BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalahmasalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara untuk mengatasi masalah-masalah tersebut agar negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Salah satu objek kajian dari studi ekonomi pembangunan adalah modal atau kapital yang merupakan bentuk-bentuk kekayaan yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam produksi untuk menambah output (Siagian, 1989). Sering juga dikatakan, modal atau kapital adalah barang-barang yang digunakan digunakan untuk produksi lebih lanjut. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehdiupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroaminoto & Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pada saat ini, negara-negara sedang berkembang mengalami kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya persediaan modal. Dari uraian tersebut penulis ingin mengetahui penyebab rendahnya permintaan dan penawaran modal dan cara mengatasinya sebagai solusi pembangunan pembangunan nasional. B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa pengertian Modal? 2. Bagaimana pembentukan modal? 3. Mengapa permintaan dan penawaran modal di Indonesia rendah? 4. Mengapa pembangunan nasional penting?
1
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu pemenuhan tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Pembangunan dan juga untuk mengetahui tentang Modal dan Arti Penting Pembangunan Nasional bagi pembaca khususnya bagi penulis.
2
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Modal
Kapital atau modal berperan sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi yang meliputi investasi dalam pengetahuan teknik perbaikan dalam mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Dengan demikian modal atau kapital dalam rangka pembangunan, tidak hanya berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapannya, namun sebenarnya meliputi human capital. Biasanya ahli-ahli ekonomi mengatakan, adanya kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang rendah di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh kekurangan modal atau kapital sebab mereka memandang modal mempunyai kedudukan terpenting dalam teori pembangunan ekonomi. Sebagian ahli ekonomi menganggap bahwa modal tidak saja mempunyai kedudukan terpenting bagi proses pembangunan, melainkan strategis pula, dalam arti proses pembentukan modal adalah saling pengaruh-mempengaruhi dan kumulatif. Masalah pembentukan modal dapat ditinjau dari sudut permintaan maupun dari sudut penawaran akan modal. Dari sudut permintaan pembentukan modal bertalian dengan ada tidaknya daya tarik bagi usahawan atau wiraswasta untuk mempergunakan barang-barang modal dalam proses produksi. Dari sudut penawaran, pembentukan modal berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk menabung, tabungan kemudian dipakai untuk investasi dan pembentukan modal. Dalam hubungan dengan pembentukan modal ini, negara-negara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran yang tak berujung pangkal, baik dilihat dari segi permintaan maupun penawaran akan modal (Siagian, 1989). Pembangunan ekonomi yang rendah di negara-negara sedang berkembang disebabkan oleh kekurangan modal atau kapital, sebab modal mempunyai kedudukan terpenting dalam teori pembangunan ekonomi (Kindleberger (1965) dalam Siagian (1989)). Dari pengertiannya, modal adalah suatu bentuk kekayaan yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam produksi untuk menambah output (Siagian, 1989). Menurut Bourdieu (1986) modal tidak hanya sekedar alat-alat produksi, tetapi juga memiliki pengertian yang lebih luas dan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (a) modal ekonomi (economic capital), (b) modal kultural (cultural capital), dan (c) modal sosial (social capital). Modal ekonomi, dikaitkan dengan kepemilikan alat-alat produksi. Modal kultural terinstitusionalisasi dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Sedangkan menurut Coleman (1990)
3
