POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
MAKALAH BESAR Tugas Mata Kuliah Politik Hukum Pro! DR! Sat"a Ar"a#to$ S! H!$ M! H!
Ol%h & 'hristia# Erikso# Sitio ()*+,**+./ No! A0s%# & **
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 1AKULTAS HUKUM UNI2ERSITAS PAN'ASILA 3AKARTA *+4
PENDAHULUAN A! Latar B%laka#g
Secara Secara teoret teoretika ikal, l, fungsi fungsi pembent pembentukan ukan hukum hukum pada pada dasarn dasarnya ya merupa merupakan kan fungsi fungsi melaks melaksanak anakan an perint perintah ah undangundang-unda undang ng yang yang dibuat dibuat oleh oleh badan badan legisl legislati atif. f. Pembentukan hukum oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara yang sedang diperiksanya, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan baik oleh badan eksekutif secara tersendiri maupun bersama-sama dengan badan legislatif, tidak lain sebenarnya fungsi melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undangundang. Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (division (division of powers principle) merupa merupakan kan fungsi fungsi ketata ketatanega negaraa raan/p n/peme emerin rintah tahan an yang yang dijala dijalankan nkan oleh oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum hu kum yang tertulis tertulis (geschreven recht) maupun recht) maupun hukum yang tidak tertulis tertulis (ongeschreven recht). Dalam Dalam konsep konsep pemisa pemisahan han kekuasa kekuasaan an (separatio fungsi ini menjadi menjadi (separation n of powers) powers),, fungsi otori otoritas tas badan badan legisl legislati atiff saja, saja, badan-ba badan-badan dan kekuas kekuasaan aan lain lain tidak tidak memili memiliki ki fungsi fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (division of powers), fungsi powers), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, ekskutif maupun yudikatif. Etimologis Etimologis kata politik politik berasal berasal dari bahasa Yunani polis Yunani polis yang yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkankata-kata lain seperti !polites! !polites! "#arganegar "#arganegara$ a$ dan !politikos !politikos!! nama sifat yang berarti berarti ke#arganegar ke#arganegaraan aan "ci%ic$, dan !politike techne! untuk kemahiran politik serta !politike episteme! untuk ilmu politik. &emudian orang 'oma#i mengambil oper perkataan Yunani itu dan menam menamaka akan n penge pengeta tahu huan an tent tentan ang g negar negaraa "pem "pemer erin inta tah$ h$ !ars !ars polit politic ica!, a!, arti artiny nyaa kemahiran "kunst$ tentang masalah-masalah kenegaraan. kenegaraan.( )enurut Prof. Sudarto !Politik *ukum! adalah kebijaksanaan dari negara dengan dengan perant perantara araan an badan-b badan-badan adan yang yang ber#en ber#enang ang untuk untuk meneta menetapkan pkan peratu peraturan ran- peraturan
yang
dikehendaki,
yang
diperkirakan
bisa
digunakan
untuk
mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Pembentukan undang-undang merupakan (
+. sj#ara, S.*...). Pengantar S.*...). Pengantar Ilmu Ilmu Politik , Putra bardin, bardin, andung (000, (000, hal 1(.
proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai peng aruh yang yang luas, luas, karena karena itu itu "undang "undang-un -undan dang$ g$ akan akan member memberii bentuk bentuk dan mengat mengatur ur atau atau menge mengend ndal alik ikan an masy masyara arakat kat.. 2ndan 2ndangg-und undan ang g oleh oleh pengu penguas asaa digun digunak akan an untuk untuk mencapai dan me#ujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bah#a 2ndang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu (. +ungsi +ungsi untuk untuk menge mengeksp kspres resika ikan n nilai, nilai, dan dan 1. +ungs +ungsii inst instru rume ment ntal al.. erpijak pada kedua fungsi hukum di atas, maka dapat dikatakan bah#a hukum bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk me#ujudkan apa yang dicita-citakan. ni berarti, apabila kita mau membicarakan !Politik hukum ndonesia!, maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu !apa yang menjadi citacita dari bangsa ndonesia merdeka!. 3ita 3ita-c -cit itaa inil inilah ah yang yang haru haruss di#u di#ujud judka kan n mela melalu luii sara sarana na undan undangg-un unda dang ng "hukum$. Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa ndonesia, maka dapat ditentukan !sistem hukum! yang bagaimana yang dapat dapat mendor mendorong ong tercip terciptan tanya ya siste sistem m hukum hukum yang yang mampu mampu menjad menjadii sarana sarana untuk untuk me#ujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa ndonesia.1 Dengan Dengan kata kata lain lain dapat dapat dikata dikatakan kan bah#a bah#a perund perundangang-unda undangan ngan memang memang bentuk pengaturan legal dalam sebuah negara hukum yang demokratis. 4amun peraturan hukum formal tak pernah netral, karena ada politik hukum di belakangnya. *ukum formal formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati, dalam dinamika dinamika budaya hukum. politik hukum menjadi sangat terasa, karena pemerintah p emerintah pusat sangat berperan dalam penyusunannya, sementara sebagai pemerintah pusat juga ju ga menjadi pihak dalam tarik ulur posisi otonomi daerah. Dengan demikian suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai #ujud aplikatif politik hukum sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. 5leh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan 1
Prof. Dr. 4yoman Serikat Putra 6aya, S*,)*, Politik S*,)*, Politik Hukum, Hukum, adan adan Penyediaan ahan &uliah Program Studi )agister &enotariatan 2ndip, Semarang 1778, hal (9.
pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. stila stilah h politi politik k hukum hukum atau atau polit politik ik perunda perundangng-und undanga angan n didasa didasarka rkan n pada pada prinsi prinsip p bah#a hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik " politic body$. body$.9 Sedangkan pemahaman atau atau defini definisi si dari dari polit politik ik hukum hukum secara secara sederh sederhana ana dapat dapat diarti diartikan kan sebagai sebagai arah arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.: ). )ahfud )D mengemukakan bah#a politik hukum meliputi Pertama; pemba pembang nguna unan n huku hukum m yang yang berin berinti tikan kan pembua pembuata tan n dan dan pemba pembahar harua uan n
terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; Kedua; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para penegak hukum.< Sebagaimana Sebagaimana telah disebutkan, disebutkan, bah#a politik politik peraturan peraturan perundang-un perundang-undangan dangan merupak merupakan an bagian bagian atau atau subsis subsistem tem dari dari polit politik ik hukum, hukum, dengan dengan demiki demikian an dapat dapat dikatakan bah#a mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan dengan memaham memahamii atau atau mempel mempelaja ajari ri polit politik ik perunda perundangng-und undanga angan n demiki demikian an pula pula sebali sebalikny knya, a, karena karena pemaham pemahaman an dari dari politi politik k hukum hukum termas termasuk uk pula pula di dalamn dalamnya ya mencakup mencakup proses proses pembentukan pembentukan dan pelaksanaan/ pelaksanaan/penera penerapan pan hukum "salah satunya satunya peraturan perundang-undangan$ yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.= agir )anan mengartikan istilah politik perundang-
9
*). aica )ar>uki, Kekuatan )ar>uki, Kekuatan engikat engikat Putusan ahkamah ahkamah Konstitusi !erhadap "ndang#"ndang, "ndang#"ndang, 6urnal egislasi ?ol. 9 4omor (, )aret 177=, hal. 1. ihat juga ). )ahfud )D, Politik )D, Politik Hukum Hukum di Indonesia, Indonesia, cet. ,P9ES, ,P9ES, 6akarta, 177(, hal. <. )ahfud )D menyebutkan bah#a hukum merupakan produk politik yang yang memandang hukum sebagai sebagai formalitas formalitas atau kristalisasi kristalisasi dari kehendak-kehendak kehendak-kehendak politik yang yang saling berinteraksi berinteraksi dan saling bersanginan. bersanginan. ebih ebih jauh )ahfud )D mengemukakan mengemukakan bah#a hubungan kausalitas kausalitas antara hukum hukum dan politik yang berkaitan dengan dengan pertanyaan apakah apakah hukum mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum, dapat dija#ab Pertama dija#ab Pertama;; hukum determinan atas politik yaitu kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua$ hukum. Kedua$ politik politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Ketiga bersaingan. Ketiga;; politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya : ). )ahfud )D, Politik )D, Politik Hukum Hukum di Indonesia Indonesia, cet. ,P9ES, ,P9ES, 6aklarta, 177(, hal. 0 < bid. ihat juga bdul *akim @aruda 4usantara, Politik 4usantara, Politik Hukum Hukum %asional, makalah pada &erja atihan antuan *ukum, Surabaya, September (0A<. = agir )anan, Politik )anan, Politik Perundang#undangan Perundang#undangan,, )akalah, 6akarta, )ei (00:, hal. (
undangan secara sederhana yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.8 bdul Bahid )asru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (beleids&policy) yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya "implementasinya$.A Sehingga dapat disimpulkan bah#a politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan "substansi$ hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan "hukum tertulis$ untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dimana dapat
kita melihat
gambaran
mengenai
politik
perundang-undangan yang sedang dijalankan oleh pemerintah/negaraC 2ntuk melihat perkembangan politik perundang-undangan yang berlaku pada masa tertentu secara substansial dan sederhana sebenarnya dapat d ilihat dari (. produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk pada masa itu yang secara mudah dan spesifik lagi biasanya tergambar pada konsiderans menimbang dan penjelasan umum "bila ada$ dari suatu peraturan perundangundangan yang dibentuk; dan 1. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara pada saat itu yang merupakan garis
pokok
arah pembentukan hukum,
seperti @*4
pada masa
pemerintahan orde baru atau Prolegnas dan 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional yang berlaku pada saat ini erdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji hubungan negara hukum dan pembentukan hukum, politik hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan nasional
B! Rumusa# Masalah
8
bid, hal. 1 bdul Bahid )asru, Politik Hukum dan Perundang#undangan, )akalah, 6akarta, 177:.
