EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Ekonomi Politik
Dosen pengampu :
Disusun Oleh:
Zurryatun Sholihah (20140430002)
Fakultas Ekonomi
Jurusan Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam
2014
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat dan karunianya, kami
dapat menyelesaikan penyusunan makalah dengan tema "Ekonomi Politik
Internasional".
Makalah ini berisi tentang Ekonomi Politik Internasional. Dengan tujuan
sebagai sumber bacaan yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman pada
materi ini.
Namum, penulis cukup menyadari bahwa makalah ini jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
pembaca yang bersifat membangun.
Yogyakarta,30 September 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
SAMPUL
............................................................................
............................................... 1
KATA PENGANTAR
............................................................................
........................... 2
DAFTAR ISI
............................................................................
.......................................... 3
BAB I
PENDAHULUAN
............................................................................
................................. 4
1. Latar Belakang
............................................................................
................................... 4
2. Tujuan
............................................................................
................................................ 5
BAB II
PEMBAHASAN
............................................................................
.................................... 6
A...........................................................................
................................. 6
B. ……………………………………………………………............. 7
C.…………….....................................................................
..................... 8
D.……………………………………………………………............ 9
E.………………………………………………............. 10
BAB III
PENUTUP
............................................................................
.............................................24
DAFTAR
PUSTAKA.....................................................................
.................................. 23
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah
Setiap berbicara tentang kekuasaan dalam hubungan internasional
menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia hanya berkaitan dengan
konflik dan kesiagaan militer. Namum sebenarnya, interaksi utama antar
pemerintah dan antar bangsa adalah ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir
dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik
kekuasaan, dan tentu saja perekonomian global. Bahkan dalam hubungan
internasioanal yang lebih luas melibatkan berbagai organisasi
pemerintahan, perusahaan, individu dan actor-aktor non pemerintah
lainnya, transaksi ekonomi juga menjadi kegiatan utama. Beberapa tahun
lalu, politik Internasional di anggap lahan khusus para ilmuwan politik
dan ekonomi internasional merupakan bagian para ekonom. Pada saat ini,
politik dunia tidak bisa di pahami hanya melalui saru perpekstif saja,
studi hubungan tidak cukup bila hanya membahas soal politik tanpa
mempelajari ekonomi. Maka pada pembahasan kami menyajikan berbagai
motif, kegiatan, dan kebijakan ekonomi yang melintasi batas politik
nasional.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas
dalam makalah ini sebagai berikut :
C. Tujuan Penulisan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian ekonomi Politk Internasional (EPI )
Ekonomi Politik Internasional ( EPI ) menurut DR.Mohtar Mas'oed
dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional tahun 1989/1990,
didefinisikan sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan
politik dalam arena internasional, yaitu bagaimana soal-soal ekonomi
seperti inflasi, defisit neraca perdagangan atau pembayaran, penanaman
modal asing, efisiensi produksi, dan sebagainya. Berkaitan dengan urusan
politik internasional dan politik domestik.
Mohtar Mas'oed menambahkan lagi bahwa dalam pengertian yang lebih
spesifik bisa disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi politik
internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik
keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik
maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik
internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di
berbagai negara dengan ekonomi internasional atau sebaliknya, ini adalah
studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi
internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu.
Sebagai contoh dapat kita lihat bagaimana gejolak harga minyak
dunia ketika Amerika Serikat mengancam Iran jika tetap berkuat untuk
melakukan pengayaan uranium di wilayah Iran. Walaupun Iran telah
berkeras dan berjanji bahwa pengayaan uranium yang digalakkan oleh
pemerintahnya, murni untuk tujuan damai, Amerika Serikat tetap tidak
percaya. Akibatnya Amerika Serikat mengancam akan melakukan tindakan
seperti yang dilakukan olehnya terhadap Irak dan Afghanistan. Akibat
ancaman ini harga minyak mentah dunia sempat melonjak naik menjadi 72
dolar AS per barel-nya untuk pertama kali. Hal ini disebabkan adanya
ancaman dari Iran akan membatasi aliran minyak dari ladang-ladang
minyaknya, jika krisis Teheran semakin memburuk. Tentu saja keadaan ini
dijadikan serangan balik oleh Iran agar Amerika Serikat tidak berkeras
menyerang negaranya. Karena jika ini terjadi, Industri Amerika Serikat
akan terancam,mengingat banyaknya konsumsi minyah mentah oleh indsutri
di Amerika Serikat. Selain itu karena Iran juga adalah produsen minyak
mentah nomor empat terbesar di dunia, maka serangan terhadap Iran akan
berpengaruh juga ke seluruh dunia. Sebaliknya harga minyak mentah yang
meroket naik tersebut mengakibatkan ikut naiknya pula harga kebutuhan
pokok di Indonesia. Keadaan ini dikarenakan pendistribusian kebutuhan
pokok seperti beras, sayur mayur, dan sebagainya menggunakan kenderaaan
sebagai alat transportasi dan alat transportasi itu membutuhkan bensin
sebagai pembantu gerak dari mesin kendaraan. Dengan naiknya harga
kebutuhan pokok ini, mengakibatkan keadaan masyarakat semakin sengsara.
