Versi I ndon ndone esia.2
Kampanye Global Atas Tidak Berakhirnya Perang Bersenjata Moderen Diantara Indonesia dan Papua Barat
Ab A bstr str ak Setelah 56 tahun melakukan perang bersenjata secara tersembunyi, kampanye segar melalui ultimatum perang di umumkan baru-baru ini oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Tanggal, 27 Januari 2018. TPNPB/OPM adalah Tentara Pembebasan Nasional dan Pejuang Pembebasan Nasional murni bukan kelompok extrimis, oleh karena itu mengacu pada PERANG
PEMBEBASAN
NASIONAL
melawan
KEKUATAN
MILITER
NEGARA
INDONESIA. Perang bersenjata yang sudah terjadi sejak lama ini, sekarang sudah tidak rahasia lagi dan tidak sendirian sejak mereka melakukan deklarasi dan syarat-syarat dari aturan perang adalah benar-benar mengandung sebuah rangkaian prinsip-prinsip kemanusiaan yang sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional dan piagam PBB. Berdasarkan fakta sejarah dan perkembangan dimasa kini, hal ini syah secara hukum menjadi karakter Konflik Bersenjata Non-Internasional dan harus diakui sebagai sebuah
Stat Status N egara gara Y ang B erperan rperangg (be (belligere lligerent nt)) . Oleh karena itu, memenuhi syarat guna mengatur dewan keamanan PBB untuk misi perdamaian dan pihak netral internasional untuk intervensi.
Rasionalitas Perang Bersenjata Pada tanggal 27 Januari 2018, ultimatum perang di deklarasikan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dibawah Kepemimpinan Nasional dari Ketua Staf Komando Operasi Nasional, Mayor Jenderal, Lekkagak Telenggen di Markas Besar Jamby Distr ik Puncak Jaya, Papua Barat. Deklarasi ini merujuk pada PERANG PEMBEBASAN NASIONAL MELAWAN KOLONIALISME NEGARA INDONESIA. Tuntutan utama TPNPB adalah pengakuan resmi oleh Indonesia sebagai Administering Power dan Negara anggota PBB atas deklarasi kemerdekaan Republik Papua Barat pada 01 Juli 1971. Hari deklarasi perang menjadi hari yang sangat siknifikan dalam sejarah tetapi juga menjadi hari dimana pertama kalinya TPNPB mendeklarasikan perang secara terbuka dalam rangka menarik reaksi Indonesia dan perhatian dunia. Akan tetapi, hal itu hanya menjadi langkah awal pernyataan perang, dan deklarasi perang revolusi total akan di umumkan dimasa mendatang. Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 1
Pada prinsipnya, TPNPB telah mempublikasikan suatu dokumen kebijakan yang disebut sebagai, “Syarat Aturan Perang (SAP)”, yang mana mengakui aturan kemanusiaan internasional dan hukum perang bersenjata. SAP adalah sebuah muatan yang sangat baik dalam rangka menegakan norma-norma internasional dan kode etik pelaksanaan menurut karakter konflik bersenjata non-internasional karena TPNPB menekankan tuntutan perang, targetnya adalah kombatan dan properti colonial, menandai batasan wilayah perang, kriteria penggunaan senjata, perlindungan terhadap personel non-kombatan, masyarakat sipil, dan jurnalis. Selanjutnya, TPNPB menetapkan anggota negosiator internal, kriteria negosiasi oleh pihak ketiga ketika masalah ini dibawa dib awa ke meja mediasi internasional. SAP adalah dokumen paling penting untuk diketahui oleh setiap orang khususnya Militer/Pasukan Indonesia sebagai target kombatan utama, Perusahaan-perusahaan Multinasional yang sedang beroperasi di Papua Barat, Pemerintahan Internasional dan Komunitas Internasional. Ultimatum perang yang disampaikan oleh mereka dan SAP merupakan Alkitab Perang yang harus patuhi, kemudian, semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil harus memahaminya sebelum hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.
Indonesia belum mengeluarkan pengumuman perang secara resmi namun pada kenyataannya, menteri pertahanan telah merespon untuk melawan kembali TPNPB. Sebagai hasilnya, Indonesia telah mengirimkan 1.000 personil perang menyebar diseluruh wilayah perang di Timika yang berkembang sampai pada penembakan kepada masyarakat sipil dan membunuh dua anggota TPNPB. Oleh karena itu, TPNPB secara tegas meminta Indonesia untuk mengikuti SAP ini, bahkan mereka dapat mengirimkan peringatan jika Indonesia tidak mematuhi aturan itu. Hal ini tentunya menggambarkan keseriusan TPNPB melalui perang terbuka untuk mempertahankan hak mereka bagi penentuan nasib sendiri dan merdeka. Di medan perang, TPNPB sudah terlihat mematuhi aturan sebagai kewajiban utama selama enam bulan berperang.
Melalui pernyataan perang pembebasan nasional ini memberikan sebuah dampak yang sangat besar bahwa perang bersenjata modern selama lima puluh enam tahun diantara TPNPB dan Organ-organ Militer Indonesia Indonesia tidak akan berjalan secara tersembunyi. Konflik bersenjata ini sudah cukup lama tersembunyi, perbedaan kepercayaan politik mereka dan karakter perang yang tidak pernah memperoleh pengakuan global secara luas serta perhatian khusus terhadap Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 2
kriminal perang yang melawan perikemanusiaan. Hal itu terlihat jelas, sebagai perang rahasia di dalam hutan belantara dan sepertinya terjadi di planet yang tidak dihuni oleh manusia. Sekarang waktunya telah tiba bagi komunitas masyarakat dunia untuk menemukan mengapa hal ini telah lama menjadi masalah yang tersembunyi, tersembunyi dari perhatian dan tersembunyi dari aksi internasional. TPNPB sangat yakin bahwa sudah cukup menjadi tersembunyi. Melalui langkah pertama ini, deklarasi perang menjadi momentum kuat untuk membuka mata dunia di tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, target utama mereka adalah, hal ini harus memberikan sebuah dampak positif dan harus di awasi oleh badan pemerintahan dunia ke arah resolusi akhir secara berkelanjutan oleh pihak ketiga yang netral seperti PBB sebagai mediator.