A
erdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah (. agaimana hubungan 4egara hokum dengan pembentukan hokum, politik dengan hukum, dan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan di ndonesiaC 1. pa saja upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintahC 9. agaimana peranan politik hukum dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan di ndonesiaC
.
BAB II TIN3AUAN PUSTAKA A!
Kor%lasi Hukum D%#ga# Ilmu P%#g%tahua# No# Hukum
)asuk dalam disiplin ilmu apakah hukum itu sebenarnyaC ni merupakan pertanyaan dasar jika kita berbicara tentang hukum dan ilmu lain diluar hukum. pakah hukum itu berdiri sendiri dengan ciri khasnyaC etapi mengapa hukum selalu dapat dikaitkan dengan disiplin ilmu lainnyaC Perkembangan ilmu hukum selalu diikuti pertanyaan-pertanyaan diatas. pa hukum tetap pada porsinya sebagai ilmu murni sebagaimana tertuang dalam teori hukum murni *ans &elsenC Sedangkan perkembangan jaman menuntut hukum bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain, jika tidak, maka hukum akan gagal me#ujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. *ukum harus mengikuti perkembangan masyarakat dan juga perkembangan ilmu pengetahuan agar hukum bisa tetap eksis dalam me#arnai perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. *ukum ada untuk masyarakat bukan sebaliknya, sehingga masyarakat dapat mentaati hukum. *ukum tidak dapat dilihat hanya dengan menggunakan kacamata kuda tapi harus dilihat secara luas karena hukum tidak hanya ilmu rasional sebagaimana yang berkembang dalam era modern tapi hukum dapat juga dilihat dari segi ilmu lain, sehingga hukum tidak hanya bersifat rasional tetapi juga metafisik dan metayuridik. spekaspek lain seperti masyarakat, sejarah, politik, ekonomi, teknologi juga dapat dimasukkan dalam objek kajian ilmu hukum. Sebagaimana ungkapan Scholten "dalam )ahendra putra kurnia$ F bahan positif ini, yakni undang-undang, %onis-%onis dan sebagainya, ditentukan secara histories dan kemasyarakatan. Penetapan undang-undang adalah sebuah peristi#a histories, ia juga merupakan akibat dari serangkaian fakta yang dapat ditentukan secara kemasyarakatan. Dalam pengolahan undang-undang oleh ilmu hokum, bahan terberi ini tidak kehilangan karakter historical dan sosialnya. Sebaliknya, justru karakter historical dan kemasyarakatan bahan hukum itu menyebabkan pengolahan bahan hukum itu tidak sepenuhnya terolah. lu hokum sensiri mempertahankan unsure
historical dan social bahan olahannya.G erdasarkan ungkapan Scholten tersebut dapat ditafsirkan bah#a hukum tidak hanya memuat unsur hukum logika rasional saja melainkan juga memasukkan unsur-
unsur lainnya sebagai materi muatannya. lmu hukum merupakan hukum positif tapi tidak hanya berkutat pada peraturan semata. *ukum harus tetap memperhatikan aspek-aspek non hukum lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kajian ilmu hukum positif. *al serupa juga diungkapkan oleh )au#issen dalam sistematika pengembanan hukum, menjelaskan jenis-jenis ilmu hukum yang pada intinya juga memberikan peluang masuknya ilmu pengetahuan lain kedalam ilmu hukum, sehingga dapat dikatakan bah#a ilmu hukum terbuka dan integrati%e dengan ilmu yang lain.
B!
POLITIK HUKUM
Diba#ah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli 0 (. Satjipto 'ahardjo Politik *ukum adalah akti%itas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Satjipto 'ahardjo memdefinisikan politik hukum sebagai akti%itas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat. Didalam studi politik hukun. )enurut Satjipto 'ahardjo muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu(7 (. ujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang adaC 1.
3ara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebutC
9. &apan #aktunya dan melalui cara bagaimana hokum itu perlu diubahC
0
http//balian>ahab.#ordpress.com/politik hukum/pa Politik *ukum tuH I )akalah, erita, Paparan dan Diskusi )asalah *ukum Ja# EducationJ.htm , diakses tanggal 18 6uni 17(1 pukul 17.:1 #ib (7 )oh. )ahfud )D, )embangun Politik *ukum )enegakan &onstitusi, 'aja#ali Pres, 6akarta, 17((, *al.(:
:.
Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-carauntuk mencapai tujuan tersebut dengan baikC 6adi yang di katakan politik hukum bila dilihat dari asal katanya
mengandung arti sebagai kegiatan yang berdasarkan kekuasaaan dalam 4egara berupa pengembilan keputusan, membuat kebijakan, melakukan pembagian hokum berkenaan dengan masyarakat, lembaga-lembaga, proses-proses dalam kehidupan 4egara. &egiatan tersebut menyangkut tujuan hukum dan melaksanakan tujuan hokum dalam suatu 4egara. 1. Padmo Bahjono disetir oleh &otam Y. Stefanus Politik *ukum adalah kebijaksanaan penyelenggara 4egara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu " menjadikan sesuatu sebagai *ukum $. &ebijaksanaan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hokum dan penerapannya. Definisi politik hukum yang dikemukakan oleh padmo Bahjono mengatakan bah#a politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, di dalam tulisannya yang lain Padmo Bahjono memperjelas politik hokum adalah kebijakan penyelegaraan 4egara tentang apa yang dijadikan kreteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum 9. . 6. ?an peldorn Politik hukum sebagai politik perundang undangan . Politik *ukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang undangan . " pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja. :. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik *ukum sebagai kegiatan kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai nilai. <. )oh. )ahfud )D.
Politik *ukum " dikaitkan di ndonesia $ adalah sebagai berikut a$
ah#a definisi atau pengertian hukum juga ber%ariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
b$
Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan ellefroid dalam bukunya Inleinding !ot de 'echts eten chap in %ederland
sehingga politik hukum adalah legal policy atas garis "kebijakan$ resmi tentang hokum yang akan diberlakukan baik dengan perbuatan hokum baru maupun dengan pengantian hokum lama, dalam rangka mencapai tujuan 4egara. )engutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu
cabang atau bagian dari ilmu hukum,
menurutnya ilmu hukum terbagi atas (( (.
Dogmatika *ukum )emberikan penjelasan mengenai isi " in houd $ hukum , makna ketentuan
ketentuan hukum , dan menyusunnya sesuai dengan asas asas dalam suatu sistem hukum. 1.
Sejarah *ukum )empelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan
peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah *ukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang 9.
Perbandingan *ukum )engadakan perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara , meneliti
kesamaan, dan perbedaanya :.