modal sosial (social capital), yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama demi mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. Menurut Siagian (1989) pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembentukan modal yang ditinjau dari sudut penawaran maupun dari sudut pernintaan akan modal. Dalam hubungan dengan pembentukan modal ini, negaranegara sedang berkembang seolah-olah berada dalam lingkaran yang tak berujung pangkal. Dari sudut penawaran modal dapat digambarkan demikian, kekurangan modal disebabkan karena kemampuan yang rendah dalam menabung, sedangkan tabungan yang rendah diakibatkan oleh pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan pertanda produktivitas yang rendah, sedangkan produktivitas yang rendah sebagian besar karena kekurangan modal. Kekurangan modal ini merupakan suatu akibat dari tabungan yang rendah, dengan demikian lingkaran setan itu menjadi lengkap. Lingkaran setan ini juga berlaku di sudut permintaan akan modal. Permintaan akan modal investasi rendah disebabkan oleh daya beli yang rendah karena pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan cerminan dari produktivitas yang rendah, dan produktivitas yang rendah disebabkan oleh modal yang dipergunakan dalam produksi rendah. Rendahnya modal yang dipakai disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, demikian seterusnya. Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting pembentukan modal ( Capital Formation) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Menurut Prof nurkse; Arti pembentukan modal ialah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktifitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal; perkakas dan alat2, mesin dan fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya – segala macam bentuk modal nyata yg dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Inti proses itu kemudian adalah pengalihan sebagian sumber daya yang sekarang ada pada masyarakat ketujuan untuk meningkatkan persedian barang modal begitu rupa sehingga memungkinkan perluasan output yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Definisi Prof Nurkse diatas hanya menyangkut pemupukan modsal material dan mengabaikan modal manusia. Setiap definisi yang tepat harus menyangkut keduanya, menurut Dr Singer ; pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat2 dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, tradisi ilmiah dan penelitian. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Simon Kuznet dalam ungkapan berikut; “pembentukan modal domestik tidak hanya menyangkut biaya untuk konstruksi, peralatan dsan persediaan dalam negeri, tetapi juga peralatan lain kecuali pengeluaran yang dibutuhkan untuk mempertahankan output pada tingkat yang ada. Ia juga mencakup pembiayaan untuk pendidikan, rekreasi dan barang mewah 4
yang memberikan kesejahteraan dan produkitifitas lebih pada individu dan semua pengeluaran masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan moral penduduk yang bekerja”. Jadi isti lah pembentukan modal meliputi material dasn modal manusia. B. Pembentukan Modal
Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi. Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal, sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal. Lewat itu persedian mesin, alat2 dan perlengkapan meningkat, sekala produksi meluas sehingga overhead ekonomi dasn sosial tercipta. Pembentukan modal membawa pada pemanfaatan penuh sumber2 yang ada sehingga dapat menaikan besarnya output nasional, pendapatan dasn pekerjaan, menekan angka inflasi dan defisit neraca pembayaran, serta membuat perekonomian bebas dari bebn utang luar negeri. Tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebuna, industri dan bidang lainnya.modal juga diperlukan untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya dsan kereta api, dan juga infrastrukur lain. Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi. Hal ini hanya mungkin jika laju pembentukan modal didalam negeri cukup cepat, yaitu jika bagian dari pendapatan atau output yang ada di masyarakat hanya sedikit saja yang dipergunakan untuk konsumsi dan sisanya ditabung dan diinvestasikan dalam peralatan modal. Sebagaimana ditunjukan oleh Lewis, masalah pokok dalam teori pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan tabungan dan investasi nasional. Investasi dalam peralatan modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja, pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi. Pembentukan modal memberikan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Intinya pembentukan modal memberikan pengaruh yang positif bagi kesempatan kerja. 1. Pembentukan modal menciptakan perluasan pasar
Dialah yang membantu menyingkirkan ketidaksempurnaan pasar melalui penciptaan modal overhead sosial dan ekonomi – memotong lingkaran setan kemiskinan baik dari sisi 5
