BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan terlebih dahulu melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP). Akan tetapi, tetap saja banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut.
Hal ini mendorong pemerintah menciptakan suatu mekanisme yang dapat memberikan daya pemaksa bagi para wajib pajak yang tidak taat hukum. Salah satu mekanisme tersebut adalah gijzeling atau lembaga paksa badan. Keberadaan lembaga ini masih kontroversial. Beberapa kalangan beranggapan bahwa pemberlakuan lembaga paksa badan merupakan hal yang berlebihan. Di lain pihak, muncul pula pendapat bahwa lembaga ini diperlukan untuk memberikan efek jera yang potensial dalam menghadapi wajib pajak yang nakal.
I.2 umusan masalah
1. Apa pengertian Pajak ?
2. Sebutkan fungsi Pajak?
3. Apa Saja jenis Pajak?
4. Bagaimana Fungsi Pajak Dalam Pererkonomian Indonesia?
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Definisi Pajak
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (routine) dan pembangunan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang nomor 28 Tahun 2007, Undang Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan im balan secara langsung dan digunakan dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi definisi tersebut, masyarakat jelas harus ada bagi timbulnya pajak. Hal tersebut dapat dimengerti karena pajak diadakan guna memenuhi kebutuhan bersama (masyarakat) atau kepentingan umum. Sementara itu kepentingan dan kebutuhan pribadi masing-masing warga dipenuhi bukan dengan uang pajak. Tanpa adanya masyarakat maka tentu tidak akan ada pajak. Oleh karena itu pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku Wajib Pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan itu, dalam hal ini maksudnya adalah pemerintah.
Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya pemerintah harus tampil kedepan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial. Tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih lebih lagi bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, atau negara yang baru bebas dari belenggu kolonialis, pajak merupakan darah bagi tubuh negara. Dapat disimpulkan, bahwa landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan "Benefit Approach" atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa.
II.2 Fungsi Pajak
Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Di antaranya adalah sebagai berikut..
a. Fungsi Anggaran (Budgetair) : Fungsi budgetair disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (fiscal function), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
b. Sebagai Alat Pengatur (Regulerend) : Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan impor komoditas tertentu.
c. Sebagai Alat Penjaga Stabilitas : Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang berkontribusi terhadap defisit neraca perdagangan
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan : Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.
II.3 Jenis-Jenis Pajak
Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.
a. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung
Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.
Pajak Langsung (Direct Tax) : Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.
b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut
Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).
Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.
c. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya
Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif
Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan
Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai.
II.4 FUNGSI PAJAK DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
Sejak dilaksanakannya program pembangunan nasional pada tahun 1969, secara bertahap kondisi perekonomian nasional semakin lama semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan peningkatan GDP perkapita masyarakat kurang dari US$ 100 menjadi sekitar US$ 3000 pada tahun 2011. PDB Indonesia pada tahun 2011 sekitar US$ 854 milyar. Peningkatan GDP perkapita yang sangat signifikan ini tentunya harus disertai dengan tersedianya dana untuk pembangunan ekonomi sehingga proses pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pada sisi lainnya laju pertumbuhan ekonomi nasional tercatat rata -rata tumbuh di atas 6% pertahun, laju ini sempat mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Perubahan sistem politik pada tahun 1999 menyebabkan adanya perubahan dalam kebijakan ekonomi makro yang menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi kembali di atas 6% pertahun. Prestasi ekonomi tersebut menempatkan Indonesia menjadi negara anggota G 20 dan saat ini akan menjadi kelompok negara Industri bersama Brasil, India, China dan Rusia.
Pada awal pembangunan ekonomi sumber dana pembangunan banyak bertumpu pada sektor migas sebagai penyumbang anggaran pembangunan nasional. Hal ini terlihat pada tahun 1980 yang tingkat sumbangan sektor migas mencapai 13% dari PDB. Ketersediaan cadangan migas yang terus berkurang menyebabkan sumbangan sektor migas mengalami penurunan . Untuk menjaga proses pembangunan ekonomi maka sektor pajak harus mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan nasional. Pada awal pembangunan peranan sektor pajak masih sekitar 6 % dari PDB nasional jumlah tersebut semakin lama semakin meningkat sehingga mencapai 13% dari PDB pada tahun 2010. Rasio pajak tersebut masih dapat ditingkatkan menjadi 15% dari PDB. Untuk itu diperlukan perubahan dalam sistem perpajakan dan berbagai kebijakan yang tujuannya menekan tingkat kebocoran dari sektor pajak sebagai akibat dari sistem pemungutan maupun peraturan hukum yang masih lemah. Jumlah wajib pajak masih rendah, penyalahgunaan kewenangan aparat pajak, manipulasi pajak , korupsi dan beragam kejahatan pajak lainnya menunjukkan bahwa tingkat penarikan pajak masih jauh dibawah 15% dari PDB nasional. Sementara dari jenis pungutan pajaknya dapat dibedakan menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak dari pemerintah pusat meliputi; PPH, PPN, PBB, Pajak ekspor, Bea Masuk, Cukai, serta beberapa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti PKB, Pajak reklame, Pajak Hotel dan restoran. Fokus utama dalam penulisan ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Secara garis besarnya pajak yang dipungut pemerintah pusat terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung (Sadono Sukirno 1997).