Politik *ukum Politik *ukum bertugas untuk meneliti perubahan perubahan mana yang
perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan kebutuhan baru didalam kehidupan masyarakat ((
Soeharjo dalam http//balian>ahab.#ordpress.com/politik hukum/pa Politik *ukum tuH I )akalah, erita, Paparan dan Diskusi )asalah *ukum Ja# EducationJ.htm , diakses tanggal 18 6uni 17(1 pukul 17.:1 #ib
<.
lmu *ukum 2mum idak mempelajari suatu tertib hukum tertentu , tetapi melihat hukum itu
sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan #aktu dan tempat. lmu *ukum umum berusaha untuk menentukan dasar- dasar pengertian perihal hukum , ke#ajiban hukum , person atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum dan hubungan hukum. anpa pengertian dasar ini tidak mungkin ada hukum dan ilmu hokum erdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan , maka objek ilmu politik hukum adalah K *2&2) K. *ukum 4asional tradisional )engandung K de !, K asas !, K nilai K, sumber hukum ketika semua itu dijadikan satu maka disebut kegiatan Politik *ukum 4asional. . 'uang @erak Politik *ukum Suatu 4egara danya Politik *ukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu , bergitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik *ukum dari negara tertentu. . Poltik *ukum &ekuasaan Dan Barga )asyarakat Politik *ukum mengeja#antahkan dalam nuansa kehidupan bersama para #arga masyarakat . Di lain pihak Politik *ukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaaan didalam kenyataan. 2ntuk mengatur negara , bangsa dan rakyat. Politik *ukum ter#ujud dalam seluruh jenis peraturan perundang undangan negara. . embaga embaga Yang er#enang )ontesLuieu mengutarakan rias Politica tentang kekuasaan negara yang terdiri atas 9 " tiga $ pusat kekuasaan dalam lembaga negara, antara lain a$
Eksekutif
b$
egislatif
c$
Yudikatif
Yang berfungsi sebagai centra centra kekuasaaan negara yang masing masing harus dipisahkan. Dalam kaitanya dengan Politik *ukum yang tidak lain tidak bukan
adalah penyusunan tertib hukum negara . )aka ketiga lembaga tersebut yang ber#enang melakukannya. da pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bah#a Politik *ukum itu sendiri itu dinamis. ersama dengan laju perkembangan jaman , maka ruang gerak Politik *ukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat nternasional. )enurut pendapatnya Sunaryati *artono , Politik *ukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihk. Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia ,maka Politik *ukum ndonesia tidak terlepas pula dari 'ealita dan politik *ukum nternasional.(1 &alau kita kaji antara Politik *ukum dan sas-sas *ukum maka akan terlihat konsep sebagai berikut Politik *ukum di negara manapun juga termasuk di ndonesia tidak bisa lepas
•
dari asas *ukum. diantara asas!itu terhadap asas yang dijadikan sumber tertib hukum bagi suatu
•
negara. sas hukum yang dijadikan sumber tertib *ukum/dasar 4e gara di sebut
•
@rund 4orm •
Di ndonesia yang dijadikan dasar negara adalah Pancasila
•
sas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman angsa ndonesia sendiri; bukan diambil dari hasil perenungan belaka; bukan hal yang serta merta masuk kedalam pemikiran masyarakat ndonesia tetapi ada yang bersifat 4asional (. ada yang lebih khusus lagi seperti kehidupan agama,suku,profesi, dll. 1. ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.
?. &erangka andasan Politik *ukum Di ndonesia 4egara ' lahir dan berdiri tanggal (8 gustus (0:<, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh r. Soekarno dan *atta atas nama bangsa (1
5p.cit.
ndonesia pada tanggal (8 gustus (0:< tersebut merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional " atanan *ukum 4asional $. ?. Mu#5ul#"a Politik Hukum Di I#6o#%sia )uncul pada tanggal (8 gustus (0:< ,yaitu saat dikumandangkannya Proklamasi, bukan tanggal (A gustus (0:< saat mulai berlakunya konstitusi / hukum dasar negara '. ?! Siat Politik Hukum )enurut agir )anan , seperti yang dikutip oleh &otan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul K Perkembangan &ekuasaan Pemerintahan 4egara ! bah#a Politik *ukum terdiri dari(9 (. Politik *ukum yang bersifat tetap " permanen $ erkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan hukum. agi bangsa ndonesia , Politik *ukum tetap antara lain i.
erdapat satu sistem hukum yaitu Sistem *ukum 4asional. Setelah (8 gustus (0:<, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional , artinya telah terjadi unifikasi hukum " berlakunya satu sistem hukum diseluruh #ilayah ndonesia $. Sistem *ukum nasional tersebut terdiri dari (. *ukum slam " yang dimasukkan adalah asas asasnya$ 1. *ukum dat " yang dimasukkan adalah asas asasnya $ 9. *ukum arat "yang dimasukkan adalah sistematikanya$
ii.
Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan Pancasila dan 22D (0:<.
iii.
idak ada hukum yang memberi hak istime#a pada #arga negara tertentu berdasarkan pada suku , ras , dan agama. &alaupun ada perbedaan , semata mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
i%. (9
bid.
Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat
)asyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum , sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan huku m . %.
*ukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
%i.
Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
%ii.
*ukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum " keadilan sosial bagi seluruh rakyat $ ter#ujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi. 1. Politik *ukum yang bersifat temporer. Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari #aktu ke #aktu
sesuai dengan kebutuhan.
'! HUKUM SEBAGAI ALAT
)oh. )ahfud )D bah#a politik hukum itu merupakan Klegal Policy! tentang hokum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan utuk mencapai tujuan 4egara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 4egara. erkait dengan ini Suyaryati *artono perna mengemukakan tentang Khukum sebagai alat! sehingga secara praktis politik hukum politik hukum juga merupakan sebagai alat atau sarana dan langka yang dapat digunakan pemerintah untuk menciptakan sestem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan 4egara.(: Politik hokum itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodic. Yang bersifat permanen misalnya berlakunya prinsip pengujian yudisial, ekonomi, kerakyatan, keseimbangan atara kepastian hokum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolinial dengan hukm nasional, penguasan sumber daya alam oleh 4egara, kemerdekaan kekuasan kehakiman, dan sebagainya. Disini terlihat bah#a beberapa prinsip yang dimuat di dalam 22D sekaligus berlakunya sebagai Politik hokum.(< (: (<
)oh. )ahfud )D, Politik *ukum Di ndonesia, 'aja#ali Pres, 6akarta, 17((, *al.1. bid. *al. 9
)enurut agir )anan, Politik *ukum ada yang bersifat permanen "tetap$ ada yang bersifat temporer. Politik *ukum yang tetap adalah yang berkaitan dengan sifat hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum.sedangkan *ukum temporer adalah kebijakan yang di tetapkan dari #aktu ke #aktu sesuai dengan kebutuhan termasuk kategori ini )isalnya penentuan Prioritas pembentukan pereturan daerah, pembaharuan undang-undang yang menunjang pembangunan nasiaonal dan sebagainya.(=
D! HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK
sumsi dasar yang diperngunakan kajian ini adalah hukum merupakan produk politik sehingga kerakter isi setiap produk hukum akan dangat ditentukan atau di#arnai oleh imbangan kekuatan atau komfigurasi politik yang melahirkannya. susumsi ini dipilih berdasarkan kenyataan bah#a setiap produk hokum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapa dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. )eski dari sudut Kdas sollen! ada pandangan bah#a politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun kajian ini lebih melihat sudut Kdas sein! atau empiric bah#ah hukumlah yang
dalam
kenyataannya
di
tentukan
oleh
komfirgurasi
politik
yang
melatarbelakaginya. +ungi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. ahlkan, fenomena itu dapat dilihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundangan-undangan dan birokrasi penegakan hukum yang bukuan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi dan proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang tangguh struktur politik, ekonomi, social.(8 *ukum diberi fungsi utama sebagai instrumen program pembagunan karena hukum sebenarnya bukan tujuan utam. Dengan demikian, dapat dipahami jika terjadi kecenrungan bah#a hukum dinuat dalam rangka memfasilitasi dan mendukung politik. kibatnya segala peraturan dan produk hukum yang dinilai tidak dapat (= (8
Mudan rif +akrulloh, lmu embaga Dan Pranata *ukum, 'aja#ali Pers, 6akarta, 17((, *al. (1( )oh. )ahfud )D, )embangun Politik *ukum.., 5p.cit. *al.=:
me#ujutkan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi harus diubah atau dihapuskan. Dengan demikian, sebagai produk politik, hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi %isi politik pengusaha. Dalam kenyataannya, kegiatan legeslatif "pembuatan undang-undang$ memang lebih banyak memuat keputusan-keputusan politik ketimpangan menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya sehingga lembaga legeslatif lebih dekat dengan politik dari pada hukum.(A Secara teoritis hubungan hukum dengan politik memag dapat di bedakan atas tiga macam hubungan. Pertama sebagai das sollen, hukum diterima atas politik karena setiap agenda politik harus tunduk pada aturan aturan. &edua das sein, politik determinan atas hukum karena dalam faktanya hukum merupakan produk politik sehigga hukum apa pun yang ada di depan kita lain merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaingan. &etiga, politik dan hokum berhubungan secara interdeterminan karana politik tampa hukum akan >alim sedangkan hukum tampa penga#alan politik akan lumpuh. *ukum dalam konteks ini diartikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legeslatif.(0
(A
bid. *al.=< )oh. )ahfud )D, &onstitusi Dan *ukum Dalam &ontro%ersi, 'aja#ali Pers, 6akarta, 17(7, *al. =0-87 (0
BAB III POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN
A! N%gara Hukum 6a# P%m0%#tuka# Hukum *
Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (division of powers principle) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang tertulis (geschreven recht) maupun hukum yang tidak tertulis (ongeschreven recht). Dalam konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers), fungsi ini menjadi otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak memiliki fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (division of powers), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, ekskutif maupun yudikatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pembentukan
hukum. )enurut
sifat
hukum
yang dibentuk,
pembentukan hukum itu dapat dibagi menjadi 1 "dua$, yaitu "($ pembentukan hukum yang tertulis, berupa traktat, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan; dan "1$ pembentukan hukum yang tidak tertulis, berupa, hukum adat dan hukum kebiasaan. Dengan demikian, maka pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari pembentukan hukum yang tertulis. Dikatakan demikian, karena pembentukan hukum yang tertulis itu tidak hanya berupa pembentukan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga mencakup pembentukan traktat dan yurisprudensi. +ungsi pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi yang dapat dimiliki oleh setiap badan atau pejabat negara/pemerintahan. +ungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi 1 "dua$, yaitu 17
Delfina @usman, Politik Hukum dan odifikasi Hukum *alam Pembentukan Peraturan Perundang# "ndangan %asional , 1< )ei 17(9.
