PERTEMUAN 12 METODE PENDEKATAN PENDEKATAN HUKUM HU KUM PERSELISIHAN A. IDENTIT IDENTI TAS MATA MATA KULIAH 1. PROGRAM STUDI 2. NAMA MAT MATA KULIAH KULIAH 3. JUMLAH SKS
: ILMU HUKUM : HUKUM ANTAR ANTAR TA TATA HUKUM HUKUM : 2 SKS
4. MATA MATA KULIA KUL IAH H PRASYARA PRA SYARAT T 5. DESKRIPSI DESKR IPSI MATA MATA KULIAH KULI AH
: :
Mata Kuliah ini membahas tentang HATAH INTERN dan HATAH EXTERN (Hukum Perdata Internasional), beserta dengan masing-masing kasus dan penyelesainnya penyelesainnya baik dalam maupun HAT HATAH INTERN maupun Hukum Perdata Internasional (HPI) / HATAH EXTERN. 6. CAPAIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN PEMBELAJAR AN
:
Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah HATAH, diharapkan dapat memahami perumusan HAT HATAH INTERN beserta bagian-bagaiannya, bagian-bagaiannya, memahami HPI bererta kasus-kasusnya, dan bagaimana cara memahami dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan HATAH INTERN dan HPI (Hukum Perdata Internasional). 7. PENYUSUN
: DADANG GANDHI. S.H.,M.H. S.H.,M. H.
B. KATA PENGANTAR
Setiap mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum sebelum menyelesaikan pendidikan S1 S1 wajib menyelesaikan menyelesaikan tugas penyusunan penyusunan skripsi salah satu mata mata kuliah pada Program Studi S1 Ilmu Hukum yaitu Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) dan Mata Kuliah HATAH ini merupakan salah satu makalah wajib yang diberikan atau diajarkan pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada semester ganjil yaitu semester V (Lima). Mata Kuliah HATAH ini pembagiannya terdiri atas HATAH INTERN yang berlaku secara intern dilingkungan dilingkungan hukum di Indonesia beserta contoh-contoh contoh-contoh kasusnya dan HATAH EXTERN atau lebih dikenal sebagai Hukum Perdata Internaisonal (HPI) beserta contoh-contoh contoh-contoh kasus-kasusnya dan HPI ini sebenarnya merupakan hukum nasionalnya masing-masing Negara karena adanya titik pertalian antara hukum hukum nasionalnya masing-masing masing-masing warga warga Negara ( ) dinamakan HPI. Semoga Semoga mahasiswa dapat memahami Mata Kuliah Hukum Antar Tata Hukum ini. Terima Kasih Tangerang Selatan
Tangerang Selatan Penyusun Dadang Gandhi. S.H.,M.H.
C. DAFTAR ISI a. Identitas Mata Kuliah b. Kata Pengantar c. Daftar Isi d. Pertemuan 12 : Metode Pendekatan Hukum Perselisihan a) Tujuan Pembelajaran b) Uraian Materi c) Latihan Soal/Tugas d) Daftar Pustaka
PERTEMUAN 12 METODE PENDEKATAN HUKUM PERSELISIHAN A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Metode Pendekatan dalam Hukum Perselisihan, baik dalam titik taut primer maupun dalam titik taut sekunder, sehingga mahasiswa mampu: 1. Memahami dan menjelaskan bagaimana proses penyelesaian perkara HATAH dengan menggunakan metode pendekatan hukum perselisihan.
ema am an men e as an aga mana proses penye esa an per ara engan menggunakan metode pendekatan hukum perselisihan. 2. Menjelaskan prosedur penyelesaian perkara terkait dengan hukum prselisihan bidang HPI. .
