BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g Indo Indone nesia sia telah telah melal melalui ui berb berbag agai ai
peru peruba baha han-p n-peru eruba baha han n
poli politi tik k
anta antara ra
konfigurasi konfigurasi politik yang demokratis demokratis dan konfiguras konfigurasii politik politik yang otoriter. Sejalan dengan dengan peruba perubahan han-pe -perub rubaha ahan n konfig konfigura urasi si politik politik terseb tersebut, ut, maka maka karakt karakter er produk produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkannya berkarakter responsif, dan sebaliknya saat konfig konfigura urasi si politi politik k tampil tampil secara secara otorite otoriterr maka maka produk produk hukum hukum yang yang dihasil dihasilkan kan berkarakter ortodoks. Hukum sebagai produk politik sangat ditentukan oleh perubahan politik. Hal ini dapat dilihat pada saat Orde Baru di baah kekuasaan Presiden Presiden Soeharto Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung langsung diubah terutama terutama hukum hukum publik publik yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan distri distribus busii kekuasa kekuasaan. an. Berbag Berbagai ai undang undang-un -undan dang g di bidang bidang politik produk orde baru langsung diubah dengan pembongkaran atas ata s asumsi-asumsi serta penghilangan atas kekerasan-kekerasan politik yang menjadi muatannya !. Seiring dengan perubahan konfigurasi politik dari otoriter pada re"im orde baru menjadi demokratis pasca reformasi, maka banyak tuntutan yang disuarakan oleh elemen masyarakat untuk memperbaiki memperbaiki kondisi dan struktur struktur ketatanegaraan ketatanegaraan pasca orde baru#. $untutan $untutan tersebut antara lain % !. &man &mande deme men n ''( ''( !)*+ !)*+ #. Pengha Penghapus pusan an (i ungsi ungsi &BI &BI . Penegakan Penegakan suprema supremasi si hukum, hukum, pengho penghormatan rmatan hak asasi asasi manusia manusia /H&01 /H&01 dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme /2231, *. (esentralisasi (esentralisasi dan hubun hubungan gan yang yang adil adil antara antara pusat pusat dan daerah /otonomi daerah1, +. 0euju 0eujudka dkan n kebe kebebas basan an pers, pers, dan 4. 0euju 0eujudka dkan n kehi kehidup dupan an demo demokra krasi. si.
0(, Politik Hukum di Indonesia, Indonesia, /5akarta % P$. aja 6rafindo Persada, #77)1, hal. 1 0oh. 0ahfud 0(, Politik 8. /a1, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam era era Pasca Reformasi, Reformasi , 0akalah 2 Satya &rinanto /a1, Politik tanpa tahun, hal. 8.
eformasi !))9 telah membaa perubahan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. bernegara. Pembenahan Pembenahan-pembe -pembenahan nahan dilakukan dilakukan guna memperbaiki memperbaiki kerusakan kerusakan atau penyimpangan yang terjadi pada era kepemimpinan presiden Soeharto atau yang la"im la"im diseb disebut ut deng dengan an :ra :ra Orde Orde Baru Baru.. &kumu kumulas lasii keke kekece cea aan an yang kemu kemudi dian an terkristalisasi melalui gerakan yang menuntut reformasi kepemimpinan dan perbaikan dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Reformasi sendir sendirii pada pada dasarny dasarnyaa merupa merupakan kan usaha usaha sistema sistematis tis dari dari seluru seluruh h bangsa Indonesia untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai dasar /core values1 values1 atau indeks /indices /indices11 demokrasi. 3ilai-nilai dasar demokrasi bertumpu pada + indeks utama yaitu % system pemilihan yang jujur dan adil untuk jabatan-jabatan publik, kebe keberad radaa aan n peme pemerin rintah tah yang yang terb terbuk uka, a, akun akuntab tabel el dan dan resp respon onsi; si;e, e, prom promos osii dan dan perlindungan H&0 /khususnya H&0 sipil dan politik1, keberadaan masyarakat mas yarakat yang penuh
percaya
diri
/civi civill
soci societ etyy1
dan
eksiste stensi
kepe epemimpinan
yang ang
organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk-bentuk dan fungsi-fungsi lembaga negara. Bermunculanlah kemudian lembaga-lembaga negara sebagai bentuk eksperimentasi kelembagaan (institutional
experimentation) yang
dapat
berupa
dean
(council),
komisi
(commision) badan (board) atau otorita (authority)!" Berdasarkan hal tersbut, maka penulis tertarik untuk memmbahas lebih lanjut dalam sebuah 0akalah yang berjudul Politik Hukum Indonesia (Analisis Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi. B. Rumusan !asala" !. Bagaimana perkembangan politik hukum Indonesia pasca reformasi= #. Bagaimana eksistensi lembaga negara yang dibentuk pasca reformasi= #. $u%uan Penulisan !. Secara umum penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah kepustakaan ilmu
hukum tentang perkembangan lembaga negara pasca reformasi #. Secara khusus penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah politik hukum pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum 'ni;ersitas Bengkulu
BAB II PE!BAHA&AN I.