"($
fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang daya ikat dan daya berlakunya ke dalam "internal pembentuk peraturan perundang-undangan$; dan
"1$
fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang daya ikat dan daya berlakunya ke dalam "internal pembentuk peraturan perundang-undangan$ dan keluar "masyarakat/komunitas sasaran di luar pembentuk peraturan perundangundangan$.
B! Hu0u#ga# 7olitik hokum 6%#ga# hokum 6a# 7olitik hokum 6%#ga# 7%ratura# 7%ru#6a#g-u#6a#ga#
eberapa literatur mengungkapkan bah#a hukum dianggap sebagai tujuan dari politik. dalah maksud dari politik agar ide-ide hukum atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik. &edua, bah#a hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum positif "peraturan perundangundangan$ untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Dengan demikian, dengan peraturan yang ada atau hukum positif, politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita ingat sebutan bah#a hukum adalah alat rekayasa sosial atau a tool of social engineering. politik dan hukum mempunyai peranan serta tugas yang sama yaitu memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis. Dari apa yang diuraikan itu, menjadi jelas bah#a hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bah#a pelaksanaan pengembangan
politik
hukum
tidak
bisa
dipisahkan
dengan
pelaksanaan
pengembangan politik secara keseluruhan. tau, dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang di#ujudkan melalui peraturan perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan "legislation$ merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. a muncul tidak tiba-tiba. 4amun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. )engingat harus ada konsitensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum
yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan
Perundang-undangan. politik hukum dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut *ikmahanto sebagai Kkebijakan dasar! atau dalam bahasa inggris disebut Kbasic policy!. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan Perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai K&ebijakan Pemberlakuan! atau yang dalam bahasa inggris disebut sebagai Kenactment policy!. )elalui Kkebijakan Pemberlakuan! inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di ndonesia Pembenahan sistem politik hukum dalam lima tahun mendatang mempunyai sasaran terciptanya sistem hukum
nasional yang adil, konsekuen, dan tidak
diskriminatif termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender$; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang ber#iba#a, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. rahan kebijakan adalah untuk memperbaiki susbtansi "materi$ hukum , struktur "kelembagaan$ hukum, dan kultur "budaya$ hukum sebagaimana pendapat a#rence ). +riedman seorang ahli hukum tentang Sistem hukum . Pembenahan sistem dan politik hukum pada tahun 1778 diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta terjaminnya konsistensi peraturan Perundangundangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan diatasnya.
2paya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah terangkum dalam Perpres 4omor 8 ahun 177< tentang 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ahun 177:-1770 meliputi (. )enata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan
Perundang-undangan
untuk
me#ujudkan
tertib
Perundang-
undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional ; 1. )elakukan pembenahan sruktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan ; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bah#a hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adapt untuk memperkaya
sistem
hukum
dan
peraturan
melalui
pemberdayaan
yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum nasional; 9. )eningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan Perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum . Dengan demikian pembenahan pada politik hukum akan memberikan pembenahan pula pada pembenahan peraturan perunda ng-undangan
'! Politik hukum 7%0%#tuka# 7%ratura# 7%ru#6a#g-u#6a#ga# #asio#al
Pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh 9 "tiga$ hal, yaitu "($ sas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; "1$ Politik hukum "peraturan perundang-undangan$ nasional yang baik; dan "9$ Sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.
Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari konsep politik hukum berada dalam ruang konfigurasi yang tidak bebas nilai. 4ilai-nilai yang berasal dari aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konsep politik hukum tidak hanya memiliki satu konfigurasi saja, melainkan lebih. da konfigurasi politik, ada konfigurasi sosio-kultural, ada konfigurasi sosial-ekonomi, ada konfigurasi hukum dan sebagainya. &onfigurasi-konfigurasi dalam pembentukan peraturan perundangundangan ini secara teoretikal akan menghasilkan 9 "tiga$ klasifikasi dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu 1( (+)
hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai pelayan kekuasaan represif (law or legislation as the servant of repressive power)$
()
hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (law or legislation as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity)$
"9$
hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (law or legislation as a facilitator or response to social needs an aspirations). Politik
hukum
"peraturan
perundang-undangan$
nasional
merupakan
kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan/lembaga negara atau pemerintahan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Politik hukum nasional dalam arti ini secara konstitusional dapat ditemukan dalam 2ndang-2ndang Dasar. Pasal ( 22D (0:< memberikan landasan bagi konsep politik hukum "peraturan
Perundang-undangan$
nasional
di
ndonesia
yang
hendak
diimplementasikan. Pasal ( 22D (0:< itu dirumuskan sebagai berikut "($ 1(
4egara ndonesia adalah 4egara &esatuan yang berbentuk republik.
Philippe 4onet and Philip Sel>nick, -aw and ociety in !ransition !oward /esponsive -aw, *arper N 'o#, 4e# York, (08A, hlm. (:
"1$ &edaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 2ndang-2ndang Dasar. "9$ 4egara ndonesia adalah negara hukum. erdasarkan rumusan Pasal ( 22D (0:< itu, maka konsep politik hukum "peraturan Perundang-undangan$ nasional kita paling tidak dilandasi oleh 9 "tiga$ prinsip yang fundamental sebagai berikut "($ Prinsip negara hukum (welfare state)$ "1$ Prinsip negara kesatuan (unitary state) dengan bentuk pemerintah republik $ dan "9$ Prinsip demokrasi (democracy). Prinsip negara hukum yang dianut dalam konsep politik hukum "peraturan Perundang-undangan$ nasional kita adalah prinsip welfare state. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pembukaan 22D (0:< alenia keempat. F Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan %egara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mema0ukan kese0ahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu 12 Prinsip welfare state dalam Pembukaan 22D (0:< itu mengisyaratkan agar dalam pembentukan politik perundang-undangan nasional berorientasi pada tujuan untuk "($
melindungi segenap bangsa ndonesia dan seluruh tumpah darah ndonesia;
"1$
memajukan kesejahteraan umum;
"9$
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
":$
ikut melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Prinsip negara kesatuan (unitary state) mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang-undangan nasional, bingkai dan limitasinya adalah negara kesatuan, dengan bentuk pemerintahannya republik. ni artinya, bah#a setiap peraturan
perundang-undangan
yang
hendak
dibentuk
harus
dalam
rangka
mengokohkan 4egara &esatuan 'epublik ndonesia. entuk negara kita menurut 22D (0:< adalah negara kesatuan "bukan federal$, sedangkan bentuk pemerintahan
negara kita adalah republik "bukan monarchi$. )aka pembentukan dan materi peraturan perundang-undangan baik di Pusat maupun Daerah tidak boleh lepas dari kedua hal tersebut. Selanjutnya prinsip demokrasi (democracy) mengisyaratkan agar setiap pembentukan politik perundang-undangan nasional, senantiasa melibatkan peran serta rakyat. 'akyat harus diberikan ruang secara demokratis untuk terlibat pada setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai pada tahap rancangan hingga pasca pengundangan. Pelibatan rakyat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak saja mencerminkan prinsip demokrasi telah dianut dalam konsep politik hukum nasional itu, akan tetapi juga memberikan indikasi terbentuknya
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
terbuka
dan
responsif
"partisipatif$, serta mengarahkan bagi terbentuknya produk hukum "peraturan perundang-undangan$ yang demokratik. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan lingkup atau lingkungan kuasa hukum, yang menurut Log%ma## dapat dibedakan menjadi : "empat$ hal, yaitu11 a! Li#gku#ga# kuasa t%m7at (ruimtegebeid atau territorial sphere).
erlakunya aturan hukum "peraturan perundang-undangan$ di batasi oleh ruang atau tempat. pakah sesuatu aturan hukum itu berlaku untuk suatu #ilayah negara atau hanya berlaku untuk suatu bagian dari #ilayah negara. Seperti diketahui, Gdaerah kekuasaan! berlakunya suatu undang-undang dapat meliputi seluruh #ilayah negara, tetapi untuk suatu keadaan tertentu atau suatu materi tertentu hanya diberlakukan untuk suatu #ilayah tertentu pula. Suatu Perda hanya berlaku untuk suatu #ilayah daerah tertentu. 0! Li#gku#ga# kuasa 7%rsoala# (zakengebeid atau material sphere).
