1
PENGANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK
A Pendahuluan Pemerintah menyediakan layanan dan memberikan pelayanan terbaik ke publik pada waktu yang akan datang. Pendekatan rasional memutuskan layanan apa yang disediakan oleh pemerintah, termasuk risiko kuantitatif dan ketidakpastian non-kuantitatif pada waktu yang akan datang. Proses anggaran disusu disusun n secara secara beruru berurutan tan dengan dengan membua membuatt rencan rencanaa analiti analitik k sebelu sebelumny mnya, a, mene menerap rapka kann nnya ya,,
memba memband ndin ingk gkan an hasil hasil aktu aktual al
terha terhada dap p
renc rencan anaa
dan dan
menggu menggunak nakan an pengal pengalaman aman yang yang dipero diperoleh leh untuk untuk mening meningkat katkan kan rencan rencanaa angg anggar aran an pada pada masa masa yang yang akan akan data datang ng.. Tinda indaka kan n ini ini bers bersam amaa-sa sama ma membe membent ntuk uk urut urutan an peren perenca cana naan an,, pelak pelaksan sanaan aan,, dan dan siklu sikluss peng pengaw awasa asan n anggaran. Anggaran diperlukan karena sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, ini, para para akunta akuntan n dan ahli ahli ekonom ekonomii kadang kadang-ka -kadan dang g mengid mengidenti entifik fikasi asinya nya sebelum sebelum atau pada pada waktu waktu anggar anggaran an disahka disahkan n kemudi kemudian an mengid mengident entifik ifikasi asi dimana dimana sumber sumber daya daya berasal berasal dari dari anggar anggaran an keuang keuangan. an. Sumber Sumber daya daya ini mung mungki kin n dala dalam m bent bentuk uk dana dana-d -dan ana. a. Angg Anggar aran an meru merupa paka kan n pern pernya yata taan an mengenai mengenai estimasi estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode periode waktu tertentu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung mengandung nuansa politik politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, penganggaran merupakan rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
2
Peng Pengan angg ggar aran an sekt sektor or publ publik ik haru haruss di awas awasii mula mulaii dari dari taha tahap p perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. B Anggaran Kata Kata “anggar “anggaran” an” merupa merupakan kan terjema terjemahan han dari dari kata kata “budget ” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis “baougette “baougette”” yang berarti a small bag (sebuah tas kecil). Dalam sejarah sejarah Inggri Inggris, s, istilah istilah ini pertam pertamaa kali kali diguna digunakan kan di tahun tahun 1733 1733 ketika ketika Mente Menteri ri Keua Keuang ngan an memb membaw awaa tas kuli kulitt yang yang beri berisi si prop propos osal al keua keuang ngan an pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen. Ketika itu, Menteri Keuangan tersebut mengatakan “open “open the budget ” (Edwards, et.el, 1959). Peng Pengert ertia ian n angg anggar aran an menu menuru rutt UU No. No. 17 Tahun ahun 2003 2003 tent tentan ang g Keuangan Keuangan Negara adalah rencana rencana keuangan keuangan tahunan tahunan pemerintahan pemerintahan negara atau atau
daer daerah ah
(pus (pusat/ at/da daer erah ah))
yang yang
diset disetuj ujui ui
oleh oleh
dewa dewan n
perw perwak akila ilan n
rakyat/ rakyat/dew dewan an perwak perwakilan ilan rakyat rakyat daerah daerah.. Anggar Anggaran an tersebu tersebutt setiap setiap tahun tahun diajukan Pemerintah Pusat dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) tentang tentang anggaran anggaran pendapatan dan belanja belanja negara negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Rakyat (DPR) untuk mendapatkan mendapatkan persetujuan. persetujuan. Untuk anggaran daerah, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah (Perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan persetujuan. Definisi anggaran menurut Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan No. 1 adalah “pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode” (PP No. 24 Tahun 2005). Pengertian ini sejalan dengan pengertian di atas dengan lebih meneka menekanka nkan n rincian rincian dari dari strukt struktur ur anggar anggaran, an, yaitu yaitu pendap pendapatan atan,, belanj belanja, a, transfer dan pembiayaan.
3
Wildavsky (1975) dalam bukunya “ Budgeting: “ Budgeting: A compatative Thmry of Budgetary Budgetary Processes Processes”” ,
mend mendef efin inisi isika kan n angg anggar aran an deng dengan an berb berbag agai ai
pengertian. Anggaran merupakan suatu catatan masa lalu (a record of the past ) , , renca rencana na masa masa depa depan n (a statem statemen entt abou aboutt the the futu future re)) , , mekanisme pengalokasian sumber daya (a mechanism for allocating resources) resources ) , , metode untu untuk k pert pertum umbu buha han n ( a meth method od for for secui secuing ng grow growth th)) , , alat alat penyal penyaluran uran pendapatan (an ( an engine of income distibution) distibution ) , , mekanisme untuk negosiasi (a (a mechanism through which units bergain over conflicting goals, make side paiments, and try to motivate one another to accomplish their objectives) objectives ) , , harapan harapan-asp -aspira irasi-s si-strat trategi egi
organi organisasi sasi
(orga organi nias asat atio ion n
expect expectat atio ions ns,,
aspirations,and strategies) strategies) satu bentuk kekuatan kekuatan kontrol (a ( a form of power ) , , dan alat atau jaringan komunikasi (a ( a signal or network of conmunication) conmunication ). Berdasa Berdasarka rkan n pernya pernyataan taan di atas, atas, defini definisi si anggar anggaran an dapat dapat diring diringkas kas menjadi: 1
Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
2
Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya
untuk pembangunan; 3
Alat pengendalian;
4
Instrumen politik;
5
Disusun dalam periode tertentu Menurut Menurut Blocher, Blocher, dkk (1999) (1999) definisi definisi penganggar penganggaran an adalah proses