Hanya kelompok-kelompok oportunis dan Negara kolonial Indonesia yang secara konstan menentang arti dari Perang Pembebasan Nasional (PPN) ini. Hal ini tidak dibernarkan secara politik. Ketidakbenaran ini harus ditelusuri dalam rangka menemukan kenyataan sentimen yang tersembunyi dibaliknya. Sentimentalitas Indonesia berakar secara sistematis dalam bentuk praktek dan peraturan diskriminatif
khususnya urusan-urusan domestiknya.
Kebijakan aturan makar Indonesia merupakan contoh nyata dalam mendiskriminasikan perjuangan pembebasan, pembunuhan dan pemenjarahan terhadap para aktifis prokemerdekaan. Masalah lainnya adalah memprejudais kebenaran perang pembebasan nasional ke dalam pengertian tentang tindakan kriminal dan teroris. Inilah penilaian yang salah dari Indonesia yang tentunya memperlihatan sebagaimana seperti Negara oportunis dan arogansi kolonialis. Hal ini tidak dapat ditoleransi oleh TPNPB/OPM dan rakyat Papua Barat yang telah berjuang selama 56 tahun bagi nasip masa depan, sta tus politik dan legal atas teritori.
Hambatan utamanya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang tertutup. Hal itu tidak perlu dipertanyakan lagi jika semua masalah potensial niscaya tidak disingkap oleh komunitas dunia terutama pada kepekaan masalah perang pembebasan nasional. Hal ini karena larangan akses asing (media, peneliti dan diplomat) ke wilayah sengketa bahkan ke medan perang. Selain itu, mengapa Indonesia terus menolak untuk menandatangani perjanjian Status Roma Pengadilan Kriminal Internasional (RSPKI) tentu saja alasannya adalah Indonesia menghindari mengizinkan pekerja kemanusiaan asing dan misi penjaga perdamaian PBB. Sikap yang tidak menghormati itu perlu diubah, pemerintah dunia seperti PBB perlu memberikan tekanan. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa harus Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 3
mengambil peran yang lebih proaktif mendorong Indonesia untuk menandatangani serangkaian perjanjian yang tertunda dan atau menuntut, termasuk poin-poin lain yang berkaitan dengan d engan Perang terhadap Universal Periodik Review. Namun, untuk mengamankan warga sipil dan kombatan, PBB harus melakukan beberapa tindakan untuk menegakkan kewajiban dunianya.
Strategi pengkriminalisasian dari Negara Indonesia merupakan sebuah kebijakan terburuk yang sudah sedang menurunkan kebenaran tentang reputasi TPNPB/OPM. Indonesia tidak menginginkan hal ini diketahui secara luas, akan tetapi secara berseberangan menginginkan agar masalah ini tetap tersembunyi dari interfensi luar, inilah alasan bagaimana Indonesia mengkriminalisasi segala usaha yang dicapai melalui tindakan Pembebasan Nasional yang dilakukan oleh orang-orang Papua Barat. Akan tetapi, melalui perkembangan media yang mana telah banyak membantu dan lebih dari itu adalah masalah ini telah di informasikan ke dunia luas. Konsekuensinya seluruh dunia akan mengakui ketika terbangun jaringan yang terkuat dan sebuah komunikasi yang effektif dikembangkan secara baik oleh TPNPB/OPM. TPNPB telah di stikmatisasi oleh Indonesia melalui penyingkatan kata, “KKSB”, yaitu: “Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata”. Slogan negatif ini merupakan taktik lama kolonialis akan tetapi hal itu juga memberikan sebuah dampak ganda bahwa bagaimana publik akan mempercayai jika disana tidak terdapat fakta yang dapat dibuktikan dan bagaimana TPNPB akan mendapatkan mendapatkan sebuah dampak positif karenanya.
Oleh sebab itu, KKSB sudah secara jelas tidak terdapat fakta yang dapat dibuktikan. Konsekuensinya, Perang Pembebasan Nasional yang dilakukan oleh TPNPB akan tetap hidup dan memenangkan kepercayaan publik internasional dan pengakuannya. TPNPB adalah benar-benar Tentara Pembebasan Nasional, bukan KKSB atau nama motif kriminal lainnya. TPNPB sebagai sayap Tentara Pembebasan OPM secara berani telah mengumumkan perang mereka dan mengedarkan semua rahasia, dokumen penting dan video melalui media. Hal ini sangat sederhana untuk menemukan sumber-sumbernya melalui Facebook page resmi milik TPNPB, dan yang lebih terpenting adalah syarat aturan perang yang semestinya di distribusikan ke semua pihak pemangku kepentingan. Indonesia tidak dapat menghindar dari reaksi publik dan keseriusan perhatian mereka ketika masalah ini dibahas melalui media online dan melalui kampanye ini, keperca yaan sudah datang, sedang datang dan akan data ng.