Perkembangan Politik Hukum Indonesia Pasca Reformasi Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjamahan bahasa Indonesia
dari istilah hukum Belanda rechtspolitiek, yang merupakan bentukan dari dua kata rech dan politiek *. (alam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum. 2ata hukum sendiri berasal dari bahasa &rab hukm /kata jamaknya ahkam1, yang berarti putusan, 3 5imly &sshiddi>ie, #774, Perkembangan dan #onsolidasi $embaga Negara Pasca Reformasi , 5akarta, Sekretariat 5enderal dan 2epaniteraan 0ahkamah 2onstitusi I, hlm. ;ii.
ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. 3amun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan baha hukum adalah seperangakat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tetang apa itu politik hukum. 6una melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi-definisi politik hukum yang dirumuskan oleh beberapa ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini, yaitu % a. ?5. ;an &ppeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik
perundang-undangan+. Politik
hukum berarti
menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan. Pengertian ini b.
terbatas hanya pada hukum tertulis saja 4. $euku 0uhammad adhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di ilayah suatu
c.
negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan 8. &bdul Hakim 6aruda 3usantara yang menyatakan baha politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau
d.
dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu. 9 Sunaryati Hartono tidak mendefinisikan politik hukum secara eksplisif, namun ia melihat baha politik hukum sebagai sebuah alat /tool1 atau sarana dan langkah yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan
4 Imam Syaukani dan &. &hsin $hohari, %asar&dasar Politik Hukum, P$ aja6rafindo Persada, 5akarta, !))), hal. !).
5 ?5. ;an &ppeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, @et. 2e-!9, PradnyaParamitha, 5akarta, !)9!, hal. )7.
6 &.S.S. $ambunan, Politik Hukum 'erdasarkan % *+,, Puporis Publishers, 5akarta #77#, hal. ) 7 $euku 0uhammad adhie dalam majalah PIS0&, no. 4 tahun keI-II, (esember !)8, hal. *. 8 &bdul Hakim 6aruda 3usantara Politik Hukum Indonesia, A?BHI, 5akarta, !)99, hal. #.
sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum e.
nasional itu akan diujudkan cita-cita bangsa Indonesia. ) 0oh. 0ahfud 0( menyebutkan baha politik hukum adalah legal policy atau garis /kebijakan1 resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.!7
(ari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan baha yang dimaksudkan dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di ilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara . 0enurut (aniel S. ?e;, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu baha hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan baha tempat hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, e;olusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya!!. alaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. 0aka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi,
9 Sunaryati Hartono, Politik Hukum -enu.u /atu /istem Hukum Nasional , &lumni, Bandung, !))!, hal. !.
10 0oh. 0ahfud 0(, Politik Hukum di Indonesia, P$ aja6rafindo Persada, 5akarta, #77), hal. #. 11 (aniel S. ?e;, Hukum dan Politik di Indonesia #esinambungan dan Perubahan, ?P:S, 5akarta, !))7, hal. !)7.
kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri (ari kenyataan ini disadari, adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui adah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum. Sehubungan alaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. 0aka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut 'ndang-'ndang dasar !)*+ /''( !)*+1 setelah perubahan. 5ika diteliti lebih dalam materi perubahan ''( !)*+ mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan eenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem
adalah politik hukum yang mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial atau hukum yang populis. Berlarut-larutnya konflik politik antara (P dan Presiden &bdurahman ahid /hampir satu tahun dan dua tahun masa jabatan1 membuat kebijakan di bidang ekonomi terabaikan sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat sangat terabaikan. Setelah 0egaati ditetapkan menjadi presiden mengantikan &bdurahman ahid, kebijakan juga banyak ditunjuk untuk memperbaiki sistem ketatanegaran seperti perubahan 'ndang 'ndang (asar !)*+, perubahan susduk 0P, (P, (P( dan (P(, pemilihan Presiden dan akil Presiden, pembentukan 0ahkamah 2onstitusi dan menuntaskan amandemen ''( !)*+ yang sudah dimulai pada masa pemerintahan Presiden &bdurahman ahid. Pembentukan undang-undang tersebut diatas dan amandemen atas ''( !)*+ membutuhkan banyak aktu dan energi serta mengundang pro dan kontra masyarakat. Selain dari itu kondisi perekonomian dunia belum membaik akibat maraknya terorisme, peristia !! Septemer #77! di &merika Serikat, perang &fganistan, dan Irak, 223 yang semakin marak, dan beberapa kebutuhan lain yang harus melakukan ratifikasi atas beberapa kon;ensi dunia, seperti '' H&0, '' $erorisme, '' Perlindungan &nak, '' Perlindungan Saksi dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut membuat kebijakan ekonomi yang ditempuh belum juga mengangkat perekononomian secara keseluruhan sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita reformasi. Perundang-undangan yang dihasilkan pada pasca !))) sesuai dengan politik hukum yang ditempuh, yang pertama adalah % perubahan ''( !)*+ /amandemen1. 0elalui amandemen sebanyak empat kali tersebut, yang dimulai pada Sidang 'mum 0P Oktober !))) dan berakhir pada amandemen keempat pada bulan &gustus #77#, dan sekarang ini politik hukum dalam rangka melaksanakan amandemen ''( !)*+ di parlemen kembali mengemuka. 0elalui perubahan ''( !)*+ yang lalu, maka antara lain ditentukan %
a. 2edaulatan bukan lagi ditangan 0PD b. Presiden tidak bertanggungajab lagi kepada 0PD c. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilu dan hanya dapat dipilih kembali untuk masa satu jabatan /hanya dua periode1D d. (P memegang kekuasaan membentuk undang-undangD e. Hadirnya lembaga (ean Perakilan (aerah /(P(1, 0ahkamah 2onstitusi, dan hapusnya (ean Pertimbangan &gungD f. Hapusnya penjelasan ''( !)*+ sebagai bagian dari ''( !)*+.
Beberapa peraturan perundang-undangan lain, yang lahir dalam bentuk ketetapan 0P, antara lain%
a. 2etetapan 0P 3o. EIF0PF!))) tentang pencalonan dan pemilihan Presiden dan akil Presiden oleh fraksi-fraksi, $&P ini juga mencabut $&P 0P 3o. IIF0PF!)8 D
b. 2etetapan 0P 3o. EIF0PF#777 tentang pemisahan $3I dan PO?I, melalui $&P ini &BI diganti dengan $3I dan PO?I, (ifungsi &BI sudah mulai dihilangkan dengan rumusan $3I adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara D c. 2etetapan 0P 3o. EIF0PF!))) tentang pencabutan $&P 0P 3o. EIF0PF!))) tentang $ata @ara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan akli Presiden D
2eseluruhan
peraturan
perundang-undangan
diatas,
secara teoritis
akan
mendekatkan tata hukum dalam realitas sosial atau dapat juga disebut sebagia hukum yang populis. Produk-produk hukum yang telah disyahkan tersebut adalah bagian dari strategi politik hukum dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. 0eskipun pada kenyataannya sebagian masyarakat mengkritik pemberlakuan '' tersebut diatas, karena dianggap hanya merupakan produk politik yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan kepentingan partai besar. Perkembangan politik hukum yang terjadi deasa ini, dapat dilihat dengan banyaknya perubahan atas undang-undang perekonomian bukan saja karena kebutuhan dari dalam negeri melainkan juga pengaruh era globalisasi. 0isalnya % '' Hak @ipta, '' Paten, '' 0erek, '' 2epailitan, '' Hubungan Industrial, '' Perlindungan 2onsumen dan masih banyak lagi '' perekonomian lain yang diciptakan maupun dire;isi. $elaah terhadap karakter hukum pasca reformasi meniscayakan kepada kita untuk membaca secara kritis terhadap konfigurasi politik dan sosial yang mendorong terjadinya reformasi di Indonesia tahun !))9. :ksistensi reformasi tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik re"im Orde Baru yang secara umum terbangun secara monolitik dan menunggal. &lfred Stepan mengatakan baha sistem itu terjadi
