Keuangan Publik Syariah Konsep dasar Keuangan Negara (Publik) dalam Al Quran dan Hadist
Disusun Oleh ;
M. Muammar Ramadhan
041114134
Imma Mufidatus Sholikhah
04121143 1019
Viana Fatmarani
04121143 2020
Riyoga Bahtiar Ulum
04121143 3070
Brian Setyawan
04121143 3090
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya 2015
BAB I Pendahuluan
Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karena itu tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari
tujuan
diturunkannya
syariat
Islam,
yaitu
untuk
mencapai
falah
(kesejahteraan/keselamatan) baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al Ghazali tujuan dari syariat adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia yang terletak pada perlindungan keimanan ( dien), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl), dan kekayaan ( maal) apapun yang menjamin perlindungan, kelima ini menjamin kepentingan sosial dan merupakan hal yang diinginkan. Al Ghazali juga menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara, adalah penjaga pondasi atau asas tadi. Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan dan menguatkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien. Menurut
ilmu ekonomi
Islam, negara mempunyai
peran penting dalam
perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Di dalam konteks ilmu ekonomi, pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah dibahas dalam pokok bahasan sektor publik perekonomian. kegiatan dalam sektor publik perekonomian dalam Islam ini haruslah dilakukan dengan berpedoman pada Al Quran yaitu kitabullah yang diturunkan sebagai ajaran dan aturan kepada umat manusia melaui Nabi Muhamad SAW dan juga Al Hadist yaitu segala perkataan dan kegiatan Nabi SAW. Berdasarkan latar belakang diataslah, kami akan membahas beberapa ayat Al Qur’an dan Hadist mengenai aturan dan ajaran tentang keuangan publik supaya dapat mencapai tujuan ekonomi Islam itu sendiri yaitu tercapainya falah di dunia dan di akhirat.
2
BAB II Pembahasan
A. Peran dan Fungsi Negara dalam Mengelola Sektor Publik
Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat vital untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam suatu negara dan sistem kenegaraan. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas, Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi diantara masyakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) : 90 :
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa buktibukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi
3
yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.(QS. Al Hadiid : 57 : 25)
Kandungan ayat diatas adalah bahwa penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan dengan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan, untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis Dr.Abdul Sattar dalam kitab Al-Muamalah fil Islam, merumuskan kandungan ayat yang Pertama, bahwa tujuan utama risalah ilahiyah (dalam kitab & syari’ah) adalah menegakkan aturan (nizham) yang adil dalam muamalah di antara manusia. Kedua, Menegakkan aturan syariah yang adil mesti dengan peranan negara (kekuasaan/kekuatan (besi), setelah dakwah dan tabligh/komunikasi dilaksanakan Alqur’an setidaknya mengunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yakni
al-‟dl, al-qisth dan al-mizan. Terma adil beserta turunannya tidak kurang disebutkan 30 kali dalam Al qur’an.
Al-„dl berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya ada satu pihak berarti tidak akan terjadi persamaan,
Al-qisth lebih umum dari adl yang berarti “ bagian” (yang wajar dan cukup). Sedangkan mizan berasal dari akar kata wazan (timbangan) yang dapat berarti keadilan. Alqur’an menegaskan alam semesta ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman,”Dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al -Mizan
(neraa kesetimbangan)” (QS 55:7) Jadi ada tiga konteks makna keadilan yang dimaksudkan, yakni pertama, keadilan adalah sama dengan tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya,
kedua, keadilan berarti seimbang antara berbagai unsur yang ada dan ketiga, keadilan berarti perhatian terhadap hakhak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.
4
Keadilan menjadi prinsip dan tema utama dalam Al Qur’an. Perintah berbuat adil banyak dijumpai dalam Alqur’an, diantaranya:
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena ad il itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al Maidah:3)
“Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (qisth).” (QS.An Nisa:135)
Dalam hadist Nabi disebutkan bahwa keadilan menjadi ibadah yang paling mulia.
“Sehari bersama imam yang adil lebih baik dari ibadah seorang lelaki selama 60 tahun. Dan hukum hudud yang ditegakkan di muka bumi dengan benar lebih bersih dari hujan yang turun selama 40 tahun” (HR At-Tabarani dan Al-Baihaqi)
Dalam hadist riwayat Bukhari, Allah menetapkan Imam yang adil pada urutan pertama dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari Kiamat.