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 4
Deklarasi perang oleh TPNPB secara resmi dapat dibenarkan dibawah Hukum Humanitarian Internasional tentang Perang Pembebasan Nasional. Kombatan pada dasarnya berkewajiban untuk mempertahankan supremasi hukum dan kemanusiaan selama perang. perang . Tidak ada yang tertinggal dan ditinggalkan oleh tindakan TPNPB tentang pelanggaran terhadap hukum, oleh karena itu, tidak ada yang ilegal di bawah hukum publik internasional. TWR sendiri dan penerapannya di lapangan dalam waktu hampir lima bulan hingga sekarang telah benar-benar benar -benar mewujudkan perang standar pembebasan nasional . Syarat aturan perang poin by poin yang diatur secara penuh oleh mereka adalah berdasarkan artikel dua dari legal basis. Oleh karena itu, Indonesia tidak mempunyai kapasitas legal untuk menyangkal dan menghentikannya. Hukum colonial Indonesia tentang non-interfensi dan hukum domestic tidak dapat mengeliminasi hukum alam tentang perang menurut aturan dunia masa kini milik kita bersama. Di dalam nama status hukum internasional, i nternasional, 56 tahun perang diantara Indonesia dan TPNPB/OPM perlu untuk dipertimbangkan sebagai belligerent . Oleh karena itu, sekarang adalah waktu yang yang tepat dan menjadi kebutuhan kebutuhan
untuk meminta pengakuan pengakuan dunia
terhadapnya.
Perang terbuka sedang terjadi sekarang. TPNPB sudah secara terbuka menyerang musuh mereka sejak dikeluarkannya pengumunan deklarasi perang. Tindakan ini tidak akan pernah berhenti sampai tuntutan utama mereka dicapai. Kematian baru saja s aja terjadi setelah tiga tig a bulan berperang, empat insiden terjadi pada 12 Februari di Puncak Jaya, 05 Maret di Puncak Jaya, 15 Maret dan 01 sampai 05 April di perusahaan Freeport. Pernyataan-pernyataan tentang berita ini telah dipublikasikan melalui website milik mereka, sosial mainstream media, dan beberapa media internasional. Walaupun media local dan internasional milik Indonesia menutupinya, masalah ini telah terkirim ke media-media utama dunia seperti Radio ABC, Washington Post, BBC, Internasional Radio New Zealand, dan yang lainnya. Oleh karena itu, jendela dunia sudah sedang menonton perang bersenjata ini, yang mana baru saja dibuka/dimulai. Kebenarannya itu sendiri dapat membuka jendela dunia untuk melihat karena Perang Pembebasan Nasional secara nyata sedang terjadi di lapangan, tidak ada yang akan tersembunyi ketika itu menjadi nyata.
Oleh karena kepercayaan politik dan sejarah, hal itu lahir sebagai Embrio Negara yang telah mendeklarasikan manifesto politik mereka pada 1971. Atas dasar faham atau ideology politik ini menghadirkan pandangan politik untuk mendirikan sebuah Negara Republik Papua Barat Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 5
yang moderen setelah PBB, Belanda, Amerika, dan Indonesia gagal mengimplementasikan mekanisme intermasional yaitu, “Satu Orang Satu Suara”, pada tahun 1969. Sebenarnya, kesalahan ini bertentangan dengan Hukum Internasional, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan Perjanjian-perjanjian Internasional. Akan tetapi, ketika hal ini menjadi pertanyaan hukum public internasional, manifesto politik Papua Barat secara yudisial adalah menurut hukum, oleh karena itu, deklarasi perang pada 27 Januari berdasarkan pada konstitusi sementara OPM yang terlegitimasi secara bijaksana. Sayap militer OPM benar-benar rasional ketika TPNPB mengumumkan perang melawan sistim neo-kolonialisme Indonesia. Di satu aspek, syarat aturan perang TPNPB secara jelas membenarkan aspek sejarah ini. Hal ini berhubungan dengan Belanda, koloni pertama mereka telah memberikan janji kepada Indonesia
dan
Papua
Barat
dalam
rangka
memberikan
kemerdekaannya
sendiri.
Konsekuensinya, Indonesia memperoleh kemerdekaanya dan mengokupasi kembali atau mengambil alih Papua Barat secara ilegal. Belanda gagal atas janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Papua Barat, dimana menjadi alasan utama mengapa orang-orang Papua sekarang mengangkat senjata sebagai pendekatan akhir untuk memperoleh kemerdekaan.
Ulasan Fakta Sejarah Konflik bersenjata telah dimulai sejak peninggalan kolonial Belanda. Pada tahun 1963, UNTEA menyerahkan teritori Papua Barat kepada kekuasaan Indonesia dibawah mediasi Amerika secara ilegal. Pada tahun 1971, sebuah kelompok pro-kemerdekaan yang disebut sebagai OPM lahir dan mendeklarasikan Negara Republik Papua Barat. Indonesia tidak mengakuinya, akan tetapi, OPM lewat sayap militernya selalu mengakui kedaulatan kemerdekaannya sehingga dengan cara metode perjuangan tanpa kekerasan dan juga kekuatan militer yang terbatas melawan Indonesia seperti perang.
Presiden pertama Indonesia telah mengumumkan tiga komando rakyat (Trikora), satu di antaranya adalah menghapus Negara Boneka Papua Barat ciptaan Belanda. Demi mempertahankan tujuan ini, Negara Indonesia secara cepat membuat kebijakan operasi militer secara berkelanjutan dimana disebut sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Hasilnya, Presiden Indonesia kedua, Surharto, yang memimpin pemerintahan selama 32 tahun dengan kekuatan militer, memperkenalkan lebih dari 12 unit operasi, yang mana telah
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 6
membunuh 100, 000 orang asli Papua. Operasi yang lebih berbahaya adalah Operasi Sapu Rata I dan II pada tahun 1978-1980-an.