penawaran maupun sisi permintaan-. Lebih jauh pembentukan modal membuat pembangunan menjadi mungkin kendati jumlah penduduk terus meningkat dengan pesat. Di negara berkembang yang berpenduduk tinggi seperti di Indonesia mempunyai keterkaitan antara kenaikan output perkapita dengan rasio modal-tenga kerja. Tetapi di negara2 yang bermaksud meningkatkan rasio modal-buruh terpaksa menghadapi dua masalah; pertama, rasio modal buruh jatuh akibat naiknya penduduk sehingga diperlukan investasi netto yang besar untuk mengatasi kemerosotan rasio tersebut. Kedua, pada waktu penduduk meningkat dengan pesat, menjadi sulit untuk mendapatkan tabungan yang cukup untuk memperoleh sejumlah tingkat investasi yang diperlukan karena disebabkan rendahnya pendapatan perkapita yang membuat kecenderungan marginal menabung tetap rendah sehingga satu2 jalan ialah dengan mempertinggi laju pembentukan modal. 2. Pembentukan modal mengatasi masalah neraca pembayaran
Negara berkembang juga dihadapkan pada masalah neraca pembayaran, sebab kebanyakan negara tersebut mengekspor barang primer (seperti bahan mentah dan hasil pertanian) dan mengimpor hampir semua barang manufaktur dan barang modal. Pembentukan modal domestik merupakan salah satu pemecahan pokok kesulitan neraca pembayaran ini. Dengan mendirikan industri pengganti impor, impor atas barang-barang tersebut dapat dikurangi, pada pihak lain dengan meningkatnya prodiksi segala macam barang konsumsi dan barang modal maka komposisi ekspor menjadi berubah. Bersama-sama dengan hasil pertanian dan bahan mentah industri, ekspor barang manufaktur juga bermula. Jadi pembentukan modal membanut memecahkan masalah neraca pembayaran. 3. Pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri
Laju pembentukan modal yang cepat, lambat laun dapat mengurangi kebutuhan akan modal asing karena pembentukan modal pada kenyataannya membantu tercapainya swasembada suatu negara dan mengurangi beban utang luar negeri. Jika suatu negara meminjam dari negara lain untuk jangka panjang, utang tersebut merupakan beban yang berat bagi generasi mendatang. Pada setiap peminjaman, beban utang dari hari ke hari semakin membesar dan hanya bisa dibayar kembali dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi. Beban pajak meningkat dan uang mengalir keluar dalam bentuk pembayaran utang. Dan hanya dengan pembentukan modal suatu negara dapat terlepas dari masalah utang luar negeri.
6
C. Rendahnya Permintaan Modal di Indonesia dan Cara Mengatasinya
Rendahnya permintaan modal dalam negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, disebabkan oleh hasrat golongan wiraswasta melakukan investasi rendah, sebab daya beli masyarakat atau keadaan pasar dalam negeri yang terbatas merupakan hambatan untuk permintaan akan modal. Seperti diketahui faktor-faktor yang menentukan fluktuasi investasi adalah: a.
efisiensi marginal dari investasi,
b.
ongkos barang-barang modal, dan
c.
tingkat bunga.
Efisiensi marginal suatu investasi adalah jumlah pendapatan suatu barang modal yang akan diperoleh di masa depan selama usia barang modal tersebut atau sebagai rangkaian balas jasa sesuatu barang modal (Siagian, 1989). Balas jasa ini diperoleh dari hasil penjualan produksi setelah dikurangi dengan biaya atau harga pokok. Balas jasa ini haruslah lebih besar dari harga pembelian modal tersebut, jika tidak, tidak ada gunanya atau tidak menarik untuk menjalankan investasi. Biasanya balas jasa tiap tahun dinyatakan secara persentase. Persentase ini harus lebih besar dari tingkat bunga umum yang berlaku sebab kalau tidak, lebih baik dan lebih menguntungkan membungakan uang tersebut daripada membeli barang modal. Umumnya tingkat bunga ini merupakan faktor pembanding mengenai balas jasa sesuatu investasi modal, dalam arti makin rendah tingkat bunga dibanding dengan tingkat keuntungan maka semakin menarik menjalankan investasi dan demikian sebaliknya, semakin tinggi tingkat bunga dibanding dengan tingkat keuntungan maka semakin kurang menarik mengadakan investasi. Pada umumnya tingkat bunga di Indonesia tinggi sekali. Hal ini diperkuat dengan pendapat Alvin Hansen dalam Siagian (1989) yang mengatakan bahwa banyak investasi di negara-negara sedang berkembang tidak terlaksana, terutama karena tingkat bunga yang tinggi. Walaupun pendapatan ini cukup tajam, namun tidak seluruhnya dapat dibenarkan. Faktanya, penurunan tingkat bunga merupakan segi penting untuk investasi, tetapi unsur lain yang tidak kalah penting adalah kekurangan permintaan efektif dalam masyarakat sehingga balas jasa investasi masa depan sangat rendah. Oleh sebab itu, dari sudut permintaan akan modal di Indonesia, kekurangan tenaga beli merupakan penghambat yang lebih besar daripada ti ngkat bunga yang tinggi. Pada awal pembahasan telah dipaparkan bahwa hasrat usahawan mengadakan investasi tertekan oleh faktor kekurangan tenaga beli, terutama jika ditinjau dari sudut investasi dalam satu cabang produksi tertentu. Hambatan ini dapat dikurangi jika investasi dijalankan secara bersamaan 7