Suatu materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu. Dengan demikian maka persoalan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan lingkup 11
Delfina @usman, Politik Hukum dan odifikasi Hukum *alam Pembentukan Peraturan Perundang# "ndangan %asional , 1< )ei 17(9
materi yang diatur, apakah persoalannya adalah persoalan publik atau pri%at, persoalan perdata atau pidana, dan sebagainya. )ateri tersebut menunjukkan lingkup masalah atau persoalan yang diatur. 5! Li#gku#ga# kuasa ora#g (personengebied)
Sesuatu
aturan mungkin
hanya
diberlakukan bagi sekelompok atau
segolongan orang atau penduduk tertentu. Dengan ditetapkannya subjek atau orang tertentu dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka hal itu memperlihatkan adanya pembatasan mengenai orangnya. 2ndang-2ndang tentang Pega#ai 4egeri, 2ndang-2ndang tentang enaga &erja, 2ndang-2ndang tentang Peradilan )iliter, dan sebagainya, menunjukkan bah#a peraturan perundang-undangan tersebut hanya diberlakukan bagi kelompok orang yang diidentifikasi dalam peraturan perundangundangan itu. 6! Li#gku#ga# kuasa 8aktu ( tijdsgebied atau temporal sphere)
ingkungan #aktu menunjukkan kapan suatu peraturan perundang-undangan berlaku, apakah berlaku untuk suatu masa tertentu atau untuk masa tidak tertentu, apakah mulai berlaku sejak ditetapkan berlaku surut sebelum ditetapkan. erlakunya suatu peraturan hukum ditentukan oleh #aktu.
D! Ko#lik Hukum UU Nomor +* Tahu# *++
Peraturan perundang-undangan menurut Pasal ( angka 1 2ndang-2ndang 4omor (1 ahun 17(( adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang ber#enang dan mengikat secara umum. erdasarkan pengertian ini, maka yang disebut dengan peraturan perundang-undangan bentuknya pasti tertulis. a dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang ber#enang, dan mengikat secara umum. 6adi berdasarkan rumusan ketentuan ini, pembentuk peraturan perundangundangan itu ada 1 "dua$, yaitu "($ lembaga negara; dan "1$ pejabat yang ber#enang. 6ika pengertian Gpejabat yang ber#enangG dapat diartikan sebagai pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki ke#enangan yang sah
untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan, maka pertanyaan hukumnya kemudian adalah siapa yang dimaksud dengan lembaga negara ituC Sebelum 22D (0:< diamandemen, lembaga-lembaga negara kita menurut Sri Soemantri )., terdiri dari )ajelis Permusya#aratan 'akyat ")P'$, Presiden "dan Bakil Presiden$, De#an Per#akilan 'akyat "DP'$, De#an Pertimbangan gung "DP$, adan pemeriksa &euangan "P&$, dan )ahkamah gung ")$.19 Setelah adanya perubahan "amandemen$, 22D (0:< kita menurut 6imly sshiddiLie mengenal
beberapa lembaga negara, yaitu )P', DP', De#an
Per#akilan Daerah "DPD$, Presiden, )ahkamah gung, )ahkamah &onstitusi, adan Pemeriksa &euangan, serta lembaga tambahan lain yang bersifat independen seperti &omisi Pemilihan 2mum "&P2$.1: Dengan demikian, apabila kita menggunakan pendapat 6imly sshiddiLie untuk menja#ab pertanyaan siapakah yang dimaksud dengan lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang#undangan itu, maka ja#abannya adalah )P', DP', DPD, Presiden, )ahkamah gung, )ahkamah &onstitusi, P&, serta lembaga tambahan lain yang bersifat independen seperti &omisi Pemilihan 2mum "&P2$. Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah bah#a hanya lembaga negara saja yang memiliki ke#enangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan di ndonesiaC 6a#abannya jelas tidak. Di luar lembaga negara, seperti lembaga pemerintahan daerah juga memiliki ke#enangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang la>im kita kenal dengan Peraturan Daerah "Perda$. Di tingkat Desa, ternyata juga ada lembaga pemerintahan desa yang memiliki ke#enangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, yang la>im disebut dengan Peraturan Desa.
19
Sri Soemantri )., Kekuasaan dan istem Pertanggung0awab Presiden Pasca Perubahan ""* +345, makalah pada Seminar Sistem Pemerintahan ndonesia Pasca mandemen 22D(0:<, P*4 Departemen &ehakiman bekerjasama dengan +akultas *ukum 2ni%ersitas irlangga dan kan#il Departemen &ehakiman dan *) Pro%insi 6a#a imur, Surabaya 0 6uni 177:, hlm. =. 1: 6imly sshiddiLie, 'ormat Kelembagaan %egara dan Pergeseran Kekuasaan *alam ""* +345, +*-2 Press, Yogyakarta, 177:, hlm. (1
erdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan, bah#a rumusan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal ( angka 1 2ndang-2ndang 4omor (1 ahun 17(( itu kurang tepat. Pengertian peraturan perundang-undangan itu seharusnya juga mencakup lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah, di samping lembaga negara sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan di ndonesia.
E! K%0i9aka# Politik Hukum Nasio#al
Sebelum telah diuraikan mengenai politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan berikut konflik yang muncul dari peraturan pembentukan perundang-undangan, sekarang kita akan membahas mengenai politik perundangundangan nasional, sebelum lebih jauh membahas politik perundang-undangan, maka terlebih dahulu perlu kita memahami politik hukum sebagai induk dari politik perundang-undangan. 5leh karena itu, perlu disinggung secara garis besar mengenai arah kebijakan politik hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. rah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandasikan pada 9 "tiga$ prinsip dasar yang #ajib dijunjung oleh setiap #arga negara yaitu (. supremasi hukum; 1. kesetaraan di hadapan hukum; dan 9. penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. &etiga prinsip dasar tersebut merupakan syarat mutlak dalam me#ujudkan cita-cita ter#ujudnya negara ndonesia yang damai dan sejahtera. pabila hukum ditegakkan dan ketertiban di#ujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat ter#ujud. 2ntuk itu politik hukum nasional harus senantiasa
diarahan
pada
upaya
mengatasi
berbagai
permasalahan
dalam
penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. (. Su0sta#si Hukum ( Legal Substance/
Pembenahan substansi hukum merupakan upaya menata kembali materi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk me#ujudkan tertib perundang-undangan dengan memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. *al ini yang akan dibahas selanjutnya karena materi ini merupakan bagian dari politik perundang-undangan. 1. Struktur Hukum ( Legal Structure) Pembenahan terhadap struktur hukum lebih difokuskan pada penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bah#a hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional. Dalam kaitannya dengan pembenahan struktur hukum ini, langkah-langkah yang diterapkan adalah a.
M%#um0uhka# k%m0ali k%7%r5a"aa# mas"arakat 7a6a sist%m hukum 6a# k%7astia# hukum!
&urangnya independensi lembaga penegak hukum yang terjadi selama kurun #aktu silam memba#a dampak besar dalam sistem hukum. nter%ensi berbagai kekuasaan lain terhadap kekuasaan yudikatif telah mengakibatkan terjadinya partialitas dalam berbagai putusan,
#alaupun hal
seperti ini menyalahi prinsip-prinsip
impartialitas dalam sistem peradilan telah mengakibatkan degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun hilangnya kepastian hukum. 0!
P%#"%l%#ggaraa# 7ros%s hukum s%5ara tra#s7ara# 6a# 6a7at 6i7%rta#ggu#g9a8a0ka# (aku#ta0ilitas/!
kuntabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada
siapa
atau
lembaga
mana
lembaga
tersebut
harus
bertanggung ja#ab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungja#abannya, sehingga memberikan kesan proses hukum tidak transparan. *al ini juga berkaitan dengan Kbudaya! para penegak hukum dan masyarakatnya, sebagai contoh kurangnya informasi mengenai alur atau proses beracara di pengadilan sehingga hal tersebut sering dipakai oleh oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri. &urangnya bahkan sulitnya akses masyarakat dalam melakukan
penga#asan
terhadap
penyelenggaraan
peradilan
membuka kesempatan terjadinya penyimpangan kolektif di dalam proses peradilan sebagaimana dikenal dengan istilah mafia peradilan yang sampai saat ini tiada kunjung dapat teratasi, oleh kerena itu sangat diperlukan penetapan langkah-langkah prioritas dalam pembenahan lembaga peradilan. 5!