Karakter konflik bersenjata adalah benar-benar Konflik Bersenjata Non-Internasional sesuai hukum internasional akan tetapi konflik ini belum di internasionalisasikan. Permasalahan utamanya adalah Indonesia bukan negara penanda tangan kovenan SRPKI dan penyebab potensial lainnya adalah keterbatasan media, diplomat luar negeri, aktivis, dan laporan penelitian yang mengindifikasi kelemahan mobilitas sipil dan tidak adanya penghargaan terhadap aturan hukum. Human Rights watch di Jakarta J akarta telah mengakui bahwa perang bersenjata di Papua Barat sebagai konflik bersenjata non-internasional terjadi secara perlahan ketika delapan tentara t entara Indonesia dibunuh oleh TPNPB pada tahun 2013 dalam satu minggu berperang. Untuk memperoleh pengakuan dunia terhadap karakter perang, penuh dengan tantangan, tidak seperti Afganistan, Syiria, Congo, dan Burma. Oleh karena itu, disana terdapat suatu alasan mengapa tanpa interfensi pihak ketiga pengaruh konfliknya sangat besar/kuat.
Sejak 19 Juli 2014, sebuah perang bersenjata perlahan bangkit kembali di Distrik Lani Jaya, yang mana telah menembak mati dua tentara Indonesia dan empat polisi. Kelompokkelompok bersenjata Indonesia menyerang kembali TPNPB yang dipimpin oleh Goliat Tabuni, hasilnya enam anggota TPNPB terbunuh, dua gereja, fasilitas umum, dan beberapa rumah terbakar oleh ulah pasukan tentara Indonesia. Sebuah krisis kemanusiaan serius terjadi seperti ribuan masyarakat sipil tak bersalah berada dibawah ketakutan operasi militer dan menjadi trauma sejak masalah itu terjadi hingga menjadi sakit, mereka mengalami kelaparan, dan melarikan diri ke hutan.
Kelompok-kelompok Kombatan, Taktik Operasi dan Kemampuan Mereka Klasifikasi kelompok-kelompok kombatan inti adalah kelompok-kelompok bersenjata proIndonesia (KBPI) melawan Kelompok Bersenjata Orang Asli Papua Pro-kemerdekaan (KBOAP-PK). KBPI telah memiliki berbagai unit kekuatan (mobile polisi, tentara nasional, dan polisi, kekuatan khusus) ditambah bantuan militer luar negeri dari anti teroris global detasemen unit 88, sementara KB-OAP-PK merupakan penyebaran kelompok TPNPB. Indonesia dan Kelompok Krisis Internasional (KKI) salah menilai KNPB sebagai sebuah kelompok baru yang juga adalah kelompok bersenjata tetapi tidak ada bukti-bukti terlihat Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 7
sehingga KNPB adalah benar-benar kelompok militant sipil. Kelompok bersenjata lain juga telah melibatkan diri diri sebagai kelompok tidak teridentifikasi.
Hal ini sudah sudah sedang
dikomentari oleh NGO, dan orang-orang Papua percaya bahwa kelompok tidak terindifikasi ini berasal dari KBPI yang mana sudah sedang terlibat dalam pembunuhan terhadap orang asli Papua meskipun beda pandangan dengan Indonesia. Kelompok ini didukung oleh TNI/POLRI, di identifikasi sebagai organ-organ milisi Indonesia yang terlibat melakukan tembak mati orang asli Papua secara rahasia. Bagaimanapun, KB-OAP-PK adalah termasuk sekelompok kecil Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP) yang bermarkas di antara PNG dan Indonesia. Akhirnya, mereka sekarang telah bersatu sebelum TPNPB mengumumkan ultimatum perang.
Proporsi personal militer di antara KBPI dan KB-OAP-PK sama sekali tidak seimbang dan sangat susah untuk mengkalkulasi detail masing-masing unit termasuk karasteristik perlengkapan perang. Mereka mempunyai perbedaan skala kemampuan militer baik itu jumlah dan basis. Pada kenyataannya, anggota KBPI secara kasar di estimasi melebihi seperempat dari 200 juta keseluruhan populasi di Indonesia yang mendapat ranking Negara bermiliter terbesar ke empat di dunia. Sekarang, KBPI terdiri dari banyak komando militer kabupaten. Komando militernya telah menyebar juga sampai ke semua distrik di seantero kepulauan Papua. KB-OAP-PK atau TPNPB TPNPB hanya terdiri dari 30 komando komando daerah militer kabupaten seantero kepulauan Papua dengan tingkatan personel dan perlengkapan militer yang lebih rendah, setiap komando daerah memiliki lebih dari ribuan personil tetapi tidak ada intervensi luar dalam memberikan bantuan militer di sana.
