MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN BUKU SUMBER SUMBER : 1.Hukum Lingkungan, PT.RajaGrapindo Persada Jakarta, 2011,Prof.DR. Tadir Rahmadi,SH, LLM 2. Hukum Lingkungan,Alumni, 2001 Bandung,Prof.DR.M.Daud Silalahi,SH 3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan ,CV. Mandar Maju,2012 Bandung, A`an Efendi,SH, MH
Pertemuan Ke – 1 1
HUKUM LINGKUNGAN A. Pengertian Dan Pembidangan Hukum Lingkungan Hukum lingkungan adalah merupakan sebuah cabang disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan – kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam, lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Hukum
lingkungan
tidak
senantiasa
berkaitan
dengan
pengaturan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan akan tetapi berkaitan juga dengan pengaturan, pemanfaatan, atau penggunaan sumber daya alam seperti air, laut, hutan dan bahan tambang.
Subtansi hukum lingkungan mencakup jumlah ketentuan – ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya – upaya mencegah, mengatasi masalah – masalah lingkungan hidup. Menurut
Hardjasoemantri
bahwa
Hukum
Lingkungan
mencakup aspek – aspek berikut ini : Hukum Kesehatan Lingkungan, Lingkungan, Hukum Perlindungan Lingkungan, Hukum Tata Lingkungan, Hukum Pencemaran Lingkungan, Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Perselisihan Lingkungan. Menurut Prof.DR. Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan Nasional cakupannya ada empat bidang yakni Hukum Perencanaan Lingkungan, Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam.
1. Hukum Perencanaan Lingkungan mencakup pokok bahasan analisis dampak lingkungan dan peruntukan pemanfaatan ruang suatu wilayah, tata guna tanah, tata guna air dan pembangunan kawasan pesisir. 2. Hukum
pengendalian
pencemaran
lingkungan
meliputi
:
Ketentuan – ketentuan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dalam bidang ini pokok bahasannya antara lain berkaitan dengan izin pembuangan limbah, baku mutu lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan, pengawasan dan sanksi – sanksi hukum administrasi dan pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 3. Hukum penyelesaian sengketa Lingkungan terdiri atas ketentuan – ketentuan hukum penyelesaian sengketa melalui proses peradilan tata cara penyelesaian sengketa diluar proses peradilan.
Pokok bahasannya meliputi hukum acara di pengadilan umum dan pengadilan taha usaha negara, hak gugat, gugatan perwakilan, pembuktian, pertanggungjawaban perdata, negoisasi dan mediasi lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas adalah mencegah terjadinya sengketa, mencegah terjadinya sengketa adalah jauh lebih baik dari pada menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, ini sesuai dengan prinsip” lebih baik mencegah dari pada
mengobati. Sengketa lingkungan merupakan” species “ dari” genus” sengketa yang bermuatan konflik maupun kontroversi dibidang lingkungan, jadi istilah sengketa disebut juga perselisihan, pertikaian, pertengkaran, perdebatan, percekcokan, permusuhan,atau yang lebih tajam disebut perkelahian, peperangan, pertepuran dan perseteruan.
Betapapun segala daya dan upaya dilakukan untuk menghindari sengketa, tetapi terjadi sengketa hal ini telah biasa atau suatu kelajiman,
jadi
dalam
menyelesaikan
sengketa
lingkungan
membutuhkan sentuhan penyelesaian yuridis. 4.Hukum Konservasi sumber daya alam hayati mencakup ketentuan – ketentuan hukum yang berkaitan dengan izin pengambilan sumber daya alam, kriteria baku kerusakan lingkungan, perlindungan sumber daya
alam,
analisis
mengenai
dampak
lingkungan
tentang
pemanfaatan sumber daya alam, sanksi- sanksi hukum administrasi dan pidana yang berkaitan dengan pengambilan dan pemanfaatan sumber daya alam. B. Posisi Hukum Lingkungan Dalam Konteks Ilmu Hukum Hukum lingkungan mempunyai karakteristik yang khas terutama jika dikaitkan dalam penempatannya kedalam bidang hukum publik dan privat yang lazim dikenal dalam studi ilmu hukum.
