BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, yang dewasa ini mulai lazim disebut Administrasi Publik, sudah demikian pesatnya. Di samping konsep – konsepnya yang makin implementatif dan tidak lagi dikaburkan dengan konsep manajemen, justru yang menonjol dewasa ini adalah tuntutan reformasi administrasi publik sehingga diharapkan tercipta pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat (pelayanan prima). Disebutkan makin implementatif karena mulai dimanfaatkannya secara sungguh – sungguh berbagai konsep manajemen modern, yang semula berhasil diterapkan dalam dunia swasta/bisnis, kemudian dimodifikasi untuk kepentingan administrasi publik. Administrasi negara yang juga disebut dengan administrasi publik saat ini mengalami perkembangan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan mulai diimplementasikann diimplementasikannya ya konsep-konsep manajemen modern dalam administrasi publik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Meski demikian, administrasi negara yang salah satu tugas utamanya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, dalam tataran realitasnya masih jauh dari harapan. Masih sering kita mendengar keluhan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penyelenggaraan administrasi administrasi negara ditambah lagi dengan perilaku para birokrat yang tidak mencerminkan sebagai “abdi dari masyarakat” seperti lambat, berbelit – belit, – belit, tidak adil (pilih kasih) dan lain sebagainya. Oleh karena itu, harus segera dilakukan reformasi administrasi negara/reformasi birokrasi agar penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang baik (good governance) governance) segera terwujud di bumi Nusantara tercinta ini. Reformasi tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui Penataan Penataan kelembagaan, kelembagaan, Penataan Penataan ketatalaksanaan/manajemen, Penataan sumber daya manusia/aparatur, Akuntabilitas dan memperbaiki penyelenggaraan penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan umum dengan memberikan pelayanan pelayanan prima dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dewasa
ini
menunjukkan
bahwa
perkembangan
administrasi
baik
pada
bidang
negara(pemerintah) maupun bidang bisnis pertumbuhannya terjadi dengan pesat, sebenarnya itu adalah akibat dari berbagai faktor yang semuanya berkisar pada dinamika perkembangan pemikiran dan tindakan manusia dalam ikatan kerjasama. Adanya dinamika tadi akan memunculkan berbagai fenomena administrasi dan para administrator harus cermat menganalisanya dengan pemanfaatan nilai konseptual dan keprofesionalan administrasi agar dapat mewujudkan kesejahteraan manusia yang terikat didalam 1
kerjasama maupun masyarakat pada umumnya. Titik tolak utama melihat konseptual administrasi adalah adanya kebebasan intelektual manusia untuk melakukan suatu pemikiran sehingga dapat menemukan hakekat kandungan kebenaran konsep administrasi. Kebebasan tersebut antara lain ; kebebasan berfikir, bertindak, bersaing, moral, dan kebebasan berserikat. B. Rumusan Masalah 1. Mengetahui pengertian administrasi Negara/Publik 2. Mampu menjelaskan Stigma Dan patologi Administrasi Publik Indonesia 3. Memahami Penyakit dalam administrasi serta solusinya
2
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Administrasi Negara S. P. Siagian mendefinisikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dalam suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Soempono Djojowadono dalam Miftah Thoha mendefinisikan Administrasi Negara adalah bagian dari keseluruhan lembaga – lembaga dan badan – badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik di pusat maupun di daerah yang yang tugas kegiatannya terutama melaksanakan kebijaksanaan pemerintah (public policy) untuk kepentingan masyarakat. Administrasi Negara modern meliputi banyak kegiatan – kegiatan pemerintah atau negara, misalnya administrasi kepegawaian negara, administrasi keuangan negara, administrasi perkantoran pemerintah, administrasi perbekalan, administrasi perpajakan dan lain – lain.
B. Problematika Administrasi Negara Bidang kajian ilmu administrasi negara ternyata sekarang sudah mencakup hal- hal penting dalam kehidupan masyarakat ini , ilmu administrasi secara sensitif harus mampu mananggapi isu – isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijaksanaan tersebut kedalam realisasi kerja sehari – hari, ilmu administrasi negara tidak lagi seperti zamannya Woodrow wilson atau Leonald D. White yang ramai mempersoalkan antara politik dan administrasi yang pada akhirnya meletakkan administrasi berada diluar kajian politik.sebagai mana yang dikutif dari kata- kata Woodrow wilson yang terkenal adalah : “Administrasion lies outside the proper sphere of politics, administration questions are not political, al thouqh politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manifulate its offices” Pemerintahan dengan segala perangkatnya sebagai pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi sampai hierarki yang terendah.