P%m0%#aha# 6a# 7%#i#gkata# sum0%r 6a"a ma#usia 6i 0i6a#g hukum!
Secara umum, kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, dari mulai para peneliti hukum, perancang peraturan perundangundangan sampai tingkat pelaksana dan penegak hukum masih perlu peningkatan, termasuk dalam hal memahami dan berperilaku responsif gender. 'endahnya kualitas sumber daya manusia di bidang hukum juga tidak terlepas dari belum mantapnya sistem pendidikan hukum yang ada. Selain itu telah menjadi rahasia umum bah#a proses seleksi maupun kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum yang diterapkan banyak menyimpang yang akhirnya tidak menghasilkan SD) yang berkualitas. *al ini pula yang memberikan berpengaruh besar terhadap memudarnya
supremasi hukum serta semakin menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. 9. Bu6a"a Hukum ( Legal Culture/ 2nsur yang ketiga dalam arah kebijakan politik hukum nasional adalah meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan. *al ini bertujuan untuk menumbuhkan kembali budaya hukum yang sepertinya Ksemakin hari semakin memudar! "terdegradasi$. patisme dan menurunnya tingkat appresiasi masyarakat pada hukum de#asa ini sudah sangat mengkha#atirkan, maraknya kasus main hakim sendiri, pembakaran para pelaku kriminal, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat bahkan di depan aparat penegak hukum merupakan gambaran nyata semakin menipisnya budaya hukum masyarakat. Sehingga konsep dan makna hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan indi%idu dan sosial hampir sudah kehilangan bentuknya yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum !yang tercipta! melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang bahkan hukum sepetinya hanya merupakan instrumen pembenar bagi !perilaku salah!, seperti s#eeping yang dilakukan oleh kelompok masa, oknum aparat yang membacking orang atau kelompok tertentu, dan lain sebagainya. ingkat kesadaran masyarakat terhadap hak, ke#ajibannya, dan hukum sangat berkaitan dengan "antara lain$ tingkat pendidikan dan proses sosialisasi terhadap hukum itu sendiri. Di lain pihak kualitas, profesionalisme, dan kesadaran aparat penegak hukum juga merupakan hal mutlak yang harus dibenahi. Balaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan dan penyuluhan hukum oleh para praktisi dan aparatur ke dalam masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan ke#ajibannya serta bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan sesuai dengan jalur hukum yang benar dan tidak menyimpang.
2ntuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum tersebut, telah ditetapkan sasaran politik hukum nasional yaitu terciptanya suatu sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif "termasuk bias gender$; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi, dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang ber#iba#a, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan. 2ntuk me#ujudkan sasaran tersebut, maka disusun suatu program pembangunan politik hukum, antara lain dengan melakukan (. program perencanaan hukum; 1. Program pembentukan hukum; 9. program peningkatan kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya; :. program peningkatan kualitas profesi hukum; dan <. program peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia.
1! Politik P%ru#6a#g-u#6a#ga#
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bah#a politik perundangundangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai arah pengaturan "substansi$ hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan "hukum tertulis$ untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. )engapa hanya menggambarkan keinginan atau kebijakan pemerintah atau negaraC Dalam 2ndang-2ndang Dasar 4egara 'epublik ndonesia ahun (0:< disebutkan bah#a ke#enangan atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan adalah hanya negara atau Pemerintah.1< Dengan demikian dapat dikatakan bah#a pembentukan peraturan perundangundangan merupakan bentuk monopoli negara yang absolut, tunggal, dan tidak dapat 1<
*al ini disebut sebagai Kasas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat! yang terdapat dalam Pasal < 2ndang-2ndang 4omor (1 ahun 17(( tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
dialihkan pada badan yang bukan badan negara atau bukan badan pemerintah. Sehingga pada prinsipnya tidak akan ada deregulasi yang memungkinkan pens#astaan pembentukan peraturan perundang-undangan. 4amun demikian dalam proses pembentukannya sangat mungkin mengikutsertakan pihak bukan negara atau Pemerintah dengan kata lain masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah. *al tersebut didasarkan pada kenyataan bah#a peraturan perundangundangan, baik langsung maupun tidak langsung akan selalu berkenaan dengan kepentingan umum, oleh karena itu sangat #ajar apabila masyarakat diikutsertakan dalam penyusunannya. &eikutsertaan tersebut dapat dalam bentuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai prakarsa dalam mengusulkan/memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijaksanaan negara atau Pemerintah di bidang perundang-undangan.
Dalam praktek, pengikutsertaan
dilakukan melalui kegiatan seperti pengkajian ilmiah, penelitian, berpartisipasi dalam forum-forum diskusi atau duduk dalam kepanitiaan untuk mempersiapkan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Pada forum De#an Per#akilan 'akyat juga dilakukan pemberian sarana partisipasi yang dilakukan melalui pranata 6dengar pendapat6 atau 6public hearing6 . erbagai sarana untuk berpartisipasi tersebut akan lebih efektif bila dilakukan dalam lingkup yang lebih luas bukan saja dari kalangan ilmiah atau kelompok profesi, tetapi dari berbagai golongan kepentingan "interest groups$ atau masyarakat pada umumnya. 2ntuk me#ujudkan hal tersebut biasanya diperlukan suatu sistem desiminasi rancangan
peraturan
perundang-undangan agar masyarakat dapat
mengetahui arah kebijakan atau politik hukum dan perundang-undangan yang dilaksanakan. Sehingga pembangunan dan pembentukan peraturan perundangundangan dapat mengarah pada terbentuknya suatu sistem hukum nasional ndonesia yang dapat mengakomodir harapan hukum yang hidup di dalam masyarakat
ndonesia yang berorientasi pada terciptanya hukum yang responsi%e. erkaitan dengan hal tersebut )ahfud )D juga menyatakan *ukum yang responsi%e merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi secara penuh kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya.1= Dari yang telah diuraikan tersebut, maka seharusnya peraturan perundangundangan dapat diformulasikan sedemikian rupa yaitu sedapat mungkin menampung berbagai pemikiran dan partisipasi berbagai lapisan masyarakat, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat. Pemahaman mengenai hal ini sangat penting karena dapat menghindari benturan pemahaman antara masyarakat dan pemerintah atau negara yang akan terjebak ke dalam tindakan yang dijalankan diluar jalur atau landasan hukum. ila hukum yang dihasilkan adalah hukum yang responsif, maka tidak akan ada lagi hukum siapa yang kuat "punya kekuasaan$ akan menguasai yang lemah atau anggapan rakyat selalu menjadi korban, karena lahirnya hukum tersebut sudah melalui proses pendekatan dan formulasi materi muatannya telah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Pada dasarnya penerimaan "resepsi$ dan apresiasi masyarakat terhadap hukum sangat ditentukan pula oleh nilai, keyakinan, atau sistem sosial politik yang hidup dalam masyarakat itu sendiri.18 Dalam sejarah perkembangan peraturan perundang-undangan di ndonesia pernah terjadi bah#a selama lebih dari 97 tahun sebelum reformasi tahun (00A, konfigurasi politik yang berkembang di negara ndonesia dibangun secara tidak demokratis sehingga hukum kita menjadi hukum yang konser%atif dan terpuruk karena selalu dijadikan sub ordinat dari politik. Sedangkan ciri atau karakteristik yang melekat pada hukum konser%atif antara lain (. Proses pembuatannya sentralistik "tidak partisipatif$ karena didominasi oleh lembaga-lembaga negara yang dibentuk secara tidak demokrastis pula oleh 1=
). )ahfud )D, *emokratisasi *alam /angka Pembangunan Hukum 7ang /esponsif , )akalah, +* 24DP, Semarang, (00=, hlm ( 18 skandar &amil, Peradilan 8nak, akalah, Disampaikan pada Borkshop " /ound !able *iscussion$ mengenai Pedoman Di%ersi untuk Perlindungan agi nak Yang erhadapan dengan *ukum, 6akarta, ( 6uni 177<
negara. Di sini peran lembaga peradilan dan kekuatan-kekuatan masyarakat sangat sumir. 1. sinya bersifat positivist#instrumentalistik "tidak aspiratif$ dalam arti lebih mencerminkan kehendak penguasa karena sejak semula hukum telah dijadikan alat "instrumen$ pembenar yang akan maupun "terlanjur$ dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang dominan. 9. ingkup isinya bersifat open responsi%e "tidak responsif$ sehingga mudah ditafsir secara sepihak dan dipaksakan penerimanya oleh pemegang kekuasaan negara. :. Pelaksanaannya lebih mengutamakan program dan kebijakan sektoral jangka pendek dari pada menegakkan aturan-aturan hukum yang resmi berlaku. <. Penegakannya lebih mengutamakan perlindungan korp sehingga tidak jarang pembelokan
kasus
hukum
oleh
aparat
dengan
mengaburkan
kasus
pelanggaran menjadi kasus prosedur atau menampilkan kambang hitam sebagai pelaku yang harus dihukum.1A Sejalan dengan ). )ahfud )D, mengenai ciri tersebut, Satya rinanto memberikan pendapatnya bah#a produk hukum yang konser%atif mempunyai makna Pro6uk hukum konservatifortodokselitis adalah produk hukum yang isinya lebih
mencerminkan %isi sosial elit politik, keinginan pemerintah, dan bersifat positi%isinstrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. a lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok maupun indi%idu-indi%idu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. S%6a#gka# 7ro6uk hukum responsifpopulistik adalah produk hukum yang
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau indi%idu-indi%idu dalam masyarakat. *asilnya bersifat responsif terhadap
1A
). )ahfud )D, -angkah Politik dan 9ingkai Paradikmatik *alam Penegakan Hukum Kita, )akalah, ahan &umpulan Perkuliahan Pasca Sarjana +* 2, 177:, hal 9-<
tuntutan-tuntutan
kelompok-kelompok
sosial
atau
indi%idu-indi%idu
dalam
masyarakat.10 Dari pengalaman sejarah hukum97 tersebut seharusnya perlu dirancang suatu skenario politik perundang-undangan nasional yang berorientasi pada pemahaman konsep sistem hukum nasional yang di#ujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan perundang-undangan
secara
komprehensif
dan
aspiratif.