A. URAIAN MATERI
Sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnnya, fungsi hukum perselisihan pada dasarnya menentukan hukum yang seharusnya diterapkan untuk menyelesaikan masalah hukum yang melibatkan lebih dari satu asas, kaidah, atau peraturan hukum. Penentuan hukum yang seharusnya berlaku ini tentu harus dilakukan dengan menggunakan cara yang tepat dan standar sehingga setiap orang yang akan menyelesaikan kasus-kasus hukum perselisihan memiliki cara yang terukur, pasti, dan prediktabel. Metode penyelesaian perkara-perkara hukum perselisihan memiliki beberapa pranata Hukum yang luas, khususnya: Titik-titik taut (connecting factors, aanknopingspunten, Aanknupungspunten); Kualifikasi (qualification, characterization, qualificatie, characterization). Untuk lebih jelasnya, metode penyelesaian perkara-perkara hukum perselisihan tersebut akan dibahas berikut ini. 1. Titik Taut Titi taut adalah “faktor-faktor atau fakta-fakta khusus di dalam suatu peristiwa hukum atau persoalan hukum yang menunjukkan pertalian khusus dengan sistem aturan atau sistem hukum tertentu”. Di dalam suatu peristiwa hukum, senantiasa akan dapat dijumpai adanya fakta (-fakta) penting yang membentuk pertalian/pertautan antara persoalan yang dihadapi dengan suatu aturan di dalam sistem hukum tertentu. Contoh: a. A, seorang wanita berkewarganegaraan Belanda, berusia 25 tahun, tidak menikah. b. A adalah ahli waris dari orang tua yang kaya raya sehingga ia memiliki asset baik dalam bentuk uang kas, emas murni, perusahaan, dan benda tetap. c. Asset berupa benda tetap terletak di Indonesia, Suriname, dan Curacao. d. A berniat untuk menjual seluruh aset benda tetapnya. Pada contoh diatas, fakta-fakta menunjukkan bahwa kewarganegaraan A adalah Belanda, benda tetap yang diwarisinya di Indonesia, Suriname dan Curacao. Fakta-fakta tersebut merupakan titik-titik taut, yang mengkaitkan perkara dengan tempat-tempat tersebut, dan pada gilirannya mengakibatkan timbulnya kemungkinan bahwa hukum Belanda, Indonesia, Suriname, Curacao menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai hukum yang berlaku dalam menyelesaikan perkara perwarisan yang bersangkutan. Di lain pihak, fakta bahwa A telah berusia 25 tahun dan belum menikah adalah fakta hukum yang penting dalam perkara tersebut sebagai fakta-fakta yang dapat menentukan status kecakapan A dalam melakukan perbuatan hukum. Demikian juga fakta ke-2 dan ke-4 diatas merupakan fakta-fakta hukum yang penting.Namun, fakta-fakta tersebut bukanlah merupakan titik taut dalam pengertian hukum perselisihan karena tidak mengaitkan kasus tersebut pada suatu sistem aturan atau sistem hukum tersebut. Hukum perselisihan membedakan pengertian titik taut ini ke dalam titik taut primer dan titik taut sekunder. a. Titik taut primer (disebut juga sebagai titik taut pembeda) Sudargo Gautama memaknai titik taut primer ini sebagai “hal-hal yang merupakan tanda adanya persoalan hukum antargolongan. Pengertian ini tidak hanya dapat diterapkan di dalam hukum antargolongan, tetapi juga pada bidang-bidang hukum perselisihan pada umumnya.Titik taut primer adalah fakta yang membedakan kasus yang dihadapi tersebut dari kasus yang sepenuhnya tunduk pada satu aturan/sistem aturan/sistem hukum dan karena itu menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah kasus hukum perselisihan.Ciri yang membedakan adalah bahwa dengan adanya titik taut tersebut, kita mengetahui terlibatnya lebih dari satu aturan hukum atau sistem hukum di dalam perkara tersebut. kembali pada contoh di atas, setelah menyadari keterlibatan lebih dari satu sistem hukum di dalam perkara tersebut karena adanya perbedaan sistem hukum dari pihak yang memiliki kekayaan (Belanda) dengan hukum dari letak benda-benda tetap yang dimiliki orang tersebut (Indonesia, Suriname, Curacao), maka titik taut perimer dalam perkara ini adalah perbedaan sistem hukum yang berlaku terhadap pemilik benda dengan sistem hukum yang berlaku terhadap benda tetap. Perhatikan juga beberapa contoh berikut: ! !