Karena naiknya harga kebutuhan pokok, tidak disertai dengan kenaikan
pendapatan masyarakat.
B. Perkembangan Pemikiran ekonomi politik
Pemikiran ekonomi politik telah berkembang sejak beberapa abad
lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada
kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan
politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang
berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena itu sangat kuat baik di
negara maju maupun negara berkembang.
1. Zaman Klasik Baru (Pertengahan Abad ke-19 sampai Abad ke-20)
Pada zaman klasik baru perkembangan ekonomi politik masih
didominasi pemikiran Mazhab Klasik. Namun muncul pula pemikiran lain
yang berbeda dengan aliran Klasik terutama setelah Marx dan Engels
membuat teori-teori mereka tentang sistem ekonomi. Namun dalam Zaman
Klasik Baru yang dapat diartikan sebagai masa jayanya pemikir-pemikir
Aliran Klasik gaya baru mereka lainnya.Tokh-tokoh pemikir zaman ini
antara lain : Herman Heinrich (1810-1858), Karl Merger (1841-1921),
Eugen von Bohn Bawerk (1851-1914) dan Friedrich von Wieser (1851-1926).
Perbedaan antara pemikiran Mazhab Klasik dan Mazhab Neo Klasik
terletak pada pola pendekatan dan metodologi yang dikembangkan. Pusat
studi mulai melebar dari Jerman, Inggris, Austria dan Amerika Serikat.
Tidak semua pemikir memberi konotasi ekonomi politik sebagai kajian
mereka karena kebanyakan teori yang diungkapkan berupa prinsip-prinsip
ekonomi konvensional atau hal-hal yang paradoksal dengan studi ekonomi
politik akibat keengganan mereka menggunakan menyebut istilah tersebut.
Buah pemikiran mereka dapat dijadikan tolok ukur tentang polemik yang
terjadi mengenai eksistensi ekonomi politik yang mulai popular abad ke-
20. Tokoh-tokoh yang mengembangkan studi pembangunan masyarakat yang tak
lupa dari pemikiran ekonomi adalah Lucian Pye, La Palombara, David
Easton, Gabriel Almond, Max Weber, Huntington dan Hans J Morgenthau.
2. Zaman Klasik Baru II
Mazhab ini muncul menjadi penyempurna Mazhab Klasik Baru. Tokoh
pemikirnya antara lain Piero Sraffa (1898-1983), Joan V Robinson (1903-
1983) dan edward H Chamberlain (1899-1967). Mazhab ini memberikan
sumbangan besar dalam lapangan ekonomi politik berupa teori-teori
pembaharuan mazhab pasar, masalah-masalah ekonomi kesejahteraan yang
menyoroti segi normatif dari mekanisme pasar. Mazhab ini menyorot segi
moral dari monopoli dimana adanya pemerasan terhadap tenaga kerja karena
praktek itu menimbulkan kesengsaraan pihak lain. Pendapat Neo Klasik
antara lain :
a) Prinsip akumulasi kapital sebagai suatu faktor penting.
b) Perkembangan perekonomian sebagai hasil proses bertahap, harmonis,
dan kumulatif.
c) Optimisme terhadap perkembangan perekonomian.
d) Adanya aspek internasional dari perkembangan ekonomi.
Menyangkut aspek internasional perkembangan ekonomi suatu negara
mengalami beberapa tahap:
a. Mula-mula negara meminjam modal .
b. Setelah melakukan produktivitas akan membayar dividen dan bunga
pinjaman.
c. Peningkatan hasil negara dan sebagian melunasi pinjaman modal.
d. Menerima dividen dan bunga atau surplus.
e. Pemberi pinjaman.