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privatkepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata caraperpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat''Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan)yang dapat ditunjukkan secara langsung.Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kasnegara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu: Pajak Nasional Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari:
Pajak Penghasilan, diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008.
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.
Bea Materai , UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Bea Masuk, UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Cukai, UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis pajak daerah: Pajak Provinsi terdiri dari: a.Pajak Kendaraan Bermotor; b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d.Pajak Air Permukaan; dan e.Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: a.Pajak Hotel; b.Pajak Restoran; c.Pajak Hiburan; d.Pajak Reklame; e.Pajak Penerangan Jalan; f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g.Pajak Parkir; h.Pajak Air Tanah; i.Pajak Sarang Burung Walet; j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Secara umum ada beberapa undang undang yang mengatur tentang pajak yang berlaku di Indonesia. Undang -undang tersebut adalah;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan stddUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah stdd Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan stdd Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai stdd Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
Pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperolehkeuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan atas pendapatan pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak. Sementara pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah pindahkan ke pihak lain. Biasanya , pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen ( Soekirno 1997) . Selanjutnya dikatakan bentuk pungutan pajaknya terdiri dari pajak regresif, pajak proposional dan pajak progresif.
Pemungutan pajak tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: Pemungutan pajak harus adil, Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya:
1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang Undang, Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak
Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Pemungutan pajak harus efisien, Biaya-biayayang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.Contoh:
Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)
a. Asas Pemungutan Pajak
Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. 3. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut: Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Asas ekonomi: penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah Asas keadilan: pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. Asas administrasi: menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak. Asas yuridis: segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Asas Pengenaan Pajak Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak. Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:
1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dimana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.
b. Fungsi Pajak Dalam Ekonomi
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluarantermasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair) , Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uangdikeluarkan dari tabunganpemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.
2. Fungsi mengatur ( regulated ), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan Ekonomi Indonesia Dalam penelitian ini tujuan utamanya adalah memberikan gambaran secara komprehensif perkembangan pajak selama kurun waktu 1970-2010 dalam kaitanya dengan pembangunan ekonomi nasional. Selama kurun waktu tersebut telah terjadi perubahan struktur perekonomian Indonesia dari perekonomian agraris menjadi ekonomi industry.
Perubahan struktur ekonomi tersebut tentu akan mempengaruhi struktur pendapatan masyarakat. Dalam masyarakat dengan ekonomi industry jumlah lapaisan masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas jauh lebih banyak dibandingkan dengan awal pembangunan ekonoi Indonesia. Pada awal pembangunan ekonomi peranaan sector pertanian sebesar46,9 % dari PDB, sector pertambangan 9,4%, sektor Industri sebesar 8,3 % dari PDB , sektor Listrik dan gas sebesar 0,4%, sektor bangunan 2,4%, sektor pengangkutan dan komunikasi 3,3 % dan sektor perdagangan dan jasa- jasasebesar 29,3 % dari PDB. Dominasi yang besar di sektor pertanian pada tahun 1970 menimbulkan beragam masalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Tingkat kemiskinan cukup tinggi karena luas tanah pertanian yang sempit dan banyaknya buruh tani mengakibatkan hasil yang di dapat dari usahapertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat petani. Dengan banyaknya masyarakat yang bekerja disektor ini maka banyak terjadi fenomena under employment dan pengangguran terselubung.
Dengan demikian tingkat pendapatan penduduk menjadi rendah karena pekerja tidak mampu bekerja secara penuh waktu. Pemerintah orde baru yang menggantikan pemerintahan orde lama melakukan program pembangunan ekonomi secara besar-besaran yang didukung dengan investasi asing dan hutang luar negeri. Hasil dari program pembangunan nasional dapat dirasakan adanya perubahan dalam struktur ekonomi. Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun terjadi perubahan komposisi PDB Indonesia berdasarkan sektor ekonomi. Pada tahun 2010 peranan sektor pertanian turun menjadi 13,6 % dari PDB , Sektor pertambangan 8,3 %, sektor Industri menjadi 26,2 %, sektor listrik dan gas sebesar 0,8 % , sektor bangunan sebesar 6,4 %, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,8% dan sektor perdagangan dan jasa-jasa menjadi 35,6 %. Penurunan peranan sektor pertanian dari 46% menjadi 13,6 % merupakan konsekuensi dari proses industrialisasi yang dibiayai dengan modal asing dan hutang luar negri. Peranan sector industri dalam perekonomian nasional meningkat tajam dari 8,3 % menjadi 26,2 %, hal ini juga terjadi dalam sector bangunan dan sector pengangkutan yang meningkat masing masing menjadi 6,4% dan 8,8%. Artinya selama proses pembangunan ekonomi telah terjadi pergeseran dari perekonomian dengan dominasi sektor pertanian menjadi perekonomian yang didominasi oleh sektor industri, bangunan dan pengangkutan. Perubahan ini tentunya merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi selama proses pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini rata rata tumbuh lebih dari 6 %. Pertumbuhan ekonomi tersebut telah merubah Indonesia dari negara miskin dengan pendapatan perkapita kurang dari US$ 100 pada tahun 1970 menjadi sekitar US$ 3000 padatahun 2010. (lihat tabel 1). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak lepas dari program kerja pemerintahan orde baru yang dikenal dengan Trilogi Pembangunan yaitu;
1.Pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya.