“Ada tujuh kalangan yang Allah menaunginya dibawah naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, Imam yang adil …“
B. Tanggung Jawab Pemerintah Menyejahterakan Rakyat Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur’an memaklumatkan visi negara dalam bidang ekonomi ini QS. Thahaa : 118-119
5
Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, (118) dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya (119)".
Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :
”Tanggungjawab penguasa adalah membantu rakyat ketika mereka mengahadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapat penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”.
Al-Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-sulthaniyah menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah dalam bidang ekonomi :
terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
pemungutan pendapatan dari sumber-sumber yang tersedia dan menaikkan pendapatan dengan menetapkan pajak baru bila situasi menuntut demikian.
penggunaan keuangan negara untuk tujuan-tujuan ya ng menjadi kewajiban negara.
C. Praktik Penyelenggaraan Kebijakan Ekonomi Dalam Pemerintahan Islam Lembaga Keuangan di zaman Rasulullah
Ketika hijrah Rasulullah ke Madinah, lembaga yang pertama kali didirikan adalah masjid (Quba), selanjutnya lembaga persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor dan pendirian masjid yang lebih representatif yakni Masjid Nabawi. Beberapa lembaga lain yang didirikan oleh Rasulullah adalah:
6
Baitul Maal
Baitul Maal adalah institusi moneter dan fiskal Islam yang berfungsi menampung, mengelola dan mendistribusikan kekayaan negara untuk keperluan kemaslahatan ummat. Keberadaan baitul maal pertama kali adalah sejak setelah turun wahyu yang memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badr.
”Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593] , oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orangorang yang beriman." (al-Anfal: 1)
Ketentuan Allah tersebut menunjuk Rasulullah sebagai pihak yang berwenang membagikan ghanimah dan menyimpan sebagiannya, yaitu seperlima bagian untuk diri dan keluarganya serta anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil :
”Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anakanak yatim, orang-orang miskin dan ibnu ssabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (al-Anfal:41)
Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal baitul maal. Pada praktiknya, institusi pengumpulan dan pendistribusian harta dimasa Rasulullah belumlah berupa organisasi yang kompleks, melainkan Rasulullah dibantu oleh beberapa sahabatnya untuk mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Pada kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasulullah langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk
7
kemaslahatan ummat bahkan bagian dirinya dan keluarganya sendiripun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. Salah seorang sekretaris Nabi, Handhalah bin Syafiy meriwayatkan Rasulullah bersabda
”Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya. Hal ini beliau ucapkan tiga kali. Handhalah berkata : ”suatu saat pernah tidak ada harta atau makanan apapun padaku (di baitul maal) selama tiga hari, lalu aku laporkan pada Rasulullah (keadaan tersebut). Rasulullah sendiri tidak tidur dan di sisi beliau tidak ada apapun”.
D. Kebijakan Pemerintahan Islam Dalam Menetapkan Anggaran Pendapatan Negara
Baitul mal adalah kas negara yang dikhususkan untuk pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin dimana mekanismenya ditentukan oleh syariat Islam atas dasar Al Quran dan Sunnah Rasul. Sektor pemasukkan dari Baitul Mal terdiri dari :
1. Sektor Hak Milik Pribadi
Pemasukan dari hak milik pribadi terdiri dari
zakat, infaq, sedekah dan
wakaf. Sektor ini harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan
sektor lainnya sehubungan dengan aturan Allah tentang 8 Ashnaf penerima zakat. (Q.S At Taubah : 60)
8
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksasa
Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.
(Q.S At Taubah : 103)
103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
9
Pada ayat 658 makna yang terkandung adalah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda sedangkan ayzakat itu menyuburkan sifat-sifat 669 maknanya adalah kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.
2. Sektor Hak milik Umum
Hak milik umum adalah harta yang telah ditetapkan hak miliknya oleh As-syari’ (Allah) dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama (Yuliadi, 2001).
Harta milik umum ini terbagi ke dalam 3 jenisyaitu :
a. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas. Contoh barang ini adalah seperti deposit tambang emas di Tembaga Pura (Papua) yang dikelola oleh Freeport namun sistem bagi hasilnya tidak ditentukan secara Islami,padahal menurut hadist Nabi tambang jenis ini harus dinasionalisasi, seperti hadis yang diriwiyatkan oleh Abidh bin hamal alMazaniy :
”Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tambang) garam kepada Rasulullah. Maka beliau memberikannya. Tatkala beliai memberikannya berkata salah seorang laki-laki yang ada di dalam majelis, ‟Apakah engkau mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya apa yang telah engkau berikan itu laksana (memberikan) air yang mengalir‟.