untuk mempersiapkan anggaran. Anggaran mencakup aspek finansial dan non finans finansial ial dari dari operasi operasi yang yang direnc direncana anakan kan.. Proses Proses penyus penyusuna unan n anggara anggaran n disebut disebut penganggar penganggaran. an. Dengan kata lain Pengangga Penganggaran ran ( budgeting ) adalah aktivit aktivitas as mengalo mengalokas kasika ikan n sumber sumber daya daya keuang keuangan an yang yang terbatas terbatas untuk untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penganggaran yaitu: 1
Kondisi
pereko ekonomian ian
(econo economi micc
weal wealth th))
nega negara, ra,
apak apakah ah
memungkinkan untuk mencapai proyeksi pendapatan dan belanja tahun depan. Ekonomi yang tidak stabil seperti laju inflasi yang tidak terkendali,
4
suku bunga yang yang tinggi, dan nilai tukar mata uang yang bergejolak tidak menentu merupakan unsur yang sangat berpengaruh dala m penganggaran. 2
Struktur politik seperti sistem politik, tingkat korupsi, penggantian
struktur, struktur, pemerintahan, pemerintahan, karakter karakter pemerintah pemerintah dan kabinet dan jumlah serta kekuatan kekuatan dari kelompok kelompok penekan ( pressure ( pressure groups) groups) menentukan dalam penganggaran karena anggaran dikenal sebagai alat politik. 3
Ketida Ketidak-i k-imba mbanga ngan n antara antara belanj belanjaa dan pendap pendapatan atan yang yang sangat sangat
besar merupakan faktor penentu dalam penganggaran. Langkanya sumber pendapatan dan besarnya anggaran belanja yang diajukan mengharuskan pemerintah dan Menteri Keuangan untuk menyusun prioritas dan memangkas usulan anggaran belanja. Di sinilah memungkinkan “moral “ moral hazard ” dan “adverse “adverse selection” selection” yang dilakukan pejabat dan pelaksana di Departe Departemen men Keuang Keuangan. an. Wilda Wildavsk vsky y (1975) (1975) mengid mengidenti entifik fikasi asi adanya adanya perendahan (underestimating ) anggar anggaran an pendap pendapatan atan,, dan melaku melakukan kan negosi negosiasi asi yang yang tidak tidak wajar wajar dengan dengan unit pemerin pemerintah tah lain. lain. Sering Sering kali kali pertimbangan persetujuan anggaran belanja tidak didasarkan pada kebutuhan dan ekonomi, tetapi bergantung pada hasil negosiasi. Lebih lanjut, Syarifuddin (2003) menjelaskan bahwa Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruh dipengaruhii oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Anggaran sektor publik menjadi penting karena : 1
Anggar Anggaran an merupa merupakan kan alat alat bagi bagi pemerin pemerintah tah untuk untuk mengar mengarahk ahkan an
pembangunan
sosial
ekonomi,
menjamin
kesinambungan,
dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2
Anggar Anggaran an diperlu diperlukan kan karena karena adanya adanya kebutu kebutuhan han dan keingi keinginan nan
masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. 3
Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga yang ada.
5
Berdasa Berdasarka rkan n penjel penjelasan asan di atas, atas, dapat dapat disimp disimpulk ulkan an bahwa bahwa secara secara umum umum anggara anggaran n adalah adalah rencan rencanaa kegiata kegiatan n yang yang direpre direpresen sentase tasekan kan dalam dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter yang mengga menggamba mbarka rkan n kondis kondisii keuang keuangan an dari dari suatu suatu organi organisasi sasi yang yang melipu meliputi ti informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas di sektor publik. Penganggaran C Model Penganggaran
Di dalam praktik penganggaran di berbagai negara dan dunia bisnis, model penganggaran telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Beberapa jenis model anggaran telah dikembang dikembangkan kan seperti berikut 1
Line-Item Budgeting Budgeting
Model ini merupakan bentuk anggaran yang lama sehingga dikenal dengan traditional budgeting.Organisasi budgeting. Organisasi bisnis maupun sektor publik pada umumnya menggunakan model ini dalam penyusunan anggaran karena model ini relaif mudah dan sederhana. Tabel abel beriku berikutt mengga menggamba mbarkan rkan penyu penyusun sunan an anggara anggaran n berdas berdasark arkan an line-item budgeting . Pendapatan Negara
1.
Pendapata atan Da Dalam Negeri eri a Pendapatan Pajak
I
b 2.
Pendapatan Non Pajak
Hibah Belanja Negara
II
1.
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
3
Belanja Bunga Utang
4
Subsidi
5
Lain-Lain
6
Belanja Mo Modal
7
Belanja untuk Daerah
6
Line
ltem
Budgeting memi memili liki ki kele kelema maha han n
kare karena na tida tidak k
bisa bisa
mengetahui jumlah yang diolokasin kepada tiap unit sebagai responsibility centers. Selain itu, model ini tidak bisa mengukur tingkat aktivitas ( sectors ( sectors)) yang telah direncanakan dan diprioritaskan. 2
Incremental Budgeting Budgeting
Penganggaran dengan metode incremental budgeting pada dasarnya menggunakan line-item line-item budgeting budgeting , tetapi dilakukan dengan menambahkan menambahkan atau mengur mengurang angkan kan nilai nilai anggara anggaranny nnyaa dari dari tahun tahun sebelu sebelumny mnya. a. Jones Jones dan Pendle Pendlebur bury y (1996) (1996) menyat menyataka akan n tiga tiga alasan alasan mengap mengapaa metode metode ini banyak banyak digunakan. Pertama banyak kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintah telah dilakukan tahun lalu yang perlu dilanjutkan di tahun ini. Kedua, metode ini mudah dilakukan dilakukan dan menghindati menghindati konflik konflik antar unit pemerintah. pemerintah. Ketiga, metode ini sangat konservatif dengan adanya perubahan yang relatif kecil atau atau deng dengan an bata batass terte tertent ntu u berd berdasa asark rkan an perti pertimb mban angan gan yang yang memad memadai. ai. Kelebihan metode ini adalah mudah dan cepat karena hanya mendasarkan pada
incremental dari ari
angg anggar aran an
tah tahun
seb sebelu elumnya mnya..
