seperti kerawanan sosial, tindak kejahatan, serta dapat menimbulkan disintegrasi sosial, yang pada akhirnya akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah. Permasalahan ini juga akan berdampak pada kebutuhan biaya pembangunan yang lebih besar  dan berpotensi mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin ditujukan untuk meningkatkan fungsi sosial masyarakat miskin agar aksesibilitas terhadap kebutuhan sosial dasar, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dasar, lapangan kerja, dapat diperoleh. Mengingat visi pembangunan nasional dewasa ini telah berusaha menempatkan manusia sebagai pusat perhatian, maka pembangunan ekonomi harus sejalan dengan pembangunan sosial sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyumbang langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan sosial. Hal ini penting, karena di masa lalu pembangunan ekonomi mengalami distorsi yang cukup serius, sehingga pertumbuhan yang dicapai tidak sertamerta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang terdistorsi telah menyebabkan timbulnya masalah sosial yang serius, seperti kemiskinan, disharmoni keluarga, kerawanan sosial ekonomi, ketidakadilan terhadap perempuan, dan meningkatnya pengangguran. Masalah-masalah sosial tersebut dapat melahirkan dehumanisasi dan melemahnya nilai-nilai serta hubungan antar manusia, sehingga semua masalah sosial tersebut menjadi hambatan utama bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai permasalahan sosial yang ada yang menjadi urgensi bagi pembentukan undang-undang tentang fakir miskin antara lain adalah pertama, perkembangan kependudukan dan urbanisasi yang diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2025 berkisar sekitar 273,65 juta jiwa dengan usia harapan hidup meningkat menjadi 73,7 tahun dari saat ini 69,0 tahun (sumber : BPS, Bappenas, dan UNPF, 2005). Pada periode 20 tahun yang akan datang, Indonesia diperkirakan akan dapat menekan angka kematian total dan angka kematian bayi serta meningkatkan proporsi penduduk usia lanjut. Data estimasi menunjukkan angka kelahiran total yang saat ini 2,23 per wanita akan turun menjadi 2,07 per wanita pada tahun 2025 dan angka kematian bayi dapat

7

ditekan dari 32 per seribu kelahiran hidup saat ini menjadi 15 per seribu kalahiran pada tahun 2025. Sementara itu, dilihat dari struktur umum penduduk Indonesia berada pada tahap transisi dari penduduk muda menjadi penduduk tua. Diperkirakan penduduk usia lanjut akan meningkat dari 4.7 persen saat ini menjadi 8,5 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini akan mengakibatkan permasalahan sosial penduduk usia lanjut yang harus segera dipikirkan penanganannya. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia, terutama yang miskin agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram. Salah satu hal penting yang terkait erat dengan isu kependudukan ini adalah masalah urbanisasi, yaitu proses “pengkotaan” suatu wilayah atau perubahan kehidupan “rural” ke kehidupan “urban”. Penduduk urban ini tidak sepenuhnya berhasil meningkatkan taraf hidupnya, sehingga mereka memerlukan peningkatan berbagai pelayanan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, diperlukan agenda kebijakan sosial yang difokuskan pada usahausaha mengatasi dampak negatif dari lajunya kependudukan dan urbanisasi. Diperlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang integrative, yang mendorong pendistribusian penduduk, perbaikan fasilitas dan infrastruktur di perkotaan dan wilayah-wilayah tertinggal, pengentasan kemiskinan di perkotaan, dan pemberdayaan sektor informal. Kedua, perkembangan industrialisasi dan modernisasi yang telah membuka berbagai kawasan di Indonesia. Jarak fisik dan sosial antar desa, antar kota dan antar desa-kota kini semakin kecil. Desa-desa telah berubah dari “desa sosial” menjadi “desa ekonomi”, dimana ikatan dan institusi sosial semakin melonggar dan transparan. Semakin dekat dengan kota, semakin cepat dan masif perubahan sosial di desa. Desa menjadi sub-urban , kota mandiri atau kota satelit. Seperti di kota, di desa juga terdapat stratifikasi sosial baru, yang semula berdasarkan status kehormatan, kini cenderung berdasarkan kelas ( market  situation). Desa yang semula homogen dari segi pekerjaan (semua petani), kini terdapat division of labour . Didesa terdapat petani, buruh tani, pekerja non pertanian, pengusaha, pegawai negeri. Di daerah perkotaan, perubahan sosial ini terjadi lebih cepat, intensif dan masif. Problem sosial lama, seperti kemiskinan, penggangguran, kriminalitas, kini semakin berhimpit dengan permasalahan sosial-psikologis kontemporer, seperti keterasingan, konsumerisme, hedonisme, apatis, robopatis, serta berbagai perilaku menyimpang baru yang sadistik dan semakin a-susila (seperti perkosaan, sodomi, masalah AIDS). 8

Di lain pihak, industrialisasi juga berdampak pada perluasan kesempatan berusaha dan kesetaraan jender yang pada gilirannya berpengaruh terhadap meingkatnya jumlah pekerja anak, pekerja wanita, pekerja migran (di dalam maupun ke luar negeri), serta tumbuhnya pekerjaan di sektor informal. Perubahan sosial ini memerlukan kebijakan sosial yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan baru. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan sosial untuk merespon secara tepat setiap perubahan-perubahan sosial akibat industrialisasi dan modernisasi. Ketiga, pertumbuhan ekonomi dan tuntutan pemerataan yang belum tersebar secara merata baik secara sektoral, regional maupun individual, sehingga isu kesenjangan ekonomi masih mewarnai fenomena masyarakat Indonesia. Kesenjangan ekonomi ini terutama terjadi di kota besar. Ketidakmerataan ini memerlukan perangkat kebijakan sosial yang dapat menjamin perluasan kesempatan berusaha dan pendistribusian sumber-sumber  ekonomi secara merata dan berkeadilan sosial. Dan keempat, adalah adanya perkembangan masalah sosial, disamping yang menyangkut perubahan pranatapranata kemasyarakatan, seperti keluarga, keagamaan, ekonomi, dan politik,   juga melahirkan masalah-masalah sosial khusus yang dialami oleh kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat yang memerlukan pelayanan sosial khusus, seperti para penderita cacat, lanjut usia terlantar atau yang diterlantarkan, anak korban perlakukan salah ( child abuse), dan penyandang masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan sosial yang diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial yang sesuai dengan karakteristik permasalahan sosial khusus ini, sangat diperlukan.

B.

Khusus

Adanya perkembangan komitmen global dalam berbagai konvensi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan penduduk miskin dan rentan sosial ekonomi, meningkatkan keterpaduan sosial dan ekonomi yang didasari pada hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung, memerlukan pengaturan khusus. Pengaturan ini diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, pemenuhan hak-hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang bertanggung jawab serta menyediakan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak.

9

Keberpihakan pemerintah terhadap penanganan masalah sosial terutama fakir miskin diwujudkan dengan pemberdayaan sosial masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Pengaturan yang diperlukan secara khusus adalah untuk memberikan jaminan, bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah : 1. Berpihak kepada masyarakat miskin; 2. Mengatasi permasalahan sosial, dampak yang tidak diharapkan dari proses industrialisasi, krisis sosial ekonomi, globalisasi, serta bencana alam dan sosial; 3. Memperkuat ketahanan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan tidak beruntung; serta 4. pembinaan semangat kesetiakawanan sosial dan kemitraan. Oleh karena itu, pengaturan tentang penyelenggaraan penanganan fakir  miskin harus meberikan jaminan, bahwa fakir miskin mendapatkan: 1. Pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial, terutama lansia, penyandang cacat, dan tuna sosial;

bagi anak,

2. Aksesibilitas untuk mendapatkan bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya; 3. Sarana dan prasarana pelayanan dan kesejahteraan sosial; 4. Pemberdayaan keluarga fakir miskin melalui pelayanan dasar dan pendampingan usaha produktif; 5. Perluasan jangkauan program kegiatan bagi fakir miskin yang berada pada wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar  6. Bantuan sosial dalam penanganan akibat bencana alam, bencana sosial dan penanganan pengungsi akibat konflik;

C.