Para sarjana Amerika Serikat, Belanda dan di Indonesia mengakui bahwa hukum lingkungan mengandung segi-segi hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Menurut Rodger Jr. Sarjana dari Amerika Serikat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang kajian atau disiplin ilmu lain dalam ilmu hukum, dan hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata dan hukum pidana. Koesnadi Hardjasoeman dan Siti Sundari Sundari rangkuti merupakan
pakar
hukum
lingkungan
Indonesia
mempunyai
pandangan yang sama dengan Rodger Jr. Mengenai karakteristik dan substansi hukum lingkungan mengandung unsur-unsur hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.
Disamping hukum lingkungan nasional, dikenal dan berkembang pula hukum lingkungan internasioanal yang lahir dari perjanjianperjanjian internasional maupun deklarasi-deklarasi dan putusanputusan Mahkamah Inrternasional atau arbitrase internasional, masalah-masalah lingkungan bersifat global dan regional, maka pengaturan hukum lingkungan nasional dipengaruhi oleh pengaturan tingkat internasional. C.Teori-teori Pengembangan Hukum Lingkungan Dalam kepustakaan asing ditemukan empat teori atau model tentang bagaimana pengembangan hukum lingkungan sebaiknya dilakukan 1.Teori Pendekatan Ekonomi Dalam konteks pernerapannya ke dalam hukum lingkungan, teori ini sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi dasar ilmu ekonomi yang memandang masalah-masalah lingkungan sumber dari dua hal yaitu kelangkaan sumber daya alam dan kegagalan pasar.
Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan manusia, karena manusia menginginkan banyak hal seperti rumah bagus, mobil bagus, pendidikan, sarana jalan yang baik, tempat wisata yang indah, lingkungan yang bersih dan sehat, budaya dan seni yang maju, sedangkan manusia mengandalkan sumber daya alam untuk dapat memenuhi keinginannya itu. Kegagalan pasar adalah timbul dikarenakan pencemaran dan perusakan lingkungan, hal ini semestinya diatasi dengan kebijakan dan hukum yang dibangun berdasarkan prinsip efiseinsi. Jika manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biayanya, maka hukum lingkungan yang diberlakukan merupakan hukum yang tidak efisiensi yang menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat.
2.Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Hak Teori ini dipengaruhi oleh filsafat moral dan etika. Aliran fisafat menganggap perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan perusakan
lingkungan
merupakan
perbuatan
jahat,
sehingga
masyarakat dan negara wajib untuk menghukumnya. Sebagaimana aktivis lingkungan hidup berpendapat, bahwa kegiatan-kegiatan pemburuan hewan baik motif ekonomi atau hobi harus dilarang karena dapat mengakibatkan kepunahan hewan, sehingga perlunya membangun etika ekologi dan perlindungan hakhak hewan sebagai dasar hukum dan kebijakan lingkungan hidup.
Pertemuan Kedua
LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN A. Masalah – Masalah Lingkungan Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global, tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat – zat kimia dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh lingkungan hidup. Jika di lihat dari segi hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang – Undang No 4 Tahun 1982 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di ganti dengan Undang – Undang No 23 Tahun 1997, masalah – masalah lingkungan hanya di kelompokan kedalam dua bentuk sebagai berikut :
1.Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. 2.Perusakan Lingkungan yaitu Tindakan yang menimbulkan suatu perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pengurasan Sumber Daya Alam adalah Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara tidak bijaksana sehingga Sumber Daya Alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali dan tidak terbaharui, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, atau mineral pada umumnya.
Jenis – jenis Sumber Daya Alam yang terbaharui atau tersedia secara tetap seperti budidaya pertanian, hutan, matahari tetapi dengan berkurangnya lapisan ozon menyebabkan menjadi sumber penyakit. Perbedaan
pokok
antara
pencemaran
lingkungan
dengan
terkurasnya sumber daya alam sebagai berikut : 1.Pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya suatu zat, energi tau komponen kedalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu. 2.Pengurasan sumber daya alam mengandung arti terletak atau hidup didalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia di ambil secara terus menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadi pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah akan timbulnya dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami. 1.Kesehatan Dampak terhadap kesehatan manusia bersumber dari pencemaran lingkungan misalnya zat – zat kimia tertentu yang merupakan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu,misalnya; obat – obatan pertanian dan obat – obatan perternakan. Beberapa peristiwa lingkungan di negara maju yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia antara lain : Pencemaran mercuri di Teluk Minamata Jepang, pencemaran udara di London, pencemaran sungai di Wabigon Kanada, pencemaran laut lapindo di Indonesia.