Penyusunan
atau
pembentukan peraturan perundang-undangan yang aspiratif tersebut merupakan rangkaian
dari langkah-langkah
strategis
yang
dituangkan
dalam
program
pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan untuk me#ujudkan negara hukum yang adil dan demokratis serta berintikan keadilan dan kebenaran yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dan bangsa di dalam bingkai 4egara &esatuan 'epublik ndonesia.
G! La#gkah Strat%gis Politik P%ru#6a#g-u#6a#ga# Nasio#al
Sehubungan dengan politik pembangunan hukum dan politik peraturan perundang-undangan nasional, paling tidak pemerintah dan De#an Per#akilan 'akyat telah menetapkan dua langkah strategis, yaitu dengan menetapkan Program egislasi 4asional 17(7-17(: dan menetapkan Peraturan Presiden 4omor < ahun 17(7 tentang 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ahun 17(7-17(:. (. R%#5a#a P%m0a#gu#a# 3a#gka M%#%#gah Nasio#al Tahu# *+-*+4! Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum nasional, pada tanggal 17 6anuari 17(7 ditetapkan Peraturan Presiden 4omor < ahun 17(7 tentang 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ahun 17(7-17(:. Satya rinanto dalam pidato pengukuhan sebagai @uru esar etap +akultas *ukum 2ni%ersitas ndonesia menyatakan bah#a Peraturan Presiden tentang 10
Satya rinanto, Kumpulan ateri Pendukung (!ransparansi) Politik Hukum dan Politik Perundang#undangan (*ihimpun dari 9erbagai umber), Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Perancangan Perundang-undangan agi -egislative *rafter Sekretariat 6enderal DP' ', tanggal (: pril 1779, hal. A 97 Satjipto 'ahardjo, Ilmu Hukum , P 3itra ditya akti, andung, 1777, hal. (78. Satjipto 'ahardjo mengutip Paul Scholten yang mengemukakan konsep bah#a hukum merupakan suatu kesatuan normanorma yang merupakan rangkaian perjalanan sejarah yang memandang kebelakang kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan memandang kedepan untuk mengatur kembali
'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ini dapat dikatakan sebagai @aris-garis esar *aluan 4egara "@*4$ yang pernah ada dalam Era 5rde ama dan 5rde aru. 9( ila dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembenahan substansi hukum, maka dapat dikatakan bah#a politik hukum atau politik peraturan perundangundangan dalam 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ini diarahkan pada permasalahan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundangundangan
dan
implementasi
undang-undang
yang
terhambat
peraturan
pelaksanaannya. erdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka politik hukum nasional akan diarah pada terciptanya hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 2ntuk itu dalam rangka mengimplementasikan politik pembangunan hukum nasional91 maka dengan Peraturan Presiden tentang 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional tersebut ditetapkan suatu landasan politik perundang-undangan nasional yang sejak tahun 177< telah menetapkan kebijakan untuk memperbaiki substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundangundangan dengan memperhatikan asas umum dan hierarki peraturan perundangundangan. Peninjauan dan penataan kembali peraturan pundang-undangan tersebut adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya melakukan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga melakukan pengharmonisasi peraturan 9(
Satya rinanto, Politik Pembangunan Hukum %asional dalam :ra Pasca /eformasi, Pidato 2pacara Pengukuhan sebagai @uru esar tetap pada +*-2, 6akarta, (A )aret 177=, hal. (: (=. lasan menyebut sama dengan @*4 dalam era 5rde ama dan 5rde aru, karena sebagai akibat proses perubahan 2D (0:<, dimana salah satu dasar pemikiran perubahannya adalah tentang kekuasaan tertinggi di tangan )P', maka semenjak tahun 177:, )P' hasil pemilihan umum pada tahun tersebut tidak lagi menetapkan produk hukum yang berupa @*4 91 Satya rinanto, 5p.3it., hal. 1<
perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lain. *al ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi "disharmonis$ dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau re%isi. Politik perundang-undangan yang tertuang dalam 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan yang diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk me#ujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial kemasyarakatan99. 5leh karena itu, sasaran politik perundang-undangan nasional saat ini harus mengacu pada 'encana Pembangunan 6angka Panjang 4asional "'P6P4$ sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dan juga 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional "'P6)$ 17(7-17(:. cuan tersebut sangat penting karena politik peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan hukum nasional secara keseluruhan yang merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan politik yang tidak terlepas dari a.
keadaan masa lalu yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa;
b.
keadaan saat ini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi; serta
c.
cita-cita atau keinginan yang ingin di#ujudkan di masa yang akan datang.9:
99
)ochtar &usumaatmadja, 'ungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan %asional, 0ilid III, %o. 4, Padjadjaran, andung, (087, hal. <-(=, dalam Satjipto 'ahardjo, Hukum dan Perubahan osial, Penerbit lumni, andung, (080, hal. (=(. 9: Prolegnas instrumen perencanaan perundang-undangan
'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional yang telah ditetapkan juga telah
mengarahkan pembentukan
peraturan perundang-undangan yang harus
dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundangundangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. dapun pokok pokok politik perundang-undangan yang akan dilaksanakan dalam 'encana Pembangunan 6angka )enengah 4asional, dapat dikelompokkan antara lain meliputi kegiatan a. Penegakkan dan &epastian *ukum yang meliputi antara lain ($ Penguatan dan Pemantapan *ubungan &elembagaan ntar Penegak *ukum; 1$ Peningkatan &inerja embaga idang *ukum; 9$ Peningkatan Pemberantasan &orupsi; :$ Peningkatan &ualitas Pelayanan Publik; <$ Peningkatan &apasitas dan kuntabilitas parat *ukum; =$ n%entarisasi dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan yang menghambat pembangunan; 8$ Peningkatan Penghormatan, Pemajuan, dan Penegakan *) b. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan; c. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat; d. *armonisasi di bidang hukum "hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat$ terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat
dengan
peraturan
perundang-undangan
pada
tingkat
daerah
yang
mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat; e. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat;
f. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; g. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundangundangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan; h. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *! Program L%gislasi Nasio#al (Prol%g#as/
Program egislasi 4asional "Prolegnas$ adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrument perencanaan program pembentukan 2ndang-2ndang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis9< yang ditetapkan untuk jangka #aktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan 'ancangan 2ndang-2ndang. Prolegnas sangat diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada cita-cita Proklamasi dan landasan konstitusional negara hukum ndonesia. Dasar hukum penyusunan Program egislasi 4asional "Prolegnas$ saat ini adalah 2ndang-2ndang 4omor (7 ahun 177: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden 4omor =( ahun 177< tentang ata 3ara Penyusunan dan Pengelolaan Program egislasi 4asional. Prolegnas memuat program pembentukan 2ndang-2ndang dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsep 'ancangan 2ndang-2ndang yang meliputi a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 9<
'epublik ndonesia, Peraturan Presiden %omor ;+ !ahun <<5, Psl. ( angka ( lihat pula Pasal ( angka 0 2ndang-2ndang 4omor (7 ahun 177: tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
b. sasaran yang akan di#ujudkan; c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.9= Penyusunan
Prolegnas
di
lingkungan
De#an
Per#akilan
'akyat