Secara struktural, KBPI terdiri dari dua pasukan militer yaitu, pasukan organik dan non organik. Pasukan organik adalah KBPI yang bermarkas di Papua Barat dan non-organik adalah bersifat pasukan tambahan dimana mereka akan berada di Papua Barat hanya saat perang terjadi. Jumlah tentara untuk pasukan tambahan biasanya melebihi ribuan. Kabupatenkabupaten operasi militer sentral terletak di wilayah pegunungan tengah (Paniai, Timika, Wamena, Puncak Jaya, dll). Daerah operasi militer juga biasanya terletak di perbatasan, pantai termasuk di pulau-pulau seperti, Merauke, Sorong, Manakwari, Nabire, Biak, dan Serui. KBPI sudah sedang menggunakan penyerangan berganda (udara, bunu diri, dan target). Pertama, penyerangan udara dilakukan bagi target khusus di area pegunungan tertinggi dimana KB-OAP-PK bermarkas. Kedua, Tentara mendirikan tenda militer di Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 8
tempat-tempat strategis seperti berdekatan dengan basis-basis orang asli Papua dan demonstrasi umum, operasi kelautan di daerah pantai dalam rangka mengontrol perairan laut. KB-OAP-PK hanya menggunakan senjata bagi penyerangan target di basis-basis KBPI.
Interfensi militer luar negeri telah bertambah di Indonesia setelah terjadi pemboman Bali oleh jaringan teroris Alkaidah tahun 2013 yang berhasil menewaskan banyak orang-orang luar negeri. Amerika dan 34 Negara lainnya mendukung training militer, mengirimkan bantuan militer anti teroris global detasemen unit 88, dan memfasilitasi Indonesia Indonesia dengan tujuan untuk melindungi investasi luar negeri dan melawan pergerakan teroris. Pada kenyataannya, rencana keamanan global ini disalah jalankan dibawah otoritas nasional Indonesia oleh karena sensitivitas separatisme, kapitalis, dan kepentingan jaringan teroris. Seorang Komandan General, Kelik Walik ditembak mati oleh pasukan khusus Indonesia pada tahun 2009, dan sepanjang tahun 2010, Komandan Umum lainnya yang berasal dari Kabupaten Paniai yaitu, Pimpinan General Tadius Yogi dibunuh saat tidak berperang. Dua insiden ini menjadi protes umum atas ketidakbenaran menjalankan peranan unit detasemen 88 yang mana dibiayai oleh Amerika, Australia, New Zealand, UK, China, dan Rusia.
Kedua kombatan biasanya berperang dekat PT Freeport Indonesia milik Amerika. Pemerinah Indonesia mengklaim bantuan kerja Amerika dihalangi oleh KB-OAP-PK hingga menyebabkan banyak dari antara mereka dipenjarakan tanpa bukti pada tahun 2002. Menurut seorang aktivis terkenal dan terpecaya, Jones Douw, melaporkan bahwa perusahaan luar negeri mendukung tentara Indonesia untuk melawan KB-OAP-PK. Tahun 2012, 2012, masyarakat local mengklaim mengklaim bahwa KBPI menggunakan helicopter milik perusahaan perusahaan luar luar
untuk
melakukan serangan udara, menyerang dan menembak mati, Komandan Umum, Salmon Yogi, dan membakar habis basis mereka di Paniai.
KB-OAP-PK tidak mempunyai bantuan militer luar negeri. Indonesia dan Australia sangat sensitive dan mengkounter hal bantuan militer. Bahkan seorang warga Negara Australia, Little, dihentikan di Airport Internasional Brisbane yang ingin melakukan perjalanan ke Papua Barat melalui PNG, dia dikenakan 10 tahun penjara karena dia mengklaim dirinya sendiri sebagai Komandan Umum (Pelatih Tentara) dan perjalanan ke Papua Barat adalah untuk melakukan bantuan training militer kepada anggota TPNPB melawan militer Indonesia. Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 9
Konflik bersenjata perlahan tidak pernah berhenti karena penembakan terus terjadi selama masa perang maupun diluar masa perang. Hal itu mempengaruhi kehidupan kedua kombatan maupun masyarakat sipil. Pasukan Indonesia telah menembak mati anak-anak remaja sebanyak delapan orang di Paniai tahun 2014, penembakan terhadap orang asli Papua tak bersalah juga terjadi pada tahun 2015 di Timika oleh pasukan Indonesia, saat kejadian itu seorang remaja tertembak mati, tiga orang lainnya terluka saat melakukan kegiatan pengumpulan dana. Ini adalah sebuah tindakan keras diantara orang asli Papua dan Polisi Nasional Indonesia (PNI), dan sebuah senjata di ambil oleh para pengumpul dana sesuai berita sedangkan PNI dilatih oleh Australia dan New Zealand. PNI berhasil menembak mati satu orang laki-laki, menyebabkan 3 orang laki-laki terluka, ditambah 20-an orang dipenjarakan.
Dua pasukan tambahan didatangkan sejak tahun 2015-2016. Mereka adalah polisi kabupaten milik Indonesia yang bermarkas di di Distrik Bintuni Propinsi Papua Papua Barat dan Komando Polisi Polisi Kabupaten (Mako Brimob) di Distrik Wamena Propinsi Papua. Orang-orang asli Papua pernah menolak proyek ini akan tetapi pemerintah Indonesia melanjutkan membangun panambahan ini. Indonesia sudah memperlebar kekuatan militer sebagai tanda peringatan bahwa mereka akan melakukan perang melawan tidak hanya kepada kombatan mereka yaitu, prajurit TPNPB tetapi juga kepada masyarakat mas yarakat sipil. Leo Magai Yogi, Komandan Umum lain dari kabupaten Paniai juga dibunuh oleh pasukan Indonesia selama masa tidak berperang tahun 2015.