Program Penaganan Fakir Miskin

Selama ini, penangan fakir miskin atau kemiskinan dalam segala manifestasinya selama ini dilakukan dengan program pemberian bantuan langsung, yang disebut dengan BLT. BLT selam ini diberikan untuk mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat akibat naiknya harga10

harga kebutuhan barang pokok, Praogram ini diluncurkan dalam bentuk program kompensasi (compensatory program) yang sifatnya khusus ( crash program) atau program jaring pengaman sosial ( social safety net ). BLT adalah cash transfer  yang mengacu pada program  public assistance di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di Amerika Serikat, misalnya, memiliki program Supplemental Security  Income (SSI), General Assistance, Medicaid, Food Stamps, Housing Assistance, dan Temporary Assistance for Needy Families (TANF) yang telah menjadi bagian dari sistem welfare state. Jika ditunjang oleh kemauan politik dan anggaran yang kuat, database akurat, serta mekanisme yang "sederhana", program seperti ini mampu mengurangi risiko-risiko sosial yang dihadapi kaum miskin. Namun, berdasarkan evaluasi Bapenas (2006), program BLT di Indonesia dianggap kurang berhasil. Menyadari kelemahan ini, sejak awal tahun 2007, pemerintah mengembangkan program pengganti BLT, yakni skema bantuan tunai bersyarat (BTB) atau conditional cash transfer  yang kemudian diberi nama program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan salah satu model jaminan sosial yang berbentuk asistensi sosial dan difokuskan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin yang memenuhi kualifikasi tertentu, yakni memiliki ibu hamil serta anak usia sekolah (0-15 tahun). Besarnya bantuan bergantung pada jumlah dan tingkat sekolah anak. Program semacam ini telah diterapkan di 20 negara di kawasan Amerika Latin dan Asia-Afrika. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa program ini berdampak positif. Dalam jangka pendek, program ini mampu meningkatkan daya beli keluarga dan menurunkan jumlah pekerja anak. Dalam jangka panjang, program dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan kualitas hidup anak di masa depan, karena fokus pada peningkatan akses pendidikan, kesehatan ibu hamil, kesetaraan gender, dan pengurangan kematian balita, PKH dapat mempercepat pencapaian millenium development goals (MDGs). Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Secara khusus, tujuan PKH adalah: a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM; b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM; c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibi hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, serta; d. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. 11

Disamping program yang bersifat rehabilitatif tersebut pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan fakir miskin melalui usaha produktif. Usaha produktif dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha ekonomi bersama, baik dengan dana hibah bergulir, ataupun pinjaman ekonomi mikro. Program pemberdayaan fakir miskin ini ternyata, telah melakukan berbagai terobosan dalam upaya mempercepat kesejahteraan sosial fakir miskin. Beberapa hal positif yang terbangun dalam pelaksanaan program tersebut adalah: a. Terbangunnya kepercayaan di antara masyarakat sekitar lokasi program pemberdayaan fakir miskin, dan terwujudnya sinerji antara fakir miskin sebagai penerima program bersama masyarakat mampu untuk mendirikan lembaga pembiayaan yang disebut Lembaga Keuangan Mikro yang menjadi miliki bersama. b. Terwujudnya distribusi Dana Cash, yang dapat menggerakkan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

dan

c. Fakir Miskin sebagai penerima program dapat menentukan sendiri pilihan   jenis Usaha Ekonomi Produktif yang cocok dan menjadi minat mereka sendiri. d. Terciptanya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja potensial lokal untuk membangkitkan daerahnya. Pemberdayaan fakir miskin juga dilakukan melalui program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk hidup sejahtera, dan maju serta meningkatkan taraf kesejahteraan ke arah terwujudnya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyara-kat, berbangsa dan bernegara. Melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ini, KAT telah dapat bersosialisasi dengan lingkungan, telah hidup dalam lingkungan permukiman yang layak huni, dan memiliki ketrampilan untuk meningkatkan penghasilan sehingga mereka dapat hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Program Pemberdayaan KAT dalam meningkatkan harkat dan martabat KAT telah menunjukkan keberhasilan yang ditandai dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan warga KAT dan menurunnya tingkat keterpencilan dan ketertinggalan, lokasi dan populasi KAT sudah menjadi desa-desa definitf dan bahkan ada yang menjadi ibukota kecamatan. Taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum mengalami peningkatan yang berarti dari waktu ke waktu terutama sampai tahun 1997. Peningkatan itu terjadi dalam konteks demografis dimana penduduk walaupun masih bertambah jumlahnya tetapi kecepatan pertambahannya terus berkurang sebagai akibat turunnya angka kelahiran. Angka kelahiran total selama kurun 12

waktu 1967-1970 sekitar 5,6. Angka itu hanya tinggal separuhnya (2,6) dalam kurun waktu 2000-2003. Dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut dalam kurun waktu tahun 2005-2025, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap: (1) situasi perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi (3) kemampuan dan realisasi pembangunan kesejahteraan sosial, serta (4) tantangan ke depan, serta (5) tindak lanjut yang harus dilakukan. Pemerintah sampai saat ini membagi penanggulangan kemiskinan menjadi 3 (tiga) kluster yakni kluster pertama meliputi program bantuan dan perlindungan sosial. Program layanan dasar bagi kluster ini yakni penyaluran beras subsidi (raskin), jaminan kesehatan (jamkesmas), pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya, bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam dan sosial; bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin. Kluster kedua, adalah pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kluster ini terdiri dari masyarakat yang lepas dari kluster pertama. PNPM meliputi Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program KompensasiPengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K), Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan lain-lain. Pada kluster ini, bantuan diberikan seperti pemberian “kail” bukan ikan bagi kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin agar masyarakat bisa mandiri. Masyarakat miskin yang sudah keluar atau tidak masuk dari kluster  pertama dan kedua, dikategorikan kluster ketiga. Mereka memiliki mata pencaharian atau usaha yang cukup untuk membiayai kebutuhan dasar tetapi perlu ditingkatkan. Program-program pada kluster ini adalah program-program bantuan bagi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dan kecil berupa modal atau peningkatan kapasitas dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). D.

Program Penanganan Fakir Miskin yang Diharapkan

Indonesia akan dihadapkan permasalahan pertambahan penduduk yang semakin meningkat, industrialisasi yang semakin pesat, pemanfaatan teknologi yang tinggi untuk aktivitas ekonomi, pembagian kerja dan kelas sosial yang semakin heterogen, semakin banyaknya tenaga kerja asing, pengaruh globalisasi dari negara-negara maju, sistem informasi yang menembus ruang dan waktu. Hal ini akan nampak pada pesatnya pembangunan area indutsri baru, sentralisasi aktivitas ekonomi oleh kalangan elit tertentu, globalisasi informasi yang telah mempengaruhi perilaku masyarakat, kapitalisme modern 13

yang mengabaikan masyarakat miskin dan semakin kuatnya politisi dalam menentukan perencanaan dan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan dibandingkan dengan ilmuwan, sehingga produk kebijaksanaan sering berbenturan dengan kebutuhan masyarakat. Persoalan tersebut harus segera ditangani melalui perubahan pada lingkungan strategis pembangunan kesejahteraan sosial, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, baik yang berkaitan dengan struktur maupun fungsi kelembagaan pada tingkat pusat dan daerah. Reposisi sektor  kesejahteraan sosial dan reformasi paradigma serta strategi pembangunan kesejahteraan sosial harus menjadi komitmen bersama antara pusat dan daerah. Diperlukan pemahaman yang sama antara pusat dan daerah tentang kebijakan, strategi penanganan, penggalian sumber, penetapan kelembagaan, penjabaran program, pengembangan jaringan kerja, pengembangan SDM, dan dimensidimensi strategis penanganan fakir miskin. Kedepan, diharapkan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial akan lebih bernuansa pada pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah. Artinya, kebijakan, strategi dan program pembangunan kesejahteraan sosial harus bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal atau regional dengan tetap berada pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya, diperlukan sebuah dasar  hukum atau undang-undang yang memungkinkan negara berbagi peran dengan komponen-komponen sosial lain, seperti dunia usaha dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, untuk menangani fakir miskin dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial universal di Indonesia. Dasar hukum ini diharapkan akan memberikan: a. Perlindungan dan jaminan antara negara dan pemerintah dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kapabilitas kalangan penyandang masalah sosial agar mampu mengembangkan dirinya. b. Jaminan interkoneksi dan integrasi pelbagai perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur program penanganan kemiskinan yang lebih spesifik yang menyangkut beberapa masalah khusus. Integrasi ini akan memastikan, bahwa pelaksanaan pelbagai undang-undang khusus, seperti perlindungan anak, kesehatan, pendidikan, lansia, penyandang cacat, dan lain-lain, terarah pada satu tujuan dan muara yang sama. c. Kerangka baru pembangunan kesejahteraan sosial yang tidak semata-mata memberikan pelayanan yang bersifat pasif kepada orang-orang, keluarga dan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, tetapi juga bersifat aktif dan bernuansa investasi sosial. d. kepastian bahwa pembangunan sosial merupakan sebuah investasi produktif dalam rangka pengembangan potensi dan kapabilitas manusia sehingga pada gilirannya mereka dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakatnya. 14

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN A.