3
C. Stigma dan patologi Administrasi Negara di Indonesia Administrasi Negara selalu diasumsikan sebagai upaya melukis suatu benda bukan menaruh perhatian terhadap bagaimana realita benda tersebut. Sehingga karenanya administrasi publik dianggap kurang memberikan kontribusi terhadap setiap reformasi dibidang pemerintahan. Reformasi dan perubahan yang ditawarkan oleh ilmu administrasi publik sering ali berhenti pada lukisan kotak- kotak saja yang acapkali berupa serangkaian konsep, restrukturisasi, reorganisasi, reengineering, upaya seerti ini senantiasa hanya menekankan pada perbaikan struktur fisik dari suatu sistem tampa melihat seberapa jauh kaitan struktur fisik tersebut dengan stakeholder yang mampu melahirkan pranata logis. Di indonesia dilihat dari persfektif akademis kelihatanya ilmu administrasi negara masih banyak mengkopi perkembanganyang terjadi dinegara – negara maju , sementara dilihat dari program kegiatan dari pemerintahan tampaknya masih berada dalam kondisi transisi belum menunjukan arah yang jelas kemana reformasi administrasi diarahkan. Masalah- masalah yang dihadapi administrasi publik adalah masalah- masalah yang dihadapi atau timbul terkait dengan usaha- usaha untuk merealisasikan kebutuhan masyarakat dan tujuan negara. Negara kesejahteraan pada umumnya berpendapat bahwa negara adalah organisasi yang dibentuk dengan maksud untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Sehubungan dengan usaha itu ita telah mengenal berbagai istilah, antara lain : 1. Pembinaan atau pembangunan bangsa 2.Pembangunan
manusia
warga
negara
seutuhnya
(fisik,material,dan
mental
spiritual)
dan
pembangunan seluruh masyarakat. 3. Pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan pancasila UUD 1945. Atas tiga dasar diatas dapat dipahami bahwa permasalahan yang dihadapi studi administrasi publik ialah masalah pembangunan bangsa. Sehubungan dengan permasalah yang telah disampaikan maka dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi administrasi publik bersifat “ multidimensi “ karna meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia warga suatu negara, permasalahan ini harus mendapat penanganan yang prioritas. Maka dari itu administrasi publik harus mampu memahami kaitan masalah yang satu dengan masalah yang lainnya untu memperoleh gambaran permasalahan yang menyeluruh.
4
Dari pernyataan diatas yang menunjukan kemana reformasi administrasi diarahkan
timbul
beberapa anggapan tidak efektifnya implementasi ilmu administrasi, semua ini disebabkan adanya penyakit (patologi) dalam pelaksanaan administrasi publik. Penyakit atau patologi administrasi adalah suatu fenomena sosial yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas,dan rasionalitas yang dipersyaratkan oleh administrasi itu sendiri. Menurut Kartini Kartono, patologi administrasi adalah ”semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma keba ikan , stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga,disiplin kebaikan dan hukum formal. Penyakit atau patologi administrasi, secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana manusia sebagai unsur utama dalam administrasi, niat utamanya seharusnya adalah bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama, tetapi niat utamanya disini berubah menjadi bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan mengorbankan orang lain. Macam-macam Penyakit Administrasi antara lain : 1. Penyakit Nepotisme dalam Administrasi dan Terapinya Penyakit nepotisme dalam administrasi, artinya, ada secara individu atau sekelompok manusia yang menikmati suatu hasil dari kerjasama sebagian besar manusia yang merasa dirugikan dan dizalimi oleh seseorang atau sekelompok kecil orang tetapi memiliki otoritas yang sangat besar. Jadi dengan leluasa melakukan penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Penyakit nepotisme administrasi juga menciptakan suatu perubahan dalam sebuah bentuk kerjasama, tetapi perubahan yang diciptakan tersebut berorientasi kepada perubahan negatif, atau dengan kata lain perubahan dalam arti penurunan dari seluruh aspek yang dimiliki oleh bentuk kerjasama. Sebagai contoh, jangkauan kegiatan operasional dengan unit organisasi sebanyak sepuluh, tetapi setelah diserang penyakit nepotisme administrasi maka semakin lama semakin berkurang unitnya. Penanganan virus penyakit nepotisme dalam administrasi seharusnya dilakukan secara terus menerus, karena kemungkinan akan berkembang apabila kita tidak waspada. Tindakan yang dilakukan itu merupakan suatu permulaan karena diawali oleh pemikiran yang dilandasi wawasan keilmuan, ketangguhan moralitas, dan ketangguhan iman. Oleh sebab itu kita semua harus senantiasa menjujung tinggi nilai-nilai kebenaran, sehingga virus-virus penyakit nepotisme itu akan mengancam kehidupan kita setiap saat .Sebaiknya semua manusia yang terlibat dalam kerjasama untuk melakukan aktivitas administrasi saling mengontrol dan me- ngingatkan antara satu dengan yang lainnya akan bahaya laten virus penyakit nepotisme itu.