3. Zaman Keynesian (Pertengahan Abad ke-20)
Mazhab ini dipelopori John Maynard Keynes (1883-1946), seorang pakar
filsafat dari Cambridge University, Inggris. Ciri-ciri Mazhab ini adalah
:
1) Keadaan ekonomi keseluruhannya merupakan fokus untuk dianalisis.
2) Pendobrakan atas ilmu ekonomi klasik yang berasumsi bahwa sumber
ekonomi yang mengatur dirinya sendiri itu digunakan seluruhnya dan
dianggap stabil.
3) Dalam perekonomian kapitalis dapat berkembang ketidakseimbangan yang
serius dan pengangguran serta depresi jangka panjang.
Sementara itu ikhtisar umum tentang ekonomi politik antara lain :
1. Tidak berlaku lagi dalil kuat dari pemikiran Mazhab Klasik yang
menyangkut negara dan ekonomi yang mengejar tujuan masing-masing.
2. Penguasa politik dapat mempengaruhi ekonomi melalui variabel ekonomi.
3. Analisis ekonomi dan kebijakan negara yang berpola intervensi aktif.
4. Kebajikan individu dalam tabungan masyarkat dapat merugikan
kepentingan umum.
4. Zaman Post Keynesian
Para pemikirnya bertujuan memperluas cakrawala untuk analisis jangka
panjang.
1. Terdapat syarat-syarat penting yang diperlukan untuk mempertahankan
perkembangan yang mantap dari pendapatan pada tingkat full employment
income dengan tidak mengalami deflasi maupun implasi
2. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian
rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau
inflasi secara terus menerus.
C. Teori-teori yang berkaitan dengan EPI
Berikut mengenai perkembangan EPI berdasarkan teori yang dikembangkan
beberapa ahli :
1. Teori Merkantilisme
Merkantilisme adalah pandangan dunia tentang elit-elit politik yang
berada pada garis depan pembangunan negara modern. Merkantilisme melihat
perekonomian internasional sebgai arena konflik antara kepentingan
nasional yang bertentangan daripada sebgai wilayah kerjasama dan saling
menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara dapat mengambil dua
bentuk yang berbeda ( Gilpin 1987 ; 32). Pertama adalah merkantilisme
bertahan atau ramah ( benign Mercantulism) adalah negara memelihara
kepentingan ekonomi nasionalnya sebab hal tersebut merupakan unsur
penting dalam keamanan nasionalnya, kebijakan seperti itu tidak memiliki
dampak negatif pada negara lain. Yang kedua adalah merkantilisme agresif
atau jahat( malevolent mercatutis) yaitu megara-negara berupaya
mengeksploitasi perekonomian internasional melalui kebijakan ekspansi.
Sebagai contoh, imperalisme kekuatan kolonial bangsa Eropa di asia dan
Afrika. Merkantilisme dengan demikian melihat kekuatan ekonomi dan
kekuatan politik militer sebagai tujuan yang saling melengkapi, bukan
saling bersaing, dalam lingkaran arus balik positif. Pencapaian kekuatan
ekonomi mendukung pengembangan kekuatan politik dan militer negara dan
kekuatan politik dapat meningkatkan dan memperkuat ekonomi negara. Kaum
merkantilis menyatakan bahwa perekonomian seharusnya tunduk pada tujuan
utama peningkatan kekuatan negara, politik harus di utamakan daripada
ekonomi. Tetapi isi dari kebijakan-kebijakan spesifik yang
direkomendasikan untukmenjalankan tujuan tersebut telah
berubahsepanjuang waktu.
Ringkasnya merkantilisme mengganggap perekonomian tunduk pada
komunitas politik dan khususnya pemerintah. Aktivitas ekonomi di lihat
dalam konteks yang lebih besar atas peningkatan kekuatan negara.
Organisasi yang bertanggung jawab dalam mempertahankan dan memajukan
kepentingan nasional yang di sebut negara, memerintah di ats kepentingan
ekonomi swasta. Kekayaan dan kekuasaan adalah tujuan yang saling
melengkapi bukan saling bertentangan. Ketergantungan ekonomi pada negara-
negara lain seharusnya di hindari sejauh mungkin. Ketika kepentingan
ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan mendapat prioritas.