2. Estetika Setiap orang mengharapkan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak sekedar bebas dari pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Jadi masalah estetika ( keindahan dan kebersihan ) banyak orang menolak gangguan berupa bau, kebisingan atau kabut yang melanda tempat tinggal mereka. 3. Kerugian Ekonomi Kerugian Ekonomi yang diakibatkan oleh timbulnya masalah – masalah lingkungan dapat mencapai ratusan juta. Misalnya akibat pencemaran akan menimbulkan berupa biaya pemeliharaan atau pembersihan rumah, biaya perobatan dan hilang atau lenyapnya pencaharian.
4 Terganggunya Ekosistem Alami Kegiatan
manusia
dapat
mengubah
sistem
alami,
misalnya
penebangan atau penggundulan hutan dapat mengubah iklim global, terjadinya musim kering yang luar biasa atau timbulnya badai dan penggundulan hutan.
B. Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Masalah – Masalah Lingkungan Ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah – masalah lingkungan, yakni : 1. Teknologi Teknologi
merupakan
sumber
terjadinya
masalah – masalah
lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama 50 tahun terakhir , telah mendorong perubahan – perubahan besar dibidang teknologi. Selanjutnya hasil – hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi.
2. Penduduk Ehrlich Dan Holdren menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan
kualitas
lingkungan
hidup.
Ehrlich
Dan
Holdren
berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju di kembangkan seperti apa danya dewasa ini, bumi, tempat hidup manusia ini , telah mengalami bencana lingkungan. 3. Motif Ekonomi Hardin ( 1977) Dala karya tulisnya “ The Tragedy of the Commons “
melihat bahwa alasan – alasan ekonomi yang sering kali menggerakan perilaku manusia atau keputusan – keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan common property. Common Property adalah sumber – sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya utuk kepentingan masing – masing.
4. Tata Nilai yang berlaku Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah – masalah lingkungan
hidup
disebabkan
oleh
tata
nilai
yang
berlaku
menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala – galanya dalam alam semesta. Tata niali yang dimiliki ini dikenal dengan istilah anthropocentric atau homocentric. Berdasarkan perspektif antroposentris,
alam
semesta
atau
lingkungan
hidup
perlu
dimanfaatkan dan dilindungi semata – mata untuk kepentingan manusia.
Pertemuan Ketiga
C. Lahirnya Kesadaran Lingkungan dan Kebijaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Tingkat Global dan Nasional. 1.Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Diselenggarakan pada tanggl 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia Literatur hukum lingkungan umumnya merujuk konperensi Stockholm karena sebagai cikal bakal tumbuhnya dan perkembangan hukum lingkungan internasional dan nasional. Dalam konferensi Stockhlom menghasilkan beberapa rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan sebagai berikut : a. Dewan Pengurus dan Program Lingkungan Hidup b.Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif c. Dana Lingkungan d.Badan Koordinasi Lingkungan Hidup e.Setiap tanggal 5 Juni ditetapkan sebagai “ Hari L ingkungan Hidup Sedunia “.
2.Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Majelis umum PBB memutuskan menyelenggarakan konferensi di Rio de Jeneiro, Brasil 1992 yang diikuti 178 utusan negara, 115 Kepala Negara dan 1400 dari LSM menghasilkan kesepakatan sbb : a. Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan pembangunan. b.Konvensi tentang keanekaragaman hayati. c. Konvensi tentang perubahan iklim d. Agenda 21, sebuah dokumen 800 halaman yang berisi”cetak biru” Pembangunan berkelanjutan diabad ke- 21. e.Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat. f. Pengembangan lebih lanjut instrumen hukum dari konservasi tentang Desertifikasi, Konservasi Pencemaran Laut yang bersumber dari daratan. g. Perjanjian membentuk komisi tentang Pembangunan Berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio.