5
2. Penyakit Kolusi dalam Administrasi dan Terapinya Administrasi berfungsi sebagai alat pikir ilmiah untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan dalam kehidupan berserikat antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Jika administrasi tidak dapat lagi menciptakan pengaturan dan keteraturan ini, maka fenomena ini memberikan informasi bahwa administrasi itu mengalami gejala penyakit kolusi dan perlu segera ditangani oleh konsultan yang handal. Menurut Dubrin dalam Wibowo, terapi dari penyakit kolusi: a. Sumber daya pengetahuan (knowledge resources) b. Sumber daya ilmu (science resources) c. Sumber daya fisik ( physical resources) d. Sumber daya informasi (informational resources) e. Sumber daya analisis (analysis resources) f. Sumber daya finansial (financial resources) g. Sumber daya komitmen (commitment resources) h. Sumber daya manusia (human resources) i. Sumber daya kekuasaan (power resources) j. Sumber daya organisasi (organization resources)
3. Penyakit Korupsi dan Terapinya Korupsi suatu perbuatanm atau tindakan seseorang atau beberapa orang, baik statusnya sebagai bawahan
maupun
sebagai
pejabatdalam
suatu
organisasi,
baik
organisasi
negara,
pejabat
pemerintah,pejabat politik, dsb, yang melakukan pelanggaran etika, moralitas, rasionalitas, keimanan, dan peraturan perUUan yang berlaku dengan caramendapatkan sesuatu keuntungan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan seseorang atau beberapa orang yang dapat berakibat merugikan orang lain, negara, pemerintah maupun organisasi swasta lainnya.
6
Menurut Wahyudi Kumurotomo, korupsi adalah: a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. b. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya. Terapi penyakit korupsi dalam administrasi adalah dengan cara: a. Penyadaran etika b. Penyadaran moralitas c. Peningkatan keimanan d. Kelayakan hidup e. Penegakan peraturan f. Pemberian pemahaman g. Pemberian sanksi
4. Penyakit Keserakahan dalam Administrasi dan Terapinya Penyakit keserakahan dalam administrasi adalah suatu metode, teknik dan taktik yang dilakukan seseorang anggota yang terikat dalam ikatan bentuk kerjasama berpikir dan bertindak untuk dapat menguasai sebagian atau keseluruhan faktor-faktor kenikmatan (material/benda) dengan mengorbankan orang lain. Menurut Jalaluddin, terapi patologi keserakahan adalah sbb: a. Kegiatan berkarya, bekerja, dan mencipta, serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas dan kewajiban masing-masing. b. Keyakinan atas penghayatan nilai-nilai tertentu (kebenaran, keindahan, keimanan dan lainnya)
7
c. Sikap tepatyang diambil dalam keadaan dan penderitaan yang tidak terelakkan terhadap setiap manusia.
5. Penyakit Egoisme dalam Administrasi dan Terapinya Penyakit Egoisme dalam Administrasi adalah sifat-sifat manusia yang terikat dalam bentuk kerjasama yang selalu ingin menang sendiri ketika mendiskusikan suatu pemikiran, baik secara ilmiah maupun pemikiran terhadap suatu penyelesaian permasalahan atau suatu kegiatan. Secara fenomenologis, manusia yang memiliki sifat-sifat egoisme adalah manusia yang mempunyai kecendrungan sebagai manusia tertutup (introver) Biasanya orang seperti ini berpikiran rasional dan cerdas namun juga mempunyai kecendrungan sebagai manusia yang kikir dan kepeduliannya terhadap manusia lainnya sangat kecil, bahkan hampir tidak ada. Terapi penyakit egoisme dalam administrasi adalah sbb: a. Melalui interaksi social b. Melalui keterbukaan c. Melalui pendidikan dan pelatihan d. Melalui kelompok informal dan formal Diantara penyelenggaraan administrasi negara yang sering menjadi keluhan publik di antaranya: a) Memperlambat proses penyelesaian pemberian izin b) Mencari berbagai dalih, seperti kekuranglengkapan dokumen pendukung, keterlambatan pengajuan permohonan, dan dalih lain yang sejenis c) Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain d) Sulit dihubungi e) Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata – kata “sedang diproses”. Hal lain yang semakin memperburuk penyelenggaraan administrasi negara adalah prilaku beberapa birokrat yang menjadi patologis (penyakit) dalam pemerintahan, diantaranya sebagai berikut: a) Budaya feodalistik masih terasa; 8
b) Kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan c) Loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi d) Belum berorientasi pada prestasi f) Keinginan untuk melayani masih rendah g) Belum ditopang teknologi secara menyeluruh h) Budaya ekonomi biaya tinggi; dan i) Jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi.