pada le;el negara(state) dan masyarakat (society0! ?e;el negara terlihat dari solidnya semua unsur yang ada dalam entitas negara yang kemudian mendorong pada karakter negara yang hegemonik, tunggal dan monolitik. Sedangkan pada le;el masyarakat tercipta kondisi masyarakat yang dikendalikan, ditundukkan dan diarahkan. (alam konteks pembangunan hukum pasca reformasi, omli &tmasasmita mengatakan baha sebagai hasil kompromi reformasi dan dialektika politik dan hukum, perkembangan penyusunan perundang-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi /tiga1 perkembangan, pertama peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan dengan I0, kedua ketetapan 0ejelis Permusyaaratan akyat epublik Indonesia bulan 3o;em;er !))9, ketiga berdasarkan Perundangundangan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh (epartemen 2ehakiman epublik Indonesia!. (engan adanya pengaruh globalisasi terhadap politik hukum Indonesia deasa ini, merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan. 'ntuk itu dalam rangka membangun pemerintahan yang demokratis, konfigurasi politik yang demokratis, sistem politik yang demokratis dan meujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka dibutuhkan politik hukum yang mendekatkan tata hukum dengan realitas sosial dengan demikian akan terdapat check and balance dalam tatanan politik yang akan meciptakan keseimbangan. &tau, mempertahankan hukum yang populis dengan memperhatikan lingkungan baik di dalam dan di luar negeri, dengan berorientasi pada kepentingan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi. $erbentuknya politik hukum yang baik, dapat dilihat dari sistem politik suatu negara. 0anakala sistem politiknya berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki membuka jalan untuk melaan dengan kediktatoran, yang bersifat tangan besi. (alam hal ini, akan bergantung kepada keibaaan orang seorang yang tidak akan lama umurnya. 5adi tidak ada gunanya membangun sistem politik apabila Pemerintahannya diktator, sebagaimana yang terjadi pada era sebelumnya, masa (emokrasi $erpimpin dan Orde Baru. 12 &lfred Stepan, -iliter dan %emokratisasi 1 Pengalaman 'rasil dan 'eberapa Negara $atin Pustaka 'tama 6rafitti, 5akarta, !))4. hlm !-!*
13 omli &tmasasmita, Reformasi Hukum Hak 2sasi -anusia 3 Penegakan Hukum 0andar 0aju, Bandung, #77!, hlm #*-#)
Hal lain, yang patut menjadi bahan pemikiran dimasa mendatang, berkenaan dengan politik hukum adalah bagaimana menyiasati perubahan jaman untuk merencanakan politik hukum nasional yang berorientasi dengan kepentingan nasional dan internasional, sehingga Indonesia dapat membentuk sistem hukum yang dinamis terhadap negara-negara maju. Perlu dipertimbangkan, baha semakin tingginya tingkat mobilitas perekonomian dunia, maka Indonesia harus berani menempatkan hukumnya sebagai sarana mencapai tujuan politik, ekonomi budaya, sosial dan lain sebagainya,
dalam
rangka
meujudkan
kesejahteraan
rakyat.
2onstitusi berkedudukan sebagai landasan politik hukum sehingga menjadi landasan berpijak dalam membuat suatu kebijakan tidak lagi berorientasi pada kepentingan pihak tertentu, kekuasaan tertentu, melainkan kepentingan yang berasaskan 'ndang'ndang (asar. II.
Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi Suatu perubahan konfigurasi politik dari otoritarianisme menuju demokrasi
yang diterapkan dalam sebuah negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari yang semula bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat yang bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan negara yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin yang mapan mengalami koreksi dan dirasakan tidak cukup lagi sekadar mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sekadar menunjuk contoh, di Inggris komplikasi persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik berupa e;olusi Industri abad ke-!9 dan !) tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen !*. Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jaaban yang paling t epat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik !+.