Landasan Pengaturan 1. Landasan filosofis

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan, bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Didalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar  1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofis pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Agar keadilan dan kesejahteraan sosial ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang berkeadilan sosial maka urusan kepemerintahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dalam alinea IV Pembukaaan UUD 45 yaitu :melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar keadilan dan kesejahteraan umum ini dapat dicapai, maka setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya masing-masing untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam memajukan kesejahteraan sosial. 1. Landasan yuridis

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak yang diatur dengan undangundang. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam UUD 45 diperlukan langkah-langkah perlindungan sosial (  protection measures ) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara ( state obligation) dalam 15

menjamin terpenuhinya hak dasar dasar warganya yang tidak mampu, miskin atau marginal. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf H ayat (3), Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengatur  mengenai hak-hak warga Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu : a. Pasal 27 ayat (2) menyatakan : “ Tiap-tiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. b. Pasal 28 huruf H ayat (3) menyatakan : “ Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “. c. Pasal 34 ayat (1) menyatakan : “ Fakir miskin dan anak-anak yang  terlantar dipelihara oleh negara “. d. Pasal 34 ayat (2) menyatakan : “ Negara mengembangkan sistem  jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang  lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “.

Pasal-pasal dalam amanat konstitusi tersebut memberi penegasan bahwa setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan pemerintah wajib melindungi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia dan berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga Negara Indonesia. Dengan demikian Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar  Republik Indonesia 1945 Berbagai peraturan perundang-undangan yang melandasi berbagai kegiatan di bidang kesejahteraan sosial adalah : 1. Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 4. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Lanjut Usia. 5. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. 6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 7. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 8. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 9. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 10. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 11. Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.

16

12. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. 13. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 14. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. 16. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Selain Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga merupakan landasan yuridis yang penting, khususnya yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan : Pasal 5 ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perbandingan lebih berkenan dengan kekhususannya. Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pasal 41 ayat (1) : Setiap warga Negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta perkembangan pribadinya secara utuh. Komitmen global dan regional dalam pembangunan kesejahteraan sosial harus diupayakan pencapaiannya meliputi antara lain konvensikonvensi tentang HAM, hak anak, hak wanita, hak penyadang cacat/ orang yang memiliki kemampuan yang berbeda, pelayanan sosial bagi korban NAPZA, dan berbagai protokol tambahan yang terkait, antara lain : Single Convention on Drugs Tahun 1961 beserta Protokol 1972 (Dasar Hukum Narkotika Internasional); Convention on Psychotropic Substances 1971; Deklarasi Menlu ASEAN tentang Narkotika di Manila tahun 1976;Resolusi PBB No. 44/1982 tanggal 20 Desember 1989, Penetapan Tahun 1994 sebagai Tahun Keluarga Internasional; UN-World Programme of  Action Concerning Disabled Persons, 1980; Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak), 1990; Resolusi PBB No. 047/237 tanggal 8 Desember 1993, Penetapan tanggal 15 Mei 1993 sebagai Hari Keluarga Internasional; Konferensi Dunia tentang Hak Azasi Manusia (HAM), Wina 1993, (Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Adalah Pelanggaran HAM); KTT Dunia Pembangunan Sosial (WSSD) 1995; Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan, di Beijing 1995; Sidang Khusus ke 24 Majelis Umum PBB mengenai hasil KTT Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Copenhagen 17

+ 5 di Jeneva) Tahun 2000; Asia Pacific Decade of Disabled Persons : 19932002; Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hari Internasional Penyandang Cacat; Konvensi PBB tentang Hak Asasi Penyandang Cacat (Piagam Millenium III). Mengingat pelayanan kesejahteraan sosial merupakan salah satu faktor yang berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial dasar bagi warga masyarakat beserta keluarganya, maka jaminan kesejahteraan sosial pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan makro pembangunan kesejahteraan sosial dan dilaksanakan berlandaskan komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi hak dan martabat manusia. Dengan demikian, pelayanan kesejahteraan sosial erat kaitannya dengan kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi Universal HAM PBB tanggal 10 Desember 1948. Sampai saat ini deklarasi tersebut masih dijadikan sebagai referensi bagi setiap Negara anggota PBB untuk menaruh komitmennya dalam pelaksanaan HAM melalui   jaminan sosial. Negara yang tidak menyelenggarakan jaminan sosial, dapat dipandang sebagai Negara yang melanggar pelaksanaan HAM. Berdasarkan landasan yuridis yang ada, maka pelayanan kesejahteraan sosial merupakan hak normatif fakir miskin yang mengalami resiko sosial sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar  yang dititik beratkan pada prinsip keadilan, pemerataan dan standar  minimum, yang mengemban misi sosial. Dengan demikian, pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bentuk perlindungan dan pemeliharaan taraf  kesejahteraan sosial bagi warga yang miskin, tidak mampu atau mengalami hambatan fungsi sosial seperti PMKS. 3. Landasan Sosiologis

Sejalan dengan kamajuan yang dicapai Indonesia dalam beberapa bidang, kondisi kemiskinan juga telah berkembang menjadi lebih kompleks. Pelbagai perubahan dalam kebijakan perdagangan baik dalam skala nasional, regional dan global telah mempengaruhi struktur ketahanan sosial dan ekonomi lokal, khususnya di pedesaan. Masalah kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya dalam dimensi ekonomi atau dari sisi faktor pendapatan saja. Kemiskinan bersifat multidimensi, dialami dan direspon secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan, serta memiliki karakter lokal yang kuat. Sebagai fenomena sosial, kemiskinan membutuhkan penjelasan yang melingkupi berbagai dimensi, baik ~ dimensi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam kenyataanya, kemiskinan juga memberi pengaruh besar terhadap kondisi khusus perempuan miskin yang kemudian membuka jalan bagi terj adinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, eksploitasi seksual dan gangguan terhadap kesehatan reproduksi 18

perempuan. Itulah sebabnya diyakini bahwa kemiskinan dialami dan berbeda diantara laki-laki dan perempuan. Kemiskinan juga. didapati berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain, dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kondisi alam, dan ciri sektoral komunitas. Dengan begitu sepatutnya dipahami pula bahwa sifat multidimensi kemiskinan itu juga lekat dengan karakteristik lokal. Dalam konteks masyarakat yang semakin mengglobal, kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia secara langsung mempengaruhi pola hubungan dan tatanan sosial regional dan global. Demikian pula sebaliknya. Sebab, persoalan kemiskinan mempengaruhi kondisi politik dalam negeri, dan mendorong konflik sosial yang dampaknya tidak hanya di dalam negara melainkan lintas negara. B.

Landasan Konseptual 1. Pergeseran Paradigma

Perkembangan globalisasi dan menguatnya interaksi antar peradaban dunia telah memperkuat masuknya faham ekonomi kapitalisme dalam berbagai pendekatan pembangunan. Secara makro, masuknya faham ekonomi kapitalisme ini telah melahirkan kritikan tajam terhadap faham welfare state (negara kesejahteraan). Sehingga berkembang anggapan bahwa welfare state merupakan sistem yang boros, tidak mampu memberdayakan masyarakat, menimbulkan stigmatisasi dan bahkan jebakan kemiskinan ( poverty trap ) terhadap populasi sasarannya. Model negara kesejahteraan ”institutional” saat ini, bahkan sejak tahun 1980an, sudah mulai ditinggalkan, karena dinilai menjadi penyebab kegagalan pertumbuhan ekonomi melalui pajak yang tinggi dan biaya pelayanan sosial yang mahal. Adopsi model “Negara kesejahteraan” oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sejak awal tahun 1960-an baik yang institutional maupun yang residual dirasakan kurang relevan dengan kebutuhan. Adopsi model-model tersebut di negara yang sedang berkembang telah melahirkan beberapa dampak sebagai berikut: a. Negara tidak sanggup membiayai kebutuhan pelayanan yang mahal. Akibatnya pelayanan bersifat terbatas (baik dari sisi volume, maupun  jangkauannya). b. Jumlah fasilitas dan tenaga profesional pelayanan sosial tidak sebanding dengan volume masalah yang dihadapi. Akibatnya, pelayanan menjadi exclusionis, banyak orang yang ”berhak” (entitle) atas pelayanan tidak bisa dilayani. 19