Akhirnya beliau
bersabda :” Kalau begitu tarik kembali darinya”. (HR Abu Dawud). Ini merupakan dalil larangan atas individu untuk memilikinya karena hal itu merupakan milik seluruh rakyat. Larangan tersebut tidak terbatas pada (tambang) garam saja tetapi mencakup setiap barang tambang yang jumlahnyanya bagaikan air yang mengalir, yakni tidak terbatas. Oleh karena itu negara tidak boleh memberikan ijin kepada perseorangan atau perusahaan untuk memilikinya.
10
Contoh pemasukkan lain dari sektor ini adalah dari bahan tambang seperti minyak mentah di Dumai (Riau) yang dikelola oleh Calltex, hasil hutan (Pemberian HPH mencapai ratusan juta hektar kepada beberapa pengusaha, gas seperti proyek pemerintah LNG di Arun (Aceh) dan Bontang (KalTim), listrik seperti PLTA dan PLTG, bahan bakar minyak yang dikelola Pertamina dan lainnya.
b. Sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat yang diperlukan dalam pemenuhan kehidupan sehari hari.
Sarana umum ini sangat penting yang apabila tidak akan menyebabkan perpecahan seperti air, yang dikelola oleh PDAM. Rasulullah telah menjelaskan secara rinci dan sempurna tentang sifat-siat sarana umum ini. Hadist dari Ibnu Abbas :
”Kaum Muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput dan api”
Dalam hadist lain beliau bersabda :
”Muslim itu bersaudara satu sama lainnya. Mereka bersama-sama memiliki air dan pepohonan ”
Jadi air, padang rumput dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah SAW untuk seluruh manusia. Padang rumput bisa diartikan hasil hutan berupa hak pengelolaan hasil hutan (HPH) atau gurun untuk penggembalaan ternak ternak pada tanah tanah tidak bertuan atau laut yang diaktualisasikan dalam hak pengelolaan laut dalam batas 200 km Zone Ekonomi Eksklusif oleh negara yang diatur oleh PBB . Sedangkan
api sekarang bisa berarti energi seperti Gas, Nuklir, Batu Bara dalam deposit yang tidak terbatas yang harus dikelola oleh negara.
11
c. Harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.
Hak Umum jenis ini jika berupa sarana umum seperti halnya pemilikan jenis kedua, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hadist yang diriwayatkan oleh At Tirmizi, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Aisyah berbunyi :
” Mina adalah milik orang-orang yang lebih dahulu sampai”
Demikian
juga
diriwayatkan
oleh
Rasul
SAW
bahwa
beliau
memperbolehkan manusia berserikat dalam kepemilikan jalan umumdan
tentu saja pengertian ini dapat diperluas pada jembatan, jalan tol, air port, pelabuhan dan lain lainnya. Dalam contoh Mina adalah tempat yang sudah
sangat terkenal sebagai tempat singgahnya jemaah haji setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah dengan tujuan untuk melaksanakan syiar syiar ibadah haji seperti melontar jumrah, menyembelih hewan dan bermalam disana. Oleh karena itu Mina merupakan milik umum sehingga orang lain dilarang untuk memilikinya. Demikian juga jalan umum, manusia berhak atas jalan umum, dalam arti berhak untuk melewati jalan tersebut, seperti Rasulullah bersabda :
”Kalian semua dilarang duduk-duduk di jalan (umum)”.
E. Sektor Hak Milik Negara. Hak milik negara didefinisikan sebagai harta hak seluruh umat yang pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara. Hak milik negara tersebut misalnya Fai, Ghanimah, Kharaj, Jizyah, Harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah milik negara. Pendapatan utama negara (primer) dalam sistem ekonomi Islam, menurut Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal dan Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu’atul Fatawa berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan ke dalam
12
(1) Ghanimah (2) Shadaqah yang
terdiri dari zakat dan ushr (3) Fai
(pendapatan selain dari Ghanimah dan Shadaqah). Klasifikasi seperti ini menurut Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Kharaj, adalah mengikuti sifat keagamaan dari sumber sumber pendapatan negara tersebut dan karena itu harus dipelihara dan tidak boleh dicampur sama sekali. Hal ini sesuai dengan perintah Al Quran dalam QS Al Anfal 8 : 41 tentang Ghanimah yang hanya diperuntukkan untuk 5 kelompok :
”Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu rampas dalam peperangan, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) pada hari Furqaan, (yaitu) pada hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
Demikian juga dengan Zakat yang hanya diperuntukkan untuk 8 Ashnaf sesuai dengan perintah Al Qur’an dalam Surat At Taubah 9 : 103 seperti yang telah disebutkan diatas.