atau serentak di lapangan yang meliputi berbagai proyek. Penyebab hal tersebut adalah hasil investasi yang dapat memperluas pasar penjualan, dalam arti pekerja pada suatu proyek akan menjadi pembeli dari hasil proyek lain. Pembangunan jenis ini disebut pembangunan yang seimbang. Pembangunan yang seimbang mempunyai arti yang bermacam-macam, seperti : a) keseimbangan antara pertambahan produksi bahan makanan dan pertambahan penduduk, b) keseimbangan antara produksi agraria dan industri, c) keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, dan d) keseimbangan pembangunan antar daerah. Melalui pembangunan yang seimbang terutama antara produksi bahan makanan dan produksi industri, akan menciptakan kesempatan kerja yang luas untuk golongan penganggur dan setengah penganggur terutama di sektor pertanian. Dengan cara ini produktivitas pertanian dapat dinaikkan, yang berarti juga dapat menaikkan tenaga beli dalam arti nyata. Kenaikan tenaga beli kaum tani ini, sebagian akan diberdayakan untuk membeli hasil industri seperti pakaian, alat-alat pertanian, dan sebagainya. Hal ini terjadi sebab dari sudut industri, golongan petani merupakan pasar hasil produksinya yang utama. Naiknya pasar bagi produksi industri akan mendorong tambahan investasi di sektor ini. Sebaliknya golongan industri merupakan pasar bagi sektor pertanian, dengan bertambah luasnya sektor industry akan mendorong kenaikan produksi di bidang pertanian, baik melalui usaha perluasan area maupun melalui intensifikasi. Kedua cara ini memerlukan peralatan dan hasil industri, sehingga mendorong tambahan investasi di bidang ini. Demikianlah pembangunan proyek-proyek ini saling melengkapi dan saling menunjang perkembangan masing-masing ke taraf yang lebih tinggi. D. Rendahnya Penawaran Modal di Indonesia dan Cara Mengatasinya
Lambatnya proses pembangunan di Indonesia disebabkan oleh sedikitnya modal yang tersedia. Kurangnya modal disebabkan oleh kemampuan menabung yang rendah, kemampuan menabung yang rendah disebabkan oleh pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan akibat dari produktivitas yang rendah, sedangkan produktivitas yang rendah merupakan akibat dari kekurangan modal dan hal ini disebabkan oleh kemampuan menabung yang rendah dan demikian seterusnya, sehingga lingkaran setan yang tidak berujung pangkal yang dialami menjadi lengkap (Siagian, 1989). Tabungan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan dan kesediaan menahan nafsu konsumsi selama beberapa waktu, agar dikemudian hari terbuka kemungkinan untuk konsumsi yang lebih baik. Tabungan di dalam pembangunan ekonomi memiliki peranan penting dan strategis karena dapat menaikkan produktivitas dan proses pembentukan kemampuan. 8
Kenyataan di Indonesia, jumlah tabungan yang ada dan diinvestasikan sangat rendah, seringkali jumlah tabungan hanya cukup untuk mengimbangi pertambahan penduduk yang sedang berjalan. Demi mempercepat pembangunan penting sekali untuk memperbesar tabungan, baik atas kerelaan masyarakat maupun melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal agar dapat mencapai tujuannya, harus disertai dengan kebijakan dividen dalam arti perlunya pengawasan negara atas pemakaian devisa yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri. Berhubung pembangunan ekonomi secara sadar, dimana investasi-investasi yang dijalankan diarahkan untuk menambah produksi dan produktivitas dalam masyarakat, di pihak lain devisa adalah bagian yang penting dari unsur-unsur produksi suatu negara. Oleh ka rena itu, pengawasan penggunaan devisa merupakan salah satu kebijakan Negara yang sangat penting. Pengawasan devisa ditujukan agar pemakaian devisa dilakukan dengan baik, dengan demikian dapat dilaksanakanlah suatu alokasi unsur produksi yang lebih baik. Kebijakan fiskal dan pengawasan devisa harus disertai dengan kebijakan yang mengatur unsur-unsur produksi yang ada dalam masyarakat digunakan secara efektif. Agar tujuan dapat tercapai perlu disusun suatu rencana pembangunan yang rapi dan teratur. Rencana tersebut
harus
memperlihatkan
tujuan-tujuan
pembangunan,
lapangan-lapangan
investasi,
kebijaksanaan negara di bidang keuangan dan besarnya jumlah investasi. Kemudian diperlukan juga rencana pembangunan yang bertul-betul bersifat rasional-nasional, dalam arti memperhatikan kaitan antar masing-masing sektor, memperhatikan kemampuan pembiayaan sehingga dapat ditentukan skala prioritas, dengan demikian pemborosan dapat dihindari. E. Arti Penting Pembangunan Nasional 1. Pengertian Pembangunan Nasional
Pengertian Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global (Tap. MPR No. IV/MPR/1999). Dalam mengimplementasikan Pembangunan Nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia.