c. Kebijakan pelayanan sosial kurang apresiatif dan kurang mampu membangun aliansi strategis dengan potensi-potensi lokal yang ada di dalam budaya masyarakat. d. Program-program pelayanan sosial dipandang sebagai ”tidak produktif” dan hanya menghamburkan anggaran negara karena hanya membantu kalangan paling rentan di masyarakat. Itulah sebabnya, anggaran untuk program-program sosial biasanya dipandang sebelah mata, karena dianggap sebagai ”anggaran amal”. Hingga saat ini negara Indonesia belum mampu mewujudkan sistem kesejahteraan sosial yang dikelola penuh oleh pemerintah ( welfare state) yang memungkinkan pelayanan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem jaminan sosial nasional. Oleh sebab itu, dewasa ini gagasan tentang peran negara sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial perlu ditinjau ulang. Jika gagasan itu terus dipelihara maka, selain akan semakin membebani negara,   juga akan semakin menelantarkan orang-orang yang memiliki masalah kesejahteraan sosial. Paradigma pembangunan kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang harus merespon perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial yang dinamis dan semakin kompleks. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang akan mengalami pergeseran paradigma yang lebih bertumpu pada hak asasi manusia, demokratisasi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial vang lebih adil. Pergeseran paradigma tersebut adalah pertama, pembangunan harus menempatkan manusia sebagai subyek pembangunan, yang memposisikan penyandang masalah kesejahteraan sosial, tidak hanya sebagai penerima bantuan sosial yang pasif dan diberikan atas dasar bersifat belas kasihan (clarity), tetapi sebagai pelaku aktif dalam setiap langkah kegiatan yang ditujukan pada dirinya dan memberikan apresiasi yang layak terhadap potensi dan sumber yang dimilikinya. Kedua, hasil pembangunan seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat, untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial ekonomi. Diperlukan reformasi proses pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat miskin melalui pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan, termasuk kemudahan dalam memperoleh modal usaha, jaminan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan mengaktualisasikan potensi dan budaya lokal, yang memungkinkan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan 20

sosial selayaknya diimplementasikan dengan menggali, mempertahankan dan mengembangkan modal sosial, termasuk kearifan lokal. Nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong, dioptimalkan sebagai modal dasar dalam menciptakan tanggung jawab sosial. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diwujudkan dalam kerangka peningkatan tanggung   jawab sosial masyarakat melalui peningkatan peran aktif, kepedulian dan kemampuan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan budaya lokal yang dimilikinya. Keempat, pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, seiring dengan desentralisasi pembangunan dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, sehingga kebiiakan, strategi dan program pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta adanya pembagian peran yang jelas. Suharto Sementara itu, menurut (2005) pembangunan kesejahteraan sosial mengalami pergeseran paradigma, yaitu:

a. Dari masalah ke kebutuhan, selama ini, pembangunan kesejahteraan sosial lebih berorientasi pada penanganan masalah ( problem), khususnya masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial bersifat multidimensional, penanganannya membutuhkan pendekatan terpadu yang tidak hanya difokuskan pada gejala masalah, melainkan pada berbagai determinan yang mempengaruhinya. Perspektif  penanganan masalah yang berorientasi pada kebutuhan ( need ) ini dapat dilihat dari program-program kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan dan pengembangan. b. Dari stigmatisasi ke hak asasi manusia. Selama ini para penerima pelayanan diberi bantuan uang, barang atau pelayanan sosial untuk menunjang hidupnya, karena prasyarat menerima bantuan adalah memenuhi kriteria “miskin” dan “tidak mampu” ( means test ), maka mereka mengalami stigmatisasi sebagai warga kelas dua pada struktur  sosial masyarakat. Konsep welfare (kesejahteraan) kemudian sangat identik dengan pemberian tunjangan pendapatan atau tunjangan pengangguran ( un-employmernt benefits) bagi golongan masayarakat yang papa, cacat atau menganggur. Dengan diratifikasinya berbagai konvensi hak azasi manusia, bantuan terhadap kaum miskin dipandang sebagai hak mereka sebagai warga negara untuk menerima pelayanan sosial dasar dari negara sebagai representasi masyarakat. c. Dari penerima pasif ke pelaku aktif, menyangkut terlalu dominannya peran negara dalam merancang dan sekaligus melakukan interverensi 21

terhadap populasi yang mengalami masalah, membuat fakir miskin dilihat sebagai penerima bantuan yang seakan-akan tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya. Pandangan ini telah bergeser, karena negara kini banyak menyerahkan sebagian peran sosialnya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mitra kerjasama pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga memandang fakir miskin sebagai aktor yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menghadapi maslah sendiri. d. Dari bantuan sosial ke pemberdayaan , berwujud dalam bentuk “wealfare-to work programmes”, yakni program-program kesejahteraan sosial yang senantiasa direkatkan dengan peningkatan kapsitas (capacity building ) para penerima pelayanan agar kelak mampu memasuki dunia kerja atau mampu berusaha mandiri. 2. Pendekatan Berbasis Hak

Pendekatan berbasis hak ( right based approach ) berimplikasi pada perubahan cara pandang terhadap hubungan negara dan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Pendekatan berbasis hak dalam penanggulangan kemiskinan mengatur kewajiban negara, artinya bahwa negara (pemerintah, DPR, DPD, TNI/POLRI, dan lembaga tinggi negara lainnya) berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hakhak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif. Menghormati  bermakna bahwa pandangan, sikap dan perilaku pemerintah dan lembaga negara memperhatikan dan mengedepankan hak-hak dasar masyarakat miskin baik dalam perumusan kebijakan publik maupun penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tidak turut serta dalam pelanggaran terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin. Melindungi  bermakna bahwa negara akan melakukan upaya nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan menindak setiap bentuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat miskin yang dilakukan oleh berbagi pihak. Memenuhi  berarti bahwa upaya negara untuk menggunakan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumberdaya dari masyarakat, swasta dan berbagai pihak. Pelaksanaan kewajiban negara untuk terlebih dahulu menghormati, melindungi, dan kemudian memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin akan membuat proses pemenuhan hak-hak dasar tersebut lebih progresif dan tidak terhambat oleh ketersediaan sumberdaya dan sumberdana. Negara dapat memilih berbagai instrumen kebijakan baik melalui anggaran maupun peraturan perundangan untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan hak-hak dasar secara bertahap. Negara juga dapat menentukan skala prioritas dalam penggunaan sumberdaya dan sumberdana secara lebih efisien dan lebih berpihak kepada masyarakat miskin. 22

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah akan berupaya sekuat tenaga untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada masyarakat miskin, dan kepentingan masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan. 3. Manifestasi Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab maupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial,kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Dilihat dari jumlah penduduk miskin menurut data BPS, pada Februari 1999 jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan mencapai 47,9 juta jiwa atau 23,4 persen dan pada Februari 2004 jumlahnya diperkirakan turun menjadi 36,1 juta jiwa atau 16,7 persen. Dengan penurunan demikian, jumlah penduduk miskin tahun 2025 diperkirakan sebanyak 15,2 juta jiwa atau 5,3 persen dari perkiraan jumlah penduduk tahun 2025. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila Pemerintah konsisten menerapkan kebijakannya dalam memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta menekan pertumbuhan jumlah penduduk melalui upaya salah satunya pengalokasian anggaran yang memadai a. Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan 23

lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin diperberat bila disertai dengan masalah kemiskinan, keterlantaran, dan keterasingan. SUSENAS tahun 2004 mencatat, bahwa penyandang cacat berjumlah sekitar 1,85 juta orang (tidak termasuk mereka yang sedang/telah menerima pelayanan), diantara kriterianya adalah ketidakmampuan melakukan fungsi sosial atau tidak produktif. b. Keterlantaran

Keterlantaran adalah pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab. Cukup banyak anak-anak yang mengalami keterlantaran karena ketidak mampuan orang tua untuk memenuhi kewajibannya atau memang mereka melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga kebutuhan dan hak anak tidak dapat terpenuhi secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial. Pada tahun 2004, berdasarkan data Pusdatin Depsos, diperoleh data bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak. Selain itu tercatat 10,3 juta anak rawan terlantar atau 17,6% dari jumlah seluruh anak (58,7 juta) di Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya anak jalanan yang saat ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 98 ribu anak, dan selain itu kini kita menghadapi kenyataan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat c. Ketunaan Sosial

Ketunaan Sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan SDM yang 24

bertaqwa, profesional dan handal. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) serta penderita HIV/AIDS. Meningkatnya masalah ini dapat dilihat dari jumlah korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia), dari 15.720 orang (1998) kini menjadi 74.348 orang (2004). Jumlah gelandangan dan pengemis juga meningkat dari 40.087 orang (1998) menjadi 87.356 orang (2004). Belum lagi meningkatnya jumlah kerusuhan dan bencana di berbagai penjuru negeri yang akhirnya bermuara dengan meningkatnya jumlah merekamereka yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan. Khusus untuk penderita HIV/AIDS, tahun 2004 tercatat sebanyak 5.560 kasus HIV dan 405 kasus AIDS dengan jumlah kematian ± 220 orang. Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi disegala tingkat usia, tingkat pendidikan dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu dimana mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak. Mereka hidup menggelandang/ mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya dan tidak “utuhnya” pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan lebih sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subyek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan kearah masyarakat yang berkesejahteraan sosial. d. Keterpencilan/Ketertinggalan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, adalah masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 267.795KK Komunitas Adat Terpencil tersebar di 2811 lokasi, 2328 desa, 807 kecamatan, 211 kabupaten di 27 propinsi (Pusdatin Kesos, 2004). Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya 25

terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Masalah keterpencilan dan ketertinggalan yang selama ini hanya dikaitkan dengan soal kemiskinan, dalam arus perubahan yang cepat, telah menjadi masalah kompleks. Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah e. Bencana Alam

Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, kondisi geografisnya berbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut diantara pulau-pulau; namun terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadikan kendala dalam upaya penanggulangan bencana. Seperti yang kita ketahui, di akhir tahun 2004 telah terjadi bencana gempa bumi yang disusul dengan tsunami. Bencana tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar selain ekonomi juga korban   jiwa. Hampir 200 ribu jiwa kehilangan nyawanya. Secara kumulatif  kerugian sekitar Rp 1,5 triliyun setiap tahunnya serta mengakibatkan korban bencana sebanyak 1.139.363 jiwa dan dalam banyak hal telah memusnahkan berbagai hasil pembangunan. Selain itu, sebaran penduduk yang tidak merata dengan kepadatan penduduk yang berpusat disuatu wilayah dengan pertumbuhan yang cukup tinggi serta dengan semakin terbatasnya lahan pemukiman, sehingga dapat berakibat terabaikannya tata ruang, tata guna tanah dan lingkungan; yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam. Penanganan korban bencana alam tidak hanya dilakukan dengan menyediakan kebutuhan dasar saja akan tetapi menyangkut juga aspek psikologis dari korban terhadap bencana yang telah terjadi. f. Bencana Sosial

Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disasters) antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. maka penanganan terhadap korban bencana sosial perlu mendapat perhatian khusus dan menyeluruh. Penanganan bencana sosial perlu dilakukan secara profesional sistemik dan berkelanjutan dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Proses tersebut mencakup berbagai kegiatan pada tataran hulu berupa pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadinya masalah, serta 26

berbagai kegiatan pada tataran hilir berupa rehabilitasi dan rekonstruksi sosial bagi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Guna menghindari kerugian yang lebih besar dan mencegah agar masalah yang sama tidak terjadi lagi. Berbagai konflik dan kerusuhan sosial beberapa tahun terakhir  cenderung terus meningkat di tanah air. Hal ini merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial. Sejumlah besar gelombang pengungsian sebagaimana terjadi di Kalimantan, Nanggroe Aceh Darussalam, Maluku dan Sulawesi serta daerah-daerah di wilayah RI sampai dengan tahun 2004 mencapai 654.952 jiwa pengungsi merupakan akibat langsung dari konflik sosial yang terjadi. Disamping konflik sosial horizontal antar penduduk yang bernuansa SARA, dibeberapa daerah juga terjadi konflik sosial yang bersifat vertikal. Tindak separatisme, dan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah menjadi faktor pemicu terjadinya berbagai konflik sosial tersebut selain berbagai konflik dan kerusuhan sosial, yang termasuk ruang lingkup bencana sosial adalah kebakaran rumah penduduk, pelintas batas, orang terlantar, orang terdampar akibat kecelakaan perahu baik di dalam negeri maupun di luar  negeri dan repatriasi 4. Kemiskinan Sebagai Isu Global

Masalah kemiskinan bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia, karena telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun sedang berkembang. Todaro (2003), menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan merupakan permasalahan utama pembangunan. Sejalan dengan itu, Juan Somavia dalam United Nations World Summit for Social Development , tahun 1995 menyatakan bahwa persoalan yang tidak akan pernah selesai di abad 21 ini adalah bagaimana mengurangi kemiskinan.Kemiskinan, dengan demikian menjadi urusan semua bangsa dan menjadi musuh utama ( common enemy ) umat manusia di dunia. Konsekuensinya kemiskinan dibahas semakin meluas intensif dan berkesinambungan dimanapun dan oleh siapapun. Komitmen dunia untuk mengurangi kemiskinan telah diungkapkan dalam laporan Kofi Anand di sidang umum PBB, yang berjudul “Untuk Kebebasan yang Lebih Besar” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Gerakan Panggilan Global untuk Memerangi Kemiskinan atau dikenal dengan Global Call to Action Against Poverty. Ketika kemiskinan telah dianggap sebagai musuh utama, maka PBB berkepentingan membuat agenda melawan kemiskinan, sehingga pada milenium kedua PBB 27

mempelopori

pertemuan

tingkat

tinggi

yang

menghasilkan

Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) atau dikenal dengan Millenium Development  Goals (MDGs), yang disepakati oleh para pemimpin dunia dalam KTT

(Konferensi Tingkat Tinggi) Milenium pada September 2000. Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) antara lain memuat komitmen komunitas internasional terhadap pengembangan visi pembangunan. TPM terdiri dari 8 (delapan) butir kesepakatan. Antara lain (1) Menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar secara universal; (3) Mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan; (4) Mengurangi tingkat kematian anak; (5) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) Menjamin keberkelanjutan lingkungan; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Dari kedelapan butir TPM atau MDGs ini, isu kemiskinan menempati butir paling pertama. Dalam hal ini, pemberantasan kemiskinan di dunia mentargetkan pada tahun 2015 untuk mengurangi setengah dari penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari 1 US$ sehari dan mengalami kelaparan. 5. Penanganan Fakir Miskin sebagai bagian Isu Masalah Kemiskinan

Model kesejahteraan sosial di berbagai negara, dikenal empat model yaitu pertama , model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara. Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai skim jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contributions), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja (buruh). Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia

Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial swasta. Keempat , model minimal yang dianut oleh gugus negara-negara latin (Prancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil) dan Asia (Korea Selatan, Filipina, Srilangka). Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Indonesia jelas tidak sepenuhnya menganut negara kesejahteraan. Meskipun Indonesia menganut prinsip keadilan sosial (sila kelima Pancasila) dan secara eksplisit konstitusinya (pasal 27 dan 34 UUD 1945) mengamanatkan tanggungjawab 28

pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun letak tanggung   jawab pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Prinsip keadilan sosial di Indonesia terletak pada usaha secara bersama seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Sehingga tidak ada yang paling utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial adalah tanggung   jawab pemerintah, juga masyarakat, dunia usaha dan komponen lainnya. Konsekuensinya harus terjadi saling sinergi dalam penanganan masalah sosial antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha bahkan khususnya perguruan tinggi sebagai pencetak kader bangsa. 6. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Terdapat delapan bidang yang menjadi lingkup garapan profesi pekerjaan sosial sebagai profesi pemberdayaan, yaitu: (1) Street-level  services; (2) The Great society programs; (3) The poor; (4) the Homeless; (5) The unemployed; (6) Criminal offenders; (7) Crime and Funishment; (8) The criminal justice system.

Dalam penanganan kemiskinan, guna memperkuat keberfungsian sosial seseorang pendekatan pemberdayaan sosial menjadi salah satu pendekatan dari sekian banyak pendekatan dalam menangani permasalahan sosial. Pemberdayaan sosial lebih ditonjolkan karena didalamnya terkandung dua aspek yakni (1) penentuan nasib sendiri dimana si miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Dan (2) masyarakat adalah pelaku pembangunan. Pemberdayaan (empowerment ) menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto merupakan bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun internasional. Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