Beberapa prinsip yang menjadi unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan sbb : a.Prinsip kedaulatan dan tanggung jawab negara mengandung makna,
bahwa
tiap
negara
diakui
kedaulatannya
untuk
memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berada dalam batas-batas territorial negara yang bersangkutan, tetapi tidak menimbulkan kerugian negara lain. b.Prinsip keadilan antar generasi, mengandung makna bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan bijaksana serta melaksanakan konservasi sumber daya alam, sehingga sumber daya alam tetap tersedia dalam kualitas maupun kuantitas yang cukup untuk dimanfaatkan generasi akan datang. c. Prinsip
keadilan
kemiskinan
dan
intragenerasi kesenjangan
mengandung kehidupan
makna
dalam
bahwa
masyarakat
merupakan masalah- masalah yang perlu diberantas, oleh karena itu pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh dimonopoli
kelompok tertentu, semestinya sebagai modal peningkatan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Contoh kebijakan yang bertentangan intragenerasi tentang
adalah Undang-undang
Ketentuan Pokok
1970 tentang Hak
dengan prinsip keadilan Nomor 5 tahun 1967
Kehutanan dan
PP No. 21 tahun
Pengusahaan Hutan (HPH) diberikan hanya
pada beberapa perusahaan perusahaan swasta saja, masyarakat adat yang tinggal di dalam atau disekitar kawasan hutan tetap hidup miskin karena seringkali haknya untuk pemanfaatan SDM ditolak, sehingga munculah berbagai sengketa antara masyarakat dengan pemegang HPH. Setelah era reformasi Undang- undang no.5 tahun 1967 tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-undang no. 41 tahun 1999 yang memperlihatkan perubahan kebijakan ke arah pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan. Masalah yang harus dilihat dari prinsip keadilan intragenerasi , bahwa penduduk kelompok miskin seringkali memikul beban biaya
lingkungan, sering mengalami
ancaman masalah- masalah
lingkungan misalnya pencemaran air, limbah bahan berbahaya dan baracun sementara manfaat dari indrustrialisasi lebih dinikmati oleh kelompok penduduk kaya. d.Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan. Pewujudan
dari
prinsip
keterpaduan
antara
perlindungan
lingkungan hidup dan pembangunan adalah pemberlakuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal )dan perlunya ketersediaan informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. e.Prinsip tanggung jawab bersama, tetapi berbeda, prinsip ini mengakui adanya tanggung jawab negara-negara maju dalam penanggulangan maju
diminta
penanggulangan
masalah-masalah
lingkungan.
untuk
memainkan
masalah
perubahan
Negara-negara
peranannya iklim.
Negara
dalam maju
mempunyai kewajiban hukum untuk memberi bantuan keuangan,
pembangunan kapasitas, alih teknologi kepada negara-negara berkembang. f. Prinsip
tindakan
pencegahan
mewajibkan
agar
langkah
pencegahan dilakukan tahap sedini mungkin, dalam konteks pengendalian pencemaran, perlindungan lingkungan paling baik dilakukan
dengan
cara
pencegahan
pencemaran
daripada
penanggulangan atau pemberian ganti kerugian. g. Prinsip keberhati - hatian, mencerminkan pengakuan bahwa kepastian ilmiah seringkali datangnya terlambat untuk dapat digunakan menjadi dasar pembuatan kebijakan atau pengambil keputusan. h.Prinsip – prinsip pencemar membayar mengandung makna bahwa pemerintah peserta konferensi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi, internalisasi biaya berarti setiap pelaku usaha harus memasukan biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya kedalam biaya produksi.
Pertemuan Ke – Empat
PENGATURAN ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN, KEWENANGAN, KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP A.Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. 1. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Klasik. Deklarasi Stockhlom tahun 1972 dianggap tonggak pemisah antara rezim hukum lingkungan internasional klasik dan rezim hukum lingkungan modern. Artinya konvensi dan putusan pengadilan internasional sebelum deklarasi Stockhlom dipandang sebagai rezim hukum lingkungan internasional klasik, sedangkan konvensi dan putusan pengadilan internasional setelah deklarasi Stockhlom sebagai rezim hukum lingkungan modern.