14 5ohn &lder, 4onstitutional 3 2dministrative $a5, /?ondon% 0acmillan Professional 0asters, !)9)1, hal. ##
15 &. &hsin $hohari, <2edudukan 2omisi-komisi 3egara dalam Striktur 2etat anegaraan IndonesiaC, 5urnal Hukum 6entera, edisi !# $ahun III, &pril-5uni #774.
Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa juga terjadi di &merika Serikat seiring dengan meluasnya peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan jaaban jaaban baru yang harus segera ditemukan. Oleh karena itu, parlemen &merika Serikat membentuk suatu badan yang bertanggung jaab kepadanya dalam pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi legislasi, seperti 2omisi 2omunikasi ederal (7he 8ederal 4ommunications 4ommission), (ean Penerbangan Sipil (4ivil 2eronautics
'oard),
2omisi Sekuritas
dan
2urs (/ecurities
and
9xchange
4ommission), (ean 2erja Sama Buruh 3asional (National $abor Relation 'oard), 2omisi 2ekuasaan ederal (8ederal Po5er 4ommission), 2omisi Perdagangan &ntarnegara Bagian (Interstate 4ommerce 4ommission), 2omisi Perdagangan ederal (8ederal 7rade 4ommission). (alam catatan 5imly &sshiddi>ie, di seluruh &merika Serikat, badan-badan seperti ini tercatat tidak kurang dari 7 buah yang merupakan badan-badan khusus yang relatif independen dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat semiyudisial dan semilegislatif !4. Sementara itu, di negara-negara Skandina;ia /Sedia, (enmark, inlandia, dan 3oregia1, Perancis, Selandia Baru, 6uyana 0auritius, dan lain-lain, secara khusus juga membentuk lembaga tersendiri di luar kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman untuk melindungi arga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. ?embaga ini tidak berhak mengadili atau memiliki fungsi peradilan terhadap keluhan arga negara atas suatu tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. &kan tetapi, lembaga ini dapat melakukan penyelidikan atas persoalan tersebut. 3omenklatur untuk lembaga semacam ini disebut secara berbeda-beda di berbagai negara. Sedia, misalnya, menyebutnya dengan istilah Ombudsman Austisi (6ustitie :mbudsman); , Perancis dengan 2omisioner $inggi Pertahanan (Haut 4ommissionaire %efenseur), dan
16 5imly &sshiddi>ie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam /e.arah1 7elaah Perbandingan #onstitusi 'erbagai Negara, /5akarta% 'I-Press, !))41, hal. #!
17 Secara harfiah, Ombudsman dapat diartikan sebagai seseorang yang bertugas mengurusi kepentingan orang lain ?ihat misalnya Bengt ieslander, 7he Parliamentary :mbudsman in /5eden, /Stokholm% $he Bank of Seden $ercentenary oundation, !)))1, hal. .
Selandia
Baru dengan
2omisi
Parlemen untuk
&dministrasi (Parliamentary
4ommission for 2dministration) <. 2onteks sejarah pembentukan Ombudsman Austisi di Sedia adalah pada tahun !8! kantor Ombudsman $ertinggi (#ing=s :mbudsman) diciptakan oleh aja Sedia @harles GII setelah kembali dari pengasingannya di $urki. Sementara itu, pada tahun !8!9 setelah kematian aja Sedia @harles GII sebagian besar kekuasaan politik aja dilimpahkan kepada parlemen Sedia(Riksdag). &kibatnya 4hancellor of 6ustice (#ing=s :mbudsman) yang semula di baah aja kemudian menjadi bagian dari Parlemen. $ahun !884 untuk pertama kalinya Parlemen Sedia memilih seorang 4hancellor of 6ustice. &lasannya adalah baha iksdag tidak percaya kepada kepada aja untuk memilih orang yang lebih sesuai untuk tugas tersebut !). Oleh karena itu, pada tahun !884 lahirlan lembaga yang diberi nama Ombudsman Parlemen. Pada tahun !97), Sedia mencanangkan 2onstitusi baru di mana asal keseimbangan kekuasaan antara aja dengan Parlemen diterapkan (the principle of balance of po5er bet5een the #ing and Riksdag) 0>. Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (independent and self®ulatory bodies) yang berkembang di berbagai negara #!. &kan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah,
kekuasaan membuat
undang-undang,
dan
kekuasaan
kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara. 2ekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang 18 I;o (. (uchacek, Po5er -aps1 4omparative Politics of 4onstitutions, /Santa Barbara, @alifornia% &merican Bibliographical @enter, !)81, hal. !+9.