29

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap ; masyarakat miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif. (2) Peningkatan partisipasi sosial ; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat khususnya masyarakat miskin. (3) Solidaritas sosial  ; pemberdayaan sosial mampu menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat  ; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin. (5) Peningkatan   pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin ; lembaga keluarga miskin adalah   juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya ; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh, menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi tujuan utama pada pengentasan kemiskinan. Secara praktis, penanganan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan melalui pemberian bantuan kelompok usaha bersama, serta program terobosan melalui kerjasama yang melibatkan orsos dan LSM serta dunia usaha. Penyandang masalah kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial ( social  disfunctions ), sehingga harus dirubah menjadi berfungsi sosial yakni mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Pendekatan ini paling tidak memiliki dua unsur yang selalu ditekankan yaitu: Pertama keuntungan ekonomis dan kedua, keuntungan sosial. Unsur  pertama lebih menekankan pada keuntungan ekonomis dari perguliran hasil usaha yang diterima melalui paket bantuan usaha ekonomis produktif  (USEP), sedangkan unsur kedua lebih menekankan pada terjadinya interaksi sosial, kesetiakawanan sosial, kohesi sosial dan adhesi sosial antar anggota kelompok, maupun dalam lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan harus mampu merangsang pengembangan potensi si miskin untuk mampu berfungsi sosial. Pada dasarnya penyandang kemiskinan adalah the have little, mereka memiliki 30

sesuatu meski sedikit. Kebanyakan dari mereka adalah pekerja (keras), namun produktivitasnya sangat rendah. Acapkali jam kerjanya tak terbatas, namun penghasilannya tetap minim, usahanya kurang berkembang dan hanya bertahan pada tingkat subsistensi. Mereka umumnya sekedar untuk dapat hidup/untuk makan. Dalam

terminologi World Bank orang miskin demikian disebut economically active poor  atau pengusaha mikro. Dan meninjau struktur  konfigurasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, dari 39,72 juta unit usaha yang ada, sebanyak 39,71 juta (99,97%) merupakan usaha ekonomi rakyat atau sering disebut usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan bila kita menengok lebih dalam lagi, usaha mikro merupakan mayoritas, sebab berjumlah 98% dari total unit usaha atau 39 juta usaha (Tambunan, 2002 dalam Bambang Ismawan, Jurnal Ekonomi Rakyat, 2006). Terminologi economically active poor  dalam pembahasan BPS disebut dengan kelompok miskin produktif (15-55 tahun). Untuk lebih meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan maka penduduk miskin dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori, yaitu (a) Usia lebih dari 55 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang tidak lagi produktif (usia sudah lanjut, miskin dan tidak produktif), untuk kelompok ini program pemerintah yang dilaksanakan bersifat pelayanan sosial; (b) usia di bawah 15 tahun, yaitu kelompok masyarakat yang belum produktif (usia sekolah, belum bisa bekerja), program yang dilaksanakan bersifat penyiapan sosial; dan (c) Usia antara 15-55 tahun, yaitu usia sedang tidak produktif (usia kerja tetapi tidak mendapat pekerjaan, menganggur), program yang dilaksanakan bersifat investasi ekonomi, kelompok inilah yang seharusnya menjadi sasaran utama penanggulangan kemiskinan.

31

BAB IV KERANGKA TEORITIK A.

Fakir Miskin dan Masalah Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life (James. C.Scott, 1981), mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang sangat sedikit. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis, yang cara penanggulangannya membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai elemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan 32

keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Selama ini, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorentasi ekonomik, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, pendapat bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi defenisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach ), pendekatan pendapatan ( income approach), pendekatan kemampuan dasar ( human capability approach ) dan pendekatan 33

objective and subjective.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan ( lack of capabilities ) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid  standar  pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan ( the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), 1985). Dari pendekatan-pendekatan tersebut, indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kuranya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Indikator-indikator tersbut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS berikut ini: a. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004); b. Orang yang hidup dalam penghasilannya di bawah UMR c. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga 34

persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar  39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen (2001) penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin; d. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung; e. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga; f. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai; g. terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air  bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air; h. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluargannya untuk bekerja di atas tanah pertanian; i. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;   j. lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun   jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik; k. lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya pertisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam 35

perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka; dan l. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan ratarata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang. Dari berbagai definisi tersebut, maka indikator utama kemiiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya   jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi; (12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber  daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber  daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang 36

dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. B.

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Menurut Romanyshyn (1971:3), kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi yang memiliki tujuan utama mendorong peningkatan kesejahteraan individu dan masyarkat secara keseluruhan. Sementara, Compton (1980:34) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai representasi tugas kelembagaan negara yang bertanggungjawab untuk membantu individu dan lembaga-lembaga sosial lain untuk mendorong tingkat kesejahteraan baik individu maupun keluarga. Lembaga-lembaga pelayanan sosial diciptakan untuk memelihara tingkat keberfungsian sosial individu dan keluarga sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mengatasi masalahnya sendiri. Definisi ini secara khusus, menekankan aspek ”institusional” (kelembagaan) negara sebagai pemain utama kesejahteraan sosial. Subsistem yang terkandung di dalam pengertian Kesejahteraan Sosial secara luas menurut Kamerman & Kahn (1979) adalah: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemeliharaan penghasilan (income maintenance), (4) pelayanan kerja, (5) perumahan dan (6) pelayanan sosial personal (personal social services). Gagasan dan teori tentang kesejahteraan social pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kondisi yang diidealkan atau diimajinasikan oleh para pemikir dan pemegang kebijakan sosial. Gagasan-gagasan yang tertuang setidaknya, menurut pandangan Midgley, mencerminkan tiga kelompok besar  besar perspektif kebijakan social, yakni perspektif institusional, residual dan pembangunan sosial. Ketiganya mempertimbangkan peran negara, sektor  swasta dan masyarakat dalam menyediakan dukungan kelembagaan, anggaran dan tenaga profesional untuk membantu penciptaan kesejahteraan sosial. Menurut James Midgley (Midgley, 2005) Kondisi kesejahteraan mencerminkan tiga elemen dasar, yakni 1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya; 2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak; 3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan poten siyang dimilikinya . Peran pelbagai lembaga kesejahteraan sosial, baik pemerintah, lembagalembaga masyarakat dan swasta adalah memastikan bahwa baik individu, keluarga, maupun masyarakat dapat memenuhi ketiga elemen dasar  kesejahteraan sosial tersebut. Dengan demikian, maka pelayanan sosial dan program-program pengembangan masyarakat akan berorientasi pada peningkatan kapabilitas individu dan masyarakat untuk ”mampu mengatasi masalahnya”; mampu dan sanggup ”memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya” 37

dan memiliki kesempatan dan mampu ”memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya”. Dengan demikian, perspektif kesejahteraan sosial yang ingin di bangun di Indonesia tidaklah murni seperti konsep ”negara kesejahteraan” yang sudah berkembang di negara-negara lain, melainkan menyesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang ada. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut diperlukan ketentuan-ketentuan untuk mengaturnya. Prinsip-prinsip yang mengatur  berbagai macam program sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut disebut sebagai kebijakan sosial ( social policy). Para ahli mencatat beberapa perbedaan pengertian mengenai istilah kebijakan sosial (social policy). Hall dan Midgley (2004) misalnya menyebut tiga pengertian, yaitu 1. Sebagai sinonim dari intervensi pemerintah dalam penyediaan pelayanan sosial bagi kalangan miskin dan fakir miskin. Gagasan tentang negara kesejahteraan berasal dari keyakinan, bahwa negara memiliki tanggungjawab paling besar dalam penyediaan pelayanan sosial. Model ini selanjutnya disebut sebagai ”institutional welfare state” dan jika skala intervensi pemerintah lebih kecil dan targeted disebut sebagai ”residual welfare state”. 2. Sebagai jaring pengaman sosial. Gagasan tentang hal ini merupakan   jawaban atas dampak sosial dari perubahan-perubahan kebijakan ekonomi. Program diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu (targeted) untuk mengatasi masalah-masalah paling mendesak. 3. Sebagai ”livelihood”, yakni sebuah kebijakan terencana ke arah perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Livelihood mencakup aktivitas, asset dan akses terhadap pelbagai sumber daya yang secara keseluruhan menentukan kualitas hidup baik individu maupun keluarga. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dalam kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan searah, saling menunjang, saling melengkapi dan saling menopang dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. Ruang lingkup pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bergerak dalam upaya yang mengarah kepada semakin meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih adil dan merata. Kelompok masyarakat yang cenderung berada pada titik yang paling jauh untuk dapat menikmati pelayanan pembangunan dan berkesempatan berperan serta dalam proses pelaksanaan pembangunan adalah para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Dengan demikian pada dasarnya pembangunan bidang kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi mereka 38

yang dikategorikan penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, agar  mereka tidak tertinggal oleh warga masyarakat lainnya. Oleh karena itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang mengupayakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan salah satu aspek pembangunan kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan dan keadilan sosial, terutama bagi para penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, pada dasarnya menyangkut peningkatan berbagai aspek kehidupan manusia seperti : pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pemeliharan penghasilan, pelayanan kerja, pelayanan sosial personal.dan lain sebagainya. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial harus melibatkan pembangunan bidang-bidang lainnya yang terkait, agar  dapat mencapai tujuan seoptimal mungkin. Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui organisasiorganisasi formal, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu pelayanan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan merupakan bagian dari sistem nilai masyarakat. Oleh sebab itu usaha kesejahteraan sosial merupakan institusi dan kegiatan yang berkembang di dalam, diterima, atau mendapat dukungan dari masyarakat. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, adalah individu, keluarga dan komunitas memungkinkan untuk melakukan tindakan/ aksi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemaslahatannya (quality of life and wellbeing). Oleh karena itu, penggunaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi agar setiap kegiatan yang diciptakan bertumpu pada proses yang sifatnya partisipatif (terakomodasinya aspirasi, terbuka pilihan-pilihan dan terlibatnya semua komponen masyarakat/stakeholders).