Kematian, kejahatan perang, dan meninggalnya sejumlah besar orang-orang asli Papua tak terhitung dimasa lalu selama 56 tahun dalam perang bersenjata tersembunyi. Di perkirakan bahwa 1000 insiden telah terjadi melalui berbagai taktik KBPI, dua diantaranya adalah selama tahun 1967 melalui operasi tumpas sebanyak 1,500 dinyatakan meninggal di Ayamaru, Teminabuan dan Inanuatan; April 1969, bom udara di danau wisel di Distrik Paniai telah menyebabkan 14,000 orang melarikan diri ke hutan termasuk 2640 orang meninggal di tahun 1980-an. Dari pihak KB-OAP-PK tidak selalu melakukan operasi perang melalui taktik ganda dan paling tidak melakukan melakukan serangan langsung ke basis militer dan secara kasar dapat diperkirakan telah melakukan sebanyak 300 insiden dan telah berhasil membunuh lebih dari
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 10
100 prajurit Indonesia oleh KB-OAP-PK di bawah kepemimpinan Jenderal Goliat Tabuni setelah tahun 2005 hingga April 2018.
Kelemahan Perhatian PBB PBB gagal mewujudkan mandat dunia bagi pasukan penjaga perdamaian dan rencana gencatan pada tahun 1960-an. Pada kenyataannya, dua badan PBB yaitu, UNTEA dan UNSF yang memimpin 1000 pasukan tidak memonitor sebuah referendum pada tahun 1969. Karena tekanan perang dingin pasukan UNSF keluar pada 20 Februari 1963 sebelum dilakukannya referendum, oleh karena itu, kedua badan PBB tersebut tidak menjalankan tugas. Selain itu, penyerangan bom udara terjadi di beberapa tempat seperti di Waghete ditahun yang sama dimana tindakan pemilihan bebas catat itu dilakukan dan jika UNSF aktif, hal itu tidak terjadi. Bahkan peperangan yang telah berlangsung lama masih terjadi hingga hari ini namun tidak ada kehadiran PBB untuk melakukan pengawasan lansung dan melindungi masyarakat sipil termasuk penyebaran informasi factual dan penyebaran data asli.
Ketidakhadiran PBB dan pemerintahan luar negeri, laporan mengenai permusuhan atau data perang bersenjata perlahan hanya disalurkan secara terbatas oleh organisasi-organisasi organisasi -organisasi HAM, jurnalis, masyarakat lokal, dan kelompok-kelompok komunitas religius setempat. Mereka percaya bahwa lebih dari 600,000 masyarakat sipil orang asli Papua telah meninggal sejak tahun 1963 hingga masa kini, dan banyak kelompok masyarakat local mengatakan bahwa lebih dari ratusan ribu menjadi terluka di berbagai insiden dibanyak tempat. Beberapa insiden terjadi di berbagai daerah yang diberi nama: Operasi Arfai tahun 1960-an, Biak berdarah tahun 1988, Pemberontahan Paniai tahun 1971, Wamena tahun 1978, dan di tempat-tempat lainnya diseluruh kepulauan melalui berbagai kasus tetapi data-data informasi yang benar sesuai fakta di lapangan dilaporkan dan disebarluaskan secara terbatas. Kerusakan secara besar-besaran memakan biaya yang cukup tinggi pun terjadi dimana kerusakan pada lebih dari barang-barang publik dan swasta termasuk harta kekayaan milik masyarakat sipil juga ikut dirusak tetapi penyediaan data statistiknya sangat terbatas untuk menjelaskan dan membenarkan jenis barang-barang yang dirusak karena terbatasnya media informasi.
Kelemahan kapasitas legal dan perhatian PBB dalam situasi perang bersenjata sangat susah untuk menetapkan siapa yang menjadi pelanggar criminal perang, criminal melawan kemanusiaan, termasuk yang lebih terpenting adalah perlindungan terhadap masyarakat sipil. Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 11
Walaupun 76 Negara pernah memperingatkan memperingatkan Indonesia atas masalah HAM yang mana di beberapa kasusnya sangat berhubungan dengan masalah perang bersenjata di Papua Barat bagi pentingnya implementasi 180 poin dari Protokol Periodik Review Universal tahun 2012, tetapi pencapaian Hukum HAM Internasional selalu mengalami masalah. Tahun 2013, Presiden Dewan Keamanan PBB merespon masalah kekerasan terbuka melawan masyarakat sipil dan aktifis, dan orang-orang Papua Barat menginginkan terjadinya perjanjian gencatan senjata bagi pendekatan perdamaian tidak bekerja karena ketidakpercayaan di antara partai yang bertikai disebabkan oleh masalah sensitifitas kedaulatan. Beberapa kelemahan utama adalah kelemahan terinternasionalisasikannya masalah konflik bersenjata perlahan ini, tidak ada reaksi dari pemerintahan dunia dan pelaksanaan hukum yang nol. Hal ini sudah terlihat bahwa Hukum Internasional tentang Konflik Konflik Bersenjata adalah sudah mati.
Interfensi Kekuatan Keamanan Global Program keamanan global diturunkan dari kewajiban dunia dalam mengatur keamanan internasional yang didukung oleh Negara-negara terkuat sistim keamanannya. Mereka bergabung sejak kriminalist krimina list dan teroris tersebar di seluruh dunia dan terjadi terja di gencatan senjata dimana-mana setelah abad ke dua puluh satu. Penanganan masalah keamanan global terhadap teroris dan criminal, dan berkewajiban menghentikan perang gencatan senjata oleh Negaranegara dan teritoris tanpa terkecuali sudah menjadi peraturan dunia baru. Berhubungan dengan tensi keamanan di Papua Barat, Indonesia tidak menjalankan dengan baik. Studi kasus menggunakan anti teroris global detasemen unit 88 dibawah jaringan kerja Indonesia secara brutal membunuh aktifis orang asli Papua dan disana tidak ada misi keamanan global untuk menjamin kedamaian dan keadilan di Papua Barat. Jika keamanan global ini bertujuan untuk membawa damai kepada semua orang dan Bangsa/Negara, megapa harus menjadi diam untuk merespon kontak bersenjata diantara Indonesia dan Papua Barat?