Pengalaman Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional. 9
Pengalaman Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain mencakup poeningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga Negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan dan ketidakadilan dari muka bumi.
Pengalaman Sila Persatuan Indonesia antara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam ragnka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengalaman
Sila
Kerakyatan
yang
Dipimpin
Oleh
Hikmat
Kebijaksanaan
dalam
Permusyawaratan/Perwakilan anatara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan system politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis.
Pengalaman Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan. Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Keseluruhan semangat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua
sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi: Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkukuh Ketahanan Nasional yang diselenggarakan dengan sasaran jangka panjang yang ingin diwujudkan. 2. Hakikat Pembangunan Nasional
Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal sebagai berikut: 10
1. Ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. 2. Pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. 3. Subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia pula. 4. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. 3. Visi dan Misi Pembanguanan Nasional
Dalam mewujudkan visi Pembangunan Nasional tersebut ditempuh delapan misi Pembangunan Nasional sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasrkan falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bengsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Es a, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan meiliki kebanggab sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan , dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi dibidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media 11
dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani dikawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelejen dan kontra intelejen negara dalam penciptaan kemanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kotribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanann semesta 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok
dan
wilayah/daerah
yang
masih
lemah;
menanggulangi
kemiskinan
dan
pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi mas yarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatab ruang yang serasu antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekargaman hayati sebagai modal dasar pembangunan 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepualauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunana Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelauatan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan;
mengelola
wilayah
laut
nasional
untuk
mempertahankan
kedaulatan
dan
kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatab sumber kekayaan laut secara berkelanjutan 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentinagn nasional; 12
melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang 4. Tujuan Pembangunan Nasional
Tujuan nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pernyataan di atas merupakan cerminan bahwa pada dasarnya tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, lahiriah maupun batiniah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan memberikan hasil dan daya guna yang efektif bagi kehidupan seluruh bangsa Indonesia maka pembangunan yang dilaksanakan mengacu pada perencanaan yang terprogram secara bertahap dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah merancang suatu perencanaan pembangunan yang tersusun dalam suatu Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), dan mulai Repelita VII diuraikan dalam suatu Repeta (Rencana Pembangunan Tahunan), yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur tentang beberapa Propenas (Program Pembangunan Nasional). Rancangan APBN tahun 2001 adalah Repeta pertama dari pelaksanaan Propenas yang merupakan penjabaran GBHN 1999-2004, di samping merupakan tahun pertama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sejak repelita pertama (tahun 1969) hingga repelita sekarang (tahun1999) telah terealisasi beberapa program pembangunan yang hasilnya telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Meskipun realisasi pembangunan telah menyentuh dan dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, namun tidak berarti terjadi secara demokratis. Dengan kata lain, hasil-hasil pembangunan tersebut belum mampu menjangkau pemerataan kehidupan seluruh masyarakat. Masih banyak terjadi ketimpangan atau kesenjangan pembangunan maupun hasilhasilnya, baik antara pusat dan daerah atau dalam lingkup yang luas adalah kesenjangan antara 13
Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya pada sektor ekonomi. Salah satu kesenjangan di sektor ekonomi tersebut diantaranya adalah tidak meratanya kekuatan ekonomi di setiap wilayah, seperti tidak meratanya tingkat pendapatan (per kapita) penduduk, tingkat kemiskinan dan kemakmuran, mekanisme pasar dan lain-lain. Dampak dari kesenjangan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak dalam bentuk tuntutan adanya pemerataan pembangunan maupun hasil-hasilnya, dari dan untuk setiap wilayah di Indonesia. Untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan tersebut pemerintah telah menempuh beberapa kebijaksanaan pembangunan diantaranya dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang pada prinsipnya merupakan pelimpahan wewenang pusat ke daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masingmasing daerah. 5. Asas-Asas Pembangunan Nasional