2. Liberalisme ekonomi
Adam smith ( 1723-90), bapak Liberalisme ekonomi, yakin bahwa pasar
cenderung meluas secara spontan demi kepuasan kebutuhan manusia. Juga
menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur. Ekonomi liberal di
sebut doktrin dan serangkaian prinsip dalam mengorganisasikan dan
mengatur pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu ( Gilvin 1987 :
27 ). Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa jika di biarkan
sendiri perekonomian pasar akan berjalan spontan menurut mekanisme atau
hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat dalam proses produksi
ekonomidan perdagangan. Kaum ekonomi liberal menolak pandangan kaum
merkantilis bahwa negara adalah aktor dan fokus sentral ketika
menghadapi permasalahan ekonomi. Aktor sentral adalah individu sebgai
konsumen dan sebagai produsen. Pasar adalah arena terbuka tempat para
individu bersama-sama menukarkan barang dan jasa. Kaum liberal
selanjutnya menolak pandangan" zero sum" kaum merkantilis, suatu
pandangan bahwa keuntungan ekonomi suatu negara sebenarnya merupakan
kerugian ekonomi negara lain. Kaum ekonom liberal terdahulu menyebut
Laissez faire yaitu kebebasan pasar dari semua jenis pembatasan dan
peraturan politik.
Ringkasnya, kaum ekonomi liberal berpendapat bahwa perekonomian
pasar merupakan suatu wilayah otonom dari masyarakat yangberjalan
menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat " positive
sum game" dan pasar cenderung akan nampak memaksimalkan keuntungan bagi
semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpartisipasi dalam
pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi
keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan
demikian, perekonomian internasional seharusnya di dasarkan perdagangan
bebas.
3. Marxisme
Teori Marxis dan teori Neo-Marxis dalam HI menolak pandangan
realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya
berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Marxisme membuat asumsi bahwa
ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain sehingga
memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Para pendukung
Marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis
terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (kapital).
Kaum Marxis sepakat dengan kaum merkantilis bahwa politik dan
ekonomi sangat berkaitan, keduanya menolak pandangan kaum liberal
tentang bidang ekonomi yang berjalan dengan hukumnya sendiri. Tetapi ,
sementara kaum merkantilis melihat ekonomi sebagai alat politik, kaum
marxis menempatkan ekonomi yang pertama dan politik yang kedua. Bagi
kaum marxis, perekonomian kapitalis didasarkan pada dua kelas sosial
yang bertentangan salah satu kelas, kaum borjuis, memiliki alat-alat
produksi. Kelas lain, kaum protelar, hanya memiliki kekuatan kerjanya
saja, yang harus di jual pada borjuis. Tetapi buruh lebih banyak bekerja
di banding yang ia dapatkan kmbali. Terdapat nilai tambah yang di ambil
kaum borjuis. Hal ini merupakan keuntungan kapitalis, dan keuntungan itu
berasal dari eksploitasi tenaga kerja.
Pandangan kaum Marxis tersebut disebut "Matrialisme". Hal ini
didasarkan pada pernyataan bahwa aktivitas inti dalam masyarakat mana
pun hirau dengan cara-cara bagaimana manusia menghasilkan alat-alat
eksistensinya.
Teori ekonomi politik internasional saat ini yang berdasarkan
kerangka Marxisme adalah analisis Immanuel Wallerstein tentang
perkembangan sejarah perekonomian dunia kapitalis
(Wallerstein:1979:1991). Wallerstein memberikan banyak tekanan pada
perekonomian dunia dan cenderung mengabaikan politik Internasional. Ia
mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang
yang telah menghasilkan hierarki dari wilayah core,semi periphery, dan
periphery. Yang kaya dari wilayah core (Eropa Barat, Amerika Utara,
Jepang) digerakkan atas penderitaaan wilayah periphery (Dunia Ketiga).
Wellerstein melihat akhir Perang Dingin dan kehancuran blok Soviet
sebagai akibat dari perkembangan perekonomian dunia kapitalis. Meskipun
demikian, prospek jangka panjang adalah kehancuran system kapitalis.
Sebab kontradiksi dari system tersebut sekarang dibiarkan pada sekala
dunia. Keberhasilan, bukan kegagalan, merupakan ancaman nyata bagi
kapitalisme global, ketika kemungkinan perluasan semuanya digunakan,
upaya tanpa akhir dalam mencari keuntungan akan mengakibatkan pada
krisis baru dalam perekonomian kapitalis dunia yang, cepat atau lambat,
akan menengarai kematiannya.