Di tingkat nasional ( di Indonesia ) lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup, jadi tanggal 11 Maret 1982 merupakan awal lahirnya hukum lingkungan modern, sebelum tahun 1982 sebagai rezim hukum lingkungan klasik. Perbedaan pokok antara rezim hukum lingkungan klasik dan rezim hukum lingkungan modern terletak pada ruang lingkup pendekatannya,
rezim
hukum
lingkungan
klasik
melindungi
kepentingan sektoral, sedangkan hukum lingkungan modern pada pendekatan lintas sektoral. Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dikelompokan dalam sembilan sektor usaha pemerintah pusat dan daerah yaitu : Kependudukan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan, perairan, Pertambangan, Perindustrian, Kehewanan dan Kesehatan.
2. Sejarah Singkat Pembentukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. a.Undang- undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (seterusnya disingkat dengan UULH )dan merupakan UU yang pertama diundangkan di Indonesia. Penggantian UU ini dikarenakan instrumen kebijakannya tidak efektif dan banyaknya kasus hukum yang tidak dapat diselesaikan. b.Undang-undang No. 23 tahun 1997 (UULH), memuat tentang kewenangan
negara,
hak
dan
kewajiban
masyarakat
dalam
pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, Amdal penyelesaian sengketa dan sanksi pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1982.
Ada
empat alasan mengapa UULH 1997 perlu diganti dengan
Undang-undang baru : 1).UUD 1945 setelah perubahan secara tegas menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 2).Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup. 3).Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup, alasan ini belum tertampung dalam UULH 1997.
4).UULH 1997 sebagaimana UULH 1982 memiliki celah-celah kelemahan normatif, terutama kelemahan kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki kementrian lingkungan hidup dan kewenangan penyidikan
pejabat negeri sipil sehingga perlu
penguatan dengan mengundangkan sebuah undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum. c. Undang-undang
No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( LN Tahun 2009 No. 140 ) Beberapa konsep atau istilah baru yang dirumuskan dalam UUPLH tahun 2009 dan tidak diketemukan dalam UULH 1997 maupun di UULH 1982 adalah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan
, pengelolaan limbah, dumping, audit lingkungan
hidup, kearifan lokal, ancaman serius dan izin lingkungan.
Kajian lingkungan strategis ( KLHS) adalah rangkaian analisis sistimatis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan kebijakan, rencana dan /atau program. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan /atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian perubahan iklim yaitu ; berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga
menyebabkan
secara global.
perubahan
komposisi
atmosfer
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya
yang
mempengaruhi
alam
itu
sendiri
dan
kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan
hidup
yang
meliputi
perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pembangunan
berkelanjutan
adalah
upaya
sadar
dan
terencana, yang memadukan lingkungan hidup, sosial, ekonomi kedalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup. Pengertian sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup terdiri atas sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Analisis dampak lingkungan (Amdal ) adalah kajian dampak penting
suatu usaha dan
kegiatan yang direncanakan pada
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, unsur pencemar yang ditenggang keberadaanya dalam
suatu sumber
daya tertentu sebagai unsur dalam lingkungan hidup. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan bagi sumber
daya
alam
terbarui
menjamin
kesinambungan
persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Dampak
lingkungan
adalah
pengaruh
perubahan
pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Pertemuan Kelima
d. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang –undang No.32 Tahun 2009 berbeda dari dua Undang-undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan lingkungan Hidup pada penamaannya, sedang pada Undang-undang 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penambahan istilah “ Perlindungan “ ini
didasarkan atas pandangan anggota DPR RI agar memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Menurut pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi unsur- unsur sbb: a) perencanaan, b) pemanfaatan, c) pengendalian, d) pemeliharaan, e) pengawasan, f) penegakan hukum.