C.

Pemberdayaan Fakir Miskin

Sistem jaminan sosial mencakup program asuransi sosial ( social  insurance ) dan bantuan sosial ( social assistance ). Diantara proses pemberdayaan dan sistem jaminan sosial, terdapat strategi peningkatan inklusi sosial, yang dapat diartikan kemampuan untuk aksesibilitas terhadap sumber  pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial, peran pekerja sosial menjadi pembuka akses/ pemberi peluang ( enabler) ditujukan dalam rangka peningkatan inklusi sosial. Pemberdayaan sosial, inklusi sosial dan jaminan sosial, merupakan dimensi-dimensi pembangunan sosial ( dalam pengertian terbatas menjadi dimensi pembangunan kesejahteraan sosial) dalam rangka membantu masyarakat secara lebih adil, efisien dan berkelanjutan ( help make societies more equitable, efficient and sustainable). 39

Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya, akan menghasilkan sistem perlindungan sosial (social protection) sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development ). Untuk membuat agar pembangunan kesejahteraan sosial dapat berkelanjutan, maka 3 (tiga) persyaratan utama, yaitu : Pertama, pembangunan kesejahteraan sosial harus responsif (social  responsive ) terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Kedua, pembangunan kesejahteraan sosial harus dapat diandalkan (social reliable ) yang ditunjukkan oleh penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan dibangunnya modal sosial. Dan ketiga, pembangunan kesejahteraan sosial harus melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial (social resilient ) terhadap situasi yang berisiko, goncangan (schocks), darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik. Oleh karena itu, penengkatan kesejahteraan sosial fakir miskin dilaksanakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, kesetiakawanan sosial, keterpaduan, responsif, inklusif, non diskriminatif dan menumbuhkan ketahanan sosial. Sejalan dengan itu, semangat pembangunan sosial akan diturunkan kedalam program-program yang sejalan dengan karakter  pembangunan sosial yang bernuansa investasi sosial, yaitu a. Investasi pada modal manusia ( human capital ) b. Investasi dalam program-program penciptaan lapangan kerja c. Investasi dalam pembentukan modal sosial ( social capital ) d. Investasi dalam pengembangan asset ( asset development ) e. Menghilangkan hambatan bagi partisipasi ekonomi f. Investasi dalam program-program sosial yang efektif secara biaya

D.

Pelaku Penanganan Fakir Miskin

Kita meyakini bahwa bahwa kerjasama antara pelbagai komponen sosial akan menentukan sukses pembangunan kesejahteraan sosial. Perspektif ini mendukung gagasan ”pluralisme kesejahteraan” yang memberi ruang sangat luas bagi kontribusi beberapa entitas sosial dalam penciptaan kesejahteraan sosial. Mereka mencakup negara, masyarakat sipil, sektor swasta dan lembagalembaga pembangunan international (Hall & Midgley, 2004). 1. Negara

Negara tetap memiliki peran sentral dalam perumusan regulasi, kebijakan, penyediaan anggaran dan memfasilitasi pengembangan program kesejahteraan sosial. Baik pemerintah pusat maupun daerah perlu membagi 40

tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan dan program. Pendekatan pembangunan sosial tidak setuju dengan usaha reduksi peran negara dalam kesejahteraan sosial. 2 . Masyarakat sipil

Masyarakat sipil juga memiliki peran sangat penting dalam pengembangan dan perbaikan kebijakan sosial dan implementasi program kesejahteraan sosial. Ia mencakup Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga-lembaga dan organisasi massa (ormas), dan organisasi-organisasi profesi. Ia dapat berberan sebagai lembaga’relief’, pelksana pelayan publik, pengembangan masyarakat dan pengorganisasi masyarakat. 3. Sektor Swasta

Sektor swasta belakangan semakin menunjukkan komitmen sosialnya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal itu telah menjadi semacam komitmen tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Mereka menyediakan dana, keahlian dan sumber daya yang dapat digunakan untuk pelbagai program pengembangan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk menciptakan suatu pembangunan ekonomi yang sensitif pada lingkungan dan keberlanjutannya. 4. Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan internasional

Lembaga-lembaga filantropi dan pembangunan international perlu juga dihitung sebagai salah satu komponen pelaku atau sumber daya kesejahteraan sosial. Mereka bekerja lintas negara dan mengembangkan suatu model program pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang relatif baik. Lembaga-lembaga tersebut bisa berbentuk lembaga yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) maupun berbentuk lembaga khusus yang dibentuk dalam kerangka bantuan resmi pembangunan dari negara-negara maju (official development assistance). Mereka dapat menjadi rekan kerjasama yang baik bagi pemerintah, kalangan masyarakat sipil, dan swasta.

41

BAB V MATERI MUATAN A. Definisi

1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 2. Penyelenggaraan Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 3. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 4. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, penyuluhan dan bimbingan dan/atau pelayanan sosial. 5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan fakir miskin. 8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. B. Asas, Hak dan Tanggung Jawab

Penanganan fakir miskin berasaskan: a. b. c. d. e. f.

Kemanusiaan; keadilan sosial; non-diskriminasi; kesejahteraan; kesetiakawanan; dan pemberdayaan.

Fakir miskin berhak: a. memperoleh derajat kehidupan yang layak; b. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; c. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; 42

d. memperoleh pendidikan dasar dan lanjutan yang dapat meningkatkan martabatnya; e. memperoleh pelayanan kesehatan yang optimum; f. menikmati hidup dan lingkungan yang sehat g. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; dan h. Mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya. Fakir miskin bertanggung jawab untuk memberdayakan dirinya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan; memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya; meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; dan menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya.

C. Penetapan Sebagai Fakir Miskin

Untuk mendapatkan bantuan pelayanan dasar, seseorang harus mengajukan permohonan dan membuktikan dirinya adalah fakir miskin ke petugas yang berwenang untuk ditetapkan sebagai fakir miskin dan/atau orang terlantar, yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan membuktikan bahwa fakir  miskin tersebut sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupannya; mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan; dan mempunyai sumber  mata pencaharian tetapi karena keadaan tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan diri dan keluarganya. Untuk dapat melaksanakan penanganan fakir miskin, Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pendataan yang dibutuhkan bagi kebijakan penanganan fakir miskin. Pendataan dilakukan melalui survei berdasarkan kriteria yang mengacu pada kebutuhan dasar fakir miskin. Pendataan dilakukan secara aktif untuk memperoleh data yang akurat. Data fakir miskin meliputi: a. data fakir miskin berdasarkan sasaran penanganan); b. data cakupan area kelaparan dan/atau kurang gizi; c. data kelompok rentan atau kelompok khusus; dan d. data ketahanan pangan. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data setiap tahun. Pemutakhiran data dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin. Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan fakir miskin 43

berdasarkan data setelah dilakukan verifikasi. Penetapan data fakir miskin merupakan dasar bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.

D. Penanganan Dan Sasaran Kategori Fakir Miskin

Penanganan fakir miskin merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial yang dilakukan melalui pemenuhan pelayanan sosial dasar, yang terdiri dari bantuan pangan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dasar; pelayanan perumahan dan sanitasi lingkungan; dan jaminan dan perlindungan sosial Penanganan fakir miskin diselenggarakan sebagai satu kesatuan sistemik yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat, dilakukan melalui: a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai jaminan terhadap partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar; b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir  miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif  krisis ekonomi, dan konflik sosial; da d. Kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan lembaga lembaga internasional. Penanganan fakir miskin dalam pemberian bantuan pangan yang dilakukan pemerintah dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan standar gizi bagi fakir miskin agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal, terutama dalam kondisi kedaruratan yang disebabkan oleh berbagai sebab. Disamping itu, agar  penyelenggaraan bantuan pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pemerintah wajib mengembangkan sistem dan mekanisme ketahanan pangan, yang didukung oleh peran serta masyarakat. Penananganan fakir miskin dalam memberikan perluasan kesempatan berusaha dilakukan sebagai upaya peningkatan standar kehidupannya yang layak, sehingga menjadi tanggaung jawab pemerintah , yang dapat dilakukan melalui peningkatan akses fakir miskin terhadap kesempatan kerja dan pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah; peningkatan akses berusaha melalui Lembaga Keuangan Mikro; dan pemberdayaan fakir miskin melalui peningkatan kemampuan usaha ekonomi produktif dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama atau kelompok usaha yang sejenis; dan