19 2omisi Ombudsman 3asional, $aporan 7ahunan 0>>, /5akarta% 2omisi Ombudsman 3asional, #77!1, hal. !*7.
20 Ibid! 21 &sshiddi>ie, #77, loc! cit!, hal. ##-#.
ie menyimpulkan baha pascaperubahan ''( !)*+, dapat dikatakan terdapat * lembaga negara. (ari * lembaga negara tersebut, ada #9 lembaga yang keenangannya ditentukan baik secara umum maupun secara rinci dalam ''( 3egara epublik Indonesia $ahun !)*+. 2e-#9 lembaga negara inilah yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang memiliki keenangan konstitusional atau yang keenangannya diberikan secara eksplisit oleh ''( 3egara epublik Indonesia $ahun !)*+ #+. 2e-* organ tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu dari segi fungsinya dan dari segi hirarkinya. Hirarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. 0ana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan 22 $hohari, &. &hsin. <2edudukan 2omisi-komisi 3egara dalam Striktur 2etatanegaraan IndonesiaC, 5urnal Hukum 6entera, edisi !# $ahun III, &pril-5uni #774.
23 5ohn &lder, 4onstitutional 3 2dministrative $a5, /?ondon% 0acmillan Professional 0asters, !)9)1, hal. ##)
24 Hans 2elsen, ?eneral 7heory of $a5 and /tate /3e Aork% ussel ussel, !)81, hal. !)#. 25 5imly &sshiddi>ie, Perkembangan dan #onsolidasi $embaga Negara Pasca Reformasi /5akarta% Sekretariat 5enderal dan 2epaniteraan 0ahkamah 2onstitusi I, #7741, hal. ;iii-i.
besarnya tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. 'ntuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu /i1 kriteria hirarki bentuk sumber normatif yang menentukan keenangannya, dan /ii1 kualitas fungsinya. Aang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara. Sehubungan dengan hal itu, maka dapat ditentukan baha dari segi fungsinya, ke-* lembaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang /auxiliary1. Sedangkan dari segi hirarkinya, ke-* lembaga itu dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut sebagai ?embaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. (i antara lembaga-lembaga tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer / primary constitutional organs1, dan ada pula yang merupakan organ pendukung atau penunjang / auxiliary state organs1. @orak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun !))9, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk. 0enurut 5imly &ssshiddi>ie, beberapa di antara lembaga-lembaga atau komisi-komisi independent dimaksud dapat diuraikan di baah ini dan dikelompokkan sebagai berikut% #4 !1 ?embaga $inggi 3egara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu% a1 Presiden dan akil PresidenD b1 (ean Perakilan akyat /(P1D c1
(ean Perakilan (aerah /(P(1D
d1 0ajelis Permusyaaratan akyat /0P1D e1
0ahkamah 2onstitusi /021D
f1
0ahkamah &gung /0&1D
g1 Badan Pemeriksa 2euangan /BP21.
26 &sshiddi>ie, op! cit!, hal. #+-#8.