Sedangkan Wakaf , dasar perintahnya (bersifat
Sunah) terdapat dalam Al Qur’an Surat Al Imran 3 : 92 :
92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
13
161. tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
Dasar yang lain terdapat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah berbunyi :
”Apabila seorang meninggal, terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya”
Beberapa ahli fukaha berpendapat bahwa Sedekah Jariyah ini salah satunya adalah harta yang diwakafkan dan seringkali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokonya ditahan sementara manfaatnya boleh dinikmati oleh kepentingan umum. Secara administratif, wakaf
dikelola oleh nadzir
yang merupakan
pengemban amanah waqif (yang memberi wakaf). Contoh yang paling kal sik dari wakaf adalah tanah untuk masjid, pendidikan/pesantren. Namun untuk Fay’i (harta yang didapat tidak dari peperangan ) dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara seperti perintah Al Qur’an dalam Surat Al Hasyr 59 : 6 :
14
”Dan apa-apa (harta) rampasan yang diberikan Allah (harta) kepada Rasul-Nya dari mereka, maka (untuk mendapatkannya) kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan tidak (pula) seekor unta, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasan atas segala sesuatu.
F. Mata Uang yang digunakan dalam Anggaran. Sistem ekonomi Islam telah menentukan bahwa standar mata uang yang wajib digunakan adalah emas dan perak. Dengan standar ini diharapkan semua transaksi barang dan jasa dapat diukur dengan nilai yang sama dan stabil.
Untuk perdagangan luar negeri apabila diperlukan dapat ditukar
dengan mata uang kertas dengan syarat harus kontan tidak boleh tertunda (forward), ukurannya jelas dan seimbang serta tidak ada unsur riba misalnya export atau import dengan skema pinjaman dengan bunga untuk membiayai export atau import tadi.
Rasulullah SAW bersabda :
”Dari Abu Said Al Khudri, Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dari tangan ke tangan (tunai), kelebihannya adalah riba ....”
Qur’an mengenai Keuangan Publik Syariah lainnya
Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu’ah ayat 10); Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu’araa ayat 183)
Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. AlAn’am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32);
Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. ArRa’du ayat 36, Luqman ayat 22).
15
BAB III Penutup
Simpulan
Negara merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari sistem Islam, karena tanpa negara, Islam secara sistem tidak akan dapat berjalan secara utuh. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang sangat vital untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam suatu negara dan sistem kenegaraan.
Prinsip keadilan : QS.An Nisa:135, QS. Al Maidah:3, QS Ar Rahmaan 55:7, QS.
An-Nahl (16) : 90. QS. Al Hadiid : 57 : 25
Tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan rakyat dalam QS. Thahaa : 118-119
Lembaga keuangan Islam : Baitul Maal (QS. Al Alfaal : 1, QS. Al Alfaal : 41)
Anggaran penerimaan negara yaitu ; o
Sektor hak milik pribadi zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Q.S At Taubah : 60, QS At Taubah : 103
o
Sektor hak milik umum
Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.
Sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat yang diperlukan dalam pemenuhan kehidupan sehari hari.
Harta yang keadaan asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.
o
Sektor hak milik negara
Ghanimah QS Al Anfal 8 : 41 Shadaqah yang terdiri dari zakat dan ushr Fai (pendapatan selain dari Ghanimah dan Shadaqah).
16
Daftar Pustaka
Nurul Huda, dkk., 2012. Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Jakarta: Kencana
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2008. Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Karim,
Adiwarman
Azwar,
2001.
Sejarah
Pemikiran
Ekonomi
Islam,
Yogyakarta:Pustaka Palajar
http://www.agustiantocentre.com/?p=1532
http://marinokouya20.blogspot.com/2011/05/keuangan-publik-islam.html
http://elharawy.blogspot.com/2011/12/peran-negara-dalam-perspektif-ekonomi.html
https://www.scribd.com/doc/31827914/Tugas-Ayat-amp-Hadits-Ekonomi-KebijakanFiskal
http://www.syafiiantonio.com/artikeldetail.php?nid=26
http://eki-blogger.blogspot.com/2012/03/tafsir-ayat-tentang-keuangan-publik.html
17
