Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

MENI NGKATKAN NGKATKAN KEPATUHAN KEPATUHAN WAJI B PAJAK PAJAK DAN PENERI PENERI M AAN NEGARA YANG YANG DI KAI TKAN DE NGAN SI SI STEM PERPAJAKAN PERPAJAKAN I NDONESI NDONESI A

I.

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi dan naiknya harga barang-barang serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal

dari

dalam

negeri

maupun

luar

negeri.

Namun

seiring

dengan

berkembangnya kemampuan analisis para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari luar negeri akan semakin dikurangi. Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Adapun masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (public finance), finance), penegakan hukum (law enforcement), enforcement), struktur organisasi (organizational structure), structure), tenaga kerja (employees), (employees), etika (code of conduct), conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur PERPAJAKAN

SYAHID JAFAR (017/PPAk-XVI/2012)

Page 1

MENI NGKATKAN KEPATUHAN WAJI B PAJAK DAN PENERI M AAN NEGARA YANG DI KAI TKAN DE NGAN SI STEM PERPAJAKAN I NDONESI A

organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan. II.

PEMBAHASAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat.

Pembayaran

pajak

merupakan

perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan,

pelayanan,

dan

pengawasan.

Dalam

melaksanakan

fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam suatu negara apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpaja kannya.

PERPAJAKAN


Page 2


Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu, dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya serta sistem perpajakan Indonesia. Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama yang hendak dicapai oleh berbagai otoritas pajak didunia. Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka Ditjen Pajak melakukan peningkatan terhadap Good Governance dan pelayanan prima (Service Excellent ) dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan melakukan Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Indonesia. Upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak kali ini dilakukan melalui reformasi tata cara dan administrasi perpajakan yang pada prinsipnya bertujuan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kedua, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan agar antar wajib pajak satu dengan wajib pajak lainnya tidak ada yang merasa dirugikan. Keempat, meningkatkan pelayanan perpajakan melalui peningkatan kualitas aparatur atau SDM (sumber daya manusia) perpajakan dan melalui pemanfaatan kemajuan tekhnologi informasi (TI). Dan, kelima, tentu saja merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal-hal tersebut di atas jelas akan menjadi andalan reformasi perpajakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak. Walau, keberhasilan dari usaha tersebut kembali akan tergantung kepada moral para wajib pajak dan moral para aparat perpajakan itu sendiri yang selama ini disinyalir masih banyak yang "bermain mata" dengan para wajib pajak besar potensial, yang seringkali mencari celah untuk meringankan pajak yang harus mereka bayar.

PERPAJAKAN


Page 3


Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Selisih tersebut merupakan kesempatan penerimaan pajak yang hilang (tax revenue forgone), karena jumlah tersebut seharusnya diterima oleh Pemerintah tetapi kenyataannya tidak. Untuk mengetahui besamya selisih tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui selisih antara pajak yang dilaporkan/dibayar dan pajak yang seharusnya dibayar (terutama oleh wajib pajak orang pribadi), di Amerika Serikat diperkenalkan suatu program yang disebut Taxpayer Compliance Measurement Program(TeMP). Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Namun jika sistem administrasi otoritas perpajakan dari suatu negara lemah dalam artian tidak mampu mengawasi kepatuhan substansi pembayaran pajak dari wajib pajak, maka hal tersebut dapat mendorong wajib pajak tersebut tidak patuh. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan

perpajakan

yang

diskriminasi

justru

mengakibatkan

rendahnya

kepatuhan Wajib Pajak. Database yang lengkap dan akurat mendorong kepatuhan wajib pajak karena database menyediakan data dan informasi mengenai seluk beluk usaha wajib pajak termasuk kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara akurat dan realtime. Sehingga hal tersebut mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak tidak PERPAJAKAN


Page 4


dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya. Selain itu, database sangat membantu fiskus untuk dapat mengenali usaha dan perilaku wajib pajak (knowing your taxpayers); yang dilayani dan sekaligus mengawasi kepatuhannya. Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak (tax revenue) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka tax coverage ratio akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak. III.

KESIMPULAN

Tidak dapat dipungkiri jika pajak merupakan sumber pendapatan utama setiap negara di dunia. Tentu keberadaan pajak sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara dan pemerintahan. Di negara-negara maju dan berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industri nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak berfungsi dalam pembiayaan (budgeter) pembangunan, terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang, termasuk pemeliharaannya. Kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan Pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian terdapat variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, dan database. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogianya

mempercepat

proses

terwujudnya

pemerintahan

yang good

governance dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (public) mengenai alokasi penggunaan uang pajak. Diseminasi kebijakan dan perlakuan perpajakan secara berkesinambungan dilaksanakan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokohtokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi PERPAJAKAN


Page 5


pengusaha, pedagang maupun profesi. Penyempurnaan perangkat aturan yang tidak mendorong dunia usaha yang kondusif misalnya aturan yang menimbulkan diskriminasi usaha atau yang mendorong wajib pajak menjadi tidak patuh. Dalam rangka pengenalan kegiatan usaha wajib pajak (knowing your taxpayers) untuk tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah seyogianya melaksanakan kegiatan

pendukung (supporting

activities) yaitu

kemitraan

dengan

dunia

usaha (industry partnership), aktivitas himbauan(leverage activity), dan kunjungan ke lokasi usaha wajib pajak (spot audit). Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengembangkan sistem pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya (database management system) sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

PERPAJAKAN


Page 6

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Recommend Documents