Perang teroris di Indonesia menjadi isu keamanan yang sangat panas walaupun pemimpin utama Bin Laden telah dibunuh oleh Negara Powerful Amerika di bawah rejim Barak Obama tahun 2012. Kebanyakan kelompok-kelompok pemerhati local (NGOs, Religius, Politikus) mengindikasi bahwa gerakan teroris ini tidak hanya terkoneksi kepada kelompok-kelompok diluar Negara akan tetapi terkoneksi juga didalam kekuasaan Negara Indonesia. Oleh karena itu banyak orang berpendapat bahwa kelompok-kelompok teroris Negara Indonesia sudah sedang terlibat menterorais dan membunuh orang asli Papua, merusak harta kekayaan orang Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 12
asli Papua dan gaya hidup mereka. Ironiknya, beberapa organisasai terpercaya menggaris bawahi bahwa kebanyakan keban yakan kelompok-kelompok radikal sudah sedang didukung oleh otoritas Indonesia dengan tujuan mengkounter pergerakan pembebasan Papua yang dilakukan oleh orang asli Papua dan para pembela hak asasi manusia. Terindikasi juga bahwa dana operasi mereka bersumber dari 30% bantuan luar negeri, dan dana-dana tersebut disalah gunakan untuk mendukung operasi militer Indonesia melawan masyarakat sipil asli Papua.
Di dalam nama rencana keamanan global, kekuatan lima negara hak veto di Dewan Keamanan PBB (Amerika, Inggris, Rusia, China, dan Prancis) senantiasa membantu dana sebesar multi million dollar secara berkelanjutan ke Indonesia. Indonesia.
Tidak hanya hanya membantu
pengiriman dana tetapi juga menyokong dengan alat-alat militer, training, industry-industri persenjataan, kapal perang dan pesawat udara. Indonesia menjadi semakin kuat khususnya melalui kesepakatan masalah kriminal perbatasan terkecuali Papua Barat. Melalui kesepakatan ini orang-orang asli Papua seharusnya mendapatkan keuntungan lebih karena wilayahnya terletak di antara garis perbatasan inti di antara Asia dan Pasifik. Indonesia sangat percaya diri menjadi pimimpin kemanan regional wilayah Asia yang terletak di Timur Selatan dan Pasific Selatan dimana mereka mendapat dukungan baik dalam teknologi militer tertinggi dan anggota anggota personel. Dengan inisiasi ini, Indonesia menjual Tanah Papua untuk membagi basis militer angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat melalui aliansi mereka seperti Angkatan Udara Rusia di pulau Biak dan lain-lain.
Dilain sisi, angkatan laut milik Amerika yang berbasis di Darwin Australia sudah sedang menjadi isu terpanas belakangan ini. Indonesia, China, dan Rusia termasuk sesama Negaranegara anti kapitalis meresponnya, terindikasi melibatkan hegemoni geopolitik klasik mereka. Ahli kebijakan luar negeri Indonesia memberikan komentar bahwa disana sudah terlihat sinyal bahwa Amerika dan Australia secara tidak langsung melakukan intervensi terhadap masalah Papua Barat. Banyak penulis juga telah berasumsi akan hal itu. Orangorang asli Papua Barat bukan bagian dari perang kekuatan keamanan global tetapi selalu mendukung keuntungan bersama baik itu agenda keamanan global itu sendiri ketika hal itu sepakat untuk mengakhiri 56 tahun kontak bersenjata. Untuk alasan ini, Negara mana saja yang berkeinginan melakukan interfensi terhadap masalah ini, orang-orang Papua akan sangat senang menyambut untuk membangun basis apa aja disana (di Papua). Oleh karena itu, hal ini akan menjadi kepentingan bersama, dimana Negara super power global global mana saja Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 13
boleh membantu memberikan mediasi terhadap perang bersenjata disaat dis aat ini diantara pasukan Indonesia dan TPNPB.
Keamanan perbatasan dan keamanan manusia adalah dua factor yang saling melekat di dalam inti agenda keamanan global. Menginternasionalisasi masalah perbatasan merupakan kepentingan umum diantara kelompok-kelompok komunitas regional apakah itu Negara merdeka atau tidak. Hal ini tidak hanya sebatas masalah bilateral PNG dan Indonesia sebagai Negara dan Negara, masalah yang sesungguhnya harus mendapatkan perhatian utama di dalam skema global. Masalah masalah di Perbatasan wilayah Pasifik adalah sangat kronik, memberikan dampak kepada sentimen politik diantara Indonesia, PNG, Timor Timur, Australia, dan Papua Barat (OPM), bahkan orang-orang perahu dan kelompok-kelompok penyelundupan memiliki masalah yang berbeda tetapi sangat berhubungan dengan politik. Sentimennya terletak pada perang pembebasan nasional diantara Indonesia dan Papua Barat di perbatasan. Akan tetapi, lemahnya perjanjian bersama terlebih khususnya dengan orang asli Papua sebagai komunitas korban, keamanan regional akan tertantang, tersisah perhatian multilateral ketika misi perdamaian manusia tidak di implementasikan secara baik, semua kelompok dapat melakukan lebih dari itu, hanya PBB sendiri yang tidak dapat menyelesaikan kondisi yang buruk, sperti U.N.H.C.R. Institusi khusus PBB harus didirikan dan diberikan akses karena keamanan perbatasan menyisahkan masalah yang sangat besar.