Kami dapat meringkas poendekatan kaum marxis sebagai berikut.
Perekonomian adalah tempat eksploitasi da perbedaan antar kelas sosial,
khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik sebagian besar
ditentukan oleh konteks sosial ekonomi. Kelas ekonomi yang dominan juga
dominan secara politik. Hal itu berarti bahwa dalam perekonomian
kapitalis kaum borjuis akan menjadi kelas berkuasa. Pembangunan
kapitalis global bersifat tidak seimbang bahkan menghasilkan krisis dan
kontradiksi, baik antar Negara maupun antar kelas sosial. EPI marxis
selanjutnya hirau pada sejarah tentang perluasan kapitalisme global,
perjuangan antar kelas dan Negara yang telah membangkitkan kebangkitan
di nseluruh dunia, dan bagaimana transformasi yang revolusioner dari
dunia tersebut mungkin akan muncul.
"PEMBANDING "MERKANTILISME "LIBERALISME "MARXISME "
"Hubungan antara "Politik yang "Ekonomi otonom "Ekonomi yang "
"ekonomi dan "menentukan " "menentukan "
"politik " " " "
"Aktor utama.unit"Negara-negara "Individu-individ"Kelas-kelas "
"analisis " "u " "
"Sifat hubungan "Konfliktual zero "Kooperatif "Konfliktual "
"ekonomi "sum game "positive sum " "
" " "game " "
"Tujuan ekonomi "Negara-negara "Memaksimumkan "Kepentingan "
" " "kesejahteraan "kelas "
" " "indidivu " "
Bagan Tiga teori EPI
D. Teori Pembangunan Dunia Ketiga
Teori Pembangunan Dunia Ketiga adalah teori-teori pembangunan yang
berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin
atau negara yang sedang berkembang dalam dunia yang didominasi oleh
kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer negara-negara
adikuasa atau negara industri maju.
Persoalan-persoalan yang dimaksud yakni bagaimana mempertahankan
hidup atau meletakkan dasar-dasar ekonominya agar dapat bersaing di
pasar internasional.
Untuk mengukur pembangunan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara
dapat dilihat dari:
1. Kekayaan rata-rata yakni produktifitas masyarakat atau produktifitas
negara tersebut melalui produk nasional bruto dan produk domestic
bruto.
2. Pemerataan: tidak saja kekayaan atau produktifitas bangsa yang
dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaan dimana tidak terjadi
ketimpangan yang besar antara pendapatan golongan termiskin, menengah
dan golongan terkaya. Bangsa yang berhasil dalam pembangunan adalah
bangsa yang tinggi produktifitasnya serta penduduknya relatif makmur
dan sejahtera secara merata.
3. Kualitas kehidupan dengan tolok ukur PQLI (Physical Quality of Life
Index) yakni: rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-
rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata presentasi buta dan melek
huruf.
4. Kerusakan lingkungan.
5. Kejadian sosial dan kesinambungan.
ϖ Teori Modernisasi: Pembangunan sebagai masalah internal.
Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor
internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negara yang
bersangkutan.
Ada banyak variasi dan teori yang tergabung dalam kelompok teori ini
antara lain adalah:
1. Teori yang menekankan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah
penyediaan modal dan investasi. Teori ini biasanya dikembangkan oleh
para ekonom. Pelopor teori antara lain Roy Harrod dan Evsay Domar yang
secara terpisah berkarya namun menghasilkan kesimpulan sama yakni:
pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi.
2. Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Tokohnya adalah
McClelaw dengan konsepnya The Need For Achievment dengan symbol n.
ach, yakni kebutuhan atau dorongan berprestasi, dimana mendorong
proses pembangunan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan n.ach
yang tinggi. Cara pembentukanya melalui pendidikan individu ketika
seseorang masih kanak-kanak di lingkungan keluarga.
3. Teori yang menekankan nilai-nilai budaya mempersoalkan masalah manusia
yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai-
nilai agama. Satu masalah pembangunan bagi Max Weber (tokoh teori ini)
adalah tentang peranan agaman sebagai faktor penyebab munculnya
kapitalisme di Eropa barat dan Amerika Serikat. Bagi Weber penyebab
utama dari semua itu adalah etika protestan yang dikembangkan oleh
Calvin.
4. Teori yang menekankan adanya lembaga-lembaga sosial dan politik yang
mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai.