Asas Pembangunan Nasional adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional :
Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Asas Manfaat Kegiatan pembangunan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
Asas
Demokrasi
Pancasila Kegiatan
Pembangunan
Nasional
dilakukan
berdasarkan
kekeluargaan
Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan
Dalam Pembangunan Nasional adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara dunia dan akhirat, materil dan spiritual dan lain-lain
Asas Hukum Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional, masyarakat harus taat dan
patuh kepada hukum
Asas Kemandirian Pembangunan Nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan diri
sendiri
Asas Kejuangan Dalam penyelenggaraan Pembangunan Nasional masyarakata harus memiliki
mental, tekad, jiwa dan semangat
Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pembangunan Nasional dapat memberikan
kesejahteraan rakyat lahir dan batin yang setinggi-tingginya Modal dasar Pembangunan Nasional adalah keseluruhan sumber kekuatan nasional baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, yaitu: 14
1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia 2. Jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa 3. Wilayah nusantara yang luas yang berkedudukan di garis khatulistiwa 4. Kekayaan alam yang beraneka ragam 5. Penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensuial 6. Rohaniah dan mental 7. Budaya bangsa Indonesia yang dinamais 8. Potensi dan kekuatan efektif bangsa 9. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
15
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Kapital atau modal sebagai alat pendorong pembangunan ekonomi meliputi investasi dalam pengetahuan teknik perbaikan dalam mutu pendidikan, kesehatan, dan keahlian. Dengan demikian modal atau kapital dalam rangka pembangunan, tidak hanya berwujud pabrik-pabrik dan perlengkapannya, namun sebenarnya meliputi human capital. Maka dapat disimpulkan bahwa akumulasi modal sebagian besar ditentukan oleh permintaan modal, disamping juga oleh penawaran modal. Penawaran modal cenderung mengikuti permintaan untuk investasi. Pembentukan modal lebih ditarik oleh adanya permintaan dari para usahawan yang penuh semangat dan kemauan untuk maju daripada dorongan penawaran modal yang berasal dari pemilik uang yang pasif. Disinilah terlihat pentingnya peranan usahawan dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara, dan terlihat perlunya mendorong timbulnya golongan ini. Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK serta perhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan Pembangunan Nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap warga negara Indonesia harus ikut serta dan berperan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Keikutsertaan setiap warga negara dalam Pembangunan Nasional dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengikuti program wajib belajar, melestarikan lingkungan hidup, mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban dan keamanan, dan sebagainya. Pembangunan Nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin. Pembangunan yang bersifat lahiriah dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup fisik manusia, misalnya sandang, pangan, perumahan, pabrik, gedung perkantoran, pengairan, sarana dan 16
prasarana transportasi dan olahraga, dan sebagainya. Sedangkan contoh pembangunan yang bersifat batiniah adalah pembanguanan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, rekreasi, hiburan, kesehatan, dan sebagainya. B. Saran
Permintaan akan modal investasi rendah disebabkan oleh daya beli yang rendah karena pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah merupakan cerminan dari produktivitas yang rendah, dan produktivitas yang rendah disebabkan oleh modal yang dipergunakan dalam produksi rendah. Rendahnya modal yang dipakai disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah, demikian seterusnya. Oleh sebab itu untuk meningkatkan pembangunan nasional diperlukan modal pembentukan modal untuk peningkatan pembangunan nasional dan kejsejahteraan masyarakat.
17
DAFTAR PUSTAKA
Bourdieu, P. 1986. The Form of Capital . In J. Richardson (Ed). Handbook of Theory and Research for Sociology of Education. New York: Greenwood Press. Coleman, J. 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge Mass: Harvard University Press. Kamaluddin, Rustian. 1987. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Siagian, H. 1989. Pembangunan Ekonomi dalam Cita-Cita dan Realita. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2010 http://www.damandiri.or.id/file/frnsiskakorompisbab1.pdf http://id.scribd.com/doc/15918195/pembangunan-nasional http://kulpulan-materi.blogspot.com/2012/04/makna-hakikat-dan-tujuan-pembangunan.html http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pembangunan-nasional-definisi.html
18