#1 ?embaga 3egara dan 2omisi-2omisi 3egara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti% a1 2omisi Audisial /2A1D b1 Bank Indonesia /BI1 sebagai Bank sentralD c1
$entara 3asional Indonesia /$3I1D
d1 2epolisian 3egara epublik Indonesia /PO?I1D e1
2omisi Pemilihan 'mum /2P'1D
f1 2ejaksaan &gung yang meskipun belum ditentukan keenangannya dalam ''( !)*+ melainkan hanya dalam '', tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importanceyang sama dengan kepolisianD g1 2omisi Pemberantasan 2orupsi /2P21 juga dibentuk berdasarkan '' tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal #* ayat /1 ''( !)*+D h1 2omisi 3asional Hak &sasi 0anusia /2O0-3&S- H&01 yang dibentuk berdasarkan undangundang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance. 1 ?embaga-?embaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti% a1 Pusat Pelaporan dan &nalisis $ransaksi 2euangan /PP&$21D b1 2omisi Pengaas Persaingan 'saha /2PP'1D c1 2omisi Penyiaran Indonesia /2PI1D
*1 ?embaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif /pemerintah1 lainnya, seperti ?embaga, Badan, Pusat, 2omisi, atau (ean yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti% a1 2onsil 2edokteran Indonesia /22I1D b1 2omisi Pendidikan 3asionalD c1 (ean Pertahanan 3asionalD d1 ?embaga Pertahanan 3asional /?emhannas1D e1 ?embaga Ilmu Pengetahuan Indonesia /?IPI1D f1Badan Pengkajian dan Penerapan $eknologi /BPP$1D g1 Badan Pertanahan 3asional /BP31D h1 Badan 2epegaaian 3asional /B231D i1 ?embaga &dministrasi 3egara /?&31D j1 ?embaga Informasi 3asional /?I31. +1 ?embaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif /pemerintah1 lainnya, seperti% a10enteri dan 2ementerian 3egaraD b1 (ean Pertimbangan PresidenD c1 2omisi Hukum 3asional /2H31D d1 2omisi Ombudsman 3asional /2O31D e1 2omisi 2epolisianD f1 2omisi 2ejaksaan. 41 ?embaga, 2orporasi, dan Badan Hukum 0ilik 3egara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti%
a1 ?embaga 2antor Berita 3asional &3$&&D b1 2amar (agang dan Industri /2&(I31D c1 2omite Olahraga 3asional Indonesia /2O3I1D d1 BH03 Perguruan $inggiD e1 BH03 umah SakitD f1 2orps Pegaai 3egeri epublik Indonesia /2OPI1D g1 Ikatan 3otaris Indonesia /I3I1D h1 Persatuan &d;okat Indonesia /Peradi1D Pada dasarnya, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri Jatau apa pun namanyaJ di Indonesia dibentuk karena lembaga-lembaga negara yang ada belum dapat memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan munculnya era demokrasi. Selain itu, kelahiran lembaga-lembaga negara mandiri itu merupakan sebentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang dihadapi #8. Secara lebih lengkap, pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia dilandasi oleh lima hal penting. Pertama, tidak adanya kredibilitas lembagalembaga yang telah ada sebelumnya akibat adanya asumsi /dan bukti1 mengenai korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas. 2edua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang karena alasan tertentu tunduk di baah pengaruh suatu kekuasaan tertentu. 2etiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun eksternal. 2eempat, adanya pengaruh global yang menunukkan adanya kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut lembaga negara mandiri (state auxiliary agency) atau lembaga pengaas(institutional 5atchdog) yang dianggap sebagai suatu kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang telah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. 2elima, adanya tekanan
27 $.0. ?uthfi Aa"id, <2omisi-komisi 3asional dalam 2onteks @ita-cita 3egara HukumC, /makalah disampaikan dalam (iskusi $erbatas dengan tema :ksistensi Siste m 2elembagaan 3egara Pascaamandemen ''( !)*+, diselenggarakan oleh 2onsorsium eformasi Hukum 3asional, di Hotel &ryaduta, 5akarta, ) September #77*1, hal. #.
dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi#9. BAB III PENU$UP
Berdasarkan penjelasan makalah di atas, maka dapat disimpulkan% !. Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum. #. Proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan 2edudukan 0P, (P, dan (P( dan lain-lain. Selain itu perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan 2etetapan 0ajelis Pemusyaaratan rakyat /$ap 0P1 dan perubahan 'ndang-'ndang (asar /''(1 !)*+ . 2onfigurasi politik Indonesia sejak pasca refomasi mengalami perubahan secara mendasar, diantaranya % perubahan jumlah partai politik /multi partai1, perimbangan suara tanpa ada dominasi partai tertentu, dan perubahan jumlah kursi di legistatif /0P dan (P1. *. ormat politik merupakan sarana dalam menentukan strategi politik hukum yang didasarkan pada ''(
!)*+, sehingga dengan demikian sistem politik suatu
negara sangat erat hubungannya dengan sistem hukumnya . +. Perkembangan lembaga negara pasca reformasi mengikuti konfigurasi politik yang terjadi sehingga dengan terbukanya kebebasan dan lahirnya produk hukum baru mengakibatkan munculnya banyak lembaga negara baru baik yang dibentuk berdasarkan
'ndang-'ndang
perundangan lainnya.