Akan kan
teta tetap pi,
kelemahannya adalah memungkinkan adanya pendapatan dan belanja yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan. 3
Revenue Budgeting Budgeting
Penganggaran dengan metode revenue budgeting dilakukan dengan dasar kemampuan suatu negara untuk memperoleh pendapatan. Selanjutnya, disu disusu sun n bela belanj njaa sesua sesuaii deng dengan an kema kemamp mpua uan n terseb tersebut ut.. Apab Apabila ila disu disusu sun n anggaran belanja sesuai dengan kemampuan memperoleh pendapatan negara, anggaran anggaran tersebut tersebut berimbang berimbang (balance budget ). Selain itu, apabila melebihi pendapatan negara, anggaran belanja itu disebut anggaran belanja yang disebut dengan anggaran pengeluaran ( spending badget ). Wildav ildavsk sky y (197 (1975) 5) meny menyata ataka kan n bahw bahwaa meto metode de ini ini akan akan efekt efektif if diguna digunakan kan oleh oleh suatu suatu negara negara yang yang sangat sangat terbata terbatass pendap pendapatan atannya nya,, tetapi tetapi situasi ekonomi dan politik relatif stabil. Metode ini pernah digunakan oleh beberapa negara bagian di Amerika Serikat.
7
4
Repetitive Budgeting Budgeting
Metode penganggaran dengan mengulang anggaran dari tahun-tahun sebelumnya sebelumnya karena adanya adanya kondisi kondisi yang tidak stabil di bidang bidang ekonomi ekonomi dan politik.
Pertimbangan
menggunakan
metode
ini
karena
tidak
memungkinkannya menyusun dengan metode lain karena situasi dan kondisi yang tidak stabil. Daripada membuat anggaran yang tidak memadai, lebih baik menggunakan anggaran tahun lalu yang tentunya juga tidak sesuai. Anggaran yang disusun dengan metode ini umumnya dilakukan oleh baik negara kaya maupun negara miskin yang situasi ekonomi dan politiknya tidak stabil. Wildavsky (1975) memberikan contoh penggunaan metode ini oleh pemerintahan Republik Prancis ke-3 dan ke-4. Di Indonesia metode ini diakomodasi di dalam UUD 1945 dengan catatan apabila DPR/DPRD tidak menyetujui rancangan anggaran yang disampaikan oleh pemerintah. 5
Supplemental Budgeting Budgeting
Metode ini digunakan dengan cara membuat anggaran yang membuka kesempatan untuk melakukan revisi secara luas, Cara ini dilakukan apabila kondisi kondisi negara tidak ada kesulitan kesulitan dalam pendapatan pendapatan negara, tetapi memiliki memiliki kendala administrasi. Dengan kondisi keuangan yang tidak ada kendala, maka metode ini sangat memungkinkan memungkinkan dilakukan. dilakukan. Sebaliknya Sebaliknya untuk negara yang memiliki kendala pendapatan, maka cara ini tidak sesuai. Kelebihan metode ini adalah menyesuaikan anggaran dengan kondisi nyata (real (real ) yang sedang berlangsung. Akan tetapi, kelemahan metode ini adalah ketidakjelasan dalam anggaran yang sering berubah. Selain itu iuga, ketidakjelasan ketidakjelasan arah prioritas prioritas dan belanja negara. negara. Meskipun Meskipun pendapatan pendapatan tidak ada masalah masalah,, namun namun jika jika belanj belanjaa negara negara meniadi meniadi tidak sesuai sesuai dengan dengan arah arah kebijakan pembangunan maka hal ini sama dengan pemborosan. 6
Performance Performance Budgeting
Dengan metode ini, anggaran anggaran disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur (mearusable (mearusable performance) performance) dari berbagai kegiatan. Akan Akan tetapi, metode ini juga menggunakan klasifikasi berdasarkan objek seperti line item
8
budgeting . Faktor penentu di dalam metode ini adalah efisiensi dari berbagai kegiatan yang ada dengan menetapkan standar biaya (cost ( cost tandard ). ). Dengan stand standar ar biay biayaa terse tersebu but, t, disu disusu sun n angg anggara aran n tahu tahun n berik berikut utny nyaa dan dan bisa bisa disesuaikan dengan pertimbangan yang logis. Kelebihan metode ini adalah bahwa kegiatan didasarkan pada efisiensi dengan adanya standar biaya berdasarkan kegiatan masa lalu. Kelemahannya adalah sulitnya mengukur mengukur kinerja kinerja setiap aktivitas pemerintahan, pemerintahan, disamping disamping kesiapan aparat negara dalam melaksanakan metode ini dengan baik. 7
Planning Programing Programing Budgeting System System (PPBS)
Model PPBS dikembangk dikembangkan an untuk memungkinkan memungkinkan para pengambil pengambil keputusan (decisio (decision n makers) makers) mengambil keputusan berdasarkan perhitungan atau pendekatan ilmiah dari model-model manajemen keuangan yang ada. Di dalam dalam model model ini diguna digunakan kan analisa analisa biaya-m biaya-manf anfaat aat atau cost cost and benefit benefit analysis. analysis. Program-program yang memiliki manfaat yang lebih besar daripada biayanya akan dimasukkan dalam dala m anggaran, sedangkan s edangkan yang sebaliknya akan ditolak. Deng Dengan an demi demikia kian, n, adan adanya ya stan standa darr ini ini yang yang disa disamp mpaik aikan an secara secara transparan transparan kepada kepada legislatif legislatif akan memudahkan memudahkan fungsi pengendalia pengendaliannya nnya dan mem memudah udahka kan n
juga juga
apar aparat at
peng engawas awasan an
dan
pemer emerik iksa sa..