5. Teori ini menekankan lingkungan material. Dalam hal ini lingkungan
pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia
modern yang bisa membangun
ϖ Teori ketergantungan.
Teori ini pada mulanya adalah teori struktural yang menelaah
jawaban yang diberikan oleh teori modernisasi. Teori struktural
berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga yang
mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur
pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang
eksploitatif dimana yang kuat mengeksploitasi yang lemah.
Ada 6 inti pembahasan teori ketergantungan:
1. Pendekatan keseluruhan melalui pendekatan kasus.
2. Pakar eksternal melawan internal.
3. Analisis ekonomi melawan analisi sosiopolitik
4. Kontradiksi sektoral/regional melawan kontradiksi kelas.
5. Keterbelakangan melawan pembangunan.
6. Voluntarisme melawan determinisme
ϖ Teori Dinamika Produksi
Tahapan pembangunan tidak hanya deskriptif, tidak pula hanya suatu
cara untuk menggeneralisir beberapa pengamatan faktual tentang urutan
pertumbuhan masyarakat. Tahapan pembangunan memiliki logika tersendiri
yang berkesinambungan. Tahapan tersebut mempunyai kerangka analitik yang
berakar pada teori dinamika produksi. Teori klasik pembangunan
dirumuskan berdasarkan asumsi dasar yang statis yang membatasi atau
hanya mengijinkan variabel yang paling relevan dengan proses pertumbuhan
ekonomi.
E. Kombinasi Teori-Teori Klasik
Pendekatan Gilpin (1987) yang pada dasarnya merkantilis juga sesuai
untuk mempelajari kerangka politik mengitari aktivitas ekonomi.
Pe3ndekatan itu mencerminkan premis dasarnya bahwa Negara dan kekuatan
politik militernya lebih penting dalam EPI daripada bentuk-bentuk
kekuatan lainnya, termasuk kekuatan ekonomi . Gilpin menjadikan
pernyataan kaum merkantilis tentang perekonomian internasional yang
liberal hanya dapat berfungsi ketika didukung oleh kekuatan politik yang
memimpin, disebut hegomon. Kami akan kembali pada persoalan ini dibawah.
Perdebatan yang paling penting dimunculkan oleh teori-teori EPI
berasal dari Merkantilisme yang hirau dengan perlunya Negara yang kuat
untuk menciptakan perekonomian Internasional Liberal, yang berfungsi
baik. Perdebatan yang paling penting dipicu oleh marxisme yang hirau
dengan pembangunan dan keterbelakangan didunia Ke tiga. Akhirnay kaum
ekonomi Liberal telah memicu sejumlah perdebatan dalam berbagai macam
isu. Kami memilih berkonsentrasi pada isu perubahan dalam konteks
globalisasi ekonomi.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada politik. Aktivitas
ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dari kekuatan Negara yang
meningkat, kepentingan nasional mengatur pasar. Kekayaan dan kekuatan
merupakan tujuan yang saling melengkapi bukan saling bersaing, tetapi
ketergantungan ekonomi yang besar pada Negara lain harus dihindari ketika
kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan memiliki
prioritas.
Ekonomi kaum liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan
wilayah otonom dari masyarakat, berjalan sesuai dengan hukum ekonominya
sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat "positive sun game", dan pasar akan
cenderung memaksimalkan keuntungan bagi individu, rumah tangga, dan
perusahaan. Perekonomian merupakan bidang kerjasama yang
slingmenguntungkan, antar Negara dan juga antar individu.
Dalam pendekatan marxis perekonomian adalah tempat eksploitasi dan
perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar.
Politik untuk sbagian besar ditentukan oleh konteks sosio ekonomi. Kelas
ekonomi yang paling dominan juga dominan secara politik. EPI hirau dengan
sejarah ekspansi kapitalis global dan perjuangan antar kelas dan.
Pembangunan kapitalis bersifat tidak seimbang dan menghasilkan krisis dan
kontradiksi baru, baik antar Negara maupun antar kelas sosial.
EPI juga mengangkat masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan
berdaulat secara langsung. Perekonomian nasional merupakan sumber daya yang
sangat mendasar bagi Negara-bangsa. Ketika perekonomian nasional berada
dalam proses yang terintegrasi ke dalam perekonomian dalam konteks
glonalisasi ekonomi, dasar keseluruhan bagi kenegaraan yang modern berubah
dengan cara yang kritis.
DAFTAR PPUSTAKA