KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan tugas makalah ini dapat diselesaikan. Tugas makalah ini disusun untuk diajukan sebagai tugas mata kuliah Humas CITY” Pemerintahan dengan judul “KASUS SENGKETA TANAH SENAYAN CITY”
di Pasca
Sarjana Universitas Padjajaran Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Humas. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Agus Rachmat selaku dosen mata kuliah Humas Pemerintahan yang telah membimbing dan memberikan kuliah demi lancarnya tugas ini. Demikianlah tugas makalah ini disusun semoga bermanfaat, agar dapat memenuhi tugas mata kuliah Humas Pemerintahan.
Bandung, 30 Maret 2011 Tim Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………………….. i ISI………………………………………………………………............. DAFTAR ISI………………………………………………………………... .......... ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah…………...………………………………….... B. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah………………………………… BAB II PEMBAHASAN City…………………………….......... A. Kasus Sengketa Lahan Senayan City……………………………... ....... B. Analisa Kasus……………………………………………………………. KESIMPULAN…………………………………………………………………… PENUTUP………………………………………………………………………… PUSTAKA……………………………………………………….......... DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………... .......
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Saat meninggal dunia pun manusia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Bersamaan dengan hal tersebut, tanah dapat menimbulkan suatu sengketa di dalam masvarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang salah satu pihaknya menyalahi perjanjian yang telah dibuat. Humas pemerintah sebagai badan publik, berkewajiban menyediakan informasi yang berorientasi pada informasi yang dibutuhkan publik untuk memenuhi kepentingan publik. Penyediaan informasi ini merupakan ekspresi dari upaya memenuhi hak atau kebebasan masyarakat untuk memperoleh informasi (public's right to know). Di samping itu, Humas mempunyai kewajiban menyebar-luaskan informasi tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat dan harus segera diketahui oleh masyarakat. Hal ini merupakan ekspresi dari kewajiban bagi setiap badan publik (obligation to tell).
B. Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah
Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul ke permukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus kasus -kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain :
Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya.
Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.
Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan ( conflict of interest ) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.
BAB II PEMBAHASAN
A. Kasus Sengketa Lahan Senayan City
Sengketa tanah antara pengelola Senayan City dengan ahli waris Alm Toyib bin Kiming terus berkepanjangan. Bahkan persoalan ini membuat Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) turut gerah. Mereka tidak terima jika lahan yang dikelolanya itu tidak memiliki surat-surat tanah. Bahkan PPK GBK menantang di peradilan jika ahli waris Alm Toyib bin Kiming itu memiliki bukti otentik atas lahan yang diperebutkan itu. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta pemerintah DKI Jakarta segera menutup pusat belanja dan perkantoran Senayan City. Menurutnya, langkah itu perlu ditempuh agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut. Pengelola komplek Gelora Bungkarno (GBK) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno (PPKGBK) menyatakan kerja sama dengan proyek Senayan City sudah sesuai aturan. Pada saat ini, eksekutif, termasuk Government Public Relations diharapkan dapat membantu mengambil tindakan tegas. Kasus sengketa lahan Senayan City, Jakarta, muncul karena adanya pengaduan atau klaim atas tanah yang digunakan untuk Senayan City oleh orang yang mengaku ahli waris Alm Toyib bin Kiming. Sengketa lahan yang ditempati Senayan City mencuat setelah ahli waris Toyib bin Kiming mengklaim tanah seluas 6,2 hektare di Jalan AsiaAfrika itu sebagai miliknya. Pengelola GBK yang ada di bawah Sekretariat Negari (Setneg) membantah klaim bahwa tanah tempat Senayan City adalah lahan sengketa. Tanah yang digunakan oleh PT Manggala Gelora