terhadap benda tetap. Perhatikan juga beberapa contoh berikut: Seandainya seorang wanita Belanda pada tahun 1912 akan menikah dengan seorang laki-laki Cina, maka perbedaan golongan penduduk dari para pihak tersebut merupakan titik taut primer dari perkara (yang wanita adalah golongan Eropa yang tunduk pada hukum perdata Barat, sedangkan yang laki-laki adalah golongan Cina, yang tunduk pada hukum adat Cina). Seorang penduduk Kotamadya Tegal sedang bepergian ke Kabupaten Tegal dan buang air (kencing) sembarangan di wilayah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Perda yang berlaku di Kabupaten Tegal, orang itu dapat dikenai denda sebesar Rp. 100.000,00. Perbedaan asal usul dari pelaku dan tempat terjadinya pelanggaran merupakan titik taut primer dalam perkara ini. B sedang mengajukan permohonan penerbitan izin membuat bangunan (IMB) di Kota Berawan. B telah memenuhi semua persyaratan pendaftaran IMB sesuai Perda Kota Berawan Nomor 15 tahun 2002 yang berlaku pada saat permohonan diajukan. Ketika permohonan izin tersebut sedang dalam proses penerbitan pada instansi yang berwenang, ternyata Pemerintah Daerah Kota Berawan menerbitkan sebuah peraturan daerah yang baru, yang mensyaratkan dimasukkannya daftar riwayat tanah sebagai salah satu dokumen perizinan. Syarat tersebut tidak ada di dalam Perda 15/2002. Pebedaan hukum yang berlaku antara saat pengajuan permohonan IMB dan pada saat permohonan harus diputuskan merupakan titik taut primer dari perkara ini. b. Titik taut sekunder (disebut juga titik taut penentu) Titik taut sekunder adalah fakta yang digunakan untuk menentukan hukum apa atau hukum mana yang seharusnya diberlakukan terhadap perkara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum/ kaidah hukum/ peraturan. Yang dianggap sebagai titik taut sekunder dalam hukum perselisihan adalah faktor-faktor penentu, seperti: 1) Pilihan hukum yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak di dalam perjanjian. Titik taut ini hanya diakui di bidang hukum kekayaan dan perikatan. 2) Pilihan hukum yang disimpulkan oleh hakim/ pilihan hukum secara diam-diam (tidak tegas). Hal ini dapat disimpulkan dari: Bentuk dan isi perjanjian yang dipilih para pihak (misalnya, WN Indonesia membuat perjanjian trust (yang hanya dikenal di dalam hukum Inggris) dengan orang Inggris, dapat disimpulkan bahwa dia tunduk pada/ memilih hukum Inggris secara diamdiam). Suasana/ lingkungan/ milieu/ tempat terjadinya perbuatan hukum (misalnya, orang Belanda membeli padi secara langsung kepada seorang petani di Ciwidey, dapat dianggap dia memasuki milieu bumiputera dan tunduk pada Hukum Adat Sunda). Kedudukan salah satu pihak yang lebih penting/ lebih dominan/ lenih menentukan [misalnya seorang bumiputera membuka rekening bank (lembaga perbankan pada masa Hindia Belanda hanya dikenal di dalam hukum perdata Barat), maka dapat disimpulkan bahwa dia tunduk secara diam-diam pada hukum perdata Barat)]. 3) Pembebanan hukum atau pilihan hukum yang diperintahkan/ diwajibkan pemberlakuannya oleh negara/ penguasa melalui perundang-undangan, yang mengakibatkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu terhadap seseorang yang seharusnya tidak terikat pada sistem hukum tersebut. Pembebanan hukum ini banyak dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di masa pemerintah adakalanya mewajibkan orang bumiputera atau Timur Asing yang seharusnya tunduk pada hukum adat, untuk tunduk dan terikat pada aturan-aturan hukum perdata Barat. Misalnya, Stbl. 1924 No. 556 dan 557 yang mengakibatkan berlakunya hukum perdata Barat atas golongan penduduk Timur Asing (dengan beberapa pengecualian). 4) Fakta-fakta khusus yang oleh kaidah/ asas hukum perselisihan negara tersebut ditetapkan sebagai titik taut terpenting untuk menentukan hukum yang berlaku dalam masalah hukum perselisihan tertentu. Contoh : Pasal 56 (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan menetapkan menentukan bahwa: “Perkawinan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkandan !
!
!
!
!
!
menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkandan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.” Berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan itu sendiri, tampak bahwa Undang-Undang Perkawinan ini menggunakan asas lex loci solutionis.Berarti pula, tempat dari dilaksanakannya peresmian perkawinan merupakan titik taut sekunder (titik taut penentu) yang harus digunakan dalam menetapkan keabsahan perkawinan antara WNI dan WNA atau antar-WNI yang dilakukan di luar negeri.Artinya, hukum yang seharusnya berlaku untuk menentukan keabsahan perkawinan adalah hukum dari tempat perkawinan diresmikan. 2. Kualifikasi Kualifikasi adalah proses yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendefinisikan persoalan/ masalah hukum yang terbit dari perkara yang dihadapi, serta menetapkan kategori yuridis, dari masalah hukum tersebut. Dalam prosesnya, apabila orang menghadapi suatu perkara, berdasarkan fakta-fakta yang relevan di dalam perkara tersebut ia harus dapat mendefinisikan/ merumuskan persoalan hukum yang sedang dihadapi (kualifikasi fakta). Dalam melaksanakan kualifikasi fakta, orang harus juga memilih dan memilah fakta-fakta apa saja yang dianggap relevan dan memiliki akibat hukum tertentu terhadap perkara. Setelah kualifikasi fakta, orang harus memasukkan peristiwa hukum yang didefinisikan tadi ke dalam kategori yuridis tertentu. Jadi, dalam kualifikasi hukum orang menentukan peristiwa hukum atau hubungan hukum apa yang dihadapi sebagai perkara, berdasarkan kategori yang dikenal di dalam sebuah sistem hukum tertentu. Contoh : Perkara: C, seorang wanita warga negara Belanda yang belum menikah dan tidak kaya berniat untuk menikah dengan D, seorang saudagar pedagang hasil bumi pria penduduk Hindia Belanda dari golongan Timur Asing Cina yang kaya raya. Perkawinan dilaksanakan pada tahun 1926 di Batavia. Kualifikasi faktanya: Fakta yang relevan, C adalah wanita warga negara Belanda, D adalah pria Timur Asing Cina, pernikahan pada tahun 1926 di Batavia.Fakta tersebut relevan karena memiliki akibat hukum. Fakta tahun 1926 terjadi di Batavia: menentukan tentang hukum apa yang berlaku pada waktu itu di tempat itu. Fakta perkawinan: melibatkan lembaga dalam hukum keluarga yang menimbulkan hubungan dan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Fakta C berkewarganegaraan Belanda: untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi orang tersebut. Fakta D golongan penduduk Cina: untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi orang tersebut. Fakta bahwa C bukan seorang kaya tidaklah relevan dalam perkara ini karena tidak ada akibat Hukum yang dapat terbit dari fakta tersebut. Demikian juga fakta bahwa D adalah seorang yang kaya raya, dalam perkara ini tidak berakibat hukum apa pun. Dengan demikian, fakta-fakta yang tidak relevan ini dapat diabaikan pada saat proses kualifikasi dijalani. Kesimpulan atau hasil dari proses kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum akan bergantung pada sumber-sumber hukum yang terkait pada perkara tersebut dan pemahaman terhadap sumbersumber hukum yang seharusnya digunakan dalam proses kualifikasi tersebut akan sangat menentukan ketepatan hasil kualifikasi. Selanjutnya, dari fakta-fakta yang dianggap relevan di atas, orang dapat memahami mereka sebagai satu kesatuan dan berdasarkan pemahaman itu kemudian menentukan apa kategori yuridis dari fakta-fakta tersebut dengan memerhatikan isi perundang-undangan yang ada. Dalam contoh perkara di atas, fakta-fakta tersebut, misalnya dapat dikategorikan/ dikualifikasikan sebagai peristiwa perkawinan antargolongan. 3. Prosedur Penyelesaian Perkara Beberapa tahap penting yang harus dilalui untuk menentukan cara penyelesaian perkara hukum perselisihan dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut (bagian ini hanya memberikan gambaran singkat tentang bagaimana langkah umum yang harus dilakukan, bukan memberikan penjabaran yang bersifat komprehensif): a. Menyusun kasus posisi dari perkara Langkah awal dari penyelesaian perkara dilakukan dengan menyusun kasus posisi dari perkara tersebut.Artinya, kita harus mengumpulkan semua fakta dan informasi yang relevan. Pada saat fakta-fakta dalam rangka merumuskan kasus posisi inilah orang akan memilih dan memilah fakta dan informasi yang relevan (melakukan kualifikasi fakta) dan !
!
!
!