Kelompok-kelompok komunitas global selalu mendapatkan kesulitan untuk mengindifikasi perang bersenjata ini sebagai karakter konflik bersenjata non-internasional. Konflik bersenjata ini selalu menimbulkan tekanan besar secara perlahan dan dibutuhkan untuk di internasionalisasikan kedalam komunitas global agar menjadi perhatian serius. Penembakan di daerah perbatasan terus terjadi dari sejak dulu dalam kurung waktu yang sangat lama. Salah satu contohnya insiden penembakan terjadi diantara TPN/OPM dan Indonesia telah melibatkan tertembaknya kepala kepolisian Indonesia di Papua bersama pengawalnya tahun 2014 termasuk tak terhitung pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan penjaga perbatasan Indonesia di Papua. Sekarang, Jokowi sedang mengembangkan perencanaan hukum laut berdasarkan peraturan kebijakan lama milik Sukarno. Alasannya benar-benar demi melindungi kedaulatan hukum laut mereka, penyediaan senjata secara ilegal, intervensi luar atas Papua Merdeka dan untuk menghadapi manusfer dan gangguan dari Negara Australia.
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 14
Kampanye Global Setelah waktu yang lama, kampanye internasional baru saja dimulai demi menarik perhatian dunia untuk melihat lebih dekat ke lapangan kejadian di Papua Barat. Kampanye umum ini di dirikan oleh diplomat luar negeri orang asli Papua melalui deklarasi umum pada 10 April 2018 di Melbourne, Australia. Namanya adalah, “Kampanye Global Bagi Misi Penjaga Perdamaian PBB ke Papua Barat” (KGBMPP-PBB-PB). (KGBMPP -PBB-PB). KGBMPP-PBB-PB merupakan badan kampanye global yang mewakili suara rakyat Papua melalui TPNPB/OPM sebagai badan prinsipal dari Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat. Barat.
Target utama dari KGBMPP-PBB-PB adalah untuk menarik perhatian dunia dan tindakan yang dapat diambil oleh mereka sesegerah mungkin atas perang bersenjata berkepanjangan diantara Organ-organ Militer Indonesia dan TPNPB sebagai sa yap militer OPM dalam rangka membawa perdamaian abadi dan bantuan kemanusiaan.
Target: 1. Intervensi Intervensi PBB.
a. Misi Penjaga Perdamaian PBB Didirikan di Papua Barat Untuk Memediasi Perang Bersenjata Melalui Mekanisme Intenasional Secara Demokrasi dan Baik. b. Indonesia Mengijinkan Misi Penjaga Perdamaian PBB ke Papua Barat, Organisasi Humanitarian Internasional dan Jurnalis Independen Masuk ke Papua Barat. 2. Mengakhiri Bantuan Militer dan Polisi Dari Negara Luar ke Indonesia.
a. Kekuatan Lima Veto (Amerika, Rusia, China, Prancis, Inggris) Ditambah Sepuluh Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB. b. Australia dan New Zealand dan Negara-negara Anggota. 3. Reaksi dan Tindakan oleh Organisasi-organisasi Pemerintahan Multilateral. Multilateral.
Forum Kepulauan Pasifik, Uni Eropa, MSG, Pergerakan Non-Aliansi, ACP, Uni Afrika.
4. Perhatian
Besar
oleh
Kelompok-kelompok
Solidaritas
Internasional
Masyarakat Masyarakat Akar Rumput Secara Global.
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 15
dan
Program Kerja:
1)
Lobi Intensif dan Kampanye Umum.
2)
Tur Politik
3)
Petisi Global
4)
Art Workshop
5)
Demonstrasi Umum
6)
Pengumpulan Dana
7)
Penelitian dan Publikasi
References
Book
Douw A, 2016, the World’s Richest Islands of West Papua; under international system in the 21st Century, Century, Halaman Moeka, Jakarta Barat, Indonesia. Elmslie J, 2010, West Papua Demographic Transition and the 2010 Indonesia Census: “ Slow Motion Genocide” or Not (http://sydney.edu.au/arts/peace_conflict/docs/working_papers/West_Papuan_D) Gasser, P1979, Internationalised non-international armed conflicts: case studies of Afghanistan, Kampuchea and Lebanon. Lebanon . (http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/33/gasser.pdf ) Hauss, C2001, international conflict resolution; international relations for the 21st century, CONTINUM , London and New York. Khan, I , Gul 2012, Afghanistan: Human Cost of Armed Conflict since the Soviet Invasion, Invasion, PERCEPTIONS, Volume XVII, No 4,pp.209-224, Macleod, J 2003, Standing Up for West Papua: How Australia profits profit s from an illegal and brutal occupation and what you can do about it . it . Mayanja, R 2010, armed conflict and women: 10 years of Security Council resolution 1325 (UN). (UN). Ondawame, O 2010, one people, one soul; West Papuan nationalism and the organisasi papua merdeka, merdeka , Crawford House Publishing, Adelaide, Australia.
Website
https://tpnpbnews. wordpress. com/author/tpnpbnews/
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/350911/west-papua-liberationarmy-in-fresh-campaign-against-indonesia
https://www.gcunpmwestpapua2018.com/
Global Campaign For United Nations Peacekeeping Mission To West Papua By Akouboo Amatus Amatus Douw Page | Page | 16