28 Ibid!, hal. +)-47.
(asar,
'ndang-'ndang
ataupun
peraturan
4. ?embaga-lembaga
negara
tersebut
muncul
karena
tuntutan
kebutuhan
perkembangan konsep bernegara. Berkembangnya isu penjaminan Hak &sasi 0anusia dan pemberantasan 2olusi, korupsi, dan 3epotisme menjadi salah satu faktor
yang
mendorong
terbentuknya
lembaga-lembaga
baru
untuk
mengakomodir hal tersebut. 8. (iperlukan sebuah konsep pembangunan hukum nasional ke depannya, agar produk hukum mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan yang ada di Indonesia. 9. Proses politik yang baik akan menciptakan produk hukum yang baik pula, dan pembentukan lembaga negara harus diefisienkan sehingga tidak muncul lembaga negara yang fungsinya tidak terlalu penting atau fungsinya telah diemban lembaga lain. Ini penting untuk efisiensi anggaran agar tidak terjadi kesan pemborosan anggaran negara untuk pembentukan banyak lembaga negara yang kontribusinya tidak berdampak nyata pada masyarakat.
DA'$AR PU&$AA A. Buku
&bdul Hakim 6aruda 3usantara !)99, Politik Hukum Indonesia, A?BHI, 5akarta. &lfred Stepan, !))4, -iliter dan %emokratisasi 1 Pengalaman 'rasil dan 'eberapa Negara $atin Pustaka 'tama 6rafitti, 5akarta. &.S.S. $ambunan, #77#, Politik Hukum 'erdasarkan % *+,, Puporis Publishers, 5akarta. (aniel S. ?e;, !))7, Hukum dan Politik di Indonesia #esinambungan dan Perubahan , ?P:S, 5akarta. Hans 2elsen, !)8, ?eneral 7heory of $a5 and /tate /3e Aork% ussel ussel. Imam Syaukani dkk, !))), %asar&dasar Politik Hukum, P$ aja6rafindo Persada, 5akarta. 5imly &sshiddi>ie, !))4 , Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam /e.arah1 7elaah Perbandingan #onstitusi 'erbagai Negara , 'I-Press, Jakarta. ---------------, #774, Perkembangan
dan
#onsolidasi $embaga
Negara
Pasca
Reformasi , Sekretariat 5enderal dan 2epaniteraan 0ahkamah 2onstitusi I, 5akarta. 5ohn &lder, !)9), 4onstitutional 3 2dministrative $a5, 0acmillan Professional 0asters, ?ondon.
?5. ;an &ppeldoorn, !)9!, Pengantar Ilmu Hukum, @et. 2e-!9, PradnyaParamitha, 5akarta. 0oh. 0ahfud 0(, !))9, Politik Hukum di Indonesia, ?P:S, 5akarta. omli &tmasasmita, #77!, Reformasi Hukum Hak 2sasi -anusia 3 Penegakan Hukum 0andar 0aju, Bandung. Satjipto ahardjo #77!, Ilmu Hukum, &lumni, Bandung. ---------------------, #774, -embedah Hukum Progresif , Penerbit Buku 2ompas, 5akarta. Sunaryati Hartono, !))!, Politik Hukum -enu.u /atu /istem Hukum Nasional , &lumni, Bandung. B. )urnal dan !akala"
&hsin $hohari, <2edudukan 2omisi-komisi 3egara dalam Striktur 2etatanegaraan IndonesiaC, 5urnal Hukum 6entera, edisi !# $ahun III, &pril-5uni #774. 2omisi Ombudsman 3asional, $aporan 7ahunan 0>>, 5akarta% 2omisi Ombudsman 3asional, #77!1 Satya &rinanto , Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam era Pasca Reformasi , 0akalah tanpa tahun $euku 0uhammad adhie dalam majalah PIS0&, no. 4 tahun keI-II, (esember !)8 $.0. ?uthfi Aa"id, <2omisi-komisi 3asional dalam 2onteks @ita-cita 3egara HukumC, /makalah disampaikan dalam (iskusi $erbatas dengan tema :ksistensi Sistem 2elembagaan 3egara Pascaamandemen ''( !)*+, diselenggarakan oleh 2onsorsium eformasi Hukum 3asional, di Hotel &ryaduta, 5akarta, ) September #77*1