Identifikasi ini adalah sedikit dari banyak masalah dalam penyelenggaraan administrasi negara (birokrasi pemerintahan). Oleh karena itu, pembenahan sistem pelayanan aparatur sekarang ini harus menjadi prioritas, bagaimanapun pelayanan aparatur akan menentukan mati – hidupnya aktivitas publik, karena mereka harus melalui perizinan dan peraturan – peraturan pemerintahan. Pembenahan sistem yang dimaksud disini adalah adanya reformasi administrasi negara (reformasi Birokrasi). Dengan demikian reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan : 1. Penataan kelembagaan: a) Visi, misi, strategi organisasi b) Struktur organisasi efektif, efisien, rasional, proporsional c) Pembagian tugas proporsional d) Mengatur jabatan struktural dan fungsional.
2. Penataan ketatalaksanaan/manajemen, meliputi: a) mekanisme/sistem kerja internal b) prosedur kerja c) hubungan kerja eksternal
9
d) perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian e) pengelolaan sarana dan prasarana kerja f) otomatisasi administrasi perkantoran g) pemantauan teknologi informasi (E-gov) h) pengelolaan kearsipan yang handal.
3. Penataan sumber daya manusia/aparatur melalui: a) Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian b) Sistem diklat yang efektif c) Standar dan peningkatan kerja d) Pola karier jelas dan terencana e) Standar kompetensi jabatan f) Klasifikasi jabatan g) Tugas, fungsi dan beban tugas proporsional h) Rekrutmen sesuai prosedur i) Penempatan pegawai sesuai keahlian j) Remunerasi memadai k) Perbaikan sistem informasi manajemen kepegawaian.
4. Akuntabilitas meliputi: a) Perencanaan stratejik b) Perencanaan kinerja
10
c) Pengukuran dan evaluasi kinerja d) pelaporan kinerja.
5. Pelayanan umum meliputi: a) Pelayanan prima b) kualitas pelayanan c) kepuasan pelanggan. Dengan melakukan beberapa langkah diatas birokrasi diharapkan dapat melakukan perannya dengan optimal di masyarakat yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sehingga stigma birokrasi yang kurang baik yang selama ini diidentikkan dengan birokrasi dapat dihapus atau setidaknya dapat diminimalisir.
11
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Tujuan reformasi Administrasi Negara secara internal adalah efisiensi Administrasi Negara itu sendiri, meminimalisasi kelemahan atau penyakit administrasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme/pilih kasih, lamban, berbelit – belit dan lainnya. Tujuan eksternalnya adalah demokratisasi, menyesuaikan sistem kerja antara sistem Administrasi Negara dan politik (misalnya dalam kerangka otonomi daerah), dan menyelaraskan sistem Administrasi Negara tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya suatu negara atau wilayah dimana berlakunya reformasi tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa reformasi admnistrasi Negara merupakan gerakan untuk menjadikan Administrasi Negara sebagai instrument yang lebih baik dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada umumnya, khususnya tuntutan realisasi aspirasi masyarakat.
B. Saran Perkembangan Administrasi Negara merupakan hal mendasar, karena harus sesuai dengan arah perkembangan lingkungan global yang semakin kompetitif dalam seluruh aspek, termasuk dalam tata kelola kepemerintahan. Peran administrasi publik harus sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan masyarakat, tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi apabila organisasai ingin terus eksis dan survive. Reformasi Administrasi Negara terjadi karena perubahan dan modernisasi Administrasi Negara (administrative change) tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntutan keadaan, karenanya diperlukan usaha yang sadar dan terencana untuk mengubah struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi kelembagaan, sikap dan perilaku birokrat/aspek prilaku atau kinerja), meningkatkan efektivitas organisasi (aspek program), sehingga dapat diciptakan Administrasi Negara yang sehat dan terciptanya tujuan pembangunan nasional. Dalam kontek negara indonesia reformassi yang paling urgen dan mendesa dan perlu diberlakukan adalah reformasi sikaf dan perilaku baik bersifat individu / intitusi.
12