relevan. Pada saat fakta-fakta dalam rangka merumuskan kasus posisi inilah orang akan memilih dan memilah fakta dan informasi yang relevan (melakukan kualifikasi fakta) dan menyusunnya ke dalam suatu urutan yang sistematik. b. Menentukan ada/tidaknya peristiwa hukmu perselisihan Berdasarkan kasus posisi tersebut orang kemudian harus menentukan apakah di antara kasus tersebut terdapat fakta-fakta yang mempertautkan perkara dengan lebih dari satu sistem hukum/ kaidah hukum/ peraturan (“ mencari titik-titik taut primer”).Jika perkara tersebut ternyata memiliki titi taut primer, barulah terbit kebutuhan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menggunakan metode pendekatan dan metode Hukum Perselisihan. c. Menentukan masalah hukum utama yang muncul dalam perkara Biasanya penentuan masalah hukum ini dilakukan dengan menentukan hal-hal, seperti pokok gugatan/ permohonan, pokok yang diperuangkan/dipersengketakan oleh para pihak, hubungan hukum yang mengikat para pihak, dan seterusnya. Dari penentuan masalah hukum utama ini, anda akan dapat menemukan/ menyimpulkan apa yang merupakan kualifikasi hukum dari perkara tersebut. Aktivitas ini merupakan satu rangkaian aktivitas yang tidak perlu diperdebatkan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, apakah menentukan masalah utama dari perkara ataukah menentukan kualifikasi hukum dari perkara. d. Menentukan titik taut sekunder dari perkara Dari perkara yang anda hadapi, harus dicari apa yang merupakan fakta penentu untuk menunjuk hukum yang seharusnya menyelesaikan perkara. Titik taut sekunder tersebut dapat ditemukan di dalam asas hukum atau kaidah hukum yang termuat di dalam sumber hukum yang terkait dengan perkara.Sebagai contoh, seorang wanita di Indonesia menikah dengan laki-laki singapura.Perkawinan dilaksanakan di London (Inggris) pada tanggal 12 April 2011.Dalam situasi ini kita menghadapi kasus yang dapat dikualifikasikan sebagai “perkawinan yang dilakukan di luar negeri, yang salah satu pihaknya adalah WNI”.Secara lebih singkat, kasus seperti ini sering dikualifikasikan sebagai “perkawinan di luar negeri”. Pertanyaan hukum/ masalah hukum yang paling pokok dalam perkara ini adalah “dapatkah perkawinan yang dilakukan di luar negeri dianggap sebagai perkawinan yang sah di Indonesia?” untuk menjawab pertanyaan ini masalah ini, kita harus memerhatikan isi dari Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan yang telah menjadi contoh sebelumnya. Sekali lagi disitir di sini rumusan pasal tersebut: “Perkawinan di luar negeri antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.” Ayat (1) ini memuat dua hal: Pertama, berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan, undang-undang perkawinan ini menentukan tempat dari dilaksanakannya perkawinan merupakan titik taut sekunder dari keabsahan perkawinan antara WNI dan WN Singapura. Peraturan ini menggunakan asas lex loci solutionis. Artinya, hukum yang seharusnya berlaku untuk menentukan keabsahan perkawinan adalah hukum dari tempat perkawinan dilaksanakan, yang dalam hal ini di Singapura. Berarti, apabila perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum Singapura, perkawina tersebut akan dianggap terpenuhi keabsahan pelaksanaannya. Kedua, berkaitan dengan syarat materiil perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak WNI yang melakukan perkawinan di luar negeri (masalah status/ kewenangan seseorang dalam melakukan perkawinan di luar negeri). Undang-undang perkawinan ternyata mengatur bahwa WNI tersebut tidak boleh melanggar isi ketentuan syarat materiil dalam undang-undang perkawinan. Peraturan ini menundukkan WNI tersebut pada hukum Indonesia sekalipun perkawinan dilakukan di luar negeri (dalam hal ini di Singapura). Berarti titik taut sekunder dari masalah syarat materiil perkawinan didasarkan pada lex patriae (hukum dari tempat WNI tersebut berkewarganegaraan). Dengan demikian, apakah wanita Indonesia tersebut dianggap telah cakap untuk melakukan perkawinan, telah memenuhi semua syarat materiil dan procedural agar perkawinan itu dapat dilaksanakan, harus diatur dengan hukum Indonesia (Undang-Undang Perkawinan). !
!
, Indonesia (Undang-Undang Perkawinan). e. Penyelesaian kasus Langkah terakhir dalam tahap penyelesaian sengketa ini adalah dengan menentukan apakah perkawinan ini sah atau tidak (berarti kita harus menelusuri hukum Singapura, mencari apa syarat pelaksanaan perkawinan di Singapura, dan menentukan apakah pihak wanita Indonesianya telah memenuhi syarat materiil untuk melaksanakan perkawinan, maka kita harus menggunakan hukum Indonesia untuk menentukan apakah syarat tersebut telah terpenuhi sehingga dapat menentukan apakah wanita Indonesia tersebut telah berhak untuk menikah. B. SOAL LATIHAN/ TUGAS 1. Bagaimana menurut pendapat saudara ciri-ciri bahwa suatu kasus dalam HATAH itu dapat diselesaikan menurut HPI Indonesia, coba berikan contoh kasusnya. 2. Apaperbedaan prinsip antara titik taut primer dengan titik taut sekunder, sehingga suatu kasus di bidang HPIdapat diselesaikan menurut lex fori hukum sang hakim. D. DAFTARPUSTAKA Hardjowahono. Dasar-dasar HukumPerdata Internasional. Edisi Kelima. Citra Aditya Bukti, Bandung.2013.
13