dikoordinasikan oleh adan egislasi dan Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh )enteri *ukum dan *ak sasi )anusia. *asil penyusunan Prolegnas di lingkungan De#an Per#akilan 'akyat oleh adan egislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah melalui )enteri *ukum dan *) dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas. Di lingkungan pemerintah, )enteri *ukum dan *) sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 'ancangan 2ndang-2ndang di lingkungan pemerintah. 2paya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 'ancangan 2ndang-2ndang diarahkan pada per#ujudan keselarasan dengan falsafah 4egara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, 2ndang-2ndang Dasar 4egara 'epublik ndonesia ahun (0:<, 2ndang-2ndang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dalam 'ancangan 2ndang2ndang tersebut. Prolegnas merupakan acuan dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan peraturan
perundang-undangan
memiliki peran
yang
sangat
penting
dalam
pembangunan hukum secara keseluruhan. Prolegnas dapat pula dikatakan sebagai gambaran politik perundang-undangan ndonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terarah melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, me#ujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan baik yang bersifat %ertikal maupun hori>ontal. Dengan disusunnya Prolegnas diharapkan akan dihasilkannya suatu kebijakan yang sesuai 9=
bid, Psl. :
dengan aspirasi masyarakat yang berkeadilan, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat. Selain
sebagai
instrumen
mekanisme
perencanaan
hukum
yang
menggambarkan sasaran politik hukum atau polotik perundang-undangan secara mendasar, Prolegnas juga memuat daftar 'ancangan 2ndang-2ndang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan 22D 4egara 'epublik ndonesia ahun (0:<, yaitu a. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ndonesia; b. mencerdaskan kehidupan bangsa; memajukan kesejahteraan umum; dan c. ikut melaksanakan ketertiban dunia. erdasarkan hal tersebut, Program egislasi 4asional ahun 17(717(: yang berlaku saat ini disusun sebagai politik perundang-undangan yang
merupakan
implementasi dari substansi politik pembentukan hukum nasional untuk rentang #aktu tahun 17(7 sampai dengan tahun 17(:. Di dalam Prolegnas dimuat rencana peraturan perundang-undangan yang akan dibuat selama kurun #aktu lima tahun tersebt yang dituangkan dalam &eputusan De#an per#akilan 'akyat 'epublik ndonesia. erdasarkan &eputusan DP' ' 4omor :(/DP' '//1770-17(7 dan &eputusan DP' ' 4omor :(/DP' '//1770-17(7 terdapat sebanyak 1:8 "dua ratus empat puluh tujuh$ '22 yang disepakati dalam Prolegnas 17(7-17(: untuk disusun dan beberapa '22 &umulatif erbuka. Dari rencana tersebut, saat 87 '22 telah ditetapkan menjadi prioritas pembahasan pada 17(7 dan kemungkinan penambahan dari < jenis '22 ng bersifa &umulatif erbuka.98 BAB I2 PENUTUP
98
RUU Kumulati T%r0uka& ($ '22 tentang Pengesahan Perjanjian nternasional, 1$ '22 tentang Pengesahan Perjanjian nternasional, 9$ '22 tentang nggaran Pendapatan dan elanja 4egara, :$ '22 tentang Pembentukan Daerah Pro%insi dan &abupaten/&ota , <$ '22 &umulatif erbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 2ndang-2ndang )enjadi 2ndang-2ndang
&ES)P24 Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut *ubungan 4egara hokum dengan pembentukan hokum dapat dilihat dari definisi 4egara hukum itu sendiri, 4egara hokum secara sederhana dapat diartikan bah#a 4egara dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya melandaskan pada hokum yang dalam hal ini lebih pada peraturan perundang-undangan sebagai produk hokum, maupun dari putusan hakim. Sedangkan hubungan politik hokum dengan hokum adalah bah#a politik hukum merupakan bagian dari ilmu politik dengan objek kajian hokum sehingga politik huku merupakan arah pandang hokum dari segi politik dan untuk membatasi ilmu politik tersebut harus ada hokum didalamnya, begitu pula dengan politik hokum pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan arah pandang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini biasa dilakukan dengan membuat rencana pembangunan jangka menengah dan juga program legislasi nasional. rah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hokum. pabila hukum ditegakkan dan ketertiban di#ujudkan, maka diharapkan kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat ter#ujud. 2ntuk itu politik hukum nasional harus senantiasa diarahan pada upaya mengatasi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang meliputi permasalahan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hokum. Selain itu Program legeslasi nasional dan Program legeslasi daerah merupakan Potret Politik hokum nasional dan daerah yang memuat rencana materi dan sekaligus merupakan instrumen "mekanisme$ pembuatan hukum atau pembentukan hukum dalam bentuk kebijakan 4egara dan pemerintah. Pembentukan hukum di ndonesia dari pusat ke daerah tidak lepas dari politik dan kekuasan dari para legislatornya, pembentukan politik peratuaran daerah harusnya meberikan ruang masyarakat untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan agar masyarakat biasa menaati peraturan dan perencanaan hukum harusnya konsisten dengan tujuan, dasar dan cita hokum yang mendasarinya. politik hukum itu merupakan Klegal Policy! tentang hukum yang
diberlakukan atau tidak diberlakukan utuk mencapai tujuan 4egara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan 4egara. )aka sebenarnya politik hukum dalam pembentukan pereturan daerah "politik perundang-undangan$ dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada di balik sebuah pereturan daerah antara lain berupa tujuan, fungsi, Paradigma, kehendak politik 4egara, maupun ideologi hukum.
S'4 Setiap persoalan hukum selalu dihadapkan pada persoalan substansi hokum, struktur hokum dan budaya hokum, sehingga perlu dilakukan pembenahan mulai dari substansi hukumnya , penegak hukumnya dan juga pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan juga sebaiknya pembentukan pereturan peraturan perundang-undangan dari pusat dan daerah harusnya memperhatikan apa yang di inginkan masyarakan dan sesuai dengan kultur masyarakat ndonesia.
D+' 34 Buku :
*. bdul atif dan * hasbi li, Politik Hukum, Sinar @rafika, 6akarta, 17(7 +. sj#ara, S.*...). Pengantar Ilmu Politik , Putra bardin, andung (000 Prof. Dr. 4yoman Serikat Putra 6aya, S*,)*, Politik Hukum, adan Penyediaan ahan &uliah Program Studi )agister &enotariatan 2ndip, Semarang 1778 ). )ahfud )D, Politik Hukum di Indonesia, cet. ,P9ES, 6akarta, 177( )oh. )ahfud )D, embangun Politik Hukum enegakan Konstitusi, 'aja#ali Pres, 6akarta, 17((. )oh. )ahfud )D, Politik Hukum *i Indonesia, 'aja#ali Pres, 6akarta, 17(( )oh. )ahfud )D, Konstitusi *an Hukum *alam Kontroversi, 'aja#ali Pers, 6akarta, 17(7, *al. =0-87 Philippe 4onet and Philip Sel>nick, -aw and ociety in !ransition !oward /esponsive -aw, *arper N 'o#, 4e# York, (08A *amsa *alim dan &emal 'edindo Syahrul Putera, =ara Praktis enyusun dan erancang Peraturan perundagan, 6akarta, &encana )edia @rup, 1770 @de Panjia sta#a Dan Suprin 4aGa, *inamika Hukum dan Ilmu Perundangan# undanga di Indonesia, lumni, andung, 177A 6imly sshiddiLie, 'ormat Kelembagaan %egara dan Pergeseran Kekuasaan *alam ""* +345, +*-2 Press, Yogyakarta, 177: &urnia, )ahendra Putra, Hukum Kewilayahan Indonesia$Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan %kri 9erbasis !ekhnologi >oo pasial , )alang2 Press, 17(( Satjipto 'ahardjo, Ilmu Hukum , P 3itra ditya akti, andung, 1777 Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang#"ndangan %egara *i Indonesia, 2 Press, Yogjakarta, 17(7. )ochtar &usumaatmadja, 'ungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan %asional, 0ilid III, %o. 4, Padjadjaran, andung, (087 Satjipto 'ahardjo, Hukum dan Perubahan osial, Penerbit lumni, andung, (080 Mudan rif +akrulloh, Ilmu -embaga *an Pranata Hukum, 'aja#ali Pers, 6akarta, 17(( ?urnal, akalah *). aica )ar>uki, Kekuatan engikat Putusan ahkamah Konstitusi !erhadap "ndang#"ndang, 6urnal egislasi ?ol. 9 4omor (, )aret 177= bdul *akim @aruda 4usantara, Politik Hukum %asional, makalah pada &erja atihan antuan *ukum, Surabaya, September (0A< bdul Bahid )asru, Politik Hukum dan Perundang#undangan, )akalah, 6akarta, 177: agir )anan, Politik Perundang#undangan, )akalah, 6akarta, )ei (00: skandar &amil, Peradilan 8nak, akalah, Disampaikan pada Borkshop " /ound !able *iscussion$ mengenai Pedoman Di%ersi untuk Perlindungan agi nak Yang erhadapan dengan *ukum, 6akarta