44

Penanganan kesehatan bagi fakir miskin dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi fakir  miskin agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang diselenggarakan secara cuma-Cuma, yang didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. Disamping itu, Negara, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi fakir miskin dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain yang dilakukan dengan cara yang tidk sah, sehingga diperlukan perlindungan bagi fakir miskin terhadap pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh tanpa memperhatikan kesehatan fakir miskin, jual beli organ dan/atau jaringan tubuh, dan penelitian kesehatan yang menggunakan fakir miskin sebagai objek penelitian dengan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi fakir  miskin. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi fakir miskin diutamakan bagi pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua fakir miskin yang diberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-Cuma, dengan berupaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif. Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada fakir  miskin untuk memperoleh pendidikan. Khusus bagi Fakir miskin yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa secara cuma-cuma. Penanganan fakir miskin dalam bidang perumahan dan permukiman dilakukan dengan memberikan hak kepada fakir miskin untuk menempati dan/atau menikmati rumah negara atau rumah susun negara yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Dalam kaitan ini, pemerintah wajib memberikan kemudahan kepada fakir miskin untuk menempati rumah melalui program pembangunan perumahan secara bertahap, yang diutamakan bagi fakir  miskin yang tidak berpenghasilan karena melampaui usia produktif, lansia, dan terlantar. Sementara itu, bagi fakir miskin yang memiliki penghasilan tetap dan/atau tidak tetap dapat memiliki rumah atau rumah susun, yang dilakukan dengan pemberian kemudahan pembiayaan; dan/atau pembangunan prasarana dan sarana dilingkungan perumahan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Jaminan dan Perlindungan Sosial bagi fakir miskin diberikan dalam bentuk   jaminan pemeliharaan dan perawatan, yang dimaksudkan untuk menjamin fakir  miskin, yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam kaitan ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan jaminan pemeliharaan dan perawatan fakir miskin, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga yang dapat mengadakan kerja sama dengan 45

berbagai pihak yang terkait dan dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari kerentanan sosial fakir miskin agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dapat dilakukan pemerintah agar  fakir miskin dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan kebutuhannya, dan memperoleh pekerjaan. Perlindungan sosial bagi fakir miskin diutamakan bagi fakir miskin dalam situasi darurat, yaitu yang menjadi pengungsi, menjadi korban kerusuhan, dan yang menjadi korban bencana alam. Perlindungan sosial bagifakir miskin yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, dan korban bencana, dilaksanakan melalui : a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan; dan b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi fakir miskin yang menyandang cacat dan fakir miskin yang mengalami gangguan psikososial. Disamping itu, fakir miskin perlu mendapatkan perlindungan khusus terutama bagi mereka yang berhadapan dengan hukum, yaitu meliputi fakir miskin yang berkonflik dengan hukum dan fakir miskin korban tindak pidana. Perlindungan bagi fakir miskin yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas fakir miskin secara manusiawi sesuai dengan martabat kemanusiaan dan pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya. Sementara itu, perlindungan khusus bagi fakir miskin yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Sasaran penanganan fakir miskin adalah individu, keluarga, dan kelompok masyarakat, yang dikelompokkan berdasakan kelompok umur, Sasaran penanganan fakir miskin diprioritaskan kepada: a. orang lanjut usia terlantar; b. penyandang cacat fisik; c. penyandang cacat mental; d. penderita penyakit kronis; dan/atau e. orang yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi. Selanjutnya penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: a. bantuan pangan dan sandang; b. penyediaan pelayanan perumahan dan permukiman; c. penyediaan pelayanan kesehatan; 46

penyediaan pelayanan pendidikan; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;  jaminan sosial; penyuluhan dan bimbingan; dan/atau pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui: pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai bentuk jaminan terhadap partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar; peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha; jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin yang antara lain disebabkan oleh bencana alam, dampak negatif krisis ekonomi, dan konflik sosial; dan kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan. d. e. f. g. h.

Secara khusus, ebijakan penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, perhatian, dan bantuan khusus, terutama kepada : a. para ibu selama periode sebelum hamil, masa kehamilan, sesudah melahirkan dan menyusui, sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan bekualitas; b. anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan kesehatan; dan c. keluarga yang anggotanya tidak mengonsumsi zat adiktif. E. Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin terdapat pembagian tugaa, wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuaintingkatannya yang mencakup memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin, mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin, menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan mengalokasikan dana dalam APBN dan APBD untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Sementara, dalam menjalankan tugasnya tersebut pemerintah dan pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin pada tingkat nasional. Tanggung Jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanganan fakir miskin, meliputi : a. pemberian jaminan sosial untuk fakir miskin; b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; c. penyediaan fasilitas pelayanan pendidikan dasar dan lanjutan; d. pemberian bantuan kebutuhan dasar sebagai akibat yang timbul di luar  kehendaknya;

47

F. Data dan Informasi

Untuk menjamin penanganan fakair miskin yang tepat sasaran, berhasil dan berdaya guna, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dan mengembangkan informasi dan data dasar yang dibutuhkan bagi kebijakan penanganan fakir miskin. Informasi dan data dasar meliputi data fakir miskin menurut area geografis, data cakupan area kelaparan dan/atau kurang gizi, data kelompok rentan atau kelompok khusus, dan data ketahanan pangan. G. Sumber Daya

Sumber daya penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi: 1. sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial, dan penyuluh sosial, yang memiliki kualifikasi: a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial; b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial. 2. Sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi panti sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, atau rumah perlindungan sosial. 3. Sumber pendanaan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. sumbangan masyarakat; d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan; e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. H. Koordinasi Pengawasan

Pemerintah mengoordinasikan kebijakan penanganan fakir miskin di tingkat nasional dan daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penangan fakir miskin dilakukan oleh Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara koordinasi dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan penanganan fakir miskin sesuai dengan kewenangannya, dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dalam pengawasan dan pembinaan dengan memperhatikan hak-hak dasar fakir miskin.

48

I. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat diberikan kesempatan sebagai perencana, penyedia, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin. Peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial dasar meliputi: a. perorangan; b. keluarga; c. kelompok; d. organisasi sosial; e. yayasan; f. lembaga swadaya masyarakat; g. organisasi profesi; h. pengusaha; dan/atau i. organisasi kemasyarakatan. Dunia usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

J. Ketentuan Pidana

Bagian ketentuan pidana dirumuskan di dalam sistematika konsep awal rancangan Undang-Undang. Ketentuan pidana tidak harus ada dalam setiap Undang-Undang. Apabila di dalam materi poko yang diatur terdapat hal-hal yang dirumuskan berkaitan dengan larangan, kewajiban, atau keharusan maka dapat ditentukan pidananya. Ketentuan ini bertujuan agar materi muatan rancangan Undang-Undang dapat berlaku secara efektif dengan menerapkan suatu unsur  paksaan dalam bentuk sanksi pidana. Penanganan fakir miskin bukan hanya kewajiban Pemerintah maupun Pemerintah daerah, tetapi masyarakatpun berperan serta dalam penanganan fakir  miskin. Untuk menjalankan peran sertanya, maka masyarakat baik dalam bentuk perorangan, sekelompok orang atau korporasi melakukan pengumpulan dana baik yang berasal dari masyarakat yang bersifat insidental, donatur tetap maupun bantuan yang berasal dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan fakir miskin. Penanganan tersebut dilakukan antara lain dengan memberikan bantuan bagi yang terkena bencana alam, memberikan bantuan sosial seperti biaya pendidikan, pemberian modal untuk usaha ataupun digunakan untuk kebutuhan suatu panti asuhan. Selain itu ada samksi bagi sesorang yang memalsukan data verifikasi yang telah ditetapkan sebagai data fakir miskin, Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan terhadap dana yang dikumpulkan oleh perseorangan, sekelompok orang maupun korporasi maka perlu diberikan rumusan larangan, agar mereka tidak menyalahgunakan dana tersebut

49

untuk tujuan diluar penanganan fakir miskin. Jika mereka melanggar ketentuan tersebut maka diberikan sanksi pidana. Dalam rumusan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalan Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain ( Pasal 103 KUHP). Dalam merumuskan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda maka perlu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. K. Ketentuan Penutup

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan UndangUndang; b. nama singkat; c. status Undang-Undang yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam ketentuan penutup rancangan undang-undang mengenai fakir  miskin, menentukan status peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fakir miskin telah ada tetapi belum terintegrasi dalam satu undang-undang. Dengan adanya Undang-Undang tentang fakir miskin maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang fakir miskin tetap berlaku sepanjang pengaturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang fakir miskin. Ketentuan penutup memuat tentang berlakunya suatu Undang-Undang. Undang-Undang Tentang Fakir Miskin berlaku sejak tanggal diundangkan dan memerintahkan untuk pembentukan peraturan pemerintah sebagaimana yang telah ditentukan dalam rancangan Undang-undang Tentang Fakir Miskin paling lambat satu tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini. Peraturan pemerintah harus segera dibentuk agar dapat terlaksananya aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Tentang Fakir Miskin.

50