2.Pertumuhan ekonomi yang tinggi.
3.Stabilitas nasional yang dinamis.
Dengan melaksanakan program tersebut secara konsisten harus diakui bahwa pemerintah orde baru memang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dari negara dengan predikat miskin menjadi negara dengan pendapatan menengah. Memang keberhasilan dalam pembangunan ekonomi tersebut tidak menafikan bahwa tingkat kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan organisasi sangat dibatasi. Demikian juga dengan keberadaan partai politik yang tidak berfungsi secara efektif sehingga tidak ada pengawasan dan control yang efektif dari partai mengakibatkan banyaknnya penyimpangan dalam proses pembangunan ekonomi. Hali ini mengakibatkan munculnya ekonomi biaya tinggi yang menghasilakan inefisiensi dalam proses pembangunan ekonomi. Tinggginya tingkat korupsi dan birokrasi yang panjang menybabkan daya saing Indonesia dengan negara negara lain menjadikurang kompetitif.
c. Pajak Dalam Pembangunan
Agar supaya proses pertumbuhan ekonomi terus berlangsung dengan tingkat pertumbuhan di atas 6 persen pertahun maka diperlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar. Salah satu sumber investasi itu adalah dari sector perpajakan. Pada awal periode pembangunan ekonomi pernanan ektor pajak sekitar 6 % dari PDB dengan jumlah pajak sebesar Rp 174 milyar, PDB Indonesia pada masa itu masih pada kisaran Rp 2,7 trilyun. Pada tahun1975 peranan sector pajak meningkat menadi 7 % dari PDB dan terus meningkat pada tahun 1990 menjadi 9%. Pada waktu bonanza minyak pada periode 1980- 1990 peranan sector ini sempat menurun menjadi 5 % dari PDB. Era kejayaan minyak dengan cepat menyusut sebagai akibat dari tingginya konsumsi minyak domestic dan melambatnya tingkat produksi minyak domestic.Hal initentu berimplikasi pada pendapatan pemerintah yang masih mengandalkan sector migas sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1984 pemerintah melakukan perubahan UU pajak lama dengan UU pajak baru yang menerapkan system full assessment yang mampu meningkatkan pendapatan pajak negara. Jumlah penerimaan pajak meningkat cepat dari sekitar 7 % dari PDB menjadi 9% dari PDB padatahun 1989. Secara bertahap tingkat penerimaan paja terus mengalami peningkatan menjadi 11% dari PDB pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Setelah tahiun 2000 tingat rasio pajak relative konstan pada kisaran 12 sampai 13 persen dari PDB . Persoalan mendasar dari rendahnya tingkat tax rasio lebih banyak disebabkan oleh perilaku aparat pajak dan system administrasipajak yang tidak transparan. Berbagai kasus penyelewengan dan korupsi dari aparat pajak mengindikasikan buruknya moral sebagian aparat pajak dan lemahnya pengawasan dari pimpinan dan masyarakat. Dari sisi tingkat pertumbuhan ekonomi nasional selama periode yangsama terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat rata rata 6 sampai 10 persen pertahun. Pertumbuhan ekonomi pernah mengalami penurunan bahkan sampai minus pada waktu krisis ekonomi tahun1998. Setelah dilakukan restrukturisasi laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan menjadi 4 persen dan kemudian meningkat menjadi 6,2 persen pada tahun 2010. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini menjadikan Indonesia negara yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi tinggi selain China dan India selama satu decade terakhir.
DAFTAR PUSTAKA
Harjanto,Totok. 2013. Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Ekonomi. Vol 6. No 4. 44-65 (diakses pada 29 April 2016)
Anshari Setia Negara,Tunggul. 2005. Pengantar Hukum Pajak. Malang. Bayu Media.
Soemitro,Rachmat. 1991. Asas-asas Hukum Perpajakan. Bandung. Binacipta.
GuruIPSGempol.2012.Fungsi Pajak Dalam Perekonomian Nasional. guruipsgempol1.wordpress.com (diakses pada 01 Mei 2016)
14