Menurut pasal 5 UUPPLH, Perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan ; a. Inventarisasi lingkungan hidup, b. Penetapan wilayah, c. Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan
inventarisasi
lingkungan
hidup
adalah
untuk
memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi ; a. Potensi dan kertersediaan, b. Jenis yang dimanfaatkan, c. Bentuk penguasaan, d. Pengetahuan pengelolaan, e. Bentuk kerusakan dan f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.
e. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UULH 1982 dan UULH 1997 memuat sasaran, asas, tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan dalam UUPPLH 2009 hanya memuat asas dan tujuan. Sebagai perbandingan
sasaran pengelolaan lingkungan
hidup, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 UULH 1997 adalah sebagai berikut : 1.Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2.Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tidak melindungi, membina lingkungan hidup. 3.Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4.Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5.Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 6.Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan / atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1982 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan
hidup
sebagai
tujuan
membangun
manusia
seutuhnya. 2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Terlaksananya pemabangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. 5. Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara
yang
menyebabkan
kerusakan
dan
pencemaran
lingkungan hidup. Dari dua Undang-undang tidak terdapat perbedaan yang bermakna dalam rumusan pengelolaan lingkungan hidup.
a. A s a s Dalam UUPPLH 2009 ada beberapa asas dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu : (1) tanggung jawab negara, (2) kelestarian dan
keberlanjutan,
(3)
keserasian
dan
keseimbangan,
(4)
keterpaduan, (5) manfaat, (6) kehati-hatian, (7) keadilan, (8) keanekaragaman hayati, (9) tatakelola pemerintah yang baik, (10) otonomi daerah.
UUPPLH 2009 memuat asas lebih banyak dibandingkan dengan UULH 1997 hanya memuat tiga asas yaitu ; asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat, sedangkan dalam UULH 1982 hanya berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang
untuk menunjang
pembangunan
bagi
yang
berkesinambungan
peningkatan
kesejahteraan manusia. b). T u j u a n. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu; 1) Melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia 2) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian Ekosistem. 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5) Mencapai
keserasian,
keselarasan
dan
keseimbangan
lingkungan 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. 8) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
Pertemuan Ke-Enam
e.Hak- Hak dan Kewajiban 1. Pengakuan atas Hak-hak Lingkungan Hidup UUPPLH 2009, UULH 1997 dan UULH 1982 sama-sama memuat hak-hak setiap orang
dalam kaitannya dengan lingkungan
hidup, tetapi UUPPLH 2009 yang paling banyak memuat hak yaitu : a.Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. b.Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. c. Hak akses informasi. d.Hak akses partispasi e.Hak mangajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha
dan
/atau
kegiatan
yang
diperkirakan
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
dapat
f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. h.Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substansif, sedangkan hak akses informasi, akses partisifasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan prosedural.
lingkungan
termasuk
ke
dalam
hak-hak
Dalam UULH 1997 ada tiga jenis hak dalam lingkungan hidup yaitu : a.Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. b.Hak atas informasi lingkungan hidup. c. Hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Menurut Heinhard Steiger, sebagaimana dikutip dalam Koesnadi Hardjasumantri adanya hak-hak subyektif itu mengandung dua fungsi yaitu : a. Fungsi pertama mengandung pengakuan hak setiap orang untuk
mencegah
terjadinya
gangguan
terhadap
lingkungannya b. Fungsi kedua mengakui adanya hak setiap orang untuk menuntut si pencemar atau perusak lingkungan agar memulihkan atau memperbaiki lingkungan.
Dalam
UULH 1997, hak atas infomasi dan hak peran serta
dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) yaitu : a.Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. b.Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian informasi lingkungan hidup yaitu
data,
keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi pemantauan lingkungan hidup, penataan maupun perubahan dan rencana tata ruang.
Peran
serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini : a. Mengajukan usulan
dan keberatan atau menyampaikan
pengaduan kepada pejabat yang berwenang. b. Melakukan pengawasan, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan. Lothar Gundling, sebagaimana dirujuk dari Koesnadi Hardjasoemantri, ada beberapa manfaat dari adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup : a. Memberikan informasi kepada pemerintah. b. Meningkatkan
kesediaan
keputusan pemerintah.
masyarakat
untuk
menerima
c. Mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat. d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan. e. Kewajiban-kewajiban dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH
2009 dan UULH 1997 meletakan atau menciptakan
kewajiban-kewajiban
hukum
bagi
setiap
orang
dalam
pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut : a. Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup. b. Kewajiban untuk pelaku usaha untuk memberikan informasi yang
terkait
dengan
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan hidup secara benar dan akurat, terbuka dan tepat waktu.
c. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. d. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UULH 1997 Pasal 8 ayat (1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah.