Sela Selain in
itu, itu,
penganggaran ini dilakukan dengan pendekatan fungsi sehingga program yang sama antar unit bisa dijadikan satu sehingga tidak ada tumpang tindih antar unit pemerintahan. Metode ini juga mengukur biaya dan manfaat dalam jangka panjang sehingga alokasi sumber daya untuk jangka waktu tersebut dapat dapat dimanf dimanfaatk aatkan, an, serta serta anggar anggaran an selama selama beberap beberapaa tahun tahun bisa bisa disusu disusun n berdasarkan analisis ini. Kelemahan dari metode ini adalah memedukan waktu rang lama (time ( time consuming ) dan dan secar secaraa tekni tekniss suli sulitt dipr diprak aktik tikka kan n oleh oleh apar aparat at Peny Penyus usun un anggar anggaran. an. Hal ini diseba disebabk bkan an oleh oleh menguk mengukur ur manfaat manfaat dengan dengan nilai nilai uang uang (monetized ) tidak mudah. Oleh karena itu, metode ini yang secara konsep cukup memadai. Di dalam kenyataannya kenyataannya banyak banyak ditinggalka ditinggalkan n oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia.
9
8
Zero-Base Budgeting
Sesuai dengan namanya, anggaran anggaran disusun disusun dari nol meskipun pada tahun sebelumnya telah dilakukan dilakukan proses penganggara penganggaran. n. Anggaran tidak bergantung pada tahun sebelumnya sehingga hal ini merupakan lawan dari cara incremental budgeting yang seringkali ditemukan adanya program yang sudah tidak efektif, tetapi anggarannya justru meningkat. Padahal, di dalam praktik dimungkinkan adanya incremental atas atas “pak “paket et kepu keputu tusan san”” atau atau decision packages yang digunakan dalam penyusunan metode ini. Penyu Penyusun sunan an anggar anggaran an dengan dengan metode metode basis basis nol ini adalah adalah dengan dengan paket-paket keputusan (decision packages). packages). Decision package adalah suatu dokumen yang menggambatkan informasi terkait dengan efek dari berbagai altern alternati atiff kegi kegiata atan. n. Seca Secara ra ring ringka kas, s, pros proses es peng pengan angg ggar aran an meli melipu puti ti tiga tiga kegiatan pokok (1) pengidentifikasian unit keputusan ( decision units), units), yaitu unit organisasi yang akan melaksanakan program; (2) pengembangan paket keputusan (decision (decision packages) packages) yang berisi program yang direncanakan dan alternatif lain yang terpisah dari program tersebut (mutually ( mutually inclusiue) inclusiue) atau berupa kelanjutan (incremental ) sebagai perbaikan dari program sebelumnya; dan (3) penentuan peringkat decision packages, packages, dengan susunan dari program yang membutuhkan dana yang rendah sampai dengan yang membutuhkan dana yang besar. Definisi Zero Based Budgeting menuru menurutt Rowan Rowan Jones Jones dan Maurice Maurice Penddleburry dalam bukunya Public bukunya Public Sector Accounting (2000:88) Accounting (2000:88) adalah: “ Zero Based Budgeting in its pure form is precisely what its name implies, i.e. the preparation of operating budgets from a zero base, even though the organization might be operating more more or less less as in previ previou ouss year years, s, the the budg budget etar aryy proc process ess assumes that is starting anew”. anew ”. Penjel Penjelasan asannya nya,, pengan pengangga ggaran ran atas atas dasar dasar nol dalam dalam format format aslinya aslinya merupakan rancangan operasi anggaran berdasarkan nol, walaupun kegiatan yang yang dila dilaku kuka kan n kura kurang ng lebi lebih h sama sama sepe sepert rtii tahu tahun n sebe sebelu lumn mnya ya pros proses es penganggarannya tetap dimulai dari awal kembali.
10
Zero Based Budgeting, dalam perencanaannya terdapat implementasiimplementasi yang harus dilakukan sehingga anggaran yang diproses tersebut merupakan anggaran Zero anggaran Zero Based Budgeting. Proses implementasi Zero implementasi Zero Based Budgeting menurut menurut Rowan Jones dan Maurice Maurice Penddleburr Penddleburry y dalam bukunya bukunya Public Sector Accounting (2000:90) Accounting (2000:90) adalah: “ In the context of these objectives, Zero based budgeting involves the following three basic stages: a
Identification of decision units
b
Development of decision packages
c
Review and rangking of decision packages”. packages”.
Penjelasan dari ketiga implementasi tersebut : a
Identifikasi unit-unit keputusan Stru Strukt ktur ur
orga organi nisa sasi si
pertanggungjawaban
pada pada
dasa dasarn rnya ya
(respo esponb nbil ilit ityy
terd terdir irii
cen center ter ).
dari dari
pusa pusatt-pu pusa satt
Setiap
pusat
pertanggunjawaban merupakan unit pembuat keputusan ( decision decision unit ) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting
meru erupaka akan
pertanggungjawaban
sis sistem
sebagai
anggara aran
dasar
yang
perencanaan
berbasis dan
pusat sat
pengendalian
anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Setelah dilakukan dilakukan identifikasi identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi unit-unit keputusan dan tindak tindakan an yang yang dapat dapat dilaku dilakukan kan untuk untuk mencapa mencapaii tujuan tujuan terseb tersebut. ut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision ( decision packages). packages). b
Penentuan paket-paket keputusan Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian
dari dari akti aktivit vitas as orga organi nisa sasi si atau atau fung fungsi si yang yang dapat dapat diev dieval alua uasi si seca secara ra individual.