Perkasa untuk proyek Senayan City adalah tanah milik negara atau PPK GBK atau Setneg dan apabila ada pihak-pihak lain yang mengaku mempunyai hak kepemilikan atas tanah tersebut tentunya dapat melakukan upaya hukum. Sebab tanah GBK adalah tanah eks Asian Games IV tahun 1962 yang kepemilikannya adalah milik negara. Namun, menurut Government Public Relations Senayan City, sengketa itu adalah masalah antara pihak Gelora Bung Karno dan keluarga ahli waris. Kepastian dari Sekretariat Negara sangat dibutuhkan, karena ini tanah negara. Hak kepemilikan tanah berada di tangan Sekretaris Negara dan pengelolaannya dipercayakan kepada Gelora Bung Karno. Sebagai penyewa, Senayan City mengajukan permohonan kepada pengelola Gelora Bung Karno mengenai perjanjian sewa-menyewa akan penggunaan lahan itu selama 35 tahun, terhitung sejak 2006. Kuasa hukum ahli waris Toyib bin Kiming, Tony Arif, mengatakan, lahan yang diklaim kliennya berada di luar lahan yang dikuasai Sekretariat Negara. Kesimpulan itu sudah diverfikasi Badan Pertanahan Nasional, P2U, pajak, camat, dan lurah setempat. Di sisi lain, Public Relations Manager Senayan City membantah anggapan bahwa pihaknya menganggap remeh persoalan sengketa tanah itu. Ia menjelaskan, Senayan City sebagai pihak ketiga harus menyerahkan persoalan kepemilikan lahan kepada pemerintah. Menurut pendapatnya, mereka hanya penyewa, tidak berwenang menentukan siapa pemilik tanah, Government Public Relations Senayan City berkomentar bahwa mereka hanya sebagai pihak
ketiga dan penyewa tanah. Kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum, karena sengketa lahan itu tidak akan menemui jalan keluar dan tidak menemukan kepastian jika pihak yang bersengketa tetap berkukuh dengan pendirian mereka.
B. Analisa Kasus
Kasus sengketa tanah ini terjadi antara pihak Senayan City dengan ahli waris Alm Toyib bin Kiming, sedangkan pihak Senayan City sudah menyewa lahan tersebut dari pihak pemerintah selama 35 tahun. Untuk penyelesaian kasus ini, kami sebagai humas pemerintah kota Jakarta mengusulkan kedua belah pihak mengadukan kasus ini ke ranah hukum karena kasus ini menyangkut pihak pemerintah dan berskala cukup besar sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus ini juga harus diselesaikan diselesaikan secepat secepat mungkin karena dapat merugikan berbagai pihak.
Adapun undang-undang yang mengatur kasus Sengketa Tanah di Senayan City tersebut. meliputi : PENDAFTARAN PENDAFTARAN TANAH : Dasar Hukum
PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menggantikan PP No. 10 Tahun 1961.
UUPA: Pasal 19, Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hokum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan PP. Pasal 19, ayat (2) : Pendaftaran Tanah, meliputi: 1. Pengukuran, Perpetaan, dan Pembukaan Tanah. 2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, ang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 23 : Hak Milik Pasal 32 : Hak Guna Usaha Pasal 38 : Hak Guna Bangunan Tujuan
Antara Lain : -
Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun, hak tanggungan dan hak-hak lain yang didaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
-
Menyediakan
informasi
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan
termasuk
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan. -
Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Fungsi
Yaitu memperoleh alat pembuktian yang kuat tentang sahnya pembuatan hukum mengenai tanah.
Kegiatan Pendaftaran tanah meliputi : a. Pengukuran, Perpetaan, dan Pembukaan tanah yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Dalam kegiatan ini meliputi pencatatan mengenai : -
Status Tanah
-
Subjek Pemegang Hak
-
Beban-beban yang membebani hak atas tanah tersebut.
c. Pemberian Surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. SERTIFIKAT CACAT HUKUM
Yaitu sertifikat yang terdapat kekeliruan-kekeliruan saat menerbitkannya.
Bentuk-bentuk kekeliruan tersebut adalah : 1. Pemalsuan sertifikat Yaitu berupa pemalsuan blangko sertifikat tanah, stempel BPN dan pemalsuan data pertanahannya. 2. Pembuatan sertifikat aspal Secara formal, sertifikat aspal ini tidak berbeda dengan sertifikat sebenarnya (asli), namun secara materiil, penerbitan sertifikat aspal ini tidak didasarkan pada alas hak yang benar, seperti penerbitan sertifikat yang didasarkan pada surat keterangan pemiliknya yang dipalsukan. 3. Pembuatan sertifikat ganda Yaitu sebidang tanah mempunyai lebih dari satu sertifikat.