Paket
keputusan
dibuat
oleh
manajer
pusat
pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendap pendapatan atan yang yang dinyat dinyatakan akan dalam dalam bentuk bentuk pencap pencapain ain tugas tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dibuat untuk
11
mengindentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu: 1
Paket keputusan mutually–exclusive Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket
keputu keputusan san yang yang memili memiliki ki fungsi fungsi yang yang sama. sama. Apabil Apabilaa dipili dipilih h salah salah satu satu paket kegiatan atau program maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif lain. 2
Paket keputusan incremental Paket Paket keputu keputusan san incremental meref merefle leks ksik ikan an ting tingka katt usah usahaa yang yang
berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan dan pake pakett lain lain yang yang ting tingka katt akti aktivi vita tasn snya ya lebi lebih h ting tinggi gi yang yang akan akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhad terhadap ap biaya. biaya. Setiap Setiap paket paket memili memiliki ki biaya biaya dan manfaat manfaat yang yang dapat dapat ditabulasikan dengan jelas. c
Meriview dan meranking paket keputusan Jika Jika pake pakett kepu keputu tusan san telah telah disia disiapk pkan an,, taha tahap p beri beriku kutn tnya ya adala adalah h
merangking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya diantara berbagai kegiatan yang beberapa diantaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali. Setelah selesai, paket keputusan dievaluasi apakah sudah layak atau tidak untuk dijadikan anggaran. D Proses Anggaran 1
Penyusunan dan Penetapan APBN
Menu Menuru rutt UU No. No. 17 Tahun ahun 2003 2003 pada pada BAB BAB III III bahw bahwaa pros proses es penyusunan dan penetapan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu: (1) pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR, dari bulan Februa Februari ri sampai sampai dengan dengan perten pertengah gahan an bulan bulan Agustu Agustuss dan (2) pengaj pengajuan uan,, pembahasan dan penetapan APBN, dari pertengahan bulan Agustus sampai
12
dengan dengan bulan Desember. Desember. Berikut Berikut ini diuraikan secara singkat singkat kedua tahapan dalam proses penyusunan APBN APBN tersebut. a
Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR
Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR DPR untuk untuk menent menentuka ukan n mekani mekanisme sme dan jadwal jadwal pembah pembahasan asan APBN. APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas dan penyusunan budget exercise untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat antara Panitia Anggaran dengan Menteri Keuangan dengan atau tanpa Bappenas. Pada tahapan ini juga diadakan rapat komisi antara antara masingmasing-masi masing ng komisi komisi (Komisi (Komisi I s.d IX) dengan dengan mitra mitra kerjan kerjanya ya (departemen/lembaga teknis). Tahapan ini diakhiri dengan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh Pemerintah. Pemerintah. Secara lebih rinci, tahapan ini bisa dijelaskan sebagai berikut: Menteri Keua Keuang ngan an dan dan Bada Badan n Peren Perencan canaa aan n Nasio Nasiona nall (BAP (BAPPE PENA NAS) S) atas atas nama nama Presiden mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinasikan Penyusunan APBN. APBN. Menter Menterii Keuang Keuangan an bertan bertanggu ggungj ngjawa awab b untuk untuk mengko mengkoord ordina inasik sikan an penyusunan anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas bersama-sama dengan dengan Menteri Menteri Keuangan Keuangan bertanggun bertanggung g jawab dalam mengkoord mengkoordinasik inasikan an penyusunan anggaran belanja pembangunan. Persiapan anggaran dimulai deng dengan an asses assessm smen entt indi indika kato torr fisk fiskal al makr makro o oleh oleh Bada Badan n Anali Analisa sa Fisk Fiskal al,, Departemen Keuangan. Selanjutnya Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas mene menerb rbit itka kan n Sura Suratt Edara Edaran n agar agar depa depart rtem emen en tekn teknis is meng mengaj ajuk ukan an usul usulan an anggaran rutin maupun pembangunan. Usulan anggaran rutin (Daftar Usulan Kegiatan, DUK) diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada bulan Juni. DUK tersebut lebih terfokus pada program c osting dan perubahan harga. DJA dan departemen teknis mereview DUK tersebut dengan titik tekan pada costing costing ketimb ketimbang ang policy policy.. Pada Pada bulan bulan Agustu Agustus, s, DJA menerbitk menerbitkan an pagu pagu pengeluaran rutin sebagai dasar bagi departemen teknis untuk menyusun anggaran rutin lebih detil.
13
Seme Sement ntar araa
itu, itu, usul usulan an angg anggar aran an pemb pemban angu guna nan n
diaj diajuk ukan an oleh oleh
departemen teknis kepada DJA dan Bappenas. DJA dan Bappenas mereview usulan anggaran anggaran pembangun pembangunan an tersebut tersebut berdasarkan berdasarkan Program Program Pembanguna Pembangunan n Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA). (REPETA). Menteri Menteri Keuang Keuangan an memberi memberikan kan pertim pertimban bangan gan mengen mengenai ai pagu pagu anggar anggaran an pembangunan sebagai dasar pembahasan antara DJA, Bappenas, dan departemen teknis. Selanjutnya pada bulan Agustus, Presiden mengajukan Nota Keuangan dan RAPBN kepada kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. persetujuan. b
Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan APBN
Tahapan ahapan ini dimulai dimulai dengan dengan Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dengan Panitia Anggaran, maupun antara komisikomisi dengan departemeen/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan ini adal adalah ah Unda Undang ng-u -und ndan ang g APBN APBN yang yang disa disahk hkan an oleh oleh DPR. DPR. UU APBN APBN kemudian dirinci ke dalam satuan 3. Satuan 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan terpisahkan dari undang-un undang-undang dang tersebut adalah dokumen anggaran yang menetap menetapkan kan alokas alokasii dana dana per departe departemen men/le /lemba mbaga, ga, Sektor Sektor,, Sub Sektor Sektor,, Program dan Proyek/Kegiatan. Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah
tersebut,
maka
pemerintah
menggunakan
APBN
tahun
sebelumnya. Hal itu berarti pengeluaran maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu. 2
Mekanisme Penyusunan APBD
Menuru Menurutt UU No. 17 Tahun ahun 2003 2003 tentan tentang g mekani mekanisme sme penyus penyusuna unan n APBD Pasal 18, yaitu: a
Pemerintah Pemerintah Daerah menyampaikan menyampaikan kebijakan kebijakan umum APBD APBD tahun
anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
14
b
DPRD DPRD membah membahas as kebija kebijakan kan umum umum APBD APBD yang yang diajuk diajukan an oleh
Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah dalam dalam pembic pembicaraa araan n pendah pendahulu uluan an RAPBD RAPBD tahun tahun anggaran berikutnya. c
Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan
DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Lebih lanjut, mekanisme penyusunan APBD Pasal 19, yaitu: a
Dala Dalam m
rang rangka ka peny penyus usun unan an RAPB RAPBD, D, Kepa Kepala la Satu Satuan an Kerj Kerjaa
Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. b
Rencan Rencanaa kerja kerja Satuan Satuan Kerja Kerja Perang Perangkat kat Daerah Daerah disusu disusun n dengan dengan
pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. c
Rencan Rencanaa kerja kerja dan anggara anggaran n dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat (1) diserta disertaii
dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. d
Rencan Rencanaa kerja kerja dan anggaran anggaran dimaks dimaksud ud dalam dalam ayat ayat (1) dan (2)
disam isamp paika aikan n
kepa kepad da
DPRD PRD
untu ntuk
dib dibahas ahas
dalam alam
pem pembica bicara raan an
pendahuluan RAPBD. e
Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada
pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya. f
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Selanjutny Selanjutnya, a, mekanisme mekanisme penyusunan penyusunan dan penetapan penetapan APBD Pasal 20, yaitu: a
Pemerin Pemerintah tah Daerah Daerah mengaju mengajukan kan Rancan Rancangan gan Peratu Peraturan ran Daerah Daerah
tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
15
b
Pemb Pembah ahas asan an
Ranc Rancan anga gan n
Pera Peratu tura ran n
Daer Daerah ah
tent tentan ang g
APBD APBD
dilaku dilakukan kan sesuai sesuai dengan dengan undang undang-un -undan dang g yang yang mengat mengatur ur susuna susunan n dan kedudukan DPRD. c
DPRD DPRD dapat dapat mengaju mengajukan kan usul usul yang yang mengak mengakiba ibatka tkan n peruba perubahan han
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. d
Peng Pengam ambi bila lan n
kepu keputu tusa san n
oleh oleh
DPRD DPRD
meng mengen enai ai
Ranc Rancan anga gan n
Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. e
APBD APBD yang yang dise disetu tuju juii oleh oleh DPRD DPRD terin terinci ci samp sampai ai deng dengan an unit unit
organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. f
Apabil Apabilaa DPRD DPRD tidak tidak menyet menyetuju ujuii Rancan Rancangan gan Peratu Peraturan ran Daerah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 3
Pelaksanaan APBN dan APBD
Setelah APBN ditetapkan ditetapkan dengan dengan undang-und undang-undang, ang, pelaksanaann pelaksanaannya ya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Sedangkan padaAPBD, Setelah ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut lanjut dengan dengan Keputu Keputusan san Gubern Gubernur/ ur/Bup Bupati/ ati/W Walikot alikota. a. Pemerin Pemerintah tah Pusat Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya berikutnya dan disampaikan disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Peny Penyesu esuaia aian n APBN APBN deng dengan an perk perkem emba bang ngan an dan/ dan/at atau au peru peruba baha han n keadaa keadaan n dibahas dibahas bersam bersamaa DPR DPR dengan dengan Pemerin Pemerintah tah Pusat Pusat dalam dalam rangk rangkaa penyusunan prakiraan
perubahan
bersangkutan, apabila terjadi :
atas APBN
tahun
anggaran
yang
16
a
Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi
yang digunakan dalam APBN; b
Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; d
Kead Keadaa aan n
yan yang
men menyeb yebabk abkan
sald saldo o
ang anggara garan n
lebi lebih h
tah tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjal an. Dalam Dalam keadaa keadaan n darura daruratt Pemerin Pemerintah tah dapat dapat melaku melakukan kan pengel pengeluar uaran an yang yang belu belum m terse tersedi diaa angg anggara arann nnya ya,, yang yang selan selanju jutn tnya ya dius diusul ulka kan n dalam dalam rancangan rancangan perubahan perubahan APBN dan/atau dan/atau disampaikan disampaikan dalam Laporan Laporan Realisasi Realisasi Anggaran. Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untu untuk k mend mendap apatk atkan an perse persetu tuju juan an DPR DPR sebel sebelum um tahu tahun n angg anggar aran an yang yang bersangkutan berakhir. berakhir. Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD APBD dan progno prognosis sis untuk untuk 6 (enam) (enam) bulan bulan beriku berikutny tnyaa dan disampa disampaika ikan n kepada kepada DPRD DPRD selamba selambat-l t-lamb ambatn atnya ya pada pada akhir akhir Juli Juli tahun tahun anggar anggaran an yang yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyes Penyesuai uaian an APBD APBD dengan dengan perkem perkemban bangan gan dan/ata dan/atau u peruba perubahan han keadaa keadaan n diba dibaha hass
bers bersam amaa
DPRD DPRD
penyusunan perkiraan
deng dengan an
Perubahan
Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah dala dalam m atas APBD
tahun anggaran
rang rangka ka yang
bersangkutan, apabila terjadi : a
Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD; b
Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran
antarunit organisasi, antar kegiatan, dan antarjenis belanja. c
Kead Keadaa aan n
yang yang
meny menyeb ebab abka kan n
sald saldo o
angg anggar aran an
lebi lebih h
tahu tahun n
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjal an. Dala Dalam m
kead keadaa aan n
daru darura ratt
Peme Pemeri rint ntah ah Daer Daerah ah dapa dapatt
mela melaku kuka kan n
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan rancangan perubahan perubahan APBD, dan/atau disampaikan disampaikan dalam Laporan Laporan Realisasi Anggaran. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daera Daerah h tent tentan ang g Peru Peruba baha han n APBD APBD tahun tahun angg anggara aran n yang yang bersa bersang ngku kutan tan
17
berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggar anggaran an yang yang bersang bersangkut kutan an berakh berakhir ir.. Ketent Ketentuan uan mengen mengenai ai pengel pengelola olaan an keuang keuangan an negara negara dalam dalam rangka rangka pelaks pelaksana anaan an APBN APBN dan APBD kemudi kemudian an ditetapkan dalam undang-undang undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara. negara. 4
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD
Pres Presid iden en
Gube Gubern rnur ur/B /Bup upat ati/W i/Wali aliko kota ta
meny menyam ampa paik ikan an
rancan rancanga gan n
undang-und undang-undang ang tentang tentang pertanggung pertanggungjawaban jawaban pelaksanaan pelaksanaan APBN/D APBN/D kepada DPR/D berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuang Keuangan, an, selamb selambat-l at-lamb ambatn atnya ya 6 (enam) (enam) bulan bulan setelah setelah tahun tahun anggar anggaran an berakhir. Lapora Laporan n keuang keuangan an dimaksu dimaksud d setidak setidak-tid -tidakn aknya ya melipu meliputi ti Lapora Laporan n Real Realisa isasi si APBN APBN,, Nerac Neraca, a, Lapo Lapora ran n Arus Arus Kas, Kas, dan dan Cata Catatan tan atas atas Lapo Laporan ran Keuang Keuangan, an, yang yang dilamp dilampiri iri dengan dengan lapora laporan n keuang keuangan an perusah perusahaan aan negara negara , daerah dan badan lainnya. Bentu entuk k
dan
isi isi
lapo lapora ran n
pert pertan ang ggun gungjaw gjawab aban an
pela pelak ksana sanaan an
APBN/APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar standar akunta akuntansi nsi pemerin pemerintaha tahan n disusu disusun n oleh oleh suatu suatu komite komite standa standarr yang yang indepe independe nden n dan ditetap ditetapkan kan dengan dengan Peratu Peraturan ran Pemerin Pemerintah tah setelah setelah terlebi terlebih h dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. E Anggaran Pemerintah di Indonesia Anggaran pemerintah di Indonesia telah mengalami perkembangan perkembangan
seperti
anggaran
yang
mengedepankan
belanja
( spending/deficit spending/deficit budget ) dan anggaran pendapatan belanja yang seimbang (balance balance budget budget ). ). Sejak Sejak tahun tahun 1999, 1999, struktu strukturr anggara anggaran n pendap pendapatan atan dan belanja yang seimbang diubah meniadi anggaran pendapatan belanja yang realistis. Sebagai contoh, penerimaan pinjaman luar negeri yang sebelumnya merupakan merupakan anggaran anggaran pendapatan pendapatan pembangun pembangunan an berubah berubah menjadi menjadi anggaran anggaran penerimaan pembiayaan luar negeri. Pinjaman tersebut bukan merupakan pendapatan negara, tetapi merupakan penerimaan yang harus dibayar pada saat jatuh tempo pinjaman tersebut atau merupakan suatu utang pemerintah.
18
Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, organisasi, dan kegiatan.
APBN
Struktur APBN berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja terdiri dari dari tiga kelomp kelompok ok besar besar,, yaitu: yaitu: pendap pendapatan atan,, belanj belanja, a, dan pembiay pembiayaan aan.. Pendapatan Pendapatan dikelompok dikelompokkan kan menjadi menjadi pendapatan pendapatan negara dan pendapatan pendapatan hibah. 1
Pendapatan Negara
Pend Pendap apat atan an nega negara ra terd terdiri iri dari dari pend pendap apat atan an dala dalam m nege negeri ri dan dan pendapatan hibah. a
Pendapatan Dalam Negeri
Pendapatan Pendapatan dalam negeri negeri dikelompok dikelompokkan kan dalam dua kelompok besar yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan Penerimaan perpajakan perpajakan yang merupakan merupakan sumber pendapatan pendapatan utama bagi pemerintah pusat berasal dari penerimaan berbagai jenis pajak. Penerimaan perpajakan dapat diklasifikasikan sbb: 1
Pajak Dalam Negeri
Pajak dalam negeri diperoleh dari: (1
Pajak Pajak Peng Pengha hasil silan an (PPh (PPh)) yang yang merup merupak akan an jeni jeniss paja pajak k yang yang
dikenakan atas penghasilan baik perorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas dan sebagainya. Penerimaan PPh di dalam APBN dikelompokkan menjadi dua, yaitu penerimaan PPh dari sektor migas dan penerimaan PPh dari sektor non migas. (2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak yang
dikenakan atas barang dan jasa yang dikenakan pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPN dipungut 10% dari harga barang dan jasa. (3
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Pengalihan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan pajak yang dikenakan
19
atas atas tana tanah h dan dan bang bangun unan an dan dan biay biayaa yang yang dike dikena naka kan n atas atas trans transak aksi si pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku. (4
Cukai merupakan penerimaan perpajakan yang dipungut dari cukai
tembakau. (rokok), alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol. (5
Pajak lainnya diperoleh dari penerimaan seperti biaya materai.
2
Pajak Perdagangan Internasional
Pajak perdagangan internasional berasal dari penerimaan bea masuk dari kegiatan impor barang dan pajak/pungutan ekspor barang. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang berasal dari sumb sumber er daya daya alam alam (SDA (SDA), ), bagi bagian an laba laba BUMN BUMN,, dan dan PNB PNBP lain lainny nya. a. Pene Peneri rima maan an dari dari SDA SDA yaitu yaitu
pene penerim rimaan aan dan miny minyak ak bumi bumi,, gas gas alam, alam,
pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dan bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang dibagi dibagikan kan kepada kepada Pemerin Pemerintah tah Pusat Pusat sebagai sebagai pemega pemegang ng saham saham BUMN BUMN tersebut. Penerimaan PNBP lainnya diperoleh dari sewa fasilitas negara, jasa jasa rertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan dan sebagainya. b
Pendapatan Hibah
Pendapatan hibah merupakan pendapatan yang diberikan oleh pihak lain baik dari negara lain maupun lembaga/perseorangan kepada Pemerintah tanp tanpaa
menim enimbu bulk lkan an
kewaj ewajib iban an
untu ntuk
mem membaya bayarr
kemba embali li
deng engan
mengeluarkan sumber daya ekonomi. 2
Belanja Negara
Belanj Belanjaa dikelo dikelompo mpokka kkan n dalam dalam dua kelomp kelompok ok besar besar,, yaitu yaitu belanja belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. a
Belanja Pemerintah Pusat
Bela Belanj njaa
peme pemeri rint ntah ah
pusa pusatt
meli melipu puti ti
bela belanj njaa
pega pegawa wai, i,
bela belanj njaa
barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja sosial, dan belanja modal. Selain klasifikasi berdasarkan jenis belanja tersebut, belanja pemerintah pusat juga diklasifikasikan berdasarkan fungsi, yaitu 1) pelayanan umum,
20
2) pertahanan; 3) ketertiban dan keamanan; 4) ekonomi; 5) lingkungan hidup; 6) perumahan dan fasilitas umum; 7) kesehatan; 8) pariwisata dan budaya; 9) agama, 10) pendidikan; dan 11) kependudukan kependudukan dan perlindungan sosial. b
Belanja Untuk Daerah
Belanja untuk daerah merupakan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana petimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), (DAU), dana alokas alokasii khusu khususs (DAK), (DAK), dan dana dana bagi bagi hasil hasil (DBH). (DBH). Dana Dana otonomi khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapat otonomi khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, Propinsi Papua mendapatkan mendapatkan otonomi otonomi khusus khusus berdasarkan berdasarkan Undang-Und Undang-Undang ang No. 2l Tahun ahun 2001. 2001. Dana Dana penyes penyesuai uaian an merupak merupakan an dana dana yang yang diberik diberikan an kepada kepada pemerintah daerah sebagai kebijakan bantuan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. 3
Pembiayaan Negara
Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran pengeluaran yang akan diterima diterima kembali kembali dan atau penerimaan dan atau pengeluaran terkait dengan kekayaan negara yang dipisahkan yang digunakan untuk untuk menutu menutup p defisit defisit atau menggu menggunak nakan an surplu surplus. s. Pembia Pembiayaa yaan n negara negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan. APBD
Stru Strukt ktur ur
APBD APBD
berd berdas asar arka kan n
jeni jeniss
pend pendap apat atan an,,
bela belanj nja, a,
dan dan
pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1
Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. a PAD PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, daer ah, dan lain-lain pendapatan asli a sli daerah yang sah.
21
Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah dan bagian laba dari penyertaan pemerintah daerah. Penyertaan pemerintah daerah tersebut terdiri dari penyertaan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik swasta atau kelompok usaha masyarakat Lain-lain. PAD yang sah berupa hasil penjualan kekaya kekayaan an daerah daerah seperti seperti aset tetap tetap daerah, daerah, jasa giro, giro, pendap pendapatan atan bunga, bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, selisih keuntungan keuntungan kurs, pendapatan pendapatan denda, denda, pendapatan pendapatan hasil eksekusi eksekusi jaminan, jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari jasa pendidikan dan pelatihan, serta pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. b
Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dan pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan dana Penyesuaian. c
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
Lain-l Lain-lain ain pendap pendapata atan n yang yang sah merupa merupakan kan pendap pendapatan atan dari dari hibah, hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain. 2
Belanja Daerah
Belanja daerah diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu: a
Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, pegawai, bunga, bunga, subsidi, subsidi, hibah, bantuan bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja
22
pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk di dalamnya pimpinan dan anggota DPRD. b
Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, pegawai, belanja barang/jasa, barang/jasa, dan belanja belanja modal. modal. Klasifikasi Klasifikasi belanja sesuai fungsi sama dengan klasifikasi belanja sesua fungsi dalam APBN APBN di atas. atas. Hal ini untuk untuk memuda memudahka hkan n keselaras keselarasan an dan keterp keterpadu aduan an pengelolaan keuangan negara. 3
Pembiayaan
Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran pengeluaran yang akan diterima kembali dan atau penerimaan penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk untuk menutu menutup p defisit defisit atau menggu menggunak nakan an surplus surplus.. Pembia Pembiayaa yaan n negara negara tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam dalam nege negeri ri meli melipu puti ti pemb pembia iaya yaan an perb perban anka kan n dan dan pemb pembia iaya yaan an non non perbankan. Pembiayaan dalam negeri diperoleh dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penggunaan dana cadangan. F Referensi Bloc Bloche herr, Edwa Edward rd J., J., Chen Chen,, Kung Kung H., H., dan dan Lin, Lin, Thom Thomas as W. 1999 1999.. Cost Cost Management: A Strategic Strategic Emphasis Ch. 9. McGraw-Hill. USA. Indra Bastian, 2001. Akuntansi 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Indonesia. Jakarta: BPFE. Muchlis, dkk. Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat. 2002. Robert J. Fressman Craig. 2002. Governmental and Non Profit Accounting, Theory and Practice, Sixth Edition. Edition . New Jersey: Prentice Hall. Rowan Rowan Jones Jones and Maurice Maurice Pendle Pendlebur bury. y. 1996. 1996. Public Sector Accouinting, Third Edition. Edition. Pitman Publishing.
23
Syarifuddin (2003). Model-model Anggaran pada Organisasi Sektor publik dan Perkembang Perkembangannya annya.. Dipr Diprese esent ntasi asika kan n pada pada semi semina narr bulan bulanan an Jurusan Akuntansi FE-Unhas, Makassar. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Wildavsky. 1975. Budgeting: 1975. Budgeting: A compatative compatative Thmry of Budgetary Processe. Processe.