HAK GUNA BANGUNAN (HGB)
HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah ang bukan miliknya sendiri.
Subjek HGB : 1. WNI
2. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Terjadinya HGB : 1. Tanah Negara: Penetapan Pemerintah 2. Tanah Milik: Perjanjian
PP No. 40 Tahun 1996: Hak Guna Bangunan diberikan untuk waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk 30 tahun.
HAK GUNA USAHA (HGU)
HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau pertenakan.
UUPA pasal 28 s/d pasal 34, PP No. 40 Tahun 1996 pasal 2 s/d pasal 18.
PP No. 40 Tahun 1996 : Pasal 8 : Hak guna usaha dapat diberikan untuk jangka waktu 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperbahurui kembali. Pasal 11 : Untuk kepentingan penanaman modal, permintaan perpanjangan atau pembaruhuan hak guna usaha dapat dilakukan sekaligus dengan membayar uang pemasukan.
HAK PENGELOLAAN (HPL)
PMDN No. 1 Tahun 1977, berisi wewenang untuk : 1. Merencanakan peruntukan penggunaan tanah yang bersangkutan. 2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya.
3. Menyerahkan bagian-bagian daripada tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukkan, penggunaan, jangka waktu, dan keuangannya; dengan ketentuan bahwa pemberian tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESIMPULAN
Di zaman yang semakin modern ini, harga tanah semakin lama semakin meningkat. Setiap orang yang mengaku sebagai pemilik tanah harus disertai dengan bukti yang kuat agar tidak terjadi sengketa tanah atau kesalahpahaman yang dapat berakibat merugikan banyak orang. Bagi orang yang ingin membeli atau menyewa tanah, teliti surat-surat tanah terlebih dahulu sebelum membeli atau menyewa tanah tersebut. Kasus sengketa tanah Senayan City ini tentu tidak mudah diselesaikan, karena bangunan Senayan City sendiri yang sudah selesai dibangun dan dibuka. Apabila hal ini terjadi, tentu tidak mudah untuk menyelesaikan perkara sengketa ini karena menyangkut banyak pihak yang mengklaim bahwa tanah sengketa itu sebagai miliknya. Hal ini mungkin hanya ulah sebagian orang yang tidak menerima adanya proyek Senayan City. Tetapi, pihak Senayan City harus bisa membuktikan apabila tanah sengketa tersebut tidak bermasalah sebelum terjadi sengketa yang lebih besar. Kasus ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum agar masalah sengketa tanah ini tidak membesar dan dapat terselesaikan secara adil.
PENUTUP
Tantangan Humas Pemerintah — Pemerintah — mau mau tidak mau — harus harus dihadapi dan dilakukan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik. Tuntutan ini telah diakomodir oleh UU KIP yang harus dipahami dan dapat dilaksanakan oleh pejabat pelayan informasi publik, khususnya Humas Pemerintah. Lembaga negara Mahkamah Konstitusi merupakan contoh nyata dimana informasi merupakan “nilai yang berharga” bagi publik, dan bagaimana publik dapat memperolehnya dengan mudah. Jaman akan berubah mengikuti arus budaya masyarakatnya, dan Humas harus beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Peningkatan kualitas diri dan komitmen terhadap diri dan masyarakat, merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan ke era keterbukaan informasi.
DAFTAR PUSTAKA
Adurachman, Oemi.2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti. Anggoro , M. Linggar , 2000 . Teori dan profesi kehumasan serta aplikasinya , Bandung : PT. Bumi Aksara . Berry, David.1995. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cangara,Hafied. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cutlip, Scott. Center, Allen. Broom, Glen. 2006. Effective Public Relations. Jakarta: Persada Media.
De Vito, Joseph, A, Editor : Agus Maulana. 1997. Komunikasi Antar Manusia, Professional Book, Jakarta,. Effendy, Onong Uchjana. 1993. Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
HUMAS PEMERINTAHAN
DISUSUN OLEH
AHMAD HELMI YAHYA
210110090
INTANIA ADITYA DEVIAYU
210110090186
YOGI NUGRAHA WIDHI
210110090313
ASTRID ASTORIA
210110070230
ELDIAN HUDAYA
210110070260
Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjajaran
